Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 54 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan realisasinya. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun 2013. Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memuaskan dan disajikan pula informasi kinerja pembangunan pendidikan lainnya yang telah dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 Realisasi Target Realisasi % Capaian 1) APK PAUD (3-6 tahun) 57.58 61.80 84.44 85.86 86.36 100.58 2) Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik PAUD 7.96 8.07 9.13 10 9.86 101.42 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) - (SD/MI Paket A) 112,53 112,67 112,69 112.70 112.70 100 - (SMP/MTs/Paket B) 102,11 102,12 102,15 102.20 102.22 100.02 Bab III Akuntabilitas Kinerja
70
Embed
Bab III Akuntabilitas Kinerja - Dinas Pendidikan …dindik.jatimprov.go.id/upload/content/lakip2013/LAKIP...Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 54
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini disusun untuk mengukur tingkat
keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun
2013 dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan realisasinya.
Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan
disajikan capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun
2013. Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
memuaskan dan disajikan pula informasi kinerja pembangunan pendidikan
lainnya yang telah dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sampai dengan
tahun 2013 sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS 1 :
Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa
Petugas Tata Usaha Sekolah, Workshop Pendataan Calon Peserta UN SMA/MA,
Koordinasi Penyusunan Program Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan
Menengah Atas.
Hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Tekkomdik
diantaranya adalah Pembuatan/Penerbitan Majalah Pendidikan, Penyelenggaraan
Sistem Informasi dan Komunikasi, Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi di Dinas
Kab/ Kota se-Jatim, Pemberdayaan Media Pendidikan bagi guru, Pemanfaatan
Media Komputer untuk pendidikan sebanyak 3 kali yang diikuti oleh 76 orang Guru
atau TU SMP/MTs, Produksi Media VCD pembelajaran sebanyak 10 Program
berupa Master DVD, Penyelenggaraan Radio Pendidikan, Penyelenggaraan
Drama Sekolah 1 kali untuk siswa SMP dan SMA, Workshop penyusunan program
di Tekkomdik, Penyiaran online pendidikan jarak jauh melalui TVRI Jatim,
Produksi dan visualisasi program pendidikan di 38 Kab/Kota, dan Penggandaan
CD audio lagu dan budaya.
Khusus untuk peserta didik dan pendidik SMK, berbagai kegiatan diadakan untuk
menunjang lancarnya proses pembelajaran di SMK yang meliputi pembinaan
kesiswaan, pembinaan UKS, pembinaan KBM pelajaran normatif (Bahasa
Indonesia), adaptif (Matematika, Bahasa Inggris, IPS, dan Fisika) dan produktif,
pembinaan kewirausahaan serta pembinaan konseling; pelaksanaan sosialisasi
UN SMK; inventarisasi data lembaga SMK; rapat koordinasi Kepala SMK
negeri/swasta; sosialisasi bantuan hibah rehab gedung, pembangunan RKB dan
sarana prasarana SMK; kegiatan pembinaan ISO SMK; penyusunan naskah LKS
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 91
tingkat provinsi; penyelenggaraan workshop maintenance and repair, pembinaan
karakter SMK; pembinaan KTSP SMK dan Jawara SMK.
Selain itu juga diadakan perawatan, perbaikan dan pengadaan alat – alat bengkel
mesin dan CNC serta sarana pendukung Pendidikan dan Pelatihan lainnya yang
berada di UPT PPPK (Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan) sesuai
standar ISO 9001 : 2008.
