Lampiran 1. TARGET PEMBANGUNAN DAN …sakip.pertanian.go.id/admin/file/RENSTRA SETDIT 2010-2014.pdf · Penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, ... layanan, dan efisiensi
Post on 08-Feb-2018
219 Views
Preview:
Transcript
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 65
Lampiran 1.
TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERTANIAN
NO PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS SASARAN INDIKATOR OUT PUT/SUB OUT PUT
4.6 Dukungan manajemen dan teknis
lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura
Meningkatnya kapasitas
manajemen administrasi, sumberdaya manusia, sarana
dan prasarana anggaran serta
piranti lunak organisasi pengembangan produksi
hortikultura
1 Pelayanan Manajemen Layanan Perkantoran
2 Pengelolaan Laporan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
3 Pengelolaan Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan
4 Pemberdayaan LM3 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura
Kepada LM3
5 Pemberdayaan Konsorsium
Hortikultura
Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura
Kepada PMD
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 66
Lampiran 1.
SATUAN TARGET
ALOKASI ANGGARAN BASELINE
KEGIATAN PRIORITAS TOTAL
(Milyar Rp)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Bulan 12 12 12 12 12
Laporan 176 209 7 176 176
Dokumen 7 7 22 7 7
Lembaga 400 200 110 200 200
Lembaga 60 20 280 20 20
94,39 134,59 119,40 143,28 179,10 670,77
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 1
BAB I.
PENDAHULUAN
Pembangunan hortikultura telah memberikan sumbangan yang cukup
berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional, yang dilihat
dari pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah rumah tangga
yang mengandalkan sumber pendapatan dari sub sektor hortikultura,
peningkatan pendapatan masyarakat, perdagangan internasional, sumber
pangan masyarakat. Namun demikian kinerja pembangunan hortikultura
masih dibawah potensinya.
Pembangunan hortikultura yang modern, tangguh dan efisien hanya bisa
diwujudkan apabila didukung oleh sistem administrasi dan manajemen
pembangunan yang efektif dan efisien, dan SDM aparatur pertanian yang
profesional. Pembangunan pertanian yang berorientasi pada penerapan
sistem dan usaha agribisnis menuntut dukungan manajemen yang mampu
mewujudkan sistem administrasi pembangunan yang makin andal,
profesional serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan
lingkungan strategis. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan
penataan organisasi, penyempurnaan ketatalaksanaan dan peningkatan
kualitas manajemen.
Perkembangan lingkungan global yang bercirikan keterbukaan, kecepatan
dan ketepatan, berdampak pada tumbuhnya suasana kompetitif. Dalam
rangka mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan penerapan manajemen
modern. Manajemen modern memiliki ciri perencanaan yang matang,
pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat. Salah satu syarat yang
harus dipenuhi dalam penerapan manajemen modern adalah adanya
dukungan Sistem Informasi Manajemen yang handal dan sistem jaringan
informasi pertanian, sehingga nantinya diharapkan dapat menjamin kualitas
pengambilan keputusan/kebijakan dan pelayanan kepada stakeholders.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 2
Penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, membawa
konsekuensi akan pentingnya pengaturan sistem dan mekanisme
perencanaan pembangunan yang mengakomodasi semangat reformasi yang
lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan.
Sistem penganggaran yang lebih responsif diperlukan guna memenuhi
tuntutan peningkatan kinerja dalam bentuk hasil pembangunan, kualitas
layanan, dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya serta mempermudah
pencapaian sasaran program pembangunan pertanian, khususnya subsektor
hortikultura secara efektif, efisien, akuntabel dan terukur.
Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan
anggaran kinerja subsektor hortikultura, menselaraskan antara rancangan
program dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan serta untuk mengurangi
terjadinya perubahan rancangan kegiatan yang semula sudah tersusun,
diperlukan suatu acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura.
1.1 Kondisi Umum Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2005-2009
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan guna
memperbaiki taraf kehidupan masyarakat melalui peningkatan peran serta,
efisiensi dan produktivitas rakyat dalam rangka meningkatkan kesadaran
dan kesejahteraan rakyat. Upaya untuk mencapai tujuan dimaksud
seringkali mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena tidak diindahkan
dan diterapkannya nilai-nilai dan prinsip – prinsip Good Governance dalam
sistem kelembagaan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah
yang pada akhirnya menimbulkan krisis multidimensi.
Implikasi dari otonomi daerah tersebut adalah adanya pergeseran
mekanisme perencanaan pembangunan agribisnis hortikultura dari semula
yang dominan top-down menjadi bottom-up yang diselaraskan dengan
kepentingan nasional, sebagai kesatuan yang sinergis. Orientasi
pengembangan hortikultura juga mengalami pergeseran dari orientasi
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 3
produksi menjadi orientasi pasar, sehingga mampu meningkatkan
pendapatan petani. Dengan adanya pergeseran tersebut, maka
pengembangan manajemen pembangunan hortikultura perlu penyesuaian.
Reorientasi pembangunan pertanian dari pendekatan produksi
kependekatan sistem dan usaha agribisnis, menuntut pula reorientasi
pembinaan dan pengembangan kebijakan pertanian.
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai institusi yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan teknis dan administratif
pembangunan hortikultura dituntut untuk berperan mampu memfasilitasi
Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai leading subsektor yang mampu
mengkoordinasikan dan mensinergiskan berbagai program pengembangan
hortikultura baik tingkat pusat maupun dengan tingkat daerah.
Kegiatan pembangunan hortikultura pada era reformasi pembangunan di
segala bidang juga mengalami perubahan sejalan terjadinya perubahan
paradigma manajemen pembangunan yang disebabkan hal – hal sebagai
berikut:
1) Pelaksanaan pembangunan nasional termasuk pembangunan
hortikultura dituntut lebih demokratis, transparan dan desentralisasi
dalam rangka mewujudkan good governance
2) Pelaksanaan pembangunan diarahkan kepada peningkatan peran
serta masyarakat sebesar- besarnya, pemerintah hanya berperan
sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator.
3) Penyelenggara negara dituntut akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan
terbitnya Inpres Nomor 7 tahun 1999, sebagai tindak lanjut Ketetapan
MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999.
Untuk mewujudkan kepemerintahan yang memiliki akuntabilitas dan
pelayanan prima maka diperlukan dukungan manajemen yang kuat yang
didukung dengan rencana yang mampu mengantisipasi terhadap
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 4
perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal yang
semakin kompleks.
1.1.1. Perkembangan Pegawai
Berdasarkan data kepegawaian per tanggal 1 September 2011 jumlah
pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura berjumlah 134
orang PNS, dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan dan
kepangkatan yang terlihat dalam Tabel 1 dan 2 berikut :
Tabel 1. Komposisi Pendidikan PNS pada Sekretariat Direktorat
Jenderal Hortikultura sampai dengan 1 September 2011
No TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
(ORANG) Persentase %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S3
S2
S1
Sarjana Muda
D3
D2
SLTA
SLTP
SD
2
18
62
3
3
-
38
4
4
1,49
13,43
46,27
2,24
2,24
-
28,36
2,99
2,99
Jumlah 134 100
Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 5
Tabel 2. Komposisi Kepangkatan PNS pada Sekretariat Direktorat
Jenderal Hortikultura sampai dengan 1 September 2011
Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Berdasarkan tabel di atas jika dilihat dari jumlahnya cukup memadai, namun
kualitas perlu mendapat perhatian termasuk kompetensi serta tingkat
produktivitas untuk dapat menciptakan kinerja yang optimal.
Pengembangan sub sektor hortikultura kedepan harus didukung petugas
yang mempunyai kompetensi tinggi di bidangnya masing-masing. Petugas
sebagai fasilitator dan dinamisator harus mempunyai integritas moral yang
tinggi, kemampuan intelektual, ketajaman analisis dan naluri bisnis yang
baik, yang akan mendukung tugas-tugasnya. Kemampuan petugas tersebut
diharapkan dapat menciptakan petani sebagai pelaku terpenting pada sub
sistem on-farm yang mempunyai kompetensi tinggi di bidang budidaya
sehingga produk hortikultura yang akan dihasilkannya bermutu tinggi,
sesuai dengan preferensi konsumen yang dinamis.
No Gol A
(orang)
B
(orang)
C
(orang)
D
(orang)
E
(orang) Jumlah
1
2
3
4
IV
III
II
I
3
44
4
-
3
28
7
-
2
13
9
2
-
10
5
3
1
-
-
-
9
95
25
5
Jumlah 135
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 6
1.1.2. Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Direktorat
Jenderal Hortikultura
Berdasarkan Permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang
organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian; Sekretariat Direktorat
Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Hortikultura.
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal
menyelenggarakan fungsi :
a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja
sama di bidang hortikultura;
b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan
urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi
publik;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Hortikultura.
Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas
:
a. Bagian Perencanaan
b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
c. Bagian Umum
d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang hortikultura. Dalam
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 7
melaksanakan tugas, bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi : a)
penyiapan penyusunan rencana dan program, b) penyiapan penyusunan
anggaran, c) penyiapan penyusunan kerja sama.
Bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan
urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian
Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : a) pelaksanaan
urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan
penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM), b)
pelaksanaan urusan akuntasi dan verifikasi anggaran dan c) pelaksanaan
urusan perlengkapan.
Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan
penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan, urusan kepegawaian, dan hubungan
masyarakat, serta tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi : a) penyiapan evaluasi dan penyempurnaan
organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, b)
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan c)
pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelaksanaan urusan tata usaha dan
rumah tangga.
Bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura. Dalam
melaksanakan tugas, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan
fungsi : a) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, b)
penyiapan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan c)
penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjuti hasil
pengawasan di bidang hortikultura.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional
terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 8
kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal.
1.1.3. Perkembangan Program, Kegiatan dan Anggaran
Pembangunan Hortikultura
Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan
sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang mengalami perubahan setiap
tahunnya. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan dari Kementerian Pertanian
setiap tahunnya.
Sesuai pedoman dalam Reformasi Perencanaan dan Penganggaran periode
2010-2014, Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai satu program yaitu
“Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura Berkelanjutan yang diturunkan kegiatan yang mencerminkan
Tupoksi dari masing-masing Eselon II. Tabel 3. menggambarkan
perkembangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat
Jenderal Hortikultura dalam 6 tahun terakhir :
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 9
Tabel 3. Perkembangan Program dan Kegiatan Utama periode 2005 – 2010
SASARAN
TAHUN
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Program 2 Program:
1. Pengembangan Agribisnis (PA)
2. Ketahanan Pangan (KP)
2 Program:
1.Pengembangan
Agribisnis (PA)
2. Ketahanan
Pangan (KP)
2 Program :
1. Pengembangan
Agribisnis (PA)
2. Penyelenggara-
an Pimpinan
Kenegaraan
dan Kepe-
merintahan
(P2K2).
4 Program :
1. Pengembangan
Agribisnis (PA)
2. Ketahanan
Pangan (KP),
3. Kesejahteraan
Petani (KP)
4. Penerapan
Kepemerintahan
yang Baik (KB)
4 Program :
1. Ketahanan
Pangan (KP)
2. Pengembangan
Agribisnis (PA)
3. Peningkatan
Kesejahteraan
Petani (KP)
4. Kepemerintahan
Yang Baik (KB)
1 Program :
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas,
dan Mutu
Produk
Tanaman
Hortikultura
Berkelanjutan
Kegiatan
Utama
11 Kegiatan
Utama:
Program PA:
1. Penyediaan benih hortikultura bermutu varietas unggul,
2. Pengembangan sentra produksi komoditas hortikultura
11 kegiatan
Utama:
Program PA:
1. Penyediaan benih hortikultura bermutu varietas unggul,
2.Pengembang-an sentra
11 Kegiatan
Utama:
Program PA :
1.Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura
2.Penguatan kelembagaan perbenihan
3.Mekanisasi (sarana)
17 Kegiatan
Utama :
Program PA :
1. Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura
2. Penguatan Kelembagaan perbenihan
3. Mekanisasi (sarana) kegiatan
9 Kegiatan
Utama :
Program PA :
1. Pengembang-an pertanian organik dan lingkungan hidup
2. Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan dan
6 Kegiatan
Utama :
1. Peningkatan
Produksi,
Produktivitas,
Mutu Produk
Tanaman buah
Berkelanjutan
2. Peningkatan
Produksi,
Produktivitas,
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 10
SASARAN
TAHUN
2005 2006 2007 2008 2009 2010
unggulan,
3. Bimbingan teknis sistem produksi hortikultura sesuai standar SPO dan GAP,
4. Penyusunan peta wilayah komoditas,
5. Pembinaan pengembangan komoditas komersial,
6. Pembinaan pola kemitraan usaha di bidang hortikultura,
7. Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu,
8. Pembinaan perlindungan hortikultura,
9. Penyediaan kebijakan dan peraturan yang melindungi usaha
produksi komoditas hortikultura unggulan,
3. Bimbingan teknis sistem produksi hortikultura sesuai standar SPO dan GAP,
4. Penyusunan peta wilayah komoditas,
5.Pembinaan pengembangan komoditas komersial,
6. Pembinaan pola kemitraan usaha di bidang hortikultura,
7. Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu,
8. Pembinaan perlindungan hortikultura,
kegiatan produksi komoditas pertanian primer
4.Pengendalian OPT hortikultura
5.Penguatan kelembagaan ekonomi petani mendukung Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan Lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)
6.Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan dan penghargaan pertanian
7.Pengembangan fasilitas pelayanan terpadu agribisnis
8.Pengembangan
produksi komoditas pertanian primer
4.Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan dan penghargaan petani
5. Pengembangan fasilitas pelayanan terpadu agribisnis
6. Pengembangan pertanian organik dan lingkungan hidup
7.Kegiatan lain di luar kegiatan utama, namun ada di dalam RKP tahun 2008
Program KP
yaitu:
8. Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura
9. Penguatan
penghargaan pertanian
3. Pengembang-an fasilitas pelayanan terpadu agribisnis
Program KP:
4. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian, serta pengembangan kawasan
5. Pengendalian OPT, penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan
6. Bantuan benih/bibit kepada petani
7. Mekanisasi dan sarana pertanian
Program
Kesejahteraan
Mutu Produk
Tanaman
Sayuran dan
tanaman Obat
Berkelanjutan
3. Peningkatan
Produksi,
Produktivitas,
Mutu Produk
Tanaman
Florikultura
Berkelanjutan
4. Pengembang-
an Sistem
Perbenihan
Hortikultura
5.Pengembang-
an Sistem
Perlindungan
Tanaman
hortikultura
6. Dukungan
Manajemen dan
teknis Lainnya
Pada Direktorat
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 11
SASARAN
TAHUN
2005 2006 2007 2008 2009 2010
petani,
10.Pengembangan manajemen pengembangan hortikultura.
Program KP :
11.Pengembangan sarana prasarana hortikultura
9. Penyediaan kebijakan dan peraturan yang melindungi usaha petani,
10.Pengemba-ngan Manajem-en pengemba-ngan Hortikul-tura.
Program KP :
1. Pengemba-ngan sarana prasarana hortikultura
pertanian terpadu
9.Pengembangan pertanian organik dan lingkungan hidup
10. Kegiatan lain di luar kegiatan utama, namun ada di dalam RKP 2007.
Program KP :
11.Kegiatan lain di luar kegiatan utama, namun ada di dalam RKP 2007
kelembagaan perbenihan
10. Mekanisasi (sarana) kegiatan produksi komoditas pertanian primer
11. Pengendalian OPT hortikultura
12. Penguatan kelembagaan ekonomi petani mendukung Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)
13. Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan dan penghargaan pertanian
14.Pengembangan fasilitas pelayanan terpadu agribisnis
15. Kegiatan lain di
Petani:
8. Penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan melalui Lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3).
Program
Kepemerintahan
yang Baik) hanya
1 (satu) kegiatan
yaitu:
9. Penyelengara-
an Kepemerintah-
an.
Jenderal
Hortikultura
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 12
SASARAN
TAHUN
2005 2006 2007 2008 2009 2010
luar kegiatan utama, namun ada di dalam RKP 2008
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani :
16. Penguatan
kelembagaan
ekonomi petani
mendukung
Penguatan Modal
usaha Kelompok
(PMUK) dan
Lembaga yang
Mandiri dan
Mengakar di
Masyarakat.
Program
Kepemerintahan
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 13
SASARAN
TAHUN
2005 2006 2007 2008 2009 2010
yang Baik hanya 1
(satu) kegiatan
yaitu:
17. Kegiatan lain di luar kegiatan utama, namun ada di dalam RKP 2008.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 14
Adapun program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
turut mengalami beberapa perubahan yakni dari Program Kepemerintahan
yang baik dari tahun 2009 menjadi Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
dengan Kegiatan “Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada
Direktorat Jenderal Hortikultura”pada tahun 2010.
1.1.4. Laporan Realisasi Keuangan
Sekretariat Direktorat Jenderal dalam menyelenggarakan fungsi evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura dengan
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan
realisasi keuangan di bidang hortikultura. Pelaporan realisasi keuangan
merupakan merupakan tolok ukur kinerja dan akuntabilitas setiap instansi
pemerintah.
Perkembangan realisasi keuangan Satker Direktorat Jenderal Hortikultura
setiap tahunnya mengalami perubahan yang signifikan, hal ini dikarenakan
pengaruh reformasi penganggaran berbasis kinerja. Adapun anggaran dan
realisasi keuangan Satker Direktorat Jenderal Hortikultura periode 5 tahun
terakhir terlihat pada Tabel 5.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 15
Tabel 5. Realisasi Anggaran Ditjen Hortikultura Periode 2005 - 2009.
Tahun Anggaran (Rp.
