LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1442.pdf · Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur ... c.
Post on 12-Feb-2020
13 Views
Preview:
Transcript
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2015
PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Blitar
KATA PENGANTAR
Sebagai bentuk telah terlaksananya suatu capaian program untuk mencapai visi
dan misi disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP). Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Inspektorat Kota Blitar Tahun 2015 merupakan pertanggungjawaban
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam mencapai visi dan misi organisasi, yang berisi informasi capaian kinerja.
Tahun 2015 merupakan langkah rencana strategis di tahun kelima, yang saling
berkaitan antara Rencana Strategis itu sendiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2015. Maka sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj IP) adalah Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan
Pengukuran Kinerja Tahun 2015.
Dalam penyusunan laporan kinerja diuraikan secara ringkas rencana strategis,
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pencapaian kinerja yang didalamnya menjelaskan
keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi serta langkah antisipatif yang diambil guna mendorong terwujudnya peningkatan
kualitas kinerja di bidang pengawasan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Blitar merupakan
bentuk konkrit dari komitmen organisasi dalam mewujudkan kinerja yang sebaik-baiknya
untuk pencapaian visi dan misi organisasi.
Dalam pencapaian tujuan dan sasaran selalu ada permasalahan-permasalahan
atau beberapa kekurangan-kekurangan di dalam pencapaian kinerja yang menggambarkan
kurang terfokusnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 terhadap pedoman
Rencana Strategis (Renstra). Pada tahun berikutnya kekurangan tersebut akan diperbaiki
dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.
Blitar, Februari 2016
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi 2
C. Analisis Perkembangan Strategis 7
D. Sistematika Laporan 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 11
A. Rencana Strategis 12
B. Perjanjian Kinerja 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15
A. Capaian Kinerja Organisasi 15
B. Realisasi Anggaran 19
BAB IV PENUTUP 21
LAMPIRAN
A. Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011 – 2015
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
D. Pengukuran Kinerja Tahun 2015
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)
Pelaporan kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2015 dimaksudkan untuk
menginformasikan capaian kinerja tahun 2015 yang dikaitkan dengan proses
pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Blitar. Capaian kinerja tersebut
menggunakan tolok ukur pada Perjanjian Kinerja tahun 2015 yang merupakan
bentuk komitmen penuh Inspektorat untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai
bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan
sasaran strategis yang ditetapkan.
Inspektorat Kota Blitar sesuai tugas pokok dan fungsinya merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Blitar. Dalam kaitan
tersebut Inspektorat Kota Blitar telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang
terdiri dari satu sasaran strategis, yaitu „Terwujudnya peningkatan kualitas hasil
pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme”, yang
sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran strategis
Inspektorat Kota Blitar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B
10% 30% 300%
- Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
100% 100% 100%
- Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
90% 89,90% 99,89%
Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama
tahun 2015, anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.
2.539.550.250,00. Realisasi atas anggaran tersebut sebesar Rp. 2.352.487.941,00,
sehingga capaian serapan anggaran atas pencapaian sasaran strategis sebesar
92,63%. Secara terinci capaian serapan anggaran atas program/kegiatan pendukung
pencapaian sasaran strategis tahun 2015 sebagai berikut:
No. Program Anggaran Realisasi %
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
478.871.100,- 438.813.636,- 91.64%
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
501.277.850,- 490.645.280,- 97,88%
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
41.395.350,- 41.393.350,- 99.99%
4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
49.333.000,- 40.993.500,- 83,10%
5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
849.942.650,- 807.984.473,- 95,06%
6. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
430.065.000,- 395.381.322,- 91,94%
7. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
188.665.300,- 137.276.380,- 72,76%
Jumlah
2.539.550.250,-
2.352.487.941,-
92,63%
**********
iii
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 1
BAB I 1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan. Laporan kinerja instansi pemerintah disusun
sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber
daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam
melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang
menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan
laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.
Dalam pelaksanaanya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk
mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( SAKIP ). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan
perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja
sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula
berorientasi pada uang ( input oriented ) menjadi orientasi pada hasil ( result oriented )
serta dapat dipertanggungjawabkan .
