Dinas Sosial - LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …dinsos.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2020/03/LAKIP.pdf · 2020. 3. 11. · Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Bogor Tahun 2019

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAHAN TAHUN 2019

DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR


DAFTAR ISI

Daftar Isi …………………………………………………………….. 2

Kata Pengantar ……………………………………………………... 3

Bab. I : Pendahukuan…………………………………… 5

A. Latar Belakang……………………………… 5

B. Maksud dan Tujuan………………………… 6

C. Tugas dan Fungsi………………………….. 6

D. Struktur dan Organisasi…………………… 7

Bab. II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja………… 9

Bab. III : Akuntabilitas Kinerja…………………………… 12

A. Pengukuran kinerja……………………….. 12

B. Analisis kinerja……………………………. 12

C. Realisasi Anggaran……………………….. 16

D. Analisis Efisiensi…………………………… 18

Bab. IV : Penutup………………………………………….. 19


KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , maka Dinas Sosial Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas

semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang telah ditetapkan dalam perjajnjian kinerja 2019.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2019 dan

analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi,efektivitas dan produktifitas kinerja Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Bogor, Pebruari 2020 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Drs.Rustandi, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196303161986031016


RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Bogor merup[akan salah satu organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan pasal…Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah, Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial serta tugas pembantuan.

Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal.. diatas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal…diantaranya :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Jaminan

Sosial,Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial;

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminnan sosial Rehabiliatsi Sosial dan Pemberdayaan sosial;

3. Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan dibidang Sosial ;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;

5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah

telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indicator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Dinas Sosial terdapat 2 sasaran dan terdapat 2 indicator untuk menilai realisasi dan capaian ditahun 2019.

Secara keseluruhan sasaran dalam perjanjian kinerja tahun 2019 Dinas Sosial

telah tercapai, yaitu dari 2 Indicator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan percapaian berbagai indicator kinerja di Dinas Sosial merupakan

hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Sosial, serta bimbingan dari Pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2020, Dinas Sosial Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan penerapkan

prinsip-prinsip good govermance dan cleangovermance.


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI

No 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

tahun 2019 kepada Bupati Bogor, Dinas Sosial menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja tahun 2019. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran

strategis Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan program/ kegiatan melalui

indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan

fungsinya. Sumber dana Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk program dan

kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019 berasal dari APBD Kabupaten Bogor

tahun anggaran 2019.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur

keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bogor

dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah

Kabupaten Bogor tahun 2019. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator

kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang

mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran

(output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran

(DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2019. Gambaran pengukuran

kinerja Dinas Sosial tahun 2019 dalam pencapaian pengukuran kinerja

Pemerintah Kabupaten Bogor tahun2019, disajikan dalam diagram 1.1.

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja

Sasaran Strategis Kab Bogor 2019

Sasaran Strategis Dinas

Sosial Tahun 2019

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

IK: Input, Output

Outcome

Pengukuran Kinerja

LAKIP Dinas

Sosial Tahun 2019


Metode penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Bogor secara umum

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara &

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini diamaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial serta tugas

pembantuan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial Kabupaten

Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1).perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Jaminan

Sosial,Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial;

2). Pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminnan sosial

Rehabiliatsi Sosial dan Pemberdayaan sosial;

3). Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan dibidang Sosial ;

4). Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;

4). pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati .


D. Struktur dan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas

Daerah, terdiri atas:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

1. Subag Program dan Pelaporan

2. Subag Umum dan Kepegawaian

3. Subag Keuangan

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;

2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan

3.Seksi Penanganan Fakir Miskin.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial,

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia;

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandand

Disabilitas

3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial & Korban

Perdangan Orang.;

e. Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan

Keluarga;

2. Seksi Pemberdayaan masyarakat dan

Kelembagaan Sosial;

3. Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan

& Restorasi Sosial;

f. Unit Pelaksana Teknis

g.

