LAMPIRANPERATURANMENTERIKEUANGANNOMOR: 93/PMK.02/2011 /PMK.02/
2010TENTANGPETUNJUKPENYUSUNANDANPENELAAHANRENCANAKERJADANANGGARANKEMENTERIANNEGARA
/ LEMBAGAMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIABAB
1SISTEMPENGANGGARANPenyusunananggarandalamdokumenRencanaKerjadanAnggaranKementerianNegara/Lembaga(RKA-K/L)merupakanbagiandaripenyusunanAnggaranPendapatandanBelanjaNegara(APBN).
PenyusunanAPBN tersebut meliputipenyusunandokumenRKA-K/L termasuk
Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
(RDP-BendaharaUmumNegara). Karena adaperbedaandalam
tatacarapenyusunanantaraanggaranKementerian Negara/Lembaga (K/L)
dan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) makadokumenanggaran
dalamLampiranPeraturanMenteriKeuangan(PMK) ini, dibedakanmenjadi:1.
RKA-K/L adalahdokumenrencanakeuangantahunan K/L
yangdisusunmenurutBagian Anggaran Kementerian/Lembaga;2.
RDP-BendaharaUmumNegara
adalahrencanakerjadananggaranBagianAnggaranBendaharaUmumNegarayangmemuatrinciankebutuhandanabaikyangberbentukanggaranbelanjamaupunpembiayaandalamrangkapemenuhankewajibanPemerintahPusat
dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh
Presiden kepadaMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara.Penganggaransebagaisuatusistemmengaturkeduaprosespenyusunandokumenanggarantersebutdiatas,terutama
berkenaandenganprosespenyiapan penganggaran(budgetpreparation) yang
mengatur3 (tiga)materi pokok, yaitu: pendekatanpenyusunananggaran,
klasifikasianggaran,danprosespenganggaran.Pendekatan
yangdigunakandalampenganggararanterdiridari pendekatan:
penganggaranterpadu,penganggaranberbasiskinerja(PBK), dan
kerangkapengeluaranjangkamenengah(KPJM).
Klasifikasianggaranyangdigunakandalampenganggaranmeliputiklasifikasi:organisasi,
fungsi,
danjenisbelanja(ekonomi).Prosespenganggaranmerupakanuraianmengenaiprosesdanmekanismepenganganggarannya
dimulaidariPaguIndikatifsampaidenganpenetapanPagu AlokasiAnggaran
K/Lyangbersifatfinal.Sistempenganggaraniniharusdipahamisecara baik
danbenar oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat
dihasilkan APBNyang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.1.1
Pendekatan Penyusunan AnggaranPendekatan penyusunananggaran
yangdigunakandalamprosespenganggaranmeliputipendekatan:
penganggaranterpadu,PBK, dan KPJM. Pendekatan penyusunananggaran
tersebutmenjadiacuanbagipemangkukepentinganbidangpenganggarandalammerancang
dan menyusun anggaran.1.1.1
PendekatanPenganggaranTerpaduPenganggaranterpadumerupakanunsuryangpalingmendasarbagi
penerapanpendekatanpenyusunananggaran lainnyayaitu,
PenganggaranBerbasisKinerja(PBK)
danKerangkaPengeluaranJangkaMenengah(KPJM).Dengankatalainbahwapendekatananggaran
terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu.- 2
-MENTERI KEUANGANREPUBLIK
INDONESIAPenyusunananggaranterpadudilakukandenganmengintegrasikanseluruhprosesperencanaandanpenganggarandilingkungan
K/L untukmenghasilkandokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran
menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi
atauketerpaduanprosesperencanaandanpenganggarandimaksudkanagartidakterjadiduplikasidalampenyediaandanauntukK/Lbaikyangbersifatinvestasimaupununtukkeperluan
biaya
operasional.Padasisiyanglainpenerapanpenganggaranterpadujugadiharapkandapatmewujudkan
Satuan Kerja (Satker) sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang
bertanggungjawabterhadapasetdankewajiban
yangdimilikinya,sertaadanyaakun (pendapatandan/ataubelanja)
untuksatu transaksisehingga dipastikantidakadaduplikasi
dalampenggunaannya.Mengacupada pendekatanpenyusunananggaran
terpadutersebutdiatas,penyusunan RKA-K/L menggunakanhasil
restrukturisasiprogram/kegiatandalamkaitannyadenganklasifikasianggaranmenurutprogramdankegiatan,sertapenataanbagian
anggaran dan satker untuk pengelolaan anggaran dalam kaitannya
dengan klasifikasianggaran menurut organisasi.1.1.2
PendekatanPBKPenganggaranBerbasisKinerja(PBK)
merupakansuatupendekatandalamsistempenganggaranyangmemperhatikanketerkaitanantarapendanaandan
kinerja yangdiharapkan,sertamemperhatikanefisiensidalampencapaian
kinerja tersebut. Yangdimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang
berupa keluaran dari suatu Kegiatan atau hasildari suatu Program
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.Landasan konseptual yang
mendasari penerapan PBK meliputi:1. Pengalokasian anggaran
berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);2.
Pengalokasian
anggaranProgram/Kegiatandidasarkanpadatugas-fungsiUnitKerjayang
dilekatkan pada struktur organisasi (Money follow function);3.
Terdapatnyafleksibilitaspengelolaananggarandengantetapmenjagaprinsipakuntabilitas
(let the manager manages).Landasan konseptual tersebut di atas
dalam rangka penerapan PBK bertujuan untuk:1.
Menunjukanketerkaitanantarapendanaandengankinerjayangakandicapai
(directlylinkages between performance and budget);2. Meningkatkan
efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational
efficiency);3.
Meningkatkanfleksibilitasdanakuntabilitasunitdalammelaksanakantugasdanpengelolaan
anggaran (more flexibility and
accountability).AgarpenerapanPBKtersebutdapatdioperasionalkan maka
PBKmenggunakaninstrumen sebagai berikut:1. Indikator kinerja,
merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja;2.
Standar biaya, adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa
standar biaya masukanmaupun standar biaya keluaran sebagai acuan
perhitungan kebutuhan anggaran;- 3 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK
INDONESIA3.
EvaluasiKinerja,merupakanpenilaianterhadapcapaianSasaranKinerja,konsistensiperencanan
dan implementasi, serta realisasi penyerapan
anggaran.Berdasarkanlandasankonseptual,tujuanpenerapanPBK,daninstrumen
yangdigunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara operasional
prinsip utama penerapan
PBKadalahadanyaketerkaitanyangjelasantarakebijakanyangterdapatdalamdokumenperencanaan
nasional dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai
tugas-fungsinya (yangtercermin dalam struktur organisasi K/L).
Dokumen perencanaan tersebut meliputi
RencanaKerjaPemerintah(RKP)danRenja-K/L.SedangkanalokasianggaranyangdikelolaK/LtercermindalamdokumenRKA-K/LdanDIPAyangjugamerupakandokumenperencanaan
danpenganggaranyangbersifattahunansertamempunyaiketerkaitanerat.Hubungan
antara dokumen tersebut digambarkan di bawah ini.Diagram1.1
Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan PenganggaranPemerintah
menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang
akandilaksanakan dalamdokumenRKP. Hasilyangdiharapkanadalah
hasilsecaranasional(nationaloutcomes)
sebagaimanaamanatUndang-UndangDasar.Selanjutnyaberdasarkantugas-fungsi
yang diemban dan mengacu RKP dimaksud, K/L menyusun :1.
Program,IndikatorKinerjaUtama(IKU)Program,dan hasilpada UnitEselonI
sesuaidengan tugas-fungsinya;2.
Kegiatan,IndikatorkinerjaKegiatan(IKK), dan
keluaranpadaUnitpengeluaran(spendingunit)
padatingkatSatkeratauEselonIIdi lingkunganUnitEselonIsesuaiProgram
yang menjadi tanggung
jawabnya.K/Lmerumuskanprogramdankegiatanmengacu
SuratEdaranBersamaantaraMenteriNegaraPerencanaanPembangunanNasional/KepalaBadanPerencanaanPembangunanNasional(Bappenas)danMenteriKeuangantanggal19Juni2009No.0142/MPN/06/2009danNo.SE-1848/MK/2009perihalPedomanReformasiPerencanaandanPembangunan.Rumusan
programdan kegiatanyang
dihasilkanmencerminkantugas-fungsiK/Lataupenugasantertentudalamkerangka
PrioritasPembangunan
Nasionalsecarakonsisten.Hasilrestrukturisasitersebuttelahdiimplementasikan
dalam dokumen RKP, Renja K/L, RKA-K/L, dan DIPA pada tahun
2011.Hal-hal yang telahdilaksanakan pada tahun 2011 (penerapan PBK,
KPJM, dan Format BaruRKA-K/Lsecara
penuh)merupakandasarpenerapanPBKtahun2012dantahun-tahunselanjutnya.Namundemikianterdapatbeberapapenyesuaian/perubahanyangdilakukandalam
rangka pengembangan penerapan PBK.- 4 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK
INDONESIAPerumusan HasilpadaprogramdanKeluaranpadakegiatan
dalampenerapanPBKmerupakanhalpenting disamping
perumusanindikatorkinerjaprogram/kegiatan.Rumusan indikator kinerja
ini menggambarkan tanda-tanda keberhasilan
program/kegiatanyangtelahdilaksanakanbeserta Keluaran/Hasil
yangdiharapkan.Indikator kinerja inilahyang akan digunakan sebagai
alat ukur setelah berakhirnya program/kegiatan, berhasil atautidak.
Indikatorkinerjayangdigunakanbaikpadatingkatprogramataukegiatandalampenerapan
PBK dapat dilihat dari sisi:1. Masukan (input)Indikator input
dimaksudkanuntukmelaporkanjumlahsumberdayayangdigunakandalammenjalankan
suatu kegiatan atau program;2. Keluaran (output)Indikator output
dimaksudkan untuk melaporkanunitbarang/jasayangdihasilkansuatu
kegiatan atau program.3. Hasil (outcome)Indikator outcome
dimaksudkanuntukmelaporkanhasil(termasukkualitaspelayanan)suatu
program atau
kegiatan.Berdasarkanbeberapahaltersebutdiatas,perlupemahamanmendasardalampenyusunan
anggaran mengenai alur pemikiran:1. Keterkaitan antara kegiatan
dengan program yang memayungi;2. Keterkaitan keluaran kegiatan
dengan cara pencapaiannya melalui Komponen.Keterkaitanantar
komponensebagaitahapandalamrangkapencapaian
Keluaran,sehinggatidakditemukan adanya tahapankegiatan
(komponen)dalamrangka pencapaiankeluaran yang tidak relevan.1.1.3
Pendekatan KPJMKPJMadalah pendekatanpenyusunananggaran
berdasarkankebijakan,denganpengambilankeputusanyangmenimbulkanimplikasianggarandalamjangkawaktulebihdari
1 (satu) tahun anggaran.Secaraumum
penyusunanKPJMyangkomprehensifmemerlukansuatutahapanproses
penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi:a.
penyusunanproyeksi/rencanakerangka(asumsi)ekonomimakrountukjangkamenengah;b.
penyusunanproyeksi/rencana/target-targetfiskal(seperti
taxratio,defisit,danrasioutang pemerintah) jangka menengah;c.
rencanakerangkaanggaran(penerimaan,pengeluaran,danpembiayaan)jangkamenengah(mediumtermbudgetframework),yangmenghasilkanpagutotalbelanjapemerintah
(resources envelope);d.
pendistribusiantotalpagubelanjajangkamenengahkemasing-masingK/L(lineministriesceilings).IndikasipaguK/Ldalamjangkamenengahtersebutmerupakanperkiraan
batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka menengah;- 5 -MENTERI
KEUANGANREPUBLIK INDONESIAe.
penjabaranpengeluaranjangkamenengah(lineministriesceilings)masing-masingK/Lkemasing-masingprogramdankegiatanberdasarkanindikasipagujangkamenengah
yang telah
ditetapkan.Tahapanpenyusunanproyeksi/rencana(a)sampaidengan(d)merupakanprosestopdown
sedangkantahapan(e)merupakanproses bottomup.Prosesestimasi
bottomupseringkalidipisahatasproyeksimengenaibiayadaripelaksanaankebijakanyangsedangberjalan
(ongoingpolicies)
danpenyesuaiannyasehubungandenganupaya-upayarasionalisasiprogram/kegiatanmelaluiprosesevaluasiprogram/kegiatan,sertaprakiraanatas
biaya dari kebijakan baru (new
policies).DalamrangkapenyusunanRKA-KLdenganpendekatanKPJM,K/Lperlumenyelaraskankegiatan/programdengan
RencanaPembangunanJangkaMenengahNasional (RPJM Nasional) dan
Rencana Strategi (Renstra) K/L, yang pada tahap sebelumnyajuga
menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-KL.1.2 Klasifikasi
AnggaranKlasifikasianggaranmerupakanpengelompokan
anggaranberdasarkanorganisasi,fungsi,danjenisbelanja(ekonomi).PengelompokantersebutbertujuanuntukmelihatbesaranalokasianggaranmenurutorganiasasiK/L,tugas-fungsipemerintah,danbelanjaK/L.1.2.1
Klasifikasi Menurut
OrganisasiKlasifikasiorganisasimerupakanpengelompokanalokasianggaranbelanjasesuaidenganstrukturorganisasiK/L.YangdimaksudorganisasiadalahK/Lyangdibentukuntuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
dan peraturanperundangan yang berlaku. Suatu K/L dapat terdiri dari
unit-unit organisasi (Unit Eselon
I)yangmerupakanbagiandarisuatuK/L.Dan suatu
unitorganisasibisadidukungolehsatuankerja(Satker)yang
bertanggungjawabmelaksanakankegiatandariprogramuniteselon I atau
kebijakan pemerintah dan berfungsi sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran.KlasifikasianggaranbelanjaberdasarkanorganisasimenurutK/LdisebutBagianAnggaran
(BA). Dilihat dari apa yang dikelola, BA dapat dikelompokkan dalam
2 (dua) jenis.Pertama, Bagian Anggaran K/L yang selanjutnya disebut
BA-KL adalah kelompok
anggaranyangdikuasakankepadaMenteri/PimpinanLembagaselakuPenggunaAnggaran.Kedua,BagianAnggaranBendaharaUmumNegara,yangselanjutnyadisebutBA-BUNadalahkelompok
anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola
fiskal.Penetapansuatuorganisasisebagai BagianAnggaran
dalamhubungannyadenganpengelolaan keuangan negara mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut :1. Pengelolaan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (K/L):a. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang bagi
K/Lyangdipimpinnya(Pasal4ayat1,UUNomor1tahun2004tentangPerbendaharaanNegara);-
6 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAb.
