Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Post on 29-Jul-2015
422 Views
Preview:
Transcript
PERPAJAKANDisusun oleh:
Kartika Aji Lukitasari (135020201111085)Shintia Clara Kurnia (135020201111088)
Rafli Afan Kurniawan (135020201111091)Pandita Hamzah (135020201111087)
Saifuddinillah (135020201111086)
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Sumber: http://sandijundira.blogspot.com/2014/06/makalah-ketentuan-umum-dan-tata-cara.html
Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” adalah UU No. 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994, dengan UU No. 16 tahun 2000, terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007. Undang-undang tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945. UU No. 28 tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan.
Dasar Hukum
adalah self assesment, yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak yang terutang, menyetornya, serta melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak tersebut.
Sistem Perpajakan yang dianut Indonesia
adalah melakukan pengawasan atas sistem self assesment tersebut agar Wajib Pajak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Penghitungan pajak yang terutang diatur dalam undang-undang material perpajakan sebagaimana tersebut dalam UU PPh dan UU PPN. Sementara itu pendaftaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta wewenang Direktorat Jenderal pajak diatur dalam undang-undang formal perpajakan sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), yang mengatur tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak serta wewenang Direktorat Jenderal Pajak, termasuk sanksi perpajakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
Fungsi Direktorat Jenderal Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
Sumber: http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2
penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
penghasilan berupa hadiah undian; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut:
Koperasi; Penyelenggara kegiatan; Otoritas bursa; dan Bendaharawan;
Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)
Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
Penerima hadiah undian; Penjual saham dan sekuritas lainnya; dan Pemilik properti berupa tanah dan/atau
bangunan;
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah bersifat final;
Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan;
Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final;
Lain-Lain
Diketahui: Penyewaan gedung Rp. 7.700.000 (termasuk PPN). PPh?
Jawab: Tarif PPN 10% Harga sebelum PPN (DPP) = Rp. 7.700.000 :
110% = Rp. 7.000.000 PPN = Rp. 700.000 PPh 10% PPh = Rp. 7.000.000 x 10% PPh = Rp. 700.000
Contoh Ilustrasi Soal
Pajak Penghasilan Pasal 21
Sumber: http://www.pajak.go.id/content/article/cara-penghitungan-pph-pasal-21-terbaru
Bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Tarif PTKP
pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk
apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
Yang berkewajiban melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 adalah:
PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap penerima pensiun berkala; PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau
tenaga kerja lepas; PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau
dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap,
penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih
berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.
Penghitungan PPh Pasal 21 dibedakan menjadi 6 macam, yaitu :
Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji.
Contoh Ilustrasi Soal
Gaji 3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 15.000,00
Premi Jaminan Kematian 9.000,00
Penghasilan bruto 3.024.000,00
Pengurangan
1. Biaya jabatan
5%x3.024.000,00 151.200,00
2. Iuran Pensiun 50.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua 60.000,00
261.200,00
Penghasilan neto sebulan 2.762.800,00
Jawab
Penghasilan neto setahun
12x2.762.800,00 33.153.600,00
PTKP
- untuk WP sendiri 24.300.000,00
- tambahan WP kawin 2.025.000,00
26.325.000,00Penghasilan Kena Pajak setahun 6.828.600,00
Pembulatan 6.828.000,00
PPh terutang
5%x6.828.000,00 341.400,00
PPh Pasal 21 bulan Juli
341.400,00 : 12 28.452,00
Pajak Penghasilan Pasal 22
Sumber: buku dosen pengampu
UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU no. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan
UU No.28 Tahun 2007 tentang oerubahan ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Peraturan menteri keuangan no. 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubunan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan uasaha di bidang lain.
Dasar Hukum
Pembayaran atas bbarang yang jumlahnya lebih dari Rp.2.000.000. kecuali:
1. Pembayaran untuk pembelian bbm, listrik, gas, air PDAM, dan benda-benda pos.
2. Pembayaran/pencairan dana JPS oleh KPPN.3. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau
beras oleh BULOG.4. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan
dengan dana BOS.5. Impor barang dan atau penyerahan barang yag
berdasarkan etentuan perundang-undangan yang tertuang pajak penghasilan.