Kelompok jabatan fungsional

UPT Balai Kesejahteraan Sosial

1. Kepala UPT

2.Kasubbag Taha Usaha


Secara lengkap susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bogor digambarkan

dalam Diagram 1.2.

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial

Kabupaten Bogor (Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2016)

KEPALA

Sekretariat

Sub. BagianProgram & Pelaporan

Sub. BagianUmum & Kepegawaian

Sub. BagianKeuangan

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial

SeksiPerlindungan Sosial

Korban Bencana

SeksiPenanganan Fakir

Miskin

SeksiJaminan Sosial

Masyarakat

UPT

SeksiRehabilitasi Sosial Anak

& Lanjut Usia

SeksiRehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas

SeksiRehabilitasi Tuna Sosial,

Korban Nafza & Tindak Kekerasan

Seksi Pemberdayaan Sosial,

Kepahlawanan, Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial

Seksi Penyuluhan dan

Pengembangan Sosial

Seksi Pendayagunaan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial & Sumbangan Sosial

Keterangan :

Garis InstruktifGaris Koordinatif


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2019 mengacu pada

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018- 2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja

Dinas Sosial Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Dinas Sosial menyusun Renstra , yang memuat Visi,Misi Pemerintah Kabupaten

Bogor merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi : Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah :

✓ Termaju, memiliki makna bahwa perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif, bisa menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun

Nasional. ✓ Nyaman, memiliki dapat menjadi Kabupaten yang nyaman

dan beraktifitas, nyaman sebagai hunian dan ramah untuk berinvestasi. Berkeadaban, memiliki makna bahwa masyarakat Kabupaten

Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. Menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi symbol mesyarakat Indonesia

yang ramah, toleran, dan berakhlakul kharimah. Dalam rangka mencapai visinya tersebut dirumuskan Misi

sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas. 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan

berkelanjutan. 3. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan

dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan kesalehan social. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis,ditetapkan indicator kinerja kunci beserta targetnya yang dijabarkan per tahun.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1. Tujuan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan


ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan

mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang

ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal

yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke

depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan

yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu

tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci,

dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga

dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bogor adalah

sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga

merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus

dicapai, dan untuk itulah Dinas Sosial Kabupaten Bogor telah

merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun

2018-2023, maka Dinas Sosial Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2019.

RKT Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2019 semula disusun dengan

berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, namun dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


Pemerintah, maka RKT Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2019 dilakukan

perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis

berikut indikator kinerja dan targetnya.

Tabel. 2.1

Target Capaian Kinerja dalam RENSTRA Tahun 2018-2023 Sasaran Indikator Target

2019 2020 2021 2022 2023 Terpenuhinya kesejahteraan penyandang

masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Persentase keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan

120 Keluarga

( 0.013 %)

300 Keluarga

( 0,033 %)

500 Keluarga ( 0,054 %)

500 Keluarga

( 0,054 %)

500 Keluarga

( 0,054 %)

Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana dan Sosial daerah

Kabubupaten Bogor/Kota

Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten

790 Keluarga (8,99 %)

2000 Keluarga (22,75 %)

2000 Keluarga (22,75 %)

2000 Keluarga (22,75 %)

2000 Keluarga (22,75 %)

45 Keluarga (0,51 %)





Terpenuhinya

kesejahteraan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS

Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial

189.990 Keluarga

(20,688 %)

189.990 Keluarga

(20,688 %)

189.990 Keluarga

(20,688 %)

189.990 Keluarga

(20,688 %)

189.990 Keluarga

(20,688 %)

Terpenuhinya kebutuhan dasar

penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut

usia terlantar serta gelandang dan pengemis diluar panti

Presentase

- Penyandang disabilitas terlantar

255 Orang ( 8,15 %)

314 Orang ( 10,04 %)

314 Orang ( 10,04 %)

314 Orang ( 10,04 %)

312 Orang ( 9,97 %)

- Anak terlantar 150 Orang ( 0,35 %)