Presidenselakupemegangkekuasanpengelolaankeuangannegaramenguasakanpengelolaankeuangannegaratersebutkepadamenteri/pimpinanlembagaselakuPengguna
Anggaran/Penggguna Barang K/L yang dipimpinnya (Pasal 6 ayat 2
hurufb, UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara);c.
LembagaadalahLembagaNegaradanLembagaPemerintahNonKementerianNegara
(LPNK);d.
DilingkunganLembagaNegara,yangdimaksuddenganPimpinanLembagaadalahPejabatyangbertanggungjawabataspengelolaankeuanganlembagayangbersangkutan(penjelasanPasal6ayat2hurufb,UUNo.17tahun2003tentangKeuangan
Negara);e. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PenggunaAnggaran wajib
menyusun
RKA-K/LatasBagianAnggaranyangdikuasainya(Pasal4Ayat2,PPNo.90tentangPenyusunan
RKA-K/L);f.
BagianAnggaranmerupakankelompokanggaranmenurutnomenklaturK/L,olehkarenanya
setiap K/L mempunyai kode bagian anggaran tersendiri.Berdasarkan
hal tersebut di atas disimpulkan bahwa:a. Menteri, Pimpinan LPNK,
dan Sekretaris Jenderal Lembaga Negara adalah PenggunaAnggaran yang
mendapat kuasa dari Presiden untuk mengelola keuangan negara
dariK/L yang dipimpinnya;b.
SelakuPenggunaAnggaran,parapejabatpadahurufatersebutdiatasbertanggungjawablangsungkepadaPresidendanwajibmenyusunRKA-K/Latasbagian
anggaran yang dikuasainya.2. Pengelolaan Keuangan Lembaga Non
Struktural (LNS):a. Lembaga selain LPNK disebut Lembaga Non
Struktural (LNS);b.
PengelolaankeuanganLNSdapatdiselenggarakansebagaibagiananggaranyangmandiri
atau sebagai satuan kerja dari K/L;c.
UntukmenentukanstatuspengelolaankeuangansuatulembagaPemerintahyangbaru
maka perlu dilakukan:1)
penelitianlandasanhukumpembentukannya,berupaPeraturanPemerintah(PP)atauPeraturanPresiden(Perpres).PPatauPerpresdimaksudmenyatakanbahwapimpinanlembagabertanggungjawabkepadaPresiden;danstatuslembagasebagai
LPNK atau bukan;2) Apabilabutir 2.c.1 diatas
terpenuhimakalembagatersebuttermasukLPNKsehinggaberhakdiberikanbagiananggarandengankodetersendiri;atauApabilatidakmenyebutkansebagaiLPNKmaka
lembagatersebutdapatdiberikan:KodeSatuanKerja,atauKodeBagianAnggaransepanjangpadadokumenpembentukannya
telah dicantumkan sebagai Pengguna
Anggaran.SelanjutnyayangdimaksuddenganunitorganisasipadaK/LsebagaimanauraiantersebutdiatasadalahUnitEselonIyangbertanggungjawabataspencapaiansasaranprogram/hasil
(outcome) dan pengkoordinasian atas pelaksanaan kegiatan oleh
satuan kerja.- 7 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIADalam hal ini
yang bertanggung jawab terhadap suatu program sebagian besar adalah
UnitEselon IA.Berkenaan dengantanggungjawabsuatuprogramteknis,
K/LdanUnitEselon IA-nya dikelompokkandengan aturan umum sebagai
berikut:1.
KelompokLembagaTinggiNegaradapatmenggunakanlebihdari1(satu)programteknis
sesuai dengan lingkup kewenangannya;2. Kelompok Kementerian
untuksetiap 1(satu)unitEselonIAyangbersifatpelayananeksternal akan
menggunakan 1 (satu) Program Teknis;3.
KelompokKementerianNegaradanKementerianKoordinatormenggunakan1(satu)Program
Teknis untuk seluruh unit Eselon IA-nya;4. Kelompok Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Lembaga
Non-Strukturalmenggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk
Lembaganya.SedangkansatuankerjapadaunitorganisasiK/LadalahsatkerbaikdikantorpusatmaupunkantordaerahatausatuankerjayangmemperolehpenugasandariunitorganisasiK/L.
Suatu satker ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam
rangka
pengelolaananggaran.SuatuK/LdalamrangkapengelolaananggarandapatmengusulkansatkerbarusebagaiKPAuntukmelaksanakankewenangandantanggungjawabpengelolaananggaranyang
berasal dari kantor pusat K/L apabila memenuhi kriteria1sebagai
berikut:1.
Harus/wajibmemilikiunit-unityanglengkapsebagaisuatuentitas(unit
yangmelaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pelaporan dan akuntansi);2.
MerupakanbagiandaristrukturorganisasiK/Ldan/ataumelaksanakantugasfungsiK/L;3.
Lokasisatkeryangbersangkutanberadapadapropinsi/kabupaten/kotayangberbedadengan
kantor induknya;4.
Karakteristiktugas/kegiatanyangditanganibersifatkompleks/spesifikdanberbedadengan
kantor induknya;5. Adanya penugasan secara khusus dari Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna AnggaranEselon I satker yang
bersangkutan.Sedangkanusulan/penetapan
BagianAnggarandansatuankerjaK/Ldapatdilakukan dengan tata cara
sebagai berikut:1.
DirektoratJenderalAnggaranc.q.DirektoratAnggaranI,DirektoratAnggaranII,
danDirektorat Anggaran III menganalisis/menilai usulan
permintaanBagian Anggaran atauSatuan Kerja sebagai KPA dari K/L
berdasarkan kriteria tersebut di atas.2. Apabila
berdasarkanhasilpenilaianusulantersebutdianggapmemenuhipersyaratandandapatdipertimbangkanuntukdisetujui,makaDirektoratAnggaranI,DirektoratAnggaranII,
danDirektoratAnggaranIIImenyampaikannotarekomendasiserta1Kriteria
nomor 1 dan 2 adalah kriteria yangwajib dipenuhi; sedangkan
kriteria 3, 4, dan 5 adalah kriteriatambahan (boleh salah satu saja
dari kriteria tambahan yang terpenuhi).- 8 -MENTERI
KEUANGANREPUBLIK INDONESIAmeminta kode Bagian Anggaran atau Satuan
Kerja sebagai KPA kepada Direktorat SistemPenganggaran.3.
DirektoratJenderalAnggaranc.q.DirektoratAnggaranI,DirektoratAnggaranII,
danDirektoratAnggaranIIImemberitahukanpersetujuan/penolakanatasusulandimaksudkepada
K/L yang bersangkutan secara tertulis.1.2.2 Klasifikasi Menurut
FungsiKlasifikasianggaranmenurutfungsi,
merincianggaranbelanjamenurutfungsidansubfungsi.Fungsiadalahperwujudantugaskepemerintahandibidangtertentuyangdilaksanakan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi
merupakanpenjabaran lebih lanjut dari
fungsi.Penggunaanfungsidansubfungsidisesuaikandengantugaspokokdanfungsimasing-masingK/L.Penggunaannyadikaitkandengankegiatan
(merupakanpenjabaranprogram)
yangdilaksanakan,sehinggasuatuprogramdapatmenggunakanlebihdarisatufungsi.YangdimaksudprogramadalahpenjabarankebijakanK/LdibidangtertentuyangdilaksanakandalambentukupayayangberisisatuataubeberapakegiatandenganmenggunakansumberdayayangdisediakanuntukmencapaihasilyangterukursesuaidenganmisinyayangdilaksanakaninstansiataumasyarakatdalamkoordinasiK/Lyangbersangkutan.1.2.3
Klasifikasi Jenis Belanja
(Ekonomi)Jenisbelanjadalamklasifikasibelanja
digunakandalamdokumenanggaranbaikdalamprosespenyusunananggaran,pelaksanananggaran,danpertangungjawaban/pelaporan
anggaran. Namun penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut
mempunyaitujuan berbeda. Berkenaan dengan proses penyusunan
anggaran dalam dokumen RKA-K/L,tujuan penggunaan jenis belanja ini
dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasianggaran
kedalam jenisjenis belanja. Jenis-jenis belanja yang digunakan
dalam penyusunanRKA-K/L adalah berikut:1. Belanja PegawaiBelanja
Pegawai adalah kompensasidalambentuk uang maupun barang yang
diberikankepadapegawaipemerintah(pejabatnegara,pegawainegerisipil,danpegawaiyangdipekerjakanolehpemerintahyangbelumberstatusPNS)
yangbertugasdidalammaupundiluarnegeri
sebagaiimbalanataspekerjaanyangtelahdilaksanakan,
kecualipekerjaanyangberkaitandenganpembentukanmodaldan/ataukegiatanyangmempunyai
output dalam kategori belanja barang.2. Belanja
BarangBelanjaBarangyaitupengeluaranuntukmenampungpembelianbarangdanjasayanghabispakaiuntukmemproduksibarangdanjasayangdipasarkanmaupunyangtidakdipasarkansertapengadaanbarangyangdimaksudkanuntukdiserahkanataudijualkepada
masyarakatdan belanja perjalanan. Dalam pengertian belanja tersebut
termasukhonorariumyangdiberikandalamrangkapelaksanaankegiatanuntukmenghasilkan-
9 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK
INDONESIAbarang/jasa.BelanjaBarangdapatdibedakanmenjadiBelanjaBarang(OperasionaldanNon-Operasional),
Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja Perjalanan
Dinas.3. Belanja
ModalBelanjamodalmerupakanpengeluarananggaranyangdigunakandalamrangkamemperolehataumenambah
nilai assettetapdanassetlainnyayangmemberi
manfaatlebihdarisatuperiodeakuntansisertamelebihibatasanminimalkapitalisasiasettetapatauasetlainnyayangditetapkanpemerintah.Asettetaptersebutdipergunakanuntukoperasionalkegiatansehari-harisuatusatuankerja
ataudipergunakanolehmasyarakat/publiknamuntercatatdalamregistrasiasetK/Lterkaitserta
bukanuntukdijual.4. Bunga
UtangBungayaitupembayaranyangdilakukanataskewajibanpenggunaanpokokutang(principal
outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang
dihitungberdasarkanposisipinjaman.Jenisbelanjainikhususdigunakandalam
kegiatandariBagian Anggaran BUN.5.
SubsidiSubsidiyaitualokasianggaranyangdiberikankepadaperusahaan/lembagayangmemproduksi,
menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk
memenuhihajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga
jualnya dapat dijangkau
olehmasyarakat.Belanjainiantaralaindigunakanuntukpenyaluransubsidikepadaperusahaannegaradanperusahaanswasta.Jenisbelanjainikhususdigunakandalamkegiatan
dari Bagian Anggaran BUN.6. Bantuan sosialBelanjaBantuan
SosialyaitutransferuangataubarangyangdiberikanolehPemerintahPusat/Daerahkepadamasyarakatgunamelindungidarikemungkinanterjadinyaresikososial.Bantuansosialdapatlangsungdiberikankepadaanggotamasyarakatdan/ataulembaga
kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non
pemerintahbidangpendidikan,
keagamaan,danbidanglainyangberperanuntukmelindungiindividu,
kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.Belanjabantuansosialdiberikandalambentukuang,barang,danjasa.Belanjabantuansosialbersifatsementaraatauberkelanjutangunamemberikanrehabilitasisosial,perlindungansosial,jaminansosial,pemberdayaansosial,danpenanggulangankemiskinanagardapatmeningkatkantarafkesejahteraan,kualitaskelangsunganhidup,danmemulihkanfungsisosialdalamrangkamencapaikemandirian.
Belanjabantuansosialdiberikandalambentuk:(1)bantuanlangsung;(2)penyediaanaksessibilitas,dan/atau
(3) penguatan kelembagaan.7. HibahMerupakan
belanjapemerintahpusatkepadapemerintahnegaralain,organisasiinternasional,
dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak
mengikat,dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus
dan dilakukan dengan
naskahperjanjianantarapemberihibahdanpenerimahibahdenganpengalihanhakdalam-
10 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAbentuk uang, barang, atau
jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atauhibah
luar negeri yang diterushibahkan ke daerah8. Belanja
lain-lainPengeluarannegarauntukpembayaranataskewajibanpemerintahyangtidakmasukdalamkatagoribelanjapegawai,belanjabarang,belanjamodal,belanjapembayaranutang,belanjasubsidi,belanjahibah,danbelanjabantuansosialsertabersifatmendesakdan
tidak dapat diprediksi sebelumnya.1.3 Proses Penganggaran
RKA-K/LProses penganggaranRKA-K/L dibagi dalam beberapa tahapan
sebagai berikut:Januari1. Presiden menetapkan arah kebijakan dan
prioritas anggaran.2. K/L mengevaluasi baseline.3. K/L dapat
menyusun rencana inisiatif baru.4. Kementerian
PerencanaanPembangunanNasional/BappenasdanKementerianKeuangan
mengevaluasi baseline dan mengkaji usulan inisiatif baru.Februari -
Juli5. Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas
fiskalKementerianKeuanganmenyusunperkiraankapasitasfiskal
untukpenyusunanPaguIndikatiftahunanggaranyangdirencanakan,termasukpenyesuaianindikasipaguanggaran
jangka menengah paling lambat pertengahan bulan Februari.6.
