jawab SKPD.Untuk lebih jelas, lihat dan dijelaskan Gambar ...organisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/renstra/renstra (1) upload.pdfProses penyususnan Renstra Dinas Kebersihan dan
Post on 06-Jun-2019
218 Views
Preview:
Transcript
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j au K o t a S u r a b a y a
1 | B a b I R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Pengertian Renstra
I.1.1 Pengertian Renstra SKPD
Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
I.1.2 Proses Penyusunan Renstra Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Renstra Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau serta berpedoman
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.
Renstra Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau disusun berdasarkan (sumber
: Permendagri 54/2010 Pasal 11 Ayat (1)) :
a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan (untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD) dan
pagu indikatif (Untuk Penyusunan RKPD dan Renja SKPD); dan
Awarding Surabaya Green and Clean 2015
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j au K o t a S u r a b a y a
2 | B a b I R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah
dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung
jawab SKPD.Untuk lebih jelas, lihat dan dijelaskan Gambar 1.1 berikut ini.
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra SKPD
Proses penyususnan Renstra Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Kota Surabaya seperti pada gambar 1.1. terbagi dalam beberapa tahap, tahapan
pertama adalah Penyiapan penyusunan rancangan Renstra. Pertama – tama
dikumpulkan dulu data – data penunjang untuk menyusun renstra ini seperti
peraturan peraturan yang berlaku, renstra dari kementerian maupun SKPD
Provinsi, RPJMD juga SPM. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dan informasi
untuk merumuskan SWOT dan isu strategis dari Dinas Kebersihan dan Ruang
Terbuka Hijau berdasar bahan – bahan yang tadi telah disebutkan. Kemudian
dilakukan perumusan Rancangan Renstra DKRTH Surabaya mulai visi-kegiatan
indikatif yang telah memperhatikan rancangan RPJMD. Selanjutnya
disampaikanlah Penyajian dan rancangan Renstra DKRTH Surabaya baik berupa
tabel maupun penjelasannya yang telah berwujud dokumen. Langkah berikutnya
adalah verifikasi dan penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD yang mengacu
pada Rancangan akhir RPJMD difasilitasi oleh BAPPEKO Surabaya. Langkah
terakhir adalah Penetapan Renstra DKRTH Surabaya.
I.1.3 Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen RKPD, dengan Renja
Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD digambarkan pada Gambar 1.2.
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Perumusan Isu-isu
strategis berdasarkan
tusi
Perumusan Strategi dan
kebijakan
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif berdasarkan
rencana program prioritas RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan visi dan misi
SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan sasaran
Rancangan Renstra-SKPD
· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Penelaahan RTRW
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
Penelaahan KLHS
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Renstra-KLdan Renstra
SKPD Provinsi
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j au K o t a S u r a b a y a
3 | B a b I R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan
Gambar di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra SKPD yang
berpedoman pada RPJMD, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana
Kerja SKPD. Dokumen Renstra SKPD adalah penjabaran RPJMD, terkait program
dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dalam mendukung
prioritas visi dan misi Walikota.
I.2. Landasan Hukum
1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan
SKPD
Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau mengacu
pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau merupakan organisasi perangkat daerah yang berbentuk
kedinasan bergerak di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan
persampahan dan urusan air limbah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan
mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
TUGAS
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas membantu
Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan
persampahan dan urusan air limbah.
FUNGSI
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j au K o t a S u r a b a y a
4 | B a b I R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Dalam memnyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Susunan Organisasi Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum membawahkan :
a. Seksi Ruang Terbuka Hijau
b. Seksi Penerangan Jalan Umum
c. Seksi Dekorasi Kota
4. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan :
a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5. Bidang Kebersihan membawahkan :
a. Seksi Pembersihan Jalan dan Pedestrian
b. Seksi Operasional Pengangkutan Sampah dan Alat Berat
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Saluran Pematusan (Peraturan
Walikota nomor 86 tahun 2016);
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemanfaatan Sampah (Peraturan Walikota
nomor 87 tahun 2016);
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengolahan Limbah Cair (Peraturan
Walikota nomor 88 tahun 2016);
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Rekreasi (Peraturan Walikota nomor 96
tahun 2008).
10. Kelompok Jabatan Fungsional.
Selanjutnya untuk struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka
Hijau berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016
sebagaimana terlampir (pada gambar 1.3)
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j au K o t a S u r a b a y a
5 | B a b I R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Gambar 1.3. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j au K o t a S u r a b a y a
6 | B a b I R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Gambar 1.3. menggambarkan struktur organisasi Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Dapat dilihat posisi tertinggi dijabat oleh
Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris Dinas. Sekretaris Dinas membawahi
dua Kepala Sub Bagian, yakni Kasubag Keuangan dan Kasubag Umum dan
Kepegawaian. Dibawah dua kasubag ini terdapat jabatan fungsional tertentu serta
tiga Kepala Bidang yang dibawahi langsung oleh Kepala Dinas, namun tidak
berhubungan langsung dengan kedua kepala Kasubag. Kepala Bidang tersebut
adalah Kabid Kebersihan, Kabid Sarana dan Prasarana, dan Kabid Ruang
Terbuka Hijau dan PJU. Masing – masing Kabid membawahi Kepala Seksi,
dengan terdapat 2 sampai 3 seksi dibawah Kabid. Dibawah seksi ini juga terdapat
empat Kepala UPTD yang dibawahi langsung oleh Kepala Dinas, tidak
berhubungan langsung dengan Kabid maupun Sekretaris. Semua Kepala UPTD
membawahi Kepala Sub Bagian.
1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau :
Peraturan Menteri Pekerjaan umum nomor 01/PRT/M/2014.
Mengamanatkan target SPM yang harus dipenuhi oleh Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut:
SPM di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki indikator
antara lain:
a. Persentase pengurangan sampah di perkotaan, dengan target untuk tahun
2019 sebesar 20%;
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j au K o t a S u r a b a y a
7 | B a b I R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
b. Persentase pengangkutan sampah, dengan target untuk tahun 2019 sebesar
70%;
c. Persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan target
untuk tahun 2019 sebesar 70 %;
d. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan, dengan target untuk tahun 2019 sebesar 50 %.
1.2.4 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka
Hijau Kota Surabaya melayani urusan kebersihan (persampahan) dan pertamanan
sesuai dengan peraturan yang terkait:
a. Pengelolaan sampah, diatur dalam ketentuan hukum :
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 20018 tentang Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, kota bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, diatur dalam ketentuan hukum :
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka hijau di Kawasan
Perkotaan;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Pohon;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman
Jenazah;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau;
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j au K o t a S u r a b a y a
8 | B a b I R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
1.2.5 Ketentuan Indikator tentang Millenium Development Goals (MDG’s) Indikator yang ada pada Millenium Development Goals (MDG’s) yang dikaitkan dengan tugas fungsi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau terdiri atas:
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit
dan survei foto udara terhadap luas daratan
I.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, antara
lain :
1. Menjabarkann rencana strategis kota dalam rencana strategis Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau jangka pendek (5 tahun);
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka Hijau, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja lima tahun
lalu menjadi rencana strategis;
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, antara
lain :
1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau dalam jangka waktu 5 tahun;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka Hijau;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja.
I.4. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
II.2 Sumber Daya Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Kebersihan dan Pertamanan
III.2 Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Terpilih
III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
III.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
III.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j au K o t a S u r a b a y a
9 | B a b I R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
IV.1 Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
IV.3 Strategi dan Kebijakan
Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif
Bab VI Indikator Kinerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
1 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS
KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU
II.1 Tugas. Fungsi dan Struktur Organisasi
II.1.1 Tugas Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Susunan Organisasi
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
Tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembatuan di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang sub urusan persampahan dan urusan air limbah.
Dekorasi Kota. Jembatan Monkasel
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
2 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
2. Sekretaris:
Tugasnya melaksanakan sebagian tugas DKRTH di bidang kesekretariatan.
Rincian tugas sekretaris :
• Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis;
• Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain;
• Melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
• Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sedangkan fungsi dari Sekretaris adalah:
• Pelaksanaan koordinasi perencanaan program. anggaran dan perundang -
undangan;
• Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
• Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
• Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
• Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
• Pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat,
dan protokol;
• Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
• Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
• Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;uang dalam dokumen
perencanaan strategis;
• Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
• Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas;
• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugasnya :
• Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan
program dan perundang-undangan;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi
umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi,
hubungan masyarakat dan protokol;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
3 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
• Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja
dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan tugas;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas
dan fungsinya.
b. Sub Bagian Keuangan
Tugasnya :
• Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas
dan fungsinya.
3. Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum
Tugasnya melaksanakan sebagian tugas DKRTH di bidang bidang
pertamanan, jalur hijau dan penerangan jalan umum.
Rincian tugas Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum:
• Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis;
• Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain;
• Melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
• Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sedangkan fungsi Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan
Umum adalah :
• Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
• Penyusunan kebijakan mengenai pengembangan pertamanan, jalur hijau,
penerangan jalan umum dan dekorasi kota, dengan mengacu pada
kebijakan nasional dan provinsi, di bidang ruang terbuka hijau kota dan
penerangan jalan umum;
• Penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan
kriteria (nspk) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi, di bidang
ruang terbuka hijau kota yang meliputi pertamanan dan jalur hijau;
• Penyusunan rencana pengembangan pertamanan, jalur hijau, penerangan
jalan umum dan dekorasi kota di bidang ruang terbuka hijau kota dan
penerangan jalan umum;
• Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan
pemeliharaan pertamanan, jalur hijau, penerangan jalan umum dan
dekorasi kota;
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
4 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
• Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan lembaga, instansi
lain dan dunia usaha serta masyarakat dalam pengembangan
pertamanan, jalur hijau, penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
• Pemberian bantuan teknis bidang pertamanan, jalur hijau, penerangan
jalan umum dan dekorasi kota kepada kecamatan, kelurahan, serta
kelompok masyarakat di kota;
• Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh tahapan
pengembangan pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
• Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
a. Seksi Ruang Terbuka Hijau
Tugasnya :
• Menyiapkan bahan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai di
bidangnya;
• Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan mengenai pengembangan
pertamanan dan jalur hijau dengan mengacu pada kebijakan nasional dan
provinsi, di bidang ruang terbuka hijau;
• Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang pembersihan jalan dan taman;
• Menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma,
standar, prosedur dan kriteria (nspk) yang ditetapkan oleh pemerintah dan
provinsi, di bidang ruang terbuka hijau kota yang meliputi pertamanan dan
jalur hijau;
• Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan pertamanan dan
jalur hijau, di bidang ruang terbuka hijau;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan,
pengelolaan dan pemeliharaan pertamanan dan jalur hijau;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi
dengan lembaga, instansi lain dan dunia usaha serta masyarakat dalam
pengembangan pertamanan dan jalur hijau;
• Menyiapkan bahan pemberian bantuan teknis bidang pertamanan dan jalur
hijau kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
seluruh tahapan pengembangan pertamanan dan jalur hijau;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja
dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ruang
terbuka hijau dan penerangan jalan umum sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
5 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
b. Seksi Penerangan Jalan Umum
Tugasnya :
• Menyiapkan bahan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai
bidangnya;
• Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan mengenai pengembangan
pertamanan dan jalur hijau mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi,
di bidang penerangan jalan umum;
• Menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma,
standar, prosedur dan kriteria (nspk) yang ditetapkan oleh pemerintah dan
provinsi, di bidang penerangan jalan umum;
• Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan pertamanan dan
jalur hijau, di bidang penerangan jalan umum;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan,
pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi
dengan lembaga, instansi lain dan dunia usaha serta masyarakat dalam
pengembangan penerangan jalan umum;
• Menyiapkan bahan pemberian bantuan teknis bidang penerangan jalan
umum kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
seluruh tahapan pengembangan penerangan jalan umum;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja
dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ruang
terbuka hijau dan penerangan jalan umum sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
c. Seksi Dekorasi Kota
Tugasnya :
• Menyiapkan bahan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai
bidangnya;
• Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan mengenai pengembangan
dekorasi kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi, di bidang
penerangan jalan umum;
• Menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma,
standar, prosedur dan kriteria (nspk) yang ditetapkan oleh pemerintah dan
provinsi, di bidang dekorasi kota;
• Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan pertamanan dan
jalur hijau, di bidang dekorasi kota;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan,
pengelolaan dan pemeliharaan dekorasi kota;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi
dengan lembaga, instansi lain dan dunia usaha serta masyarakat dalam
pengembangan dekorasi kota;
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
6 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
• Menyiapkan bahan pemberian bantuan teknis bidang dekorasi kota
kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
seluruh tahapan pengembangan penerangan jalan umum;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja
dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ruang
terbuka hijau dan penerangan jalan umum sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4. Bidang Sarana dan Prasarana
Tugasnya melaksanakan sebagian tugas DKRTH di bidang sarana dan
prasarana.