000)
Realisasi (Rp. 000) Persentase
(%)
2005 83.844.191 44.119.945 52,62
2006 52.430.405 50.280.162 95,90
2007 94.687.260 78.512.131 82,92
2008 96.497.678 91.276.559 94,61
2009 153.183.047 144.464.347 94,31
Sedangkan realisasi keuangan tahun 2010 per kegiatan sampai dengan 31
Desember 2010 ditampilkan pada Tabel 6 di bawah ini.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 16
Tabel 6. Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran sampai dengan
31 Desember 2010.
KODE
FUNGSI/
SUB
FUNGSI/
PROGRAM/
KEGIATAN
PROGRAM/URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
(%)
625875 DIREKTORAT JENDERAL
HORTIKULTURA
263.586.850.000 243.614.588.749 92,42
625875 DIREKTORAT JENDERAL
HORTIKULTURA (APBN MURNI)
260.894.300.000 243.234.030.469 93,23
01.01.09 PENERAPAN KEPEMERIN-
TAHAN YANG BAIK
25.188.585.000
23.952.777.612 95,09
0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan
Tunjangan
18.440.731.000 17.695.964.159 95,96
0002 Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
6.387.362 5.957.763.853 93,27
0003 Pelayanan Publik atau Birokrasi 360.492.000 299.049.600 82,96
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 17
KODE
FUNGSI/
SUB
FUNGSI/
PROGRAM/
KEGIATAN
PROGRAM/URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
(%)
04.03.03 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 9.446.401.000 9.007.087.593 95,35
0089 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung
411.800.000 383.414.570 93,11
0100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renova
si Gedung/Laboratorium/
Perpustakaan
1.886.436.000 1.820.358.000 96,50
1558 Pengembangan Pertanian, Organik
dan Pertanian Berkelanjutan
946.082.000 926.368.680 97,92
1562 Peningkatan Kegiatan Eksibisi,
Perlombaan, dan Penghargaan
Kepada Petani/Pelaku Agribisnis
4.714.942.000 4.483.843.510 95,1
1583 Pengembangan Agro Industri
Terpadu (TP)
1.487.141.000 1.393.102.833 93,97
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 18
KODE
FUNGSI/
SUB
FUNGSI/
PROGRAM/
KEGIATAN
PROGRAM/URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
(%)
04.03.04 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN
139.589.064.000 125.757.174.890 90,09
0089 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung
712.700.000 423.880.000 59,48
1520 Bantuan Benih/Bibit, Sarana
Produksi Pertanian dan Penguatan
Kelembagaan Perbenihan
71.998.858.000 63.022.446.060 86,7
1564 Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT) ,
Penyakit Hewan, Karantina dan
Peningkatan Keamanan Pangan
24.230.000.000 23.105.802.302 95,36
1569 Mekanisasi Pertanian Pra dan
Pasca Panen
610.850.000 598.226.818 97,93
1589 Peningkatan Produksi, 42.036.656.000 38.606.819.710 93,38
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 19
KODE
FUNGSI/
SUB
FUNGSI/
PROGRAM/
KEGIATAN
PROGRAM/URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
(%)
Produktivitas dan Mutu Produk
Pertanian, Serta Pengembangan
Kawasan (TP)
04.03.08 PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
86.670.250.000 84.516.990.374 97,52
1574 Penguatan Kelembagaan Ekonomi
Petani Melalui PMUK dan LM3
86.670.250.000 84.516.990.374 97,52
625875 DIREKTORAT JENDERAL
HORTIKULTURA (HIBAH)
2.692.550.000 380.558.280 14,13
04.03.04 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN
2.692.550.000 380.558.280 14,13
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 20
KODE
FUNGSI/
SUB
FUNGSI/
PROGRAM/
KEGIATAN
PROGRAM/URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
(%)
1520 Bantuan Benih/ Bibit, Sarana
Produksi Pertanian dan Penguatan
Kelembagaan Perbenihan
692.550.000 386.112.736 55,75
1589 Peningkatan Produksi,
Produktivitas, dan Mutu Produk
Pertanian, serta Pengembangan
Kawasan (TP)
2.000.000.000 380.558.280 19,03
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 21
Realisasi keuangan (SPM) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura
Tahun 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.
243.614.588.749,- (92,42%) dari anggaran sebesar Rp. 263.586.850.000,-
(100%) dengan pengembalian belanja sebesar Rp. 239.433.246,- dari dana
rupiah murni dan Rp. 151.052.970,- dari dana hibah Luar Negeri. Total
pengembalian negara bukan hibah (PNBP) TA. 2010 sebesar Rp
484.328.035,-.
Realisasi keuangan satker Direktorat Jenderal Hortikultura sejak tahun
2006 hingga tahun 2010 cenderung mengalami peningkatan rata-rata di
atas 80 % sebagai dampak dari semakin pahamnya para petugas pengelola
satker dalam penggunaan alokasi dana APBN sub sektor hortikultura.
1.1.5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dalam upaya peningkatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Hortikultura dan mewujudkan good governance, semua
unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura harus membuat
perencanaan dan capaian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP
Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan tugas dan kewajiban bersama
seluruh jajaran Direktorat Jenderal hortikultura sebagai pelaksana kegiatan
dan pengelola anggaran negara. Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai
penanggungjawab dalam penyusunan LAKIP dengan melakukan koordinasi
dengan unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Satker
daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi dana
APBN subsektor horikultura.
Hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
ditetapkan dalam penilaian indikator evaluasi terhadap penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi evaluasi
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 22
atas Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Akuntabilitas Pengukuran
Kinerja, Informasi atas LAKIP, dan indikator evaluasi akuntabilitas kinerja.
1.2 Potensi dan Permasalahan
Beberapa potensi dan masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan sangat mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Jawaban untuk
mengatasi berbagai kendala dan masalah itu terletak pada kebijakan dan
peraturan perundangan yang kondusif serta kualitas manajemen terpadu
dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Direktorat Jenderal
Hortikultura, dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
merupakan leading dalam pelaksanaan manajemen terpadu.
1.2.2. Potensi
Beberapa potensi utama Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura yang
masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan dalam rangka meningkatkan
kinerja organisasi meliputi (1) Landasan hukum, (2) Sumberdaya Manusia,
(3) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) Pedoman Umum/ Teknis, dan
(5) Kelembagaan (PMD dan LM3).
1.2.1.1. Landasan Hukum
Landasan hukum merupakan salah satu potensi yang dapat
dioptimalisasikan dalam kebijakan pengembangan hortikultura secara
menyeluruh dan terpadu. Adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap
pengembangan hortikultura dengan diterbitkannya Undang-undang
Budidaya Pertanian No. 12 Tahun 1992, yang didukung dengan Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 23
organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri
Pertanian No. 12/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Kelengkapan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Undang-undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.
1.2.1.2. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan potensi yang berkewajiban dalam
mewujudkan peningkatan kinerja dan kualitas manajemen terpadu dalam
memberikan pelayanan prima mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Hortikultura. Kualitas pelaksanaan tugas pokok sangat
ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh SDM, baik yang telah diwujudkan
dalam prestasi kerja maupun yang masih bersifat potensial yang dapat
dikembangkan. Jumlah pegawai di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura dengan berbagai tingkatan pendidikan dari SD sampai jenjang
S3 dan golongan I sampai golongan III merupakan potensi besar dalam
upaya membangun manajemen terpadu. Disamping pendidikan formal,
sebagian besar pegawai telah mengikuti diklat penjenjangan/diklat PIM,
pelatihan teknis, dan non teknis, serta beberapa pegawai sedang mengikuti
tugas belajar baik dalam maupun luar negeri, yang diharapkan akan
mendukung peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura.
Adanya tenaga fungsional di lingkup Setditjen Hortikultura merupakan
potensi besar dalam meningkatkan pelaksanaan kinerja tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Peningkatan kualitas,
moral dan etos kerja pegawai, lingkungan kerja yang kondusif, penerapan
sistem karir yang terprogram dan transparan dalam rangka mewujudkan
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 24
petugas yang profesional, pengembangan kemampuan dan sikap yang
proaktif dalam mewujudkan pelayanan prima merupakan arah organisasi
yang hendak dicapai.
1.2.1.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor penting pendukung
dalam terwujudnya sistem manajemen terpadu. Untuk itu, Sekretariat
Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai leading dalam mengembangkan
sistem informasi dan komunikasi bidang hortikultura baik berupa media
massa maupun elektronik seperti website dan e-mail sehingga dapat
dimanfaatkan oleh institusi dan stakeholder terkait di bidang hortikultura.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi subsektor hortikultura
akan berdampak pada pertukaran informasi yang lebih cepat dan lebih
efisien, lebih luas sebaran informasinya dan lebih aman dan lama waktu
penyimpanan data dan informasi terkait hortikultura dan
perkembangannya. Perangkat teknologi informatika yang telah tersedia saat
ini di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura diantaranya
adalah website Direktorat Jenderal Hortikultura, Sistem Informasi
Manajemen Pegawai (SIMPEG), Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan Sistem
Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV). Selain itu informasi disajikan dalam
bentuk fisik seperti buku statistik, majalah hortikultura, Renstra Direktorat
Jenderal Hortikultura, dan pusat informasi hortikultura sebagai sumber
informasi dan komunikasi sub sektor hortikultura antar stakeholder terkait.