Untuk mewadahi potensi siswa yang berbakat dan minat khusus misalnya
olahraga atau memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi maka dimulai tahun
pembelajaran 2009/2010 di Jawa Timur diselenggarakan SMA Negeri Olahraga
(SMANOR) yang lokasinya di kecamatan Buduran, Sidoarjo. Di sinilah
terselenggaranya pembinaan dan pembibitan atlit berprestasi di cabang olahraga
gulat sebanyak 28 atlit, judo sebanyak 13 atlit, pencak silat sebanyak 23 atlit,
atletik sebanyak 21 atlit, renang/selam sebanyak 11 atlit, sepak takraw 27 atlit,
panjat tebing sebanyak 8 atlit, karate sebanyak 16 atlit dan voli pantai sebanyak
15 atlit, melalui penjaringan atlit masing – masing cabor dan pelaksanaan try out.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan menengah di bidang kesenian juga
digalakkan melalui berbagai kegiatan seperti Paduan Suara Hari – Hari Besar
Nasional, Festival/Seni Pertunjukan Pelajar, Lokakarya/Workshop/Dialog Seni
Budaya, Apresiasi Seni Tradisi Bagi Peserta Didik, Pergelaran Seni Pertunjukan
Padang Rembulan, Seleksi Guru dan Siswa Berprestasi Bidang Seni, Duta Seni
Pelajar Se Jawa,Bali dan Lampung, Seleksi dan Workshop Gita Bahana
Nusantara, Pekan Seni Pelajar Se Jawa Timur, Pengiriman Tim Kesenian Ke
Tingkat Nasional/Internasional.
Walaupun sebagian besar target kinerja telah terpenuhi dan bahkan terlampaui,
beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan Program Pendidikan
Menengah masih muncul, antara lain:
1. Undangan kegiatan seringkali tidak sampai ke sekolah, sehingga sekolah
banyak yang tidak mengikuti kegiatan yang diadakan;
2. Sarana prasarana latihan belum tercukupi;
3. Kurangnya Volume Try Out atau uji tanding ke luar provinsi atau luar negeri;
4. Tenaga pelatih dan administrasi masih banyak tenaga kontrak (outsorcing).
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 92
Adapun upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan antara lain:
1. Melakukan Koordinasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
2. Mengupayakan tempat latihan diluar arena UPT SMANOR Jatim, khususnya
cabang olahraga selam, renang dan atletik;
3. Memotivasi para atlit untuk menambah sendiri jam latihan;
4. Meningkatkan kinerja pelatih dan mengevaluasi program kepelatihan secara
berkelanjutan.
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (1.01.22)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan
serta mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas, yang meliputi
penyediaan informasi pendidikan, penyediaan bantuan keuangan untuk
penyelenggaraan pendidikan, bantuan sarana prasarana dan fasilitasi Dewan
Pendidikan.
Sasaran dari program ini adalah siswa dari keluarga kurang mampu pada jenjang
SMA dan Community College, lembaga dan tenaga pendidik pada Rintisan
Sekolah Bertaraf Internasional serta masyarakat umum.
Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi/Capaian %
Capaian 2013 2010 2011 2012 2013
24. Persentase sekolah berakreditasi
82.75 39.00 51.00 63.00 65.00 78.54
25. Persentase penduduk miskin yang bisa bersekolah
79.00 65.77 73.79 93.03 72.15 91.33
Capaian Kinerja di atas dicapai melalui Program Kegiatan di Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur, diantaranya sebagai berikut:
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di bidang
pendidikan (002)
2. Kegiatan : Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (007)
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 93
3. Kegiatan : Fasilitas pengembangan pendidikan yang berkaitan dengan
masalah pembangunan (011)
4. Kegiatan : Fasilitas Dewan Pendidikan Jawa Timur (012)
5. Kegiatan : Penerapan sistem informasi pendidikan melalui pendataan (014)
6. Kegiatan : Monev dan Pengembangan Pengawasan Pendidikan (015)
7. Kegiatan : Sinkronisasi dan koordinasi Bidang Pendidikan (016)
8. Kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Peraturan di Bidang Pendidikan (017)
9. Kegiatan : Peningkatan SDM dan Pengembangan sarana dan prasarana
perkantoran (020)
10. Kegiatan : Pengembangan Pendidikan di Daerah Terpencil di Jawa Timur
(021)
11. Kegiatan : Program Akreditasi Sekolah (022)
12. Kegiatan : Pengembangan dan Fasilitasi Program Pendidikan (025)
13. Kegiatan : Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan (026)
14. Kegiatan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS SLTA) (033)
15. Kegiatan : Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun Jawa Timur (034)
16. Kegiatan : Peningkatan operasional ICT (036)
17. Kegiatan : Pengawasan BOS Pendidikan Dasar dan Menengah (037)
Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
Tersedianya data dan informasi pendidikan dari Triwulan I sampai Triwulan
IV pada 10 Unit Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
Semua komponen yang terkait dengan proses pengelolaan pendidikan
memahami tentang arti pentingnya data dan informasi;
Sistem penyimpanan arsip data dan informasi mengarah ke informasi
teknologi;
Dapat mendayagunakan database pendidikan persekolahan sebagai
bentuk analisis dan sebagai pendukung dalam perencanaan pendidikan
pada satuan pendidikan;
Sumber Daya Manusia pendataan pendidikan mampu menguasai dan
memanfaatkan Pangkalan Data dan Informasi Teknologi Informasi;
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 94
Penguatan dan meningkatnya fasilitasi program pendidikan untuk
perwujudan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan pendidikan
terkini.
