Kebijakan Pemerintah di bidang TIK

Post on 27-Jan-2015

149 Views

Category:

Technology

8 Downloads

Preview:

Click to see full reader

DESCRIPTION

Paparan Sesditjen Aptika Kominfo di Pengukuhan RelawanTIK Papua

Transcript

SEKRETARIS DITJEN APLIKASI INFORMATIKAKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Visi TIK Presiden RI

TIK adalah salah satu pilar utama pembangunan

peradaban manusia saat ini yang harus mampu memberi

nilai tambah bagi masyarakat luas dan diharapkan

menjadi sarana penting dalam proses transformasi

menjadi bangsa yang maju

Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor

pembangunan nasional yang tidak memerlukan

penggunaan TIK

Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen

masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan

gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru

cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani

cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar,

dan seterusnya…

(Forum e-Indonesia Initiative ITB 2005)

InformationRenovation

InformationSociety

AgriculturalSociety

Industrial

Society

Industry

Revolution

Analog Electronics Digital Electronics

1814

Steam

Engine

1873

Telephone

1920

TV

1973

Computer

2010-2025

Digital

Revolution

3

Perubahan dan Tantangan kedepan

Terutama di Real SpaceTerutama di Cyber

space

Perkembangan IPTEK di “ Akses, Network, Aplikasi dan Konten”

menumbuhkan Cyberspace - Dunia Maya”

& Contents

Perkembangan Cyberspace

Networks

Cyber Space Real Space

Internet Sehat dan

Aman

Dunia

Maya yang

semakin

membesar

Memfasilitasi terbentuknya jejaring dan sistemcyberspace yang konstruktif dan produktif

Mendorong

transformasi dari real

space ke cyberspace

1

2

3

4

Membawa added

value dalam dunia

nyata dan semakin

membesar

5

Value chain of Real and Cyber Space

Industri lokal (local content)

6

MDG’s dan WSIS

Peran strategis pembangunan nasional

peluang baru

bisnis informatika

Konvergensi

5

Status TIK

Indonesia dan dunia

6

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/illustrations/embedded-infographic-600-logo.jpg

500.000

55Jt

1998 - 2011

PENGGUNA INTERNET INDONESIA

*) source: checkfacebook.com, semiocast.com, aworldoftweets.com (Okt 2012)

Indonesian Facebook Users

Indonesian Twitter Users

# of tweets

*) source: checkfacebook.com, semiocast.com, aworldoftweets.com (February 2012)

Pembangunan TIK

di Indonesia

11

Kerangka Dasar Pasal 28F UUD 1945

KOMINFOUU No.32 Tahun 2002

Tentang Penyiaran

UU No.40 Tahun 1999

Tentang Pers

UU No11 Tahun

2008 Tentang ITE

UU No.14 Tahun

2008 KIP

Undang – Undang

No.6 Tahun 1984

Tentang POS

RPJM 2009 - 2014

Visi dan Misi KOMINFO : Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Tentang Informasi

PP, PERMEN, dll.

Visi Misi Presiden RI Tentang TIK

UU No. 36 Tahun 1999

Tentang

Telekomunikasi

OperatorPerguruan

Tinggi

Industri/

VendorInvestor Pusat Riset

DIPERLUKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Pembangunan infrastruktur

Pembangunan kapasitas SDM

Peningkatan pertumbuhan konten

Mendorong peran lembaga dankomunitas sosial (relawan)

…. etc ….

Menumbuhkan ekonomi masyarakat(goal)

Sinergi seluruh pemangku kepentingan(keyword)

14

Academia

Business (industries)

Govern ment

Community (civil society)

Quadruple helix

based on Etzkowitz and Leydesdorff ( 2000 , p. 112), Carayannis and

Campbell ( 2009 , p. 207, 2010 , p. 62) and Danilda et al. ( 2009 )

ANT

PEMERINTAH

KOMUNITAS

AKADEMISI

INDUSTRI

• Pemerintah provinsi dan daerah

Kerjasama Dengan Pemerintah

• Sekolah, Perguruan Tinggi dan Pengajar

Kerjasama dengan Akademisi

• RelawanTIK, Lembaga Sosial Masyarakat

dan lainnya

Kerjasama dengan Komunitas

•Dunia Usaha dan Industri

Kerjasama dengan Bisnis

Pembangunan infrastruktur dan

Peningkatkan Literasi TIK Masyarakat

CAP/MCAP/Wardes GPOBA/Warmasif … PLIK/MPLIK

CAP204 unit

MCAP51 unit

Desa Informasi/

Radio Komunitas

76 lokasi

Wardes222

Prototyping PilotingMassive

Deployment

TANTANGAN

Bagaimana

meningkatkan dampak

positif TIK pada

masyarakat

Meningkatkan

partitipasi dan utilisasi

Menjaga sustainability

PLIK5748 unit

MPLIK1907 unit

Terwujudnya

Indonesia Informatif

menuju masyarakat

sejahtera

Kata kunci :

Inovasi dan

Produktif

PLIK/MPLIK

Kapal CAP

Panjang : 18 m

Lebar : 4,2m

Tinggi hull : 2m

Mesin : 1 x 170 Hp

Speed : 10 knot

Monohull 18 meter, 1 x 170hp

MOTOR CAP

Dasar Hukum dan

Kebijakan TIK

22

UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI

DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

Disahkan/diundangkan tanggal 21 APRIL 2008

Berlaku untuk: setiap orang

Melakukan perbuatan hukum yang diatur ITE:

• tempat: di dalam atau di luar Indonesia;

• akibat hukum: di dalam atau di luar Indonesia;

• merugikan kepentingan Indonesia. *penjelasan psl 2 UU ITE

23

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (UU ITE)

• mengimplementasi beberapa standarinternational :

UNCITRAL Model Law on E-Commerce (1996)

UNCITRAL Model Law on E-signature law (2001)

UN Convention on use of electronic communication for international contract (2005)

EU Convention on Cybercrime (Budapest 2001)

Mengatur hukum materil dan hukum formil

UU ITE

Amanat Pembentukan PP

Sembilan Pasal UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi

danTransaksi Elektronik Mengamanatkan Pembentukan

PP:

1) Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 Ayat 2);

2) Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 Ayat 2) ;

3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 Ayat 6);

4) Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 Ayat 2);

5) PenyelenggaraanTransaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat 3);

6) Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 Ayat 2);

7) Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);

8) Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4 );

9) Peran Pemerintah dalam PemanfaatanTIK (Pasal 40).

RPP PSTE

RUU TCI

RPP tersendiri

Cakupan UU-ITE

26

Bab IIAsas dan Tujuan

Bab IIIInformasi Elektronik,

Dokumen Elektronik, danTanda Tangan Elektronik

Bab IVPenyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

dan Sistem Elektronik

Bab VTransaksi Elektronik

Bab VINama Domain, HKI, danPelindungan Hak Pribadi

Bab IKetentuan Umum

Bab VIIPerbuatan yang

Dilarang

Bab VIIIPenyelesaian Sengketa

Bab IXPeran Pemerintah

Dan Masyarakat

Bab XPenyidikan

Bab XIKetentuan Pidana

Bab XIIKetentuanPeralihan

Bab XIIIKetentuan Penutup

Keamanan Informasi( Cyber security )

27

TUGAS DAN FUNGSI

28

Melaksanakan perumusan & pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

keamanan informasi.

Bidang-bidang tugas (yang masing-masing dipimpin oleh Ka.

Subdit):

- Tata Kelola Keamanan Informasi

- Teknologi Keamanan Informasi

- Monitoring, Evaluasi,&Tanggap Darurat Keamanan

Informasi

- Penyidikan dan Penindakan

- Budaya Keamanan Informasi

(Permen- MenKominfo No. 17/Oktober-2010)

Pasal 10 :

Pembentukan Lembaga

Sertifikasi Keandalan

Ruang lingkup Keamanan dalam UU No. 11 thn 2008 ttg Informasi dan

Transaksi Elektornik & RPP PSTEPasal 15 ayat (1) : Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal

dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Pasal 11 :

Tanda Tangan Elektronik

Pasal 13 :

Penyelenggara

Sertifikasi Elektronik

Pasal 16 :

Penyelenggaraan

Sistem Elektronik

Pasal 17 :

Penyelenggaraan Transaksi

Elektronik

Pasal 22 :

Penyelenggaraan Agen

Elektronik

Pasal 31 :

Tata Cara Intersepsi

Pasal 24 :

Pengelolaan Nama Domain

Pasal 40 :

Peran Pemerintah & Perlind.

Data Strategis

GEMA INSAN

Gerakan Masyarakat

Internet Sehat dan Aman

30

A. Pendekatan Teknologi

ID-SIRTIIIndonesia Security Incident

Response Team on Information Infrastructure

Inaicta

Perangkat Internet Sehat & Aman untuk Anak Indonesia DNS Nawala

WarmasifCommunity Access

Point

PLIK/MPLIK

B. Pendekatan Hukum

UU No 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

• RPP Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 UU ITE)

• RPP Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 UU ITE)

• RPP Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 UU ITE)

• RPP Transaksi Elektronik (Pasal 17 UU ITE)

• RPP Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 UU ITE)

• RPP eGovernment (Pasal 24 UU ITE)

RUU Tata Cara Intersepsi

RUU Revisi UU ITE

C. Pendekatan Socio Kultural

Promosi Internet Sehat dan Aman menuju masyarakat cerdas dan produktif

Sosialisasi / Workshop

UU ITE, Deklarasi Gema Insan

Kompetisi : INAICTA, APICTA, Lomba Blogger, Lomba e-Mading, Lomba Robot

Bermitra dengan Relawan TIK danKomunitas TIK lainnya

22 Deklarator:

Kementerian Kominfo, Kementerian PP &

PA, Kementerian Diknas, Kementerian

Agama, Pengurus Pusat Muslimat NU,

KOWANI, AWARI, APJII, PGRI, KNPI,

Parisada Hindu Dharma Indonesia,

WALUBI, Persekutuan Gereja-Gereja di

Indonesia, MUI, Yayasan Kita dan Buah

Hati, Pramuka, Pengurus Pusat PKK,

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, BEM

UI, Dinas Informasi dan Komunitas Provinsi

Maluku dan OSIS SMA Negeri 1 Jakarta

Deklarasi Gema Insan

Sosialisasi Internet Sehat Aman

Pemberantasan Buta Internet

Bagi Tuna NetraDialog Interaktif Radio dan Televisi

Roadshow INSAN di SekolahSeminar dan Pelatihan Blog

Materi

Publikasi

INSAN

Safer Internet Day 2012

TERIMA KASIHdjok002@kominfo.go.id

top related