Laporan yang memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan
berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi.
Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 2
permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha berkelanjutan dalam
perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi
kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencaaan, untuk pengambilan keputusan, untuk
pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan
terhadap sistem dan prosedur yang ada. Laporan kinerja instansi pemerintah ini disusun
untuk memberikan gambaran objektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan
dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.
Inspektorat Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar. Sebagai
institusi pemerintahan, Inspektorat berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah dijabarkan dalam program dan
kegiatan dalam bentuk suatu laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja ini
dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat dalam satu tahun
anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan
keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpijak pada aturan dan
tatanan dapat dibuktikan dengan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan
tupoksinya masing-masing. Ini merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam
mengemban aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN. Upaya tersebut
sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang No. 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar
Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014. Dalam kedudukannya, tugas pokok dan
fungsi Inpektorat Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Inspektorat Kota Blitar dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan
dibawah Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung
kepada Walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap urusan
pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 3
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Inspektorat melaksanakan fungsi:
a. Perencanaan program pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan/audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
e. Pengkordinasian penyelenggaraan pengawasan;
f. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Ispektorat;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.
Adapun susunan organisasi Inspektorat Kota Blitar adalah sebagai berikut:
1. Inspektur
2. Sekretaris
a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
c. Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan
Rakyat
4. Inspektur Pembantu urusan Pembangunan
5. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Fungsi dari masing-masing jabatan di Inspektorat Kota Blitar adalah :
1. Inspektur
Inspektur mempunyai tugas penyelenggaraan, memimpin, mengkoordinasikan,
membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi inspektorat.
2. Sekretaris
Bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui
kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan administrasi di lingkungan inspektorat meliputi perencanaan,
mengkoordinasikan tugas pada Inspektur Pembantu, pengelolaan admnistrasi umum,
rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;
Adapun fungsi Sekretariat :
a Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan inspketur;
b Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program
kerja pengawasan secara terpadu;
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 4
c Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyiapan laporan hasil pengawasan
aparat pengawas fungsional;
d Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
e Penyusunan, penginventarisasian dan pengkordinasian data dalam rangka
penatausahaan proses penanganan pengaduan;
f Pengkordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan Inspektorat;
g Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan serta pelaksanaan program/kegiatan
sekretariat;
h Pengkordinasian dan penyusunan rencana strategis ( Rensta ), Rencana Kerja (
Renja ) dan Rencana Kerja Tahunan ( RKT );
i Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA )
j Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran
( DPA ) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran ( DPPA )
k Fasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja ( PK )
l Pengkoordinasian internal dan ekternal serta pembinaan penyelenggaraan
organisasi dan tata laksana organisasi inspektorat;
m Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas
keprotokoleran dan kehumasan;
n Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha
Inspektorat;
o Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi dan perlengkapan
sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat
Inspektorat;
p Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian / pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
q Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
r Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
s Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk
hukum lainnya;
t Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) Keuangan;
u Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP );
v Fasilitasi penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
( LKPJ ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD );
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 5
w Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi terkait lainnya terkait
layanan bidang pengawasan secara berkala melalui web domain website
Pemerintah Daerah;
x Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan
publikasi;
y Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian layanan administrasi umum,
kepegawaian dan penatausahaan keuangan;
z Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kinerja Inspektorat;
aa.Pelakanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang
tugasnya
3. Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan
Rakyat melaksanakan tugas;
a. Merumuskan program pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan
kesejahteraan rakyat;
b. Menyusun kebijakan pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan
kesejahteraan rakyat;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan ekonomi, sosial,
kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
d. Memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas
pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat.
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan
peraturan walikota, meliputi pengawasan perancangan peraturan daerah dan
peraturan walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan
walikota urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
g. Mengkoordinasikan pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan ekonomi,
sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,
meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja
penyelenggaraan otonomi daerah urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan
kesejahteraan rakyat;
i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan
pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di urusan ekonomi, sosial,
kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 6
j. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan
pemeriksaan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan
kinerja serta memberi saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan
bidang tugasnya.
