KEBIJAKAN PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2017
Post on 31-Dec-2016
227 Views
Preview:
Transcript
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2016
DAN KEBIJAKAN PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2017
Oleh :
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Jakarta, 5 April 2016
SISTEMATIKA
1. STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2016
A. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2015
B. Alokasi Anggaran Tahun 2016
C. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan Tahun 2016
2. KEBIJAKAN PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2017
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2016
3
A. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2015
REALISASI PER UNIT UTAMA KEMENKES TA 2015
(Dalam Milyar Rp)
Rata-rata: 90,4%
LITBANGKES ITJEN PPPL BIGKIA BUK PPSDMK SETJEN BINFAR
Pagu 756,20 102,97 2.697,33 2.717,47 18.852,26 3.060,79 24.275,95 1.863,36
Realisasi 550,71 83,29 2.253,53 2.342,85 16.470,27 2.730,62 22.913,22 1.773,82
% 72,8% 80,9% 83,5% 86,2% 87,4% 89,2% 94,4% 95,2%
72,8%
80,9% 83,5%
86,2% 87,4% 89,2%
94,4% 95,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
Sumber: e-monev dja per 20 Februari 2016
REALISASI PER JENIS BELANJA
KEMENKES TA 2015
Sumber: e-monev dja per 20 Februari 2016
(Dalam Triliun Rp.)
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
BELANJABANTUAN
SOSIAL
Total
6,7
20,4
6,9
20,4
54,3
5,8
18,3
5,2
19,9
49,1
Pagu Realisasi
75,6% 86,3 %
89,5% 97,7%
90,4%
REALISASI ANGGARAN PER KEWENANGAN
KEMENKES TA 2015 (Dalam Triliun Rp. )
Sumber: e-monev dja per 20 Februari 2016
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
KANTOR PUSAT KANTORDAERAH/UPT
DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN
31,1
17,7
1,0
4,6
28,3
16,3
0,7 3,8
ALOKASI REALISASI
91,1%
92,0%
71,7%
83,8%
(Dalam Juta )
REALISASI DEKON PER PROVINSI
KEMENKES TA 2015
Rata-rata: 71,7%
29,1%
39,6%
43,5%
54,6% 55,6% 56,0%
59,4%
65,4% 66,1%
71,8% 72,0% 73,2% 73,6% 74,1% 74,3% 74,9% 75,0% 75,0% 75,1% 77,2% 77,3%
79,1% 79,6% 80,0%
83,8%
88,3% 89,4% 89,7% 89,9% 90,3% 91,0% 91,2% 92,2% 93,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
Pagu Realisasi %
Sumber: e-monev dja per 2 Februari 2015
(Dalam Juta )
ALOKASI REALISASI TP PER PROVINSI
KEMENKES TA 2015
Rata-rata: 83,8%
42,9%
58,7%
66,4% 66,5% 67,0% 70,4%
72,7% 73,2% 74,3% 77,2% 78,1% 78,7%
81,4% 81,6% 82,0% 82,1% 82,1% 85,7% 86,1% 86,2% 86,6% 86,6% 86,7% 86,8% 87,0%
88,8% 89,8% 90,0% 91,5% 92,6% 92,9% 94,0% 94,4% 98,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
Pagu Realisasi %
Sumber: e-monev dja per 2 Februari 2015
Alokasi dan Realisasi DAK 2015 Dalam Rp. Milyar
0,0 0,0 0,0 1,3
20,5
29,2
45,7
53,7 57,5
63,0 63,8 65,9
73,5 76,2 78,0 79,9
82,9 83,2 83,5 84,2 86,3 86,6 87,2 87,2 87,9 88,2 88,3 88,3 89,8 91,0 91,2 92,9
96,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
0
100
200
300
400
500
600
%
Alokasi DAK Realisasi Keuangan %
Sumber : Laporan DAK Biro Perencanaan dan Anggarn Ket: Daerah yg diarsir menandakan Provinsi yang belum melengkapi Laporan Realisasi DAK
B. Alokasi Anggaran Tahun 2016
REKAP ANGGARAN KEMENKES PER PROGRAM TH 2016
12
(dalam Ribuan Rp.)
