LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2015sip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip.pdf · Inspektorat Kota Mataram mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui ...
Post on 17-Mar-2019
223 Views
Preview:
Transcript
1
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA MATARAM
2
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan
pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media
pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana diamanatkan
dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor:
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.
Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi
masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dapat berdayaguna dan berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Salah satu pengejawantahan dari Good Governance ini bagi setiap instansi
pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap
akhir tahun anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah.
Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu Inspektorat Kota Mataram sebagai Lembaga Pengawasan Internal telah
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan
pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada
pencapaian visi dan misi Inspektorat serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang
perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
3
Mataram dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mataram, tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.
Sedangkan fungsi Inspektorat adalah (a) perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, (b) pemberian dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pemeriksaan, (c)
pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi
Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013, dan Peraturan
Walikota Mataram Nomor 35 Tahun 2011 bahwa Susunan organisasi Inspektorat Kota
Mataram adalah sebagaimana tertera dalam Tabel Struktur Organisasi Inspektorat Kota
Mataram sebagai berikut :
Tabel Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram
No. Jabatan Esselon Keterangan
1. Inspektur II.B Kepala Inspektorat Kota Mataram (Pimpinan)
2. Sekretaris III.A Memimpin Sekretariat Inspektorat Kota Mataram, yang membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.
3. Kasubbag. Perencanan dan Pelaporan
IV.A Pelaksana Bidang Perencanaan dan Pelaporan
4. Kasubbag. Keuangan IV.A Pelaksana Bidang Keuangan
5. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
IV.A Pelaksana Bidang Umum dan Kepegawaian
6. Inspektur Pembantu Wilayah I III.A Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja I, yaitu :
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4. Dinas Tata Kota
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6. Kantor Ketahanan Pangan
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
4
No. Jabatan Esselon Keterangan
8. Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela, termasuk kelurahan yang berada dibawahnya
9. SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram
10. Pasar di wilayah Kota Mataram
7. Inspektur Pembantu Wilayah II
III.A Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja II, yaitu :
1. Dinas Pekerjaan Umum;
2. Dinas Kebersihan;
3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pedagangan;
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. Kantor Satuan Polisis Pamong Praja;
6. Kantor Lingkungan Hidup;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kecamatan Mataram, termasuk kelurahan yang berada dibawahnya;
9. SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram;
10. Pasar di wilayah Kota Mataram.
8. Inspektur Pembantu Wilayah III
III.A Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja III, yaitu :
1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Pendapatan;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
8. Kantor Pemadam Kebakaran;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram
10. Kecamatan Cakranegara, termasuk kelurahan yang berada di bawahnya.
11. SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram. 12. Pasar di wilayah Kota Mataram
9. Inspektur Pembantu Wilayah IV
III.A Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja IV, yaitu :
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora);
2. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Pertamanan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
5
No. Jabatan Esselon Keterangan
(Bakesbang Linmas);
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
7. Kantor Pelayanan dan PerijinanTerpadu (KPPT);
8. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
9. Kecamatan Selaparang dan Sandubaya termasuk Kelurahan yang berada dibawahnya;
10. SD/MI, SMP, SMA/SMK di wilayah Kota Mataram;
11. Pasar di wilayah Kota Mataram;
Selain Jabatan Struktural diatas, pada Inspektorat Kota Mataram juga terdapat
jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor
(KEPMENPAN 19/1996 jo KEPMENPAN 220/M.PAN/7/2008) dan Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disebut juga Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintahan (PERMENPAN 15/2009).
Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) merupakan jabatan karier, yang
hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
JFA termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran, tugas pokoknya
meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain di
bidang keuangan. P2UPD termasuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar
pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan
pemerintahan, pengawasan atas ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah, pengawasan atas tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk
tujuan tertentu dan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
4. Isu Strategis
Dengan berkembangnya harapan masyarakat dunia terhadap tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan clean governance, bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, maka isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Mataram
adalah sebagai berikut :
1. Masih kurangnya kesadaran SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan
internal dan eksternal.
6
2. Masih kurangnya pemahaman SKPD dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan
dalam hal pelaporan keuangan.
3. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan SAKIP
4. Masih belum optimalnya kompetensi SDM pada Inspektorat Kota Mataram
5. SISTEMATIKA PENULISAN
Sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, maka sistematika dari Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015 yaitu sebagai
berikut :
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang 2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi 3. Struktur Organisasi 4. Isu Strategis 5. Sistematika Penulisan
BAB II PERENCANAAN KINERJA 1. Perencanaan Strategis 2. Perjanjian Kinerja (Pk)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Capaian Kinerja 2. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN
1. Bagan Struktur Organisasi 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
1. Perencanaan Strategis
1.1 Visi Dan Misi
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram 2011-2015 yang hendak
dicapai adalah : “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”.
Inspektorat Kota Mataram mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui salah
satu misi Kota Mataram yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance)”. Dengan mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Kota Mataram Tahun 2011-2015 tersebut, maka Visi Inspektorat Kota
Mataram harus sinergis dengan visi Pemerintah Kota Mataram. Adapun Visi Inspektorat
Kota Mataram adalah : “Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan
Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” .
Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan
tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,
karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan daerah, baik
dari segi sifat, jumlah, maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan
perekonomian.
Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan Misi agar
tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi oleh
Inspektorat Kota Mataram ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan
dapat mengenal Inspektorat Kota Mataram dan mengetahui peran dan program-programnya
serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Adapun Misi Inspektorat Kota
Mataram adalah :
1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang
penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparatur Pengawas adalah
sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif
terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi pada dinamika masyarakat
melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan.
Peningkatan aparatur pengawas baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif diarahkan
8
untuk dapat meningkatkan jangkauan ataupun cakupan pengawasan yang dilaksanakan
oleh aparatur pengawas.
1.2 Tujuan Dan Sasaran
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu
ditetapkan tujuan yang merupakan capaian yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan dan sasaran yang merupakan capaian yang ingin dicapai setiap tahunnya.
Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja
sasaran :
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan
Indikator Kinerja Sasaran
VISI Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik
Misi Tujuan Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan
efektifitas pengawasan
internal
Mewujudkan
pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN
Peningkatan
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan a. BPK b. Inspektorat Kota
Mataram
Meningkatnya
kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram
Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan a. BPK b. Inspektorat Kota
Mataram
Mewujudkan akuntabilitas
kinerja
Meningkatnya Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)
Mewujudkan akuntabilitas keuangan
Mendapatkan Opini BPK wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram
Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram
Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah
Menjadikan aparat Inspektorat Kota Mataram dapat berperan sebagai Konsultatif dan Katalis
Meningkatnya jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
9
Diharapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari 2011 sampai dengan 2015
Inspektorat dapat meningkatkan kinerja pengawasannya, dimana setiap tahunnya
Inspektorat Kota Mataram berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
1.3 Strategi Dan Kebijakan
Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi
Inspektorat Kota Mataram adalah seperti tertuang dalam Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan berikut :
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Profesional Menuju Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan efektifitas
pengawasan internal
Mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram
Meningkatkan pengelolaan database tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan
Peningkatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
Mewujudkan akuntabilitas
kinerja
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Meningkatkan pemahaman mengenai SAKIP
Peningkatan kualitas SAKIP
Mewujudkan akuntabilitas keuangan
Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Meningkatkan Kualitas Laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah
Menjadikan aparat Inspektorat Kota Mataram dapat berperan sebagai Konsultatif dan Katalis
Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Meningkatkan kapabilitas auditor
Peningkatan Pengiriman peserta diklat substantif dan diklat penjenjangan bagi Auditor
10
2. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011-2015, Target
kinerja Inspektorat Kota Mataram tahun 2015 disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015,
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015 ini merupakan Target Pencapaian Indikator
Kinerja Tujuan Inspektorat Kota Mataram periode Renstra 2011-2015 yang dituangkan
dalam Tabel sebagai berikut :
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Target
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan a. BPK b. Inspektorat Kota Mataram
a. 85%
b. 80%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)
50%
Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan
pemerintah Kota Mataram
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Mataram
WTP
Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
19 orang
Untuk mencapai sasaran strategis dengan Indikator kinerja seperti pada Tabel di atas maka
program yang dijalankan yaitu program peningkatan pengembangan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan dan
anggarannya pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
Program Kegiatan Anggaran (Rp)
Peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
814.775.000
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
267.105.100
Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
173.400.000
Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
32.630.000
Jumlah I 1.287.910.100
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
60.705.000
Jumlah II 60.705.000
Jumlah I dan II 1.348.615.100
11
3. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama dari Inspektorat Kota Mataram yang merupakan ukuran
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai Inspektorat Kota Mataram
pada periode 2011-2015 ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kota Mataram nomor :
09/VI/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015, dengan
rincian sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi
Meningkatnya kepatuhan
terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram
Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan c. BPK d. Inspektorat Kota Mataram
Jumlah Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK/
Inspektorat Kota Mataram
yang telah selesai
ditindaklanjuti dibagi Jumlah
Rekomendasi x 100%.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)
Jumlah SKPD yang mendapat nilai minimal B dibagi dengan Jumlah seluruh SKPD yang dievaluasi
Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram
Opini BPK yang diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Mataram dilakukan dengan membandingkan
antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja mengutip dari Permenpan Nomor 12
Tahun 2015, sebagai berikut :
Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai Capaian Kinerja
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
Kode
1 >90-100 Sangat Memuaskan
2 >80-90 Memuaskan
3 >70-80 Sangat Baik
4 >60-70 Baik
5 >50-60 Cukup
6 >30-50 Kurang
7 0-30 Sangat Kurang
Sumber : Permenpan Nomor 12 Tahun 2015, diolah
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja
sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100
Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang
mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengukur capaian
kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dari Pejabat - pejabat Teknis
Pengelola Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan terutama
yang terkait pencapaian indikator kinerja.
13
Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram dicerminkan dalam realisasi
Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut
sasaran stategis diuraikan sebagai berikut :
a. Pencapaian Kinerja Tahun 2015.
Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 4
(empat) indikator kinerja, dimana 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator
kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2015 tersebut merupakan indikator kinerja utama
dari Inspektorat Kota Mataram.
