8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan

Definisi (Psl 1)Definisi (Psl 1)

Pajak adalah kontribusi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat atau badan yang bersifat

memaksa berdarakan memaksa berdarakan undang-undang, dengan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-negara bagi sebesar-

beasrnya kemakmuran beasrnya kemakmuran rakyat rakyat

UU Perpajakan di Indonesia menganut system “self assessment”

yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan,

membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Konsekuensi dari sistem ini adalah laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak

dianggap benar selama tidak ada data yang sebaliknya,

Misalnya:Pengaduan masyarakat, info dari pihak ketiga, hasil konfirmasi data, dll.

Untuk meyakinkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan Wajib Pajak sudah sesuai

dengan ketentuan UU, maka dikembangkan suatu sistem pengawasan kewajiban

perpajakanMelalui:

PEMERIKSAAN PAJAK

MATERI KUP

NPWP Pengukuhan PKP

SPT

PEMERIKSAAN

PEMBUKUAN

PRODUK: STP skp: SKPN, SKPKB, SKPKBT,

SKPLB

KEBERATAN BANDING

PENAGIHAN

PENYIDIKANKETENTUAN

KHUSUS

Wajib PajakWajib Pajak(psl 1)(psl 1)

Wajib Pajak (WP) adalah orang Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.pajak atau pemotong pajak tertentu.

PKPPKP

PengusahaPengusaha Pengusaha adalah orang pribadi atau badan Pengusaha adalah orang pribadi atau badan

dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah

Pengusaha yang melakukan penyerahan Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

NPWPNPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.perpajakannya.

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI & MELAPORKAN USAHA

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI & MELAPORKAN USAHA

1. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP :

Orang Pribadi Usahawan/Pekerjaan Bebas Orang Pribadi Non Usahawan (Karyawan)

berpenghasilan diatas PTKP Semua badan WP OP Pengusaha Tertentu

Setiap WP hanya diberikan satu NPWP.

2. MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP :

- Pengusaha yang telah memenuhi syarat sbg PKP

- Pengusaha yg telah melampaui batasan pengusaha

Kecil pada suatu masa dalam suatu tahun buku.

- Pengusaha Kecil yang memilih menjadi PKP

3. SANKSI PERPAJAKAN

Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU KUP & Penjelasanjo. KEP- 161/PJ./2001

Pemberian, Pengukuhan, Penghapusan NPWP & Pengukuhan PKP

Pemberian, Pengukuhan, Penghapusan NPWP & Pengukuhan PKP

1. Kewajiban Perpajakan dimulai sejak memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif

2. “Wanita kawin yang tidak pisah harta” dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

Pasal 2 UU NO. 28/ 2007

Syarat Memperoleh Syarat Memperoleh NPWPNPWP

WP Orang Pribadi Non-Usahawan: WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.WP Orang Pribadi Usahawan:WP Orang Pribadi Usahawan: Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor;Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor; Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat

Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.berwenang.

WP Badan:WP Badan: Fotocopy akte pendirian;Fotocopy akte pendirian; Fotocopy KTP salah seorang pengurus;Fotocopy KTP salah seorang pengurus; Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat

Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.berwenang.

Bendaharawan Pemungut/Pemotong:Bendaharawan Pemungut/Pemotong: Fotocopy surat penunjukan sebagai Fotocopy surat penunjukan sebagai

bendaharawan;bendaharawan; Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu

Keluarga/SIM/Paspor.Keluarga/SIM/Paspor.

WP berstatus cabangWP berstatus cabang Fotocopy kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran Fotocopy kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran

WP Kantor Pusat WP Kantor Pusat

TEMPAT PENDAFTARANWAJIB PAJAK

TEMPAT PENDAFTARANWAJIB PAJAK

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU KUP

TEMPAT TINGGAL

TEMPAT KEDUDUKAN

ORANGPRIBADI BADAN

KANTOR PELAYANAN PAJAK

WAJIB PAJAK

PEMUNGUT/PEMOTONG

DAN TEMPAT

KEGIATAN USAHA

PENGUSAHATERTENTU

TEMPATPELAPORAN USAHA

TEMPATPELAPORAN USAHA

ORANGPRIBADI B A D A N

WP SEBAGAI PENGUSAHAYANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN

KANTOR PELAYANAN PAJAK

TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN

DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

Pasal 2 ayat (2) UU KUP

PendaftaranPendaftaranPengusaha TertentuPengusaha Tertentu

KPP PND untuk BUMD di wilayah DKI Jakarta KPP PND untuk BUMD di wilayah DKI Jakarta dan seluruh BUMN kecuali ditentukan lain.dan seluruh BUMN kecuali ditentukan lain.

KPP PMA Satu untuk wajib pajak PMA KPP PMA Satu untuk wajib pajak PMA sektor Industri Kimia dan barang galian non sektor Industri Kimia dan barang galian non logam kecuali ditentukan lain.logam kecuali ditentukan lain.