Pengelolaan dan pemutakhiran data pendidikan sangatlah penting dalam upaya
mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik. Hal ini dilakukan dengan
melakukan pendataan secara berkala melalui kerjasama dengan petugas
pendataan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyusun Profil Pendidikan
Kabupaten/Kota tahun 2013.
Selain itu, untuk memastikan terlaksananya penguatan tata kelola dan
akuntabilitas lembaga, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan
perbaikan manajemen kinerja pembangunan pendidikan sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi. Aktualisasi dari perbaikan
manajemen ini adalah diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui
evaluasi dan pelaporan kinerja program/kegiatan secara berkala (bulanan,
triwulanan, dan tahunan) serta penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Timur tahun 2013.
Sebagai bentuk penjaminan mutu pendidikan, diadakan akreditasi
sekolah/madrasah untuk mengidentifikasi sekolah/madrasah yang bermutu dan
sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tahun 2013. Hingga tahun 2013,
terdapat 42.704 lembaga yang telah diakreditasi. Adapun rincian jumlah lembaga
per jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 95
Indikator selanjutnya adalah persentase penduduk miskin yang dapat
mengakses pendidikan. Program prioritas yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur juga membantu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di
Provinsi Jawa Timur, dengan kondisi geografis dan kondisi ekonomi yang
berbeda-beda di Provinsi Jawa Timur ini, tentunya masih banyak masyarakat
yang ekonominya masih lemah, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa
merasakan bangku sekolah. Selain BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk
jenjang SD dan SMP, pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional Sekolah
untuk jenjang SLTA, yang pada tahun 2008 disebut sebagai Bantuan Khusus
Siswa Miskin dan pada tahun 2009 berganti nama menjadi BOS SLTA. Bantuan
untuk siswa miskin juga diberikan melalui penyaluran ke madrasah diniyah, yang
diharapkan agar biaya pendidikan diharapkan menjadi jauh lebih murah tetapi
tetap berkualitas, tetapi dengan adanya bantuan ini, tidak lantas menutup
kesempatan bagi pihak lain atau orang tua siswa untuk tetap berpartisipasi dalam
memberikan bantuan dan sumbangan kepada sekolah.
TK, 6,927
RA, 2,465
SD, 16,791
MI, 6,192
SMP, 2,587
MTs, 1,958
SMA, 1,403
MA, 1,345SMK
(PROGLI), 2,801 PLB, 235
JUMLAH SEKOLAH/MADRASAH YANG TELAH TERAKREDITASI TAHUN 2013
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 96
Berikut disajikan tabel rincian siswa yang mendapatkan Bantuan BPPDGS
(Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta) untuk
penyetaraan jenjang SD dan SMP serta BKSM (BOS SLTA):
Tabel 9
Rincian Siswa Penerima Bantuan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Di Provinsi Jawa Timur
TAHUN
BPPDGS BKSM (BOS
SLTA) JUMLAH SISWA
SELURUHNYA SD SMP SMA/SMK
2010 753.565 147.377 84.784 985.726
2011 863.712 183.473 122.500 1.169.685
2012 1.125.591 237.207 112.500 1.475.298
2013 849.115 176.606 77.820 1.103.541
JUMLAH 3.591.983 744.663 397.604 4.734.250
Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator
pemerataan pendidikan, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi
Murni (APM), Rasio Siswa, guru, kelas, sekolah dan lainnya.