1.2.1.4. Pedoman Umum/Teknis
Agar pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
tidak bertentangan dan sesuai dengan peraturan perundangan terkait tugas
pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, untuk itu
perlu disusun Pedoman Umum dan Teknis pelaksanaan kegiatan yang
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 25
berisikan penjelasan terkait pelaksanaan pelayanan manajemen,
pengelolaan laporan, pengelolaan dokumen, pemberdayaan LM3,
pemberdayaan konsorsium dan peningkatan mutu pembinaan untuk
kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal
Hortikultura.
1.2.1.5. Kelembagaan (PMD dan LM3)
Dalam rangka pencapaian program manajemen terpadu dilakukan melalui
optimalisasi potensi yang ada di masyarakat terutama pemberdayaan
kelembagaan. Beberapa kelembagaan di bidang hortikultura telah tumbuh
mengakar dan berkembang secara mandiri di masyarakat seperti LM3 dan
PMD. Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat diharapkan bisa
menjadi penggerak roda pengembangan agribisnis di sentra pengembangan
hortikultura dan sekaligus bertindak sebagai motivator pelaksanaan
pengembangan hortikultura. Penggerak Membangun Desa (PMD)
diharapkan bisa menjadi champion dan sekaligus sebagai pendamping
kelompok binaan di sentra pengembangan hortikultura. Kelembagaan ini
dapat dimanfaatkan dan dijadikan penggerak dan penghela pembangunan
pertanian khususnya hortikultura bagi masyarakat di sekitarnya sehingga
dapat berdampak pada peningkatan kinerja Direktorat Jenderal
Hortikultura.
1.2.2. Permasalahan
Meskipun memiliki potensi yang besar dan masih dapat digali untuk
mendukung terwujudnya manajemen terpadu subsektor hortikultura, masih
terdapat kelemahan dan permasalahan yang meliputi :
1. Pelayanan
2. Koordinasi
3. Alokasi Anggaran
4. Monitoring dan Pelaporan
5. Sarana dan Prasarana,
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 26
6. Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia
1.2.2.1. Pelayanan
Pelayanan yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura pada umumnya belum memenuhi standar pelayanan
prima secara optimal sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.81 Tahun 1993 dan
Inpres No. 1 Tahun 1995. Kelemahan pelayanan tersebut tercermin
dari belum diterapkannya standar operasional prosedur (SOP) secara
penuh, law enforcement yang masih lemah, kualitas, moral dan etos
kerja yang belum optimal.
1.2.2.2. Koordinasi
Koordinasi merupakan proses pengintegrasian antara tujuan dan
kegiatan dalam kesatuan yang terpisah untuk mencapai tujuan
organisasi secara efisien. Belum optimalnya koordinasi di lingkup
Sekretariat Direktorat Jenderal, baik internal, institusi terkait maupun
dengan daerah merupakan kelemahan yang harus mendapat
perhatian serius.
1.2.2.3. Alokasi Anggaran
Manajemen terpadu yang efektif dan efisien diperlukan fasilitasi
sarana dan prasarana pendukung agar pelaksanaan kegiatan
manajemen dapat berjalan secara optimal. Untuk itu diperlukan
sejumlah anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan di lingkup
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Namun masih
terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen
masih merupakan kendala dalam pelaksanaannya.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 27
1.2.2.4. Monitoring dan Pelaporan
Adanya peraturan terkait dengan monitoring dan pelaporan seperti
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri
Pertanian No. 431/Kpts/RC.210/ 7/2004 tentang Sistem Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Program/ Kegiatan lingkup Kementerian
Pertanian dan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, namun dalam
penanganan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan baik
pusat maupun daerah belum termonitor dengan baik dan
pelaporannya masih sering terlambat.
1.2.2.5. Sarana dan Prasarana
Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kelemahan lainnya dalam
mendukung kinerja pegawai. Pada umumnya sarana dan prasarana
yang tersedia untuk setiap pegawai belum memenuhi standar yang
ada. Selain itu, pemeliharaan alat-alat yang ada masih kurang optimal.
1.2.2.6. Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya
Manusia
Meskipun sistem informasi manajemen telah dibangun namun
operasionalnya dirasakan kurang optimal. Disamping itu jumlah
tenaga teknis lingkup Setditjen Hortikultura yang kompeten masih
kurang, sistem manajemen belum memperoleh prioritas utama.
1.3 Peluang dan Tantangan
1.3.1. Peluang
Faktor yang membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas
manajemen administrasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana
anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi
hortikultura lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 28
diantaranya potensi pelaku usaha, koordinasi dengan seluruh
pemangku kepentingan, pengembangan sistem informasi, proses
mengarah ke pelayanan prima, ketersediaan asset di Pusat dan
ketersediaan pendanaan.
1.3.1.1. Pelaku Usaha
Masih banyaknya pelaku usaha di bidang hortikultura yang masih
belum tersentuh dan terkoordinir oleh Direktorat Jenderal
Hortikultura meliputi perusahaan besar, koperasi, asosiasi petani,
asosiasi eksportir merupakan peluang besar dalam pengembangan
hortikultura. Suasana investasi dapat dibangun secara lebih kondusif
dan dapat dipertahankan, maka peran masing-masing pelaku usaha
dapat diingatkan dalam rangka mendukung pengembangan
hortikultura.
1.3.1.2. Koordinasi
Koordinasi yang didefinisikan sebagai suatu yang sinkron dan teratur
untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan
pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan
harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi dengan
seluruh pemangku kepentingan dalam segala aspek yang terkait baik
managerial maupun teknis merupakan peluang lain yang bisa
dikembangkan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi.
1.3.1.3. Teknologi Informasi
Agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memperlancar
aksesibilitas terhadap informasi, maka sistem informasi manajemen
yang mencakup kemampuan menyusun, memperoleh dan
menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai SDM, teknologi,
peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha hortikultura dalam
mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan
masyarakat, perlu terus dimutakhirkan dan dikembangan secara terus
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 29
menerus sehingga dapat meningkatkan jejaring kerja dengan institusi
terkait.
1.3.1.4. Pelayanan
Peningkatan pelayanan organisasi yang berkualitas sampai dengan
memenuhi kriteria layanan prima adalah peluang utama dalam upaya
peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.
Pelayanan prima meliputi (1) kesederhanaan dalam artian mudah,
lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan; (2) kejelasan dan kepastian mengenai prosedur,
persyaratan, unit kerja yang berwenang, rincian biaya, jadual waktu
penyelesaian dan hak serta kewajiban pemberi dan penerima
pelayanan; (3) keamanan dalam arti memberikan keamanan dan
kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum; (4)
keterbukaan, dalam arti diinformasikan secara terbuka agar mudah
diketahui dan dipahami; (5) efisien dalam arti persyaratan pelayanan
hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung pencapaian
sasaran pelayanan; (6) ekonomis dalam arti biaya ditetapkan secara
wajar; (7) keadilan yang merata dalam arti diusahakan secara luas,
adil dan merata; dan (8) ketepatan waktu dalam arti diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
1.3.1.5. Ketersediaan Aset Pusat
Ketersediaan asset pusat merupakan modal dan sarana utama yang
digunakan untuk mendukung pelayanan prima organisasi terutama
dalam memberikan dukungan manajemen dan teknis lingkup
Direktorat Jenderal Hortikultura.
1.3.1.6. Anggaran
Ketersediaan anggaran merupakan faktor utama dalam mendukung
peningkatan kinerja suatu organisasi. Perencanaan penganggaran
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 30
yang baik dan penggunaan yang efektif dan efisien dapat
meningkatkan kinerja suatu organisasi.
1.3.2. Tantangan
Adapun tantangan yang dihadapi Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura adalah lambatnya penyelesaian status asset dan
penanganan kerugian negara yang ada di beberapa daerah,
optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan sasaran,
pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan akurat,
belum lengkapnya peraturan perundangan-undangan pelaksanaan UU
No. 18/2004, ketidaksesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah
serta koordinasi lintas sektoral dan daerah yang belum optimal.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 31
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS
2.1 Visi Pembangunan Hortikultura
Pembangunan hortikultura sebagai bagian dari pembangunan
pertanian harus menjabarkan secara operasional komitmen tersebut
yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani
serta memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi nacional.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura yang diselaraskan dengan upaya untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang
bersih (clean government) maka norma-norma pokok dalam
kepemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih mendasari
spirit Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melakukan
pembinaan dan memberikan pelayanan teknis serta administratif
kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Kepedulian
kepada masyarakat petani sebagai pelaku pembangunan hortikultura
harus merupakan prioritas utama dalam melakukan pembangunan
pertanian khususnya hortikultura. Di samping itu, aparatur pembina
selaku fasilitator, regulator dan dinamisator pembangunan dalam
melaksanakan tugasnya harus dilandasi dengan ketulusan hati dan
semangat pengabdian yang tinggi. Oleh karena itu aparatur pembina
hortikultura dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh ruh
atau nilai, berupa jiwa yang Bersih, pikiran yang peduli dan hati yang
tulus.
Bersih berarti bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),
amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 32
perhatian, fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan,
pemberdayaan dan keberpihakan terhadap kepentingan
masyarakat/petani hortikultura di atas kepentingan pribadi dan
golongan (demokratis) dan aspiratif. Tulus berarti ikhlas, penuh
pengabdian, jujur dan memiliki integritas.