MenteriKeuangandanMenteriPerencanaanPembangunanNasional/KepalaBappenasmenyusun
Pagu
Indikatif.PenyusunanPaguIndikatiftersebutmemperhatikankapasitasfiskaldanpemenuhanprioritaspembangunannasional.PaguIndikatifdimaksuddirincimenurutunitorganisasi,program,kegiatan,danindikasipendanaanuntukmendukungArahKebijakanyangtelahditetapkanolehPresiden.PaguIndikatifyangsudahditetapkanbesertaprioritaspembangunannasionalyangdituangkandalamrancanganawalRencanaKerjaPemerintah(RKP)disampaikankepadaK/Ldengansuratyangditandatangani
Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan pada bulan Maret.7.
Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja K/L
(Renja-K/L)PenyusunanRenja-K/LiniberpedomanpadasuratmengenaPaguIndikatif.
Renja-K/LdimaksuddisusundenganpendekatanberbasisKinerja,
kerangkapengeluaranjangkamenengah, dan penganggaran terpadu yang
memuat:a. kebijakan;b. program; danc. kegiatan.- 11 -MENTERI
KEUANGANREPUBLIK INDONESIA8. Trilateral
MeetingProsespenyusunanRenja-K/Ldilakukan pertemuan
3(tiga)pihakantaraKementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan
Kementerian Keuangan.9.
K/LmenyampaikanRenja-K/LkepadaKementerianPerencanaanPembangunanNasional/Bappenas
dan Kementerian
Keuangan.Menteri/PimpinanLembagamenyampaikanRenja-K/Lkepada
KementerianPerencanaan dan Kementerian Keuangan untuk bahan
penyempurnaan rancangan
awalRKPdanpenyusunanrincianpagumenurutunitorganisasi,fungsi,program,dankegiatan
sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan
APBN.10. Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran
K/LMenteriKeuangandalamrangkapenyusunanRKA-K/L,menetapkanPaguAnggaranK/Ldenganberpedomankapasitasfiskal,besaranPaguIndikatif,Renja-K/L,danmemperhatikanhasilevaluasiKinerjaKementerian/Lembaga.PaguAnggaranK/LsebagaimanadimaksudmenggambarkanArahKebijakanyangtelahditetapkanolehPresiden
yang dirinci paling sedikit menurut unit organisasi dan
program.PaguAnggaranK/LdisampaikankepadasetiapKementerian/Lembagapalinglambatakhir
bulan Juni.11. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun
RKA-K/LMenteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan:a.
Pagu Anggaran K/L;b. Renja-K/L;c.
RKPhasilkesepakatanPemerintahdanDPRdalampembicaraanpendahuluanRancangan
APBN; dand. Standar biaya.Penyusunan RKA-K/L dimaksud termasuk
menampung usulan Inisiatif Baru. RKA-K/Lmerupakanbahan penyusunan
RancanganUndang-UndangtentangAPBNsetelahterlebih dahulu ditelaah
dalam forum penelaahan antara Kementerian/Lembaga denganKementerian
Keuangan dan Kementerian Perencanaan.12. K/L melakukan pembahasan
RKA-K/L dengan DPRDalamhalK/Lmelakukanpembahasan
RKA-K/LdenganDPRdalamrangkapembicaraanpendahuluanRancanganAPBN,pembahasantersebutdifokuskanpadakonsultasi
atas usulan Inisiatif Baru.13. Penyesuaian atas usulan inisiatif
baruDalam hal pembahasan RKA-K/L dengan DPR dilakukan, dapat
dilakukan penyesuaianatas usulan inisiatif baru sepanjang:a. Sesuai
RKPb. Pencapaian sasaran kinerja K/Lc. Tidak melampaui Pagu
Anggaran K/L- 12 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA14. Penelaahan
RKA-K/LPenelaahanRKA-K/LtersebutdiselesaikanpalinglambatakhirbulanJuli.
PenelaahanRKA-K/L dilakukan secara terintegrasi, yang meliputi:a.
Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja;b. Konsistensi sasaran
kinerja K/L dengan
RKP.MenkeumengoordinasikanpenelaahanRKA-K/LdalamrangkapenetapanPaguRKA-K/L
yang bersifat final.Agustus Desember15. Penggunaan RKA-K/L dalam
RAPBNKementerianKeuanganmenghimpunRKA-K/Lhasilpenelaahanuntukdigunakansebagai:a.
bahanpenyusunanNotaKeuangan,RancanganAPBN,danRancanganUndang-Undangtentang
APBN; danb. dokumen pendukung pembahasan Rancangan
APBN.NotaKeuangan,RancanganAPBN,danRancangan
Undang-UndangtentangAPBNdibahasdalamSidangKabinetuntukkemudianhasilnyadisampaikanolehPemerintahkepada
DPR pada bulan Agustus.16. Pembahasan anggaran dengan
DPRPemerintahmenyelesaikanpembahasanRancangan
APBNdanRancanganUndang-UndangtentangAPBNdenganDPRpalinglambatakhirbulanOktober.DalamhalpembahasanRancanganAPBNdanRancanganUndang-UndangtentangAPBNmenghasilkanoptimalisasipaguanggaran,
optimalisasipaguanggarantersebutdigunakanolehPemerintahsesuaidenganArahKebijakanyangtelahditetapkanolehPresiden.17.
Penyesuaian RKA-K/LHasilpembahasanRancanganAPBNdanRancangan
Undang-UndangtentangAPBNdituangkandalamberitaacarahasilkesepakatanpembahasanRancanganAPBNdanRancanganUndang-UndangtentangAPBNdanbersifatfinalyangdisampaikanolehMenteriKeuangankepadaKementerian/LembagauntukdilakukanpenyesuaianRKA-K/L.18.
Penetapan alokasi anggaran Kementerian/LembagaAlokasi anggaran
Kementerian/Lembaga dirinci menurut:a. kebutuhan Pemerintah Pusat;
danb. transfer kepada
daerah.PresidenmenetapkanalokasianggaranKementerian/Lembaga
danKementerianKeuangan selaku Bendahara Umum Negara paling lambat
tanggal 30 November.- 13 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA19.
Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaranMenteriKeuanganmengesahkan
dokumenpelaksanaananggaranyangdisusunolehMenteri/PimpinanLembaga
menggunakanRKA- K/Lyangtelahdisepakatidalampembahasan dengan DPR
paling lambat tanggal 31 Desember.1.4 RDP-Bendahara Umum Negara dan
Proses
PenganggarannyaRDP-BendaharaUmumNegaramerupakandokumenpenganggaranyangkhususdisusunolehMenteriKeuangansebagaipengelolafiskaldansecaraoperasionaldilaksanakanolehunitorganisasidilingkunganKementerianKeuangansebagaiPembantuPengguna
Anggaran Bendahara Umum
Negara.PenyusunanRDP-BendaharaUmumNegarajugamenggunakan
pendekatanpenyusunan anggaran dan klasifikasi anggaran sebagaimana
digunakan dalam
penyusunanRKA-K/Ldenganbeberapapengecualian/kekhususan.Pengecualian/kekhususaniniberkenaan
dengan klasifikasi anggaran, terutama klasifikasi organisasi dan
fungsi.Berkenaandenganklasifikasiorganisasi,BABUNyangterdapatdalamdokumenRDP-BendaharaUmumNegaradibagidalambagian-bagiananggaran.
Penanggungjawabmasing-masingBAtersebutdiatasdisebutPembantuPenggunaAnggaran(PPA)yangmerupakanunitorganisasidilingkunganKementerianKeuangansesuaidengantugas-fungsinya.
Sedangkansatuankerjapada masing-masingPPA
adalahsatkerbaikdikantorpusatmaupunkantordaerahatausatuankerjayangmemperolehpenugasandariPPAsebagaikepanjangantanganMenteriKeuangan.Suatu
PPA
dalamrangkapengelolaananggarandapatmengusulkansatkerbarusebagaiKPAuntukmelaksanakankewenangandantanggungjawabpengelolaananggaranyangberasaldari
BABUN apabila terdapatpenugasan secara khusus dari
PPA.PPAdapatmengusulkanadanyasatkerbarudalamrangkapengelolaanRDP-BendaharaUmumNegarakepadaDirektoratJenderalAnggaranc.q.DirektoratAnggaranIII.
Selanjutnya Direktorat Jenderal Anggaranmemberitahukan
persetujuan/penolakan atasusulan dimaksud kepada PPA yang
bersangkutan.Berkenaan dengan klasifikasi fungsi, penerapan fungsi
dan subfungsi dalam
kerangkaRDP-BendaharaUmumNegaramengacupadatugas-fungsiKementerianKeuangan:fungsi01(pelayananumum)
dansubfungsi0101 (LembagaEksekutifdanLegislatif,MasalahKeuangan dan
Fiskal, serta Urusan Luar Negeri). Dalam proses penyusunan
RDP-BendaharaUmum Negara, penerapan fungsi dan sub-fungsi dimaksud
dihubungkan dengan
kegiatan.ProsespenganggaranRDP-BendaharaUmumNegaradimulaisatutahunsebelumtahunanggaranyangdirencanakan,tepatnyapadaawaltahun.Alurprosespenganggarannya
meliputi 5 (lima) tahap utama:1. Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana
Pengeluaran Bendahara
UmumPenggunaAnggaranBendaharaUmumNegaradapatberkoordinasidenganMenteri/PimpinanLembagaataupihaklainterkaitmenyusunindikasikebutuhandana-
14 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK
INDONESIApengeluaranBendaharaUmumNegara
untuktahunanggaranyangdirencanakandenganmemperhatikanprakiraanmajudan
rencanastrategisyangtelahdisusun.Indikasi kebutuhan dana merupakan
indikasi dana dalam rangka pemenuhan kewajibanPemerintah yang
penganggarannya hanya ditampung pada Bagian Anggaran BendaharaUmum
Negara Kementerian Keuangan. Kebutuhan dana pengeluaran Bendahara
UmumNegara dimaksud antara lain:a. transfer ke daerah;b. bunga
utang;c. subsidi;d. hibah (dan penerusan hibah);e. kontribusi
sosial;f. dana darurat/penanggulangan bencana alam;g. kebutuhan
mendesak (emergency),h. cadangan untuk mengantisipasi perubahan
kebijakan (policy measures);i. dana transito;j. cicilan utang;k.
dana investasi Pemerintah;l. penyertaan modal negara;m. dana
bergulir;n. dana kontinjensi;o. penerusan pinjaman (on-lending);
danp. kebutuhan lain-lain yang tidak dapat
direncanakan.Sedangkanpihaklainterkait tersebutdiatas yaitu
PemerintahDaerah,BadanUsahaMilikNegara,BadanUsahaMilikDaerah,Lembaga
Non-Kementerianyangterkaitdengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan.2. Penetapan Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum
NegaraMenteriKeuanganmenetapkanpagudanapengeluaranBendaharaUmumNegaradengan
berpedoman pada:a. arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden;b.
prioritas anggaran;c.
RKPhasilkesepakatanPemerintahdanDPRdalampembicaraanpendahuluanpembahasan
Rancangan APBN;d. indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara
Umum Negara; dane. evaluasi Kinerja penggunaan dana Bendahara Umum
Negara.3. Penyusunan RDP-Bendahara Umum
NegaraPembantuPenggunaAnggaran-BendaharaUmumNegarayangtelahditunjukMenteriKeuanganmenyusunRDP-BendaharaUmumNegaraberdasarkanpagudana-
15 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK
INDONESIApengeluaranBendaharaUmumNegaradimaksud.PenyusunanRDP-BendaharaUmumNegaradapatdilakukandenganberkoordinasidenganKementerian/Lembagaataupihak
lain yang terkait.4. Pengusulan Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara
Umum
NegaraKuasaPenggunaAnggaranBendaharaUmumNegaramengusulkanalokasidanapengeluaranBendaharaUmumNegarakepadaMenteriKeuangandenganberpedomanpadaRDP-BendaharaUmumNegarayangtelahdisesuaikandenganberitaacarahasilkesepakatan
pembahasan APBN.5. Penetapan Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara
Umum
NegaraMenteriKeuanganmenetapkanalokasidanapengeluaranBendaharaUmumNegaraberdasarkanKeputusanPresidenyangditetapkanpalinglambattanggal30Novemberdan
mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran dana pengeluaran Bendahara
UmumNegarasebelumdimulainyatahunanggaranpalinglambatakhirbulanDesember.PenetapanalokasidanapengeluaranBendaharaUmumNegaratertentuyangalokasidananyabelumdapatditetapkanpadasaatditetapkannyaAPBNdapatdilakukanpadatahun
anggaran berjalan.MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIABAB 2PENERAPAN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA2.1. Tingkatan Penerapan
PBKPenerapanPBKmengacupadastrukturorganisasiK/L.HubunganantarastrukturorganisasidankinerjayangakandicapaimerupakankerangkaPBKsebagaimanaDiagram2.1.Diagram2.1
Kerangka PBKBerdasarkan Diagram2.1, penerapanPBK dapat dilihatdalam
dalam2(dua)tingkatan, yaitu penerapanPBKTingkatNasional
danPenerapanPBKTingkatK/L.Penerapan PBK pada tingkat Nasional
dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:1. Pemerintah
menentukantujuan(dalambentukPrioritasdan Fokus
Prioritaspembangunannasional beserta target kinerjanya)
untukwaktu1(satu)tahunyangakandatang
dalamdokumenRKP.Hasilyangdiharapkanberupa nationaloutcome
yangmengarah kepada gambaran sebagaimana amanat Undang-Undang
Dasar;2. Berdasarkantujuan tersebutPemerintahmerumuskanKegiatan
Prioritas
dan/atauKegiatandalamkerangkatugas-fungsiyangdiembansuatuK/L,
IKK,dan output (jenis,volume, dan satuan ukur). Selanjutnya
Pemerintah akan menghitung perkiraan kebutuhananggarannya yang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara;3.