Target dan realisasi Tahun 2015 dari indikator kinerja utama yang menunjukkan
pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram yaitu pada tabel sebagai
berikut:
Capaian Kinerja Utama 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Realisasi Persentase
Meningkatnya
kepatuhan terhadap
penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK dan Inspektorat
Kota Mataram
Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil
pemeriksaan : a. BPK
b. Inspektorat Kota Mataram
85%
80%
89,70 %
83,94%
100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja
di lingkungan Pemerintah Kota
Mataram
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD
yang mendapat nilai baik ( minimal B )
50% 76% 100
Meningkatnya akuntabilitas
keuangan di
lingkungan Pemerintah Kota
Mataram
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah WTP WTP 100
14
Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut
a. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 89,70 % yaitu 662 rekomendasi dari 738
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang berhasil diselesaikan. Sehingga capaian kinerja yang
diperoleh 105% dengan kategori sangat memuaskan.
b. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota
Mataram realisasi sebesar 83,94% yaitu 1.673 rekomendasi dari 1.993
rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil
diselesaikan, sehingga capaian kinerja yang diperoleh 105% dengan kategori
sangat memuaskan.
2. Indikator Kinerja Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Yang Mendapatkan Nilai Baik
(Minimal B)
Pada evaluasi untuk SAKIP SKPD Tahun 2014 yang telah dilaksanakan pada tahun
2015 :
a. 21 SKPD mendapatkan nilai A
b. 7 SKPD yang mendapatkan nilai B
sehingga total SKPD yang mendapatkan nilai minimal B pada evaluasi SAKIP yang
dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 28 SKPD dari keseluruhan 37 SKPD di
lingkup pemerintah Kota Mataram yang dievaluasi, realisasinya sebesar 76%
sehingga capaian kinerjanya 152% dengan kategori sangat memuaskan.
3. Indikator Kinerja Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Opini yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 yaitu Opini
Wajar Tanpa Pengecualian yang berarti capaian kinerja 100% terpenuhi dengan
kategori sangat memuaskan.
Pencapaian kinerja rata-rata dari ketiga indikator kinerja utama sebagaimana
tersebut di atas yaitu sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran strategis
Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015 telah tercapai.
Kemudian pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja pada
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Mataram yang tidak termasuk Indikator Kinerja
Utama Inspektorat Kota Mataram yaitu sebagai berikut :
15
Indikator kinerja Jumlah Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan ditargetkan sebanyak 19
orang dan pencapaiannya sesuai dengan target yaitu 19 orang.
Pencapaian kinerja rata-rata dari keempat indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2015 sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar 100% menunjukkan bahwa
sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015 telah tercapai.
Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja
Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja dari setiap sasaran strategis di atas disajikan
sebagai berikut :
1. Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya Kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram “
Tercapainya sasaran kinerja ini akan berdampak positif terhadap kepatuhan SKPD
terhadap peraturan perundang-undangan. Karena adanya temuan hasil pemeriksaan
menunjukkan adanya aturan yang dilanggar. Dengan demikian peningkatan kepatuhan
terhadap penyelesaian tindak lanjut, baik terhadap hasil pemeriksaan BPK RI maupun
hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram secara langsung dapat menunjukkan
adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan. Realisasi
Indikator Kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Realisasi Persentase
Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
Jumlah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
19 orang 19 orang 100
16
Tabel Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan
terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
dan Inspektorat Kota Mataram
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2015
Realisasi s/d
Tahun 2015
Target
Tahun 2015
(Akhir Periode
Renstra)
Target Realisasi %Capaian
Kinerja
1 Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b.Inspektorat Kota Mataram
Persentase a. 85% b. 80%
a. 89,70 % b. 83,94%
a. 100% b. 100%
a. 100% b. 100%
a. 85% b. 80%
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi
Nusa Tenggara Barat sampai dengan akhir tahun 2015 sebesar 89,70 % yaitu 662
rekomendasi dari 738 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil diselesaikan. Pencapaian ini melebihi dari
target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan Renstra Periode 2011-
2015. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota
Mataram realisasi sebesar 83,94% yaitu 1.673 rekomendasi dari 1.993 rekomendasi dari
hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan, sehingga
capaian kinerja yang diperoleh 105% dengan kategori sangat memuaskan.
Adapun perbandingan Realisasi Indikator Kinerja ini dari tahun 2011-2015 dapat dilihat
pada grafik berikut :
81.45
53.01
64.67
52.28
71.2550.18
88.73
76.94
89.7
83.94
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
BPK RI Inspektorat Kota Mataram
2011
2012
2013
2014
2015
17
Dari grafik di atas dapat dilihat pada tahun 2015 mengalami peningkatan tertinggi, pada
tahun 2011-2012 peningkatan yang terjadi belum signifikan pada tahun 2011-2012
bahkan untuk temuan Inspektorat Kota Mataram mengalami penurunan penyelesaian
dari tahun 2012 ke 2013. Penyebab utama lambatnya pencapaian target penyelesaian
tindak lanjut ini disebabkan adanya rekomendasi yang berhubungan dengan
pengembalian uang ke Kas Daerah yang membutuhkan waktu yang agak lama dalam
menindaklanjutinya untuk mendapatkan status tindak lanjut selesai.
Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan pemantauan tindak lanjut
dengan mendatangi obyek tindak lanjut dan dengan melaksanakan rapat pemutakhiran
data tindak lanjut baik hasil pemeriksaan BPK RI maupun Inspektorat Kota Mataram.