Rincian tugas Bidang Sarana dan Prasarana:
• Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis;
• Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain;
• Melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
• Melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sedangkan fungsi Bidang Sarana dan Prsarana adalah :
• Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
• Penyusunan kebijakan mengenai pengembangan sarana prasarana
kebersihan, air limbah skala kota dan pemakaman mengacu pada
kebijakan nasional dan provinsi, di bidang sarana dan prasarana;
• Penyusunan rencana pengembangan sarana prasarana kebersihan, air
limbah skala kota dan pemakaman;
• Penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan
kriteria (nspk) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi, di bidang
kebersihan;
• Pemberian pelayanan sarana prasarana dalam pengelolaan kebersihan,
air limbah skala kota dan pemakaman;
• Pelaksanaan pengelolaan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah
daerah;
• Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan lembaga, instansi
lain dan dunia usaha serta masyarakat dalam penyelenggaraan sarana
prasarana kebersihan, air limbah skala kota dan pemakaman;
• Pemberian bantuan teknis sarana prasarana kebersihan, air limbah skala
kota dan pemakaman kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok
masyarakat kota;
• Pelaksanaan pembangunan, pengadaan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana pendukung pengelolaan kebersihan,
ruang terbuka hijau, air limbah skala kota dan pemakaman;
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
7 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
• Pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana
kebersihan, air limbah skala kota dan pemakaman;
• Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Tugasnya :
• Menyiapkan bahan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai
bidangnya;
• Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan mengenai pengembangan
sarana prasarana kebersihan, air limbah skala kota dan pemakaman
mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi, di bidang pembangunan
sarana dan prasarana;
• Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan sarana
prasarana kebersihan, air limbah skala kota dan pemakaman;
• Menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma,
standar, prosedur dan kriteria (nspk) yang ditetapkan oleh pemerintah dan
provinsi, di bidang pembangunan sarana dan prasarana;
• Menyiapkan bahan teknis pelayanan pembangunan sarana prasarana
dalam pengelolaan kebersihan, air limbah skala kota dan pemakaman;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pemakaman yang dikelola
oleh pemerintah daerah;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi
dengan lembaga, instansi lain dan dunia usaha serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana kebersihan, air limbah
skala kota dan pemakaman;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan teknis pembangunan sarana
prasarana kebersihan, air limbah skala kota dan pemakaman kepada
kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat kota;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengadaan, dan
pengembangan sarana prasarana pendukung pengelolaan kebersihan,
ruang terbuka hijau, air limbah skala kota dan pemakaman;
• Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
pembangunan sarana dan prasarana kebersihan, air limbah skala kota dan
pemakaman;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sarana
dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Tugasnya :
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
8 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
• Menyiapkan bahan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai
bidangnya;
• Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan mengenai pengembangan
sarana prasarana kebersihan, air limbah skala kota dan pemakaman
mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi, di bidang pemeliharaan
sarana dan prasarana;
• Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan sarana
prasarana kebersihan, air limbah skala kota dan pemakaman;
• Menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma,
standar, prosedur dan kriteria (nspk) yang ditetapkan oleh pemerintah dan
provinsi, di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana;
• Menyiapkan bahan teknis pelayanan pemeliharaan sarana prasarana
dalam pengelolaan kebersihan, air limbah skala kota dan pemakaman;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi
dengan lembaga, instansi lain dan dunia usaha serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, air limbah
skala kota dan pemakaman;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan teknis sarana prasarana
kebersihan, air limbah skala kota dan pemakaman kepada kecamatan,
kelurahan, serta kelompok masyarakat kota;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana pendukung pengelolaan kebersihan, ruang terbuka
hijau, air limbah skala kota dan pemakaman;
• Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan, air limbah skala kota dan
pemakaman;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sarana
dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Kebersihan
Tugasnya melaksanakan sebagian tugas DKRTH di bidang kebersihan.
Rincian tugas Bidang Kebersihan:
• Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis;
• Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain;
• Melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi
dan pelaporan;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sedangkan Bidang Kebersihan mempunyai fungsi :
• Pemprosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
9 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
• Penyusunan kebijakan pengembangan pengelolaan kebersihan kota
mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi, di bidang kebersihan;
• Penyusunan rencana pengembangan pengelolaan kebersihan kota;
• Penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan
kriteria (nspk) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi, di bidang
kebersihan;
• Pemberian pelayanan pengelolaan kebersihan skala kota, di bidang
kebersihan;
• Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan lembaga, instansi
lain dan dunia usaha serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pengelolaan kebersihan;
• Pemeliharaan sarana pengangkutan sampah dan alat berat;
• Pemberian bantuan teknis bidang kebersihan kepada kecamatan,
kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota;
• Pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh tahapan pengembangan
pengelolaan kebersihan kota;
• Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
a. Seksi Pembersihan Jalan dan Pedestrian
Tugasnya :
• Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan pengelolaan
kebersihan kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi, di bidang
kebersihan;
• Menyiapkan bahan pemprosesan teknis perizinan/rekomendasi di bidang
pembersihan jalan dan pedestrian;
• Penyusunan kebijakan pengembangan pengelolaan kebersihan kota
mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pembersihan
jalan dan pedestrian;
• Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan pengelolaan
kebersihan kota;
• Menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma,
standar, prosedur dan kriteria (nspk) yang ditetapkan oleh pemerintah dan
provinsi di bidang pembersihan jalan dan pedestrian;
• Menyiapkan bahan pemberian pelayanan pengelolaan kebersihan skala
kota di bidang pembersihan jalan dan pedestrian;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi
dengan lembaga, instansi lain dan dunia usaha serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pembersihan jalan dan pedestrian;
• Menyiapkan bahan pemberian bantuan teknis bidang kebersihan kepada
kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota;
• Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh
tahapan pengembangan pengelolaan kebersihan kota;
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
10 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
• Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Seksi Operasional Pengangkutan Sampah dan Alat Berat
Tugasnya :
• Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan pengelolaan
kebersihan kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang
operasional pengangkutan sampah dan alat berat;
• Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan pengelolaan
kebersihan kota;
• Menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma,
standar, prosedur dan kriteria (nspk) yang ditetapkan oleh pemerintah dan
provinsi di bidang operasional pengangkutan sampah dan alat berat;
• Menyiapkan bahan pemberian pelayanan pengelolaan kebersihan skala kota
di bidang operasional pengangkutan sampah dan alat berat;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan
lembaga, instansi lain dan dunia usaha serta masyarakat dalam
penyelenggaraan operasional pengangkutan sampah dan alat berat;
• Menyiapkan bahan pemeliharaan sarana pengangkutan sampah dan alat
berat;
• Menyiapkan bahan pemberian bantuan teknis bidang kebersihan kepada
kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota;
• Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh tahapan
pengembangan pengelolaan kebersihan kota;
• Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
• Menyiapkan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Saluran Pematusan (Peraturan
Walikota nomor 86 tahun 2016);
Susunan Organisasi UPTD Kebersihan Saluran Pematusan terdiri dari :
a. UPTD
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas UPTD Kebersihan Saluran Pematusan adalah melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang pembersihan sampah di saluran pematusan.
UPTD Kebersihan Saluran Pematusan mempunyai fungsi :
• Pelaksanaan penyusunan program kegiatan UPTD;
• Pelaksanaan pembersihan sampah di saluran pematusan;
• Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan operasional
pembersihan sampah di saluran pematusan;
• Pelaksanaan penyiapan sarana kebersihan;
• Pelaksanaan perawatan sarana kebersihan;
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
11 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
• Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
a. Sub Bagian Tata Usaha
Tugasnya:
• melaksanakan penyusunan program kegiatan UPTD;
• melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga,
perlengkapan dan peralatan;
• melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
• melaksanakan administrasi kepegawaian;
• melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
• melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemanfaatan Sampah (Peraturan Walikota
nomor 87 tahun 2016);
Susunan Organisasi UPTD Pemanfaatan Sampah terdiri dari :
a. UPTD
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas UPTD Pemanfaatan Sampah adalah melaksanakan sebagian tugas
Dinas di bidang pertamanan khususnya pemanfaatan sampah..
UPTD Pemanfaatan Sampah mempunyai fungsi :
• Pelaksanaan penyusunan program kegiatan UPTD;
• Pelaksanaan penerimaan dan pencatatan sampah;
• Pelaksanaan pemilahan, pencacahan, pengayakan dan pemanfaatan
sampah;
• Pelaksanaan pengkomposan;
• Pelaksanaan distribusi kompos;
• Pelaksanaan penerimaan dan fasilitasi kunjungan di UPTD;
• Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pengelolaan sampah di
masyarakat;
• Pelaksanaan pengelolaan sampah di TPST (Tempat Pengolah Sampah
Terpadu);
• Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
a. Sub Bagian Tata Usaha
Tugasnya:
• melaksanakan penyusunan program kegiatan UPTD;
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
12 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
• melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga,
perlengkapan dan peralatan;
• melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
• melaksanakan administrasi kepegawaian;
• melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
• melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengelolaan Limbah Cair (Peraturan
Walikota nomor 88 tahun 2016);
Susunan Organisasi UPTD IPLC terdiri dari :
a. UPTD
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas UPTD IPLC adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah tinja.