TujuanPemerintahtersebutakandilaksanakanolehmasing-masingK/L(besertaperangkat
organisasi di bawah koordinasinya) dalam bentuk program dan
kegiatan sesuaitugas-fungsinya.Sedangkanpenerapan PBK padatingkat
K/L dilakukanmelaluilangkah sebagaiberikut:1.
SesuaidenganRenstraK/L, UnitEselonIA merumuskan Program,
IKUProgramdanhasil;- 17 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA2.
Selanjutnya Program dijabarkan dalam Kegiatan, IKK, dan output pada
Unit pengeluaran(spendingunit)
padatingkatSatkeratauEselonIIdilingkunganUnitEselonIA sesuaidengan
tugas dan fungsinya;3. Kegiatan-kegiatan tersebut, disesuaikan pada
kategori Fungsi/Sub Fungsi yang didukung,Prioritas Nasional/Bidang
atau Non Prioritas;4. HasilrumusanProgram, IKUProgram,hasil,
Kegiatan,IKK, dan output dituangkandalam dokumen Renja-K/L, RKA-K/L
dan DIPA.2.2. Struktur Anggaran dalam PBKDiagram2.2 Struktur
Anggaran Penerapan
PBKStrukturAnggarandalampenerapanPBK,lebihmemperhatikanketerkaitansecarajelashubunganantaraperencanaandanpenganggaranyangmerefleksikankeselarasanantarakebijakan
(topdown) dan pelaksanaankebijakan (bottomup).
GambaranStrukturAnggarandalam rangkapenerapan
PenganggaranBerbasisKinerjadapatdigambarkandalam
Diagram2.2.Struktur
AnggaranmerupakanpenggambaransatukesatuanperencanaandanpenganggarandalamunitorganisasiK/L.Satukesatuanyangdimaksudadalahkesatuandalamkebutuhan
sumber dayayangdiperlukanoleh
SatkerdalamrangkapelaksanaanKegiatanyangmenjaditanggungjawabnyasebagaimanatugasfungsiyangdiemban
Satker(bottom up). Hal ini harus sejalan denganrancangan kebijakan
yang diputuskan pada tingkatOrganisasi
Pemerintahyangtelahdikoordinasikanoleh Unit-Unit
Organisasinya(topdown)yang bertanggung jawab terhadap
Program.Bagian-bagian dan fungsi struktur anggaran sebagai
berikut:1. Program :a. Program merupakan penjabaran dari kebijakan
sesuai dengan visi dan misi K/L yangrumusannyamencerminkan tugas
dan fungsi unit Eselon I atau unit K/L yang berisiKegiatan untuk
mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.b. Rumusan
Programmerupakan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan
penyesuaiannya.- 18 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAc. Rumusan
Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan
Programyang ada dalam dokumen Renja-K/L.2. Indikator Kinerja Utama
(IKU) Program :a. IKUProgrammerupakan
instrumenyangdigunakanuntukmengukurhasil padatingkat Program.b.
PendekatanyangdigunakandalammenyusunIKUProgramberorientasipadakuantitas,
kualitas, dan/atau harga.c. Dalam menetapkan IKU Program, K/L
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangandan Kementerian
Perencanaan.d. Rumusan IKU Program dalam dokumen RKA-K/L harus
sesuai dengan rumusan IKUProgramyang ada dalam dokumen Renja-K/L.3.
Hasil (Outcome) :a.
Hasilmerupakanprestasikerjayangberupasegalasesuatuyangmencerminkanberfungsinya
output dari Kegiatan dalam satu Program.b. Secara umum kriteria
dari hasil sebuah Program adalah :1)
MencerminkanSasaranKinerjaunitEselonIsesuaidenganvisi,misidantugas-fungsinya;2)
Mendukung Sasaran Strategis K/L;3) Dapat dilakukan evaluasi.c.
RumusanHasildalamdokumenRKA-K/Lharussesuaidenganrumusanhasilyangada
dalam dokumen Renja-K/L.4. Kegiatan :a.
KegiatanmerupakanpenjabarandariProgramyangrumusannyamencerminkantugas
dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen
Kegiatanuntuk mencapai output dengan indikator kinerja yang
terukur.b. Rumusan Kegiatan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan
penyesuaiannya.c.
RumusanKegiatandalamdokumenRKA-K/LharussesuaidenganrumusanKegiatan
yang ada dalam dokumen Renja-K/L5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
:a. IKK merupakan instrumenyangdigunakanuntukmengukur output
padatingkatKegiatan.b.
PendekatanyangdigunakandalammenyusunIKKberorientasipadakuantitas,kualitas,
dan/atau harga.c.
DalammenetapkanIKK,K/LberkoordinasidenganKementerianKeuangandanKementerian
Perencanaan.d. Rumusan IKK dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai
dengan rumusan IKK yang adadalam dokumen Renja-K/L6. Outputa.
Output merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh
suatuKegiatanyangdilaksanakanuntukmendukungpencapaiansasarandantujuanprogram
dan kebijakan.b. Rumusan output
dalamdokumenRKA-K/Lberupabarangataujasa,sedangkanrumusan output
dalam dokumen Renja-K/L berupa output statement.c. Rumusan output
berupa barang atau jasa berupa :1) Jenis output,merupakan
uraianmengenaiidentitasdarisetiap output yangmencerminkan tugas
fungsi unit Satker secara spesifik.- 19 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK
INDONESIA2) Volume output,merupakandatamengenai
jumlah/banyaknyakuantitasOutputyg dihasilkan.3) Satuan
output,merupakan
uraianmengenaisatuanukuryangdigunakandalamrangkapengukuran
kuantitas(volume) output sesuaidengansesuaikarakteristiknya.d.
Secara umum kriteria dari output adalah :1)
Mencerminkansasarankinerja
SatkersesuaiTugas-fungsiataupenugasanprioritas pembangunan
nasional;2) Merupakanprodukutama/akhiryangdihasilkanoleh
Satkerpenanggungjawabkegiatan;3) Bersifat spesifik dan terukur;4)
Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkan
berupa regulasisesuai tugas-fungsi Satker;5)
UntukKegiatanpenugasan(PrioritasPembangunanNasional)menghasilkanoutput
prioritas pembangunan nasional yang mempunyai dampak secara
nasional;6) Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari
satu jenis;7) Setiap Output didukung oleh komponen masukan dalam
implementasinya;8) Revisirumusan output dimungkinkanpadapenyusunan
RKA-K/L denganmengacu pada Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran
K/L.7. Proses Pencapaian Output terbagi dalam:a. Suboutput :1)
Suboutput pada hakekatnya merupakan output2) Output
yangdinyatakansebagai Suboutput adalah output-output yangmempunyai
kesamaan dalam jenis dan satuannya.3) Suboutput
digunakansebagaipenjabarandarimasing-masingbarangataujasadalam
kumpulan barang atau jasa sejenis yang dirangkum dalam satu
output.4) BanyaknyaSub-suboutput
atauakumulasidarivolumeSub-suboutputmencerminkan jumlah volume
output.5) Suboutput sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh
tidak).6) Suboutput hanyadigunakanpada output
yangmerupakanrangkumandaribarang atau jasa yang sejenis.7) Output
yangsudahspesifikdanberdirisendiri(bukanrangkumandaribarangatau
jasa yang sejenis) tidak memerlukan Suboutput.b. Komponen :1)
Komponenmerupakantahapandariprosespencapaian
output,yangberupapaket-paket pekerjaan.2) Komponen bisa langsung
mendukung pada output atau pada Suboutput.3)
Komponendisusunberdasarkanrelevansinyaterhadappencapaian
output,baikterhadap volume maupun kualitasnya.4)
Antarkomponenmempunyaiketerkaitanyangsalingmendukungdalampencapaian
output,sehinggaketidakterlaksanaan/keterlambatansalahsatukomponen
bisa menyebabkanketidakterlaksanaan/keterlambatankomponenyang lain
dan juga bisa berdampak pada penurunan kualitas, penurunan
kuantitasmaupun kegagalan dalampencapaian output.c. Subkomponen :1)
Subkomponen merupakan kelompok-kelompok detil belanja, yang disusun
dalamrangka memudahkan dalam pelaksanaan Komponen- 20 -MENTERI
KEUANGANREPUBLIK INDONESIA2) Subkomponen sifatnya opsional (boleh
digunakan, boleh tidak).d. Detil BelanjaDetil Belanja merupakan
rincian kebutuhan belanja dalam tiap-tiap jenis belanja
yangberisikan item-item belanja.2.3. Standarisasi OutputNo Jenis
Output Satuan Suboutput/KomponenKeterangan1.
LayananPerkantoranBulanLayanan1. Output
LayananPerkantoran,komponennyaterdiridari Komponen001 dan/atau
Komponen 002.2. Output
LayananPerkantoran,dimungkinkanhanyamempunyai1(satu) komponen saja
(Komponen 001atau Komponen 002 saja)1. Komponen 001,Pembayaran
Gajidan Tunjangan2.Komponen 002,PenyelenggaraanOperasional
danpemeliharaanPerkantorana. Komponen001,hanyadigunakanuntuk output
Layanan Perkantoranb. Komponen001adalah
anggaranyangdialokasikanuntukmemenuhikebutuhanbiayaoperasionalantaralainpembayarangaji,tunjanganyangmelekatpadagaji,uangmakan,danpembayaranyangterkaitdenganbelanja
pegawai.a. Komponen002,hanyadigunakanuntuk output Layanan
Perkantoranb. Komponen002adalah
anggaranyangdialokasikanuntukmemenuhikebutuhanbiayaoperasionalantaralain
kebutuhansehari-hariperkantoran, langganandayadanjasa,
pemeliharaankantor,danpembayaranyangterkaitdenganpelaksanaan
operasional kantor.2. KendaraanBermotorUnit Sub-Suboutput,antara
lain:1. KendaraanPejabat Negara2. KendaraanPejabat Eselon I3.
KendaraanPejabat EselonII4. KendaraanRoda 65. KendaraanRoda 46.
KendaraanRoda21. Merupakan output
yangsifatnyainsidentil(adhoc)dandihasilkanmelalui pengadaan.2.
Output KendaraanBermotor,adalah output
dalamrangkapemenuhankebutuhansaranatransportasi darat
untukpejabat,angkutanpegawai,operasionalkantor/ lapangan.3. Output
Kendaraan Bermotor, secaraumumberupaalattransportasi
daratyangmerupakanprodukmanufakturdan dipasarkan secara
umum/masal.4.
SuboutputKendaraanRoda6,4,2merupakansuboutputdalamrangkapemenuhan
saranaangkutan pegawai,operasional kantor/ lapangan.- 21 -MENTERI
KEUANGANREPUBLIK INDONESIANo Jenis Output Satuan
Suboutput/KomponenKeterangan5. Alat
transportasiyangmempunyaikarakteristikkhusus,spesifikasikhususdan/ataupengadaannyaberdasarkanpesanankhusus
dan/atau
digunakandalamrangkapelaksanaantusitekniskhusus,makaoutputnyadinyatakantersendiri,terpisahdari
Output KendaraanBermotor.3. PerangkatPengolahData
danKomunikasiUnitSub-Suboutput,antara lain:1. Laptop2.
Komputer/PC3. Printer/PrinterMultiguna4. Scanner/ScannerMultiguna5.
Server6. LCD/Proyektor7. Camera/Handycam/CCTV8. MesinFotokopi/Mesin
FotokopiMultiguna9. HarddiskEksternal10.PesawatTelepon11.Mesin
PABX12.Mesin FAX13.Mesin Handkey1. Merupakan output
yangsifatnyainsidentil(adhoc)dan dihasilkanmelalui pengadaan.2.
Output PerangkatPengolahDatadanKomunikasi, adalah outputdalamrangka
pemenuhankebutuhanmediapemrosesdata,penyimpandata,menampilkanhasilolahandata,dan/
atau media komunikasi.3. Output PerangkatPengolahDatadanKomunikasi,
secaraumumberupa peralatanelektronikaldalamrangkapengolahan
datadantelekomunikasiyangmenunjangaktivitasadministratifumumsebuahinstansi/perkantoran.4.
Peralatanpemenuhankebutuhanmediapemrosesdata,penyimpandata,menampilkanhasilolahandata,dan/atau
mediakomunikasiyangmempunyaikarakteristikkhusus,spesifikasikhususdan/ataupengadaannyaberdasarkanpesanankhusussertadigunakandalamrangkapelaksanaantusitekniskhusus,makaoutputnyadinyatakantersendiri,terpisahdari
Output PerangkatPengolah Data dan Komunikasi.4.
PeralatanFasilitasPerkantoranUnitSub-Suboutput,antara lain:1.
Meubelair2. Lift3. Genzet4. Lemari berkas5. Brankas6. AC7.
MesinPenghancurKertas1. Merupakan output
yangsifatnyainsidentil(adhoc)dandihasilkanmelalui pengadaan.2.
Output PeralatanFasilitasPerkantoran, adalah output dalamrangka
pemenuhankebutuhansaranakelengkapangedungperkantoranyang memadai
dan layak.3. Output PeralatanFasilitasPerkantoran,
secaraumumberupaperalatan elektronik/nonelektronikyang disediakan
dalam rangka- 22 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIANo Jenis Output
Satuan Suboutput/KomponenKeteranganmemenuhiunsurkelayakansecara
umumfasilitassebuahgedung/ bangunan perkantoran4.
PeralatanFasilitasPerkantoranyangmempunyaikarakteristikkhusus,spesifikasikhususdan/ataupengadaannyaberdasarkanpesanankhusus
dan/atau sertadigunakandalam rangkapelaksanaantusitekniskhusus,maka
outputnyadinyatakantersendiri,terpisahdari OutputPeralatan
Fasilitas Perkantoran.5. Gedung/BangunanM21. Merupakanoutput
yangsifatnyainsidentil(adhoc)dandihasilkanmelalui pengadaan.2.