Objek Pajak Penghasilan
6. impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN:
a. Barang kiriman hadiah untuk ibadah, umum, amal, sosial atau kebudayaan.
b. Barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
c. Barang keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya
d. Barang yang diimpor oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
e. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
f. Vaksin polio untuk program PINg. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-
buku pelajaran agama.h. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data
batas dan foto udara wilayah NKRI yang dilakukan oleh TNI.
Bila memiliki NPWP: 1,5% dari DPP Bila tidak memiliki NPWP: 3% dari DPP
Tarif PPh pasal 22
Pada saat hari pembayaran dari pemberi (bendaharawan) kepada rekanan atau penyedia barang atas penyerahan barang.
Saat Terutangnya Pajak
Memungut dari rekanan atau penyedia barang
Menyetor ke bank persepsi Memberikan bukti kepada wajib pajak Melaporkan SPT Masa ke KKP
Kewajiban Bendaharawan
Penyetoran PPh melalui bank persepsi atau kantor pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Bila penyetoran terlambat, dikenakan denda sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terhutang.
Penyampaian SPT Masa melalui KPP paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Bila melebihi, dikenakan denda Rp.100.000
Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan
Tanggal 25 Januari 2012, dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya Kabupaten Otonom membeli bahan material bangunan untuk perbaikan ruang komputer sebesar Rp.2.315.000 (belum termasuk PPN) pada UD Bangun Karsa. Penyedia memiliki NPWP. Berapa PPh pasal 22?
Contoh Ilustrasi Soal
Harga setelah PPN: Rp.2.315.000x110%=Rp.2.546.500
PPN: Rp.2.315.000x10%=Rp.231.500 DPP (harga sebelum PPN): Rp.2.315.000 Tarif: 3% PPh pasal 22: Rp.2.315.000x3%=Rp.69.450
Jadi, PPh yang harus dipungut oleh bendaharawan adalah Rp.69.450
Jawab:
Pajak Penghasilan Pasal 23
Sumber: buku dosen pengampu
UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU no. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan
UU No.28 Tahun 2007 tentang oerubahan ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Peraturan menteri keuangan nomer 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU no.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no.36 tahun 2008.
Peraturan dirjen pajak no.per-70/PJ/2007 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C UU no.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU no.17 tahun 2000.
Dasar Hukum
1. deviden, bunga royalti, dan hadian, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21.
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain yang telah dikenai PPh 4 ayat 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21.
3. Jenis jasa yang menjadi objek PPh 23 merupakan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan, sesuai peraturan menteri keuangan nomor 244/PMK.03/2008, seperti: jasa penilai, aktuaris, perancang, pengeboran, cleaning service, perbaikan mesin katering, dll.
Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai pasal 23 UU 36 tahun 2008 tentang PPh
Tarif 15% untuk objek pajak berupa deviden, bunga, royalti, dan sejenisnya (selain yang telah dipotong PPh 21).
Tarif 2% untuk objek pajak berupa sewa atas penggunaan harta (selain sewa tanah dan bangunan) serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21.
Bila tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 100% dari tarif normal.
Tarif PPh pasal 23, sesuai UU 36 tahun 2008 tentang PPh
Pada saat penghasilan tersebut dibayarkan bendaharawan kepada wajib pajak, besarnya pajak terutang langsung dipotong oleh bendaharawan.
Saat Terutangnya Pajak
Penyetoran melalui bank persepsi atau kantor pos, paling lambat 10 hari berikutnya. Bila terlambat denda 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
Penyampaian SPT Masa melalui KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, bila terlambat dikenakan denda Rp.100.000.
Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan
Tangal 5 Januari 2012, dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya Kabupaten Otonom mengadakan kegiatan seminar tentang semangat kepemudaan dalam dunia usaha. Untuk kegiatan tersebut, panitia kegiatan membeli konsumsi sebesar Rp.1.800.000 dari catering “Enak Bakery” (sudah berNPWP). Berapakah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh bendaharawan?
Contoh Ilustrasi Soal
Harga termasuk PPn: Rp.1.800.000x110%=Rp.1.980.000
PPn: Rp.180.000 DPP (harga sebelum PPN): Rp.1.800.000 Tarif: 2% PPh yang dipotong: Rp.1.800.000x2%=
Rp.36.000
Jadi, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh bendaharawan Rp.36.000
Jawab:
TERIMAKASIH
top related