New OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH YG BERASAL DARI …bpkadbuol.com/wp-content/uploads/2020/02/PAPARAN-OPTIMA... · 2020. 2. 25. · penilaian pbb p2 bphtb sub bidang pendataan

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI

DAERAHYG BERASAL DARI

PDRD

OlehEvarini Uswatun Khasanah, SE, M.Si

DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

“Otonomi diberikan kepada Daerah untukmempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatanpelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat”

“Otonomi dilaksanakan dengan Konsep Money Follow Function, dimana Salah satu indicator kesuksesan Otonomi adalah

kemandirian Fiskal”

LATAR BELAKANG

PAJAK DAERAH

1. KONDISI PERBANDINGAN PAD SANGAT RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN APBD

REALITA OTONOMI DAERAH VS KAPASITAS FISKAL DAERAH

83 % masih tergantunganggaran pusat

67 % Daerah otonomimemiliki rapor tidakmemuaskan

Penguatan KapasitasFiskal Daerah masihmenjadi PekerjaanRumah yang sulit bagimayoritas PemerintahDaerah.

Hasil Survey tahun 2019 rata rata perbandingan PAD dengan APBD sebesar 15 %

2. KONDISI DATA YANG TIDAK VALID

3. SUMBER DAYA MANUSIA KURANG KOMPETEN

4. SARANA PRASARANA YANG TIDAK MEMADAI

5. PROSES PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (WAJIB PAJAK) DALAM PROSES PERPAJAKAN MASIH DIBAWAH STANDAR

PELAYANAN

6. TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SANGAT RENDAH

PROSES PERUBAHAN

1. Peningkatan KualitasSumber Daya Manusia, Baik Mental MaupunSkill

CONTOH :• DIKLAT• FGD• SEKOLAH• BIMTEK,DLL

2. PENDATAAN SEMUA CALON WAJIB PAJAK DAN WAJIB PAJAK SAMPAI DATA TERSEBUT MUTAKHIR DAN VALID

3. PENGUATAN KELEMBAGAAN (RESTRUKTURISASI ORGANISASI)

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN

PELAPORAN

BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN

SUB BIDANG PELAYANAN DAN

KONSULTASI

SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB P2

BPHTB

SUB BIDANG PENDATAAN PAJAK DAERAH LAINNYA

BIDANG PENETAPAN DAN PENGOLAHAN

DATA

SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA

SUB BIDANG PENETAPAN DAN

VERIFIKASI

SUB BIDANG ANALISA DAN

PENGEMBANGAN

SUB BIDANG PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN

BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN

SUB BIDANG PENAGIHAN DAN

PENINDAKAN

SUB BIDANG PENYULUHAN DAN

KEBERATAN

STRUKTUR ORGANISASI

4. PEMBAGIAN TUPOKSI YANG JELAS, SIAPA BERBUAT APA DAN SALING SUPPORT ANTAR LINI, SEHINGGA PEKERJAAN MENGALIR

BERKESINAMBUNGAN DARI HULU SAMPAI HILIR

5. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SECARA BERTAHAP

6. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH MULAI DARI PENDAFTARAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN,

PENGAWASAN DAN PENAGIHAN

•Pendaftaranhanya dapatdilakukanpada LoketBapenda

•JumlahWajib Pajakyang terdaftarmasih belumsesuaiPotensidilapangan

•Jumlahpetugaspendatatidakmemadai

•Pelaporanhanya dapatdilakukanpada LoketBapenda

•Wajib Pajakharusmengantriberjam-jam untukmelaporkanSPTPD

•BanyaknyaSPTPD yang tidakdilaporkantepat waktu

•Pembayaranmasihdilakukansecaramanual

•Pembayaranhanya dapatdilakukanpada LoketBapenda

•Wajib Pajakharusmengantriberjam jam untukmelakukanpembayaran

•Pengawasanbarudilakukanmelalui ujipotensi yang dilakukanmanual olehfiscus 1 hari24 jam selama satubulan penuh

•PemeriksaPajak sangatterbatas

•Belumadanya jurusita

•Upayapenagihanbaru sebatasteguran

•Adanya WP tutupmemilikiutang

•TerbatasnyaSDM Penagih

7. MEMBUAT RENCANA KERJA (TIME SCHEDULE) YANG JELAS DAN BERKESINAMBUNGAN

8. RENCANA INOVASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH BAIK SECARA MANUAL ATAUPUN BERBASIS TEKNOLOGI

9. BAGI DAERAH YANG SARANANYA MENDUKUNG UNTUK PENGELOLAAN PAJAK BERBASIS IT, MAKA SEGERA MEMBUAT MASTERPLAN IT GUNA PENGELOLAAN PAJAK YANG LEBIH BAIK DAN MUTAKHIR

SOLUSI DALAM PENYELESAIAN MASALAH

1. PEMBUATAN TIM KECIL TERKAIT PENGUMPULAN BAHAN, GAGASAN, IDE,SOLUSI DAN RENCANA KERJA KEDEPAN

Jangansampai yang

mau laporSPTPD dan

Bayar harusmengantri

terus

Semua yang berkaitandengan

pelayananharus mudah

dan cepatGimana kalaukita libatkan

Kejaksaandalam

OptimalisasiPenagihanPiutang?

