Materi dalam presentasi ini adalah pengetahuan atau ...Materi dalam presentasi ini adalah pengetahuan atau informasi yang sepenuhnya ditulis oleh tim Artax secara umum dan tidak dimaksudkan
Post on 19-Jan-2021
22 Views
Preview:
Transcript
A R T A X . I D
Materi dalam presentasi ini adalah pengetahuan atau informasi yangsepenuhnya ditulis oleh tim Artax secara umum dan tidak dimaksudkansebagai pengganti atas saran atau arahan secara profesional, sehinggadiharapkan tidak hanya bergantung secara ekslusif pada informasi dalampresentasi ini.
Segala tindak lanjut atau penerapan isi dari presentasi ini bukantanggung jawab dari tim Artax, sehingga sangat dianjurkan untukberkonsultasi dengan tim Artax terlebih dahulu.
Materi presentasi ini sepenuhnya milik Artax dan tidak bolehdisebarluaskan tanpa seijin tim Artax.
DISCLAIMER
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PER - 02/PJ/2018
TENTANGPENDAFTARAN NPWP DAN PENGUKUHAN PKP
A R T A X . I D
Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP
Untuk WP OP yang tidak melakukan kegiatan usahaatau pekerjaan bebas
WNIWNA
• Fotokopi KTP• Fotokopi Paspor• KITAS atau KITAP
PER – 02 /PJ/2018
A R T A X . I D
Untuk WP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP
Dokumen yang diperlukan WNA WNI
WP OP
Pengusaha
Tertentu
WP Badan Profit
Oriented
WP Badan Joint
Operation
WP dengan
Status Cabang
dari WP Pusat
Fotocopy paspor, KITAP/KITAS. V
Fotocopy KTP. V
Surat pernyataan bermeterai dari WP yang menyatakan kegiatan usaha/pekerjaan
bebas yang dilakukan dan lokasi kegiatan usaha/pekerjaan bebas tersebut dilakukan.V V V V V V
Keterangan tertulis/elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan
bahwa WP merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.V V V
Fotocopy NPWP Orang Pribadi. V
Fotocopy akta pendirian dan perubahannya (bagi WP Badan Dalam Negeri). V
Fotocopy surat keterangan penunjukan dari kantor pusat (bagi BUT/Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing).V
Dokumen yang menunjukan identitas diri salah satu pengurus. V V
Fotocopy perjanjian kerjasama/akta pendirian sebagai bentuk KSO. V
Fotocopy NPWP masing-masing anggota bentuk KSO. V
Fotocopy NPWP Pusat/Induk. V
PER – 02 /PJ/2018
A R T A X . I D
Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan PKP :
Dokumen yang diperlukan WP OP WP BadanWP Badan Joint
Operation
WP dengan
Status Cabang
dari WP Pusat
Fotocopy KTP (bagi WNI) / Fotocopy paspor, KITAP/KITAS (bagi WNA) V
Surat pernyataan bermeterai dari WP yang menyatakan kegiatan usaha/pekerjaan
bebas yang dilakukan dan lokasi kegiatan usaha/pekerjaan bebas tersebut dilakukan.V V V V
Fotocopy akta pendirian dan perubahannya (bagi WP Badan Dalam Negeri). V V
Fotocopy surat keterangan penunjukan dari kantor pusat (bagi BUT/Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing).V V
Fotocopy NPWP salah satu pengurus / Fotocopy paspor dalam hal penanggung jawab
WNA dan tidak memiliki NPWPV V V
Fotocopy perjanjian kerjasama/akta pendirian sebagai bentuk KSO. V
Fotocopy NPWP masing-masing anggota bentuk KSO. V
Fotocopy NPWP Pusat/Induk.
PER – 02 /PJ/2018
PMK - 15/PMK.03/2018
TENTANG CARA LAIN MENGHITUNG PEREDARAN BRUTO
A R T A X . I D
WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap memilihmenyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa WP :
Tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajibanpencatatan atau pembukuan
Tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/ataumeminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti
pendukungnya
Sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto WP yang bersangkutan dihitung dengan cara lain
PMK - 15/PMK.03/2018
A R T A X . I D
Cara lain menghitungperedaranbruto :
Transaksi tunai dan nontunai
Sumber dan penggunaan dana
Satuan dan/atau volume
Penghitungan biaya hidup
Pertambahan kekayaan bersih
Berdasarkan SPT atau hasil pemeriksaan tahun pajaksebelumnya
Proyeksi nilai ekonomi
Penghitungan rasio
PMK - 15/PMK.03/2018
PMK - 65/PMK.03/2018
TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
A R T A X . I D
PMK - 65/PMK.03/2018
Pelunasan Utang Pajak dan/atau pajakyang akan terutang melaluiperhitungan kelebihan imbalan bungadiakui pada saat diterbitkannya SKPPIB
Perhitungan dan Pemberian ImbalanBunga
Setelah dilakukan perhitungan, dan masihterdapat sisa imbalan bunga yang harusdibayarkan kepada WP, atas permohonanWP, sisa imbalan bunga tersebut dapatdiperhitungkan
Utang Pajak dan/atau pajak yangakan terutang atas nama WP lain.
Pajak yang akan terutang atas namaWP; dan/ataudengan:
SKPPIB diterbitkan berdasarkannota penghitungan
Perhitungan pemberian imbalan bungadituangkan dalam nota penghitungan.
Bagi WP yang menggunakan pembukuan denganmata uang Dollar Amerika Serikat, pemberianimbalan bunga diberikan dalam mata uangRupiah.
Pemberian imbalan bunga kepada WP harusdiperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajakyang diadministrasikan di KPP tempat WP terdaftardan/atau tempat PKP dikukuhkan, termasuk di KPPtempat WP cabang terdaftar dan di KPP tempat objekpajak PBB diadministrasikan.
Dalam hal tidak ada Utang Pajakdan/atau pajak yang akan terutang,seluruh imbalan bunga diberikankepada WP bersangkutan.