UPTD IPLC mempunyai fungsi :
• Pelaksanaan penyusunan program;
• Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman flora;
• Pelaksanaan pengelolaan tanaman;
• Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
a. Sub Bagian Tata Usaha
Tugasnya:
• Menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
• Melaksanakan urusan kepegawaian;
• Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
• Melaksanakan urusan keuangan. rumah tangga. perlengkapan dan
peralatan serta kebersihan kantor;
• Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD;
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Rekreasi (Peraturan Walikota nomor 96
tahun 2016);
Susunan Organisasi UPTD Taman Rekreasi terdiri dari :
a. UPTD
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas UPTD Taman Rekreasi adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang pertamanan khususnya pengelolaan taman rekreasi.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
13 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
UPTD Taman Rekreasi mempunyai fungsi :
• Pelaksanaan penyusunan program kegiatan UPTD;
• Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman rekreasi;
• Pelaksanaan pengelolaan tanaman;
• Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
a. Sub Bagian Tata Usaha
Tugasnya:
• melaksanakan penyusunan program kegiatan UPTD;
• melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga,
perlengkapan dan peralatan;
• melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
• melaksanakan administrasi kepegawaian;
• melaksanakan penyusunan pelaporan UPTD;
• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
II.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum membawahkan :
a. Seksi Ruang Terbuka Hijau
b. Seksi Penerangan Jalan Umum
c. Seksi Dekorasi Kota
4. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan :
a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5. Bidang Kebersihan membawahkan :
a. Seksi Pembersihan Jalan dan Pedestrian
b. Seksi Operasional Pengangkutan Sampah dan Alat Berat
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Saluran Pematusan (Peraturan
Walikota nomor 86 tahun 2016);
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
14 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemanfaatan Sampah (Peraturan Walikota
nomor 87 tahun 2016);
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengolahan Limbah Cair (Peraturan
Walikota nomor 88 tahun 2016);
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Rekreasi (Peraturan Walikota nomor 96
tahun 2008).
10. Kelompok Jabatan Fungsional.
Lebih rinci tergambar pada bagan berikut ini.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
15 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
16 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Gambar 2.1. menggambarkan struktur organisasi Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Dapat dilihat posisi tertinggi dijabat oleh
Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris Dinas. Sekretaris Dinas membawahi
dua Kepala Sub Bagian, yakni Kasubag Keuangan dan Kasubag Umum dan
Kepegawaian. Dibawah dua kasubag ini terdapat jabatan fungsional tertentu serta
tiga Kepala Bidang yang dibawahi langsung oleh Kepala Dinas, namun tidak
berhubungan langsung dengan kedua kepala Kasubag. Kepala Bidang tersebut
adalah Kabid Kebersihan, Kabid Sarana dan Prasarana, dan Kabid Ruang
Terbuka Hijau dan PJU. Masing – masing Kabid membawahi Kepala Seksi,
dengan terdapat 2 sampai 3 seksi dibawah Kabid. Dibawah seksi ini juga terdapat
empat Kepala UPTD yang dibawahi langsung oleh Kepala Dinas, tidak
berhubungan langsung dengan Kabid maupun Sekretaris. Semua Kepala UPTD
membawahi Kepala Sub Bagian.
II.2 Sumber Daya Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1. Sumber Daya Manusia
a. Komposisi Pegawai
Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka
Hijau sesuai komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas
Kebersihan Tahun 2015 adalah 497 orang dan Tahun 2016 sampai dengan
bulan September adalah 481 orang.
b. Pegawai menurut Status, Pangkat, Golongan dan Jabatan
Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau menurut status, pangkat dan golongan
adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.1 dan 2.2.
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan DKRTH Kota Surabaya
Bagian/Bidang Pegawai Negeri Sipil
Golongan
Honorarium
Daerah
PP/31
I II III IV
2015
Sekretariat 8 32 9 2 0 0
Kebersihan 81 130 3 1 18 1
Sarana dan Prasarana 2 10 4 1 0 0
Ruang Terbuka Hijau
dan Penerangan Jalan
Umum
7 46 9 1 7 0
UPTD Pemanfaatan
Sampah
6 7 2 0 0 0
UPTD Makam 47 31 1 0 5 0
UPTD IPLC 7 5 2 0 2 0
UPTD Kebersihan
Saluran Pematusan
0 1 2 0 0 0
UPTD Taman Rekreasi 1 4 2 0 0 0
Jumlah 159 266 34 5 32 1
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
17 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Bagian/Bidang Pegawai Negeri Sipil
Golongan
Honorarium
Daerah
PP/31
I II III IV
2016
Sekretariat 6 34 9 2 0 0
Operasional 65 131 4 1 14 0
Sarana dan Prasarana 2 9 4 1 0 0
Ruang Terbuka Hijau
dan Penerangan Jalan
Umum
7 54 7 1 6 0
UPTD Pemanfaatan
Sampah
6 7 2 0 0 0
UPTD Makam 28 50 1 0 5 0
UPTD IPLC 7 5 2 0 2 0
UPTD Kebersihan
Saluran Pematusan
0 1 2 0 0 0
UPTD Taman Rekreasi 0 5 2 0 0 0
Jumlah 121 296 33 5 26 0
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
UNIT KERJA PEJABAT STRUKTURAL NON STRUKTURAL
SEKRETARIAT 4 49
KEBERSIHAN 3 216
(RAYON KEBERSIHAN) - 101
(UPTD KEBERSIHAN
SALURAN PEMATUSAN) 1 2
SARANA DAN PRASARANA 3 14
UNIT KERJA PEJABAT STRUKTURAL NON STRUKTURAL
(UPTD PEMANFAATAN
SAMPAH) 1 14
(UPTD PEMAKAMAN) 1 80
(UPTD IPLC) 1 13
RUANG TERBUKA HIJAU DAN
PENERANGAN JALAN UMUM 4 69
(UPTD TAMAN REKREASI) 1 6
c. Pegawai menurut tingkat pendidikan
Dilihat dari tingkat pendidikannya Dinas Kebersihan memiliki pegawai
dengan latar belakang pendidikan yang cukup bervariasi. mulai dari tingkat
sekolah dasar hingga tingkat sarjana. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD)
berjumlah 208 orang. tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah
115 orang. tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) berjumlah 278
orang. diploma (D1-D3) 3 orang . strata-1 (S1) berjumlah 33 orang dan
untuk Strata Dua (S2) berjumlah 9 orang. Untuk lebih lengkapnya
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
18 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Bidang SD SMP SMA/SMK Diploma S1 S2
Sekretariat 3 6 33 0 7 2
Kebersihan 90 43 76 3 2 1
Sarana dan
Prasarana 1 1 7 2 3 2
Ruang Terbuka
Hijau dan
Penerangan Jalan
Umum
5 8 46 5 10 1
UPTD
Pemanfaatan
Sampah
6 1 5 0 2 1
UPTD Makam 20 16 46 0 1 1
UPTD IPLC 8 0 6 0 1 0
UPTD Kebersihan
Saluran
Pematusan
0 0 1 0 2 0
UPTD Taman
Rekreasi 0 2 3 0 2 0
Jumlah 133 77 223 10 30 8
2. Aset Perlengkapan Milik Dinas
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.
aset-aset yang dimiliki dan mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi secara
rinci adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4 Jumlah Aset Perlengkapan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka
Hijau
No Nama aset Jumlah
1. TPA 1 unit
2. LPS/Depo 182 unit
3. Kendaraan Pengangkut sampah (compactor.
dump truck. armroll)
155 unit
4. Peralatan alat berat (bulldozer. excavator . whell
loader. backhoe loader)
15 unit
5. TPS 3R 2 unit
6. IPLT 1 unit
7. Mini Hydraulic Excavator 2 unit
8. Pedestrian Scrubber Dryer 3 unit
9. Road Sweeper 1 unit
10. Toilet Mobile 7 unit
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
19 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
No Nama aset Jumlah
11. Portable Toilet 20 unit
12. Mesin Pencacah Sampah 30 unit
13. Mesin Pencacah Sampah Mobile 1 unit
14. Truck Tangki Air 37 unit
15. Truck Sky Walker 13 unit
16. Truck Bak 2 unit
17. Mobil Pick Up 54 unit
18. Rumah Kompos 54 unit
19. Sepeda Motor Roda 3 (Fukuda) 27 unit
Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbagi ke Masyarakat (2016)
No Nama aset Jumlah
20. Tempat Sampah (Ban Karet) Terbagi 639 unit
21. Tempat Sampah Besi Berstiker Terbagi 3 unit
22. Tempat Sampah Biru dan Orange Terbagi 110 unit
23. Tempat Sampah Dorong 120 lt terbagi 161 unit
24. Tong Bin Beroda Uk.100 Terbagi 100 unit
25. Tong Bin Beroda Uk. 240 Terbagi 2 unit
26. Gerobak Sampah Terbagi 39 unit
27. Keranjang Takakura Terbagi 553 unit
28. Tong Komposter Terbagi 358 unit
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
20 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
II.3 Kinerja Pelayanan Pencapaian Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijauan
Setiap SKPD tentunya memiliki target dari indikator yang harus dipenuhi. baik yang berasal dari SPM (Standar Pelayanan Minimal) maupun yang
berasal dari Renstra (Rencana Strategis). Berikut akan dibahas penjabaran tentang rasio capaian dari target setiap indikator dalam lima tahun penerapan
renstra periode sebelumnya. Penyajian pencapaian Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 2.6 :
Tabel 2.6. Target dan Capaian Indikator Kinerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
SPM (PERMEN.PU NO. 1 TAHUN 2014)
1 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
20%
2 Tersedianya sistem penanganan sampah diperkotaan
20%
3 Persentase Pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
70%
4 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
50%
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2015
1 Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan
0.21 0.26 0.33 0.47 0.85 0.21 0.16 0.18 0.23 0.22 1 0.61 0.54 0.48 0.26
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
21 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
2 Rasio panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan
73.15% 76.55% 79.95% 83.36% 86.76% 74.49% 80.46% 86.56% 94.54% 98.49% 1.01 1.05 1.08 1.13 1.13
3 Cakupan layanan kebersihan
165/175 167/175 171/175 173/175 175/175 174/175 176/175 179/175 184/175 185/175 1.05 1.05 1.05 1.07 1.05
4 Jumlah sampah yang dikelola di TPA (ton/hari)
1229.39 1217.1 1204.92 1192.9 1180.94 1150.02 1169.27 1394.22 1455.9 1477.65 0.93 0.96 1.15 1.22 1.25
5 Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)
3558.82 3552.9 3517.4 3482.2 3447.41 3554.55 3533.52 3681.5 3883.8 3940.4 0.99 0.99 1.04 1.11 1.14
6 Persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada
3.46 0.38 0.525 4.6491 1.0465
Keterangan :
Indikator Renstra SKPD 2010 – 2015
(1) Rasio makam : perbandingan antara ketersediaan lahan dengan kebutuhan makam dengan jangka waktu lima tahun.