Tabel 10
Indikator Pemerataan Pendidikan Tahun 2012/2013
No Indikator SD + MI SMP + MTs SM + MA
1. APK 112,70 102,22 78,21
2 APM 97,83 86,36 59,78
3 Rasio
-Siswa/sekolah 166 254 320
-Siswa/Kelas 23 30 33
- Kelas/R.Kelas 1,03 0,98 1,02
- Siswa/Guru 13 12 12
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 97
4 Akses Masuk ke Sekolah
- Angka Melanjutkan 98,92 87,89
Sumber : Data Pokok Pendidikan 2012/2013 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah APK. Tingginya APK di tingkat
SD+MI yaitu sebesar 112,70 adalah karena banyaknya siswa usia diluar usia
sekolah yang diprasyaratkan dijenjang tersebut. Sementara APK di tingkat
SLTP+MTs sebesar 102,22 sedangkan untuk jenjang SMA+SMK+MA sebesar
78,21. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenjang SD+MI mempunyai APK
yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat lainnya.
Sementara itu, APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD+MI yaitu 97,83 dan
yang terendah di tingkat SMA+MA+SMK yaitu 59,78. Berdasarkan APM dapat
diketahui bahwa pada tingkat SD+MI anak usia sekolah yang bersekolah lebih
banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal ini menunjukkan kinerja yang
paling baik terdapat di tingkat SD+MI.
Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per
kelas, kelas per ruang kelas, siswa per guru dan kelas per guru. Pada tabel di
atas ternyata makin tinggi jenjang pendidikan makin padat sekolah yang
diperlihatkan dari Rasio Siswa/Sekolah. Hal ini wajar karena jangkauan anak pada
jenjang yang tinggi makin luas sehingga Rasio Siswa/Sekolah di SMA+MA+SMK
paling tinggi 320 sedangkan yang terkecil adalah SD+MI sebesar 166 sedangkan
pada jenjang SMP+MTs sebesar 254. Hal ini juga berarti makin sedikit sekolah
pada jenjang yang makin tinggi (SM+MA+SMK) dan makin banyak sekolah pada
jenjang yang makin rendah (SD+MI).
Hal yang sama juga berlaku untuk kepadatan kelas. Ternyata, makin tinggi
jenjang pendidikan, makin padat suatu kelas yang ditandai dengan Rasio
Siswa/Kelas yang mendekati standar ideal (40), yaitu yang terbesar
SMA+MA+SMK (33) sedangkan SMP+MTs (30), SD+MI (23). Dengan demikian,
di SMP+MTs dan SMA+MA+SMK penggunaan kelas yang ada lebih efisien
daripada di SD+MI.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 98
Dalam hal pemanfaatan ruang kelas, ternyata SMP+MTs yang paling sedikit. Ini
dapat dilihat dari Rasio Kelas/Ruang Kelas SMP+MTs sebesar 0,98 dan
SMA+MA+SMK sebesar 1,02 dan yang tertinggi SD+MI sebesar 1,03. Hal ini
menunjukkan bahwa di SMP+MTs telah kelebihan ruang kelas, sedangkan di
SM+MA+SMK dan SD+MI masih memerlukan ruang kelas tambahan agar tidak
ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali.
Dari segi guru, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan tidak berbanding lurus
dengan makin tingginya kebutuhan guru per siswa. Rasio Siswa/Guru sebesar 12
di SMP+MTs dan SMA+MA+SMK, dan sebesar 13 pada jenjang SD+MI.
Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat
tersebut. Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat
tersebut.
Dalam hal Angka Melanjutkan, ternyata SMP memiliki akses masuk ke sekolah
paling tinggi (angka melanjutkan sekolah dari SD+MI ke SMP+MTs) yaitu
sebesar 98,92. Sementara itu, Angka Melanjutkan (AM) Ke SMA+MA+SMK
sebesar 87,89. Besarnya Angka melanjutkan dari SD+MI ke SMP+MTs (AM ke
SMP+MTs) ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
pendidikan untuk masa depan disamping adanya kebijakan Pemerintah terhadap
pendidikan gratis bagi SD+MI dan SMP+MTs.
Selain indikator pemerataan pendidikan, keberhasilan pembangunan pendidikan
juga dapat dilihat dari indikator peningkatan mutu pendidikan.