Output Gedung/Bangunan, adalahoutput dalamrangka
mendirikan/membangun/merehabilitasisaranaprasaranainstansi/perkantoranmaupun
rumah dinas.3. Output Gedung/Bangunan, secaraumum berupa
mendirikan/membangun/merehabilitasi saranaprasarana
instansi/perkantoranmaupunrumahdinas
berupagedung/bangunan,taman,tempatparkir, pagar, pos pengamanan.4.
ApabiladalamrangkapemenuhanOutputGedung/Bangunandibutuhkanpengadaan
tanah terlebihdahulu,maka tanah tersebutdinyatakansebagai
komponendalamOutput Gedung/Bangunan.5.
PembangunanGedung/Bangunanyang mempunyai karakteristik
khusus,spesifikasikhususdan/ataupengadannyaberdasarkanpesanankhususserta
digunakandalamrangkapelaksanaantusitekniskhusus,makaoutputnya
dinyatakantersendiri,terpisah dari OutputGedung/Bangunan.- 23
-MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAPeruntukan Komponen 002
(operasional kantor, pemeliharaan, dan perjalanan dinas)Uraian
Keterangan1. Kebutuhan sehari-hariperkantoranAntara lain : Alat
Tulis Kantor, barang cetak untuk Manajemenkantor, alat kebersihan;
Perlengkapan fotokopi/komputer; Langganan surat
kabar/berita/majalah; Biaya Satpam/pengaman, cleaning service,
sopir,pramubakti (yang dipekerjakan secara kontraktual) Pengurusan
sertifikat tanah, pembayaran PBB.2. Langganan daya dan jasa Antara
lain : Langganan listrik, telepon, air, gas, termasukpembayaran
denda keterlambatannya; Jasa Pos dan Giro; Telex, internet,
bandwith, komunikasi khusus diplomat; Sewa kantor/gedung,
kendaraan, mesin fotokopi.3. Pemeliharaan kantor Antara lain :
Pemeliharaan gedung/bangunan, instalasi jaringan,sarana prasarana
kantor; Pemeliharaan kendaraan bermotor.4. Penggantian
baranginventarisAlokasi penggantian barang inventaris untuk
pegawailama/baru maksimal sebesar 10% dari total jumlahpegawai.5.
Pembayaran terkaitpelaksanaan operasionalkantorAntara lain : Honor
terkait operasional Satker; Bahan makanan, penambah daya tahan
tubuh; Pemeriksaan kesehatan pegawai; Keprotokoleran (termasuk pas
dan jasa tol tamu); Operasional Menteri/Ketua, Pimpinan;
Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan; Pakaian dinas, toga, pakaian
kerja; Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi.Output
yang dilakukan standarisasi adalah :1. Output-output
yangdigunakandalamrangkapemenuhankebutuhandasardansaranapenunjang
yang secara umum dibutuhkan oleh instansi/perkantoran.2.
Output-output
sebagaipenunjangpelaksanaantusidanpenunjangaktifitas-aktifitasperkantoran.3.
Merupakan output
yangdigunakanhanyauntukmemfasilitasisaranadanprasaranaoperasionalisasi
perkantoran.4. Output-output
inibisadigunakanolehsemuaSatkerpadaumumnya,
sedangkanUnitEselonII(pengelolaKegiatantetapibukansatker)yangmemiliki
Output jenisinihanyaUnit Eselon II yang melaksanakan fungsi
kesekretariatan atau sejenisnya.5. Output-output initidakhanya
digunakan untuk
Kegiatan-KegiatandalamProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparaturdan
KegiatanDukunganManajemendanDukungan Teknis Lainnya.- 24 -MENTERI
KEUANGANREPUBLIK INDONESIA6. DalamhalunitEselonImempunyai2
(dua)Program,yaituProgram
DukunganManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnyasertaProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur,maka:
Output berupaBangunan/Gedung hanya digunakanpadasalahsatuKegiatan
saja dalamProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur.7.
Standarisasi output
tersebutdiatastermasukdalamlingkupperbaikan/penyempurnaanangka
dasar.MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIABAB 3PENERAPAN KERANGKA
PENGELUARAN JANGKA MENENGAH
(KPJM)KPJMmerupakanpendekatanpenganggaranberdasarkankebijakan,denganpengambilankeputusanterhadapkebijakantersebut
dilakukandalamperspektiflebihdarisatutahunanggaran,denganmempertimbangkanimplikasibiayakeputusanyangbersangkutan
pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan
maju.KPJMyangdisusunolehsuatuKementerianNegara/Lembagaharusmemperhatikan
dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)danRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN).3.1
Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional3.1.1. Reviu terhadap Kebijakan
Kegiatan PrioritasDalamrangkamelakukanreviu
ataskegiatanprioritasnasionalmakaterlebihdahulusetiapKementerianNegara/Lembagaharusmemahamikerangkakerjadarikegiatan
prioritas nasional sebagai berikut:Bagan 1 : Kerangka Kerja
Kegiatan PrioritasBerdasarkankerangkakerjadiatas,
makasetiapKementerianNegara/Lembagadapat melakukan reviu dengan
mekanisme sebagai berikut:1.
Apakahkebijakantersebutmerupakankebijakanprioritasyangditetapkanberlanjutatauberhentioleh
Pemerintah?Cekdokumenterkait,seperti RPJMN,
RKPdanRenjaK/L;KegiatanPrioritasOutputKomponenPengelolaanKebijakanHarga
VolumeMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIABAB 3PENERAPAN KERANGKA
PENGELUARAN JANGKA MENENGAH
(KPJM)KPJMmerupakanpendekatanpenganggaranberdasarkankebijakan,denganpengambilankeputusanterhadapkebijakantersebut
dilakukandalamperspektiflebihdarisatutahunanggaran,denganmempertimbangkanimplikasibiayakeputusanyangbersangkutan
pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan
maju.KPJMyangdisusunolehsuatuKementerianNegara/Lembagaharusmemperhatikan
dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)danRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN).3.1
Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional3.1.1. Reviu terhadap Kebijakan
Kegiatan PrioritasDalamrangkamelakukanreviu
ataskegiatanprioritasnasionalmakaterlebihdahulusetiapKementerianNegara/Lembagaharusmemahamikerangkakerjadarikegiatan
prioritas nasional sebagai berikut:Bagan 1 : Kerangka Kerja
Kegiatan PrioritasBerdasarkankerangkakerjadiatas,
makasetiapKementerianNegara/Lembagadapat melakukan reviu dengan
mekanisme sebagai berikut:1.
Apakahkebijakantersebutmerupakankebijakanprioritasyangditetapkanberlanjutatauberhentioleh
Pemerintah?Cekdokumenterkait,seperti RPJMN,
RKPdanRenjaK/L;PrioritasFokus
PrioritasKegiatanPrioritasOutputKomponenkebijakanHarga
VolumeKomponenPengelolaanKebijakanHarga VolumeMENTERI
KEUANGANREPUBLIK INDONESIABAB 3PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN
JANGKA MENENGAH
(KPJM)KPJMmerupakanpendekatanpenganggaranberdasarkankebijakan,denganpengambilankeputusanterhadapkebijakantersebut
dilakukandalamperspektiflebihdarisatutahunanggaran,denganmempertimbangkanimplikasibiayakeputusanyangbersangkutan
pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan
maju.KPJMyangdisusunolehsuatuKementerianNegara/Lembagaharusmemperhatikan
dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)danRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN).3.1
Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional3.1.1. Reviu terhadap Kebijakan
Kegiatan PrioritasDalamrangkamelakukanreviu
ataskegiatanprioritasnasionalmakaterlebihdahulusetiapKementerianNegara/Lembagaharusmemahamikerangkakerjadarikegiatan
prioritas nasional sebagai berikut:Bagan 1 : Kerangka Kerja
Kegiatan PrioritasBerdasarkankerangkakerjadiatas,
makasetiapKementerianNegara/Lembagadapat melakukan reviu dengan
mekanisme sebagai berikut:1.
Apakahkebijakantersebutmerupakankebijakanprioritasyangditetapkanberlanjutatauberhentioleh
Pemerintah?Cekdokumenterkait,seperti RPJMN,
RKPdanRenjaK/L;KegiatanPrioritasOutputKomponenPengelolaanKebijakanVolumeKomponenKebijakanHarga
VolumeMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIABAB 3PENERAPAN KERANGKA
PENGELUARAN JANGKA MENENGAH
(KPJM)KPJMmerupakanpendekatanpenganggaranberdasarkankebijakan,denganpengambilankeputusanterhadapkebijakantersebut
dilakukandalamperspektiflebihdarisatutahunanggaran,denganmempertimbangkanimplikasibiayakeputusanyangbersangkutan
pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan
maju.KPJMyangdisusunolehsuatuKementerianNegara/Lembagaharusmemperhatikan
dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)danRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN).3.1
Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional3.1.1. Reviu terhadap Kebijakan
Kegiatan PrioritasDalamrangkamelakukanreviu
ataskegiatanprioritasnasionalmakaterlebihdahulusetiapKementerianNegara/Lembagaharusmemahamikerangkakerjadarikegiatan
prioritas nasional sebagai berikut:Bagan 1 : Kerangka Kerja
Kegiatan PrioritasBerdasarkankerangkakerjadiatas,
makasetiapKementerianNegara/Lembagadapat melakukan reviu dengan
mekanisme sebagai berikut:1.
Apakahkebijakantersebutmerupakankebijakanprioritasyangditetapkanberlanjutatauberhentioleh
Pemerintah?Cekdokumenterkait,seperti RPJMN, RKPdanRenjaK/L;- 26
-MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA2. Jikaberlanjut,periksaapakah
Output-Output kegiatanprioritastersebutmasihberlanjut (ongoing
Output) atauberhenti (terminating Output)
sesuaidengankebijakanpemerintah terbaru. Cek dokumen terkait,
seperti RPJMN, RKP dan Renja K/L;3. Jikaberlanjut,apakah
Output-Output kegiatanprioritastersebutmerupakan
Outputdengantargettertentudanbersifatterbatas (cap) atau Output
yangmengakomodasisetiapperubahantarget
(demanddriven)?Cekdokumenterkait sepertiRPJMN,RKPdan Renja K/L;4.
Periksa komponen-komponen, Output sebagai berikut:a. Periksa
komponen-komponen, Output terkait apakah berlanjut (ongoing
component)atau berhenti (non-ongoing component).b. Jika komponen
berlanjut (ongoingcomponent),periksa komponen -komponen,Output
terkaitbaik komponen kebijakan maupun komponen
pendukungkebijakan.c. Periksa komponen pendukungkebijakan
apakahberhargatetap (fixedprice)
ataudapatdisesuaikandenganhargariil (priceadjusted)
berdasarkanbesaranindeksinflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.d.
Periksa komponen kebijakan
apakahberhargatetapataudapatdisesuaikanberdasarkan keputusan
pemerintah.5. Jikatelahmelakukanreviu sesuaidengankarakteristik
output dan komponen
padapoint4lakukanpenyesuaianpenghitunganterhadapalokasi
AngkaDasar,yaitudengan:a.
melakukanindeksasidenganmenggunakanindeksinflasibagi
komponen-komponenyangmendukungpencapaian output
yangditetapkanolehPemerintahperlu disesuaikan dengan harga riil
(real value).b. melakukanpenghitungan
komponen-komponenyangmendukungpencapaianoutput-output kebijakan
yang ditetapkan oleh Pemerintah berharga tetap.Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam melakukan reviu:1. Output prioritas merupakan
output
yangdihasilkandarikegiatanprioritasnasionalyangdituangkandalamPerprestentangRencanaPembangunanJangkaMenengahNasional
dan Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan setiap
tahunoleh Pemerintah.a. Output prioritasberlanjut adalah output
kegiatanprioritasyangdinyatakanberlanjutpadatahunanggaranberikutnyaberdasarkankeputusanpemerintahyang
dituangkan secara resmi baik dalam dokumen RPJMN maupun RKP
sehinggaperludiperhitungkanimplikasipendanaannyauntuktahunanggaranberikutnyadalam
perhitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).b. Output
prioritasberhenti adalah output
kegiatanprioritasyangdinyatakantelahselesaipadatahunanggarantertentuberdasarkankeputusanpemerintahyangdituangkanbaikdalamdokumenRPJMNmaupunRKPsehinggatidakperludiperhitungkankembaliimplikasipendanaannyauntuktahunanggaranberikutnya.2.
Output KegiatanPrioritasNasional terdiriatas komponen utama dan
komponenpendukung.- 27 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA3.
Struktur Pencapaian Output Struktur pencapaian output mengikuti
struktur anggarandalam penerapan PBK.4. Komponen Utamaa. Merupakan
komponen pembiayaan langsung dari pelaksanaan suatu kebijakan;b.
Komponen utama
dinyatakanberlanjutdantetapdihitungpembiayaannyasepanjang output
prioritas ditetapkan berlanjut oleh Pemerintah.5. Komponen
Pendukunga. Merupakan komponen-komponen, pembiayaan
yangdigunakandalam rangkamenjalankan dan mengelola kebijakan
tersebut.b. Komponen Pendukung iniharusrelevandengan output
prioritas yangakandiimplementasikan.c. Komponen Pendukung
bersifatpilihanyaitudapatberlanjutmaupunberhentiterkait dengan
relevansi dari pencapaian output prioritas yang
bersangkutan.Contoh:a. Output Pemberian Raskin terdiri atas:1)
Komponen Utama adalahbiayapembelianberasmiskinnyasebesarRp.2.000/kg
dikalikan dengan target/jumlah penerima raskin;2) Komponen
Pendukung diantaranyaadalahadministrasipelaksanaan,monitoring dan
evaluasi, dan pelaporan.b. Output Pemberian BOS terdiri atas:1)
Komponen Utama
adalahbiayapemberianBOSkepadamuridsebesarRp.400.000/siswauntukSDPerkotaandikalikandengantarget/jumlahsiswapenerima
BOS;2) Komponen Pendukung
diantaranyaadalahadministrasipelaksanaan,monitoring dan evaluasi
dan pelaporan.6.