NO PROGRAM TOTAL PAGU
2015
TOTAL PAGU
2016 TOTAL BLOKIR % KET
1 Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kemenkes (SETJEN) 24;288.900.000 4.331.053.061 44.612.310 1.03
Sedang
proses revisi
2 Program Penguatan Pelaksanaan JKN (PBI +
P2JK) - 25.616.725.009 - -
3 Program Peningkatan Pengawasan &
Akuntabilitas Aparatur Kemenkes (ITJEN) 102.971.000 105.000.000 - -
4 Program Kesehatan Masyarakat (DITJEN BINA
KES. MASYARAKAT) 2.682.526.000 3.017.856.573 11.475.150 0.38
5
Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit
(DITJEN PENCEGAHAN & PENGENDALIAN
PENYAKIT) 2.201.978.000 4.098.559.756 160.457.417 3.91
6 Program Pelayanan Kesehatan (DITJEN BINA
PELAYANAN KESEHATAN) 18.035.273.000 15.971.813.965 46.049.502 0.29
7 Program Kefarmasian & Alkes (DITJEN BINFAR
ALKES) 1.747.853.000 3.165.850.646 44.405 0.00
8 Program Penelitian & Pengembangan Kesehatan
(BADAN LITBANGKES) 744.683.000 1.109.145.938 11.122.416 1.00
9 Program Pengembangan & Pemberdayaan SDM
Kesehatan (BADAN PPSDM KES) 3.000.956.000 6.065.592.053 883.741.360 14.57
TOTAL 52.805.190.000 63.481.597.001 1.157.502.560 1.82
Batas Akhir Buka Blokir tanggal 8 April 2016
ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI PER PROGRAM
13
NO PROGRAM
PAGU
DEKONSENTRASI
2015
DEKONSENTRASI 2016
TOTAL PAGU DEKON BLOKIR %
1
Program Dukungan Manajemen &
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemenkes (SETJEN) 259.806.300 126.496.400 - -
2 Program Penguatan Pelaksanaan JKN (PBI
+ P2JK) - 53.524.800 - -
3 Program Peningkatan Pengawasan &
Akuntabilitas Aparatur Kemenkes (ITJEN) - - - -
4 Program Kesehatan Masyarakat (DITJEN
BINA KES. MASYARAKAT) 626.585.922 1.446.483.979 - -
5
Program Pencegahan & Pengendalian
Penyakit (DITJEN PENCEGAHAN &
PENGENDALIAN PENYAKIT) 386.908.673 468.463.853 1.163.867 0,25
6 Program Pelayanan Kesehatan (DITJEN
BINA PELAYANAN KESEHATAN) 141.490.445 279.308.789 215.250 0,08
7 Program Kefarmasian & Alkes (DITJEN
BINFAR ALKES) 57.897.000 65.000.000 44.405 0,07
8 Program Penelitian & Pengembangan
Kesehatan (BADAN LITBANGKES) - - - -
9 Program Pengembangan & Pemberdayaan
SDM Kesehatan (BADAN PPSDM KES) - 200.746.302 33.458.641 16,67
TOTAL 1.472.688.340 2.640.024.123 34.882.163 1,32
(dalam Ribuan Rp.)