(2) Rasio panjang jalan yang terlayani PJU : perbandingan antara panjang jalan yang dilayani pemasangan PJU dengan jangka waktu lima tahun.
(3) Cakupan layanan kebersihan : penyediaan TPS sesuai kebutuhan dengan jangka waktu lima tahun.
(4) Jumlah sampah yang dikelola di TPA : total sampah yang masuk ke TPA dengan jangka waktu lima tahun.
(5) Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS : jumlah sampah yang diangkut dari TPS dengan jangka waktu lima tahun.
(6) Persentase luas RTH optimal : perbandingan antara luas RTH yang dikelola DKRTH terhadap luas RTH Kota dengan jagka waktu lima tahun.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
22 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Target pelayanan yang telah tercapai adalah :
a. Rasio angka ketersediaan makam pada tahun pelaksanaan renstra pada tahun
pertama.
Tanah makam merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipungkuri akan selalu
dibutuhkan. Namun tanah di Kota Surabaya semakin lama semakin banyak digunakan untuk
kebutuhan lain seperti bangunan Ruko (Rumah Toko). apartemen. perumahan. mall. dan
lain – lain. Hal ini menyebabkan DKRTH sulit memenuhi kebutuhan tanah makam. namun
pada tahun 2011 DKRTH masih dapat memenuhinya.
Namun. kebutuhan makam sampai tahun 2015 masih dapat terpenuhi dengan lahan
yang tersedia untuk makam. Pada tahun 2014. ada pembebasan lahan makam sebesar
1965 Ha. Kebutuhan makam tahun 2015 sekitar 3.74 Ha. lahan yang tersedia sekitar 17.19
Ha. Realisasi pemakaman yang dimakamkan di lahan Pemerintah Kota Surabaya tercapai
22% dari kebutuhan lahan makam. Target rasio angka ketersediaan makam pada tahun
pertama adalah 0.21. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya berhasil
mencapainya sebesar 0.21 juga. Target pada tahun kedua 0.26 . tahun ketiga 0.33. tahun ke
empat 0.47. tahun kelima 0.85. Sedangkan pencapaian pada tahun kedua sebanyak 0.16.
tahun ketiga sebanyak 0.18. tahun keempat sebanyak 0.23. tahun kelima sebanyak 022.
Rasio angka ketersediaan makam pada tahun pelaksanaan renstra pada tahun kedua
hingga kelima.
b. Rasio panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh
panjang jalan pada lima tahun pelaksanaan renstra
Penerangan jalan juga merupakan suatu kebutuhan yang penting demi mencegah
terjadi kejahatan kendaraan bermotor di malam hari maupun kecelakaan. Pemeliharaan
lampu jalan telah dijalankan dengan baik. penambahan lampu jalan juga dilakukan dari
tahun ke tahun sehingga rasio panjang jalan yang telah mendapatkan penerangan telah
melebihi target. Pembayaran rekening PJU juga tepat waktu sehingga PJU selalu menyala
sesuai waktunya. Target pada tahun pertama adalah 73.15% dan tercapai sebanyak
74.49%. pada tahun kedua targetnya adalah 76.55% tercapai sebanyak 80.46%. tahun
ketiga targetnya adalah 79.95% tercapai sebanyak 86.56% . tahun ke empat targetnya
adalah 83.35% tercapai sebanyak 94.54% . dan pada tahun kelima targetnya adalah 86.76%
tercapai sebanyak 98.49%.. Jumlah titik PJU sampai dengan tahun 2015 sebanyak 78118
(78865) titik. dengan panjang jalan kota 2379530 m.
c. Cakupan layanan kebersihan pada tahun pelaksanaan renstra selama lima tahun
pelaksanaan renstra
Cakupan Layanan kebersihan DKRTH dapat memenuhi target dikarenakan sarana
dan prasarana untuk menjaga Surabaya agar tetap bersih terus ditingkatkan . selain itu
diadakannya pengawasan operasional pelayanan kebersihan baik penyapuan jalan maupun
layanan kebersihan lain juga membuat para pekerja dapat mengerjakan tugasnya dengan
baik sehingga pelayanan kebersihan dapat terlaksana dengan baik. Penambahan tenaga
kerja juga dilakukan agar cakupan layanan kebersihan dapat diperluas. Layanan kebersihan
dengan menyediakan lahan TPS sudah memenuhi kebutuhan. Tahun 2015 penyediaan TPS
di 185 lokasi. Target pada tahun pertama adalah 165/175 . takun kedua 167/175. tahun
ketiga 171/175. tahun ke empat 173/175. tahun kelima 175/175. Sedangkan pencapaian
pada tahun pertama sebanyak 174/175. tahun kedua sebanyak 176/175. tahun ketiga
sebanyak 179/175. tahun keempat sebanyak 184/175. tahun kelima sebanyak 185/175.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
23 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
d. Jumlah sampah yang dikelola di TPA (ton/hari) pada tahun pertama dan kedua
pelaksanaan renstra (2011 dan 2012).
Dilakukan peningkatan pelaksana operasional pengangkutan sampah .kemudian
perawatan alat angkut seperti alat berat dan truk juga dilakukan dengan baik. adanya
pengawasan proses pengangkutan juga mendukung meningkatnya jumlah sampah yang
dikelola. Dari Tempat Pembuangan Akhir juga dilakukan perawatan dan peningkatan saran
dan prasarana nya. Belum maraknya kerja bakti dan pertumbuhan ekonomi pada tahun
2011 dan 2012 membuat jumlah sampah yang masuk ke TPA masih dibawah target
maksimal.
e. Persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang
ada
Target capaian persentase luas RTH merupakan tanggung jawab bersama .
sehingga hanya akan dibahas pencapaian yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Capaian luaan RTH yang optimal ini meliputi beberapa
komponen ruang terbuka hijau. RTH yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Ruang
Terbuka Hijau adalah makam. taman aktif. dan jalur hijau. Luasan RTH taman dan jalur hijau
sampai dengan tahun 2015 (optimalisasi) sebesar 0.8465 Ha. makam (optimal) sebesar
0.2880 Ha. Secara keseluruhan. prosentase capaian RTH oleh DKRTH meningkat. dapat
dilihat pada tabel 2.7.
Tabel 2.7. Tabel Rincian Ruang Terbuka Hijau
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Target 21.27% 30.4% 40.26% 47.37% 51.88%
Capaian Data Luasan
RTH yang
berfungsi
optimal :
- Taman dan
JH sebesar
2.92 Ha
- Pembuatan
blok makam
keputih
sebesar 0.54
Ha
Luas RTH yang
optimal (Taman
dan JH = 0.38
Ha)
Luas RTH yang
optimal (Taman
dan JH =
0.525077 Ha)
Luas RTH yang
optimal (Taman
dan JH =
3.305053 Ha.
Makam Keputih
= 1.3442 Ha)
Luas RTH
DKRTH optimal
2015 = taman
JH optimal
0.8465 Ha +
makam optimal
0.2880 Ha =
1.0465 Ha
Luas RTH total
yang harus
dioptimalkan
2015 = 301.12
Ha
Sedangkan target pelayanan yang belum tercapai adalah :
a. Jumlah sampah yang dikelola di TPA (ton/hari) pada tahun ketiga hingga
kelima pelaksanaan renstra (2013-2015)
Jumlah sampah yang dikelola di TPA dalam jangka waktu 5 tahun (2010-2015)
ditargetkan relative berkurang. namun ada capaian pada tahun 2015 ini relative naik.
dikarenakan ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. banyak aktivitas perdagangan dan
jasa yang baru seperti hotel. apartemen. dan perjanjian kerjasama TPA dengan minimal
volume sampah yang masuk 1.400 ton/hari.
Target pada tahun ketiga 1204.92. tahun ke empat 1192.87. tahun kelima 1180.94.
Sedangkan pencapaian pada tahun ketiga sebanyak 1394.22. tahun keempat sebanyak
1455.9. tahun kelima sebanyak 1477.65. Seharusnya pencapaian tidak boleh melebihi
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
24 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
target maksimal. namun dikarenakan factor – factor yang telah dijelaskan di awal tadi
sehingga sampah yang masuk ke TPA melebihi target maksimal. Namun disisi lain sampah
di perkotaan ikut berkurang dan kota menjadi lebih bersih.
b. Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3) selama lima tahun
pelaksanaan renstra
Rata – rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS dalam jangka waktu 5 tahun
(2010 – 2015) ditargetkan relatif berkurang. namun ada capaian pada tahun 2015 ini relative
naik. karena aktivitas masyarakat melakukan kerja bakti yang relaif meningkat sehingga
sampah yang dibuang ke TPS bertambah. Target pada tahun pertama adalah 3558.82 .
tahun kedua 3552.93 . tahun ketiga 3517.4. tahun ke empat 3482.23. tahun kelima 3447.41.
Sedangkan pencapaian pada tahun pertama sebanyak 3554.55. tahun kedua sebanyak
3533.52. tahun ketiga sebanyak 3681.5. tahun keempat sebanyak 3883.8. tahun kelima
sebanyak 3940.4. Seharusnya jumlah sampah yang diangkut dari TPS tidak melebihi target
maksimal. namun seperti dijelaskan diatas sampah meningkat karena banyak masyarakat
tergerak melakukan kerja bakti sehingga sampah di TPS meningkat. namun kota dan
Kampung menjadi bersih.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
25 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Untuk periode berikutnya Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau akan berusaha keras agar semua target dapat tercapai.
Adapun sumber daya berupa anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota
Surabaya adalah sebagai berikut:
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
37.435.733.097 30.940.641.116 35.347.169.454 54.722.510.000 68.056.531.000 23.544.764.965 14.560.491.366 55.357.793.071 76.600.612.871 61.356.889.188
BELANJA DAERAH
- Belanja pegawai 61.424.305.152 58.567.152.932 52.175.666.485 57.160.239.091 57.168.657.573 51.681.979.225 49.693.557.925 48.060.593.047 49.183.203.266 53.411.875.268
- Belanja barang dan jasa
191.473.954.779 205.855.615.289 282.551.347.461 352.173.817.054 403.437.472.717 171.011.774.514 179.467.197.334 255.497.694.410 326.085.420.158 376.377.937.156
- Belanja modal 43.378.289.284 42.586.856.532 90.196.715.403 91.736.905.630 65.281.443.865 25.778.123.752 24.468.710.560 45.214.145.437 73.836.642.491 42.848.660.536
Total 333.712.282.312 337.950.265.869 460.270.898.803 555.793.471.775 593.944.105.155 272.016.642.456 268.189.957.185 404.130.225.965 525.705.878.787 533.995.362.148
Uraian ***) Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
63 % 47 % 157 % 140 % 90 %
BELANJA DAERAH
- Belanja pegawai 84 % 85 % 92 % 86 % 93 %
- Belanja barang dan jasa
89 % 87 % 90 % 93 % 93 %
- Belanja modal 59 % 57 % 50 % 80 % 66 %
Total
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
26 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Berdasar data anggaran, rasio realisasi antar anggaran dengan prosentase terkecil
adalah pada tahun 2012 pada Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2012, target anggaran
pemasukannya adalah sebesar Rp 30.940.641.116, 00. Namun pendapatan yang didapat
hanya Rp 14.560.491.366,00 , tidak sesuai target dan hanya tercapai 47%. Pendapatan
termasuk buruk karena peraturan terkait retribusi kebersihan belum disakan, sehingga
belum ada pemasukan dari retribusi. Sedangkan pada tahun 2013 pemasukan melojak
karena adanya andil dari retribusi sehingga pencapaian target mendapat mencapai 157%.