200 Orang ( 0,47 %)

200 Orang ( 0,47 %)

200 Orang ( 0,47 %)

250 Orang ( 0,59 %)

- Lanjut usia terlantar 120 Orang ( 0,07 %)

330 Orang ( 0,20 %)

350 Orang ( 0,21%)

350 Orang ( 0,21 %)

350 Orang ( 0,21%)

- Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti

190 Orang (30 %)

118 Orang (18%)

110 Orang (17 %)

110 Orang (17 %)

113 Orang (18 %)

Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS

1.519 (14,75 %)

1.084

(10,53 %) 2.449

(23,79 %) 2.739

(26,61 %) 2.504

(24,32 %)


C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi, Dinas Sosial Kabupaten Bogor telah menyusun

Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas

pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial dan Bupati

Bogor. Tapkin Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2019 disusun berdasarkan

Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tapkin ini merupakan tolok ukur

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Tapkin Dinas Sosial

Kabupaten Bogor Tahun 2018 disusun sesuai DPA Dinas Sosial Kabupaten Bogor

2018 dan dilakukan perubahan sesuai DPA Dinas Sosial Kabupaten Bogor 2019

perubahan. Tapkin Dinas Sosial memuat program yang dilaksanakan, sasaran

strategis yang akan dicapai, indikator outcomes berikut target kinerjanya,

indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai

dengan DPA Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2019.

Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2019, dana yang digunakan untuk

membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis

Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2019, tercantum dalam belanja langsung

setelah perubahan (belanja program/ kegiatan) dengan jumlah sebesar

Rp.26.721.566.000.-

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten

Bogor Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 1.

Tabel. 2.2

Target Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Indikator Target

2019 2020 2021 2022 2023

Meningkatnya Keberfungsian sosial PMKS

Persentase PMKS yang ditangani

1.670 ( 0,42%)

3.307 ( 0,84 %)

3.519 ( 0,89%)

3.519 ( 0,89%)

3.570 ( 0,91 %)

Terpenuhinya

keterampilan

PSKS dalam

menangani

masalah

social

Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas PSKS

1.519 (14,75 %)

1.084 (10,53 %)

2.449 (23,79 %)

2.739 (26,61 %)

2.504 (24,32 %)


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian

kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara

membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian

kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Tabel 3.1

Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Meningkatnya Keberfungsian sosial PMKS


1.670 ( 0,42%)

1.670 ( 0,42%)

100 %

Terpenuhinya keterampilan PSKS dalam menangani

masalah sosial

Persentase Peningkatan kualitas dan kuantitas PSKS

1.519 (14,75 %)

1.519 (14,75 %)

100 %)

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja dinas sosial telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan berhasil yaitu capaiannya rata-rata 100 % dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :


Sasaran 1 Meningkatnya keberfungsian sosial PMKS

Tabel. 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Indikator 2018 2019

Capaian 2019 thdp 2020

Target Realisasi Capaian


393,891

1.670 ( 0,42%)

1.670 ( 0,42%)

100 %

100 %

Rata-rata capaian

Sasaran tersebut di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran.

Anggaran pada sasaran ini sebesar Rp. 7.944.978.670.- terealisasi sebesar Rp. 7.569.641.420.- (96,16%). Sasaran ini dicapai dengan 3 (tiga) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan sebagai berikut:

No,

Program Target

Anggaran Realisasi %

Capaian Fisik

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

4.183.421.500 3.905.892.120 93,37 100

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.785.775.470 2.708.437.250 97,22 92,86

3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

975.781.700 955.312.050 97,90 100

Permasalahan /hambatan : tidak ada permasalahan atau hambatan

dikarenakan sudah sesuai dengan perencanaan target dan kegiatan tahun 2019.

Dalam hal ini tidak ada Solusi/strategi pemecahan masalah .