PMK - 39/PMK.03/2018 sttd PMK – 117/PMK.03/2019PER - 15/PJ/2018SE - 10/PJ/2018
TENTANGPENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
A R T A X . I D
WP KRITERIA TERTENTU WP PERSYARATAN TERTENTU PKP BERISIKO RENDAH
Ditetapkan oleh DJP• Melalui permohonan WP• Bisa ditetapkan secara jabatan• Berlaku seterusnya sampai
dengan dicabutnya keputusanpenetapan
• OP yang tidak menjalankanusaha / pekerjaan bebas
• OP yang menjalankan usaha / pekerjaan bebas lebih bayarmax 100 juta
• Badan yang SPT PPh lebihbayar max 1 M
• Badan yang SPT PPN lebihbayar max 1 M
Kegiatan tertentu*) dengan cara:A. Ditetapkan oleh DJP• Melalui permohonan WP• Hanya berlaku bagi restitusi
PPN• Berlaku seterusnya sampai
dengan dicabutnya keputusanpenetapan
B. Tidak perlu penetapan DJP• Badan yang SPT PPN lebih
bayar max 1 M• Tidak dilakukan BUKPER• Tidak dipidana perpajakan
*) Penyerahan ekspor BKP/JKP, ke WAPU, tidak dipungut
PMK - 39/PMK.03/2018 sttd PMK – 117/PMK.03/2019, PER - 15/PJ/2018, SE - 10/PJ/2018
A R T A X . I D
WP KRITERIA TERTENTU
•Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
•Tidak mempunyai tunggakan pajak untuksemua jenis pajak
•Laporan keuangan diaudit oleh akuntanpublik atau lembaga pengawasan keuanganpemerintah dengan pendapat wajar tanpapengecualian selama 3 tahun berturut-turut
•Tidak pernah dipidana karena melakukantindak pidana di bidang perpajakanberdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dalamjangka waktu 5 tahun terakhir
WP PERSYARATAN TERTENTU
•WPOP yang tidak menjalankan usaha ataupekejaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi
•WPOP yang menjalankan usaha atau pekejaanbebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPhlebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayarpaling banyak 100 Juta Rupiah
•WP Badan yang menyampaikan SPT TahunanPPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebihbayar paling banyak 1 Miliar Rupiah
•PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebihbayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 1 Miliar Rupiah
PKP BERESIKO RENDAH
•Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di BEI
•BUMN & BUMD
•PKP yang telah ditetapkan sebagai Mitra UtamaKepabeanan
•PKP yang telah ditetapkan sebagai Authorized Economic Operator
•Pabrikan/produsen selain PKP sebagaimanadimaksud dalam poin 1-4
•PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebihbayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 1 Miliar Rupiah
•Pedagang Besar Farmasi
•Distributor Alat Kesehatan
•Perusahaan yang dimiliki secara langsung olehBUMN dengan kepemilikan saham > 50%
PMK - 39/PMK.03/2018 sttd PMK – 117/PMK.03/2019, PER - 15/PJ/2018, SE - 10/PJ/2018
A R T A X . I D
WP KRITERIA TERTENTU WP PERSYARATAN TERTENTU PKP BERISIKO RENDAH
PPN dan/atauPPh dikreditkan
namun tidakdilaporkan olehlawan transaksi
PPN dan/atauPPh dilaporkan
oleh lawantransaksi namuntidak dikreditkan
Bukan kelebihan pembayaran pajak
PPN dan/atauPPh dikreditkan
namun tidakdilaporkan olehlawan transaksi
PPN dan/atauPPh dilaporkan
oleh lawantransaksi namuntidak dikreditkan
Bukan kelebihan pembayaran pajak
PPN dikreditkannamun tidak
dilaporkan olehlawan transaksi
PPN dilaporkanoleh lawan
transaksi namuntidak dikreditkan
Bukan kelebihan pembayaran pajak
PPN yang dibayar sendiri tidak dapatdivalidasi NTPN
PPN yang dibayar sendiri tidak dapatdivalidasi NTPN
PPN yang dibayar sendiri tidak dapatdivalidasi NTPN
PMK - 39/PMK.03/2018 sttd PMK – 117/PMK.03/2019, PER - 15/PJ/2018, SE - 10/PJ/2018
A R T A X . I D
WP KRITERIA TERTENTU WP PERSYARATAN TERTENTU PKP BERISIKO RENDAH
3 bulan => PPh1 bulan => PPN
15 hari kerja => OP1 bulan => PPh1 bulan => PPN
1 bulan => PPN
Jika SKPPKP < SPT LB => WP tidak meminta kelebihannya => pembetulan SPTJika SKPPKP < SPT LB => WP meminta kelebihannya => permohonan kembali
• WP harus mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan jika tidak maka dapat diproses sepertipemeriksaan biasa
• WP kriteria tertentu, persyaratan tertentu juga ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah maka restitusi PPN diproses seperti PKP berisiko rendah dan jika ada kurang bayar maka berlaku denda 2% per bulan
Sanksi 100% Sanksi 100% Sanksi 2% / bulan max 48%
PMK - 39/PMK.03/2018 sttd PMK – 117/PMK.03/2019, PER - 15/PJ/2018, SE - 10/PJ/2018
PER - 28/PJ/2018
TENTANG SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
A R T A X . I D
Permohonan Penerbitan SKD SPDN
Syarat :1. WP berstatus SPDN Indonesia;2. WP telah memiliki NPWP;3. WP telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak
terakhir dan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak ataubagian tahun pajak yang diajukan permohonan penerbitanSKD SPDN;
4. Memenuhi persyaratan administratif permohonanpenerbitan SKD SPDN.
KPP Domisili melakukan penelitianpermohonan penerbitan SKD SPDN Kepala KPP Domisili atas nama DJP
SKD SPDN dalambentuk dokumen
elektronik
Paling lama 5 hari kerjasejak permohonanpengesahan FormulirKhusus tersebut diterimadengan lengkap.
A. Telah diterbitkan SKD SPDN dengan Formulir Khusus yang dimohonkan pengesahan
B. Ditandatangani oleh WP, wakil WP, atau kuasa WPC. Berisi keterangan paling sedikit berupa:
- Negara Mitra yang menjadi tempat penghasilan bersumber;- Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dimohonkanpengesahan
D. Memenuhi persyaratan administratif
MENERBITKAN
Syarat pengesahan formulir khusus :
PER - 28/PJ/2018
PMK - 205/PMK.010/2018
TENTANGPENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN
PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA
A R T A X . I D
PMK - 205/PMK.010/2018
WP menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dalam rangkapenggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
Untuk kepentingan perpajakan, WP dapat menggunakan nilai buku ataspengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, ataupengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak.
A R T A X . I D
PMK - 205/PMK.010/2018
Penggabungan
A B+ = A / B
Peleburan
A B+ = C
* Perusahaan yang rugi secarafiskal, mengalihkan harta & kewajiban, setelah itudibubarkan
* Perusahaan A & B, mengalihkan harta & kewajiban, setelah itudibubarkan
A R T A X . I D
PMK - 205/PMK.010/2018
Pemekaran
A B+=A
• WP yang belum Go Public yang bermaksud melakukan IPO.• WP yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan IPO.• WP Badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan
kewajiban pemisahan usaha.• WP Badan DN sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal
dari penanam modal asing paling sedikit 500 Miliar Rupiah.• WP BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia
sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk BUMN (holding).
A R T A X . I D
PMK - 205/PMK.010/2018
Pengambilalihan Usaha
WP BUT Bidang
Usaha Bank+ =
WP BadanDalamNegeri
WP BadanDalamNegeri
* WP BUT dibubarkan.
PER - 03/PJ/2019SE - 04/PJ/2019
TENTANGSURAT KETERANGAN FISKAL
1. Penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, ataupengambilalihan usaha;
2. Pengenaan PPh sebesar 0,5% atas pengalihan Real Estat kepada Special Purpose Company (SPC) atau KontrakInvestasi Kolektif (KIK) dalam skema KIK tertentu;
3. Pengajuan permintaan pembayaran kembali (reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM kepada SKK Migas olehKontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S);
4. Pengajuan permohonan pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);5. Pengajuan permohonan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (Tax Holiday);6. Pengadaan barang dan/atau jasa;7. Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;8. Pengajuan fasilitas non fiskal perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri; atau9. Pelayanan dan/atau kegiatan tertentu lainnya yang mensyaratkan Surat Keterangan Fiskal.
A R T A X . I D
Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah informasi yang diberikan oleh DJP mengenai kepatuhan WP selama periodetertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan/pelaksanaan kegiatan tertentu. Pelayanan tertentuantara lain :
SE - 04/PJ/2019
Permohonan tertulis secaralangsung kepada DJP c.q. KepalaKPP tempat permohonan diajukan.
Online melalui lamanDJP
Pengajuan permohonan oleh WP Pusat:
A R T A X . I D
SE - 04/PJ/2019
A R T A X . I D
WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SKF ADALAH WAJIB PAJAK PUSATYANG MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
A. Telah menyampaikan :
• SPT Tahunan PPh untuk 2 Tahun Pajak terakhir;
• SPT Masa PPN untuk 3 Masa Pajak terakhir untuk WP Pusat dan/atau WP Cabangapabila ada.
B. Tidak mempunyai Utang Pajak di KPP tempat WP Pusat maupun WP Cabangterdaftar, atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan Utang Pajaktersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaranpajak.
C. Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakandan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan.
PER - 03/PJ/2019
A R T A X . I D
SKF berlaku untuk jangka waktu 1 bulan terhitungmulai tanggal diterbitkan
Dalam hal WP Pusat mempunyai cabang, SKF berlaku juga untuk WP Cabang
PER - 03/PJ/2019
PER - 02/PJ/2019
TENTANGSURAT PEMBERITAHUAN
A R T A X . I D
PER-02/PJ/2019
WP dengan Angsuran PPh Pasal 25 Nihil,dikecualikan dari pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25.