Dari segi belanja, belanja modal memiliki realisasi anggaran terkecil yakni 50% pada tahun
2012. Anggarannya sebanyak Rp 42.586.856.532,00 , sedangkan realisasinya adalah Rp
24.468.710.560,00.
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya untuk menjalankan sesuai tugas dan
fungsinya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :
a. Tantangan :
- Laju pertumbuhan penduduk yang berpengaruh pada jumlah timbulan
sampah. kebutuhan makam dan PJU
- Kenaikan UMK dan TDL setiap tahun serta fluktuasi harga BBM
- Peraturan tentang pengelolaan sampah spesifik
- Perkembangan kota yang mendorong peningkatan kebutuhan penyediaan
sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan. RTH dan utilitas PJU
- Biaya pemeliharaan dan operasional
b. Peluang :
- Partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta dalam bidang kebersihan.
pertamanan. PJU dan penyediaan PSU
- Suplai material. bahan baku dan suku cadang
- Perkembangan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan sampah.
RTH dan PJU
- Perkembangan teknologi informasi
- Potensi penambahan PAD melalui pajak dan retribusi
- Kerjasama regional. nasional dan internasional
II.4.1. Analisis Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD
Kementerian Republik Indonesia yang menaungi Dinas Kebersihan dan Ruang
Terbuka Hijau Kota Surabaya ada dua. yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan untuk SKPD provinsi yang
menaungi DKRTH adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang provinsi
Jawa Timur serta Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Setiap Kementerian
maupun SKPD baik level provinsi. kota. maupun kabupaten tentunya memiliki sasaran
berdasar renstra masing – masing. Capaian sasaran Dinas Kebersihan dan Ruang
Terbuka Hijau Kota Surabaya telah membantu pencapaian sasaran kedua SKPD
provinsi maupun kedua kementerian. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.9. berikut.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
27 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tabel 2.9. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Kebersihan dan Ruang
Terbuka Hijau Kota Surabaya terhadap Sasaran Renstra BLH Provinsi Jawa Timur.
Renstra Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur . serta Renstra
Kementerian PU dan KLHK
No Indikator Kinerja
Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota
Sasaran pada Renstra K/L
RENCANA STRATEGI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
1
Jumlah sampah yang dikelola di TPA (ton/hari)
Jumlah sampah yang dikelola di TPA dalam jangka waktu 5 tahun (2010-2015) ditargetkan relatif berkurang. namun ada capaian pada tahun 2015 ini relatif naik. minimal volume sampah yang masuk 1.400
ton/hari.
Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya sebesar 20% dari 124.6 juta ton atau sebesar 24.5 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota Rata-rata
jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)
Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS dalam jangka waktu 5 tahun (2010-2015) ditargetkan relatif berkurang. namun ada capaian pada tahun 2015 ini relatif naik..
2
Jumlah sampah yang dikelola di TPA (ton/hari)
Jumlah sampah yang dikelola di TPA dalam jangka waktu 5 tahun (2010-2015) ditargetkan relatif berkurang. namun ada capaian pada tahun 2015 ini relatif naik. minimal volume sampah yang masuk 1.400
ton/hari. Tertanganinya jumlah sampah sebesar 75% dari 124.6 jt ton atau sebesar 97.8 jt ton dalam 5 tahun di 380 kota Rata-rata
jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)
Jumlah sampah yang dikelola di TPA dalam jangka waktu 5 tahun (2010-2015) ditargetkan relatif berkurang. namun ada capaian pada tahun 2015 ini relatif naik. minimal volume sampah yang masuk 1.400
ton/hari.
RENCANA STRATEGI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
1 Cakupan layanan kebersihan
Layanan kebersihan dengan menyediakan lahan TPS sudah memenuhi kebutuhan. Tahun 2015 penyediaan TPS di 185 lokasi.
Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya sebesar 20% dari 124.6 juta ton atau sebesar 24.5 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
28 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Sasaran pada Renstra K/L
RENCANA STRATEGI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
1
Persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada
Capaian luasan RTH yang optimal ini meliputi beberapa komponen ruang terbuka hijau. RTH yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau adalah makam. taman aktif dan jalur hijau. Luasan RTH taman dan jalur hijau sampai dengan tahun 2015 (optimalisasi) sebesar 0.8465 Ha. makam (optimal) sebesar 0.2880 Ha.
Meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan (Taman keanekaragaman hayati / lokasi) sebesar 300 titik dalam 5 tahun pelaksanaan renstra
Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan
Kebutuhan makam sampai tahun 2015 masih dapat terpenuhi dengan lahan yang tersedia untuk makam. Pada tahun 2014. ada pembebasan lahan makam sebesar 1.965 Ha. Kebutuhan makam tahun 2015 sekitar 3.74 Ha. lahan yang tersedia sekitar 17.19 Ha. Realisasi pemakaman yang dimakamkan di lahan Pemerintah Kota Surabaya tercapai 22 % dari kebutuhan lahan makam
2 Cakupan layanan kebersihan
Layanan kebersihan dengan menyediakan lahan TPS sudah memenuhi kebutuhan. Tahun 2015 penyediaan TPS di 185 lokasi.
Meningkatnya jumlah desa/kelurahan pelestari kualitas dan fungsi lingkungan sebanyak 100%
RENCANA STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR
1
Cakupan layanan kebersihan
Layanan kebersihan dengan menyediakan lahan TPS sudah memenuhi kebutuhan. Tahun 2015 penyediaan TPS di 185 lokasi.
Meningkatnya sarana prasarana persampahan
Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)
Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS dalam jangka waktu 5 tahun (2010-2015) ditargetkan relatif berkurang. namun ada capaian pada tahun 2015 ini relatif naik..
2
Jumlah sampah
yang dikelola di
TPA (ton/hari)
Jumlah sampah yang dikelola di TPA dalam jangka
waktu 5 tahun (2010-2015) ditargetkan relatif
berkurang. namun ada capaian pada tahun 2015 ini
relatif naik. minimal volume sampah yang masuk
1.400 ton/hari.
Meningkatnya
kinerja
pengelolaan
sampah
Cakupan layanan kebersihan
Layanan kebersihan dengan menyediakan lahan TPS sudah memenuhi kebutuhan. Tahun 2015 penyediaan TPS di 185 lokasi.
II.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Surabaya telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah untuk periode 2014 – 2034.
pembagian wilayah juga sudah tertera di Peta RTRW Surabaya 2014-2034. Berikut akan di
telaah tentang RTRW Surabaya dan pengaruhnya terhadap pelayanan Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya lima tahun ke depan. dapat dlihat pada tabel
berikut.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
29 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tabel 2.10 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya
No Rencana Struktur Ruang
Struktur
Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang
terhadap Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
1 Pembentukan Sistem Prasarana Wilayah Kota : a. Rencana Sistem Infrastruktur Perkotaan
Rencana Sistem Infrastruktur
Kebutuhan pelayanan SKPD mengikuti pengembangan wilayah khususnya untuk penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas fungsi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Pengembangan Sistem Persampahan : 1. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan konsep zero waste dan pengembangan energi alternatif pada TPA Benowo 2. Pembangunan TPA di Kawasan Surabaya Timur 3. Penyediaan TPS di lokasi Kota Surabaya yang tersebar dengan penerapan teknologi tepat guna 4. Penyediaan transfer depo pada setiap unit timbulan sampah Pasar 5. Pembangunan sarana penangkap sampah di sungai-sungai Surabaya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Jaringan Jalan : 1. Penyediaan fasilitas pelengkap antara lain berupa PJU di Kota Surabaya
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
30 | B a b II R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tabel 2.11 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
1 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya meliputi : 1. Rencana Kawasan Lindung 2. Rencana Kawasan Budidaya
Perlindungan kawasan dengan pengembangan ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau
Penyediaan ruang terbuka hijau (taman, jalur hijau dan makam)
Kota Surabaya (UP I Rungkut, UP V Tanjung Perak, UP X Wiyung dan UP XII Sambikerep)
Rencana struktur ruang wilayah Kota Surabaya meliputi Sistem Pusat Pelayanan &
Fungsi Kegiatan Wilayah dan Sistem Prasarana Wilayah Kota. Terkait Sistem Prasarana
Wilayah Kota direncanakan meliputi :
Rencana Pengembangan Sistem Infrastruktur Perkotaan Lain:
- Sistem Pengelolaan Sampah, dilakukan pada :
a. Penyediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang
tersebar dan dilengkapi dengan penerapan teknologi tepat guna sesuai
dengan tingkat dan lingkup pelayanan; penyediaan transfer depo pada
setiap unit timbulan sampah pasar; dan penyediaan Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) di Bagian Timur dan Bagian Barat Kota Surabaya yang
ramah lingkungan dengan penerapan teknologi tepat guna termasuk
pengolahan sampah menjadi energi alternatif;
b. Pengembangan sistem pengkomposan pada TPS dan Rumah Kompos;
pengembangan teknologi pengelolaan sampah untuk energi alternatif di
TPA; dan pemberdayaan masyarakat dan penerapan teknologi tepat
guna yang ramah lingkungan dalam penanganan sampah serta
mendukung pelaksanaan program penanganan sampah terpadu
termasuk penyediaan prasarana dan sarana pada lingkup regional;
Rencana pola ruang wilayah Kota Surabaya meliputi Rencana Kawasan Lindung dan
Rencana Kawasan Budidaya. Terkait Rencana Kawasan Lindung salah satunya adalah
pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya pengembangan RTH Publik paling
sedikit seluas 20% dari luas wilayah daratan kota, meliputi : makam, jalur hijau, sempadan
waduk/boezem, lapangan, hutan kota, sempadan saluran/sungai, taman, kawasan
penyangga dan sempadan pantai.