Perhitunganprakiraanmajusebagaipaguindikasiawaltahunanggaran
berikutnyaharus memperhatikan:a. Output
prioritasdinyatakantetapberlanjutsesuaidengandokumenRPJMNatauRKP
yang masih berlaku;b. Komponen-komponen
yangdihitungdalamprakiraanmajuadalah komponen-komponen, yang
ditetapkan berlanjut;c. Komponen-komponen
yangtidakdihitungdalamprakiraanmajuadalahkomponen-komponeninput,
yang ditetapkan berhenti/selesai;d.
Penghitunganprakiraanmajumenggunakanangkayangtertuangdalamleveloutput
dan komponen yang berlanjut;e.
Penghitunganprakiraanmajuawaldilakukandengancaramengalikanjumlahalokasi
anggaran dalamkomponen pada tahun dasar dengan indeks;1)
Perludiperhatikanuntukindeksasi komponen utama
harusmengacupadakeputusan pemerintah.2) Komponen Pendukung
dapatsecaralangsungdisesuaikandenganindekskumulatif yang baru.- 28
-MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAf. Penyesuaian prakiraan maju
selanjutnya dilakukan dengan cara mengalikan
jumlahalokasianggarandalam komponen pada masing-masingprakiraanmaju
denganindeks kumulatif;g. Indeksyang
digunakanuntukmenghitungprakiraanmajuadalahasumsi-asumsiekonomi
yang ditetapkan dalam APBN.3.1.2. Tata cara penghitungan proyeksi
prakiraan majuSecaraumumprosedurpenghitunganbiayakebijakan/Output
kegiatanprioritasadalah menggunakan rumus umum yaitu:Tata cara
menghitung prakiraan maju awal (baseline).Rumus untuk menghitung
prakiraan maju sebuah Output adalah sebagai berikut:3.2 Penerapan
KPJMpada Tingkat Kementerian Negara/Lembaga3.2.1. Reviu terhadap
Kebijakan Program/KegiatanDalamrangka melakukanreviu
ataskegiatanteknisfungsionalmakaterlebihdahulusetiap Kementerian
Negara/Lembagaharusmemahamikerangkakerjadarikegiatan teknis
fungsional sebagai berikut:Bagan 2 Kerangka Kerja Program/Kegiatan
Teknis FungsionalOutput Prioritas= Komponen kebijakan + Komponen
pendukung kebijakanKomponen kebijakan = harga x kuantitas x indeks
kumulatifKomponen pendukung kebijakan = harga x kuantitas x indeks
kumulatifKegiatanTeknisFunsionalOutputKomponenutamaHarga Volume- 28
-MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAf. Penyesuaian prakiraan maju
selanjutnya dilakukan dengan cara mengalikan
jumlahalokasianggarandalam komponen pada masing-masingprakiraanmaju
denganindeks kumulatif;g. Indeksyang
digunakanuntukmenghitungprakiraanmajuadalahasumsi-asumsiekonomi
yang ditetapkan dalam APBN.3.1.2. Tata cara penghitungan proyeksi
prakiraan majuSecaraumumprosedurpenghitunganbiayakebijakan/Output
kegiatanprioritasadalah menggunakan rumus umum yaitu:Tata cara
menghitung prakiraan maju awal (baseline).Rumus untuk menghitung
prakiraan maju sebuah Output adalah sebagai berikut:3.2 Penerapan
KPJMpada Tingkat Kementerian Negara/Lembaga3.2.1. Reviu terhadap
Kebijakan Program/KegiatanDalamrangka melakukanreviu
ataskegiatanteknisfungsionalmakaterlebihdahulusetiap Kementerian
Negara/Lembagaharusmemahamikerangkakerjadarikegiatan teknis
fungsional sebagai berikut:Bagan 2 Kerangka Kerja Program/Kegiatan
Teknis FungsionalHarga x KuantitasOutput Prioritas= Komponen
kebijakan + Komponen pendukung kebijakanKomponen kebijakan = harga
x kuantitas x indeks kumulatifKomponen pendukung kebijakan = harga
x kuantitas x indeks
kumulatifOutcomeProgramKegiatanTeknisFunsionalOutputKomponenpendukungHarga
VolumeKomponenutamaHarga Volume- 28 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK
INDONESIAf. Penyesuaian prakiraan maju selanjutnya dilakukan dengan
cara mengalikan jumlahalokasianggarandalam komponen pada
masing-masingprakiraanmaju denganindeks kumulatif;g. Indeksyang
digunakanuntukmenghitungprakiraanmajuadalahasumsi-asumsiekonomi
yang ditetapkan dalam APBN.3.1.2. Tata cara penghitungan proyeksi
prakiraan majuSecaraumumprosedurpenghitunganbiayakebijakan/Output
kegiatanprioritasadalah menggunakan rumus umum yaitu:Tata cara
menghitung prakiraan maju awal (baseline).Rumus untuk menghitung
prakiraan maju sebuah Output adalah sebagai berikut:3.2 Penerapan
KPJMpada Tingkat Kementerian Negara/Lembaga3.2.1. Reviu terhadap
Kebijakan Program/KegiatanDalamrangka melakukanreviu
ataskegiatanteknisfungsionalmakaterlebihdahulusetiap Kementerian
Negara/Lembagaharusmemahamikerangkakerjadarikegiatan teknis
fungsional sebagai berikut:Bagan 2 Kerangka Kerja Program/Kegiatan
Teknis FungsionalOutput Prioritas= Komponen kebijakan + Komponen
pendukung kebijakanKomponen kebijakan = harga x kuantitas x indeks
kumulatifKomponen pendukung kebijakan = harga x kuantitas x indeks
kumulatifKegiatanTeknisFungsionalOutputVolumeKomponenpendukungHarga
Volume- 28 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAf. Penyesuaian
prakiraan maju selanjutnya dilakukan dengan cara mengalikan
jumlahalokasianggarandalam komponen pada masing-masingprakiraanmaju
denganindeks kumulatif;g. Indeksyang
digunakanuntukmenghitungprakiraanmajuadalahasumsi-asumsiekonomi
yang ditetapkan dalam APBN.3.1.2. Tata cara penghitungan proyeksi
prakiraan majuSecaraumumprosedurpenghitunganbiayakebijakan/Output
kegiatanprioritasadalah menggunakan rumus umum yaitu:Tata cara
menghitung prakiraan maju awal (baseline).Rumus untuk menghitung
prakiraan maju sebuah Output adalah sebagai berikut:3.2 Penerapan
KPJMpada Tingkat Kementerian Negara/Lembaga3.2.1. Reviu terhadap
Kebijakan Program/KegiatanDalamrangka melakukanreviu
ataskegiatanteknisfungsionalmakaterlebihdahulusetiap Kementerian
Negara/Lembagaharusmemahamikerangkakerjadarikegiatan teknis
fungsional sebagai berikut:Bagan 2 Kerangka Kerja Program/Kegiatan
Teknis Fungsional- 29 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK
INDONESIABerdasarkankerangkakerjadiatas,makasetiapKementerianNegara/Lembagadapat
melakukan review dengan mekanisme sebagai berikut:1.
Apakahprogram/kegiatantersebutmerupakanprogram/kegiatanyangditetapkanberlanjutatauberhentiolehKementerianNegara/Lembaga?
Cekdokumenterkaitseperti Renstra K/L dan Renja K/L;2.
Jikaberlanjut,periksaapakah Output-Output
kegiatanteknisfungsionaltersebutmasihberlanjut (ongoing output)
atauberhenti (terminating output)
sesuaidenganprioritasKementerianNegara/Lembagayang
terbaru.Cekdokumenterkait sepertiRenstra K/L dan Renja K/L;3.
Jikaberlanjut,apakah output-output
kegiatanteknisfungsionaltersebutmerupakanoutput
dengantargettertentudanbersifatterbatas (cap) atau output
yangmengakomodasisetiapperubahantargetlayanan
(demanddriven)?Cekdokumenterkait;4. Periksa komponen-komponen
input, output sebagai berikut:a. Periksa komponen-komponen output
terkait, apakahberlanjut (ongoingcomponent)atau berhenti
(non-ongoing component).b. Jika komponen berlanjut
(ongoingcomponent),periksa komponen - komponen,output terkait baik
komponen langsung maupun komponen tidak langsung.c. Periksa
komponen tidaklangsungapakahberhargatetap (fixedprice)
ataudapatdisesuaikan dengan SBM.d. Periksa komponen
langsungapakahberhargatetapataudapatdisesuaikanberdasarkan
kebijakan terbaru masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.5.
Jikatelahmelakukanreviu sesuaidengankarakteristik output dan
komponen padapoint4lakukanpenyesuaianpenghitunganterhadapalokasi
AngkaDasar,yaitudengan:a. melakukan indeksasi dengan menggunakan
indeks inflasi bagi output-output yangditetapkan oleh Pemerintah
dapat disesuaikan dengan harga riil (real value).b.
melakukanpenghitungandenganmengalikanhargadengantargetbaruhasilpenyesuaianbagi
output-output kegiatanteknisfungsionalyangditetapkanolehPemerintah
berharga tetap.Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan
reviu:1. Output teknisfungsional merupakan output
yangdihasilkandarikegiatanteknisfungsional yang dituangkan dalam
Renstra K/L dan Renja K/L yang ditetapkan setiaptahun oleh setiap
K/L.a. Output teknis fungsional berlanjut adalah output kegiatan
teknis fungsional
yangdinyatakanberlanjutpadatahunanggaranberikutnyaberdasarkankeputusanMenteri/Pimpinan
K/L
yangbersangkutanyangdituangkansecararesmibaikdalamdokumenRenstra
K/L maupunRenja K/L
sehinggaperludiperhitungkanimplikasipendanaannyauntuktahunanggaranberikutnyadalamperhitunganKerangka
Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).b. Output prioritasberhenti
adalah output
kegiatanteknisfungsionalyangdinyatakantelahselesaipadatahunanggarantertentuberdasarkankeputusanMenteri/Pimpinan
K/L yang bersangkutan yang dituangkan baik dalam dokumen- 30
-MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIARenstra K/L maupunRenja K/L
sehinggatidakperludiperhitungkankembaliimplikasi pendanaannya untuk
tahun anggaran berikutnya.2. Output KegiatanTeknisFungsional
terdiriatas komponen utamalayanandankomponen pendukung layanan.3.
Struktur Pencapaian Output Struktur pencapaian output mengikuti
struktur anggarandalam penerapan PBK.4. Komponen Utamaa. Merupakan
komponen pembiayaanlangsungdaripelaksanaan output
layananbirokrasi/publik satker;b. Komponen Utama
dinyatakanberlanjutdantetapdihitungpembiayaannyasepanjang output
teknisfungsionalyangbersangkutanditetapkanberlanjutolehPemerintah.5.
Komponen Pendukunga. Merupakan komponen-komponen,
pembiayaanyangdigunakandalamrangkamenjalankan dan mengelola layanan
birokrasi/publik satker;b. Komponen Pendukung iniharusrelevandengan
output layananbirokrasi/publikyang akan diimplementasikan;c.
Biasanyadialokasikandenganakunbelanjabarang(akun52)danakunbelanjamodal
(akun 53);d. Komponen Pendukung
bersifatpilihanyaitudapatberlanjutmaupunberhentiterkaitdenganrelevansidaripencapaian
output teknisfungsionalyangbersangkutan;e. Komponen Pendukung
tidakperludialokasikanolehsatkeryangbersangkutansepanjangtelahtercoverdalamalokasi
komponen operasionaldanpemeliharaanperkantoran.Contoh:a. Output
Dokumen Kerja Sama Penempatan TKI di Luar Negeri terdiri atas:1)
Komponen Utama
adalahbiaya-biayayangdiperlukandalamrangkamewujudkandokumenkerjasamatersebutsepertibiayaperjalanandinasdanakomodasi
dalam rangka penjajakan dan negosiasi dengan negara-negara
mitrakerja penempatan TKI di luar negeri.2) Komponen Pendukung
diantaranya adalah biaya-biaya yang diperlukan
dalamrangkamenunjangterwujudnyadokumenkerjasamatersebutsepertihonorarium(jikadiperlukan),biayakajiankemungkinanpenempatanTKIdisuatu
negara tertentu, biaya koordinasi dengan instansi terkait, dll.b.
Output Varietas Unggul Tahan Hama terdiri atas:1) Komponen Utama
adalahbiayayangdigunakandalamrangkamenelitidanmenguji Varietas
Unggul Tahan Wereng (VUTW);2) Komponen Pendukung
adalahbiaya-biayayangdigunakandalamrangkamendukungterwujudnyaVUTWtersebutsepertibiayamelakukanreviu
ataspenelitian sebelumnya, pencarian referensi, study banding,
dll.- 31 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA6.
Perhitunganprakiraanmajusebagaipaguindikasiawaltahunanggaranberikutnyaharus
memperhatikan:a. Output
teknisfungsionaldinyatakantetapberlanjutsesuaidengandokumenRenstra
K/L atau Renja K/L yang masih berlaku;b. Komponen-komponen
yangdihitungdalamprakiraanmajuadalah komponen-komponen, yang
ditetapkan berlanjut.c. Komponen-komponen
yangtidakdihitungdalamprakiraanmajuadalahkomponen-komponen input,
yang ditetapkan berhenti/selesai.d.
Penghitunganprakiraanmajumenggunakanangkayangtertuangdalamleveloutput
dan komponen yang berlanjut.e.
Penghitunganprakiraanmajuawaldilakukandengancaramengalikanjumlahalokasi
anggaran dalamkomponen pada tahun dasar dengan indeks.1)
Perludiperhatikanuntukindeksasi komponen
utamaharusmengacupadakeputusan terbaru masing Kementerian
Negara/Lembaga.2) Komponen
pendukungdapatsecaralangsungdisesuaikandenganindekskumulatif yang
baru.f. Penyesuaian prakiraan maju selanjutnya dilakukan dengan
cara mengalikan jumlahalokasianggarandalam komponen pada
masing-masingprakiraanmaju denganindeks kumulatif.g.