Tabel 11 Indikator Mutu Pendidikan
Tahun 2012/2013
No Indikator SD + MI SMP + MTs SM + MA + SMK
1. Rata-Rata UN Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Matematika IPA Bahasa Inggris Jurusan :
7,62 7,72 8,07
-
29,41
7,80 7,22 7,38 7,01
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 99
IPA Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Fisika Kimia Biologi IPS Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Ekonomi Sosiologi Geografi BAHASA Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Sastra Antropologi Bahasa Asing
49,17 7,99 8,03 8,12 8,14 8,44 8,45
46,39 7,55 7,71 8,02 7,67 7,68 7,76
45,65 7,81 7,59 6,83 7,81 7,41 8,20
2. Angka Putus Sekolah 0,12 0,37 0,68
3. Angka Mengulang 1,93 0,14 0,17
4. Angka Lulusan 99,92 98,99 98,27
5. Angka Kelayakan Guru Mengajar
a. Layak 90,09 91,15 91,29
b.Tidak Layak 9,91 8,85 8,71
6. Persentase Kondisi Ruang Kelas
a. Baik 91,85 90,29 90,65
b.Rusak Ringan 3,72 6,51 6,90
c. Rusak Berat 4,43 3,20 2,45
7. Persentase Fasilitas Sekolah
a.Perpustakaan 97,32 90,63 90,75
b.Lapangan OR 92,88 90,11 75,27
c.UKS 91,46 92,24 93,68
d.Laboratorium - 90,30 98,07
e. Ruang Komputer 90,54 93,76 97,26
Sumber : Profil Pendidikan 2011/2012 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan indikator mutu pendidikan yaitu rata – rata UN, angka mengulang,
angka putus sekolah, dan angka lulusan, dapat dilihat bahwa rata – rata UN
SD+MI untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia7, 62, mata pelajaran Matematika
7,72, dan mata pelajaran IPA rata-ratanya sebesar 8,07.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 100
Untuk Angka Putus Sekolah (APS) semakin tinggi jenjang pendidikan semakin
tinggi pula angka putus sekolahnya, yaitu di SD 0,12, SMP 0,37 dan SM 0,68.
Besarnya Angka Putus Sekolah di SM karena semakin tinggi jenjang sekolah
semakin banyak anak rawan putus sekolah. Padahal makin kecil APS makin baik
dengan standar ideal (0,00%). Sebaliknya, untuk Angka Mengulang (AU)
ternyata makin tinggi jenjang pendidikan makin kecil siswa yang mengulang yaitu
SD 1,93 ; SMP 0,14 dan SM 0,17. Dengan demikian, Angka Mengulang makin
baik atau mendekati standar ideal (0,00%). Hal ini menunjukkan bahwa mereka
yang masuk di SM makin terseleksi sehingga AU makin kecil.
Bila dilihat, ternyata Angka Lulusan (AL) tidak menunjukkan perbedaan signifikan
antara SD dan SM yaitu semakin tinggi jenjang sekolah semakin rendah (SD
99,92 SMP 98,99 sedangkan SM yaitu 98,27).
Dari segi angka kelayakan guru mengajar, ternyata makin tinggi jenjang
pendidikan % guru yang layak mengajar makin tinggi. % guru yang layak
mengajar di SD+MI 90,09, di SMP+MTs menjadi 91,15 dan 91,29 di tingkat
SM+MA. Hal ini menunjukkan bahwa makin rendah jenjang pendidikan ternyata
guru yang berkualifikasi Sarjana atau S1 makin kecil. Hal ini dapat dipahami
karena standar guru layak di SD+MI mengalami peningkatan dari Diploma 2
menjadi sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4).
Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan.
Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada tingkat SD+MI
yaitu sebesar 91,85% selanjutnya pada jenjang SMA+MA+SMK yaitu sebesar
90,65% sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada tingkat
yaitu sebesar 4,43% pada jenjang SD+MI. Banyaknya ruang kelas yang rusak
berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak
langsung akan menurunkan mutu sekolah. Melihat kondisi yang demikian,
selayaknya jika jenis sekolah SD+MI diprioritaskan untuk memperoleh bantuan
rehabilitasi terlebih dahulu dibandingkan jenis sekolah lainnya.
Dari segi sarana prasarana, persentase kondisi Ruang Kelas baik di SD sebesar
91,85% menurun menjadi 90,29% di SMP dan meningkat menjadi 90,65% di SM.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 101
Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan lokasi SM+MA berada di daerah kota
atau ibukota kabupaten sedangkan lokasi SD+MI banyak di daerah terpencil.
Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada.
Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada tingkat SD+MI
yaitu sebesar 97,32% dan terendah ada pada tingkat SMP+MTs sebesar
90,63%. Jumlah lapangan olahraga terbesar ada pada tingkat SD+MI yaitu
92,88% dan terendah ada pada tingkat SM+MA sebesar 75,27%. Fasilitas
sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada tingkat SM+MA yaitu
sebesar 93,68%.
Prasarana lainnya yaitu laboratorium, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan
%Lab makin bagus, yaitu SLTP+MTs sebesar 90,30% dan SM+MA 98,07%.
Besarnya %Lab di SLTP maupun SM dikarenakan hampir separuh SLTP
memiliki laboratorium lebih dari 1 sedangkan ditingkat SM terutama sekolah
negeri hampir memiliki lebih dari 2. Kondisi ini sejalan dengan lokasi SM yang
berada di perkotaan atau ibukota kabupaten sehingga fasilitasnya lebih mudah
diperoleh.
Dengan melihat indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik
adalah pada tingkat SD. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka lulusan yang
paling tinggi, dan angka putus sekolah yang rendah, serta dapat dilihat melalui
Angka Partisipasi Murni yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan
SLTP/MTs maupun dengan SM/MA.
Permasalahan
1. Komponen yang terkait dengan proses pengelolaan pendidikan masih ada
yang belum memahami arti pentingnya data dan informasi yang
menyebabkan pendataan komponen pendidikan masih belum baik, sering
terlambat dan tidak lengkap.
2. Kualitas SDM pendataan pendidikan masih kurang karena sering diganti.
3. Belum maksimalnya laporan-laporan dari Bidang dan UPT ke kepala
Dinas atau Unit Pelaporan.
4. Belum seluruh kabupaten/kota memiliki lembaga yang menyelenggarakan
Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun sementara minat
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 102
peserta didik untuk mengikuti Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan
15 Tahun masih relatif rendah sehingga hasilnyapun belum dapat
dinikmati oleh seluruh daerah.
5. Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota masih sangat minim, hanya sekitar Rp. 1 M setiap tahun
untuk memberikan beasiswa kepada 500 peserta didik.
6. Masih adanya kesalahpahaman pada orang tua siswa bahwa dengan
adanya Program BOS, seharusnya sekolah sudah tidak diperbolehkan lagi
menarik biaya tambahan (sekolah gratis).
7. Belum semua lembaga mengelola dana BOS secara transparan
8. Sarana pendistribusian informasi yang kurang merata yang menyebabkan
masyarakat umum kurang memahami program – program Dinas
Pendidikan Provinsi.
Upaya pemecahan masalah yang ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Mensosialisasikan pemahaman yang terus menerus tentang arti
pentingnya data dan informasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan
2. Data yang dikirim ke Provinsi tepat waktu, valid dan dapat dipercaya.
Diberi pemahaman tentang arti pentingnya data untuk berbagai
perencanaan dan kebijakan pembangunan pendidikan.
3. Petugas pendataan jangan sering diganti.
4. Memberikan teguran kepada Bidang atau UPT supaya melaporkan tepat
waktu dan sesuai dengan format yang telah ditentukan.
5. Dalam rangka perluasan dan pemerataan akses untuk memperoleh
layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi maka perlu
pengembangan jumlah lembaga yang menyelenggarakan Program
Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun agar minimal tersebar di
seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur secara merata.
6. Adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan Program Rintisan
Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun, terutama untuk penambahan
beasiswa baik satuan biaya maupun jumlah sasarannya.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 103
7. Diperlukan peningkatan pengelolaan lembaga penyelenggara Program
Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun agar lebih diminati oleh calon
peserta didik
8. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar
pelaksanaan Program BOS dapat dipahami oleh seluruh komponen
masyarakat
9. Pengelolaan dana BOS harus mengacu Juknis yang sudah ditetapkan,
bahwa pengelolaan dana BOS harus transparan, akuntabel dan
bertanggungjawab.
10. Penggunaan media sosial, web dinas lewat internet untuk keperluan
sosialisasi yang intens.