Dengan memperhatikan prioritas pembangunan hortikultura dan
dinamika lingkungan strategis maka visi Sekretariat Direktorat
Jenderal Hortikultura adalah : “Menjadi fasilitator yang handal
menunjang pengembangan usaha produksi hortikultura yang berdaya
saing, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat pertanian”.
2.2 Misi Pembangunan Hortikultura Untuk mencapai visi pembangunan hortikultura, Direktorat Jenderal
Hortikultura mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu :
1. Mewujudkan pengembangan kawasan hortikultura yang
berkelanjutan, efisien, berbasis IPTEK dan sumber daya lokal serta
berwawasan lingkungan melalui pendekatan agribisnis.
2. Mewujudkan ketersediaan sarana produksi secara tepat
3. Meningkatkan penerapan teknik budidaya dan pascapanen yang
baik dan ramah lingkungan
4. Menjadikan sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan yang
professional
5. Mewujudkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan
pangan segar asal hortikultura
6. Mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi untuk
pengembangan agribisnis hortikultura serta meningkatnya
investasi hortikultura
7. Mendorong tersedianya infrastruktur kawasan dan sistem
distribusi hortikultura
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 33
8. Mendorong terbinanya sistem penyuluhan, sistem informasi
teknologi, pembiayaan dan pelayanan lainnya
9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan
komoditas hortikultura yang transparan, jujur dan berkeadilan.
Sedangkan dalam rangka mencapai visi, Sekretariat Direktorat
Jenderal Hortikultura mengemban misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Direktorat Jenderal
Hortkultura.
2. Merumuskan kebijakan dan perencanaan program pengembangan
hortikultura yang operasional dan efisien.
3. Meningkatkan dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi
program pengembangan hortikultura yang obyektif dan akuntabel.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana Direktorat Jenderal
Hortikultura mendukung pengembangan hortikultura.
5. Mengembangkan data dan informasi hortikultura.
6. Meningkatkan sistem dan penyebaran informasi pembangunan
hortikultura
7. Merumuskan peraturan perundang-undangan bidang
pengembangan hortikultura dan pengembangan kelembagaan.
2.3 Tujuan Pembangunan Hortikultura Tujuan Pengembangan Hortikultura tahun 2010-2014 adalah :
1. Meningkatkan sistem produksi hortikultura yang ramah
lingkungan
2. Meningkatkan ketersediaan produk hortikultura bermutu dan
aman konsumsi
3. Meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar domestik
maupun internasional
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 34
Sesuai dengan visi dan misi, Sekretariat Ditjen Hortikultura
mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM aparatur.
2. Meningkatnya perencanaan pengembangan hortikultura.
3. Meningkatnya evaluasi dan pelaporan pengembangan
hortikultura.
4. Meningkatnya penyediaan dan kualitas data serta informasi
hortikultura.
5. Meningkatnya ketersediaan fasilitas/sarana mendukung
pengembangan agribisnis hortikultura .
6. Meningkatnya pemasyarakatan informasi hasil pembangunan
agribisnis hortikultura.
7. Meningkatnya peraturan perundang-undangan di bidang
hortikultura dan kelembagaan.
2.4 Sasaran Pembangunan Hortikultura Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan hortikultura maka
sasaran strategis tahun 2010-2014 adalah meningkatnya produksi,
produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura yang aman
konsumsi, berdaya saing dan berkelanjutan.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura adalah sebagai berikut :
1. Terdidik dan terlatihnya SDM aparatur Ditjen Hortikultura
2. Tersedianya rumusan kebijakan dan program pengembangan
agribisnis hortikultura yang operasional dan efisien
3. Tersedianya laporan dan evaluasi program pengembangan
agribisnis hortikultura yang meningkat kualitasnya (obyektif dan
akuntabel)
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 35
4. Tersedianya data dan informasi hortikultura yang meningkat
kualitasnya (lengkap, akurat dan up to date)
5. Tercukupinya fasilitas dan sarana pendukung pengembangan
agribisnis hortikultura
6. Tersosialisasinya hasil-hasil pembangunan agribisnis hortikultura
7. Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan di bidang
hortikultura
2.5 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian
Negara; Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
di bidang hortikultura. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya,
perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya,
perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan,
budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura
2.6 Nilai-Nilai
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura yang diselaraskan dengan upaya untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 36
bersih (clean government) maka norma-norma pokok dalam
kepemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih mendasari
spirit Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melakukan
pembinaan dan memberikan pelayanan teknis serta administratif
kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Kepedulian
kepada masyarakat petani sebagai pelaku pembangunan hortikultura
harus merupakan prioritas utama dalam melakukan pembangunan
pertanian khususnya hortikultura. Di samping itu, aparatur pembina
selaku fasilitator, regulator dan dinamisator pembangunan dalam
melaksanakan tugasnya harus dilandasi dengan ketulusan hati dan
semangat pengabdian yang tinggi. Oleh karena itu aparatur pembina
hortikultura dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh ruh
atau nilai, berupa jiwa yang Bersih, pikiran yang Peduli dan hati yang
Tulus.
Bersih berarti bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),
amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan
perhatian, fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan,
pemberdayaan dan keberpihakan terhadap kepentingan
masyarakat/petani hortikultura di atas kepentingan pribadi dan
golongan (demokratis) dan aspiratif. Tulus berarti ikhlas, penuh
pengabdian, jujur dan memliki integritas.
Dengan memperhatikan prioritas pembangunan hortikultura dan
dinamika lingkungan strategis maka visi Sekretariat Direktorat
Jenderal Hortikultura adalah : “Menjadi fasilitator yang handal
menunjang pengembangan usaha produksi hortikultura yang berdaya
saing, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat pertanian”.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 37
2.7 Struktur Organisasi
Adapun struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura tergambar pada bagan di bawah ini :
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 38
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
HORTIKULTURA 2010-2014
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Hortikultura
Arah kebijakan pengembangan hortikultura mengacu pada arah
kebijakan pengembangan pertanian yang diselaraskan dengan tugas
pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura. Adapun arah
kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, industri dan substitusi impor) dan meningkatkan ekspor melalui penerapan GAP/SOP, penerapan PHT, GHP, perbaikan kebun, penerapan teknologi maju, penggunaan benih bermutu varietas unggul.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hortikultura melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta sarana budidaya dan pasca panen hortikultura.
3. Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, penguatan kelembagaan penangkar, penataan BF dan BPMT, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura
4. Peningkatan peran swasta dalam membangun industri perbenihan
5. Pemberdayaan petani/pelaku usaha hortikultura melalui bantuan sarana, sekolah lapang, magang, studi banding dan pendampingan.
6. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik,
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 39
somatik embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pasca panen serta pengolahan hasil;
7. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap pasar modern, pasar ekspor melalui pembenahan manajemen rantai pasokan, pembenahan rantai pendingin, kemitraan usaha.
8. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap permodalan bunga rendah seperti PKBL/CSR, Skim kredit bersubsidi (KKPE), skim kredit penjaminan (KUR) serta bantuan sosial seperti PUAP, LM3, PMD.
9. Mendorong investasi hortikultura melalui fasilitasi investasi terpadu, promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan dukungan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan dan penyempurnaan regulasi.
10. Pembangunan dan pengutuhan kawasan hortikultura yang direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan instansi terkait.
11. Promosi dan kampanye meningkatkan konsumsi buah dan sayur dalam rangka mendukung diversifikasi pangan serta mendorong upaya pencapaian standar konsumsi perkapita yang ditetapkan oleh FAO.
12. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan secara terpadu melalui pengembangan SLPHT, pengembangan agens hayati, mitigasi dampak iklim.
13. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional melalui konservasi, domestikasi dan komersialisasi. Penanganan pasca panen yang berbasis kelompok tani, pelaku usaha dan industri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
14. Berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar internasional melalui pemenuhan persyaratan perdagangan dan peningkatan mutu produk dan mendorong perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 40
15. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis hortikultura.
16. Pengembangan kelembagaan yang dapat membantu petani/pelaku usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan agribisnis hortikultura.
17. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel, tranparansi, disiplin anggaran, efisien dan efektif, pencapaian indikator kinerja secara optimal.
3.2. Strategi Pembangunan Sekretariat Direktorat
Jenderal Hortikultura
Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dipengaruhi
oleh faktor kunci keberhasilan, yaitu peningkatan kualitas SDM
aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), peningkatan
pelayanan/fasilitasi pengembangan hortikultura, peningkatan
monitoring dan evaluasi, peningkatan produk hukum di bidang
hortikultura, peningkatan sosialisasi hasil pembangunan hortikultura,
peningkatan Sistem Informasi Manajemen dan data hortikultura, dan
peningkatan sistem pengarsipan dan administrasi.