Untuk Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
sesuai dengan pelayanan SKPD, tidak dilakukan karena KLHS sudah dilakukan tingkat kota.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
1 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS & FUNGSI
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Setiap SKPD tentunya memiliki permasalahan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya pada masyarakat. Permasalahan tersebut juga turut dipengaruhi beberapa
faktor. Permasalahan DKRTH Surabaya telah diidentifikasi dan dapat dilihat pada
Tabel 3.1.
Dekorasi Kota. Jembatan Monkasel Depo Sutorejo, TPS 3R Kota Surabaya
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
2 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL EKSTERNAL
(KEWENANGAN SKPD) (DILUAR
KEWENANGAN SKPD)
Gambaran pelayanan SKPD
Lingkungan Hidup
Pengelolaan dan pengolahan sampah
Sarana prasarana dalam upaya pengelolaan dan pengolahan sampah
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
Perkembangan teknologi informasi
Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan (usia kendaraan melebihi usia laik pakai)
Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
Perkembangan teknologi pengolahan sampah dengan ramah lingkungan
potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan
Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kebersihan
Partisipasi masyarakat dan swasta (potensi CSR)
Potensi partisipasi masyarakat yang perlu dioptimalkan
Peraturan atau regulasi terkait kebersihan kota
Peraturan terkait pengolahan sampah spesifik
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
3 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar
yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL EKSTERNAL
(KEWENANGAN SKPD) (DILUAR
KEWENANGAN SKPD)
Gambaran pelayanan SKPD
Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau
Keterbatasan lahan untuk penyediaan ruang terbuka hijau
Ketersediaan lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam
biaya operasional dan pemeliharaan ruang terbuka hijau
Fluktuatif BBM , kenaikan UMK
Tingginya biaya operasional dan pemeliharaan ruang terbuka hijau
Partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau
Partisipasi masyarakat dan swasta (potensi CSR)
Potensi partisipasi masyarakat yang perlu dioptimalkan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU)
Pemerataan pemasangan PJU Pemerataan pemasangan PJU
Pemerataan pemasangan PJU belum optimal
Pengembangan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan
Pengembangan PJU dengan memanfaatkan teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan
potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
4 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL EKSTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
(DILUAR KEWENANGAN SKPD)
Kajian terhadap Renstra SKPD provinsi
BLH Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan (Taman keanekaragaman hayati / lokasi)
Keterbatasan lahan untuk penyediaan ruang terbuka hijau
Ketersediaan lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam
Meningkatnya jumlah desa/kelurahan pelestari kualitas dan fungsi lingkungan
Partisipasi masyarakat dan swasta (potensi CSR)
Potensi partisipasi masyarakat yang perlu dioptimalkan
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR
Meningkatnya sarana prasarana persampahan
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
Perkembangan teknologi informasi
Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan (usia kendaraan melebihi usia laik pakai)
Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
Perkembangan teknologi pengolahan sampah dengan ramah lingkungan
potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan
Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
Perkembangan teknologi informasi
Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan (usia kendaraan melebihi usia laik pakai)
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
5 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL EKSTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
(DILUAR KEWENANGAN SKPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR
Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
Perkembangan teknologi pengolahan sampah dengan ramah lingkungan
potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan
Kajian terhadap Renstra K/L
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya
Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
Perkembangan teknologi pengolahan sampah dengan ramah lingkungan
potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan
Tertanganinya jumlah sampah
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
Perkembangan teknologi informasi
Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan (usia kendaraan melebihi usia laik pakai)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Berkurangnya jumlah timbulan sampah
Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
Perkembangan teknologi pengolahan sampah dengan ramah lingkungan
potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan
Kajian Terhadap RTRW Kota Surabaya
a. Pengembangan sistem persampahan
Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan zero waste dan pengembangan energi alterfantif di TPA
potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan
b. Rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau
Keterbatasan lahan untuk penyediaan ruang terbuka hijau
Ketersediaan lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
6 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Pada aspek Sarana prasarana dalam upaya pengelolaan dan pengolahan
sampah, terdapat beberapa masalah antara lain belum optimalnya kualitas sarana
dan prasarana pengelolaan kebersihan (usia kendaraan melebihi usia laik pakai)
yang dipengaruhi oleh faktor jumlah saran dan prasarana kebersihan serta
perkembangan teknologi informasi. Hal ini berdampak pada jumlah sampah yang
dikelola di TPA (ton/hari). Jika kendaraan telah berusia tua dan melebihi usia layak
pakai, maka pengangkutan ke TPA akan berkurang dan sampah akan menumpuk di
TPS hingga rumah – rumah warga. Hal ini juga berpengaruh pada persentase
pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jika sampah yang diangkut ke
TPA sedikit, maka target pengoperasian TPA tidak akan tercapai. Oleh karena itu
kendaraan harus layak pakai agar pengangkutan sampah dapat berjalan dengan
baik.
Selain itu juga ada masalah pada potensi pemanfaatan teknologi yang perlu
dikembangkan agar tidak tertinggal. Faktor yang mempengaruhi adalah kualitas
sarana dan prasarana pengolahan kebersihan serta perkembangan teknologi
pengolahan sampah dengan ramah lingkungan. Hal ini berdampak pada juga pada
Jumlah sampah yang dikelola di TPA (ton/hari). Jika kualitasnya rendah maka jumlah
sampah yang diangkut ke TPA akan semakin banyak dan meningkat dari tahun ke
tahun. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 hingga 2015 sampah yang masuk ke
TPA meningkat, bahkan melebihi target maksimal pada tahun 2013 hingga 2015.
Padahal seharusnya warga dapat membantu untuk mengurangi sampah yang masuk
ke TPA dengan mengolah kembali sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Hal ini
juga berpengaruh pada target tersedianya fasilitas pengurangan sampah di
perkotaan. Jika teknologi pengolahan sampah dikembangkan otomatis akan
memperkaya fasilitas pengurangan sampah.
Masalah lainnya adalah Potensi partisipasi masyarakat yang perlu
dioptimalkan dengan faktor partisipasi masyarakat dan swasta (potensi CSR). Disini
DKRTH dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta yang memiliki kewajiban
besar pada CSR sehingga turut pula memberikan manfaat pada masyarakat dan
memicu semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan.
Hal ini dapat berpotensi dalam memperluas cakupan wilayah kebersihan dari Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah di perkotaan juga berpengaruh terhadap partispasi
masyarakat. Jika fasilitas terjamin, otomatis masyarakat juga ingin berpartisipsi.
Berikutnya masalah yang berkaitan dengan peraturan, yakni belum ada
peraturan tentang pengolahan sampah spesifik, sehingga sampah spesifik masih
tercampur, seperti limbah B3 (baterai, lampu TL), puing bongkaran bangunan, dll.
Masalab ini berpengaruh pada indicator tersedianya fasilitas pengurangan sampah di
perkotaan dan tersedianya sistem penanganan sampah diperkotaan. Jika belum ada
regulasi terkait sampah spesifik maka target dari kedua indicator ini akan sulit
dipenuhi mengingat belum diketahuinya secara luas tata cara pengelolaan sampah
spesifik dan tidak ada sarana prasarana untuk mengelola sampah spesifik secara
pasti dan benar. Contohnya puing bongkaran bangunan, masih banyak masyarakat
yang membuang begitu saja puing bangunan di tanah kosong yang tersedia.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
7 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Masalah lainnya adalah beberapa masalah yang terkait RTH. Seperti
ketersediaan lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat
dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam. Hal ini
berpengaruh pada indicator Persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap
keseluruhan luas RTH yang ada dan tersedianya luasan RTH publik sebesar 20%
dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Adanya target terkait luasan RTH yang
harus tersedia dan berfungsi optimal membuat DKRTH harus bekerja keras untuk
terus menjalankan perawatan RTH yang telah tersedia . Rasio ketersediaan makam
masih dapat terpenuhi, begitu pula ketersediaan luas RTH public. Namun karena
RTH merupakan sharing indicator bagi beberapa SKPD, yang dibahas disini hanya
peranan DKRTH saja.
Selain itu ada Tingginya biaya operasional dan pemeliharaan ruang terbuka
hijau. Faktor yang mempegaruhi adalah Fluktuatif BBM dan kenaikan UMK. Hal ini
kembali berpengaruh terhadap tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan perkotaan juga Persentase luas RTH yang berfungsi optimal
terhadap keseluruhan luas RTH yang ada. Jika biaya operasional dan pemeliharaan
sedikit , otomatis akan sulit menambah RTH maupun ruang untuk makam, juga agar
RTH terjaga dengan baik. Akibatnya target akan sulit tercapai.
Ada juga potensi partisipasi masyarakat yang perlu dioptimalkan dalam RTH.
Potensi CSR dari swasta dapat dimafaatkan untuk mencapai luasan RTH yang
ditargetkan dan keoptimalam RTH. Jika partisipasinya rendah, maka RTH akan sulit
terawatt, bukan tidak mungkin ada warga yang menggunakan RTH untuk
kepentingan pribadi dan malah merusak RTH dan mengurangi luasannya. Seperti
kejadian pembagian gratis es krim gratis salah satu perusahaan swasta yang malah
merusak RTH di taman bungkul dan sekitarnya. Padahal seharusnya perusahaan
tersebut membantu menjaganya, bukan malah merusaknya.
Selain itu dari aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk
Pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) ada masalah tentang
pemerataan pemasangan PJU belum optimal. Memang target untuk indicator Rasio
panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan
sudah terpenuhi, namun penyebarannya belum merata. Permasalahan lannya
adalah potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan. Faktor yang
mempengaruhi adalah Pengembangan PJU dengan memanfaatkan teknologi yang
hemat energi dan ramah lingkungan. Pengaruhnya tetap pada indicator yang
berhubungan dengan PJU, yaitu rasio panjang jalan yang sudah mendapatkan
penerangan terhadap seluruh panjang jalan. Jika ada penghematan energy, maka
anggaran bisa dihemat dan dipangkas dari pembayaran anggaran pada PLN untuk
penengarangan PJU dan digunakan untuk pemerataan jalan yang harus diterangi
PJU. Tentunya Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya akan
berusaha mengatasi masalah – masalah tersebut secara perlahan hingga dapat
teratasi.
III.2 Perumusan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Isu – isu strategis Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
berdasarkan hasil analisis internal berupa analisis eksternal berupa kondisi
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
8 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
yang menciptakan peluang dan ancaman, identifikasi permasalahan
pembangunan bagi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau lima tahun
mendatang dapat dilihat pada tabel 3.2.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
9 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tabel 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No
Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional DinamikaRegional/Lokal Lain-lain
1 Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam
pembangunan
2 Perkembangan kota yang mendorong peningkatan kebutuhan penyediaan dan pelayanan pengelolaan kebersihan, ruang terbuka hijau dan PJU
3
Korelasi antara laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan layanan pengelolaan kebersihan, ruang terbuka hijau dan PJU
4 Harga BBM yang fluktuatif
5
Potensi kerjasama internasional dalam
rangka pembangunan di bidang kebersihan,
ruang terbuka hijau dan penerangan jalan
umum
6
Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan agar lebih cepat, efisien dan ramah lingkungan
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
10 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Salah satu isu strategis di Dinamika Regional / Lokal adalah
Perkembangan kota yang mendorong peningkatan kebutuhan penyediaan
dan pelayanan pengelolaan kebersihan, ruang terbuka hijau dan PJU. Kota
Surabaya merupakan salah satu kota besar dimana pertumbuhan penduduk
dan ekonomi nya tergolong cepat. Semakin banyak apartemen, perumahan,
mall, café yang dibangun dan beroperasi membuat Surabaya semakin hidup
mulai dari pagi hari hingga malam hari. Para pencari kerja juga berlomba –
lomba mencari di Surabaya, mengingat lowongan kerja di Surabaya cukup
banyak. Warga dari luar kota yang bermigrasi dan merantau di Surabaya juga
semakin banyak. Pertumbuhan penduduk tentunya diiringi dengan
pertumbuhan angka kematian. Hal – hal tersebut tentunya mempengaruhi
kebersihan, timbulan sampah, kebutuhan lahan makam hingga kebutuhan
PJU di jalanan kota Surabaya pada malam hari.
Tentunya isu ini juga berpengaruh terhadap permasalahan di Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, yakni potensi
pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan. Faktor yang mempengaruhi
antara lain kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dan
perkembangan teknologi pengolahan sampah dengan ramah lingkungan. Jika
kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dan tidak
dikembangkan teknologi ramah lingkungan, tentu Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau tidak dapat mengikuti dampak di kebersihan dan
persampahan yang diciptakan dari perkembangan kota Surabaya yang pesat.
Pengurangan sampah seharusnya dapat dikurangi dari sumbernya jika
masyarakat telah mengenal cara pengelolaan sampah skala Rumah Tangga
dan tersedia fasilitas untuk mengelola sampah tersebut. Sampah yang tidak
dikelola dapat menimbulkan bibit penyakit dan berdampak pada aspek
lainnya.Oleh karenanya, pengembangan teknologi pengelolaan sampah
diperlukan supaya tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka
Hijau dapat terlaksana dengan memanfaatkan peluang bagi DKRTH dan
mengatasi ancaman lima tahun ke depan sebaik – baiknya.
Isu – isu strategis akan selalu bermunculan dan menjadi tantangan
tersendiri bagi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya
untuk tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik dan optimal.
III.3 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Diperlukan telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih untuk pembangunan agar dapat melakukan analisis
terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Kota Surabaya. Nantinya akan didapat faktor penghambat dan pendorong
untuk pelayanan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya
yang dapat mempengaruhi visi dan misi Walikota.
Visi nya adalah
Mempertahankan Surabaya Bersih, Hijau Asri Berbasis Ekologi
dengan Partisipasi Masyarakat dan IT Terintegrasi
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
11 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Berikut telaah visi misi dari Walikota dan Wakil Walikota Surabaya
dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Mempertahankan Surabaya Bersih, Hijau Asri Berbasis Ekologi dengan Partisipasi Masyarakat dan IT Terintegrasi
No
Misi dan Program Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
KDH dan Wakil KDH terpilih
Penghambat Pendorong
1 Misi 4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota
2016 Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan (usia kendaraan melebihi usia laik pakai)
Kuantitas sarana dan prasarana pengeloaan kebersihan relatif memadai
2017 - 2021 Program Pengelolaan Kebersihan
Perkembangan teknologi
potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan
Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan
Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan perlu dioptimalkan
2016 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Ketersediaan lahan untuk penyediaan ruang terbuka hijau
Ketersediaan lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam
2017 - 2021 Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Fluktuatif BBM dan kenaikan UMK
Fluktuatif BBM dan kenaikan UMK tenaga operasional mempengaruhi tingginya biaya operasional dan pemeliharaan ruang terbuka hijau
Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan
Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan perlu dioptimalkan
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
12 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
No
Misi dan Program Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
KDH dan Wakil KDH terpilih
Penghambat Pendorong
2 Misi 10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
2016 Program Utilitas Perkotaan
Pemerataan pemasangan PJU
Pemerataan pemasangan PJU belum optimal
2017 - 2021 Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU
Pengembangan PJU dengan memanfaatkan teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan perlu dioptimalkan
Misi yang diampu oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Kota Surabaya sebanyak dua misi, yakni mewujudkan penataan ruang yang
terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta Mewujudkan
infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien. Untuk misi pertama,
penghambatnya yakni belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana
pengelolaan kebersihan (usia kendaraan melebihi usia laik pakai),
ketersediaan lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat
dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam, serta
Fluktuatif BBM dan kenaikan UMK tenaga operasional mempengaruhi
tingginya biaya operasional dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Peran
DKRTH dalam penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya
dukung kota adalah terkait dengan RTH dan makam, serta kebersihan yang
akan membantu meningkatkan daya dukung kota. Namun dengan adanya
keterbatasan lahan maka akan sulit mewujudkan penataan ruang terintegrasi
karena belum tentu bisa sesuai rencana. Selain itu jika kebersihan tidak
dikelola dengan optimal maka daya dukung kota juga terbatas sehingga
penataan ruang tidak bisa leluasa. Untuk fluktuatifnya harga BBM dan
kenaikan UMK akan mempengaruhi operasional, distribusi, perawatan dari
RTH, makam, dll. Untuk pengelolaan kebersiham , dll tentunya akan
membutuhkan biaya ekstra jika harga BBM meninggi dan tuntutan kenaikan
UMK dari para pekerja
Untuk misi kedua, faktor penghambatnya adalah Pemerataan
pemasangan PJU belum optimal. Penerangan jalan umum merupakan salah
satu aspek yang dapat membantu mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota
yang terpadu dan efisien. Jika pemerataan PJU optimal, maka infrastuktur
dan utilitas kota akan terpadu dan efisien. Semua jalanan di Kota Surabaya
akan aman dan tidak gelap saat dilalui, hal ini mampu mendukung dan
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
13 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
mengimbangi pertumbuhan Kota Surabaya yang pesat. Jika ditemukan
teknologi yang lebih hemat dan ramah lingkunga, tentunya hal itu mendukup
terciptanya infrastruktur dan utilitas kota yang efisien.
III.4 Telaahan Renstra K/L dan Restra Provinsi/Kabupaten Kota
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananan maupun Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki sasaran jangka menengah yang
harus didukung oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
Untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
memiliki permasalahan yang harus dihadapi, terdapat pula faktor pendukung dan
faktor penghambat yang telah dianalisis. Hasil analisis sasaran jangka menengah
untuk Kementerian dapat dilihat pada tabel 3.4
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
KeberhasilanPenanganannya
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L
Permasalahan Sebagai Faktor
Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
Penghambat Pendorong
1 Kementerian : Berkurangnya
jumlah timbulan sampah pada
sumbernya sebesar 20% dari
124,6 juta ton atau sebesar 24,5 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota
Sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan (usia kendaraan melebihi usia laik pakai)
Kuantitas sarana dan prasarana pengeloaan kebersihan relatif memadai
Perkembangan teknologi
potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan
Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan
Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan perlu dioptimalkan
Visi dari Kementerian Pekerjaan Umum berdasar renstra tahun 2014 – 2019
adalah Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
Handal Dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut tentunya tidak dapat terwujud tanpa
peranan dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Surabaya. Berdasar tabel
di atas, sasaran dari Kementerian adalah Berkurangnya jumlah timbulan sampah
pada sumbernya sebesar 20% dari 124,6 juta ton atau sebesar 24,5 juta ton dalam 5
tahun di 380 kota. Untuk mencapainya, DKRTH dihadapkan pada 3 permasalahan,
yakni sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan. Dalam pemenuhannya,
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
14 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor pendorongnya adalah
Kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan relatif memadai, sehingga
kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan untuk kota Surabaya
dapat terpenuhi, dan timbulan sampah akan berkurang. Namun faktor
penghambatnya adalah belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana
pengelolaan kebersihan, contohnya usia kendaraan melebihi usia laik pakai,
sehingga kualitasnya kurang baik. Hal tersebut dapat teratasi jika perawatannya
benar dan baik.
Masalah lainnya adalah Perkembangan teknologi. Faktor pendorongnya
adalah potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan. Jika pemanfaatan
teknologi terus dikembangkan dan ditemukan metode terbaru dan mutakhir dalam
pengolahan maupun pengelolaan sampah, maka DKRTH dapat sangat membantu
Kementerian untuk mencapai sasaran dalam mengurangi timbulan sampah. Masalah
berikutnya adalah Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.
Faktor pendorongnya adalah potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam
pembangunan perlu dioptimalkan. Untuk mampu mengurangi timbulan sampah pada
sumbernya, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat juga yang merupakan
sumber dari segala sumber sampah dengan semua aktivitasnya.
Untuk analisis pada SKPD Provinsi, digunakan renstra dari Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang. Masalah dari DKRTH Surabaya beserta faktor pendukung dan
penghambatnya dapat dilihat pada tabel 3.5.
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan
Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra SKPD Provinsi
Permasalahan Sebagai Faktor
Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
1 BLH JATIM
Meningkatnya keanekaragaman
hayati wilayah daratan (Taman
keanekaragaman hayati / lokasi) sebesar 300 titik dalam 5 tahun pelaksanaan renstra
Ketersediaan lahan untuk penyediaan ruang terbuka hijau
Ketersediaan lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam
Fluktuatif BBM dan kenaikan UMK
Fluktuatif BBM dan kenaikan UMK tenaga operasional mempengaruhi tingginya biaya operasional dan pemeliharaan ruang terbuka hijau
Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan
Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan perlu dioptimalkan
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
15 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra SKPD Provinsi
Permasalahan Sebagai Faktor
Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
2 PU JATIM
Meningkatnya sarana prasarana
persampahan
Sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan (usia kendaraan melebihi usia laik pakai)
Kuantitas sarana dan prasarana pengeloaan kebersihan relatif memadai
Perkembangan teknologi
potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan
Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah
Perkembangan teknologi
potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan
Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan
Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan perlu dioptimalkan
Sasaran jangka menengah dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa
Timur adalah meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan (Taman
keanekaragaman hayati / lokasi) sebesar 300 titik dalam 5 tahun pelaksanaan
renstra dengan permasalahan sebagai berikut : Ketersediaan lahan untuk
penyediaan ruang terbuka hijau dengan faktor penghambatnya adalah Ketersediaan
lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk
ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam. Titik keanekaragaman hayati
yang ditargetkan oleh BLH Jatim termasuk banyak, walaupun banyak SKPD juga
yang berkewajiban mewujudkan sasaran ini.