Tim pemantauan tindak lanjut melaksanakan pendampingan pada obyek tindak lanjut
dengan melaksanakan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai. Khusus
untuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI juga menyampaikan
status penyelesaian tindak lanjut ke pihak BPK RI. Pencapaian indikator ini dilaksanakan
melalui program Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
2. Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota
Mataram”
Pencapaian sasaran ini terkait dengan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja yang
dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik yang objektif untuk perbaikan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu dengan semakin
meningkatnya nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja SKPD, diharapkan dapat
mendorong SKPD untuk mewujudkan pencapaian akuntabilitas kinerja hasil organisasi
secara konsisten sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis SKPD.
Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2015
Realisasi
s/d Tahun
2015
Target
Tahun
2015 (Akhir
Periode Renstra)
Target Realisasi %Capaian
Kinerja
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram
Persentase 50% 76% 100% 76%
50 %
18
Pada evaluasi untuk SAKIP SKPD Tahun 2014 yang telah dilaksanakan pada tahun
2015:
a. 21 SKPD mendapatkan nilai A
b. 7 SKPD yang mendapatkan nilai B
sehingga total SKPD yang mendapatkan nilai minimal B pada evaluasi SAKIP yang
dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 28 SKPD dari keseluruhan 37 SKPD di
lingkup pemerintah Kota Mataram yang dievaluasi, realisasinya sebesar 76% sehingga
capaian kinerjanya 152% dengan kategori sangat memuaskan (pembulatan 100%).
Adapun perbandingan Realisasi Indikator Kinerja ini dari tahun 2011-2015 dapat dilihat
pada grafik berikut :
Dari grafik di atas dapat dilihat pada tahun 2015, mengalami pencapaian yang tertinggi
karena Peningkatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD lingkup Pemerintah
Daerah Kota Mataram tahun 2014 dimungkinkan oleh adanya penyesuaian kriteria dan
pembobotan penilaian serta adanya penyesuaian interval nilai angka per katagori
berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013, tersebut diatas dan adanya
perbaikan kinerja pada SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam tahun
kerja 2014 karena pencapaian sasaran ini pada awalnya mengalami kelemahan dalam
hal dokumen SAKIP, mulai dari dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, maupun pencapaian sasaran kinerja.
Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Mataram, dimulai dengan adanya
koordinasi intensif dari 3 (tiga) SKPD (Bappeda, Inspektorat, dan Bagian Organisasi
0
44
15
23
76
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Persentase SKPD yangmendapatkan nilai evaluasi SKPD
minimal B
2011
2012
2013
2014
2015
19
Setda Kota Mataram) yang berperan sebagai leading sector dalam melakukan
pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Mataram. Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
3. Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah
Kota Mataram”
Dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pemeriksaan keuangan Pemerintah
Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan oleh BPK tersebut merupakan
pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan
keuangan berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan pemerintah. Pencapaian sasaran Inspektorat Kota Mataram
“Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram” terkait
dengan Opini Pemeriksa dalam hal ini BPK RI yang berupa pernyataan profesional
sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yg
disajikan dalam laporan keuangan. Opini didasarkan pada kriteria:
1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan
4. efektivitas sistem pengendalian intern
Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 sampai dengan
Tahun 2013 terhadap LKPD tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai
opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah :
a. Perbaikan penyusunan Laporan Barang Daerah dengan pendampingan BPKP
b. Melakukan monitoring evaluasi aset Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota
Mataram sampai di sekolah.
c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pendampingan BPKP
Sehingga Tahun 2015 Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap
LKPD Tahun 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
20
Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2015
Realisasi s/d
Tahun 2015
Target
Tahun 2015
(Akhir Periode
Renstra)
Target Realisasi %Capaian
Kinerja
1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram
- WTP WTP 100% WTP
WTP
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut diatas terlihat bahwa
indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100%. Hal ini
disebabkan karena komitmen dari pimpinan dalam hal ini Walikota dan Kepala SKPD
untuk selalu taat pada peraturan/ketentuan yang berlaku dalam menindaklanjuti semua
rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pencapaian
sasaran ini dicapai melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
4. Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang
memiliki standar kompetensi”
Capaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja Jumlah aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang
pengawasan sehingga memiliki standar kompetensi yang dibutuhkan dalam
melaksanakan kegiatan pengawasan.
Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui realisasi, seperti yang
tercantum di bawah ini :
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2015 Realisasi
s/d Tahun
2015
Target
Tahun 2015
(Akhir
Periode Renstra)
Target Realisasi %Capaian
Kinerja
1 Jumlah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar
kompetensi.
orang 19 19 100% 19
19
21
Kemudian pencapaian sasaran tersebut selama periode Renstra dari tahun 2011 s/d
2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah APIP yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan di bidang Pengawasan dari tahun 2011 ke 2012 mengalami peningkatan sebanyak
2 (dua ) orang kemudian jumlahnya tetap dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015
sebanyak 19 orang APIP, jumlah ini sejalan dengan jumlah APIP yang ada di Inspektorat
Kota Mataram, namun setiap tahunnya pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan ini
rutin dilaksanakan, seperti untuk tahun 2015 berupa Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan
Teknis yang dilaksanakan di Inspektorat Provinsi dan Kantor Perbendaharaan Negara,
Workshop Akuntansi Berbasis Akrual yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Kementrian
Keuangan di Bali yang diwakili oleh dua orang APIP, Diklat Subtantif Audit Substantif yang
diwakili oleh satu orang APIP, Diklat Reviu Laporan Keuangan berbasis Akrual yang diwakili
oleh satu orang APIP. Pencapaian sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan
Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
b. Realisasi Kinerja Tahun 2015 serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Lalu
dan Beberapa Tahun Terakhir
Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011-2015,
Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015
disajikan pada Tabel di bawah ini :
17
19
19
19
19
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
Jumlah APIP yang telah mengikutipendidikan dan pelatihan dibidang
pengawasan
2011
2012
2013
2014
2015
22
Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2015 serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan
Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan :
a. BPK b.Inspektorat Kota Mataram
a.81,45% b.53,01%
a.100% b.100%
a.64,67% b.52,28%
a.100% b.100%
a.71,25% b.50,18%
a.100% b.100%
a.88,73% b.76,94%
a.100% b.100%
a.89,70% b.83,94%
a.100% b.100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)
0 0 44% 100% 15% 100% 23% 100% 76% 100%
Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
WDP 100% WDP 100 WDP 100 WDP 100 WTP 100
Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
Jumlah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
17 100% 19 100% 19 100% 19 100% 19 100%
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun
2015, Realisasi masing-masing Indikator kinerja dari Inspektorat Kota Mataram
mendapatkan capaian kinerja 100% dengan katagori sangat memuaskan. Kecuali
pada Tahun 2011, indikator persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat
nilai minimal B, tidak memiliki realisasi capaian kinerja atau kineja nol SKPD, karena
pada Tahun 2011 Inspektorat Kota Mataram belum melaksanakan evaluasi SAKIP
untuk SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram. Namun secara keseluruhan Tabel
tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Mataram telah berhasil mencapai
sasaran strategis yang direncanakan setiap tahunnya.
c. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah
dalam RENSTRA 2011-2015
Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011-2015,
Realisasi Kinerja serta Target Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 (Periode
Akhir Renstra) disajikan pada Tabel di bawah ini :
23
Tabel Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target
Jangka Menengah dalam Renstra 2011-2015
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Realisasi Kinerja
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Target Kinerja
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan :
a. BPK b.Inspektorat Kota Mataram
a.81,45% b.53,01%
a.60% b.40%
a.64,67% b.52,28%
a.65% b.45%
a.71,25% b.50,18%
a.70% b.45%
a.88,73% b.76,94%
a.80% b.60%
a.89,70% b.83,94%
a.85% b.80%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik ( minimal B)
0 0 44% 10% 15% 15% 23% 20% 76% 50%
Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP
Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
17 17 19 19 19 19 19 19 19 19
Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa Inspektorat Kota Mataram telah mencapai
target jangka menengah (5 tahun) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun
2011-2015 Inspektorat Kota Mataram, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yaitu
peningkatan kinerja pengawasan.
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan
Selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, indikator kinerja yang ditetapkan
Inspektorat Kota Mataram mengalami peningkatan tetapi juga sempat mengalami
penurunan. Adapun penyebab dan solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:
24
Penyebab Peningkatan/Penurunan :
1. Sumber Daya Manusia
Terbatasnya sumber daya aparatur pengawasan yang berkualitas. Hal ini
terlihat dari jumlah tenaga pemeriksa yang hanya berjumlah 25 orang yang
sebagian besar belum memiliki pengetahuan teknis substantif.
2. Sarana dan Prasarana
Terbatasnya sarana dan prasarana berupa terbatasnya Peralatan Kerja dan
Peralatan Operasional dalam menunjang pencapaian kinerja dalam hal ini
kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Mataram.
3. Regulasi/Peraturan
Belum adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan pengawasan
pada Inspektorat Kota Mataram seperti Perda, Perwal, Pedoman dan Juklak
yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Koordinasi
Masih kurangnya koordinasi dengan SKPD, BPK RI Perwakilan NTB, BPKP
Perwakilan NTB dan Inspektorat Provinsi NTB untuk mengatasi kendala-
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
5. Faktor Eksternal
Kurangnya komitmen dan inisiatif dari SKPD dalam merespon dan
menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan.
Solusi :
Langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat Kota Mataram dalam mengatasi
penyebab di atas adalah sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia
Dalam mengatasi keterbatasan sumber daya aparatur pengawasan yang
berkualitas, Inspektorat Kota Mataram akan mengirim tenaga pemeriksa
untuk mengikuti diklat substantif seperti diklat Reviu Atas Laporan Keuangan,
Diklat Reviu RKA, Diklat Investigatif dan diklat-diklat substantif lainnya dalam
paket diklat peningkatan kapabilitas APIP yang diselenggarakan oleh BPKP.
Selain itu di tahun 2016 akan dilaksanakan perekrutan APIP agar memenuhi
syarat minimal jumlah APIP pada peningkatan level kapabilitas APIP
Inspektorat Kota Mataram dari level 1 ke level 2.
25
2. Sarana dan Prasarana
Dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana berupa terbatasnya
Peralatan Kerja dan Peralatan Operasional dalam menunjang pencapaian
kinerja, Inspektorat Kota Mataram akan melakukan inventarisasi kebutuhan
sarana dan prasarana yang selanjutnya akan menganggarkan pengadaan
peralatan kerja dan peralatan operasional tersebut.
3. Regulasi/Peraturan
Dalam mengatasi kurangnya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan
pengawasan, Inspektorat Kota Mataram sedang mempersiapkan penyusunan
beberapa regulasi seperti Perwal mengenai Pedoman Umum Pengawasan,
Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Juklak Evaluasi SAKIP.
4. Koordinasi
Dalam mengatasi kendala kurangnya koordinasi dengan SKPD, BPK RI
Perwakilan NTB, BPKP Perwakilan NTB dan Inspektorat Provinsi NTB dalam
pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Kota Mataram akan
meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut.
5. Faktor Eksternal
Dalam mengatasi kurangnya komitmen dan inisiatif dari SKPD dalam
merespon dan menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan. Inspektorat Kota
Mataram akan meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui
perkembangan dari hasil kegiatan pengawasan.
e. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram tidak bisa dilepaskan dari
aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah
sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber utama dalam rangka
mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Mataram adalah
sebagamana tertera dalam tabel berikut :
26
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan dan Golongan
No Uraian Golongan Jumlah
I II III IV
1 Inspektur - - 1 1
2 Sekretaris - - 1 1
3 Kasubbag - - 2 1 3
4 Inspektur Pembantu
Wilayah
- - - 4 4
5 Pejabat Fungsional
Auditor dan P2UPD
- - 10 9 19
6 Staf - 4 6 2 12
Jumlah 0 4 18 18 40
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di
Inspektorat Kota Mataram menjadi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD
(Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah ) yaitu 7 orang Auditor
dan 12 orang P2UPD dengan rincian sebagai berikut :
Tabel Jumlah Pejabat Auditor dan Pejabat P2UPD
No Uraian Auditor P2UPD
1 Ahli Madya 1 8
2 Ahli Muda 1 4
3 Ahli Pertama 5 0
Sementara itu Jumlah Obyek Pengawasan yang ada di Kota Mataram yaitu
sebagai berikut :
27
Tabel Obyek Pengawasan di Kota Mataram
No Uraian Jumlah
1 Sekretariat Daerah 9
2 Sekretariat DPRD 1
3 Sekretariat Pengurus Korpri 1
4 Kantor 4
5 Badan 13
6 BLUD 1
7 Kecamatan 6
8 Kelurahan 50
9 Puskesmas 11
10 Pasar 19
11 SLTP 58
12 SLTA 173
13 SD 17
14 UPTD 26
Jumlah 400
Total pemeriksa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan berjumlah
25 orang dengan komposisi setiap tim minimal 3 orang yang terdiri dari
Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim, kemudian jumlah Obyek
Pengawasan sebanyak 400 obyek, berarti setiap tim dalam setiap tahunnya
maksimal harus melaksanakan pengawasan 50 obyek pengawasan, tentu saja
hal ini sangat berat, karena itulah peningkatan jumlah tenaga pemeriksa
sangat diperlukan.
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi baik yang tersedia di
Inspektorat Kota Mataram per 31 Desember 2015 yaitu sebagai berikut :
Tabel Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Mataram
No Uraian Jumlah (unit)
1 Mesin Absen 1
2 Rak Kayu 1
3 Filing Besi 4
4 Band Kas 1
28
5 Lemari Kaca 2
6 Papan Pengumuman 2
7 White Board 2
8 Alat Kantor Lain-Lain 1
9 Lemari Kayu 12
10 Rak Kayu 5
11 Kursi Besi 13
12 Meja rapat 11
13 Meja Tulis 29
14 Kursi Tamu 3
15 Kursi Putar 3
16 Kursi Biasa 10
17 Kursi Lipat 30
18 Meja Komputer 1
19 Lemari Es 1
20 AC Split 8
21 Kipas Angin 3
22 Televisi 4
23 Amplifier 1
24 Loudspeaker 2
25 Sound system 1
26 Microphone 1
27 Tustel 1
28 Alat Hiasan 26
29 Dispenser 3
30 Handy Cam 1
31 Alat Rumah Tangga Lain-lain 52
32 PC. Unit 31
33 Laptop 10
34 Note Book 5
35 Hard Disk 2
36 Printer 14
37 Peralatan Personal Komputer Lain-Lain 1
38 Meja Kerja Pejabat 16
39 Kursi Kerja Pejabat 18
40 Buffet Kayu 1
41 Profesional Sound System 1
42 Slide Projector 1
43 Layar Film 1
44 Switcher Manual 1
45 Wireless 3
46 Kendaraan Dinas Roda 4 2
47 Kendaraan Dinas Roda 4 15
Jumlah 357
29
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana Inspektorat Kota
Mataram sudah cukup menunjang berjalannya program yang direncanakan.
Namun diharapkan untuk selanjutnya Pemerintah Kota Mataram dapat
menambah jumlah kendaraan dinas mengingat kegiatan pengawasan memiliki
mobilitas yang tinggi. Selain itu juga Inspektorat Kota Mataram perlu
melakukan penambahan peralatan kerja dan peralatan operasional melalui
inventarisasi kebutuhan dan penganggaran di DPA.
f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program Kegiatan
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Meningkatnya Kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram
Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b. Inspektorat
Kota Mataram
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
- Kegiatan tindak lanjut hasil temuan dan pengawasan
- Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
- Kegiatan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah
Mewujudkan akuntabilitas kinerja
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan
Meningkatnya Akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menjadikan aparat Inspektorat Kota Mataram dapat berperan sebagai konsultatif dan katalis
Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
-Kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
30
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Kegiatan ini berupa pengawasan melalui pemeriksaan regular/komprehensif,
monitoring dan evaluasi, serta pembinaan sebagaimana yang direncanakan
dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Tahun 2015 sebanyak
48 obyek pengawasan dan untuk Tahun 2014 adalah 60 obyek pengawasan.