3.2.1. Strategi Umum
Strategi yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Setditjen Hortikultura adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas SDM dan Optimalisasi Sarana Kerja
Untuk dapat membina, sumberdaya manusia petani pelaku
usaha, pembina di Dinas Pertanian dalam memanfaatkan
ketersediaan teknologi, maka SDM Ditjen Hortikultura harus
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 41
ditingkatkan kompetensinya, dibarengi pembinaan mental dan
moral agar memiliki kejujuran, kepedulian dan ketulusan hati,
integritas yang tinggi, untuk dapat menjadi pembina dan pelaku
usaha hortikultura yang berhasil.
Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM petugas di bidang
hortikultura menjadi hal yang sangat penting untuk ditangani.
Melalui kegiatan magang, pelatihan, kursus, studi banding dan lain-
lain yang dilakukan di dalam dan di luar negeri diharapkan mampu
meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang
diharapkan sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
Kualitas SDM yang baik harus didukung dengan ketersediaan
sarana kerja yang memadai. Oleh karena itu, fasilitasi sarana kerja
dalam menunjang pengembangan hortikultura akan mendapat
perhatian serius sejalan dengan pemanfaatan sumberdaya manusia
yang tersedia.
2. Pemasyarakatan Hasil Pembangunan Hortikultura
Pemasyarakatan hasil pembangunan hortikultura dilakukan
melalui peningkatan frekuensi promosi, kampanye, sosialisasi atau
pemasyarakatan baik di dalam maupun di luar negeri, melalui media
cetak maupun elektronik untuk menginformasikan dan
menanamkan rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap produk
hortikultura nasional.
3. Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan
Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan merupakan wadah yang
tepat untuk menyatukan aspirasi daerah yang beragam sejalan
dengan program pembangunan nasional. Upaya sinkronisasi dan
koordinasi perencanaan dilakukan melalui penyusunan rencana
kerja, pertemuan nasional, pertemuan regional yang bersifat internal
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 42
dan lintas sub sektor-sektor, konsultasi, dan advokasi perencana
program.
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura
Pengelolaan sumberdaya yang bijaksana, efektif dan efisien
dilakukan melalui pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan
program, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan yang
mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas.
5. Pengembangan Data Statistik Hortikultura
Pengembangan data dan informasi dilakukan melalui
penyempurnaan metode pengumpulan data dan informasi
hortikultura, pengembangan sistem informasi manajemen, pelatihan
petugas, sinkronisasi data statistik hortikultura serta penyediaan
sarana prasarana yang memadai bagi pengumpulan, pengolahan dan
pengujian data.
6. Pemantapan Peraturan Perundangan
Peraturan perundangan dimaksudkan untuk mendukung
pengembangan agribisnis hortikultura dengan melakukan
perlindungan terhadap petani produsen, pengusaha dan eksportir
dalam menciptakan / menghasilkan produk hortikultura yang
berdaya saing.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 43
3.3. Pencermatan Lingkungan Strategis
Tabel 7. Faktor-faktor Strategi Internal pada Ditjen Hortikultura
No Faktor-faktor Strategi Internal Bobot Rating Bobot x Nilai
KEKUATAN
1 Sumber Daya Manusia 0.10 3 0.30
2 Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan 0.05 2 0.10
3 Sistem Informasi Manajemen 0.05 2 0.10
4 Ketersediaan Aset 0.05 2 0.10
5 Pelayanan 0.10 2 0.20
6 Pusat Informasi Agribisnis Hortikultura 0.05 3 0.15
7 Landasan Hukum/regulasi dan kebijakan 0.15 4 0.60
8 Kelembagaan (LM3 dan PMD) 0.10 3 0.30
KELEMAHAN
1 Penataan aset belum optimal 0.05 3 0.15
2 Pelayanan belum optimal 0.05 3 0.15
3 Belum memadai sarana prasarana 0.05 2 0.10
4 Belum optimalnya tenaga teknis 0.05 3 0.15
5 Belum optimalnya sistem informasi manajemen 0.10 3 0.30
6 Belum optimalnya monitorng dan pelaporan 0.05 2 0.10
1.000 2.80
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 44
Tabel 7. Faktor-faktor Strategi Ekternal pada Ditjen Hortikultura
No Faktor-faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Bobot x Nilai
TANTANGAN
1 Pendanaan masih bisa
dioptimalkan 0.15 4 0.60
2
Koordinasi dengan pemangku kepentingan lain dapat ditingkatkan 0.05 2 0.10
3 Pengembangan Informasi dan
Teknologi 0.10 3 0.30
4 Ketersediaan aset di Daerah 0.10 3 0.30
5 Optimalisasi Potensi daerah 0.15 3 0.45
ANCAMAN
1 Intervensi pengembangan
kebijakan 0.05 3 0.15
2 lambatnya penyelesaian status aset
daerah 0.05 2 0.10
3 Ketidaksesuain perencanaan kegiatan pusat dan daerah 0.15 3 0.45
4 Koordinasi dengan daerah masih
lemah 0.10 2 0.20
5
Kemitraan dengan pelaku usaha domestik dan luar negeri masih rendah 0.10 2 0.20
1 2.85
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 45
Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor internal dan eksternal maka
dapat ditarik kesimpulan yang mempengaruhi kinerja Sekretariat
Direktorat jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut:
1. Landasan Hukum/Regulasi dan kebijakan telah tersedia
2. Sumber Daya Manusia memadai
3. Kelembagaan (LM3 dan PMD) memadai
4. Belum optimalnya system informasi manajemen
5. Pelayanan yang memadai
6. Tersedianya pusat informasi agribisnis hortikultura
7. Pengoptimalan pendanaan
8. Optimalisasi potensi daerah
9. Ketidaksesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah
10. Pengembangan informasi dan teknologi
11. Ketersediaan asset di daerah
12. Koordinasi dengan daerah masih lemah
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 46
Analisis SWOT Ditjen Hortikultura
INTERNAL/
EKSTERNAL
KEKUATAN:
- Landasan
Hukum/Regulasi dan
Kebijakan telah tersedia
- Sumber Daya Manusia
memadai
- Kelembagaan (LM3 dan
PMD) memadai
- Pelayanan yang
memadai
- Tersedianya pusat
informasi agribisnis
hortikultura
KELEMAHAN:
- Belum optimalnya sistem
informasi manajemen
PELUANG:
- Pengoptimalan
pendanaan
- Optimalisasi
potensi daerah
- Pengembangan
informasi dan
teknologi
- Ketersediaan asset
STRATEGI (SO):
- Mengoptimalkan dan
mengimplementasikan
peraturan perundang-
undangan terkait
hortikultura untuk
meningkatkan peran
serta daerah dalam
mendukung
pengembangan
hortikultura
STRATEGI (WO):
- Mewujudkan sistem
informasi yang prima
melalui optimalisasi
pendanaan dan potensi
daerah
- Mengkoordinasikan
sistem informasi melalui
optimalisasi ketersediaan
aset
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 47
di daerah - Pengembangan SDM
dalam rangka
mengoptimalkan
pengembangan
informasi dan teknologi
- Mengoptimalkan
kelembagaan
hortikultura di daerah
untuk optimlasasi
potensi daerah
TANTANGAN:
- Ketidaksesuaian
perencanaan
kegiatan pusat dan
daerah
- Koordinasi dengan
daerah masih
lemah
STRATEGI (ST):
- Meningkatkan kualitas
SDM untuk menata
perencanaan kegiatan
pusat dan daerah sesuai
dengan ketentuan
kebijakan
- Meningkatkan pelayanan
dan informasi untuk
mengoptimalkan
koordinasi dengan
daerah
STRATEGI (WT):
- Menyediakan sistem
informasi yang prima dan
actual untuk penyelaras
kebijakan pusat dan
daerah
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 48
BAB V
PROGRAM, KEGIATAN DAN KELUARAN
5.1. Program Pembangunan Hortikultura
Sesuai pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai satu program yaitu:
“Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan”
5.2. Kegiatan Pembangunan Hortikultura
Adapun kegiatan dari program Direktorat Jenderal Hortikultura diantaranya :
a. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan;
b. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan;
c. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan;
d. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura;
e. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura;
f. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 49
5.3. Kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
Dengan adanya reformasi perencanaan dimana setiap Eselon I hanya
mempunyai satu program yang kemudian dijabarkan dalam beberapa
kegiatan sesuai dengan Eselon II yang tercakup di dalamnya, maka
kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah
“Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal
Hortikultura “
5.4. Keluaran (Output) dan Sub Output
5.4.1. Pelayanan Manajemen
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
299/KPT.140/7/2005 jo Nomor :
11/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Pertanian menyatakan bahwa Sekretariat
Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian
mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan dukungan
manajemen dan dukungan teknis lainnya bagi Ditjen Hortikultura
dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pelayanan teknis di
bidang hortikultura. Untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal
Hortikultura dalam melaksanakan kegiatan diperlukan sarana dan
prasarana yang baik dan memadai maka diperlukan
perawatan/perbaikan terhadap sarana dan prasarana berupa
peralatan (meja, kursi), hal tersebut sesuai dengan PP Nomor : 6
tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN.