Banyak urusan kita

yang berkaitandengan

Perizinan

Kalau mau yang daftar WP

banyak, Pendaftaranharus sangat

mudah

2. PEMBUATAN PAYUNG HUKUM MULAI DARI PERDA SAMPAI PERKADA

• Optimalisasi setiap proses pemungutan mulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hinggapemeriksaan

• Peningkatan wawasan SDM melaluipenyertaan aparat dalam setiapDiklat, Workshop, FGD dan forum forum lainnya

PENGUATAN MEKANISME

PEMUNGUTAN

•Melakukan pendekatan TeknologiInformasi dalam Pengelolaan PajakDaerah

• Melakukan kerjasama denganInstansi maupun organisasi terkaitdalam optimalisasi pemungutanpajak daerah

PERUBAHAN PENDEKATAN

PEMUNGUTAN

PENDEKATAN PEMUNGUTAN PAJAK

4. PEMBUATAN S.O.P

DARI SELURUH PROSES BISNIS PENGELOLAAN

PAJAK DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

5. PEMBUATAN APLIKASI DALAM MENDUKUNG PROSES PENGELOLAAN PAJAK YANG MODERN

6. KERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT BAIK LINGKUP DAERAH MAUPUN LINGKUP PROPINSI DAN PUSAT

• Sinergitas Perizinandengan PengelolaanPajak Daerah

• Integrasi Sistem Informasi

• Sinergitas Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB

• Integrasi Sistem Informasi

• Upaya Advokasi berupapendampingan dalampenagihan Pajak Daerah

KPP PRATAMA BPN &

IPPAT

Kejari

DPMPTSP

• Tukar menukar data Pajakguna OptimalisasiPenerimaan

• Pendampingan dalampengelolaan Pajak Daerah khususnya PBB P2 dan BPHTB

KERJASAMA

7. PETUGAS LAPANGAN AKTIF BERGERAK DILAPANGAN MULAI DARI TIM PENDATA, TIM SURVEY, TIM PENAGIH SAMPAI KE TIM PEMERIKSA DAN TIM

PENINDAKAN

TIM PENDATA

TIM PEMERIKSA TIM PENINDAKAN

TIM PENAGIH TIM SURVEY

8. TIM ADMINISTRASI DIKANTOR MENSUPPORT DATA AWAL UNTUK BAHAN KE LAPANGAN DAN MENERIMA DATA DARI LAPANGAN

UNTUK DIBUKUKAN DAN DILAPORKAN DENGAN BAIK

9. MEMBUAT APLIKASI UNTUK PARA WAJIB PAJAK;MULAI DARI PROSES PENDAFTARAN, PELAPORAN SPTPD DAN MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK SERTA MENERIMA BUKTI PEMBAYARAN PAJAK

10. PROSES PEMBAYARAN PAJAK LANGSUNG KE BANK KAS DAERAH

Mbak, emangnya bisa yabayar pajak disini?

Boss saya telpon dariParis suruh bayar pajak

kesini

Tentu saja pa.. Sekarang semua

pembayaran pajak di Bank BJB

Kerjasama dengan seluruh bank yang menggunakan ATM Prima dan ATM Bersama

11. MENGEMBANGKAN PROSES

PEMBAYARAN PAJAK MELALUI BANK KAS DAERAH

DENGAN MEMBUKA LAYANAN KERJASAMA DENGAN KONTEN

KONTEN LAIN UNTUK MEMUDAHKAN MASYARAKAT /

WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK

12.PENINGKATAN PROSES INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH

2. KLARIFIKASIPELAPORAN

PAJAK

1. KEGIATANRUTIN

UJIPOTENSI

3. PEMERIKSAAN

SEDERHANA

4. PEMERIKSAAN

LENGKAP

KEGIATAN UJI POTENSI

UJI POTENSI TIKET DAN PENGUNJUNG KONSER MUSIK

CONTOH KEGIATAN KLARIFIKASI

CONTOH KEGIATAN PEMERIKSAAN

13. PENINDAKAN BAGI PENUNGGAK PAJAK

A. PENYAMPAIAN SURAT TEGURAN 1 DAN 2

B. PEMASANGAN STICKER SEGEL

C. PEMASANGAN PLANG BESI DIDEPAN OBJEK PAJAK

D. PENYERAHAN DATA WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK KEPADA KEJAKSAAN

E. PENYITAAN

Contoh Pemasangan Sticker Pengawasan danPemasangan Plang

14. PROSES PENAGIHAN AKTIF KE LAPANGAN

15. SOSIALISASI YANG KUAT MELALUI SELURUH MEDIA BAIK SECARA MANUAL MAUPUN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DAN ELEKTRONIK

SOSIALISASI DI RADIO MEGASWARA BOGOR

SOSIALISASI DI WEBSITE BAPENDA.KOTABOGOR.GO.ID

16. PENYULUHAN YANG MASSIVE DAN BERKELANJUTAN KEPADA SELURUH WAJIB PAJAK (PERTEMUAN RUTIN)

I. Pajak Daerah Lainnya: a. Penagihan aktif mulai dari surat teguran s/d proses penagihan selesaib. Eksekusi di lapangan mulai dari pemasangan sticker tidak lunas,

pemasangan plang s/d penagihan melalui kejaksaan.

II.Pajak Bumi dan Bangunan :lakukan survey lapangan per NOP dan dimasukan ke dalam 6 kategori :

1. Subjek dan Objeknya tidak ada2. Double Amslag atau lebih3. Salah satu (objek/subjek) tidak ada4. Objek dan Subjeknya jelas5. Fasos Fasum6. Objek sedang bermasalah dan dikuasai oleh PPA

17. PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Contoh Pemasangan Plang UNTUK OBJEK PAJAK YANG TIDAK JELAS KEPEMILIKANNYA

RETRIBUSI DAERAH

PENGELOLAAN RETRIBUSI

• 1. Rekonsiliasi 1 bulan sekali untukmemantau pendapatan danpelaporan nya, serta mencari solusidalam penyelesaian masalah yang dihadapi OPD, Dipimpin oleh KepalaBapenda.

• 2. Rapat Evaluasi pendapatanretribusi per OPD setiap TriWulandipimpin oleh Sekertaris Daerah.

• 3. Rapat evaluasi per Semester dipimpin oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

FOKUS

PERHATIAN

INTERNAL

1. KOMITMEN PIMPINAN YANG KUAT DAN PASTI2. PENEGAKAN DISIPLIN DAN ATURAN MAIN3. PARA PEJABAT MEMBERI CONTOH YANG BAIK BAGI STAFNYA4. MEMFASILITASI SEMUA KEBUTUHAN KERJA

DAN BIAYA OPERASIONAL5. MEMBUAT REWARD DAN PUNISHMENT

BAGI KARYAWAN

EKSTERNAL

RUTIN MEMBERIKAN PENYULUHAN DAN SOSIALISASI TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

JELASKAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

TEGAKKAN ATURAN

REWARD DAN PUNISHMENT

BANTU DALAM PROSES PROMOSI DAN PENINGKATAN USAHA MELALUI STAKE HOLDER YANG TERKAIT

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pendapatan Daerah 1,141,638 1,356,530 1,574,372 1,757,697 1,917,634 2,152,370 2,212,959 2,334,692 2,618,108

Pendapatan Asli Daerah 230,450 300,932 464,696 544,836 632,015 783,874 901,797 912,198 827,331

Rencana Target 972.607.

Dalam jutaan Rupiah

*2019 : sampai dengan Oktober 2019

No Nama Aplikasi Fungsi

1 Pengembangan Sismiop Aplikasi pengelolaan PBB P2

2 POS PBB Aplikasi penerimaan pajak kegiatan jemput bola (Mobil keliling)

3 E-SSPD BPHTB Aplikasi pengelolaan BPHTB

4 Sipdeh / e-SPTPD Aplikasi pengelolaan Pajak Daerah Non PBB BPHTB

5 Sistem Monitoring Pajak Daerah Non PBB BPHTB / Tapping Box

Kendali transaksi yang terjadi pada WP (Cash Register)

6 Archloc => Tracking Berkas Kendali berkas Layanan PBB P2

7 Simtaka Kendali tata naskah kedinasan

8 Aplikasi Pendistribusian SPPT Kendali progres penyampaian SPPT PBB

PENGEMBANGAN KONTEN PENDUKUNG INOVASI PAJAK DAERAH ON-LINE 2014 - 2016

No Nama Aplikasi Fungsi

9 Aplikasi Kepuasan Pelanggan Monitoring tingkat kualitas petugas pelayanan

10 SIALIT Layanan pengaduan seputar masalah hardware, software, database dan jaringan

11 SMS Gateway / Whatsapp Blast Transparansi dan percepatan penyampaian informasi

12 Executive Summary Ringkasan data Pajak Daerah untuk Pimpinan

13 Aplikasi PBB P2 untuk Kecamatandan Kelurahan

Informasi realisasi PBB P2 secara realtime

E-SPPT

E-RETRIBUSI

VIRTUAL ACCOUNT

SINGLE IDENTITY NUMBER

Inovasi TahapSelanjutnya

Data Transaksi

WAJIB PAJAK

SiManTaP

(Sistem InformasiManajemen Data Transaksi

Wajib Pajak)

MenggunakanSoftware

Mengirimkansemua aktifitas

Bill terstandarisasidengan barcode/

token

Pengawasan dilakukanoleh Fiskus dan

Konsumen

Biaya Relatif murahdan satu kali

Konsumen menuliskanIdentitas

dan Nomor Kontak

Konsumen memperoleh hadiah sebagai wujudpengharagaan Pemkot atas partisipasi turut mengawasi WP

SiManTaP

Dilakukanpengundian

secara berkala

Bill Terstandarisasi

(terdapatBarcode / Token)