Indeksyangdigunakanuntukmenghitungprakiraanmajuadalahasumsi-asumsiekonomi
yang ditetapkan dalam APBN.3.2.2. Tata cara penghitungan proyeksi
prakiraan majuSecaraumumprosedurpenghitungan output
kegiatanteknisfungsionaladalahmenggunakan rumus umum yaitu:Tata
cara menghitung prakiraan maju awal pada tingkat K/L adalah:Rumus
untuk menghitung prakiraan maju sebuah Output adalah sebagai
berikut:3.3 Pemutakhiran Angka Dasar3.3.1. Angka Dasar dan Ruang
FiskalPenyusunananggaranuntuktahunyang direncanakan
harusdimulaidenganmelihat prakiraanmaju yang telah disusunsaat
menyusun anggaran tahunsebelumnya.Kumpulanprakiraanmajuyangdisusun
akanmenghasilkanindikasipaguuntuktahundirencanakan sebagai Angka
Dasar setelah diperbaiki dan disesuaikan.Harga x KuantitasOutput =
Komponen utama + Komponen pendukungKomponen utama = harga x
kuantitas x indeks kumulatifKomponen pendukung = harga x kuantitas
x indeks kumulatif- 32 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK
INDONESIAAngkaDasarmerupakanindikasipaguprakiraanmajudariKegiatan-kegiatanyang
berulang dan/atau kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan
kebijakan yang
telahditetapkandanmenjadiacuanpenyusunanPaguIndikatifdaritahunanggaranyangdirencanakanyangdibuatketikamenyusunanggaran.
Contoh:padaTahunAnggaran2011, telah disusun prakiraan maju untuk
prakiraan maju TA 2012 dan TA 2013:Program 2011TA2012PM 12013PM
2Program A 100.000 110.000 105.000Program B 200.000 190.000
190.000Program C 1.000.000 1.000.000 1.100.000TOTAL 1.300.000
1.300.000 1.395.000RuangFiskal(FiscalSpace)
merupakanruanganggaranyangdapatdipergunakanK/Luntukmengajukaninisiatifbaru.Ruangfiskal
ini dapatdilihatdariselisihperhitungan prakiraan maju K/L yang
telah diperbaiki dan disesuaikan dengan pagu K/Lyang ada pada
RKP/RPJMN tahun yang direncanakan.3.3.2. Memperbaiki Angka
DasarSebelummelakukanperbaikanAngkaDasardalamrangkapenerapanKPJM,K/Lharus
terlebih dahulu memahami rumusan output dan struktur dibawah
output.1. Rumusan Output KegiatanRumusan output
kegiatanharusmendapatperhatiandalamrangkaevaluasiuntukpenyesuaianAngkaDasartahunyangdirencanakan.Halinidilakukanuntukmemastikanbahwarumusan
output kegiatantahunsebelumnyatelahsesuaidenganrambudankriteria
output.Padaakhirnya, rumusan output yangbenarakanberdampak terhadap
penghitungan angka prakiraan maju tahun yang
direncanakan.Penjelasanrumusan output kegiatantelahdijelaskanpada
BAB2.Tujuanpenjelasanbagian ini untuk mengingatkan hal-hal mendasar
mengenai output kegiatan:a. Output merupakan barang/jasa yang
dihasilkan oleh suatu kegiatan yang
mengacupadatugas-fungsiunitsatkerataupenugasantertentu.Karenatugas-fungsisatkersebagaipelaksanakegiatanjumlahnyatidakterlalubanyak,seharusnya
outputyang dihasilkan juga tidak terlalu banyak.b.
Informasiyangterkandungdalam output
berupatigahal:jenisbarang/jasa;volumedari
barang/jasayangdihasilkan;dansatuanukurdaribarang/jasadimaksudDalam
RupiahAngka Dasar- 33 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA2.
Penetapan Struktur Anggaran di Bawah
OutputAlokasianggarandisusundalamhirarkhi/tingkatanyangdisebutstrukturanggaran.Strukturanggaranyanglengkapterdiridariprogram,kegiatan,
output,suboutput,komponen,subkomponen,akunbelanja,danrincian/detilbelanja.Programmempunyaitargetkinerjaberupa
hasil.
Kegiatanmempunyaitargetkinerjaberupaoutput.Sedangkanstrukturanggarandibawah
output (suboutput,komponen,subkomponen,akun,danrincianbiaya) harus
diartikansebagaiprosespencapaianoutput.Berkenaandenganstrukturanggarandibawah
output iniadabeberapahalyangharus diperhatikan dan dipahami:a.
Peran suboutput dan komponen berbeda dan tidak dapat
dipertukarkan;b. Sub output
padadasarnyamerupakanoutputkarenamempunyaikesamaandalamhaljenisbarang/jasadansatuanukur,tetapibukankomponenyangmerupakan
tahapan dalam pencapaian output;c. Komponenharusrelevandengan
output yangakandicapai.Relevansidimaksudberkenaan dengan kuantitas
dan kualitas output yang akan dicapai;d.
Komponenyangberkenaandengankuantitas output
dikelompokkandalamkomponen utama yang berpengaruh terhadap
penghitungan KPJM suatu output.Pemahaman mengenai struktur anggaran
tersebut di atas dan penggunaannya dalamproses penyesuaian angka
dasar akan menentukan keakuratan alokasi anggaran yanghendak
disusun.Komponenmerupakansalahsatubagiandariprosespencapaian
output.Komponendalamkonteks KPJM
mendudukiperanpentingdanharusdiartikansebagai tahapanmenghasilkan
output. Besar kecilnya alokasi anggaran suatu output tergantung
besar-kecinyabiayakomponen.Inilahperanpentingkomponen.Olehkarenaitupadasaatpenghitunganprakiraanmajusuatu
output kegiatanmaka,perhatianharustertujupada output dan komponen.
Apakah output kegiatan tersebut masih dihasilkan
padatahunyangakandatang?Apakahtahapannya(komponen)yangdibutuhkanmasihsama
ada/tidak atau ada penambahan atau pengurangan komponen. Dua
pernyataaninilah yang mendasari perhitungan
KPJM.BerikutinidisajikancontohkasuspenerapanstrukturanggarandalampenyusunanRKA-K/L,terutamaoutputdankomponensuatukegiatan.
Contoh,Kegiatanyangmempunyai Output
GedungKantorseluas100m2.PenuangandalamkertaskerjaRKA-KLdapatdilakukandengan
2(dua)caradandua-duanyadibenarkan.Carapenuangandalamstrukturanggarandengan2(dua)caratersebutmerupakankeleluasaan
para perencana dalam menyusun kertas kerja RKA-KL.Cara
pertama:Output : Gedung Kantor 100 M2Sub output: Gedung A (akan
dibangun seluas 60 M2)Komponen 1 : PerencanaanKomponen 2 :
PembangunanKomponen 3 : Pengawasan- 34 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK
INDONESIASub output: Gedung B (akan dibangun seluas 40 M2)Komponen
1 : PerencanaanKomponen 2 : PembangunanKomponen 3 : PengawasanCara
kedua:Output :Gedung Kantor 100 M2Sub output: -- (tanpa
suboutput)Komponen 1 : PerencanaanSub komponen 1.1 : Gedung A (luas
gedung 60 M2)Sub komponen 1.2 : Gedung B (luas gedung 40
M2)Komponen 2 : PembangunanSub komponen 2.1 : Gedung A (luas gedung
60 M2)Sub komponen 2.2 : Gedung B (luas gedung 40 M2)Komponen 3 :
PengawasanSub komponen 3.1 : Gedung A (luas gedung 60 M2)Sub
komponen 3.2 : Gedung B (luas gedung 40
M2)Darikeduacontohkasusdiatasterlihatbahwayangnamanyakomponendiletakkandimanasaja,tetapsebagaitahapandalammenghasilkan
output kegiatan.Biayakomponen sebagai suatu tahapan dalam proses
menghasilkan output dibedakan
dalam2(dua)jenis:pendukungdanutama.Biayakomponendikatakansebagaibiayautamaapabilakomponentersebutberpengaruhterhadapvolumesuatu
output.Dalamhalbiayakomponentersebuttidakberpengaruhkepadavolume
output
secaralangsungmaka,dikelompokkandalambiayapendukung.Dalamcontohkasustersebutdiatasyang
disebut sebagai biaya komponen utama adalah pembangunan
gedung.Setelah memahami rumusanoutputdanstrukturdibawahoutput,
tahapselanjutnyaadalah
memperbaikiAngkaDasartersebut.Kesalahan-kesalahanyangmungkinterjadidisaatmenetapkanangkadasarawal,
harusdiperbaikisehinggamenunjukan angka yang benar.Alasan utama
untuk memperbaiki angka dasar antara lain:1.
K/Lmelakukankesalahanketikamencantumkan VolumeOutput
padaPrakiraanMaju;2.
K/Lsalahdalammengklasifikasikanberhentiatauberlanjutuntuk Output
ataukomponen;3. K/L salah dalam mengklasifikasikan komponen utama
atau pendukung;4.
K/Lterlaludetaildalammengelompokanoutput,sehingajumlahoutputdarisuatuK/L
terlalu banyak;5.
K/Lmendefenisikanoutputterlaluluasyangselanjutnyadibagimenjadibeberapasub
output yang seharusnya dapat menjadi output tersendiri;6.
Nomenklatur output K/L tidak mencerminkan barang atau jasa;7.
Padalevelkomponen, K/Lperlumemunculkan komponenbaru
ataumenghapuskomponen yang tidak dibutuhkan; dan/atau8. K/L perlu
melakukan penajaman perumusan komponen.- 35 -MENTERI
KEUANGANREPUBLIK
INDONESIALangkah-langkahyangdilakukanK/LuntukmenelusurikesalahanAngkaDasaradalah:1.
Pengecekanprogram/kegiatanyangtahun yang direncanakan
PrakiraanMajunyajauhlebihbesarataulebihkecildibandingkan pagu
tahunsebelumnya (misalnyadengan batas deviasi 10%).a.
Jikanilainyajauhlebihbesar,haltersebutmungkinakibatkesalahanmemasukkan
Volume Output;b.
Jikanilainyajauhlebihrendah,halinidapatdidiakibatkankarena
VolumeOutput belumdimasukkankePrakiraanMajuatau output
salahdiklasifikasikansebagai berhenti.2. Perencana melakukan reviu
terhadap output dan komponen untuk mengecek apakahnomenklatur ouput
dan komponen sudah tepat.3.
Perencanamelakukanpengecekanterhadapoutputdankomponenapakahperlupenajaman
nomenklaturoutput/komponen,atauperubahanklasifikasioutput/komponen.4.
Lakukan pengecekan satker mana yang menyebabkan kesalahan
tersebut.Setelahpengecekandanpemeriksaansehinggakesalahan-kesalahanyangterjadipadaAngkaDasardapatdiidentifikasi
perbaikanAngkaDasardapat dikelompokanmenjadi perbaikan pada level
output dan perbaikan pada level komponen.1. Perbaikan pada level
output.a. Perbaikan kesalahan Klasifikasi output berhenti atau
berlanjutUntukdapatmemperbaikikesalahankarenasalah
mengklasifikasikanberhentiatauberlanjut,harusdiketahuiterlebihdahulu
Output manayangharusdiklasifikasikan berhenti.Klasifikasi berhenti
diberikan kepada:1)
Proyekjangkapendekatauproyekdenganwaktuyangterbatas,sepertipembangunangedung
baru; atau2)
ProyekyangdidanaiolehHutangataupembiayaanolehdonorlainnya,dantidak
ada persetujuan untuk meneruskan pembiayaan tersebut.K/L memiliki
kesempatan untuk mereklasifikasi output yang telah
diklasifikasikansebagai output berhentimenjadi output
berlanjutnamunhaliniakanmengurangiruang fiskal K/L dalam mengajukan
inisiatif baru.Contoh:Kementerian Keuangan melaksanakanprogram
pengelolaananggaran,kegiatanpengembangansistempenganggaranyangsalahsatu
outputnya aplikasi RKA-K/L.
Kegiataninidirencanakanuntukberulangsetiaptahun,namunkarenakesalahan
teknis, outputnya diklasifikasikan sebagai output berhenti di tahun
2011.Kesalahaninimenyebabkanuntuk output
tersebuttidakterdapatprakiraanmajuuntuk tahun
2012.Perbaikandilakukandenganmemunculkankembali
outputtersebut,yangmenyebabkankenaikandari AngkaDasar awal
KementerianKeuangan
tersebutdengankonsekuensiberkurangnyaruanggerakfiskaluntukinisiatifbaruditahun2012.-
36 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAb. Penggabungan
output.Dalammenentukanoutput,
K/Lseringmendefinisikanseluruhbarangyangdihasilkankegiatannyasebagaiouput.Padaketentuannyabeberapa
barangataujasayangdihasilkandapatdikelompokkankedalamsatuoutputjikabarangitusejenis.Contoh:1.
SuatuK/L memiliki outputberbagaikendaraan
roda2,kendaraanroda4dankendaraanroda6.
Denganadanyastandarisasioutputmaka rumusan
outputdalamrangkapengadaankendaraantersebutmenjadioutputkendaraanbermotor,dimanakendaraanroda2,kendaraanroda4dankendaraanroda6menjadisuboutputnya.