Dalam rangka menunjang kegiatan administrasi dan operasional
perkantoran yang ada pada Direktorat Jenderal Hortikultura dan
Satker di daerah, maka dibutuhkan kelengkapan pendukung dan
fasilitas yang memadai dengan kondisi layak agar penyelenggaraan
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 50
kegiatan berjalan dengan baik. Selain itu perlunya pemberian
imbalan berupa gaji/penghasilan sesuai jabatan, pangkat/golongan
terhadap dukungan petugas/pegawai yang merencanakan,
melaksanakan, mengawasi/ memonitor, mengevaluasi jalannya
kegiatan di bidang kerjanya masing-masing.
5.4.2. Pengelolaan Laporan
Berdasarkan 1) Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, 2)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah, 3) Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1
Kementerian Negara Republik Indonesia, 4) Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan 5) Permentan No.31 Tahun 2011 tentang Pedoman
Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Pertanian maka masing-masing institusi pemerintah selaku
pelaksana dan pengelola anggaran negara wajib menyusun dan
melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan
penggunaan anggaran secara berjenjang. Disamping itu sejalan
dengan reformasi perencanaan dan penganggaran yang dimulai
tahun 2011 setiap Kementerian/Lembaga harus merestrukturisasi
program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan performance
based budgeting sehingga setiap unit kerja harus memiliki indikator
kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan dan
mengevaluasi capaian kinerjanya sendiri yang kemudian
dituangkan dan disusun dalam suatu laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 51
Dalam rangka penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan pelaporan pembangunan hortikultura yang akurat dan
informatif tentunya diperlukan data/informasi yang memadai dan
disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah
berakhir, kegiatan yang sedang berjalan, dan tentunya proyeksi
kegiatan yang akan datang, oleh karenanya diperlukan berbagai
komponen penyusun laporan yang komprehensif.
5.4.3. Pengelolaan Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Hortikultura terdiri dari 3 komponen utama yaitu : 1) penyusunan
dokumen perencanaan dan pelaksanaan, 2) penyusunan dokumen
kerjasama dan 3) Penyusunan Pengelolaan Kepegawaian.
Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaksanaannya
dimaksudkan untuk menyiapkan beberapa dokumen yang
diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pengembangan hortikultura. Adapun dokumen yang akan
dipersiapkan meliputi : Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana
Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga
(Renja-KL), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) serta penyusunan
Penetapan Indikator Kinerja.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan
tahunan yang memuat tentang program dan outcome, kegiatan dan
output yang merupakan tahapan awal perencanaan tahunanan yang
selanjutnya dijadikan sebagai salah acuan untuk penyusunan RKP
dan Renja-KL.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 52
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang memuat kerangka makro dan program-
program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja
Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu
dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN).
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan
dokumen perencanaan yang merupakan pedoman tugas bagi
pelaksanaan tugas kementerian dan merupakan penjabaran dari
RKP dan rencana strategis (Renstra) kementerian yang
bersangkutan dalam satu tahun anggaran.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan
anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan lembaga atau satuan
kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri
Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan.
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah dokumen yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari DIPA dan RKA-KL
yang memuat kegiatan secara rinci dan dijadikan acuan dalam
pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.
Dalam rangka menjabarkan dan mensinergikan beberapa usulan
kegiatan dari daerah (propinsi dan kabupaten/kota) maka
penelaahan proposal pengembangan hortikultura tahun 2011 perlu
dan mutlak untuk dilaksanakan.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 53
Penyusunan dokumen kerjasama dimaksudkan untuk memfasilitasi
berbagai bentuk kerjasama khususnya dengan negara lain yang
harus dituangkan dalam bentuk dokumen yang meliputi
pengembangan kerjasama bilateral, pengembangan kerjasama
multilateral, serta sosialisasi indikasi geografis produk
hortikultura. Penyusunan dokumen ini sangat penting dalam rangka
mengaktualisasikan berbagai bentuk kerjasama yang ada pada
lingkup Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal
Hortikultura.
Penyusunan dokumen pengelolaan kepegawaian meliputi dokumen
analisis sumber daya manusia hortikultura dan dokumen
pengembangan kepegawaian. Dokumen ini sangat diperlukan
mengingat data dan potensi kepegawaian yang dimiliki Ditjen
Hortikultura akan sangat terkait dengan program pengembangan
hortikultura. Selain itu dokumen kepegawaian Ditjen Hortikultura
juga akan akan menjadi salah satu acuan dalam rangka peningkatan
kompetensi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
dalam pengembangan hortikultura selanjutnya.
5.4.4. Pemberdayaan LM3
Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah
lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat dan telah berperan
dalam pembinaan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
Lembaga keagamaan tersebut sebagian besar berada di daerah
pedesaan yang mempunyai basis utama perekonomian dalam
bidang usaha pertanian. Dengan demikian lembaga tersebut dinilai
strategis dapat berperan dalam pembangunan pertanian.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 54
Program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3
bertujuan untuk memberdayakan kelembagaan keagamaan seperti
Pondok Pesantren, Paroki, Seminari, Vihara, Pasraman, Subak,
dalam pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. Program ini
diharapkan dapat meningkatkan aktivitas agribisnis perdesaan
sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran
masyarakat di perdesaan.
Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3, adalah
upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pengelola
usaha agribisnis LM3, opimalisasi potensi agribisnis yang tersedia
di LM3, penguatan kapasitas kelembagaan LM3, dan penguatan
modal usaha agribisnis LM3. Dengan pemberdayaan tersebut
diharapkan LM3 dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya
secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara
optimal sebagai agen pembangunan bagi masyarakat di sekitarnya.
Kegiatan pemberdayaan LM3 sub sektor hortikultura mencakup
berbagai aspek mulai dari produksi hingga ke pemasaran sesuai
prinsip agribisnis. Melalui kegiatan tersebut, LM3 dapat menjadi
lembaga yang lebih berkembang dan mandiri sehingga mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan
anggaran LM3 pada khususnya.
5.4.5. Pemberdayaan Konsorsium
Pengembangan hortikultura difokuskan pada pengembangan
kawasan untuk mensinergikan berbagai komponen pengembangan
kawasan diantaranya kegiatan penggerak pembangunan
hortikultura. Komponen di dalam kawasan hortikultura seperti
petani, kelompok tani, gapoktan, asosiasi termasuk para pelaku
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 55
usaha seperti pemasok, eksportir, pemodal (bandar), pengepul dan
lain-lain, baik yang sudah tergabung dalam kesatuan rantai pasok
ataupun yang belum tergabung perlu dilibatkan dalam
pengembangan hortikultura. Demikian pula keterlibatan para
peneliti dan akademisi yang kompeten di bidang komoditas untuk
mengembangkan kawasan sebagai bagian dari pengabdian
masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang berbasis
jejaring kerja (networking) yang kuat dalam sebuah wadah yang
dinamakan “Konsorsium Hortikultura”. Komponen dalam
konsorsium yang terdiri dari Masyarakat, Pengusaha, Pakar dan
Pemerintah/Pelayan Publik yang bersinergi secara nyata mencapai
tujuan bersama untuk pengembangan hortikultura di kawasan
hortikultura. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan
konsolidasi kelompok tani atau kelompok-kelompok yang sudah
berkembang di masyarakat yang bergerak dalam usaha tani
komoditas hortikultura tertentu di bawah koordinasi penggerak
(champion) khususnya dalam rangka menggerakkan dan
mengembangkan roda agribisnis. Dengan demikian peran
penggerak menjadi strategis karena bertugas menjaga
keberlangsungan komitmen bisnis antara petani dan pengusaha
melalui koordinasi kelompok-kelompok tersebut. Pada prinsipnya
konsolidasi kelompok di dalam kawasan adalah mendorong
partisipasi para pemangku kepentingan seperti pemerintah,
peneliti, akademisi dan pelaku usaha.
Peningkatan daya saing produk hortikultura tidak terlepas dari
peningkatan kemampuan petani sebagai pelaku bisnis di tingkat
desa dengan meningkatkan nilai tambah. Untuk mencapai kondisi
tersebut, petani berhadapan dengan berbagai permasalahan, antara
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 56
lain kemiskinan materiil, kurangnya informasi terhadap akses
sumber permodalan, lemahnya kelembagaan petani dan
keterbatasan pendidikan dan kemampuan manajerial.
Atas dasar kondisi tersebut dan dalam rangka pemberdayaan
kelembagaan petani hortikultura, pada tahun 2011 Direktorat
Jenderal Hortikultura mengalokasikan dana untuk mendukung
Kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) yang diharapkan
dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi petani hortikultura.
Kegiatan tersebut melibatkan pelaku usaha sebagai manajer
(champion) dan kelompok binaan (kelompok/kelompok
tani/Gapoktan/Asosiasi/BUMP) yang perlu terus didorong, dibina
dan ditumbuhkembangkan. Fasilitasi dana APBN berfungsi sebagai
stimulan yang disalurkan dalam bentuk dana bantuan sosial
(Bansos).