Batas Akhir Buka Blokir tanggal 8 April 2016
Alokasi DAK T.A. 2015 dan 2016
No Subbidang DAK 2015
(juta Rp)
Alokasi 2016
(juta Rp)
Jumlah Daerah
DAK 2016
I DAK Kesehatan
Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar 1.603.519 6.460.280 460 Kab/Kota
Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan 977.611 4.563.484 28 Prov
427 Kab/Kota
Subbidang Pelayanan Kefarmasian 775.110 3.641.996 22 Prov
492 Kab/Kota
DAK Tambahan 2015 2.827.139
II DAK Sarpras Kesehatan - 1.104.147 1 Prov
45 Kab/Kota
Total DAK Fisik 6.183.379 15.769.908
III BOK - 2.500.000 Seluruh Kab/Kota
Akreditasi Puskesmas - 109.127 274 Kab/Kota
Akreditasi RS - 92.174 34 Prov
212 Kab/Kota
Jaminan Persalinan - 1.650.000 Seluruh Kab/Kota
Total DAK Nonfisik - 4.351.302
Total DAK Fisik dan Nonfisik 6.183.379 20.121.209
PROVINSI ACEH PROVINSI RIAU PROVINSI JAMBI PROVINSI SUMSELPROVINSI JAWA
BARATPROVINSI JAWA
TIMURPROVINSI KALBAR PROVINSI KALTIM
Dasar 2015 73.351 7.808 22.078 30.066 38.414 74.104 61.928 -
Dasar 2016 437.594 43.026 101.344 200.331 487.393 437.333 239.561 47.719
Farmasi 2015 31.894 2.845 8.285 20.288 52.105 38.787 28.104 7.588
Farmasi 2016 307.842 27.865 90.586 133.156 354.363 357.124 152.999 36.341
Rujukan 2015 53.516 5.926 16.495 27.456 26.411 56.762 35.251 -
Rujukan 2016 225.472 23.479 57.431 99.335 262.740 357.124 131.766 27.805
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Dasar 2015 Dasar 2016 Farmasi 2015 Farmasi 2016 Rujukan 2015 Rujukan 2016
PERBANDINGAN ALOKASI DAK KESEHATAN PER SUB BIDANG THN 2015 & 2016…(1)
PERBANDINGAN ALOKASI DAK KESEHATAN PER SUB BIDANG THN 2015 & 2016…(2)
PROVINSI SULTENG PROVINSI SULSEL PROVINSI NTT PROVINSI PAPUA PROVINSI MALUT PROVINSI BANTEN PROVINSI BABEL PROVINSI GORONTALO
Dasar 2015 46.004 83.546 87.360 248.492 46.567 10.338 20.404 21.913
Dasar 2016 315.064 462.716 234.624 520.131 130.362 71.554 63.534 119.567
Farmasi 2015 24.450 32.721 37.688 108.326 19.149 11.876 10.081 9.449
Farmasi 2016 228.589 286.088 149.207 329.303 79.424 86.877 55.244 104.327
Rujukan 2015 30.362 55.523 48.771 97.746 27.165 9.856 15.654 14.213
Rujukan 2016 164.006 239.127 134.134 346.508 78.681 59.646 40.033 67.844
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Dasar 2015 Dasar 2016 Farmasi 2015 Farmasi 2016 Rujukan 2015 Rujukan 2016
C. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan Tahun 2016
Upaya Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Th 2016
A. PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN KD
1. Percepatan revisi buka blokir
2. Konsistensi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang rasional dan Rencana Penarikan Dana (RPD)
3. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa
4. Peningkatan kegiatan dengan pihak ketiga tidak hanya swakelola tetap sesuai aturan
5. Penguatan Monev berkala
6. Pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi
7. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor
Catatan : Akan ada pemotongan anggaran (rasionalisasi) sesuai arahan Presiden Perubahan/ pengalihan anggaran ke kegiatan yang mempunyai daya ungkit besar bagi
masyarakat Diupayakan agar proses pemotongan tidak mengganggu proses pelaksanaan kegiatan
Upaya Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Th 2016
B. PELAKSANAAN DAK :
1. Mempercepatan pelaksaan pengadaan barang dan jasa
2. Menyampaikan laporan secara rutin ke Kementerian Kesehatan
3. Meningkatkan sosialisasi petunjuk teknis DAK tahun 2016
4. Meningkatkan binwas dan monev
5. Rasionalisasi kegiatan Persiapan efisiensi anggaran
6. Harmonisasi anggaran DAK dengan sumber dana lain di daerah (Dana Desa, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Pajak Rokok, Kapitasi JKN Bagaimana mengelola dana yg banyak tersebut
7. Laporan DAK ke Kementerian mulai dari penetapan hingga pelaksanaan
KEBIJAKAN PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2017
20
ARAHAN PRESIDEN (1)
1. Presiden menginstruksikan perubahan total dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2017
2. Presiden juga mengingatkan agar penganggaran harus difokuskan pada program prioritas atau dengan kata lain prinsip penyusunan anggaran money follow program (mengikuti program prioritas), bukan money follow function (mengikuti organisasi)
Pelaksanaan pembangunan secara terintegrasi dengan sasaran yang jelas
3. To the point dalam penyusunan anggaran
• Semua melangkah lebih cepat dalam era kompetisi global kecepatan, kelincahan dan kapasitas nasional yang solid dalam merespon dinamika perubahan global
• Tidak usah banyak program, kosentrasi pada program yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat
• Efisiensi Belanja Barang – Perjadin
• Realisasi serapan baik, kualitas juga baik Belanja optimal, kualitas juga optimal
• Perhatian pada Papua, NTT, kawasan perbatasan, pulau pulau terdepan
• Komunikasi dan sinergi antar Kementerian
ARAHAN PRESIDEN (2)
PENDEKATAN
KELUARGA
MENUJU
KELUARGA
SEHAT
PEMBANGUNAN
KESEHATAN
INTEGRASI SUMBER DANA (Dekon, DAK,
ADD, dll)
INTEGRASI PEMERINTAH
- SWASTA
INTEGRASI PROGRAM/ KEGIATAN
DUKUNGAN LINTAS SEKTOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(UKBM)
PREVENTIF- PROMOTIF
INTEGRASI ANGGARAN KESEHATAN DI DAERAH
0
10
20
30
40
50
60
70
APBD VS KEBUTH PENUHI GAJI PENUHI SPM ALT PENDANAAN
APBD KEBUTUHAN
DAK, ADD, DBHCHT,
DANA PAJAK ROKOK, KAPI-TASI JKN, DLL
PEMBANGUNAN KESEHATAN Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
Arah Kebijakan
1. Memperkuat upaya promotif dan preventif
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
• Pembiayaan kesehatan.
• Penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan
• Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
• Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan
• Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan
3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
Kebijakan terkait Revolusi Mental:
Meningkatkan responsifitas pelayanan kesehatan
Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)
Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)
*Keterangan: Data AKI dan AKB diperoleh melalui survei skala besar dan tidak tersedia setiap tahun
No Sasaran Baseline (2014)
2015 2016 2017 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur dengan proksi: 346*
(SP, 2010) n.a n.a n.a 306
• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) 70,4 (2013) 75,0 77,0 79,0 85,0
• Kunjungan Antenatal (K4) (persen) 70,4 (2013) 72,0 74,0 76,0 80,0
b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi: 32 (2012) n.a n.a n.a 24
• Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) 71,3 (2013) 75,0 78,0 81,0 90,0
c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)
32,9 (2013) 31,3 30,5 29,6 28,0
d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,60 (2012) 2,37 2,36 2,33 2,28 2 Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular
a. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 297 (2013) 280 271 262 245 c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) 7,2 (2013) 6,9 6,4 5,9 5,4 d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 25,0 24,6 24,2 23,4
e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) 15,4 15,4 15,4 15,4
3 Meningkatnya Perlindungan Finansial a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen) 51,8
(Okt, 2014) 60,0 68,0 77,0 Min. 95
4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang
tersertifikasi akreditasi nasional 10 (2014) 94 190 287 481
b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
71,2 (2013) 75,2 80,2 85,2 95,2
c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
1.015 (2013) 1.200 2.000 3.000 5.600
5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan a. Pelayanan kesehatan dasar b. Pelayanan kesehatan rujukan
Slide - 25
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
1 Memperkuat upaya
promotif dan
preventif
a) Pelaksanaan gerakan masyarakat sehat
b) Perluasan pemanfaatan DAK Kesehatan untuk
pelaksanaan upaya promotif dan preventif
c) Penguatan sistem surveilans penyakit menular dan PTM
d) Pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga, pemeriksaan
kesehatan rutin, dan deteksi dini serta kerjasama dalam
pencegahan sekunder
e) Penguatan UKBM melalui penyediaan biaya operasional
dan kegiatan pendukung
f) Pemenuhan standar kesehatan pada TTU
g) Peningkatan cakupan imunisasi pada daerah-daerah
dengan cakupan yang rendah
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
2 Meningkatkan akses
dan mutu pelayanan
kesehatan
a. Jaminan dan
Pembiayaan
kesehatan
a) Peningkatan jumlah kepesertaan JKN dari PPU, PBPU,
PBI dan integrasi peserta Jamkesda.
b) Penyempurnaan targeting PBI, penyesuaian iuran JKN,
penyempurnaan paket manfaat dan koordinasi paket
manfaat, serta sistem pembayaran provider.
c) Peningkatan jumlah provider baik swasta maupun
pemerintah.
d) Pengembangan kerjasama dg dunia usaha dan NGO
dalam pelaksanaan program pemerintah.