Sasaran 2 Terpenuhinya Keterampilan PSKS dalam Menangani Masalah Sosial

Tabel 3.3

Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019

Indikator 2018 2019

Capaian 2019 thdp 2020

Target Realisasi Capaian


10,259

1.519 (14,75 %)

1.519 (14,75 %)

100 %)

100 %

Rata-rata capaian

Sasaran tersebut di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran.

Anggaran pada sasaran ini sebesar Rp. 7.619.015.328.- terealisasi sebesar Rp.6.874.205.740.- (90,22%). Sasaran ini dicapai dengan 1 (satu) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan sebagai berikut:

No,

Program Target

Anggaran Realisasi %

Capaian Fisik

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

7.619.015.328 6.874.205.740 90,22 87,88

Permasalahan /hambatan : tidak ada permasalahan atau hambatan

dikarenakan sudah sesuai dengan perencanaan target dan kegiatan tahun 2019.

Dalam hal ini tidak ada Solusi/strategi pemecahan masalah.


Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan Target Akhir Tahun

RENSTRA (2023)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Tahun 2019

Target Akhir

Tahun RENSTRA

2023

1 Meningkatnya Keberfungsian sosial PMKS


100 %

3,95 %

2 Terpenuhinya

keterampilan PSKS dalam menangani masalah sosial


100 %) 100 %

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2019 sebesar Rp.

32.894.777.994 atau 93,97 % dari pagu sebesar Rp. 35.005.190.000,- Adapun

penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Program Pembinaan para

penyandang cacat dan trauma yaitu sebesar 97,90 %. Sementara penyerapan

anggaran yang terkecil pada sasaran Program Peningkatan sumber daya aparatur

yaitu 84,92 %. Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran

No SASARAN Anggaran

Capaian Fisik

Target Realisasi % %

1. Program Administrasi Perkantoran

1.1 Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

1.994.995.508

1.754.519.251 87,95 93,29

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1

3.

3.1.

Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas/Pramuka dan perlengkapannya

8.551.844,900

48.175.000

7.860.193.244

45.055.000

91,91

93,52

99,73

100


4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur

114.250.000 97.020.800 84,92 90,00

No SASARAN

ANGGARAN Rata-rata capaian


5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.1. Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

448.306.594 433.009.300 96,59 100


No SASARAN

ANGGARAN Rata-rata capaian


6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

4.183.421.500 3.905.892.120 93,37 100

7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.785.775.470 2.708.437.250 97,22 92,86

8. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

975.781.700 955.312.050 97,90 100

9.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

7.619.015.328 6.874.205.740 90,22 87,88

10. Belanja Tidak Langsung 8.283.624.000 8.248.958.239 99,58 99,58

Rata-rata Capaian 93,97 96,77


C. ANALISIS EFISIENSI

Tabel. 3.6

Tabel Capaian Kinerja per Program

No. Sasaran Capaian

Kinerja

Realisasi Anggaran

Rp.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93,29% 1.754.519.251

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99,73 % 7.860.193.244

3. Program Peningkatan Displin Aparatur 100 % 45.055.000

4. Program Peningkatan Kapastitas Sumber Daya

Aparatur

90 % 97.020.800

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 % 433.009.300

6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial.

100 % 3.905.892.120

7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial .

92,86 % 2.708.437.250

8. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

100 % 955.312.050

9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

87,88 % 6.874.205.740

9. Belanja Tidak Langsung 99,58 % 8.248.958.239

Rata-rata capaian 96,77 %


BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor tahun 2019 menyajikan berbagi

keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Sosial tahun

2019 dan perkembangan tahun –tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian

indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Sosial

Kabupaten Bogor telah dicapai, yaitu dari 2 indikator kinerja telah tercapai dan

terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja dinas sosial antara

lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial.

Namun demikian, untuk tahun 2020, Dinas Sosial tetap berkomitmen untuk

mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good

govermance clean governance.


LAMPIRAN

Dinas Sosial - LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …dinsos.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2020/03/LAKIP.pdf · 2020. 3. 11. · Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Documents