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 57
BAB VI
MANAJEMEN PERENCANAAN STRATEGIS
6.1. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Tugas pemerintah pusat adalah menfasilitasi, menyusun pedoman,
standar, kriteria dan prosedur penyelenggaraan pembangunan
hortikultura secara nasional serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program pemerintah. Sedangkan tugas provinsi adalah melakukan
pembinaan, pengawasan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan
(Juklak) serta mengkordinasikan pembangunan hortikultura antar
kabupaten/kota di wilayahnya. Selanjutnya kabupaten/kota tugasnya
adalah menyusun petunjuk teknis (Juknis) dan menyelenggarakan
pembangunan hortikultura di wilayahnya. Pokok-pokok kegiatan
penyelenggaraan pembangunan hortikultura sesuai dengan
kewenangan tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai
berikut :
1) Pemerintah Pusat : menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan
nasional, penyediaan data informasi, norma, kriteria, strategi,
pedoman, standar teknis, kajian serta pengembangan model,
introduksi dan demonstrasi pembangunan hortikultura, melakukan
koordinasi lintas sektor dan lintas sub sektor di tingkat pusat dan
koordinasi lintas wilayah provinsi serta melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program.
2) Pemerintah Propinsi : menetapkan kebijakan pembangunan
hortikultura, menyusun perencanaan dan petunjuk pelaksanaan
serta melakukan koordinasi lintas sektor, lintas sub sektor dan
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 58
lintas wilayah tingkat propinsi serta monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program.
3) Pemerintah Kabupaten/Kota : menyusun perencanaan, petunjuk
teknis pelaksanaan, dan penyediaan fasilitas penunjang serta
melakukan koordinasi dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota
serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
6.2. Peran Serta Masyarakat
Pembangunan hortikultura pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat
dan dunia usaha, sedangkan fungsi pemerintah lebih bersifat fasilitasi
dan pembinaan. Terwujudnya peran serta masyarakat, pekebun dan
dunia usaha pada pembangunan hortikultura yang sinergi di semua
tingkatan perlu di dorong secara maksimal. Untuk itu ditempuh upaya
yang terencana melalui konsultasi, koordinasi dan pengembangan
jejaring kerja yang baik.
6.3. Dukungan Instansi Terkait
Dukungan yang diharapkan dari institusi terkait lainnya dalam
pembangunan hortikultura secara garis besar adalah dalam hal
dukungan sarana dan prasarana serta regulasi baik dari institusi di
lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian,
sebagai berikut :
1) Dukungan Sarana dan Prasarana
2) Kebutuhan Regulasi
- Adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi
pelaku usaha sesuai karakteristik agribisnis hortikultura.
- Dukungan dan fasilitasi pendanaan dari pemerintah dengan
skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik agribisnis
hortikultura.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 59
3) Data Statistik
- Data statistik hortikultura
6.4. Mekanisme Perencanaan
Mekanisme perencanaan pembangunan hortikultura dibangun dengan
mengacu pada arah dan kebijakan nasional serta mensinergikan dengan
perencanaan dari daerah. Rujukan yang digunakan adalah Undang-
Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025), Undang-Undang No. 4
Tahun 2010 tentang Hortikultura, Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun
2006 tentang tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
dan Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2006 tentang tatacara
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional II 2005-2009 yang dikeluarkan Bappenas, dan
Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014 dan
Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014.
Pemerintah Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Bappeda melakukan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian termasuk
hortikultura sebagai bahan yang akan diusulkan ke tingkat propinsi.
Musyawarah perencanaan pembangunan pertanian juga dilakukan di
tingkat propinsi sebagai media koordinasi dan evaluasi atas usulan
pemerintah Kabupaten/Kota. Bappeda provinsi berperan
mengkoordinasikan pembangunan pertanian termasuk hortikultura
terutama dalam memadukan kegiatan, pengembangan wilayah dan
sumber pembiayaan pembangunan.
Pemerintah Pusat melakukan pertemuan regional sinkronisasi dan
perencanaan pembangunan hortikultura guna mensosialisasikan
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 60
kebijakan nasional dan membangun komitmen dengan pemerintah
daerah propinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah Pusat memfasilitasi
rencana pembangunan hortikultura daerah yang sejalan dengan
kebijakan nasional berdasarkan pertimbangan kesesuaian rencana
daerah dengan : (a) Rencana Pembangunan Nasional, (b) Rencana tata
ruang wilayah, (c) kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah
untuk usaha hortikultura, (d) Perkembangan Iptek , (e) Sosial budaya, (f)
lingkungan hidup, (g) kepentingan masyarakat, (h) pasar, (i) aspirasi
daerah dengan tetap menjunjung tinggi kebutuhan bangsa dan negara,
(j) Rencana Strategis Ditjen Hortikultura.
6.5. Monitoring, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian
6.5.1. Pengendalian dan Pengawasan
Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui
pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit
kerja. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui
pengendalian operasional dan finansial, manajemen resiko,
sistem informasi manajemen dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan.
Pengawasan internal dilaksanakan untuk mengarahkan unit
kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan rambu agar
unit kerja dalam mengimplementasikan Renstra mematuhi
undang-undang dan peraturan.
Melalui program dan kegiatan pengawasan yang efektif dan
efisien, baik dengan pemeriksaan maupun pembinaan teknis,
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 61
unit kerja pelaksana Renstra dapat menghasilkan laporan
penggunaan keuangan dengan WTP.
6.5.2. Pemantauan dan Evaluasi
Pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam menyusun
standar dan prosedur monitoring evaluasi, pengawasan, dan
pengendalian dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi fasilitasi
pembangunan. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan wajib
dilakukan oleh pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.
Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan
evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan
kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura 2010-2014 dengan
hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan
melalui kegiatan dan/atau program setiap tahunnya.
Monitoring ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan
kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan pembangunan.
Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya pengawasan, penilaian dan
perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai
dengan tujuan dan terselenggaranya secara efektif dan efisien.
Melalui pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal
yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan
(keberhasilan), ketidakberhasilan, hambatan, tantangan, dan
ancaman tertentu dalam mengelola dan menyelenggarakan
kegiatan dan/atau program.
Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang
sesuai dengan tahapan kegiatan, sehingga dilakukan pada saat
sebelum dimulai kegiatan (ex-ante), saat dilakukan kegiatan (on
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 62
going), dan setelah dilakukan kegiatan (ex-post). Ketaatan,
kelengkapan pelaporan akan dijadikan pertimbangan
pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya.
6.5.3. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
Dalam melaksanakan program pengembangan agribisnis
hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura secara berkala
harus menyampaikan laporan perkembangan, kinerja
keberhasilan, masalah dan hambatan ke Menteri Pertanian,
Presiden, DPR dan Publik. Oleh karena itu, penyiapan laporan
perkembangan kegiatan dan kinerja pelaksanaan program
pengembangan agribisnis hortikultura harus dilakukan secara
berkala dengan konsisten. Pelaporan hasil kegiatan program
dan anggaran kinerja ini, merupakan suatu bentuk penyampaian
informasi dari serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari
persiapan kegiatan sampai pada akhir pelaksanaan. Melalui
laporan itu juga akan dapat dilihat sejauhmana tingkat
keberhasilannya.
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu pada
Peraturan Menteri Pertania No: 31/2010 tentang Pedoman
Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Pertanian. Hal ini dirumuskan dengan mengacu kepada
Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2006 tentang Tatacara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Selanjutnya dalam pelimpahan pengelolaan anggaran dana
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan ke gubernur, bupati
dan walikota, masalah ini juga ditegaskan lagi.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 63
Dinas yang membidangi hortikultura tingkat
propinsi/kabupaten/kota secara berkala melakukan
pemantauan implementasi kebijakan teknis dan administrasi
bidang hortikultura, sehingga diketahui secara cepat dari
berbagai hal yang terjadi di wilayahnya. Dinas yang membidangi
hortikultura tingkat propinsi/kabupaten/kota juga berkewajiban
untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi dan
memberikan saran-saran untuk perbaikan yang dipandang perlu
kepada Gubernur/Bupati/Walikota, stakeholder terkait dan
pihak-pihak lain yang terkait. Pemantauan dan evaluasi tingkat
kabupaten dan kota harus mampu menyajikan data, informasi
dan peta secara aktual, lengkap, dan rinci di setiap kecamatan
maupun informasi dan data hortikultura secara keseluruhan di
propinsi.
Rencana Strategis Sekditjen Hortikultura 2010-2014 64
BAB VII
PENUTUP
Permasalahan dalam pembangunan hortikultura adalah bersifat kompleks
sehingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan
kebijakan. Hanya saja berbagai fungsi dan kebijakan. Hanya saja berbagai fungsi
dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah wewenang
Direktorat Jenderal Hortikultura dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang
membidangi hortikultura.
Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Hortikultura, Visi, Misi, Tujuan dan
sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura diarahkan untuk
mendukung tercapainya sasaran program peningkatan produksi, produktivitas
dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan.
Sasaran program berupa outcome akan menjadi pedoman bagi pemerintah,
pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan
sasaran pembangunan hortikultura di tingkat nasional dan regional yang
disesuaikan dengan potensi sumber daya serta karakteristik permasalahan yang
dihadapi di lapangan.
Disadari bahwa untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut tidaklah mudah,
namun berdasarkan keragaan dan kinerja pembangunan hortikultura periode
2005-2009 dan dengan tekad kerja keras, sasaran tersebut optimis dapat dicapai
apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama mengatasi berbagai
masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta
memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit
keberhasilan.
top related