Ketentuanmengenaistandarisasioutputsebagaimanatercantum dalam BAB
2.2. Beberapa
K/Lmasihmerumuskanoutputdalamukuranyangterlaludetil.Misalnya:
pengadaan tangga, lampu, tempat sampah dirumuskan sebagai
suatuoutput.Seharusnyauntukhaltersebutbukanberadapadaleveloutputmelainkan
pada detil untuk output peralatan kantor.c. Pembentukan output baru
dari output yang terlalu luas.K/L seringkali mendefinisikan sebuah
ouput terlalu luas sehingga kurang detil
atauterlaluumumsehinggakurangmencerminkanpaketpekerjaanapasajayangdilakukan
oleh K/L tersebut. Walaupun output tersebut dirinci kedalam
suboutputnamunlebih baik
K/Ltersebutmemisahkansuboutputtersebutmenjadioutputtersendiri(memunculkanoutputbaru),
namunoutputbarutersebutdiluarinisiatifbaru.Contoh:PadaKementerianKesehatan,Poltekesmenghasilkan
outputlayananpendidikanyangselanjutnyadidijabarkankedalamsuboutputlayananpendidikankeperawatandanlayanankependidikanparamedis.Dalammenjabarkantahapanpencapaiansuboutputdimaksud(komponen)dimungkinkanterjadiperbedaan.Agarlebihtepatkeduasuboutputtersebutdapatdijadikanoutputtersendiri.Pemunculanoutputtersebut
bukan diklasifikasikansebagaiinisiatifbarukarenaoutput baru
tersebut berasal dari suboutputyang sudah ada sebelumnya dan
tidakada tambahan pendanaan.d. Penyesuaian nomenklatur
output.Berdasarkanhasilreviu
terhadapnomenklatur-nomenklaturoutputK/Lpadatahun 2011, masih
terdapat K/L yang nomenklatur ouputnya tidak
mencerminkanbarangataujasa.Dalam rangkaperbaikanangkadasarK/Ldapat
dilakukanpenyempurnaan rumusan
outputsehinggamencerminkanbarangataujasayangdihasilkan untuk setiap
kegiatan.- 37 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAContoh:1)
SebuahK/Lmemiliki output Tersusunnya JurnalKesehatanAnak
dalamrangkapenyusunanmaterijurnalkesehatananak(outputberupajasa).
Katatersusunnya tidak merujuk barang atau jasa sehingga rumusan
untuk outputtersebut disesuaikan menjadi Penerbitan Jurnal
Kesehatan Anak.2)
SebuahK/Lmemilikioutputterlaksananyapengelolaanadministrasikementerian
A dansekretariatjenderal,untukoutputinisebaiknyamenjadiLayanan
administrasi Kementerian A dan Sekretariat Jenderale. Perbaikan
kesalahan dalam pencantuman Volume Output.Beberapa K/L mungkin
telah mencantumkan Volume Output lebih besar atau
lebihkecildariyangseharusnyadirencanakan.DalammemperbaikiAngkaDasar,K/LdapatmemperbaikipencantumanvolumeOutputtersebut.Pengecekanterhadapvolume
Output dapat dibandingkan dengan volume Output yang tercantum
dalamRencana Kerja Pemerintah
(RKP).Contoh:KementerianAmelakukankegiatanpadatahun2011yangdirencanakanberlanjutsampaitahun
2014.Padatahun2011menghasilkanOutput100denganbiayaperOutput
Rp.100.000danuntuktahunberikutnyadirencanakanakandilaksanakan100Outputlaginamunterjadikesalahanteknissehingga
Volume Output
padaPrakiraanMajutecantum10.000sehinggaterjadipeningkatanyangsangatsiknifikan
dari yang seharusnya. Perbaikan dilakukan dengan mencocokkan
Outputtersebut dengan Output yang tercantum dalam RKP.2. Perbaikan
pada level komponena. Penajaman perumusan komponen.Komponen suatu
output harus relevan dengan output yang akan dicapai.
Perbaikandalam rangkapenajamankomponentermasuk
menyempurnakannomenklaturperumusankomponen.
Nomenklaturkomponenmenggunakankalimatkerja aktifyang mencerminkan
tahapan pencapaian output.Contoh: (penggunaan komponen yang
benar)Output : Kendaraan BermotorSuboutput : Kendaraan Roda
2Komponen : PengadaanKendaraanRoda2(katapengadaanmenunjukankata
kerja aktif).b. Memunculkan komponen baru.Memunculkan
komponenbaruharusmemperhatikankebijakandariK/Lyangbersangkutan.
Komponenbaru tersebut muncul (salahsatunya)
karenakesalahanpadasaatawalmenyusunanggaran yangbelum mengakomodir
komponentersebut.- 38 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIAc.
Menghapus komponen.Menghapuskomponendari
sebuahoutputdapatdilaksanakansetelahmelakukanreviu
terhadapprakiraanmajuyangtelah disusun.Jikaberdasarkanreviukomponen
tersebut tidak dibutuhkan K/L dapat menghapus komponen
tersebut.Contoh:SebuahK/Lmemilikioutput diklatbidang
pendidikanyangakandilaksanakanselama 3 tahun.Komponen
Berlanjut/Berhenti Utama/PendukungPelaksanaan Diklat Berlanjut
UtamaEvaluasi pelaksanaan Diklat Berlanjut PendukungPenyusunan
Modul Berlanjut PendukungPenyeleksian Peserta Berlanjut
PendukungBerdasarkanreviu
padatahunke-2komponenpenyusunanmodultidakdibutuhkanlagi,sehinggakomponeninidapatdihapusdanmenjadi
ruang fiskalbagi K/L tersebut.d. Perbaikan kesalahan-kesalahan
klasifikasi berhenti atau berlanjut.Perbaikan
kesalahanberhentiatauberlanjutsuatukomponendapatdiperhatikandari
hal-hal sebagai berikut:1)
KesalahanketikamengolahdatakedalamaplikasiRKA-K/L,komponenyangseharusnyadiklasifikasikanberhentipadatahun
tertentudiklasifikasikansebagaikomponenberlanjut
atausebaliknya.Kesalahanyangbersifatadministrasiini dapat dilakukan
perbaikan.2)
Komponenutamaselalusecaraumumselalumengikutioutput,jikaoutputberlanjut
komponen utama cenderung berlanjut.3)
Komponenpendukungtidakterkaitlangsungdenganoutputsehinggadapatdiklasifikasikan
berhenti walaupun outputnya diklasifikasikan sebagai berlanjut.Jika
suatu komponen didalam prakiraan maju telah diklasifikasikan
berhenti
namundilakukanperbaikansehinggakomponentersebutberlanjutbaikyangdisebabkanolehkesalahanadministrasimaupunperbaikansetelahdilakukanreviu
terhadapkebutuhan
komponentersebutsecaralangsungakanmengurangiruangfiskalkementerian
dalam mengajukan inisiatif baru.e. Perbaikan kesalahan klasifikasi
komponen utama dan
pendukung.Reklasifikasiterhadapkomponendarikomponenutamamenjadikomponenpendukung
akan memberikan dampak terhadap angka prakiraan maju yang
telahdisusun. Karakteristik komponen
pendukungyangharusdiindeksdantidakterkaitlangsungdenganperubahan
Volume
Output,jikadiubahmenjadikomponenutamayangberkarakteristikterkaitlangsungdenganVolume
Output- 39 -MENTERI KEUANGANREPUBLIK
INDONESIAdanbiasanyatidakdiindeksatausebaliknyatentuakanmerubahstrukturdaritahapan
dari proses pencapaian
Output.Contoh:KementerianDalamNegerimelakukankegiatanpeningkatanKemandirianMasyarakat
pedesaaan dengan Output pemberian dana Bantuan Langsung
Mandiri(BLM). Komponen untuk kegiatan tersebut adalah:Tahun 2011
2012 2013Output 10 kec. 15 kec. 20 kec.Indeks 1,000 1,053
1,108Komponen Sifat Biaya 2011 2012 2013Pemberian Dana BLM Utama
100 150 200Sosialisai pemberian dana BLM Pendukung 100 105
110Administrasi kegiatan Pendukung 50 52 55Peningkatan kapasitas
aparat Pendukung 50 52 55Total 300 359
420Setelahdilakukanevaluasiuntuk,tahun2012kebijakankomponensosialisasipemberiandanaBLMdiklasifikasikansebagaikomponenutamakarenapelaksanaannya
sangat dipengaruhi oleh volume Output.Komponen Sifat Biaya 2011
2012 2013Pemberian Dana BLM Utama 100 150 200Sosialisai pemberian
dana BLM Utama 100 150 200Administrasi kegiatan Pendukung 50 52
55Peningkatan kapasitas aparat Pendukung 50 52 55Total 300 404
510Akibat kebijakan tersebut Angka dasar untuk tahun 2012 meningkat
sebesar 45 yangakan mengurangi ruang fiskal Kemendagri di tahun
2012.3.3.3. Penyesuaian Angka DasarPenyesuaian Angka Dasar
merupakan proses menjadikan Angka Dasar yang telahdisusun pada
tahun sebelumtahunyang direncanakan (misaltahun 2011)
sesuaidenganasumsi-asumsiatauparameteryangakanterjadi
padatahunyangdirencanakan(misaltahun2012).Parameteryangperludisesuaikanyaituparameterekonomiyangsecaraotomatisdiakukanolehsistem
aplikasiRKA-KLdanparameternon-ekonomiyangdisesuaikansecaramanualolehperencana.Selainpenyesuaianparameter,penyesuaianAngkaDasarjugameliputipenyusunan
Angka PrakiraanMajubaru (3tahundaritahunyang direncanakan).Terdapat
tiga halyangmenjadipenyebabdilakukanpenyesuaian terhadap
AngkaDasaryaitu
Penyesuaianparameterekonomi,Penyesuaianparameternon-ekonomi,danPenyusunan
prakiraan maju baru.1. Penyesuaian parameter
ekonomiParameterekonomiyangdigunakandalampendekatan
KPJMdalammenyusunanggaranadalah
asumsi-asumsiekonomiyangadadalamAPBN,namundalampenerapan KPJM saat
ini asumsi yang digunakan adalah inflasi.- 40 -MENTERI
KEUANGANREPUBLIK INDONESIASetiaptahun prakiraan
inflasiberbedadaritahunsebelumnya,olehkarenaituperludilakukan
update terhadapasumsiinflasi
yangakandigunakanpadatahunyangdirencanakan.Asumsiinflasidigunakansebagaiparameterpenyesuaianagarpengeluaran
yang direncanakan pada tahun yang direncanakan tepat.Ketika
penyesuaiandilakukandenganasumsiparameterinflasi(baru),
dalampenyusunan anggaran pada tahunyangdirencanakan,
prakiraanpengeluarandapatmeningkatatauberkurangsesuaidengankenaikanataupenurunanasumsiinflasitersebut.Contoh
penyesuaian inflasi (inflasi awal 5,3%) :Inflasi 1,00 1,053
1,109Kode B/L TahunAwalTahunAkhirSifatBiayaIndeks Biaya
2011TA2012PM 12013PM 2Program 1aaaa Kegiatanaaaa,bb Output 1Volume
Output 10 10 10Tanpa Sub-Outputaaaa,bb,ccc Komponen 1 B 2011 Utama
Ya 100 1.000 1.053
1.109Ditahun2011dalammenyusunprakiraanmaju(PM1)untukTahun2012asumsiinflasi(parameter)yangdigunakanadalah5,3%,jikaditahun2012inflasiyangdigunakanadalah4%makaperludilakukanpenyesuaianterhadapanggaran
2012yang akan disusun.Inflasi 1,00 1,04 1,081Kode B/L
TahunAwalTahunAkhirSifatBiayaIndeks Biaya 2011 2012TA2013PM
1Program 1aaaa Kegiatanaaaa,bb Output 1Volume Output 10 10 10Tanpa
Sub-Outputaaaa,bb,ccc Komponen 1 L 2011 Utama Ya 100 1.000 1.040
1.081Catatan: Penyesuaian inflasi dilakukan secara otomatis oleh
sistem.2. Penyesuaian parameter
non-ekonomi.Parameterekonomimerupakanparameteryangberkaitandengankebijakanpemerintah
atau K/L. Lingkup parameter ekonomi yang harus dilakukan
penyesuaianadalah:a. Penyesuaian perhitungan belanja pegawai
disesuaikan dengan perubahan databasekepegawaian.b. Penambahan atau
pengurangan Volume OutputK/L dapat menaikkan Volume Output untuk
setiap kegiatan tapi tanpa
menambahanggaran,sedangkanuntukpengurangantargetVolume Output
hanyabolehuntuk Output yang merupakan prioritas K/L.1) Penambahan
Volume Output dapatdilakukan olehK/Ldengansumberpendanaan dari
hasil optimalisasi K/L yang bersangkutan.2) Pengurangan Volume
Output dapatdilakukanjikadalamevaluasitahunsebelumnya Volume Output
yangmenjaditargettidakmampudicapaiolehK/L.Pengurangan Volume Output
hanya dapatdilakukanpadakegiatanprioritas K/L.- 41 -MENTERI
KEUANGANREPUBLIK
INDONESIAContoh:DiasumsikanKementerianApadatahun2011hanyamampumerealisasikanpencapaian
Outputnyasebesar 70%.Makauntukpenyesuaian
AngkaDasartahun2012,volumedanpaguanggarantahunlaluharusdikurangi30%danselanjutnya
dihitung kembali prakiraan maju yang baru.Angka Dasar awal:B/L
TahunAwalSifatBiayaIndeks Biaya 2011TA2012PM 12013PM 2Program
1KegiatanOutput 1Volume Output 10 10 10Tanpa Sub-OutputKomponen 1 L
2011 Utama Ya 100 1.000 1.053 1.109Penyesuaian (realisasi 70% dan
asumsi inflasi tetap)B/L TahunAwalSifatBiayaIndeks Biaya
2011Realisasi2012TA2013PM 1Program 1KegiatanOutput 1Volume Output 7
7 7Tanpa Sub-OutputKomponen 1 L 2011 Utama Ya 100 700 737 776c.
Pengurangan
anggaran.SesuaiPeraturanMenteriKeuangantentangpenerapanPenghargaandansanksiditahun2011secaralangsungakanmempengaruhiAngkaDasar
yangtelahdisusunber