1
Pemungut PPN dikecualikan dari kewajibanpelaporan SPT Masa PPN, dalam hal pada suatuMasa Pajak tidak terdapat transaksi yang harusdipungut PPN dan/atau PPnBM
2
WP dengan jumlah pemotongan PPh Pasal 21/26Nihil, dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPTMasa PPh Pasal 21/26, kecuali Masa PajakDesember.
3
Pembayaran PPN JLN dan PPN membangun sendirioleh WP Non-PKP, dianggap sekaligus sebagaipelaporan PPN sepanjang telah mendapat validasiNTPN.
4
Mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPNmelalui e-Filling bagi seluruh PKP.
5
Mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPhPasal 21/26 melalui e-Filling bagi WP Badan yangsebelumnya telah diwajibkan menyampaikan SPTMasa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk dokumenelektronik.
6
Mengatur penyebutan Tahun Pajak dalam SPTBagian Tahun Pajak dan mengatur batas akhirpelaporan SPT Bagian Tahun Pajak.
7
Mengatur tata cara penelitian SPT untukmemberikan kepastian hukum bagi WP.
8
PER - 26/PJ/2018SE-13/PJ/2019
TENTANG PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PPH
ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
A R T A X . I D
Permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan
PER - 26/PJ/2018, SE-13/PJ/2019
A R T A X . I D
Penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan
PER - 26/PJ/2018, SE-13/PJ/2019
FORMAL MATERIAL
a. Mengecek kelengkapan surat permohonan.
b. Memastikan kesesuaian:-) ID WP dengan data di DJP/KTP/Paspor;-) Jumlah PPh yang telah disetor dengan PPh
terutang sesuai surat pernyataan;-) Kode akun pajak, kode jenis setoran, dan
jumlah PPh yang telah disetor dengandata penerimaan pajak dalam ModulPenerimaan Negara
a. Memastikan lokasi dan luas tanah dan/ataubangunan yang dicantumkan dalam suratpernyataan WP telah sesuai dengan keadaansebenarnya.
b. Meneliti kebenaran nilai pengalihan hak atauperubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunanyang terdapat dalam bukti penjualan/buktitransfer/bukti penerimaan uang (dalam hal jual belitidak dipengaruhi hubungan istimewa).
c. Menentukan kewajaran nilai pengalihan hak atauperubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunanyang dinyatakan oleh WP dengan harga pasarberdasarkan pendekatan penilai (dalam hal jual belidipengaruhi hubungan istimewa).
PAJAK PENGHASILAN
PP - 23 TAHUN 2018PMK - 99/PMK.03/2018
S - 421/PJ/2018
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PEREDARAN BRUTO TERTENTU
A R T A X . I D
1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WajibPajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu,dikenai PPh final dalam jangka waktu tertentu.
2) Tarif PPh sebesar 0,5%.
WP yang memiliki peredaran brutotertentu yang dikenai PPh final
WP ORANG PRIBADI
WP BADAN BERBENTUK KOPERASI, CV, FIRMA ATAU PT
Jangka waktu tertentu pengenaan PajakPenghasilan yaitu paling lama :
a. 7 Tahun bagi WP OPb. 4 Tahun bagi Koperasi, CV, atau
Firma, danc. 3 Tahun bagi PT
Setelah jangka waktu habis akan berlakupenerapan tarif normal:• OP 5% - 30% dari Ph. Kena Pajak• Badan 12,5% - 25% dari Laba Kena Pajak
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Menerima atau Memperoleh penghasilandengan peredaran bruto ≤ 4,8 Miliar Rupiahdalam satu Tahun Pajak
WP dapat tidak menerapkan tarif 0,5% dari omzet melaluiSurat Pemberitahuan ke DJP dan tahun-tahun berikutnyatidak dapat menggunakan 0,5% lagi
PP – 23 TAHUN 2018
WP yang dikecualikan dari tarif 0,5% :
• Orang Pribadi, Firma dan CV yang melakukan pekerjaan bebas
• WP yang telah mendapatkan fasilitas PPh dan BUT
• Penghasilan dari Luar Negeri yang pajaknya terutang atautelah dibayar di Luar Negeri,
• Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final lainnya dan bukanobjek pajak
A R T A X . I D
Peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi 4,8 M dalam satutahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajakbersangkutan dihitung dari :
• Seluruh peredaran bruto termasuk cabang
• Penggabungan peredaran bruto usaha suami dan istri
• Tidak termasuk potongan penjualan dan sejenisnya
WP yang menggunakan tarif 1% dari Januari – Juni 2018kemudian tidak memenuhi ketentuan tarif 0,5% ini makaberlaku ketentuan :
• Januari – Juni 2018 tarif 1% dari omzet
• Juli – Desember 2018 tarif 0,5% dari omzet
• Tahun pajak 2019 dan seterusnya tarif umum PPh
PP – 23 TAHUN 2018
A R T A X . I D
Dilakukan untuk setiaptransaksi penjualan ataupenyerahan jasa yang merupakan objek pemotonganatau pemungutan PPh.
2. Menyampaikan SPT Masa PPh paling lama 20 hari setelah Masa Pajakberakhir.
PPh yang terutangberdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
Pemotong atau PemungutPajak tidak melakukanpemotongan ataupemungutan PPh Pasal 22 terhadap WP yang memilikiSurat Keterangan yang melakukan transaksi:a. impor; ataub. pembelian barang,
1. Disetor paling lama tanggal 10 bulanberikutnya setelah Masa Pajakberakhir menggunakan SSP yang telah diisi atas nama WP yang dipotong/dipungut sertaditandatangani olehPemotong/Pemungut Pajak.
WP bersangkutan harusmenyerahkan Fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepadaPemotong atau PemungutPajak.
PENYETORAN, PEMOTONGAN ATAUPEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN
tarif sebesar
0,5 %
a. disetor sendiri oleh WP yangmemiliki peredaran bruto tertentu
DILUNASI DENGAN CARA :
b. dipotong atau dipungut olehPemotong atau Pemungut Pajakyang ditunjuk sebagai Pemotongatau Pemungut Pajak.
WP bersangkutan harusmenyerahkan Fotocopy SuratKeterangan dimaksud kepadaPemotong/Pemungut Pajak.
PMK – 99/PMK.03/ 2018
A R T A X . I D
SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa WPdikenakan PPh berdasarkan PP 23/2018
Pedoman pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 terkait Surat Keterangan
Bebas Pemotongan dan/atauPemungutan PPh bagi WP yang
dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 (SKB PP 46/2013) dan Delegasinya
Berlaku sampai dengan bataswaktu sesuai SKB
WP yang telah memiliki SKB PP 46/2013bertransaksi dengan Pemotong atau PemungutPajak, tidak dilakukan pemotongan PPh atastransaksi tersebut sepanjang WP dapatmenyerahkan bukti penyetoran PPh atas transaksitersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelumtanggal 1 Juli 2018 namun belum selesaiditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangansepanjang memenuhi syarat sebagai WP yang dikenaiPPh berdasarkan PP 23/2018.
Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018tidak dapat diproses dan WP dapat mengajukanpermohonan Surat Keterangan.
1
3
5
2
4
S – 421/PJ/2018
SE - 24/PJ/2018
TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMBALAN YANG
DITERIMA OLEH PEMBELI SEHUBUNGAN DENGAN KONDISI TERTENTU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
A R T A X . I D
SE – 24/PJ/2018
BENTUK UANG/PENGURANG
KEWAJIBAN
Orang Pribadi PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17 Pembeli Dalam NegeriPenjual menerbitkan FP
10%Tidak Terutang PPN
Badan Dalam Negeri PPh Pasal 23 15% Pembeli Luar NegeriPenjual melakukan
Ekspor 0%Tidak Terutang PPN
WP Luar Negeri PPh Pasal 26 20% / P3B
Orang Pribadi PPh Pasal 21 Tarif Pasal 17 Pembeli Dalam NegeriPenjual & Pembeli
menerbitkan FP 10%
Pembeli menerbitkan FP
10%
Badan Dalam Negeri PPh Pasal 23 2% Pembeli Luar NegeriPenjual melakukan
Ekspor 0%Tidak Terutang PPN ***
WP Luar Negeri PPh Pasal 26 20% / P3B
Pencapaian Syarat
Tertentu
Semua transaksi diatas bukan potongan harga sehingga tidak dapat dicantumkan sebagai pengurang di Faktur Pajak dan Faktur Penjualan.*** Berdasarkan KMK-40/KMK.03/2010 Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Negeri ke Dalam Negeri terutang PPN 10%
TRANSAKSI
PPh PPN
BENTUK BARANG/UANG/PENGURANG KEWAJIBAN BENTUK BARANG
*) Jika imbalan diberikan dalam bentuk barang maka Dasar Pengenaan Pajaknya berdasarkan nilai kesepakatan atau harga pasar jika tidak ada nilai
kesepakatan.
a. Penghargaan
b. Jasa Manajemen
*) Jika imbalan diberikan dalam bentuk barang maka Dasar Pengenaan Pajaknya berdasarkan nilai kesepakatan dalam kontrak kerjasama
A R T A X . I D
SE – 24/PJ/2018
BENTUK UANG/PENGURANG
KEWAJIBAN
Orang Pribadi PPh Pasal 4 (2) 10% Pembeli Dalam NegeriPenjual & Pembeli
menerbitkan FP 10%
Pembeli menerbitkan FP
10%
Badan Dalam Negeri PPh Pasal 4 (2) 10% Pembeli Luar NegeriPenjual melakukan
Ekspor 0%Tidak Terutang PPN ***
WP Luar Negeri PPh Pasal 26 20% / P3B
Orang Pribadi PPh Pasal 23 2% Pembeli Dalam NegeriPenjual & Pembeli
menerbitkan FP 10%
Pembeli menerbitkan FP
10%
Badan Dalam Negeri PPh Pasal 23 2% Pembeli Luar NegeriPenjual melakukan
Ekspor 0%Tidak Terutang PPN ***
WP Luar Negeri PPh Pasal 26 20% / P3B
Semua transaksi diatas bukan potongan harga sehingga tidak dapat dicantumkan sebagai pengurang di Faktur Pajak dan Faktur Penjualan.*** Berdasarkan KMK-40/KMK.03/2010 Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Negeri ke Dalam Negeri terutang PPN 10%
TRANSAKSI
PPh PPN
BENTUK BARANG/UANG/PENGURANG KEWAJIBAN BENTUK BARANG
Penyediaan
Ruang/Peralatan
Tertentu
a. Ruang
*) Jika imbalan diberikan dalam bentuk barang maka Dasar Pengenaan Pajaknya berdasarkan nilai kesepakatan dalam kontrak kerjasama
b. Peralatan
Tertentu
*) Jika imbalan diberikan dalam bentuk barang maka Dasar Pengenaan Pajaknya berdasarkan nilai kesepakatan dalam kontrak kerjasama
A R T A X . I D
SE – 24/PJ/2018
BENTUK UANG/PENGURANG
KEWAJIBAN
Orang Pribadi Pembeli Dalam NegeriPenjual menerbitkan FP
10%Tidak Terutang PPN
Badan Dalam Negeri Pembeli Luar NegeriPenjual melakukan
Ekspor 0%Tidak Terutang PPN
WP Luar Negeri
Semua transaksi diatas bukan potongan harga sehingga tidak dapat dicantumkan sebagai pengurang di Faktur Pajak dan Faktur Penjualan.*** Berdasarkan KMK-40/KMK.03/2010 Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Negeri ke Dalam Negeri terutang PPN 10%
a. Proteksi atas
Fluktuasi Harga
b. Keterlambatan
Pengiriman
(Penalti)
c. Program
Penjualan Tertentu
Tidak Dipotong PPh
Tidak Dipotong PPh
Tidak Terutang PPh Pasal 26
TRANSAKSI
PPh PPN
BENTUK BARANG/UANG/PENGURANG KEWAJIBAN BENTUK BARANG
Kompensasi yang
Diterima
*) Jika imbalan diberikan dalam bentuk barang maka Dasar Pengenaan Pajaknya berdasarkan nilai kesepakatan dalam kontrak kerjasama
**) Untuk WP Dalam Negeri, penghasilan kompensasi dilaporkan di SPT Tahunan.
PMK - 150/PMK.010/2018
TENTANG FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
A R T A X . I D
Merupakan Industri Pionir
Berstatus sebagai badan hukum Indonesia
Merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenaipemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan PPh Badan
Mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal sebesar 100 Miliar Rupiah
Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal
Syarat mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Badan
PMK - 150/PMK.010/2018
A R T A X . I D
Fasilitas pengurangan PPh Badan
Jangka waktu pengurangan PPh badan diberikan selama 5 tahun pajak
Selama 5 tahun pajak untuk penanaman modal baru500 milyar – 1 triliun Rupiah
Selama 7 tahun pajak untuk penanaman modal baru1 triliun – 5 triliun Rupiah
Selama 10 tahun pajak untuk penanaman modal baru 5 triliun – 15 triliun Rupiah
Selama 15 tahun pajak untuk penanaman modal baru 15 triliun – 30 triliun Rupiah
Selama 20 tahun pajak untuk penanaman modal baru > 30 triliun Rupiah
WP Badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan PPh badanatas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan.
a. Sebesar 100% dari jumlah PPh Badan yang terutanguntuk penanaman modal baru dengan nilai ≥ 500 MiliarRupiah, dengan ketentuan :
b. Sebesar 50% dari jumlah PPh Badan yang terutanguntuk penanaman modal baru dengan nilai antara 100 Miliar Rupiah - 500 Miliar Rupiah.
PMK - 150/PMK.010/2018
A R T A X . I D
Fasilitas pengurangan PPh Badan
Setelah jangka waktu pemberian pengurangan PPh berakhir, WP diberikan pengurangan PPhBadan sebagai berikut:
a. 50% dari PPh badan terutang selama 2 tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru≥ 500 Miliar Rupiah.
b. 25% dari PPh badan terutang selama 2 tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru100 Miliar Rupiah - 500 Miliar Rupiah.
PMK - 150/PMK.010/2018
WP wajib menyampaikan laporan setiap 1 Tahun kepada DJP dan Kepala Badan Kebijakan Fiskalmengenai:• Laporan realisasi penanaman modal• Laporan realisasi produksi
(Laporan disampaikan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan).
A R T A X . I D
Keputusan pemberian pengurangan PPh Badan dapat dicabut, dalam hal:
a. nilai realisasi penanaman modal baru WP < 100 Miliar Rupiah dan adanya ketidaksesuaian antara realisasi denganrencana Kegiatan Usaha Utama
b. WP mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas
c. WP melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Usaha Utama
d. WP memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan PPh Badan
e. WP relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.
PMK - 150/PMK.010/2018
A R T A X . I D
Cakupan Industri Pionir
PBKPM - 01 TAHUN 2019
Industri logam dasar hulu
Industri pemurnian ataupengilangan minyak dan
gas bumi
Industri petrokimiaberbasis minyak bumi,
gas alam atau batubara
Industri kimia dasarorganik yang bersumber
dari hasil pertanian, perkebunan, atau
kehutanan
Industri kimia dasaranorganik
Industri bahan bakuutama farmasi
Industri pembuatanperalatan iradiasi,
elektromedikal, atauelektroterapi
Industri pembuatankomponen utama
peralatan elektronikaatau telematika
Industri pembuatanmesin dan komponen
utama mesin
Industri pembuatankomponen robotik yang
mendukung industripembuatan mesin-mesin
manufaktur
Industri pembuatankomponen utama mesinpembangkit tenaga listrik
Industri pembuatankendaraan bermotor dan
komponen utamakendaraan bermotor;
Industri pembuatankomponen utama kapal
Industri pembuatankomponen utama kereta
api
Industri pembuatankomponen utamapesawat terbang
Industri pengolahanberbasis hasil pertanian,
perkebunan, ataukehutanan yang menghasilkan
bubur kertas (pulp)
Infrastruktur ekonomi Ekonomi Digital
PMK - 167/PMK.03/2018
TENTANGIMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN YANG
DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
A R T A X . I D
A. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitandengan pelaksanaan pekerjaan
PMK – 167/PMK.03/2018
Pemberian atau penyediaanmakanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di
tempat kerja
Pemberian kupon bagi pegawaiyang karena sifat pekerjaannya
tidak dapat memanfaatkanpenyediaan makanan dan/atau
minuman di tempat kerja
Apabila nilai kupon wajar (tidakmelebihi pengeluaran penyediaanmakanan dan/atau minuman per
pegawai yang disediakan di tempat kerja
DAPAT MENJADI PENGURANG
1
2
B. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaandengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu
A R T A X . I D
Fasilitas ini diberikan kepada WP yang lokasi usahanya memenuhi kriteria daerah tertentu untuk jangkawaktu:• 5 (lima) tahun; • 10 (sepuluh) tahun, bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi
PMK – 167/PMK.03/2018
Tempat tinggal, termasukperumahan
1Pelayanan kesehatan
2
Pendidikan3
Peribadatan
4
Pengangkutan5
Olahraga tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang
layang
6
* sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri
A R T A X . I D
C. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaansebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.
PMK – 167/PMK.03/2018
Pakaian dan peralatan untukkeselamatan kerja
1Pakaian seragam
petugas keamanan
2
Sarana antar jemput pegawai3
Penginapan untuk awak kapaldan yang sejenisnya
4Kendaraan yang dimiliki dan
dipergunakan perusahaan untukpegawai tertentu karena jabatan
atau pekerjaannya
5
* Keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh instansi pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan
A R T A X . I D
Pemberian Natura dan Kenikmatan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan BrutoPemberi Kerja
KETENTUAN LAIN• Natura dan kenikmatan yang mempunyai masa manfaat > 1 tahun dibebankan melalui penyusutan.• Natura dan kenikmatan yang mempunyai masa manfaat < 1 tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.
Pengeluaran terkait natura dan kenikmatan dalam bentuk kendaraan yang dimiliki dan dipergunakanperusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dibebankan dengan ketentuan sebagaiberikut:
a. Atas perolehan dan perbaikan besar kendaraan yang mempunyai masa manfaat > 1 tahun dibebankanmelalui penyusutan sebesar 50% dari jumlah penyusutan;
b. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan dibebankan sebesar 50% dari jumlah biayapemeliharaan atau perbaikan rutin pada tahun terjadinya pengeluaran.
PMK – 167/PMK.03/2018
PMK - 192/PMK.03/2018
TENTANGPENGKREDITAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI
A R T A X . I D
PMK – 192/PMK.03/2018
A R T A X . I D
PMK – 192/PMK.03/2018
PER - 25/PJ/2018
TENTANGPENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
(e-SKD)
A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
WPLN WPDN DJP(1) SKD
(3) TANDA TERIMASKD
(2) SKD
(4) TANDA TERIMASKD
SPT
(5) TANDA TERIMASKD
PENYAMPAIAN SKD
A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
PENYAMPAIAN SKD
• Penyampaian SKD WPLN hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk menerimamanfaat P3B.
• Harus menyampaikan tanda terima SKD WPLN sebagai pengganti SKD WPLN untuk dilampirkan dalam SPT Masa.
A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (FORM DGT)
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES
Guidance :
: (1)
: (2)
: (3)
: (4)
: (5) email : (6)
For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in
(7) for the period (8) to (10) within
the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between
Indonesia and (12)
(14) ___ / ___ / _____ (15)
Place, date (mm/dd/yy)
Office address : (16)
1. This company is not an Indonesian resident taxpayer;
2. This company a resident of (17) for income tax purposes within the meaning
of DTC of both countries;
3. the purposes of the transaction is not to obtain the benefit under the convention directly or indirectly that is contrary to the
object and purpose of the DTC;
4. in relation with the earned income, this company is not acting as an agent, nominee or conduit;
5. the beneficial owner is not an Indonesia resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than
mentioned in Part I; and
6. I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete.
(19) (20)
authorized to sign for the income recipient
PART II
Capacity in which acting
CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE
COUNTRY OF RESIDENCE
(11)
signatory
Name and Signature of the Competent Authority or
- a banking institution, or
- a pension fund,
3. For individual, completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART IV and PART VII of DGT Page 2.
4. For non individual other than mentioned in Number 2, completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART V, PART
VI, and PART VII of DGT Page 2
Country
Signature of the income recipient or individual
I declared that:
Place, date (mm/dd/yy)
1. This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) who is a
resident of a country which has concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia
2. For person who is:
Tax ID Number
All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified
by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax
resident before submitted to Indonesian withholding agent/custodian.
INCOME RECIPIENT
CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX
Completes only DGT Page 1
Contact Number
, / /
(9)
his authorized representative or authorized tax office
(13)
Name
DGT Page 1
PART I
PART III
Capacity/designation of
(18)
DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND)
Full address
This form is available and may be downloaded at this website: http:/www.pajak.go.id
Official Stamp (if
any)
1. Place and Date of Birth (mm/dd/yyyy) : , / / (21)
2. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under Yes (22)
the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC
3. Are you acting as an agent or a nominee? Yes (23)
4. Do you have permanent home in Indonesia Yes (24)
5. (25)
6. Have you ever been resided in Indonesia? Yes (26)
to
Please provide the address :
7. Yes (27)
1. Country of registration/incorporation : (28)
2. (29)
3. Address of Head Office : (30)
4.
(31)
5. The entity has relevant economic substance either in the entity's establishment Yes (32)
6. Yes (33)
7. Yes (34)
8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets Yes (35)
9. The entity has sufficient and qualified personel to conduct the business. Yes (36)
10. Yes (37)
11. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under Yes (38)
1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit Yes (39)
2. The entity has controlling rights or disposal rights on the income Yes (40)
or the assets or rights that generate the income
3. No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by Yes (41)
other persons.
4. The Entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability Yes (42)
5. The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income Yes (43)
received to resident of third party
true, correct, and complete. I further declared that
(46) , / / (47) (48)
Signature of the income recipient or individual
No
The entity has business activity other than receiving dividend, interest,
royalty sourced from Indonesia.
such management has an independent discretion.
No
generating income from Indonesia.
No
If so, in what period? / / / /
DGT Page 2
No
the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC
No
PART VI
This form is available and may be downloaded at this website: http:/www.pajak.go.id
No
No
This company is not an indonesian resident taxpayer and/or
not a resident taxpayer of the country other than mentioned
in Part I. (45)
No
PART VII DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT
I am not an Indonesia resident taxpayer, will not be an
Indonesian resident taxpayer during the period mentioned
in part II. (44)
Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) :
PART V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL
establishment or the execution of its transaction.
No
The entity has its own management to conduct the business and
authorized to sign for the income recipient
I declared that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is
No
No
or the execution of its transaction.
TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME
EARNED IS/ARE DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY
No
Place, date (mm/dd/yy) Capacity in which acting
The entity has the same legal form and economic substance either in the entity's
No
No
PART IV TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL
Which country does the place of management or control reside?
No
In what country do you ordinarily reside?
No
NoDo you have any office, or other place of business in Indonesia?
If so, please provide the address :
A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART I
(4) NEGARA WPLN
(1) NPWP WPLN
(2) NAMA WPLN
(3) ALAMAT WPLN
(5) NOMOR TELEPONWPLN
(6) EMAIL WPLN
: (1)
: (2)
: (3)
: (4)
: (5) email : (6)
Country
Tax ID Number
INCOME RECIPIENT
Contact Number
Name
PART I
Full address
A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART II
(7) NAMA NEGARA WPLN
(8) AWAL BULAN PAJAK
(9) TAHUN PAJAK
(10) AKHIR BULAN PAJAK
(11) TAHUN PAJAK
(13) NAMA DAN TANDATANGAN KANTOR PAJAK NEGARA WPLN
(14) JABATAN PETUGASKANTOR PAJAKNEGARA WPLN
(15) TEMPAT DAN TANGGAL
(16) ALAMAT KANTOR PAJAKWPLN
(12) NAMA NEGARA WPLN
For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in
(7) for the period (8) to (10) within
the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between
Indonesia and (12)
(14) ___ / ___ / _____ (15)
Place, date (mm/dd/yy)
Office address : (16)
PART IICERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE
COUNTRY OF RESIDENCE
(11)
signatory
Name and Signature of the Competent Authority or
(9)
his authorized representative or authorized tax office
(13)
Capacity/designation of
Official Stamp (if
any)
A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART III
(17) JIKA WPLN INDIVIDU = NOMOR 2 JIKA WPLN BADAN =PIC/DIREKTUR
(18) TANDA TANGAN WPLN
(19) TEMPAT DAN TANGGAL
(20) JABATAN PIC/DIREKTUR
1. This company is not an Indonesian resident taxpayer;
2. This company a resident of (17) for income tax purposes within the meaning
of DTC of both countries;
3. the purposes of the transaction is not to obtain the benefit under the convention directly or indirectly that is contrary to the
object and purpose of the DTC;
4. in relation with the earned income, this company is not acting as an agent, nominee or conduit;
5. the beneficial owner is not an Indonesia resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than
mentioned in Part I; and
6. I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete.
(19) (20)
authorized to sign for the income recipient
Capacity in which actingSignature of the income recipient or individual
I declared that:
Place, date (mm/dd/yy)
, / /
PART III
(18)
DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND)
A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART IV
(21) TANGGAL LAHIR WPLN
(25) NAMA NEGARA BIASANYA DITEMPATI
(26) JIKA PILIH TIDAK, SELANJUTNYA DIKOSONGKANJIKA PILIH IYA, DIISI DENGANPERIODE DAN ALAMATTINGGAL DI INDONESIA
(27) JIKA PILIH TIDAK, SELANJUTNYADIKOSONGKANJIKA PILIH IYA, DIISIDENGAN ALAMATKANTOR/TEMPAT BISNISLAINNYA DI INDONESIA
(22), (23), (24)LIHAT TICKMARK
1. Place and Date of Birth (mm/dd/yyyy) : , / / (21)
2. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under Yes X (22)
the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC
3. Are you acting as an agent or a nominee? Yes X (23)
4. Do you have permanent home in Indonesia Yes X (24)
5. (25)
6. Have you ever been resided in Indonesia? Yes (26)
to
Please provide the address :
7. Yes (27)
If so, in what period? / / / /
No
No
PART IV TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL
No
In what country do you ordinarily reside?
No
NoDo you have any office, or other place of business in Indonesia?
If so, please provide the address :
A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART V
(28) NAMA NEGARA WPLN
(29) NAMA NEGARA MANAGEMENT WPLN
(30) ALAMAT KANTOR PUSAT WPLN
(31) ALAMAT KANTOR BUT DI INDONESIA
(32), (33), (34), (35), (36), (37), (38) LIHAT TICKMARK
1. Country of registration/incorporation : (28)
2. (29)
3. Address of Head Office : (30)
4.
(31)
5. The entity has relevant economic substance either in the entity's establishment X Yes (32)
6. X Yes (33)
7. X Yes (34)
8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets X Yes (35)
9. The entity has sufficient and qualified personel to conduct the business. X Yes (36)
10. X Yes (37)
11. The purposes of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under Yes X (38)
The entity has business activity other than receiving dividend, interest,
royalty sourced from Indonesia.
such management has an independent discretion.
No
generating income from Indonesia.
No
No
the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC
No
Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) :
PART V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL
establishment or the execution of its transaction.
No
The entity has its own management to conduct the business and
No
No
or the execution of its transaction.
The entity has the same legal form and economic substance either in the entity's
Which country does the place of management or control reside?
A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART VI
(39), (40), (41), (42), (43)LIHAT TICKMARK
1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit Yes X (39)
2. The entity has controlling rights or disposal rights on the income X Yes (40)
or the assets or rights that generate the income
3. No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by X Yes (41)
other persons.
4. The Entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability X Yes (42)
5. The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income Yes X (43)
received to resident of third party
No
PART VI
No
No
No
TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME
EARNED IS/ARE DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY
No
A R T A X . I D
PER – 25/PJ/2018
FORM DGT – PART VII
(46) TANDA TANGAN WPLN
(47) TEMPAT DAN TANGGAL
(48) JABATAN PIC/DIREKTUR
true, correct, and complete. I further declared that
(46) , / / (47) (48)
Signature of the income recipient or individual
This company is not an indonesian resident taxpayer and/or
not a resident taxpayer of the country other than mentioned
in Part I. (45)
PART VII DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT
I am not an Indonesia resident taxpayer, will not be an
Indonesian resident taxpayer during the period mentioned
in part II. (44)
authorized to sign for the income recipient
I declared that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is
Place, date (mm/dd/yy) Capacity in which acting
PMK - 212/PMK.03/2018
TENTANGPAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
A R T A X . I D
• Terhadap penghasilan berupa bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI dipotong PPh final.
• Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
• Ketentuan tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahunpajak, termasuk bunga dan diskonto, tidak melebihi PTKP.
• Orang pribadi dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang atas pajak yang telah dipotong.
Pemotongan PPh atas bungadeposito dikenakan atas
Deposito berjangka
Sertifikat Deposito
Deposito on call.
PMK – 212/PMK.03/2018
A R T A X . I D
PMK – 212/PMK.03/2018
Jenis Penghasilan US Dollar Rupiah
10% dari jumlah bruto, jangka waktu
1 bulan
7,5% dari jumlah bruto, jangka waktu
1 bulan
7,5% dari jumlah bruto, jangka waktu
3 bulan
5% dari jumlah bruto, jangka waktu 3
bulan
2,5% dari jumlah bruto, jangka waktu
6 bulan
0% dari jumlah bruto, jangka waktu >
6 bulan
Bunga Deposito Devisa
Hasil Ekspor (DHE)
0% dari jumlah bruto, jangka waktu >
6 bulan
Jenis Penghasilan WP DN & BUT WPLN
Bunga Tabungan dan
Diskonto SBI, serta
Bunga Deposito
20% dari jumlah bruto20% dari jumlah bruto atau dengan
tarif berdasarkan P3B
PMK - 215/PMK.03/2018
TENTANG PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN
PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
A R T A X . I D
Cara Penghitungan Angsuran PPh 25WP Bank :
PMK – 215/PMK.03/2018
Dihitung berdasarkantarif Pasal 17 UU PPh
PPh yang dipotongdan/atau dipungut Pasal
22 UU PPh sejak awalTahun Pajak sampai
dengan Masa Pajak yang dilaporkan
PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejakawal Tahun Pajak sampai
dengan Masa Pajaksebelum Masa Pajak yang
dilaporkan
- -
A R T A X . I D
Cara Penghitungan Angsuran PPh 25WP Lainnya & WP Masuk Bursa selain WP Bank :
PMK – 215/PMK.03/2018
Dihitung berdasarkantarif Pasal 17 UU PPhatas penghasilan netoberdasarkan laporan
keuangan
PPh yang dipotongdan/atau dipungut Pasal22 dan Pasal 23 UU PPhsejak awal Tahun Pajaksampai dengan Masa Pajak periode yang
dilaporkan
PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejakawal Tahun Pajak sampai
dengan Masa Pajakperiode yang dilaporkan
--
A R T A X . I D
Cara Penghitungan Angsuran PPh 25WP BUMN & WP BUMD :
PMK – 215/PMK.03/2018
Dihitung berdasarkantarif Pasal 17 UU PPhatas penghasilan netoberdasarkan RencanaKerja dan AnggaranPendapatan Tahun
Pajak yang bersangkutan yang
telah disahkan RUPS
Pemotongan dan/ataupemungutan PPh Pasal 22
dan Pasal 23 serta PPhPasal 24 yang dibayaratau terutang di luar
negeri Tahun Pajak yang lalu, dibagi 12
-
PMK – 92/PMK.03/2019
TENTANGPAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN BARANG YANG
TERGOLONG SANGAT MEWAH
Barang yang tergolong sangat mewah yaitu :a. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi;b. Kapal pesiar, yatch, dan sejenisnya;c. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan
orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sportutility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV),minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebihdari 2 Miliar Rupiah atau dengan kapasitas silinderlebih dari 3.000 cc; dan/atau
d. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, denganharga jual lebih dari 300 Juta Rupiah atau dengankapasitas silinder lebih dari 250 cc.
A R T A X . I D
PPh 1% dari harga jualtidak termasuk PPNdan PPnBM
e. Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atauharga pengalihannya lebih dari 30 Miliar Rupiah atauluas bangunan lebih dari 400 m2;
f. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya denganharga jual atau pengalihannya lebih dari 30 MiliarRupiah atau luas bangunan lebih dari 150 m2;
PPh 5% dari harga jualtidak termasuk PPNdan PPnBM
PMK – 92/PMK.03/2019
PMK - 93/PMK.03/2019
TENTANGPENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR
PENGHITUNGANNYA OLEH WP DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN
USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK (CFC RULES)
A R T A X . I D
PMK – 93/PMK.03/2019
a Dividen, kecuali dividen yang
diterima dari BULN
b Bunga, kecuali bunga yang diterima
BULN yang dimiliki oleh WPDN yang
memiliki izin usaha bank. Termasuk
Bunga yang diterima dan/atau
diperoleh BULN yang berasal dari
transaksi langsung maupun tidak
langsung dengan WPDN yang memiliki
hubungan istimewa dengan BULN
tersebut.
c Sewa, berupa:
1 Sewa (penggunaan tanah / bangunan)
yang diterima BULN
2 Sewa selain sewa pada angka 1, yang
diterima BULN dari transaksi afiliasi
dengan BULN tersebut.
d Royalti, dan
e Keuntungan karena
penjualan/pengalihan harta
Deskripsi PMK 107/PMK.03/2017
Tidak diatur secara rinci
Jenis penghasilan
tertentu yang
termasuk dalam
Deemed Dividend
PMK 93/PMK.03/2019
A R T A X . I D
PMK – 93/PMK.03/2019
a Laba setelah pajak BULN langsung;
dan
a Jumlah neto setelah pajak atas
penghasilan tertentu BULN langsung;
dan
b Laba setelah pajak BULN tidak
langsung dikali persentase penyertaan
modal BULN langsung pada BULN
tidak langsung
b Jumlah neto setelah pajak atas
penghasilan tertentu BULN tidak
langsung dikali persentase penyertaan
modal BULN langsung pada BULN
tidak langsung
WPDN memiliki pengendalian langsung dan
tidak langsung :
WPDN memiliki pengendalian langsung dan
tidak langsung :
PMK 93/PMK.03/2019
Bagi WPDN yang memiliki pengendalian
langsung:
Jumlah neto setelah pajak atas penghasilan
tertentu BULN
Deskripsi Pasal / (Ayat) PMK 107/PMK.03/2017
Dasar pengenaan
Deemed Dividend4 / (3)
Bagi WPDN yang memiliki pengendalian
langsung:
Laba setelah pajak BULN Dasar pengenaan
Deemed Dividend4 / (2)
A R T A X . I D
PMK – 93/PMK.03/2019
a untuk penyertaan pada BULN tidak
langsung tersebut melalui BULN
langsung dan/atau BULN tidak
langsung, dihitung sesuai Pasal 4 ayat
(1); dan
a untuk penyertaan pada BULN tidak
langsung tersebut melalui BULN
langsung dan/atau BULN tidak
langsung, dihitung sesuai dengan Pasal
4 ayat (1); dan
b untuk penyertaan langsung WPDN
pada BULN tidak langsung dihitung
dengan mengalikan penyertaan modal
WPDN dengan laba setelah pajak
BULN tidak langsung tersebut.
b untuk penyertaan langsung WPDN
pada BULN tidak langsung dihitung
dengan mengalikan penyertaan modal
WPDN dengan jumlah neto setelah
pajak atas penghasilan tertentu BULN
tidak langsung tersebut.
PMK 93/PMK.03/2019Deskripsi Pasal / (Ayat) PMK 107/PMK.03/2017
Penghitungan
besarnya Deemed
Dividend apabila
BULN tidak
langsung dimiliki
bersama-sama
(dimiliki WPDN
dengan BULN
langsung dan/atau
tidak langsung)
4 / (7)
A R T A X . I D
PMK – 93/PMK.03/2019
Jumlah neto setelah pajak atas
penghasilan tertentu adalah
jumlah bruto penghasilan tertentu
setelah dikurangi:
a Biaya 3M (mendapatkan,
menagih, dan memelihara
penghasilan tertentu)
b Bagian PPh terutang,
dibayar/dipotong atas
penghasilan tertentu (apabila
terdapat PPh terutang,
dibayar/dipotong atas
penghasilan tertentu tersebut)
PMK 93/PMK.03/2019Deskripsi Pasal / (Ayat) PMK 107/PMK.03/2017
Definisi laba
setelah pajak dan
jumlah neto setelah
pajak
4 / (9)
Laba setelah pajak adalah Laba usaha
termasuk penghasilan dari luar usaha
sesuai LK (setelah dikurangi PPh
terutang di negara tersebut)
berdasarkan SAK yang berlaku di
negara bersangkutan
PP - 45 TAHUN 2019
TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN
PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN (SUPER DEDUCTION TAX)
A R T A X . I D
Pengurangan Penghasilan Neto 60%
Dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yangdigunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.
WPDN yang melakukan penanaman modal baru/perluasan usaha pada bidang usahatertentu yang :1. Industri padat karya2. Tidak mendapatkan fasilitas 31A UU PPh*
*Fasilitas 31A UU PPh
Kepada WP yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu yang mendapatprioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan :
• Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan;• Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;• Kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun; dan• Pengenaan PPh atas dividen sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku
menetapkan lebih rendah.
PP – 45 Tahun 2019
A R T A X . I D
Pengurangan Penghasilan Bruto Paling Tinggi 200%
Dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
WPDN yang menyelenggarakan kegiatan :1. Praktik kerja / pemagangan; dan2. Pembelajaran
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu untuk mencapaiefektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhantenaga kerja yang dibutuhkan dunia usaha/industri.
PP – 45 Tahun 2019
A R T A X . I D
Pengurangan Penghasilan Bruto Paling Tinggi 300%
Dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesiayang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.
WPDN yang melakukan :1. Kegiatan penelitian; dan2. Pengembangan tertentu di Indonesia
Untuk menghasilkan invensi, inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagipengembangan industri untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
PP – 45 Tahun 2019
PMK - 128/PMK.010/2019
TENTANG PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN
A R T A X . I D
Pengurangan Penghasilan Bruto Paling Tinggi 200%
Bagi WP Dalam Negeri yang menyelenggarakan kegiatan:
PMK – 128/PMK.010/2019
* Dilakukan WP di tempat usaha WP sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan/vokasi
Praktik Kerja dan/atau Pemagangan * Pembelajaran
Perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang
dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan
Kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh WP
untuk mengajar di SMK, MA Kejuruan, Perguruan Tinggi program Diploma
pada pendidikan vokasi, dan/atau Balai Latihan Kerja
Siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di SMK atau MA Kejuruan
Mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi
program Diploma pada pendidikan vokasi
Peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan di Balai Latihan Kerja
A R T A X . I D
Jumlah biaya yang dikeluarkanuntuk kegiatan praktik kerja,
pemagangan, dan/ataupembelajaran
Pengurangan Sebesar 100%
Tambahan PenguranganSebesar ≤ 100%
Jika memenuhi ketentuan berikut:a. Telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka
pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentub. Memiliki Perjanjian Kerja Samac. Tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan
penghasilan brutod. Telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal
PMK – 128/PMK.010/2019
200%
A R T A X . I D
Penyediaan fasilitas fisik khusus untuk keperluan pelaksanaan praktikkerja dan/atau pemagangan
Instruktur/pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran
Barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran
Honorarium/pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktikkerja dan/atau pemagangan
Biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta praktik kerja dan/ataupemagangan
Biaya yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto
PMK – 128/PMK.010/2019
A R T A X . I D
PMK – 128/PMK.010/2019
Ketentuan terkait Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto:
Biaya perolehan barang berwujud& tidak berwujud yang
mempunyai masa manfaat > 1 tahun
Tambahan pengurangan dari biayapenyusutan/amortisasi yang dibebankan pada saat bulan
dilakukannya praktik kerja dan/ataupemagangan
Biaya selain biaya sebagaimanadimaksud pada poin 1
Tambahan pengurangan dari biayasesungguhnya dikeluarkan yang
dibebankan pada Tahun Pajakbersangkutan
1
2
A R T A X . I D
PMK – 128/PMK.010/2019
Ketentuan terkait Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto:
Biaya penyediaan tempatpelatihan merupakan barang
berwujud yang mempunyai masa manfaat > 1 tahun dan tidak
digunakan penuh selama 1 TahunPajak untuk kegiatan praktik kerja
dan/atau pemagangan
Tambahan pengurangandibebankan secara proporsionalberdasarkan waktu pemanfaatan
dalam 1 Tahun Pajak
Biaya penyediaan tempatpelatihan merupakan biaya listrik, air, dan bahan bakar tidak dapatdipisahkan antara biaya untuk
tujuan komersial dan biaya terkaitpelaksanaan praktik kerja
dan/atau pemagangan
Tambahan pengurangandibebankan secara proporsionalberdasarkan pemanfaatan terkait
dengan kegiatan praktik kerjadan/atau pemagangan
3
4
A R T A X . I D
PMK – 128/PMK.010/2019
Ketentuan terkait Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto:
Biaya honorarium/pembayaran sejenisyang diberikan kepada peserta praktikkerja dan/atau pemagangan yang mempunyai hubungan :
1. Keluarga sedarah dalam garisketurunan lurus satu derajat
2. Usaha3. Kepemilikan / penguasaan
Dengan pemilik, komisaris, direksi, dan/atau pengurus dari WP
Tidak dapat diberikan tambahanpengurangan
5
A R T A X . I D
PMK – 128/PMK.010/2019
Ketentuan terkait Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto:
Dalam hal praktik kerja dan/ataupemagangan dilakukan dengan
menggunakan fasilitas fisik, bahan, dan/atau barang yang digunakan dalam produksi
komersial
Tambahan pengurangan hanyadapat diberikan atas: 1. biaya instruktur/pengajar,2. honorarium/pembayaran sejenis3. biaya sertifikasi kompetensi
Tambahan pengurangan dapatdibebankan sebagai biaya
Asalkan tidak menyebabkan rugifiskal tahun berjalan
6
7
A R T A X . I D
PMK – 128/PMK.010/2019
Ketentuan terkait Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto:
Dalam hal tambahanpengurangan pada menyebabkan
rugi fiskal tahun berjalan
Tambahan pengurangan yang dapatdikurangkan sebesar jumlah yang
tidak menyebabkan rugi fiskal padatahun berjalan
Tambahan pengurangan atasbiaya penyediaan fasilitas fisik
khusus
Tambahan pengurangan tidak dapatdiberikan dalam hal fasilitas fisik
yang digunakan merupakan bagiandari penanaman modal yang telah
mendapatkan fasilitaspengurangan penghasilan neto
8
9
A R T A X . I D
Dengan melampirkan:a. Perjanjian Kerja Samab. Surat Keterangan Fiskal yang
masih berlaku
Untuk mendapatkan tambahanpengurangan penghasilan bruto
WP menyampaikan pemberitahuanmelalui sistem OSS
PMK – 128/PMK.010/2019
Kepada DJP melalui Kepala KPP tempat WP terdaftar paling lambatbersamaan dengan penyampaian
SPT Tahunan PPh Badan
WP yang telah memanfaatkantambahan pengurangan
penghasilan bruto
Wajib menyampaikan laporanbiaya praktik kerja, pemagangan,
dan/atau
A R T A X . I D
PMK – 128/PMK.010/2019
PT X melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut :
Keterangan Skenario 1 * Skenario 2 ** Skenario 3 ***
Penghasilan Bruto 500.000.000 500.000.000 400.000.000
Biaya non-praktik kerja dan pemagangan (400.000.000) (400.000.000) (350.000.000)
Biaya praktik kerja dan pemagangan (20.000.000) (60.000.000) (60.000.000)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas 80.000.000 40.000.000 (10.000.000)
Tambahan pengurangan penghasilan bruto (20.000.000) (40.000.000) -
Penghasilan Kena Pajak 60.000.000 - (10.000.000)
** Tambahan pengurangan hanya dapat dimanfaatkan sebagian karena jika dimanfaatkan seluruhnya akan mengakibatkan rugi fiskal
*** Tambahan pengurangan tidak dapat dimanfaatkan karena perusahaan sudah melaporkan rugi fiskal
* Tambahan pengurangan dapat dimanfaatkan seluruhnya
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI & PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PMK - 32/PMK.010/2019
TENTANGJENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PPN
A R T A X . I D
Ekspor JKP oleh PKP dikenakan
PPN dengan Tarif 0%
a. Didasarkan atas perjanjian tertulis
antara PKP dengan Penerima Ekspor JKP
dan wajib mencantumkan jenis, rincian
kegiatan, dan nilai penyerahan JKP
b. Terdapat pembayaran disertai bukti
pembayaran yang sah dari Penerima
Ekspor JKP kepada PKP
Dengan ketentuan:
PMK – 32/PMK.010/2019
* Apabila tidak memenuhi ketentuan di atas, dianggap sebagai penyerahan JKP di dalam Daerah
Pabean yang dikenai PPN dengan Tarif 10%
A R T A X . I D
Jasa maklon
Jenis JKP berupa kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang dimanfaatkan di luar
Daerah Pabean meliputi:
Jenis JKP berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak di luar
Daerah Pabean meliputi :
Jasa konsultansi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi terkait dengan
bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar Daerah Pabean
PMK – 32/PMK.010/2019
Jasa perbaikan dan perawatanJasa freight forwarding terkait
barang untuk tujuan eskpor
1 2 3
A R T A X . I D
Jenis JKP berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya dimanfaatkan di Luar Daerah Pabean meliputi:
a. jasa teknologi dan informasi;
b. jasa research and development;
c. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan
penerbangan atau pelayaran internasional;
d. jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan
interior, jasa konsultansi SDM, jasa engineering services, jasa marketing services, jasa akuntansi atau
pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
e. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor;
f. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data.
PMK – 32/PMK.010/2019
A R T A X . I D
Faktur Pajak
Atas kegiatan Ekspor BKP yang dihasilkan dari kegiatan jasa maklon, PKP wajib membuat PEB
Pada saat Ekspor JKP, PKP wajib membuat :
Pemberitahuan Ekspor JKP yang
dilampiri dengan Invoice
Saat terhutangnya PPN atas Ekspor JKP adalah pada saat :
Ekspor JKP
Penggantian atas jasa yang
diekspor dicatat sebagai
piutang/penghasilan
PMK – 32/PMK.010/2019
PMK - 86/PMK.010/2019
TENTANGJENIS BKP YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIKENAI PPnBM
Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah,apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnyadengan harga jual sebesar 30 Miliar Rupiah atau lebih.
PPnBM 20%
A R T A X . I D
Daftar BKP yang tergolong Barang Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM :
PMK – 86/PMK.010/2019
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKANUNTUK PENGUATAN PEREKONOMIAN
A R T A X . I D
RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
A R T A X . I D
RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
A R T A X . I D
RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
A R T A X . I D
RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
A R T A X . I D
RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
A R T A X . I D
RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
A R T A X . I D
RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
A R T A X . I D
RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
A R T A X . I D
RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
A R T A X . I D
RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
A R T A X . I D
RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN
8. “BUT” TIDAK HARUS DI INDONESIA UNTUK DIKENAI PAJAK
top related