4. Inspektur Pembantu Urusan Pembangunan melaksanakan tugas;
a Merumuskan program pengawasan urusan pembangunan;
b Menyusun kebijakan pengawasan urusan pembangunan;
c Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan pembangunan;
d Memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan urusan pembangunan;
e Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas
pengawasan urusan pembangunan;
f Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan
peraturan walikota, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan
peraturan walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan
walikota urusan pembangunan’;
g Mengkoordinasi pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan pembangunan;
h Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi
evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah urusan pembangunan;
i Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan
pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di urusan pembangunan;
j Menyiapkan, penyusunan dan pemeliharaan laporan hasil pengawasan dan
pemeriksaan urusan pembangunan;
k Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan
kinerja serta memberi saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya;
l Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan
bidang tugasnya.
5. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan
Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan melaksanakan tugas;
a Merumuskan program pengawasan urusan pemerintahan;
b Menyusun kebijakan pengawasan urusan pemerintahan;
c Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan;
d Memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan;
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 7
e Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas
pengawasan urusan pemerintahan;
f Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan
peraturan walikota, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan
peraturan walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan
walikota urusan pemerintahan;
g Mengkoordinasi pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan pemerintahan;
h Mengkoordinasi pelaksanaan review RKA;
i Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;
j Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan indisipliner pegawai;
k Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan inspektur sesuai dengan
bidang tugasnya.
6. Kelompok jabatan fungsional
Kelompok jabatan fungsional pada inspektorat terdiri atas tenaga fungsional auditor
dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan
fungsional sesuai bidang keahliannya.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai
bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS
Inspektorat Kota Blitar sebagai Lembaga Pengawasan mempunyai peran
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar untuk mengemban tugas
pokok dan fungsi yang mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang
dihadapi adalah sebagai berikut :
1. Lingkungan Internal
a. Kekuatan
- Struktur organisasi Inspektorat Kota Blitar telah sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kota Blitar sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi,
dengan diisi oleh aparatur pengawasan yang mendukung pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
- Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan
kualitas pengawasan cukup memadai.
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 8
- Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi pengawasan cukup
memadai.
- Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil
yang optimal, efektif dan efisien.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan
dan staf Inspektorat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif
sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
b. Kelemahan
- Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat
belum memadai.
- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah
SKPD yang diawasi.
- Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam
mendukung kegiatan pengawasan.
2. Lingkungan Eksternal
a. Peluang
- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan Inspektorat Daerah
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Terjalinnya kerjasama yang baik dengan seluruh SKPD lingkup Pemerintah
Kota Blitar dalam upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- Terjalinnya kerjasama yang baik dengan BPK RI dan APIP lainnya.
b. Kendala
- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan SKPD
belum optimal
- Adanya kelompok masyarakat yang kemungkinan masuk dan mencampuri
kepentingan Inspektorat.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar tidak
dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud
antara lain :
1. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari jumlah maupun kualitasnya, yang
belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di lingkungan
Pemerintah Kota Blitar;
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 9
3. Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat belum
memadai.
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan
dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai quality
assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
D. SISTEMATIKA LAPORAN
Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Blitar Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
Kata Pengantar
Daftar Isi
Ikhtisar Eksekutif
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan Latar Belakang penulisan laporan, Tugas Pokok dan
Fungsi Inspektorat, Analisis Perkembangan Strategis (peran strategis dan isu-isu
utama), dan Sistematika Laporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis Inspektorat, dan Perjanjian
Kerja Tahun 2015.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Inspektorat untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja
Inspektorat, dan Realisasi Anggaran yang digunakan (pagu) dan yang telah
digunakan (realisasi) untuk mewujudkan kinerja Inspektorat sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja.
BAB IV PENUTUP
Penutup menjelaskan tentang simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat serta
langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan
kinerja.
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 10
LAMPIRAN
Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011-2015
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Pengukuran Kinerja Tahun 2015
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 11
BAB II 2 PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang
tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan
program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target objektif kuantitatif
tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan. Perencanaan
kinerja sebagai bentuk komitmen yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja
tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang
bersangkutan.
Manfaat yang akan diperoleh dengan adanya perencanaan kinerja yaitu;
1. Menghubungkan perencanaan strategis, action plan dan perencanaan operational
terinci;
2. Membantu memastikan pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Memudahkan proses pengukuran kinerja;
4. Membantu menetapkan tujuan kinerja pada periode yang akan datang;
Prasyarat perencanaan kinerja meliputi :
1. Sudah ada dokumen strategis ( renstra ) atau perencaan jangka menengah;
2. Sudah ada kejelasan mengenai perumusan tujuan dan sasaran yang jelas, spesifik
dan dapat diukur
3. Sudah ada perumusan strategis yang jelas dan dapat ditentukan waktu
pelaksanaanya.
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 12
A. RENCANA STRATEGIS
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Perencanaan strategis merupakan
proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan
memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara
sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya
melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis
Dalam sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan instrumen
pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja. Dalam rencana strategis dibuatlah visi, misi, yang menjadi patokan
dalam suatu kegiatan. Visi misi mempunyai tujuan, sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan yang mengarah pada keberhasilan. Dalam Rencana Strategis Tahun 2011-
2015 Inspektorat Kota Blitar menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis adalah
sebagai berikut :
1. V i s i
Inspektorat Kota Blitar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi adalah
sebagai institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrol dan koreksi
yang bertujuan untuk meluruskan dan menegakkan peraturan yang berlaku dalam
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Sebagai
implementasinya Inspektorat Kota Blitar menetapkan VISI :
“Menjadikan Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Yang Profesional di
Tahun 2015”
2. M i s i
Visi dapat terwujud apabila mempunyai misi yang jelas sehingga dapat
menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dan misi
tersebut sebagai berikut :
Melaksanakan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan
pada Pemerintah Kota Blitar secara profesional dan akuntabel
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 13
3. Tujuan
Berdasarkan tujuan dari visi dan misi Inspektorat Kota Blitar sampai dengan
tahun 2015 sasaran yang utama mengedepankan pada aparatur pengawasan yang
profesional sehingga mempunyai tujuan-tujuan yang dijabarkan pada tujuan Jangka
Menengah. Adapun tujuan jangka menengah dari pada visi misi tersebut adalah :
Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
4. Sasaran strategis
Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang
dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi
yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan kondisi
yang diharapkan dalam waktu tertentu. Dengan pengertian ini dan dikaitkan dengan
tujuannya, sasaran strategis Inspektorat Kota Blitar untuk tahun 2011-2015 adalah :
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat
mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
5. Indikator Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran (target tahun 2015)
1 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B (10%)
- Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan (100%)
- Persentase rekomendasi hasil
audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti (90%)
6. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2015 yang terkait dengan
sasaran strategis adalah sebagai berikut :
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 14
a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :
- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
- Inventarisasi temuan pengawasan.
- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.
- Pengendalian PNS.
- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan, dengan kegiatan :
- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
- Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan, dengan kegiatan :
- Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan.
- Kebijakan pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Pembangunan Zona Integritas.
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan alat tulis kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan peralatan rumah tangga.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor.
f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capainan Kinerja
dan Keuangan, dengan kegiatan :
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 15
g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan
kegiatan :
- Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional.
B. PERJANJIAN KINERJA
Impelementasi penjabaran rencana strategis dalam rangka mencapai visi dan
misi Inspektorat Kota Blitar dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian
Kinerja Tahun 2015. Perjanjian Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja
Tahunan yang didalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja beserta targetnya.
Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Blitar adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target (2015)
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)
10%
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
100%
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
90%
Program Anggaran
(Rp) Keterangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
478.871.100,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
501.277.850,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
41.395.350,00
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
49.333.000,00
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
849.942.650,00
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
430.065.000,00
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
188.665.300,00
Jumlah
2.539.550.250,00
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 16
BAB III 3 AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu
instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang
dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan
kinerja instansi pemerintah di masa mendatang.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh
dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran
strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan
evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta
alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber
daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Adapun Capaian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan
- Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B
10% 30% 300%
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 17
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
100% 100% 100%
- Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
90% 89,90% 99,89%
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, Capaian Kinerja
Inspektorat Kota Blitar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
2014 2015
Target Realisasi Capaian Kinerja
Target Realisasi Capaian Kinerja
Keterangan
Terwujudnya
peningkatan
kualitas hasil
pengawasan
yang dapat
mengurangi
tindakan
korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
Persentase
hasil Evaluasi
SAKIP SKPD
dengan nilai
minimal Baik/B
7% 0% 0% 10% 30% 300% Tahun 2015 jumlah SKPD yang memperoleh nilai B ada 3 SKPD dari 10 SKPD yang dievaluasi. Tahun 2014 tidak ada satupun SKPD yang dievaluasi bernilai B.
Persentase
kasus /
pengaduan
masyarakat
yang
terselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% Penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan adalah sama
Persentase
rekomendasi
hasil audit BPK
RI yang
selesai
ditindaklanjuti
90% 90,57% 100,63% 90% 89,90% 99,89% Penurunan kinerja terjadi karena audit atas SPAM belum ditindaklanjuti secara optimal oleh PDAM
Sedangkan Capaian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011 - 2015 sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011 - 2015 adalah
sebagai berikut :
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 18
CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN 2011 - 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realisasi Capaian Kinerja
Target Realisasi Capaian Kinerja
Target Realisasi Capaian Kinerja
Target Realisasi Capaian Kinerja
Target Realisasi Capaian Kinerja
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B
0% 0% 0% 2% 0% 0% 5% 0% 0% 7% 0% 0% 10% 30% 300%
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
90% 93,16% 103.51% 90% 98,28% 109% 90% 88,22% 98.02% 90% 90,57% 100.63% 90% 89,90% 99,89%
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 19
Capaian kinerja Inspektorat Kota Blitar merupakan capaian atas tujuan dan
sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, dan diperjanjikan
dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnnya. Adapun sasaran strategis Inspektorat Kota
Blitar adalah Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat
mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mengukur pencapaian
sasaran tersebut, berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun
2015 telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja strategis sebagai tolok ukur keberhasilan
atau kegagalannya yaitu :
1. Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B
Penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar secara
keseluruhan belum terlaksana dengan baik, meskipun persentase capaian kinerja
tahun 2015 terlampaui (300%). Evaluasi SAKIP SKPD pada Pemerintah Kota Blitar
tidak dilakukan pada keseluruhan SKPD namun hanya sampling, diambil 10 SKPD
saja. Dari 10 SKPD yang dievaluasi terdapat 3 SKPD yang memperoleh kategori B,
yaitu Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kurangnya optimalnya hasil evaluasi disebabkan masih terdapat beberapa
kelemahan yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:
a. Perjanjian Kinerja tahun 2015 pada SKPD belum sepenuhnya selaras dengan
dokumen Renstra SKPD dan RPJMD Pemerintah Kota Blitar.
b. Indikator kinerja utama belum merepresentasikan dokumen Renstra yang telah
ditetapkan dan belum seluruhnya relevan, dapat diukur secara obyektif dan cukup
untuk mengukur kinerja SKPD.
c. IKU dan pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk
pengendalian dan pemantauan kinerja.
d. LAKIP belum dimanfaatkan secara optimal terutama untuk peningkatan kinerja
selanjutnya.
e. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dipergunakan untuk perbaikan
penerapan manajemen kinerja di SKPD.
Untuk memperbaiki kelemahan dalam penerapan SAKIP tersebut dalam tahun 2016
Inspektorat akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Melakukan monev atas penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
b. Melakukan monev penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja,
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 20
2. Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
Inspektorat Kota Blitar menargetkan penanganan kasus/pengaduan masyakat yang
terselesaikan adalah 100%. Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2015 diperoleh
angka 100%. Hasil ini sama dengan hasil capaian kinerja tahun 2013 dan 2014
dimana seluruh kasus/pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik oleh
Inspektorat Kota Blitar.
3. Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
Untuk penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Inspektorat Kota Blitar
menargetkan rekomendasi audit BPK baik keuangan maupun kinerja 90% selesai
ditindaklanjuti. Untuk mencapai target tersebut beberapa kegiatan yang dilakukan
oleh Inspektorat meliputi:
a. Pembahasan temuan dan rekomendasi serta penyusunan action plan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan BPK RI.
b. Monitoring pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI.
c. Mendorong SKPD dan pegawai yang terkait untuk segera melaksanakan tindak
lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
Berdasarkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI sampai
dengan semester I tahun 2015 bahwa sejak tahun 2005 s.d. 2015 terdapat sebanyak
297 temuan dengan 525 rekomendasi. Dari jumlah tersebut telah selesai ditindak
lanjuti sebanyak 472 rekomendasi atau 89,90%.
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama
tahun 2015, anggaran belanja untuk Inspektorat Kota Blitar sebesar
Rp 4.518.293.299,00 yang terdiri belanja tidak langsung sebesar
Rp 1.978.743.049,00 dan belanja langsung (belanja kegiatan) sebesar Rp
2.539.550.250,00. Dari belanja langsung tersebut, anggaran untuk mendukung
pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 2.539.550.250,00. Realisasi atas
anggaran tersebut sebesar Rp. 2.352.487.941,00, sehingga capaian serapan
anggaran atas pencapaian sasaran strategis sebesar 92,63%.
Secara terinci capaian serapan anggaran atas program/kegiatan pendukung
pencapaian sasaran strategis tahun 2015 sebagai berikut:
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 21
No. Program Anggaran Realisasi %
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
478.871.100,- 438.813.636,- 91.64%
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
501.277.850,- 490.645.280,- 97,88%
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
41.395.350,- 41.393.350,- 99.99%
4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
49.333.000,- 40.993.500,- 83,10%
5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
849.942.650,- 807.984.473,- 95,06%
6. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
430.065.000,- 395.381.322,- 91,94%
7. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
188.665.300,- 137.276.380,- 72,76%
Jumlah
2.539.550.250,-
2.352.487.941,-
92,63%
LAKIP TAHUN 2015
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 22
BAB IV 4 PENUTUP
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari satu sasaran strategis yaitu
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan
korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015
pada Inspektorat Kota Blitar, realisasinya adalah sebagai berikut :
1. Indikator kinerja Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B
dari target 10%, realisasinya 30% sehingga capaian kinerjanya 300%.
2. Indikator kinerja Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dari
target 100%, realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.
3. Indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklajuti
dari target 90%, realisasinya 89,90% sehingga capaian kinerjanya 99,89%.
Langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar untuk
meningkatkan capaian kinerja, khususnya indikator kinerja ke-1, adalah sebagai berikut :
1. Mendorong dan melakukan pemantauan kepada seluruh SKPD agar seluruh target
kinerjanya dapat tercapai.
2. Melakukan sosialisasi dan pemantauan tentang SAKIP kepada SKPD sehingga
dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerjanya.