6. Program Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) (1.01.19)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan
pendidikan luar biasa (pendidikan khusus) untuk membantu mensukseskan
program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan memberikan layanan
pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) maupun peserta didik
yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa (CIBI). Adapun sasarannya
adalah para peserta didik, guru, dan Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) serta Sekolah Inklusi yang ada
di Jawa Timur.
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi/Capaian %
Capaian 2013 2010 2011 2012 2013
26. Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi
900 172 223 382 458 50.88
Capaian Kinerja di atas dicapai melalui Program Kegiatan di Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur, diantaranya sebagai berikut:
1. Kegiatan : Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (056)
2. Kegiatan : Perluasan dan peningkatan mutu PLB di Jawa Timur (064)
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 104
Bentuk Satuan Pendidikan Khusus terdiri atas : Taman Kanak-kanak Luar Biasa
(TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Terciptanya kreatifitas anak ABK melalui Pameran Pendidikan Khusus
2. Terciptanya model pelayanan pendidikan khusus yang sesuai dengan
karakteristik anak.
3. Peningkatan fungsi center di SLB/C Negeri Pembina Lawang, Malang;
4. Penyelenggaraan Pendidikan Olahraga Adaptif bagi siswa PLB;
5. Penanganan anak Autis secara meluas dan lebih intensif;
6. Pengembangan uji coba Pendidikan Terpadu/Inklusi dengan berbagai
model;
7. Uji coba Program Percepatan Belajar (Akselerasi);
8. Pengembangan program rehabilitasi pada semua jenis kelainan;
9. Terciptanya Model Pembelajaran Inklusi yang ada di Jatim;
10. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Jawa Timur.
Berdasarkan Pada semua jenjang Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus
(PLB/PK) terjadi kondisi yang fluktuatif di semua aspek sejak tahun 2011 s.d.
2013, mulai dari jumlah siswa, jumlah guru, jumlah kelas sampai jumlah
lembaga. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 12 Perkembangan pendidikan pada jenjang Sekolah Luar Biasa
Tahun 2011 –2013
No. Komponen 2010/2011 2011/2012 2012/2013
1 TKLB
A Lembaga 124 130 130
B Kelas 166 632 632
C Murid 1.171 1.259 1.259
D Guru 241 244 244
2 SDLB
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 105
A Lembaga 241 263 263
B Kelas 1.432 874 874
C Murid 8.887 9.222 9.599
D Guru 1.399 1.399 1.399
3 SMPLB
A Lembaga 183 184 184
B Kelas 377 434 434
C Murid 2.189 2.321 2.565
D Guru 748 813 813
4 SMALB
A Lembaga 124 129 137
B Kelas 128 136 422
C Murid 1.021 1.224 1.245
D Guru 496 517 713
Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2010/2011 – 2011/2012– 2012/2013 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Adapun sekolah inklusif di Jawa Timur sennatiasa menunjukkan perkembangan
yang menggembirakan. Dari semula berjumlah 223 lembaga pada tahun 2011
dan meningkat menjadi 382 lembaga di tahun berikutnya, sekolah inklusi
kembali mencatatkan peningkatan jumlah di tahun 2013 menjadi sebesar 458
lembaga. Hal ini sesuai dengan amanat Permendiknas nomor 70 tahun 2009
tentang peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa serta Pergub Nomor 6 tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur yang menyatakan pada
pasal 4 bahwa setiap kecamatan sekurang – kurangnya memiliki 1 (satu) PAUD
dan 1 (satu) sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusi untuk masing
– masing jenjang pendidikan.
Permasalahan yang dialami Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan
pendidikan inklusi adalah sebagai berikut:
1. Belum semua guru dari Sekolah layanan inklusif mendapat kesempatan
mengikuti pelatihan penanganan ABK
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur TA. 2013 106
2. Belum semua sarana prasarana SLB/SDLB/SMPLB/SMALB memenuhi
standart Nasional
Upaya pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan di
atas mencakup:
1. Pelatihan guru dilaksanakan menggunakan alokasi anggaran daerah
2. Usulan bantuan Sosial peningkatan sarana prasarana SLB dari pemerintah
pusat melalui Kemendikbud.
SASARAN STRATEGIS 2:
Menurunnya secara berarti buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke
atas
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :