KANTOR KEMENTERIAN AGAMA P R O KOTA PALANGKARAYAF I L
Post on 16-Oct-2021
3 Views
Preview:
Transcript
P R O F I L
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALANGKARAYA
TAHUN 2013
P R O F I L
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALANGKARAYA
2013
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALANGKARAYA Alamat : Jln. AIS Nasution No.6 Telp.0536-3221968 Palangka Raya
Terwujudnya masyarakat Kota Palangka Raya yang ta’at beragama ,rukun, berahklaqul karimah, mandiri, sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara “Agenda Reformasi Birokrasi menuju Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang professional dan integritas”
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWt, yang dengan rahmat
serta karunianya Profil Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya ini
dapat disusun dan diselesaikan.
Profil ini berisikan informasi singkat tentang sejarah berdirinya Kantor
Kementerian Agama Kota Palangka Raya, visi dan misi serta program/
kegiatan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dibidang agama
tahun 2010-2014, baik yang menyangkut pembinaan keagamaan pada
masyarakat maupun pelayanan pendidikan agama dan keagamaan
dimasyarakat.
Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan dibidang agama yang
maksimal , Kementerian Agama Kota Palangka Raya semakin menata diri
dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, pola kerja
yang semakin maju sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik dan
dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Semoga profil ini bermanfaat dalam rangka perencanaan dan pengembangan
pembangunan bidang agama dan keagamaan dimasa-masa mendatang
Palangka Raya, 2 April 2013
Kepala,
Drs.H. BAIHAQI, M.AP
NIP.19630402 199103 1001
1
SEJARAH BERDIRINYA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALANGKARAYA
Pendahuluan
Provinsi Kalimantan Tengah berdiri pada tahun 1957, Kantor Gubernur
Kalimantan Tengah semua instansi jajaranya masih berkedudukan di
Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Mulai 1 Januari 1961 kedudukan
dipindahkan di Palangka Raya (sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan
Tengah)
Palangka Raya adalah Kota yang terletak pada 113,30’-114.07’ Bujur Timur
dan 1.35’ -2.24’ Lintang Selatan dengan Luas Wilayah 2.678,51 km2 terdiri
dari :
1. Kecamatan Pahandut;
2. Kecamatan Jekan Raya;
3. Kecamatan Sebangau;
4. Kecamatan Bukit Batu;
5. Kecamatan Rakumpit
Sejak Tahun 1975 Kantor Departemen Agama terdiri dari 6 Kantor
Departemen Agama:
1. Kantor Depertemen Agama Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Kantor Departemen Agama Kabupaten Kapuas;
4. Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Utara;
5. Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Selatan
6. Kantor Departemen Agama Kotamadya Palangka Raya
Dasar hukum keberadaan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya
berdasarkan KMA Nomor 6 Tahun 1979 tanggal 23 Januari 1979 tentang
penyempurnaan organisasi dan tatakerja Kementerian Agama, sebagai
pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1979 tentang
prubahan lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang
susunan organisasi Kementerian, struktur Kementerian Agama Kota
Palangka Raya terdiri :
1. Sub-bagian sekretariat;
2. Seksi Urusan Agama Islam;
3. Seksi Penerangan Agama Islam;
2
3
4. Seksi Perguruan Agama Islam;
5. Seksi Pendidikan Dasar Islam pada sekolah umum;
6. Penyelangga Haji dan umrah
`Pada Tahun 2003 mengalami perubahan struktur, menjadi :
1. Sub-bagian Tata Usaha;
2. Seksi Urusan Agama Islam;
3. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah;
4. Seksi Penerangan Agama Islam;
5. Seksi Madrasah dan Pendidikan Dasar Islam pada sekolah umum;
6. Seksi Pondok Pesantren;
7. Penyelenggara Zakat dan Wakaf;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, terdiri :
1. Sub-bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pendidikan Madrasah;
3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
4. Seksi Pendidikan Agama Islam;
5. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah;
6. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
7. Penyelenggara Syari’ah
8. Penyelenggara Kristen.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya :
1. H. Abdurrahman D, BA Tahun 1975
2. H. Ali Asri Bukhary Tahun 1975 - 1982
3. Drs.H. Mudzakir Ma’ruf Tahun 1982 - 1989
4. Drs.HM. Shaleh Bahauddin Tahun 1989 - 1995
5. Drs.HM. Husni Muhyiddin Tahun 1995 - 1998
6. Drs.H. Ahzar Slamet Tahun 1998 - 2001
7. Drs.H. Muslikh Ahmad Tahun 2001 - 2005
8. Drs.H. Masrani Arsyad Tahun 2005 - 2011
9. Drs.H. Baihaqi,M.AP Tahun 2011 - sekarang
GAMBARAN UMUM KEADAAN PERSONIL
Klasifikasi menurut Jabatan
NO
JABATAN
FREK
PRO
KET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Kepala Kantor
Kepala Subbag Tata Usaha
Kasi Pendidikan Madrassah
Kasi Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren
Kasi Pendidikan Agama Islam
Kasi Penyelanggara haji dan
umrah.
Kasi Bimbingan Masyarakat
Islam.
Penyelenggara Syari’ah.
Penyelenggara Kristen
Bendaharawan
Pengawas Pendidikan
Penyuluh Agama fungsional
Kepala KUA Kecamatan
Penghulu fungsional
Analis Perencanaan
Arsiparis
Pelaksana
Pegawai Bazda
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
14
5
6
-
-
59
-
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
18,96%
12,06%
4,31%
5,17%
-
-
50,86%
-
116 100 %
4
5
Klasifikasi menurut Jabatan
NO
PENDIDIKAN
FREKUENSI
PROSENTASI
KET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SD
SLTP
SLTA
Akademi/Diploma
Sarjana S1
Sarjana S2
0
0
0
7
105
4
0
0
0
6,03%
90,51%
3,44%
116 100 %
Klasifikasi menurut Umur
NO
UMUR
FREKUENSI
PROSENTASI
KET
1.
2.
3.
4.
5.
1 s/d 20 Tahun
20 s/d 29 Tahun
30 s/d 39 Tahun
40 s/d 49 Tahun
50 s/d 55 Tahun
0
2
43
56
15
0
1,72%
37,06%
48,27%
12,93%
116 100 %
RENCANA STRATEGIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALANGKARAYA
TAHUN 2010-2014
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembangunan dibidang agama diarahkan kepada peningkatan keimanan
dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan kerukunan umat
beragama, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, meningkatkan
pendidikan agama dan keagamaan serta meingkatkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan nasional.
Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan dibidang agama bertujuan
untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlaq mulia,
maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin dalam suasana kehidupan yang
harmonis, saling toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan. Oleh karena
itu pembangunan bidang agama merupakan bagian dari pembangunan nasional.
Pembangunan keagamaan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam
meningkatkan kesejahtera masyarakat, sehingga perkembangan kehidupan
beragama semakin maju dan menggembirakan, ini terlihat semakin meningkatnya
kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan ritual keagamaan dan didukung dengan
penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, dan kegiatan-kegiatan keagamaanpun
tampak semakin semarak tumbuh subur di masjid, surau, gereja, pura, vihara dan
tempat ibadah lainnya. Meskipun demikian masalah tantangan yang akan dihadapi
dimasa mendatang masih cukup besar, utamanya bila melihat perkembangan era
global dalam kehidupan masyarakat, pembangunan agama masih dihadapkan
dengan berbagai gejala negative dimasyarakat; seperti prilaku asusila, praktek
KKN, penyalahgunaan obat terlarang/narkoba dan perjudian,tawuran, pornografi
dan pornoaksi. Ini menunjukkan bahwa dalam segi akhlak mulia dan sendi-sendi
moral agama cenderung melemah akibat pembinaan pemahaman, penghayatan dan
pengamalan ajaran agama belum mencapai hasil yang optimal.
Disinilah peran Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya
merupakan salah satu instansi pemerintah di Kota Palangka Raya yang
mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam menyelenggarakan
sebagian tugas pemerintahan dibidang keagamaan . Dalam melaksanakan tugas
tersebut, maka Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya melakukan
penyusunan Rencana Strategis 2010 – 2014.
6
7
Kota Palangka Raya yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 30 Kelurahan
dengan jumlah penduduk menurut agama dengan rincian sebagai berikut :
NO Agama 2010 % 2011 % 2012 % Ket
1. Islam 137.922 62,43% 140.088 62,36% 143.765 62,52% Sumber:
statistic
Kota dan
data
keagamaa
n.
2. Kristen 60.236 27,26% 61.212 27,25% 62.012 26,96%
3. Katolik 12.241 5,57% 12.519 5,57% 12.773 5,55%
4. Hindu/
Kaharingan
7.497 3,41% 7.676 3,41% 7.872 3,42%
5. Budha 2.987 1,36% 3.202 1,36% 3.514 1,52%
6. Konghucu 9 0,004% 9 0,004% 9 0,003%
7. Dan lain-lain - - - - -
Jumlah 220.892 224.626 100% 229.945 100%
Dari data tersebut menunjukan bahwa pembinaan dan pelayanan
keagamaan di Kota Palangka Raya memerlukan strategi program yang harus dapat
menyentuh persoalan kemasyarakatan secara keseluruhan, terlebih kondisi Kota
Palangka Raya masih memerlukan pembangunan dan penataan lebih lanjut untuk
dijadikan Kota pendidikan, jasa dan wisata yang berkualitas.
Strategi program yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah
dalam melaksanakan pembinaan dan pembangunan masyarakat di Kalimantan
Tengah khususnya Kota Palangka Raya, bercermin kepada pengalaman dan trauma
masyarakat atas terjadinya konflik antar etnis, menunjukkan bahwa pembinaan
kehidupan beragama harus lebih ditingkatkan. Karena dipahami bahwa agama
dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat, dan untuk meredamnya adalah
dengan meningkatkan pemahaman terhadap agama dan meningkatkan wawasan
kebangsaaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
LANDASAN HUKUM
1. Pancasila
2. Amandemen Undang-undang Dasar 1945
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2005;
8
9. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI yang telah diubah dengan
Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2005;
10. Kepres RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
yang diubah dengan Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003;
11. Kepres RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan
Kepres RI Nomor 72 Tahun 2004;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembangunan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan
,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Departemen Agama;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Agama;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
KONDISI DAN PERMASALAHAN
Kondisi Lingkungan Strategis
Kehidupan beragama dan kerukunan hidup umat beragama di Kota
Palangka Raya sangat kondusip, dimana kegiatan-kegiatan keagamaan yang
dilakukan oleh umat beragama, organisasi/lembaga keagamaan/ lembaga
pendidikan agama dapar dilakukan dan berjalan dengan baik, termasuk dalam
pelaksanaan kehidupan beragama dan pendirian rumah ibadah, dakwah agama,
pelaksanaan MTQ/STQ, Perparawi, Festival Tandak dan peringatan hari besar
keagamaan. Bahkan dalam syiar tersebut selalu mendapat dukungan pemerintah
daerah Kota Palangka Raya.
Kondisi yang sejuk dalam kehidupan beragama di Kota Palangka Raya ini
dapat diwujudkan dengan membedayakan seluruh elemen dimasyarakat, baik tokoh
agama, tokoh masyarakat, pemuka agama , FKUB, melalui sosialisasi Peraturan
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun
2006 tentang Tugas Walikota dan Wakil Walikota dalam pembinaan kerukunan
9
umat beragama dan pendirian rumah ibadah; dan kegiatan pembinaan peningkatan
wawasan kebangsaan bagi umat beragama.
Permasalahan pokok dalam pembinaan kehidupan beragama di Kota
Palangka Raya adalah “ Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat Kota
Palangka Raya dalam kehidupan beragama dan kerukunan hidup umat beragama,
sehingga terwujud kehidupan umat beragama yang damai, sejuk, tentram, rukun,
saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara”
Strategi Pembangunan Bidang Agama
Strategi pembangunan bidang agama di Kota Palangka Raya mengacu
kepada kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dimana secara
teknis baik yang bersifat subtantif amupun administrative didasarkan kepada
masalah-masalah yang ada pada lingkup satuan organisasi/ satuan kerja. Dan
kebijakan adalah merupakan solusi pemecahan/ jalan keluar dari masalah yang ada.
Kebijakan yang bersifat substantive adalah kebijakan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi organisasi /unit kerja dilingkungan Kantor Kementerian
Agama Kota Palangka Raya seperti tugas yang berkaitan dengan urusan agama,
pendidikan agama, kerukunan umat beragama ,zakat, wakaf, haji, sedangkan tugas
administrative adalah yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan,
kepegawaian, kehumasan, kearsipan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
Strategi kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya
meliputi :
1. Membangun komunikasi,koordinasi dan kerjasama dalam rangka
ketepatan pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakan dapat terarah sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai;
2. Penataan dan pengembangan organisasi tatalaksana dan penyediaan SDM
aparatur yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kemasyarakatan dengan mengacu
kepada “standarisasi pelayanan public”, dan pemberdayaan lembaga
masyarakat dalam pembinaan kehidupan beragama;
4. Menciptakan keserasian dalam desain pekerjaan, struktur, tugas dan
fungsi , wewenang dan kebijakan.
Hasil yang dicapai
Seiring dengan visi pembangunan Kota Palangka Raya “Terwujudnya
Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata, Tertata dan
10
Berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera , sesuai falsafah Budaya
Betang”, maka hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang agama adalah
terwujudnya kehidupan beragama masyarakat Kota Palangka Raya yang beriman,
bertaqwa, berakhlaq mulia hidup rukun penuh persaudaraan; yang dirumuskan
dalam “ Tiga Program inti Departemen Agama” yaitu :
1. Terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasiskan
hati nurani yang disinari oleh ajaran agama;
2. Terhindarnya perilaku radikal, ekstrim tidak toleran serta eksklusif dalam
kehidupan beagama;
3. Terbinanya masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama
dengan sebenarnya, mengutamakan dan menghormati perbedaan melalui
internalisasi ajaran agama
Tiga Program tersebut dilaksanakan melalui koordinasi, komunikasi, edukasi dan
kerja keras jajaran Departemen Agama serta instansi terkait; karena menciptakan
kondisi yang diinginkan tersebut bukan perkara yang mudah, berbagai tantangan
dan kendala yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar umat bergama itu
sendiri, apalagi ditengah kehidupan yang global cukup mempengaruhi dan
mengakibatkan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat, semakin banyak permasalahan dan penyakit social
kemasyarakatan/umat beragama yang dihadapi seperti : keterbelakangan,
kebodohan, kemiskinan peredaran obat terlarang, perjudian pelacuran, dan lain-
lain.
VISI DAN MISI
Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2004-2009 yang merupakan tindak lanjut dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 19 ayat 1 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional , memberikan aspirasi dan sebagai pedoman
bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001.
Visi Kabinet Pembangunan Bersatu Tahun 2004-2009 adalah (1).
Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang aman, bersatu, rukun
dan damai; (2). Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan Negara yang menjunjung
tinggi hokum; (3). Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan
kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang
kokoh bagi pembangunan berkelanjutan.
11
Dari Visi tersebut ditetapkan Visi Pembangunan Nasional 2004-2009
adalah : (1). Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2).Mewujudkan
Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3). Mewujudkan Indonesia yang
sejahtera.
Visi Indonesia pada Kabinet Pembangunan Bersatu Jilid II adalah
Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan; sementara Kementerian
Agama RI adalah “ Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Rukun,
Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir dan Batin”
Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Tengah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Departemen
Agama RI sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 512
Tahun 2003 mempunyai Visi “Menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan
moral spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara”dalam rangka Mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat
beragama,maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama
pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia “selanjutnya Misi
Departemen Agama adalah : (1) Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman,
pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama; (2) Meningkatkan kualitas
pendidikan umat beragama; (3) Memberdayakan umat beragama dan lembaga
keagamaan; dan (4) Memperkokoh kerukunan umat beragama.
Adapun Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan
Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.15.1/1-
b/Kp.07.6/0037/2010 tanggal 20 April 2010 adalah :
“ Terwujudnya masyarakat Kalimantan Tengah yang taat beragama , rukun,
maju, mandiridan sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara “
Adapun Misi dirumuskan sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas
pendidikan agama; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah;3)
Memberdayakan masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan yang
bermutu; 4) Memperkokoh kerukunan umat beragama; 5) Meningkatkan
penghayatan moral dan etika keagamaan; 6)Penghormatan atas
keanekaragaman keyakinan keagamaan; 7)Meningkatkjan tata kelola kinerja
Kantor Wilayah Departemen Agama yang bebas KKN;
12
Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya
Dari Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Tengah diatas, maka visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota
Palangka Raya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Palangka Raya Nomor : Kd.15.06/1/OT.01.1/985/2011
tanggal 2 Januari 2011 adalah “ Menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan
moral spiritual masyarakat Kota Palangka raya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara “
Adapun Misi dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah;
3. Memberdayakan masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan yang
bermutu;
4. Memperkokoh kerukunan umat beragama;
5. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan
6. Penghormatan atas keanekaragaman keyakinan keagamaan
7. Meningkatkjan tata kelola kinerja Kantor Kementerian Agama Kota
Palangka Raya yang bebas KKN;
8. Mempercepat Program Reformasi Birokrasi dilingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
ARAH KEBIJAKAN
Bertolak dari uraian tersebut diatas maka arah kebijakan Kantor Wilayah
Departemen Agama mengarah kepada 3 hal pokok yaitu :
1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman kehidupan beragama;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan agama dan keagamaan;
3. Peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama
1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman kehidupan beragama
Arah kebijakan Arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dan
pemahaman kehidupan beragama meliputi pelayanan kepada umat
beragama agar dapat memahami dan menghayati ajaran agama dengan
sebaik-baiknya, dan pelayanan dalam rangka meningkatkan peran serta
umat beragama untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam
kehidupan sehari-hari.
Langkah-langkah yang ditempuh dalam kebijakan ini meliputi : 1)
Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran
agama 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan ZIS
dan profesionalisasi tenaga pengelolanya 3) Peningkatan kualitas tenaga
penyuluh agama dan tenaga lainnya utamanya didaerah terpencil 4)
Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan
fasilitas pada pelaksanaan ibadah bagi semua pemeluk agama 5)
Pembinaan keluarga sakinah.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan agama dan keagamaan
Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan agama dan
keagamaan meliputi pelayanan bidang kelembagaan, mutu pendidikan
serta sumber daya pendidikan dan membangun dan pengembangan
potensi Pondok Pesantren secara optimal.
Upaya tersebut melalui : 1) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan
keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan 2) Peningkatan
kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan.
3. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama
Kebijakan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama ditekankan
pada aspek, yaitu kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar
umat beragama yang merupakan landasan utama dalam pembinaan dan
pengembangan kerukunan umat beragama dalam skala yang lebih luas.
13
14
Adapun aspek kerukunan antar umat beragama adalah menyangkut
hubungan antar umat beragama yang harus terbina dimasyarakat terlebih
ditengah kemajemukan dan keanekaragaman yang terjadi dimasyarakat,
dengan tujuan agar lebih dinamis, sikap saling menghargai, bekerja sama
saling membantu dibidang social dan ekonomi.
Langkah yang ditempuh dalam kebijakan ini adalah : 1) Peningkatan
keserasian social didalam kelompok-kelompok keagamaandengan
memanfaatkan kearifan local “ rumah betang “ 2) Peningkatan kerja sama
dalam upaya pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik
dimasyarakat 3) Sosialisasi Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Agama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006; 4) Pemberdayaan
lembaga keagamaan dalam pembinaan umat 5) Peningkatan peran FKUB
dalam membina kerukunan hidup umat beragama.
Fungsi , Struktur dan Program Kantor Kementerian Agama Kota Palangka
Raya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 pasal 82
bahwa Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya mempunyai tugas
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah
kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 83 menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan visi, misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan
dan bimbingan kehidupan beragama di kabupaten/kota;
b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan, masyarakat Islam,
pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf,
pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan
agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta
urusan agama, pendidikan agama, dan bimbingan masyarakat
Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi
dan informasi keagamaan;
d. pelayanan dan bimbingan dibidang kerukunan umat beragama;
e. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan
program;
f. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait
dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas
departemen di kabupaten/kota.
15
Sedangkan struktur Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya
adalah : tipologi I-A yang terdiri dari :
1. Sub. Bagian Tata Usaha
2. Seksi Urusan Agama Islam;
3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan umrah;
4. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum;
5. Seksi Pendidikan Kegamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan Agama
Islam pada Masyarakat, dan Pemberdayaan Masjid;
6. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan
Masjid;
7. Penyelenggara bimbingan Zakat dan Wakaf;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Program Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Tahun 2010-
2014.
1. Sub. Bagian Tata Usaha
Peningkatan system dan administrasi perencanaan yang strategis
baik rutin maupun pembangunan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan program dan
anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan –kegiatan
yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan
meningkatkan pelayanan, penyusunan dan pengendalian dan
pengembangan sistem informasi dan pendataan bidang keagamaan
secara umum. Seperti :
- Menyusun rencana program anggaran setiap
tahun;
- Meningkatkan tata kelola organisasi
tatalaksana dan kepegawaian;
- Meningkatkan pengelolaan laporan keuangan
dan BMN;
- Peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan
kepemerintahan;
2. Seksi Urusan Agama Islam
Peningkatan pelaksanaan pelayanan bidang kepenghuluan,
keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial serta
pengembangan kemitraan umat.
16
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan ,
bimbingan kemasyarakatan, kepenghuluan, bimbingan rumah
tangga, pelayanan NR, perlindungan barang konsumen, ibadah
social dan kerjasama umat; meliputi :
- Pembinaan SDM Penghulu;
- Pembinaan administrasi/manajemen KUA;
- Bimbingan keluarga sakinah;
- Sosialisasi produk halal;
- Pelayanan bimbingan ibadah social;
- Melaksanakan bimbingan hisab ru’yat.
3. Seksi Penyelengara Haji dan Umrah
Peningkatan pelayanan dan pembinaan dibidang penyuluhan
haji dan umrah, bimbingan jemaah dan petugas, dukomen
dan perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi haji, serta
pembinaan KBIH dan pasca haji.
Program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan
penyelenggaraan ibadah haji mulai proses pendaftaran calon haji,
penyiapan dukomen, bimbingan ibadah sampai pemberangkatan
dan pemulangannya seperti :
- Pelayanan pendaftaran haji secara on line;
- Bimbingan manasik haji;
- Bimbingan petugas haji;
- Pembinaan KBIH
- Membentuk kepanitiaan Pemberangkatan dan
Pemulangan Haji;
- Pemberdayaan oganisasi IPHI dalam
pembinaan pasca haji;
4. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
Umum;
Peningkatan pelayanan dan bimbingan dibidang kurikulum,
ketenagaan, kesiswaan, sarana , kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta supervise dan evaluasi pada RA, MI,
MTs. Pendidikan agama pada sekolah umum tingkat dasar
dan menengah pertama serta luarbiasa.
17
Program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan madrasah dan
pendidikan agama pada sekolah umum yang meliputi ;
- Pembinaan dan pendataan madrasah;
- Standarisasi Kepala Madrasah;
- Pembinaan kurikulum;
- Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan BOS;
- Pembinaan guru PAI, MGMP PAI pada
sekolah umum;
- Pesantren kilat tingkat SD, SLTP;
- Pelaksanaan bantuan siswa miskin;
- Pelaksanaan pentas PAI
5. Seksi Pendidikan Kegamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan
Agama Islam pada Masyarakat, dan Pemberdayaan Masjid;
Peningkatan pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan
keagamaan, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan
dan pengembangan potensi pondok pesantren,
pengembangan santri, dan pelayanan pondok pesantren pada
masyarakat.
Program ini adalah upaya meningkatkan kualitas pendidikan
agama dan lembaga pendidikan pondok pesantren dan madin;
meliputi :
- Optimalisasi EMIS pontren/madin;
- Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pontren
salafiyah;
- Pembinaan manajemen pontren/madin;
- Pembinaan/bimbingan tanaga pendidik pada
pontren, madin serta TKQ/TPQ;
- mendistribusikan bantuan insentif bagi tenaga
pendidik pada pontren dan madin;
- mendistribusikan bantuan biasiswa bagi santri
wajar dikdas pada PPS;
- Melaksanakan Musabaqah kutubit turas;
6. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan
Pemberdayaan Masjid;
Peningkatan pelayanan dan bimbingan teknis
penyelenggaraan pendidikan dibidang pendidikan al-Quran
dan musabaqah tilawatil Quran, penyuluhan dan lembaga
18
dakwah, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah dan hari
besar Islam serta pemberdayaan masjid.
Program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan
bimbingan pendidikan agama Islam pada masyarakat, lembaga
keagamaan, peran dan fungsi masjid serta publikasi dakwah yang
meliputi :
- Pembinaan manajemen lembaga keagamaan;
- Pendataan masjid dan majeleis taklim;
- Pembinaan tenaga pengajar pada TKA/TPA;
- Pembinaan penyelenggaraan MTQ/STQ;
- Pembinaan penyuluh agama fungsional dan
honorer;
- Pembinaan/bimbingan manajemen lembaga
dakwah;
- Pendistribusian bantuan ormas Islam/Yayasan;
- Penggandaan khotbah jum’at;
- Melaksanakan siaran pada RRI dan TVRI
7. Penyelenggara bimbingan Zakat dan Wakaf;
Peningkatan penyelenggaraan pemberian pelayanan dan
bimbingan kepada masyarakat dibidang pembinaan lembaga
dan pengembangan zakat dan wakaf.
Program ini adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi
lembaga pengelola zakat dan wakaf; meliputi :
- Pembinaan manajemen zakat dan wakaf;
- Peningkatan kemitraan dalam pengelolaan
zakat;
- Pendataan lembaga zakat dan wakaf;
- Pemberdayaan lembaga zakat dalam
pembinaan masyarakat;
- Pembinaan/bimbingan penyuluhan zakat dan
wakaf;
- Pendistribusian paaket peduli du’afa
- Pelaksanaan sunatan missal;
- Pelaksanaan bantuan dana bergulir
8. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Pengawas Pendidikan Agama Islam, madrasah;
2. Penyuluh Agama Fungsional;
3. Penghulu Fungsional
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran Kinerja
Bertolak dari visi dan misi yang telah diuraikan dalam rencana stratejik,
maka pengukuran kinerja tahun 2010-2014 terdiri dari Pengukuran
Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
sebagai berikut :
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yaitu mengukur tingkat capaian
kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indicator kinerja
kegiatan berdasarkan kelompok input, output, out comes, bebefit dan
impact menentukan satuan setiap kelompok indicator; menetapkan
rencana tingkat capaian (target) , mengetahui realisasi indicator kinerja
kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan
prosestasinya:
1. Tahun 2010 = 76 kegiatan;
2. Tahun 2011 = 82 kegiatan;(95,71% dari100% = 97,85%)
3. Tahun 2012 = 94 kegiatan;(93,54% dari 100%= 96,77%)
4. Tahun 2013 =
5. Tahun 2014 =
Mulai tahun 2010 s.d 2012 Kantor Kementerian Agama Kota Palangka
Raya telah melaksanakan 252 kegiatan, semua kegiatan setiap tahun telah
dilaksanakan dan direalisasikan dan dipertanggung jawabkan berdasarkan
PMA 21 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah(LAKIP)
19
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALANGKARAYA
Reformasi birokrasi dalam arti reformasi manajemen pengelolaan dengan tujuan
untuk membangun pelayanan masyarakat, sering diartikan sebagai suatu system
manajemen yang dijalankan oleh pegawai dengan berpegang pada hirarki dan
jenjang jabatan. Dimana pelaksanaannya diparadigmakan sebagai pelayanan yang
lambat, statis, berbelit, tidak inovatif dan bergantung pada atasan dan menghambat
kemajuan. Dan kultur tersebut sangat melekat pada pelaksanaan birokrasi.
Karena itu perlu adanya reformasi birokrasi dengan menata ulang secara
bertahap serta sistematis atas fungsi utama manajemen demi kelancaran
pendayagunaan aparatur 11ystem yang berkualitas baik yang menyangkut
kelembagaan/institusi yang efesien, tatalaksana yang transparan, SDM yang
professional, maupun akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat dan pelayanan
yang prima.
Revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang telah diterapkan
secara konsisten melalui dimensi spritual yang melekat pada system administrasi
penyelenggaraan negara dan bangsa merupakan konsep penyempurnaan reformasi/
penataan. Sehingga dalam paradigma baru birokrasi harus responsive terhadap
berbagai kepentingan publik yang ada. Reformasi diharapkan mampu merubah
mindset dimana birokrat sebagai penguasa menjadi pelayan masyarakat. Paradigma
ini bukan hanya mengubah mindset, tetapi juga merupakan paradigma yang
melekat sebagai poerilaku setiap hari bagai jajaran birokrasi dari pejabat Eselon
sampai staf, dimana mereka dituntut untuk mengerti dan memahami dan
menghayati untuk berprilaku sebagai “pelayan” masyarakat yang selalu responsive,
tidak membiarkan masalah yang kecil menjadi besar dan terkatung-katung.
Dalam upaya tersebut maka system organisasi dan manajemen pengelola
lembaga pemerintahan diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan; sehingga
organisasi dapat membuat kebijakan yang tepat, pembagian tugas kelembagaan
yang jelas , kewenangan yang baik,SDM yang berkualitas, pelayanan yang efektif
dan efesien, pengawasan yang mantap dan system pertanggungjawaban yang
akuntabel.
Disinilah makna strategisnya reformasi dalam membangun good
governace dalam wujud pelayanan public yang dapat menumbuhkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah.
20
21
Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik adalah :
- Efesiensi dan efektivitas : terselenggaranya pelayanan masyarakat dengan
mendayagunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan;
- Partisipasi : keterlibatan semua pihak/warga dalam menggunakan hak
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang
menyangkut kepentingan masyarakat;
- Profesionalisme : meningkatnya disiplin dan moral penyelenggaran
pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan kepada
masyarakat;
- Akuntabel : melaksanakan proses kegiatan dalam segala bidang dengan
penuh tanggung jawab, sesuai aturan perundang-undangan;
- Tranparansi : terbuka kepada masyarakat melalui informasi yang mudah
dan dipercaya.
Dalam mewujudkan kondisi tersebut khususnya dalam upaya
penataan/reformasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya ,
diperlukan kebijakan dan langkah-langkah perubahan system ketatalaksanaan,
kualitas SDM serta aparatur serta system pengawasan yang efektif; diantaranya
adalah Reformasi Birokrasi yang meliputi :
1. Deregulasi dan Debirokratisasi pelayanan public;
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Optimalisasi IT
4. Standarisasi pelayanan;
5. Partisipasi dan kemitraan masyarakat
6. Sistem penghargaan dan sanksi
Penyehatan Organisasi:
Pada program peningkatan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Palangka
Raya. Reformasi dilaksanakan dengan penataan terhadap organisasi tatalaksana
melalui penyesuaian struktur dengan beban kerja dan kebutuhan tenaga
pelaksana dilingkungannya. Ini dimaksudkan agar organisasi dapat berjalan secara
sehat dan dinamis. Sehingga segala program yang menyangkut pelayanan internal
Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya telah didukung dengan beberapa
jabatan structural dan staf /jabatan fungsional umum dan khusus seperti :
22
Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, terdiri :
1. Sub-bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pendidikan Madrasah;
3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
4. Seksi Pendidikan Agama Islam;
5. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah;
6. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
7. Penyelenggara Syari’ah
8. Penyelenggara Kristen.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan program juga telah diupayakan
kelengkapan fasilitas administrasi dalam bentuk teknologi komputer yang cukup
memadai yang ditunjang dengan penyiapan tenaga pelaksana yang telah dilatih
secara khusus untuk siap mengelola perangkat tersebut; seperti pengelolaan
keuangan, BMN, SAKPA, SIMPEG dan SAKIP/LAKIP serta pendataan lainnya.
Regulasi Bidang Pelayanan
Kondisi geografis Kota Palangka Raya sangat menunjang, dimana hubungan
dengan satuan kerja dapat terjalin dengan baik, karena letak 5 kecamatan satu
dengan yang lainnya tidak berjauhan, sehingga dalam hal pelayanan kebutuhan
pegawai memang tidaklah merupakan kendala. Seperti pelayanan perhitungan
angka kridet, kenaikan pangkat, dll, dapat berjalan dengan baik. Meskipun
demikian regulasi bidang pelayanan masih terus ditingkatkan melalui standarisasi
pelayanan sebagaimana diatur dalam KMA 168 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Oprasional Prosedur dilingkungan Kementerian Agama. Ini
dilakukan dalam rangka tujuan yang ingin dicapai dapat berhasil secara efektif dan
efesien.
Fungsi pelayanan adalah salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan, dan ini terletak pada kualitas personil. Dengan demikian maka
rekrutmen pegawai harus mencerminkan kualitas yang diinginkan dan memenuhi
kebutuhan serta mewarnai lingkungan dimana pegawai tersebut ditugaskan.
Dalam upaya peningkatan kualitas tersebut, maka proses pelayanan dilakukan
dengan system analisis jabatan sebagaimana diatur dalam KMA 158 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dilingkungan Kementerian Agama.
Dan KMA 164 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja
(Work Load Analisis) dilingkungan Kementerian Agama.
23
Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan
maksimal dengan indicator a.l :
1. Perencanaan siklus kegiatan pembangunan dibidang agama dapat
dilakukan secara matang dan akurat;
2. Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Pelayanan kemasyarakat dapat dilakukan secara benar dan tepat waktu;
4. Pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan hukuman bagi yang
melanggar (rewart dan punishment) dapat diterapkan;
5. Pengelolaan administrasi (ketatausahaan) semakin tertib,teratur,benar,
cepat dan tepat;
6. Pembinaan kepegawaian yang berkesinambungan.
Pengembangan Sumber Daya Manuasia (SDM)
Drs.Moikijat dalam bukunya Manajemen Personalia dan Sumber Daya
Manusia(1995;78) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia
adalah penting dalam manajemen personalia, dan merupakan cara yang efektif
untuk mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Semakin
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat, maka semakin
tahun ketahun tantangan yang dihadapi dalam aspek personalia adalah; kekonoan
pegawai, perubahan sosioteknis dan perpindahan pegawai.
1. Kekonoan pegawai = adalah pegawai yang tidak produktif lagi akibat
tidak mampunyai keseimbangan ilmu pengetahuan dan kemampuan kerja
termasuk penguasaan teknologi dan impormasi sehingga tidak dapat
berkarya secara maksimal untuk melaksanakan pekerjaan sengan sukses.
Untuk mengatasi masalah ini, maka secara berkala pegawai harus
diberikan program-program untuk pengembangan kecakapan baru melalui
pendidikan dan pelatihan
2. Perubahan sosioteknis = yaitu perubahan social dan teknologi yang
semakin maju menuntut daya saing yang tinggi. Sehingga setiap
organisasi akan melakukan perubahan-perubahan menyesuaikan diri
dengan perkembangan zaman.
3. Pensiun/Perpindahan pegawai = adalah pemberhentian pegawai; kemauan
pegawai untuk meninggalkan suatu organisasi untuk organisasi lain.
Sehingga organisasi akan kehilangan personil, maka pengembangan SDM
harus mempersiapkan penggantinya.Bila tidak maka akan terjadi
kekosongan atau “loos generation” dan ini sangat berbahaya bagi sebuah
organisasi/instansi.
24
Tujuan pengembangan pegawai/karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas
kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah direncanakan. Peningkatan
tersebut adalah melalui latihan (training) dengan tujuan untuk memperbaiki
penguasaan keterampilan-keterampilan dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan
tertentu, terperinci dan rutin.
Berkaitan dengan pengembangan tersebut ,untuk meningkatkan kapasitas sumber
daya manusia ada 3 aspek yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam
pengelolaan organisasi tatalaksana dan kepegawaian :
a. Aspek Profesionalitas (berilmu pengetahuan yang luas
,keterampilan = mampu menerapkan keilmuannya dalam
pelaksanaan pekerjaan dan social = kemampuan
beradaptasi/kerjasama dengan lingkungannya)
b. Aspek Etika dan Moralitas ( mempunyai kepribadian yang luhur
dan tangguh, apatur yang bersih dan berwibawa, mampu menjaga
diri dan martabat PNS, interaksi social yang baik terhadap atasan
dan rekan sekerja);
c. Aspek budaya (mempunyai kesadaran diri yang lebih besar
dalam mengotrol emosional, keutuhan karakter , mampu
mengedepankan kepentingan bersama, melalui kerjasama terpadu
dilingkungan kerja maupun masyarakat secara luas)
Penyediaan Peralatan dan Teknologi
Pengelolaan administrasi kepegawaian /penatausahaan yang tertib, teratur, cepat
dan tepat sudang barang tentu harus didukung dengan peralatan yang
modern/memadai. Sebab bagaimanapun juga keberhasilan pengembangan SDM
dibutuhkan penyesuaian dengan kemajuan teknologi. Sebagai contoh seorang
analis kepegawaian dalam melakukan analisis kinerja karyawan akan memerlukan
pemahaman kemampuan program system komputer. Pengembangan tersebut juga
akan dapat meningkatkan kepuasan kerjanya, merasa berguna dan lebih percaya
diri kerena bernilai positif bagi rekannya dan masyarakat.
Peningkatan Akuntabilitas
Salah satu tugas pokok Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian ortala adalah
pengelolaan Sistem dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP/LAKIP) dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (BPKP, Irjen
Depag RI maupun BPK RI).
25
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaara pemerintahan negara untuk
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun
laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja
dan pengukuran kinerja.
Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media
pertanggung jawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat
pendorong terwujudnya goog governance.
Berdasarkan PMA 21 Tahun 2006 Laporan akuntabilitas tersebut disampaikan
kepada atasan masing-masing serta kepada lembaga penilai/evaluasi akuntabilitas
kinerja. a.l :
1. Untuk tingkat pusat disampaikan 1 bulan setelah tahun berakhir;
2. Untuk tingkat daerah :
- KUA, MIN,MTsN menyampaikan kepada Kandepag paling
lambat 2 (dua) minggu setelah tahun berakhir;
- Kandepag dan MAN menyampaikan ke Kanwil paling lambat 3
(tiga) minggu setelah tahun berakhir.
Seringnya akuntabilitas kinerja ini menjadi temuan hasil pengawasan pada unit
kerja dan satuan kerja adalah merupakan kendala dalam pengelolaan akuntabilitas,
lemahnya budaya akuntabilitas ini harus mendapat perhatian, sehingga setiap
kegiatan pemerintahan tentu tidak hanya dilaksanakan tapi juga harus
dipertanggung-jawabkan dengan benar.
Mengatasi masalah tersebut telah dilakukan pembinaan dan bimbingan, sehingga
pihak Satker dan Unit Kerja dapat memahami proses penyelesaian pelaksanaan
kegiatan anggaran dan pertanggung jawabannya. Dan disetiap akhir tahun anggaran
akan dilakukan pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran.
Perilaku Kepemimpinan
Merubah paradigma pemimpin birokrasi pemerintahan sebagai penguasa menjadi
pelayan masyarakat bukanlah suatu yang mudah. Karena kondisi yang terjadi
dalam alam birokrasi sangat didominasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
Reformasi terhadap kondisi ini adalah melalui pendekatan perilaku kepemimpinan.
26
Menurut T.Hani Handoko dalam bukunya “Manajemen “(2001:298) menyatakan
bahwa pendekatan perilaku kepemimpinan nampak lebih mampu membentuk
kepemimpinan efektif, karena cenderung melihat apa yang dilakukan oleh
pemimpin efektif – bagaimana mendelegasikan tugas, bagaimana berkomunikasi
dan memotivasi bawahannya, bagaimana menjalankan tugas dan sebagainya. Dan
perilaku-perilaku tersebut dapat dipelajari dan dikembangkan. Sehingga
individu/pemimpin dapat dilatih dan diarahkan dengan perilaku kepemimpinan
yang tepat agar mampu memimpin lebih efektif.
Perilaku kepemimpinan cenderung memusatkan pada gaya pemimpin dalam
hubungannya dengan bawahan. Gaya ini lebih memotivasi bawahan daripada
melakukan pengawasan, lebih mendorong para pegawainya untuk melaksanakan
tugas-tugas dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi
dalam mengambil keputusan, menciptakan suasana persahabatan serta hubungan-
hubungan saling mempercayai dan menghormati.
Senada dengan hal tersebut Douglas McGregor dalam : The Human Side of
Enterprise ” bahwa strategi kepemimpinan efektif adalah menggunakan manajemen
partisipatif”.
Bertolak dari masalah lemahnya manajemen pengelolaan organisasi
tatalaksana dan kepegawaian mengakibatkan lemahnya motivasi dan kemampuan
kerja aparat , sehingga belum optimalnya kinerja yang dicapai. Maka diperlukan
beberapa kebijakan dan langkah-langkah konkrit yang merupakan pedoman
pelaksanaan kegiatan program pelayanan yang terpadu.
1. Penguatan Manajemen.
Manajemen sangat dibutuhkan semua tipe kegiatan yang ada
diorganisasi, karena manajemen dipergunakan dimana saja orang
bekerja bersama (organisasi) untuk mencapai tujuan bersama.
Fungsi manajemen adalah universal dan bersifat sama dimana dan
waktu kapan saja. Baik bagi organisasi maupun dengan bentuk
perusahaan. Sekalipun mungkin diterapkan berbeda menurut variable-
variabel tipe organisasi, kebudayaan dan tipe karyawan.
Di Jepang – manajemen menitikberatkan karyawan/sumber daya
manusia sebagai modal utama dan terpenting dalam organisasi.
Karyawan tidak semata-mata dianggap sebagai salah satu unit
produksi daja, tapi sebagai juga sebagai manusia secara utuh.
27
Menurut T. Hani Handoko, bahwa manajemen dibutuhkan oleh
semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia
dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Oleh karena itu penguatan
manajemen sangat diperlukan dalam menjalankan suatu organisasi :
a. Untuk mencapai tujuan = manajemen dibutuhkan untuk
mencapai tujuan organisasi dan pribadi;
b. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang
saling bertentangan= menjaga keseimbangan antara tujuan-
tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang saling
bertentangan.
c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas = tercapainya suatu
kerja organisasi yang dapat diukur
Melihat kepada pengertian manajemen sebagai proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para
anggota organisasi dan menggunakan sumberdaya-sumberdaya
organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.
Maka dalam hal penguatan manajeman suatu organisasi = pemegang
kebijakan harus melakukan berbagai langkah terobosan dalam rangka
memanfaatkan segenap sumberdaya dan memberikan motivasi agar
lebih berdayaguna dan bermanfaat dalam mencapai tujuan yang
diharapkan.
Untuk penguatan manajemen Fayol mengemukakan ada 14 prinsip :
- Pembagian kerja=adanya spesialisasi akan meningkatkan
efisiensi pelaksanaan pekerjaan;
- Wewenang yang seimbang- perintah dapat dipatuhi;
- Disiplin= respon ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan
organisasi;
- Kesatuan perintah-=instruksi untuk suatu kegiatan hanya dari
satu atasan-;
- kesatuan pengarah= untuk tujuan organisasi diarahkan oleh
seorang atasan dengan menggunakan satu rencana;
- Meletakkan kepentingan seseorang dibawah kepentingan umum
= kepentingan perorangan harus tunduk kepada kepentingan
organisasi;
- Balas jasa = kompensasi untuk suatu pekerjaan berkeadilan;
- Sentralisasi = adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi
dan desentralisasi;
28
- Rantai Skalar (garis wewenang) = garis kewenangan dan perintah
yang jelas
- Order = keseimbangan SDM dengan pekerjaan uang dilakukan;
- Keadilan = kesamaan perlakuan dalam organisasi;
- Stabilitas staf organisasi = tenaga kerja yang berimbang;
- Inisiatif = adanya kebebasan untuk menjalankan dan
menyelesaikan rencananya;
- Esprit de corps (semangat korps) = adanya rasa kesetia-kawanan
yang tercermin dalam semangat korps.
2. Transformasi Tata Nilai.
Tata nilai dalam suatu 15ystem adalah suatu yang yang sangat
penting dalam rangka memberikan landasan, acuan, bahkan menjadi
pedoman perilaku pada organisasi. Dengan memahami dan
menghayati tata nilai ini akan meningkatkan semangat kerja
organisasi. Seperti tata nilai “ good gevermence” harus
ditranspormasikan pada perilaku/budaya organisasi dalam rangka
membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Proses
transpformasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang terus
menerus bagi pegawai/aparat dan komitmen pimpinan untuk
menjalankan prinsip-prinsip goor governance tersebut.
Dalam rangka transformasi tersebut pada Kantor Kementerian Agama
Kota Palangka Raya telah memprogramkan pembinaan pegawai pada
setiap bulan.
3. Peningkatan Budaya Kerja
Budaya kerja dalam suatu organisasi sering terjadi perbedaan, kerana
budaya kerja sangat tergantung pada iklim dan pengembangan
organisasi,kepemimpinan serta karateristik SDM/personil yang ada
pada organisasi. Drs.Mokijat menyatakan bahwa : apabila
pengembangan organisasi itu sukses, maka semua variable akan
bertambah baik. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan kondisi ini
adalah:
a. Pelaksanaan pekerjaan;
Terlaksannya pekerjaan sangat menguntungkan bagi
individu, kelompon dan organisasi. Pada tingkat individu
apabila tingkat penilaiaan pelaksanaan pekerjaan bertambah
baik, maka ada bukti bahwa program pengembangan
29
organisasi hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan
semakin berkualitas.
b. Kepuasan pekerjaan;
Kepuasan pekerjaan akan terjadi manakala pekerjaan itu
menyenangkan dan mampu dilaksakan dan menghasilkan
kinerja yang baik, kepuasan itu akan dirasakan oleh pegawai
secara individu, kelompok dan organisasi
c. Perubahan sendiri;
Dengan metode pendekatan pengembangan organisasi, akan
dapat mempengaruhi dan merubah perilaku individu dalam
pekerjaan;
Dari hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa dalam
upaya peningkatan budaya kerja pegawai setidaknya dapat melalui
metode pengembangan organisasi, dan melakukan penilaian
pekerjaan. Penilaian pekerjaan adalah proses penilaian pelaksanaan
pekerjaan pegawai. Penilaian tersebut merupakan informasi dan
pengetahuan dalam rangka memperbaiki keputusan dan kebijakan
bidang kepegawaian, dan menjadi umpan balik bagi pegawai tentang
pelaksanaan pekerjaan mereka.
P E N U T U P
Demikian Profil ini dibuat dalam rangka menggambarkan tingkat
pencapaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya
setiap tahun, dengan harapan semoga menjadi bahan acuan untuk
meningkatkan semangat dan budaya kerja dalam mengembangkan
Kementerian Agama Kota Palangka Raya kearah yang lebih baik.
S e m o g a ............
Palangka Raya, 2 April 2013
30
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 373 TAHUN 2002
Typologi : I AKEPALA KANTOR
Drs. H. BAIHAQI, M.AP
NIP. 196304021991031001
Sub Bagian Tata Usaha
Drs. H. MISBAH, M.Ag
NIP. 196711191994021001
Seksi
Bimas Islam
Drs. H. Masdani
NIP. 195809041983031002
Seksi
Peny. Haji dan Umrah
Drs. H. Muhammad
NIP. 196107031997031002
Seksi
Pendidikan Madrasah
Yuliansyah, S. Sos,M. Pd
NIP. 196807081994031005
Seksi
Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren
Hj. Windarti, S.Ag
NIP. 197411291993032001
Seksi
Penamas
Hj. Nurdjannah, S.Ag
NIP. 19590119886122001
Penyelenggara
Zakat dan Wakaf
H. Muhdiannor Hadi, S.Ag
NIP. 19590101198661221
Peny. Kristen
Ati Suheni, S. PAK
NIP. 19670626 2002122002
Ketua Pokjawas
Pawang, S. AgNIP. 19651120 1984081001
Ketua Pokjawas
Ardiansyah. H. Drs195911091989031002. NIP
top related