3. Mendorong SKPD dan pihak-pihak terkait untuk rensponsif dalam melakukan
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
Lampiran 1 LAMPIRAN 1 : MATRIK RENCANA STRATEGIS
Nomor : 050/ /422.203/2010
VISI : Menjadikan INSPEKTORAT sebagai Lembaga Pengawasan yang Profesional pada Tahun 2015
MISI : Melaksanakan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Kota Blitar secara profesional dan akuntabel
2011 2012 2013 2014 2015
1 Persentase hasil
Evaluasi SAKIP SKPD
dengan nilai minimal
Baik/B
Jumlah hasil evaluasi
SAKIP SKPD bernilai B
/ Jumlah SKPD yang
dievaluasi x 100%
0% 2% 5% 7% 10% a. Pelaksanaan
Pengawasan Internal
secara Berkala
Persentase kasus /
pengaduan
masyarakat yang
terselesaikan
Jumlah kasus yang
terselesaikan / Jumlah
kasus yang masuk x
100%
100% 100% 100% 100% 100% b. Inventarisasi
Temuan Hasil
Penawasan
Persentase
rekomendasi hasil
audit BPK RI yang
selesai ditindaklanjuti
Resume Pemantauan
dan Pemutakhiran
Data TLHP BPK RI
90% 90% 90% 90% 90% c. Koordinasi
Pengawasan yang
lebih Komprehensif
d. Pemutakhiran Data
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
e. Penyelenggaraan
SPIP di Kota Blitar
f. Pengendalian PNS
Meningkatkan kualitas
pelaksanaan
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
kepala daerah
Terwujudnya
peningkatan kualitas
hasil pengawasan yang
dapat mengurangi
tindakan korupsi,
kolusi, dan nepotisme
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan Kepala
Daerah
MATRIK RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KOTA BLITAR 2011-2015
(Reviu 2015)
NO TUJUAN SASARANINDIKATOR KINERJA
UTAMA
FORMULA
PERHITUNGAN
TARGET TAHUNANPROGRAM KEGIATAN
SKPD : INSPEKTORAT KOTA BLITAR
Tahun Anggaran : 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil
pengawasan yang dapat mengurangi
tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai
minimal Baik/B10%
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang
terselesaikan100%
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang
selesai ditindaklanjuti90%
Blitar, 9 April 2015
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19570123 198503 2 002
RENCANA KINERJA TAHUNAN
SKPD : INSPEKTORAT KOTA BLITAR
Tahun Anggaran : 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil
pengawasan yang dapat mengurangi tindakan
korupsi, kolusi, dan nepotisme
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan
nilai minimal Baik/B10% 30% 300%
Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti100% 100% 100%
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang
selesai ditindaklanjuti90% 89,90% 99,89%
Anggaran Realisasi Persentase
(8) (9) (10)
478.871.100,00 438.813.636,00 91,64%
501.277.850,00 490.645.280,00 97,88%
41.395.350,00 41.393.350,00 100,00%
49.333.000,00 40.993.500,00 83,10%
849.942.650,00 807.984.473,00 95,06%
430.065.000,00 395.381.322,00 91,94%
188.665.300,00 137.276.380,00 72,76%
2.539.550.250,00 2.352.487.941,00 92,63%
Jumlah Anggaran : 2.539.550.250,00Rp
Jumlah Realisasi : 2.352.487.941,00Rp Blitar, Februari 2016
Persentase Serapan : 92,63%
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19570123 198503 2 002
PENGUKURAN KINERJA
Program
(7)
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Peningkataan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Target Realisasi Capaian Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja
Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil pengawasan
yang dapat mengurangi
tindakan korupsi, kolusi, dan
Persentase hasil Evaluasi
SAKIP SKPD dengan nilai
minimal Baik/B
7% 0% 0% 10% 30% 300%
Persentase kasus/pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase rekomendasi hasil
audit BPK RI yang selesai
ditindaklanjuti
90% 90,57% 100,63% 90% 89,90% 99,89%
CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITARTAHUN 2014 - 2015
Tahun 2014 Tahun 2015Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target RealisasiCapaian
KinerjaTarget Realisasi
Capaian
KinerjaTarget Realisasi
Capaian
KinerjaTarget Realisasi
Capaian
KinerjaTarget Realisasi
Capaian
KinerjaPersentase hasil Evaluasi SAKIP
SKPD dengan nilai minimal Baik/B0% 0% 0% 2% 0% 0% 5% 0% 0% 7% 0% 0% 10% 30% 300%
Persentase kasus / pengaduan
masyarakat yang terselesaikan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase rekomendasi hasil
audit BPK RI yang selesai
ditindaklanjuti
90% 93,16% 103,51% 90% 98,28% 109% 90% 88,22% 98,02% 90% 90,57% 100,63% 90% 89,90% 99,89%
Terwujudnya peningkatan
kualitas hasil pengawasan yang
dapat mengurangi tindakan
korupsi, kolusi, dan nepotisme
CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITARTAHUN 2011 - 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
top related