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
b. Penguatan pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan
a) Pemenuhan Pusk dan jaringannya, termasuk sarpra dan
tenaga terutama di kec yg belum memiliki Puskesmas
dan DTPK
b) Penyediaan yankes termasuk RS pratama dan yankes
bergerak di DTPK
c) Pemenuhan yankes di kawasan khusus (KEK, kawasan
industri, kawasan pariwisata, kota baru)
d) Akreditasi puskesmas dan RS Pemerintah dan
pengembangan akreditasi faskes swasta
e) Penguatan sistem rujukan nasional, provinsi dan
regional
f) Pemenuhan sarana, parasarana, obat , tenaga, dan
penguatan sistem untuk penurunan kematian ibu di RS
g) Peningkatan jangkauan (outreach) yankes
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
c.Penyediaan, distribusi,
penggunaan dan
pengawasan mutu sediaan
farmasi, alkes, dan makanan
a) Penyempurnaan sistem dan manajemen distribusi
obat, vaksin, dan alat kesehatan sampai dengan
tingkat puskesmas
b) Peningkatan kemandirian bahan baku obat
melalui dukungan riset dan dukungan terhadap
industri
c) Pengembangan dan penyempurnaan sistem
penyediaan dan informasi logistik farmasi dan
alkes
d) Peningkatan kapasitas pengawasan obat &
makanan melalui percepatan proses sertifikasi
produk obat & makanan, perluasan cakupan
pengawasan obat & makanan, serta penambahan
jumlah tenaga & fasilitas laboratorium
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017
N
O
ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
d. Penguatan sistem
informasi, manajemen
dan litbang kesehatan
a) Perluasan penerapan sistem informasi
kesehatan terpadu
b) Penguatan sistem pemantauan dan
evaluasi program JKN dan DAK Kesehatan
c) Pengembangan pelayanan kesehatan
berbasis teknologi informasi (sistem
rujukan online, rekam medis online,
telemedicine)
d) Pengembangan sistem pencatatan data
kematian ibu
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
e.Penyediaan,
persebaran dan
kualitas SDM
kesehatan
a) Penguatan kerjasama dengan Kemristek Dikti untuk
peningkatan jumlah lulusan tenaga kesehatan
b) Peningkatan jumlah penempatan melalui formasi
kepegawaian atau dgn mekanisme lain (kontrak, team
based) terutama di DTPK
c) Pemenuhan nakes utk memperkuat promotif dan
preventif dan tenaga pengolah data dan informasi di
faskes
d) Penerapan model penempatan dan kebijakan afirmasi
untuk pemenuhan nakes
e) Peningkatan kualifikasi SDM kesehatan (D1 dan D2)
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
f. Meningkatkan
repsonsifitas sistem
kesehatan dalam
rangka revolusi
mental
a) Meningkatkan kepuasan pasien terhadap
yankes al : mempersingkat waktu tunggu
pelayanan, peningkatan penggunaan obat
generik esensial
b) Pengembangan sistem rujukan online,
rekam medis dan telemedicine utk
mempercepat dan meningkatkan kualitas
yankes
c) Mengembangkan dan menyusun sistem
pengukuran kepuasan penguna yankes
RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017
NO ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
3 Mempercepat
perbaikan gizi
masyarakat
a) Peningkatan peran lintas sektor dalam
pelaksanaan rencana aksi pangan & gizi di
pusat & daerah
b) Deteksi dini melalui surveilans &
pemantauan tumbuh kembang balita
c) Pemberian paket gizi dengan fokus pada
1000 HPK yaitu ibu hamil & baduta, dgn
memperluas pada balita & remaja putri
d) Promosi pola asuh, pemberian makan bayi
dan anak (ASI eksklusif dan MPASI), serta
penerapan gizi seimbang
RANCANGAN DRAFT ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2017
N
O
ARAH KEBIJAKAN STRATEGI
4 Meningkatkan pelayanan
keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi
a) Menguatkan akses pelayanan KB &
kesehatan reproduksi yang merata &
berkualitas
b) Menguatkan advokasi & komunikasi,
informasi & edukasi (KIE)
c) Meningkatkan pembinaan kespro remaja
dlm rangka pendewasaan usia
perkawinan & penyiapan kehidupan
berkeluarga;
d) Meningkatkan peran & fungsi keluarga
dalam pembangunan keluarga;
e) Menguatkan kelembagaan kependudukan
& KB yang efektif, & menyusun landasan
hukum
TERIMA KASIH
top related