Realisasi pengawasan pada Tahun 2014 yaitu 76 obyek pengawasan dan 109
obyek pengawasan untuk Tahun 2015. Selain pemeriksaan
regular/komprehensif, kegiatan ini juga berupa Evaluasi SAKIP SKPD. Adapun
Realisasi hasil pemeriksaan pada tahun 2015 dan 2014 serta hasil Evaluasi
SAKIP SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel Rincian Realisasi Pengawasan Tahun 2014 dan Tahun 2015
Jenis Pengawasan 2014 2015
Komprehensif 66 6
Khusus 8 34
Pembinaan - 38
Monitoring dan Evaluasi 31
Jumlah 74 109
Tabel Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2014 dan Tahun 2015
NO TINGKAT AKUNTABILTAS
LAKIP SKPD TAHUN
KET 2013 2014
KATAGORI INTERPRETASI SKPD % SKPD % 1 2 3 4 5 6 7 8
1. AA Memuaskan 0 0 0 0
2. A Sangat Baik 0 0 21 56,76
3. B Baik, perlu sedikit perbaikan
8 23,5 7 18,92
4. CC
Cukup (memadai), perlu
banyak perbaikan yang tidak mendasar
18 53 9 24,32
5. C
Kurang, perlu banyak
perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
8 23,5 0 0
6. D
Sangat Kurang, perlu
banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat
mendasar.
0 0 0 0
JUMLAH 34 100 37 100
31
Peningkatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD lingkup Pemerintah
Daerah Kota Mataram Tahun 2015 dengan berpedoman pada PERMENPAN
dan RB Nomor 20 Tahun 2013 dapat tercapai karena hal-hal sebagai berikut :
1. Penyesuaian kriteria
2. Pembobotan penilaian
3. Penyesuaian interval nilai angka per kategori
4. Perbaikan kinerja pada SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Mataram
dalam tahun kerja 2014.
2) Tindak Lanjut Hasil Temuan dan Pengawasan
Hal ini dilakukan untuk memantau/mengobservasi tindakan korektif yang telah
ditempuh manajemen suatu instansi/satuan kerja terhadap adanya temuan
penyimpangan dan pelanggaran atau untuk mengetahui keadaan akhir dari
suatu temuan. Pelaksanaan lebih lanjut ini dilakukan bukan saja terhadap hasil
pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram, melainkan juga hasil pemeriksaan BPK
RI Perwakilan NTB.
Indikator mengenai persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Kota Mataram yang telah selesai
ditindaklanjuti. Berikut adalah data temuan dari BPK RI Perwakilan NTB dan
Inspektorat Kota Mataram selama Tahun 2014 dan 2015.
No
Instansi Penjelasan Tahun
2014 Penjelasan Tahun
2015 Persentase
2014 Persentase
2015 Selisih
1 BPK Jumlah Rekomendasi sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 692 rekomendasi dan berhasil
ditindaklanjuti sebanyak 614 rekomendasi
Jumlah Rekomendasi sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 738 rekomendasi dan
berhasil ditindaklanjuti sebanyak 662 rekomendasi
88,73 89,70 0,97
2 Inspektorat Kota
Jumlah Rekomendasi sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 2.244 rekomendasi, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 1.683 rekomendasi
Jumlah Rekomendasi sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 1.993 rekomendasi, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 1.673 rekomendasi
76.94 83.94 7,00
Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan persentase penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Kota Mataram
tahun 2014 dan Tahun 2015 yang berhasil ditindak lanjuti.
32
3) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Kegiatan ini berupa kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi Inspektorat
dengan SKPD lingkup Kota Mataram dalam hal percepatan pemberantasan
korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Pada akhir bulan Desember 2015, Inspektorat Kota Mataram telah
mengundang seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk mengikuti
sosialisasi terkait percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram melalui Inspektorat Kota Mataram
telah menjalin kerjasama pendampingan dengan BPKP Perwakilan NTB.
Inspektorat juga telah melaksanakan koordinasi secara berjenjang yakni
melaporkan dan mengkonsultasikan pelaksanaan pengawasan dengan para
Asisten terkait, Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah dalam hal ini Penjabat
Walikota Mataram.
Selain itu, Inspektorat Kota Mataram juga telah melakukan koordinasi dengan
Inspektorat Provinsi NTB terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan
penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Mataram.
4) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah reviu atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Mataram dan Laporan Keuangan SKPD lingkup
Kota Mataram. Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan SKPD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Mataram telah disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah sehingga diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Mataram mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Opini Wajar
Tanpa Pengecualian baru didapatkan oleh Pemerintah Kota Mataram pada
Tahun 2015 ini untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, berupa
kegiatan :
1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Kegiatan ini berupa kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri, Bimbingan Teknis,
Workshop, dan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan serta sunstantif yang
diberikan kepada 19 APIP yang ada di Inspektorat Kota Mataram, adapun kegiatan
yang dilaksanakan selama tahun 2015 yaitu :
33
1. PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri), PKS diikuti oleh seluruh APIP (19 orang) di
Inspektorat Kota Mataram
a) PKS dengan materi bersinergi dengan BPKAD dan SKPD lingkup pemerintah
Kota Mataram dalam meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Prov NTB
untuk LKPD Pemerintah Kota Mataram.
b) PKS dengan materi Peraturan Pemerintah Pemerintah No.46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala
BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46
Tahun 2011.
c) PKS dengan Materi Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan
BPK RI terutama yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.
d) PKS dengan materi evaluasi LAKIP SKPD lingkup pemerintah kota Mataram.
e) PKS mengenai penjelasan secara umum tentang peningkatan kapabilitas
APIP.
f) PKS mengenai penilaian mandiri (self assesment) kapabilitas APIP.
g) PKS mengenai instruksi presiden no. 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan
dan pemberantasan korupsi tahun 2015.
h) PKS mengenai pelaksanaan SPIP.
i) PKS mengenai Reviu RKA.
j) PKS mengenai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
k) PKS mengenai peningkatan transparansi penggunaan anggaran.
2. Bimbingan Teknis, diikuti oleh 19 APIP di Inspektorat Kota Mataram
a) Bimtek Peningkatan Kapasitas APIP mengenai IACM, Level Infrastruktur
Kelembagaan APIP, Penyusunan PKPT berbasis resiko.
b) Bimtek Peningkatan Kapasitas APIP mengenai Standar Audit APIP, Telaah
Sejawat dan simulasinya, Kode Etik Auditor Internal Pemerintah Indonesia,
dan Penyusunan DUPAK dan Penilaian DUPAK.
c) Bimtek Peningkatan Kapasitas APIP mengenai Perencanaan Penugasan,
Pelaksanaan Penugasan, dan Pelaporan.
3. Pendidikan dan Pelatihan
a) Diklat Penjenjangan Auditor Muda, diikuti oleh 5 orang APIP
b) Diklat Audit Investigasi, diikuti oleh 1 orang APIP
c) Diklat Reviu Laporan Keuangan Berbasis Akrual, diikuti oleh 1 orang APIP
34
2. Realisasi Anggaran yang Terkait dengan Pencapaian Kinerja
Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat Kota Mataram TA. 2015 sebesar
Rp 5.777.026.445 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.121.670.047
dan Belanja Langsung sebesar 2.655.356.398 dengan persentase capaian anggaran
sebesar 95,39%. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, berikut kami sajikan
realisasi Anggaran dari Program Peningkatan Pengawasan Internal dan dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang merupakan program utama
Inspektorat Kota Mataram dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan
beserta pencapaian target dan realisasi kegiatan tersebut.
Tabel Target dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015
Program Kegiatan Target
(Output) Capaian (Output)
Persen tase (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Persen tase (%)
Peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Pengawasan di 48 Obrik
Pengawasan di 109 Obrik
100% 814.775.000 760.525.000 93,34
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
85% Untuk Tindak
Lanjut BPK dan 80%
untuk tindak lanjut
Inspektorat Kota
Mataram
89,70% Untuk
Tindak Lanjut BPK
dan 83,94% untuk tindak
lanjut Inspektorat
Kota Mataram
100% 267.105.100 218.755.100 81,90
Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
1 Dokumen Laporan
Hasil Pelaksanaan
Kegiatan
1 Dokumen Laporan
Hasil Pelaksanaan
Kegiatan
100% 173.400.000 161.250.000 92,99
Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan Hasil Review
Laporan Keuangan 37 SKPD
dan 1 LKPD Kota
Mataram
Laporan Hasil Review
Laporan Keuangan 37 SKPD dan 1 LKPD Kota
Mataram Kota
Mataram
100% 32.630.000 32.630.000 100
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
19 orang 19 orang 100% 60.705.000 41.880.000 68,99
1.348.615.000 1.215.040.100 90.09
35
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja diperoleh dengan merealisasikan
anggaran sebanyak 90,09% dari yang dianggarkan dengan pencapaian hasil kegiatan
100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja diperoleh dengan penggunaan
anggaran yang efisien. Untuk selanjutnya diharapkan pencapaian anggaran dapat 100%,
sehingga untuk selanjutnya akan dilakukan penganggaran yang lebih akurat.
36
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran strategis tahun 2015 telah dapat
dicapai dengan sangat memuaskan. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran
strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama , disimpulkan bahwa 3 (tiga) sasaran dan
ketiga indikatornya yang merupakan Indikator Kinerja Utama dari Inspektorat Kota Mataram
tercapai dengan kategori sangat memuaskan karena capaian kinerjanya mencapai 100%.
Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah
dilakukan, dapat dikatakan bahwa program pembangunan Inspektorat Kota Mataram secara
umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja dapat
direalisasikan 100% dan realisasi anggaran 90,09%.
Keberhasilan yang dicapai Inspektorat Kota Mataram ini tidak terlepas upaya evaluasi
dan koordinasi yang dilakukan secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara berkala.
Dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang perlu secara terus menerus
meningkatkan komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Kota Mataram agar
mengoptimalkan langkah dan strategi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan
yang dihadapi.
top related