Materi Training Legislatif

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

disampaikan dalam Training Legislatif DPM FIB UI 23 April 2012

NORMA

Norma Agama Norma Kesopanan Norma Kesusilaan Norma Hukum

1. Hukum tertulis

2. Hukum tidak tertulis

http://perancangprogresif.blogspot.com/

Jadi, peraturan perundang-undangan yang ingin kita bahas termasuk norma hukum tertulis

Peraturan Perundang-Undangan Itu…

dibentuk berdasarkan kekuasaan legislatif bersifat pengaturan, yaitu mengandung norma

hukum yang umum, abstrak, dan terus-menerus meliputi undang-undang sebagai jenis yang tertinggi keputusan lain yang pembentukannya didasarkan

atas atribusi ataupun delegasi kewenangan pengaturan yang berasal dari undang-undang

Sifat Peraturan Perundang-Undangan

Mengandung norma hukum yang: umum: ditujukan kepada setiap orang atau

sekelompok orang yang tidak tertentu abstrak: mengenai hal atau perilaku yang

tidak tertentu terus-menerus: tetap berlaku walaupun

seseorang atau beberapa orang telah memenuhinya

Contoh : UU IKM UI Nomor 1/2011 tentang PEMIRA IKM UI

BAB IX

HAK MEMILIH

Pasal 65

(1) Mahasiswa yang memiliki hak memilih adalah mahasiswa UI yang diatur sesuai ketentuan UUD IKM UI.

(2) Mahasiswa UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar oleh Panitia Pemira dalam daftar pemilih.

Pasal 66

Untuk dapat menggunakan hak memilih, mahasiswa UI wajib terdaftar sebagai Pemilih.

Apa Perbedaan Keputusan dan Peraturan Perundang-undangan?

Keputusan

Individual Konkret Sekali selesai

Umum Abstrak Terus-Menerus

Peraturan Per-UU-an

HIRARKI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Mengapa ada Hirarki Peraturan Per-UU-an?

Teori Adolf Merkel dan Hans Kelsen Teori Pertingkatan Hukum (Stufenbouw des Recht)

Abstract Norm (co/ UUD)

General Norm (co/ UU)

Concrete Norm (co/ putusan)

CONTOH HIRARKI

PERATURAN PER-UU-AN

Di Indonesia Pasal 7 ayat UU Nomor 11 Tahun 2012a. UUD 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(cont)

Pasal 75 UUD IKM UITata Urutan Peraturan Ikatan Keluarga Mahasiswa

Universitas Indonesia adalah:a. Undang-Undang Dasar;b. Ketetapan Forum Mahasiswa;c. Undang-Undang dan Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa; dand.Peraturan Fakultas, Peraturan Badan Otonom,

Peraturan Badan Semi Otonom, Keputusan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.

(cont)

Pasal 75 UUD IKM UITata Urutan Peraturan Ikatan Keluarga Mahasiswa

Universitas Indonesia adalah:a. Undang-Undang Dasar;b. Ketetapan Forum Mahasiswa;c. Undang-Undang dan Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa; dand.Peraturan Fakultas, Peraturan Badan Otonom,

Peraturan Badan Semi Otonom, Keputusan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.

(cont)

Pasal 19 Anggaran Dasar IKM FIB UI

Hierarki konstitusi yang berlaku di IKM FIB UI adalah sebagai berikut:

a. AD IKM FIB UI

b. ART IKM FIB UI

c. Ketetapan DPM FIB UI

d. Keputusan semua LFK yang berada di bawah naungan IKM FIB UI.

Kewenangan Pengaturan

Kewenangan atribusi

Kewenangan pengaturan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh UUD atau UU kepada suatu lembaga

Contoh Kewenangan Atribusi

Pasal 7 UUD IKM UIWewenang Dewan Perwakilan Mahasiswa:a.membentuk Undang-Undang dan Ketetapan

Dewan perwakilan Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (legislasi);

(cont)

Pasal 15 ayat (2) ART IKM FIB UI

DPM FIB UI mempunyai wewenang:

a. Mengeluarkan dan mencabut ketetapan, keputusan, peraturan-peraturan yang berlaku dan membuat kebijakan-kebijakan yang

dianggap perlu untuk kepentingan LFK FIB UI.

Kewenangan delegasi

Kewenangan pengaturan yang dilimpahkan oleh undang-undang kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah

Contoh Kewenangan Delegasi Pasal 11 ayat (4) UUD IKM UI

Tata cara pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 4 ayat (3) UU IKM UI tentang PEMIRA IKM UI

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira IKM UI ditetapkan dengan peraturan Panitia Pemira.

cont

Pasal 7 ART IKM FIB UI

Pelaksanaan Pemira dibahas dalam ketetapan DPM FIB UI.

PEMBENTUKAN PERATURAN

ASAS TAHAP-TAHAP

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN

1. Kejelasan tujuan.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

4. Dapat dilaksanakan.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

6. Kejelasan rumusan, dan

7. Keterbukaan

TAHAP PEMBENTUKAN PERATURAN

1. Tahap Perencanaan

Penyusunan Program Legislasi di awal kepengurusan

2. Tahap Persiapan

-identifikasi masalah dengan berbagai metode: FGD, penelitian kecil/kuesioner,wawancara pihak terkait

-buat naskah akademik dan draft peraturan

Con’t

3.Tahap Pembahasan

-Rapat Pleno DPM

-Bisa tetap melibatkan pihak terkait untuk dimintakan pendapatnya

4. Tahap Pengesahan

5. Tahap Pengundangan

-Peraturan diberikan nomor

-Publikasi ke pihak terkait dan seluruh warga kampus lewat berbagai media

Kerangka Peraturan Perundang-undangan

Judul; Pembukaan Batang Tubuh; Penutup; Penjelasan (jika diperlukan); Lampiran (jika diperlukan)

PENUTUP

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah 8)

Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (Prof. Satjipto Rahardjo, Guru Besar Sosiologi Hukum)

Sumber

UU Nomor 11 Tahun 2011 Peraturan IKM UI dan IKM FIB UI Slide “Peraturan Perundang-Undangan”,

materi kuliah HAN di FHUI oleh Sonny Maulana S.

Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida I. Buku Pedoman Legislative Drafting Perda