KPP PMA Dua untuk wajib pajak PMA Industri KPP PMA Dua untuk wajib pajak PMA Industri Logam dan Mesin, kecuali ditentukan lain.Logam dan Mesin, kecuali ditentukan lain.

KPP PMA Tiga untuk wajib pajak PMA sektor KPP PMA Tiga untuk wajib pajak PMA sektor pertambangan dan perdagangan, kecuali pertambangan dan perdagangan, kecuali ditentukan lain.ditentukan lain.

KPP PMA Empat untuk Wajib Pajak PMA KPP PMA Empat untuk Wajib Pajak PMA sektor industri tekstil, makanan, dan kayu, sektor industri tekstil, makanan, dan kayu, kecuali ditentukan lain.kecuali ditentukan lain.


KPP PND untuk BUMD di wilayah DKI Jakarta KPP PND untuk BUMD di wilayah DKI Jakarta dan seluruh BUMN kecuali ditentukan lain.dan seluruh BUMN kecuali ditentukan lain.

KPP PMA Satu untuk wajib pajak PMA KPP PMA Satu untuk wajib pajak PMA sektor Industri Kimia dan barang galian non sektor Industri Kimia dan barang galian non logam kecuali ditentukan lain.logam kecuali ditentukan lain.

KPP PMA Dua untuk wajib pajak PMA Industri KPP PMA Dua untuk wajib pajak PMA Industri Logam dan Mesin, kecuali ditentukan lain.Logam dan Mesin, kecuali ditentukan lain.

KPP PMA Tiga untuk wajib pajak PMA sektor KPP PMA Tiga untuk wajib pajak PMA sektor pertambangan dan perdagangan, kecuali pertambangan dan perdagangan, kecuali ditentukan lain.ditentukan lain.

KPP PMA Empat untuk Wajib Pajak PMA KPP PMA Empat untuk Wajib Pajak PMA sektor industri tekstil, makanan, dan kayu, sektor industri tekstil, makanan, dan kayu, kecuali ditentukan lain.kecuali ditentukan lain.


KPP PMA Lima untuk Wajib Pajak KPP PMA Lima untuk Wajib Pajak sektor Agribisnis dan Jasa, kecuali sektor Agribisnis dan Jasa, kecuali ditentukan lain.ditentukan lain.

KPP Perusahaan Masuk Bursa untuk KPP Perusahaan Masuk Bursa untuk seluruh wajib pajak Perusahaan seluruh wajib pajak Perusahaan Masuk Bursa, kecuali ditentukan lain.Masuk Bursa, kecuali ditentukan lain.

KPP Badora untuk wajib pajak BUT KPP Badora untuk wajib pajak BUT dan orang asing yang berkedudukan dan orang asing yang berkedudukan /bertempat tinggal di wilayah DKI /bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, kecuali ditentukan lain.Jakarta, kecuali ditentukan lain.

APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK

MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA

DIRJEN PAJAK

MENERBITKANNPWP DAN ATAU PPKP

SECARA JABATAN

PENERBITANNPWP DAN ATAU

PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN

PENERBITANNPWP DAN ATAU

PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN


Fungsi NPWP Dan Fungsi NPWP Dan Pengukuhan PKPPengukuhan PKP

Fungsi NPWP Fungsi NPWP • Sarana dalam administrasi perpajakan;Sarana dalam administrasi perpajakan;• Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam

melaksanakan hak dan kewajiban melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannyaperpajakannya

• Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakanDicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan• Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak

dan pengawasan administrasi perpajakan.dan pengawasan administrasi perpajakan.• Setiap WP hanya diberikan satu NPWPSetiap WP hanya diberikan satu NPWP

Fungsi Pengukuhan PKP Fungsi Pengukuhan PKP • Pengawasan dalam melaksanakan hak dan Pengawasan dalam melaksanakan hak dan

kewajiban PKP di bidang PPN dan PPn BMkewajiban PKP di bidang PPN dan PPn BM• Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

Non Pengusaha Kecil Sebelum melakukan penyerahan BKP/JKP

Pengusaha Kecil,- Dapat memilih sbg PKP- Tidak memilih sbg PKP, apabila s/d suatu masa Peredaran Bruto > 600 juta, wajib PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya

Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha

mulai dijalankan

Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP

WP BADAN / OP Usahawan

WP ORANG PRIBADI

Non Usahawan

JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP

DAN PELAPORAN PPKP

JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP

DAN PELAPORAN PPKPPasal 2 ayat (5) UU KUP jo. Kep- 161/PJ./2001

PPKPNPWP

P T K P

Status

Tahun Pajak

1999 – 2004 Mulai 2005

Diri Wajib Pajak Rp 2.880.000 Rp 12.000.000

Tambahan untuk Wajib Pajak kawin

Rp 1.440.000 Rp 1.200.000

Tambahan untuk setiap orang anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya,

maks 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Rp 1.440.000 Rp 1.200.000

Tambahan untuk seorang isteri yg mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan suami atau anggota keluarga lain.

Rp 2.880.000 Rp 12.000.000

P T K P

Status

Tahun Pajak

Uu n0. 36 2008 ttg PPh

Diri Wajib Pajak Rp. 15.840.000,00

Tambahan untuk Wajib Pajak kawin

Rp. 1.320.000,00

Tambahan untuk setiap orang anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya,

maks 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Rp. 1.320.000,00

Tambahan untuk seorang isteri yg mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan suami atau anggota keluarga lain.

Rp. 15.840.000,00

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA

WAKTU PENERBITAN

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA

WAKTU PENERBITAN

WP ORANG PRIBADI

USAHAWAN NON USAHAWAN

MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS

FORMULIR PENDAFTARAN



DILAMPIRI FOTO KOPI :- KTP/PASPOR;

dan- SURAT IJIN USAHA/ KETERANGAN TEMPAT USAHA.

DILAMPIRI FOTO KOPI :KTP/ PASPOR DITAMBAH SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL DARI INSTANSI YANG BERWENANG SEKURANG-KURANGNYA LURAH BAGI ORANG ASING

Kep - 161/PJ./2001

• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA• UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

SISTEM PENGENAAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INI

MENEMPATKAN

SEBAGAI SATU KESATUAN EKONOMISPenjelasan Pasal 8 ayat (3)

KELUARGA

ARTINYA:

penghasilan atau kerugian dari

seluruh anggota keluarga

danpemenuhan kewajiban pajaknya

Namun, dalam hal-hal tertentu

digabungkan sebagai satu

kesatuan yang dikenakan

pajak

dilakukan oleh kepala keluarga.

pemenuhan kewajiban pajak

tersebut dilakukan secara terpisah.

HIDUP BERPISAH

MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN

HARTA DAN PENGHASILAN

SECARATERTULIS

PENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR- Penghasilan Neto suami isteri digabung-Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan Neto

PENGHITUNGAN PKP DAN

PENGENAAN PAJAKNYA DILAKUKAN

SENDIRI-SENDIRI

SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

Pasal 8 ayat (2) dan (3)

PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITAYANG TELAH KAWIN

DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU KERUGIAN SUAMINYA

KECUALI

1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA

ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA

YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21, DAN

2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA

PENGHASILAN ATAU KERUGIANBAGI WANITA KAWIN

Pasal 8 ayat (1)

WP ‘A” MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp 100.000.000,00MEMPUNYAI ISTRI SBG PEGAWAI DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 50.000.000,00

TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN ‘A’ DAN SUDAH FINAL JIKA :

-. PENGH. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG TELAH DIPOTONG PPh 21-. PEKERJAAN TSB TDK ADA HUB. NYA DGN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA.

TETAPI BILA ISTRI “A” SELAIN MENJADI PEGAWAI JUGA MEMPUNYAI USAHA SALON KECANTIKAN DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 75.000.000,00;SELURUH PENGH. ISTRI SEBESAR Rp 125.000.000

(50 JUTA + 75 JUTA) DIGABUNGKAN DGN PENGH. “A”.DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN “A” YG DIKENAKAN PPh SEBESAR Rp 225.000.000,00.

POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI TIDAK BERSIFAT FINAL DAN DPT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh

CONTOH Pasal 8 ayat (1)

PENGHASILANDARI PEKERJAAN YANG TIDAK

ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA

ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

KECUALI

DIGABUNG DENGANPENGHASILAN ORANG TUANYA

PENGHASILAN ANAK YANG BELUM DEWASA

Pasal 8 ayat (4)

WP ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTUPASAL 25 ayat (7) dan (9)

Wajib Pajak tersebut

wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha/ gerai (outlet)

di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha/ gerai (outlet) tersebut (KPP lokasi), dan

di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak (KPP domisili).

adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi

melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di bebarapa lokasi,

tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran.

PPh Ps 25 = 2% x Peredaran Bruto per bulan

Pasal 25 ayat (9)Pajak yg telah dibayar sendiri dlm tahun berjalan oleh WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

“merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang

bersangkutan”

Kecuali;apabila WP yang bersangkutan

menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan

PPh yang bersifat final

PPh Pasal 25-nya sebesar 2% (dua persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut.

WAJIB PAJAK

BADANPEMUNGUT/ PEMOTONG

DILAMPIRI FOTO KOPI :- AKTE PENDIRIAN; dan- KTP SALAH SEORANG PENGURUS; dan- SURAT IJIN USAHA/ KETERANGAN TEMPAT USAHA.

DILAMPIRI FOTO KOPI :- SURAT PENUNJUKAN SBG. BENDHRW.; dan- TANDA BUKTI DIRI BENDAHARAWAN.

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG

DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG

DAN JANGKA WAKTU PENERBITANKep -161 /PJ./2001





• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA• UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

JO

DILAMPIRI FOTO KOPI :- PERJANJIAN KERJA SAMA SEBAGAI JO- NPWP MASING2

ANGGOTA JO- KTP SALAH SEORANG PENGURUS

WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT

WAJIB PAJAK PINDAH ALAMATKep- 161 /PJ/2001

Permohonan WP dengan Surat Pernyataan Pindah

KPP Lama menerbitkan SURAT PINDAH kepada WP untuk diserahkan ke KPP Baru

KPP baru menerbitkan NPWP dan atau SPPKP(menggunakan nomor lama dengan mengganti

kode KPP baru)

KPP Lama KPP Baru

Tindasan Pernyataan Pindah, oleh WP dikirimkan ke KPP Lama

Dilakukan dalam hal :

Wanita kawin tidak dengan perjanjian Pemisahan harta dan penghasilan

WP badan yang telah dibubarkan secara resmiberdasarkan ketentuan perundang-undanganyang berlaku

WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak

Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukansebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi

WP BUT yang karena sesuatu hal kehilanganstatusnya sebagai BUT

PENGHAPUSAN NPWPPENGHAPUSAN NPWPKEP- 161 /PJ./2001

WP meninggal dunia dan tidak meninggalkanwarisan

Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara

lengkap

Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara

lengkap

Penghapusan NPWPPenghapusan NPWPPsl 3Psl 3

Kriteria

• Mengajukan diri

• WP dilikuidasi

• BUT yg menghentikan kegiatan usaha

• Diangap perlu oleh DJP

Setelah dilakukan pemeriksaan

• Utk WP OP max 6 bln

• Utk WP Badan max 12 bln

Dilakukan dalam hal :

WP Bubar

WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP

PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

KEP- 516 /PJ./2000

WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain

Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

SANKSI SANKSI NPWPNPWP

• Pasal 39 UU KUP(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

a. tidak mendaftarkan diri, ataumenyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau

b. ............................, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau ............., dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak."

Kewajiban Setelah NPWPKewajiban Setelah NPWP

1. Pembayaran Masa– a. PPh Pasal 25– b. PPh Pasal 21 (PPh Karyawan)– c. PPh Pasal 22– d. PPh Pasal 23

2. Pelaporan

3. SPT Tahunan PPh (Badan/Orang Pribadi/Pasal 21)

4. Pelunasan Utang Pajak

5. Pembukuan atau Pencatatan

Kewajiban Setelah NPKPKewajiban Setelah NPKP

KEWAJIBAN SEHUBUNGAN DENGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PAJAK PENJUALAN

ATAS BARANG MEWAH (PPN/PPnBM)

1. Pembayaran/Penyetoran

2. Faktur Pajak

3. Pelaporan Pajak yang telah disetor

Pengertian Pembukuan / Pengertian Pembukuan / PencatatanPencatatan

PembukuanPembukuanPembukuan adalah suatu proses Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.Tahun Pajak berakhir.

PencatatanPencatatanPencatatan yaitu pengumpulan data secara Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final .final .

Wajib Wajib Menyelenggarakan Menyelenggarakan PembukuanPembukuan

a.a. Wajib Pajak (WP) BadanWajib Pajak (WP) Badan

b.b. Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas usaha atau pekerjaan bebas memilikiperedaran brutonya memilikiperedaran brutonya dalam satu tahun lebih dari dalam satu tahun lebih dari Rp. 600. juta Rp. 600. juta

Tujuan Tujuan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pembukuan/PencatataPembukuan/Pencatatann

Adalah untuk mempermudah:Adalah untuk mempermudah: Pengisian SPTPengisian SPT Penghitungan Penghasilan Kena Penghitungan Penghasilan Kena

PajakPajak Penghitungan PPN dan PPnBM, Penghitungan PPN dan PPnBM, Untuk mengetahui posisi keuangan Untuk mengetahui posisi keuangan

dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.bebas.

SPTSPT

adalah surat yang oleh Wajib adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan perpajakan.perpajakan.

Terdapat dua macam SPT yaitu:Terdapat dua macam SPT yaitu:SPT MasaSPT MasaSPT Tahunan adalah Surat SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Bagian Tahun PajakTahun Pajak

Fungsi SPTFungsi SPTBagi Wajib Pajak PPh untuk melaporkan Bagi Wajib Pajak PPh untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang : melaporkan tentang :

– Pembayaran atau pelunasan pajak yang Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak;pajak;

– Penghasilan yang merupakan obyek pajak Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak;dan atau bukan obyek pajak;

– Harta dan kewajiban;Harta dan kewajiban;

Mempertanggungjawabkan Mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;sebenarnya terutang;Laporan tentang pemenuhan Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu Tahun dilaksanakan sendiri dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;Pajak atau Bagian Tahun Pajak;Laporan pembayaran dari pemotong Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang atau pemungut tentang pemotongan /pemungutan pajak orang pemotongan /pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa atau badan lain dalam satu Masa Pajak. Pajak.

SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI

KETENTUAN)Pasal 3 ayat (7) jo. KMK No.536KMK.04/2000

A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL

1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT;

2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP DI ISI;

3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS;

4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN YANG DISYARATKAN; ATAU

5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP.

APABILA

B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA TIDAK MEMENUHI

KETENTUAN FORMAL

a. Dalam Bahasa Indonesia

b. Huruf latin

c. Menggunakan angka arab

d. Satuan mata uang rupiah

( Kecuali WP yang telah mendapat izin

Menkeu untuk menyelenggarakan

pembukuan dengan menggunakan bahasa

asing dan mata uang selain rupiah, yaitu

dalam mata uang US $ )

SPT harus diisi dengan :

PENGISIAN SPTPENGISIAN SPTPasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP jo. KMK No.533/KMK.04/2000

Penyampaian SPTPenyampaian SPT

SPT dapat disampaikan secara SPT dapat disampaikan secara langsung Ke KPPlangsung Ke KPP

Batas waktu penyampaian:Batas waktu penyampaian:

SPT Masa max tgl 20 bln berikutSPT Masa max tgl 20 bln berikut

SPT Tahunan max 4 bulan dari SPT Tahunan max 4 bulan dari akhir Tahun Pajak. akhir Tahun Pajak.

SANKSI ADMINISTRASIATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK

MENYAMPAIKAN SPT

SANKSI ADMINISTRASIATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK

MENYAMPAIKAN SPT

Pasal 7 (1) UU KUP

• SPT Thn PPh OP Rp. 100.000,00

• SPT Thn Badan Rp. 1.000.000,00

• SPT Masa PPN Rp. 500.000,00

• SPT Masa lainnya Rp. 100.000,00

TIDAK Kena SANKSI ADMINISTRASITIDAK MENYAMPAIKAN SPT

TIDAK Kena SANKSI ADMINISTRASITIDAK MENYAMPAIKAN SPT

Pasal 7 (2) UU KUP

1. WP OP:– Meninggal dunia– Tdk melakukan usaha

/pekerjaan bebas– WNA sdh tdk tinggal di Indonesia

2. BUT tdk melakukan kegiatan di Ind3. WP Badan tdk melakukan kegiatan4. Bendahara tdk melakukan pembyr5. WP kena bencana6. Diatur PEMENKEU

Dianggap Tdk Dianggap Tdk Menyampaikan SPTMenyampaikan SPT

(psl 3 (7))(psl 3 (7))

• Tdk di tandatanganTdk di tandatangan• Tdk dilampiri dokumenTdk dilampiri dokumen• SPT lebih bayar sampai 3 SPT lebih bayar sampai 3

tahun dan sdh ada surat tahun dan sdh ada surat teguranteguran

• SPT ddisampikan setelah SPT ddisampikan setelah pemeriksaan atau diterbitkan pemeriksaan atau diterbitkan SKPSKP

DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT

DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT

Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo. KMK No.535/KMK.04/2000

WAJIB PAJAK TERTENTUWAJIB PAJAK TERTENTU

DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH : WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA DAN TAHUNAN) WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA)

PENGISIAN SPTPENGISIAN SPT

Pasal 4 UU KUP

PENGISIAN SPTPENGISIAN SPT

BENAR LENGKAP JELAS DITANDATANGANI :

BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA

KHUSUS

WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN

(NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN)

WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN

(NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN)

PEMBETULAN SPTPEMBETULAN SPT

PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri)

DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN APABILA KURANG BAYAR HARUS

DILUNASI TERLEBIH DAHULU, TAMBAHAN SANKSI 2% DAPAT DILUNASI BERSAMA DENGAN KURANG BAYAR ATAU MENUNGGU DITAGIH DENGAN STP

DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN

Pasal 8 ayat UU KUP

SPT YG PENGISIANNYATERDAPAT KEKELIRUAN

SYARAT

TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA

PASAL 38

PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN

SENDIRI

PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN

SENDIRI

APABILA WP :Mengungkapkan ketidakbenaran atas

kemauan sendiriMelunasi pajak yg kurang dibayar + denda 2

kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar

SPT TELAH DISAMPAIKAN

TIDAK DISIDIK

Pasal 8 ( 3 ) UU KUP

PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI

PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI

SEKALIPUN JANGKA WAKTUPEMBETULAN 2 TAHUN TELAH LEWAT

DAN BELUM DITERBITKAN SKP

WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN

TERSENDIRI

WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN

TERSENDIRI

PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU

RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAUJUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAUJUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESARMELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR +

KENAIKAN 50 %

SYARAT

Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP

PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN

ATAU PUTUSAN BANDING

PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN

ATAU PUTUSAN BANDING

Pasal 8 ayat 6 UU KUP

WP Menerima Keputusan Keberatanatau Putusan Banding yang menyatakan

rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan

Dapat menyampaikan pembetulan SPT sekalipun jangka

waktu 2 tahun telah terlampaui

Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah Keputusan Keberatan atau Putusan Banding diterima

SANKSI ADMINITRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN

PAJAK

SANKSI ADMINITRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN

PAJAK

PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAKSETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/

PENYETORAN PAJAK

BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL

PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULANDIHITUNG PENUH SATU BULAN)

DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI

Pasal 9 ayat (2a) UU KUP

JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN

PAJAK

JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN

PAJAK

STP SKPKB SKPKBT

SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN

BANDING

HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN

PAJAK TERUTANG ATAS :

YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS

DIBAYAR BERTAMBAH


PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9 UU KUP

STPSKPKBSKPKBTPPh Pasal 29

SK PEMBETULANSK KEBERATANPUTUSAN BANDINGYg mengakibatkan pajak yg harus dibayar bertambah

ATAS PERMOHONAN WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANGATAS :

DIREKTUR JENDERAL PAJAKDAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan

SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN PAJAK

SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN PAJAKKMK No. 541/KMK.04/2000

Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar;

Diajukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan diluar kekuasaannya;

Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur/ditunda

PERMOHONANPENGANGSURAN/PENUNDAAN

PEMBAYARAN PAJAK

syarat

Keputusan menerima atau menolak diberikandalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan

diterima lengkap, lebih dari jangka waktu tersebut

dianggap diterima

SURAT KETETAPAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 1 angka 15 UU KUP

Surat Ketetapan Pajak

PASAL 13

PASAL 15

PASAL 17 DAN

PASAL 17 B

PASAL 17 A

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR

TAMBAHAN (SKPKBT)

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)

KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

Pasal 12 AYAT (1) UU KUP

WAJIB PAJAK

WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANGTERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN

PERUNDANG-UNDANGANPERPAJAKAN

TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA

SURAT KETETAPAN PAJAK

Pembayaran PajakPembayaran Pajak

SPT Tahunan paling lambat SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan (psl 9)sebelum SPT disampaikan (psl 9)

Pelunasan utk UKM dan WP di Pelunasan utk UKM dan WP di daerah tertentu paling lambat 2 daerah tertentu paling lambat 2 bulanbulan

Pembayaran pajak dianggap sah Pembayaran pajak dianggap sah jika dibayar di tempat tertentu.jika dibayar di tempat tertentu.

Batas Waktu Penyetoran Batas Waktu Penyetoran PajakPajak

a.a. PPh Pasal 25 selambat-lambatnya PPh Pasal 25 selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya;tanggal 15 bulan berikutnya;

b.b. PPh Pasal 21 selambat-lambatnya PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;tanggal 10 bulan berikutnya;

c.c. PPh Pasal 22 :PPh Pasal 22 : - Impor dilunasi bersamaan dengan - Impor dilunasi bersamaan dengan

pembayaran Bea Masuk;pembayaran Bea Masuk; - Yang pemungutannya Bea Cukai - Yang pemungutannya Bea Cukai

disetor dlm satu hari;disetor dlm satu hari; - Bendaharawan disetor pada hari - Bendaharawan disetor pada hari

yang sama dengan pelaksanan yang sama dengan pelaksanan pembayaran;pembayaran;

- Penyerahan dari Pertamina, Bulog - Penyerahan dari Pertamina, Bulog harus dilunasi sendiri oleh Wajib harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Delivery Order Pajak sebelum Delivery Order ditebus;ditebus;

- Penyerahan yang selain Pertamina - Penyerahan yang selain Pertamina dan Bulog harus disetor paling dan Bulog harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutlambat tanggal 10 bulan berikut

JUMLAH PAJAK TERUTANGJUMLAH PAJAK TERUTANGPasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP

JUMLAH PAJAK YANG TERUTANGMENURUT SURAT PEMBERITAHUAN

YANG DISAMPAIKAN WP

JUMLAH PAJAK YANG TERUTANGMENURUT KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH

PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR

Atau Apabila

MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAHPAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA

BUNGA 2%SEBULAN

MAX 24 BLN

SPT tidak di-sampaikan da-lam jangka waktu yg di-tentukan dalam surat tegoran

Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN/PPn BM :

- tidak seharusnya dikompensasikan

- tidak seharusnya dikenakan tarip 0 %

Kewajiban:

Pasal 28 dan

Pasal 29tidak dipenuhi

PPh /PPN / PPn BM

PPh Sendiri

PPh Sendiri

KENAIKAN 50%

KENAIKAN 100%

KENAIKAN 100%

KENAIKAN 50%

Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) aPsl. 13 (3) b

Psl. 13 (2)

SKPKBDapat diterbitkan dalam jangka waktu 10

tahun, dalam hal :

SKPKBDapat diterbitkan dalam jangka waktu 10

tahun, dalam hal :

Berdasarkan hasil pemerik-saan/ket. lain pajak yg teru-tang tidak/ku-rang dibayar

PPh PEMOTONG/

PEMUNGUTAN

PPN /PPn.BM

PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN

KENAIKAN 100%

Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP

Psl. 13 (3) c

PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar

Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung

Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga

Pengusaha tidak melapor

kan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sbg PKP

Bukan PKP membuat Faktur Pajak

Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan

Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan

Denda 2 % x DPPDenda 2 % x DPP

Psl 14 (1) a Psl14(1) ePsl 14 (1) dPsl 14 (1) b

Psl 14 (1) c

Psl 14 (3)Psl 14 (3) Psl 14 (4)Psl 14 (4)

Catatan: (Pasal 14 (2)Catatan: (Pasal 14 (2)

STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skpSTP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp

STP dapat diterbitkan dalam hal :

STP dapat diterbitkan dalam hal :

Pasal 14 UU KUP

•PKP tdk membuat FakturPajak•PKP membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu•PKP membuat Faktur Pajak tidak lengkap

Psl14(1) f

PEMBETULANKETETAPAN PAJAK

PEMBETULANKETETAPAN PAJAK

PERMOHONAN WP

Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan UU KUP

SALAH TULIS, SALAH HITUNGDAN ATAU KELIRU PENERAPAN

UU

SALAH TULIS, SALAH HITUNGDAN ATAU KELIRU PENERAPAN

UU

DIREKTUR JENDERAL PAJAKDAPAT MEMBETULKAN

skp, STP, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN,SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN sanksi Adm

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN

Ketetapan Pjk, PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, atau SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN

PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

SECARA JABATAN

DAPAT BERUPAMenambah atauMengurangkan atauMenghapuskan

Pembetulan Ketetapan Pajak

Produk hukum ditambah SK Pembetulan, SK Pemberian Imbalan Bunga

Jangka waktu penyelesaian sampai 6 bulan

Jika ada penolakan atau diterima sebagian permintaan WP akan diberikan alasan

Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak (Psl 36)

1. Pengurangan/ Pembatalan atas surat SKP yg tdk benar

2. Mengurangkan atau membatalkan STP yg tdk benar

3. Membatalkan hasil pemeriksaan atau SKP yg tdk sesuai prosedur

4. Pemohonan utk 1 dan 2 max 2 kali

5. Utk angka 3 max 1 kali6. Penyeleaian max 6 bulan

SPTLBdengan permohonan dalam SPT

(Selain WP Kriteria tertentu sebagaimana dalam Pasal 17 C)

SPTLBdengan permohonan dalam SPT

(Selain WP Kriteria tertentu sebagaimana dalam Pasal 17 C)

Diteliti Diteliti

SKPLBSKPLBSKPKBSKPKB SKPNSKPN

diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulanSejak permohonan diterima secara lengkapTidak berlaku jika dalam pemeriksanan awal

bukti tindak pidana

Pasal 17B ayat (1) UU KUP

PENAGIHAN PAJAKPENAGIHAN PAJAK

Pasal 18 AYAT (1) UU KUP

STP SKPKB SKPKBT

SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN

BANDING

DASAR PENAGIHAN PAJAK

YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS

DIBAYAR BERTAMBAH

Daluwarsa Penetapan dan Penagihan

Penetapan (psl 13)

5 thn setelah Masa atau Thn pajak

Penagihan (psl 22) 5 tahun sejak penerbitan

penetapan pajak

PENAGIHAN PAJAKDENGAN SURAT PAKSA

Pasal 20 ayat (1), (3) UU KUP

STPSKPKBSKPKBT

SK PEMBETULANSK KEBERATANPUTUSAN BANDING

Yang mengakibatkan pajak yg harus dibayar bertambah

SURATPAKSA

TIDAK DIBAYAR SESUAIJANGKA WAKTU SEBAGAIMANA

DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT(3)

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku (UU PPSP)

PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS


Penjelasan Pasal 20 UU KUP

adalah :Tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan Tahun Pajak


Dilakukan dalam hal : Penanggung pajak akan meninggalkan

Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

Penanggung pajak memindahtangankan barang yg dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaannya di Indonesia;

Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung pajak akan membubarkan Badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan berubahan bentuk lainnya;

Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; Terjadi penyitaan atas barang Penanggung

Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.


Sampai dengan daluwarsa penagihan pajak

Negara mempunyaiHak Mendahulu untuk

Tagihan Pajak

Negara mempunyaiHak Mendahulu untuk

Tagihan Pajak

Barang- barang

milik Penanggung Pajak

HAK MENDAHULUHAK MENDAHULUPasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP

Meliputi :Meliputi :- Pokok Pajak- Pokok Pajak- Sanksi Administrasi :- Sanksi Administrasi : BungaBunga DendaDenda KenaikanKenaikan- Biaya Penagihan Pajak- Biaya Penagihan Pajak

ATASATAS

PENANGGUNG PAJAKPENANGGUNG PAJAK

ORANG PRIBADI

BADAN

YANG BERTANGGUNG JAWABATAS PEMBAYARAN PAJAK

TERMASUK WAKIL

YANG MENJALANKAN HAKDAN MEMENUHI KEWAJIBAN

WAJIB PAJAK MENURUT KETENTUANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERPAJAKAN

Pasal 1 angka 28 UU KUP

GUGATAN WP ATAU PENANGGUNG PAJAK

TERHADAP :

GUGATAN WP ATAU PENANGGUNG PAJAK

TERHADAP :


Hanya dapat diajukan kepada :

badan peradilan pajak

Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan , selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 (1) dan Pasal 26 Keputusan PencegahanPenerbita SKetetapan Pjk atau S Keputusan

Keberatan yg tdk sesuai prosedur

Sanksi Pidana-Kealpaan Sanksi Pidana-Kealpaan (Psl 38)(Psl 38)

Kealpaan pertama kali kenkan Kealpaan pertama kali kenkan denda adminstrasi kenaikan denda adminstrasi kenaikan 200% (Psl 13A)200% (Psl 13A)

Kealpaan ke-2 dst pidana Kealpaan ke-2 dst pidana denda 1 kali max 2 kali atau denda 1 kali max 2 kali atau penjara minimal 3 bln dan penjara minimal 3 bln dan max 1 th.max 1 th.

Sanksi Pidana-Sanksi Pidana-Kesengajaan (Psl 39)Kesengajaan (Psl 39)

Tidak menyimpa buku, dokumen (manual Tidak menyimpa buku, dokumen (manual dan elektronik)dan elektronik)

Pidana denda 2 kali max 4 kali atau Pidana denda 2 kali max 4 kali atau pidana penjara minimal 6 bln dan max 6 pidana penjara minimal 6 bln dan max 6 thth

Pidana ke-2 kali ditambah menjadi Pidana ke-2 kali ditambah menjadi menjadi dua kali sanksi sebelumnyamenjadi dua kali sanksi sebelumnya

Percobaan penyalah gunaan Percobaan penyalah gunaan NPWP/NPPKP utk tujuan pengurangan NPWP/NPPKP utk tujuan pengurangan atau restitusi pajak di pidana penjara min atau restitusi pajak di pidana penjara min 6 bln dan max 2 tahun atau denda min 2 6 bln dan max 2 tahun atau denda min 2 kali atau max 4 kalikali atau max 4 kali

Sanksi Pidana-Kesengajaan Sanksi Pidana-Kesengajaan (Psl 39 A)(Psl 39 A)

Utk PKP yang:Utk PKP yang:

Menerbitkan atau menggunan FP, Menerbitkan atau menggunan FP, bukti pemungutan, bukti bukti pemungutan, bukti pemotongan, bukti setor yang tdk pemotongan, bukti setor yang tdk berdasarkan transaksi sebenarnya berdasarkan transaksi sebenarnya

Menerbitkan FP tapi belum PKPMenerbitkan FP tapi belum PKP

Pajak di pidana penjara min 2 bln Pajak di pidana penjara min 2 bln dan max 6 tahun atau denda min dan max 6 tahun atau denda min 2 kali atau max 6 kali2 kali atau max 6 kali

Sanksi PidanaSanksi PidanaPsl 41, 41A, 41BPsl 41, 41A, 41B

Psl 41 Psl 41 Melanggar Melanggar kerahasiaankerahasiaandenda Rp 25 jtdenda Rp 25 jtPsl 41A Psl 41A WP Tdk WP Tdk memberikan datamemberikan data denda Rp denda Rp 25 jt25 jtPsl 41B Psl 41B Menghalangi Menghalangi penyidikan penyidikan denda Rp 25 jtdenda Rp 25 jtPsl 41C Psl 41C instansi instansi pemerintah, lembaga, pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain Tdk asosiasi, dan pihak lain Tdk memberikan Informasimemberikan Informasi denda Rp 75 jtdenda Rp 75 jt

Data Bukan Rahasia Data Bukan Rahasia (psl 34)(psl 34)

• Indentitas WPIndentitas WP– NamaNama– NPWPNPWP– Alamat WPAlamat WP– Alamat UsahaAlamat Usaha– Merek UsahaMerek Usaha– Kegiatan UsahaKegiatan Usaha

Data Bukan Rahasia Data Bukan Rahasia (psl 34)(psl 34)

Informasi UmumInformasi Umum– Penerimaan pajak nasionalPenerimaan pajak nasional– Penerimaan pjk per Kanwil /KPPPenerimaan pjk per Kanwil /KPP– Penerimaan pjk per jenis pajakPenerimaan pjk per jenis pajak– Penerimaan pjk per klasifikasi Penerimaan pjk per klasifikasi

lapangan usahalapangan usaha– Jml WP atau PKP terdaftarJml WP atau PKP terdaftar– Register permohonan WPRegister permohonan WP– Tunggakan pjk Nasional / Kanwil /KPPTunggakan pjk Nasional / Kanwil /KPP

8 ketentuan umum dan tatacara perpajakan

Education