Masalah lainnya adalah Fluktuatif BBM dan kenaikan UMK. Faktor
penghambatnya adalah fluktuatif BBM dan kenaikan UMK tenaga operasional
mempengaruhi tingginya biaya operasional dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
Jika RTH tidak dipelihara dengan baik, bisa jadi RTH yang aktif akan menjadi tidak
aktif bahkan rusak, sehingga tidak bisa dihitung sebagai salah satu titik taman
keanekaragaman hayati. Dengan adanya kenaikan harga bbm contohnya, maka
biaya akan membengkak sedangkan dana yang sudah dianggarkan bisa jadi kurang
atau tidak cukup. Juga dengan kenaikan UMK membuat kebutuhan anggaran bisa
jadi membengkak.
Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan. Faktor
pendorongnya adalah potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam
pembangunan perlu dioptimalkan. Jika partipasi masyarakat dioptimalkan, hal ini
dapat menghemat kebutuhan dana, juga membantu agar RTH semakin baik, bukan
tidak mungkin masyarakat juga dapat membantu merawat RTH. Untuk Dinas
Pekerjaan Umum dan Cipta Karya, sasaran jangka menengahnya adalah
Meningkatnya sarana prasarana persampahan dengan dua permasalahan, yang
pertama adalah sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dengan faktor
pendukung kuantitas sarana dan prasarana pengeloaan kebersihan relatif memadai
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
16 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
dan faktor penghambat belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana
pengelolaan kebersihan (usia kendaraan melebihi usia laik pakai). Untuk
meningkatkan sarana dan prasarana persampahan tentunya membutuhkan
kuantitas yang memadai untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana
persampahan mulai dari tingkat Rumah Tangga (RT) hingga Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) , agar sampah dapat terkelola dengan baik. Namun terdapat sedikit
hambatan dengan adanya kualitas sarana prasarana pengelolaan sampah yang
belum optimal membuat hasilnya tidak efektif dan efisien.
Masalah kedua adalah Perkembangan teknologi dengan faktor pendukung
potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan. Dengan tidak adanya faktor
penghambat untuk masalah ini, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota
Surabaya optimis dapat mengatasinya dan membantu mewujudkan sasaran Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dengan baik.
Jika teknologi pengolahan dan pengelolaan sampah dikembangkan dengan baik,
tentunya akan meningkatkan kualitas dari sarana dan prasarana persampahan
dengan baik.
Sasaran kedua dari PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim adalah
meningkatnya kinerja pengelolaan sampah dengan permasalahan perkembangan
teknologi dan faktor pendukung potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan.
Dengan ditemukan dan diterapkannya teknologi mutakhir tentang persampahan,
tentunya akan meningkatkan kinerja pengelolaan sampah . Berpeluang membuatnya
lebih cepat, lebih rapi, efektif dan efisien. Sedangkan permasalahan kedua adalah
potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan dengan faktor
pendukung potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan perlu
dioptimalkan. Dengan tidak adanya faktor penghambat diharapkan Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dapat membantu dalam pencapaian
sasaran tersebut dengan memecahkan permasalahan ini.Jika masyarakat maupun
perusahaan - perusahaan dengan CSR nya turut mengelola sampah otomatis dari
level Rumah Tangga akan terbantu.
III.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Rencana Tata Ruang Wilayah telah ditelaah pada bab 2, hasilnya, terdapat
dua sasaran dari RTRW yang terkait dengan tugas dan fungsi dari DKRTH Kota
Surabaya. Berikut hubungan antara sasaran RTRW , permasalahan pelayanan SKP
, dengan faktor pendorong dan penghambatnya telah ditabelkan dan dapat dilihat
pada tabel 3.6.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
17 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran berdasar Telaahan
Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Surabaya
Permasalahan Sebagai Faktor
Pelayanan SKPD
Penghambat Pendorong
1
Rencana Kawasan
Ruang Terbuka Hijau
Ketersediaan lahan untuk penyediaan ruang terbuka hijau
Ketersediaan lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam
2
Pengembangan sistem
persampahan
Sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan (usia kendaraan melebihi usia laik pakai)
Kuantitas sarana dan prasarana pengeloaan kebersihan relatif memadai
Perkembangan teknologi
potensi pemanfaatan teknologi perlu dikembangkan
Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan
Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan perlu dioptimalkan
Sasaran pertama adalah Rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau , dengan
permasalahan pertama adalah Ketersediaan lahan untuk penyediaan ruang terbuka
hijau dan faktor penghambat Ketersediaan lahan yang belum merata akibat
keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk
lahan untuk makam. Untuk mendukung rencana kawasan RTH , dibutuhkan
ketersediaan lahan yang merata, baik untuk RTH maupun makam. Kondisi
pertamanan untuk RTH sudah cukup baik.
Untuk sasaran kedua yakni pengembangan sistem persampahan, terdapat
tiga masalah yakni Sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan. Hambatannya
adalah Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan
(usia kendaraan melebihi usia laik pakai). Sistem persampahan dapat dikembangkan
jika sarana dan prasarana pengelola kebersihannya memadai. Namun kualitasnya
masih perlu ditingkatkan lagi terutama usia kendaraan. Faktor pendorongnya adalah
kuantitas sarana dan prasarana nya baik dan terpenuhi, sehingga mampu
mengimbangi kualitas yang kurang optimal. Kemudian masalah kedua adalah
Perkembangan teknologi.
Dengan faktor pendorong potensi pemanfaatan teknologi perlu
dikembangkan, tentunya pengembangan sistem persampahan dapat tercapai.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
18 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Teknologi semakin berkembang dari waktu ke waktu, terutama jika diterapkan pada
sistem persampahan, hal ini berdampak positif pada Dinas Kebersihan dan Ruang
Terbuka Hijau Kota Surabaya. Untuk masalah terakhir yaitu Potensi partisipasi
masyarakat yang terlibat dalam pembangunan, perlu dioptamalkan agar dapat
mendukung sistem persampahan yang lebih baik.
Untuk telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis sudah dibahas
disini karena masuk dalam program kota.
III.6 Penentuan isu-isu strategis
Dengan mereview kembali faktor pendorong dan penghambat maka akan
didapat isu – isu strategis yang berhubungan dengan Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Berikut review hasil analisis SWOT
yang menghasilkan Kelemahan (Weakness) dan Kekuatan (Strengths) yang
berasal dari faktor internal, sedangkan Peluang (Opportunities) dan Ancaman
(Threaths) berasal dari faktor eksternal. Faktor pendorong merupakan
• Kelemahan :
a. Rencana induk, kebijakan strategis dan operasional pengelolaan
kebersihan, pertamanan, dan PJU.
Dengan rencana induk dan kebijakan strategis yang matang, maka
operasional pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan PJU akan berjalan
sesuai rencana dan akan didapat hasil sesuai harapan. Namun hal ini masih
menjadi kelemahan bagi DKRTH Surabaya dikarenakan DKRTH Surabaya
masih belum memiliki rencana induk yang matang.
b. Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan, pertamanan
dan PJU.
Kualitas sarana dan prasarana tentu mempengaruhi hasil dari
pelayanan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau kepada warga
Surabaya. Jika kualitasnya baik, maka hasil yang didapat baik juga, dan
pekerjaan akan lebih efisien dan efektif, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut
masih menjadi kelemahan bagi DKRTH Surabaya, karena beberapa sarana
maupun alat yang digunakan usianya sudah melebihi usia layak pakai.
c. Kualitas SDM dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan dan PJU.
Jika kualitas SDM baik, maka masalah akan cepat terselaikan dan
hasil pekerjaanya akan baik juga. Namun sebaliknya, jika SDM tidak tanggap,
tidak cepat, dan tidak tepat dapat menimbulkan masalah baru bahkan dapat
terbengkalai. Hal tersebut masih dapat dijadikan kelemahan DKRTH
Surabaya karena tenaga kerja yang sangat banyak untuk outsourching
bagian pngelolaan maupun di lapangan, tentunya membutuhkan pengawasan
ekstra.
d. Kelengkapan data dan proses analisa.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
19 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Kelengkapan data merupakan salah satu tahap penting dalam segala
jenis perencanaan, karena data yang valid merupakan dasar yang kuat dalam
melakukan proses analisa maupun ketapatan dalam perhitungan suatu
perencanaan. Jika data tidak lengkap, tidak valid, proses analisa tidak sesuai
prosedur maka bisa jadi hasil perencanaan akan berantakan dan terkesan
memaksa. Hal ini masih menjadi kelemahan dari DKRTH Surabaya karena
untuk mengumpulkan suatu data bukan merupakan hal yang mudah,
dibutuhkan survey dan pengamatan yang statis.
• Kekuatan :
a. Komitmen dan etos kerja.
Komitmen dan etos kerja yang tinggi dari para SDM dari berbagai
tingkatan membuat DKRTH Surabaya solid dalam melayani masayarakat
Surabaya. Hal ini masih menjadi salah satu kekuatan dari DKRTH Surabaya
karena semua SDM nya masih melakukan yang terbaik bagi DKRTH
Surabaya dan warga Surabaya.
b. Peraturan/produk hukum tentang operasional pengelolaan dan
pelayanan dibidang kebersihan, pertamanan, PJU.
Peraturan atau produk hukum dapat mengikat operasional
pengelolaan dan pelayanan DKRTH Surabaya, semua akan tunduk dan
bekerja sesuai dengan arahan. Hal ini masih menjadi kekuatan DKRTH
dengan adanya media hukum seperti Surat Tugas atau lembar disposisi
untuk setiap tugas yang diamanahi kepada para pekerja.
c. Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dan
pertamanan.
Sarana dan prasarana dalam bidang pengelolaan keberihan dan
pertamanan yang dimiliki DKRTH Surabaya terbilang memadai dan mampu
mengcover kebutuhan warga Surabaya. Hal ini tentunya dapat menjadi
kekuatan juga bagi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota
Surabaya.
d. Sistem manajemen pengangkutan sampah.
Sistem manajemen pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya termasuk baik sehingga
sangat jarang sekali ditemui sampah yang masih tertumpuk di rumah warga
atau TPS. Dilihat dari data jumlah sampah yang diangkut dari TPS menuju
TPA juga banyak, hal ini didukung dengan armada yang dimiliki. Sistem
manajemen ini masih menjadi kekuatan bagi DKRTH Surabaya karena
perencanaan pengangkutan sampah nya dapat diacung jempol.
• Peluang :
a. Partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta dalam bidang
kebersihan, pertamanan, PJU dan penyediaan PSU.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
20 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Adanya pastisipasi masyarakat maupun pihak swasta merupakan
salah satu peluang bagi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota
Surabaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada warga
Surabaya. Semakin banyaknya kader lingkungan yang dimiliki sehingga
masyarakat tergerak untuk perduli pada lingkungan. Juga adanya kewajiban
CSR dari perusahaan – perusahaan swasta membuat DKRTH Surabaya
terbantu untuk mengoptimalkan hal ini agar menjadi peluang.
b. Suplai material, bahan baku dan suku cadang.
Pasokan material, bahan baku, dan suku cadang untuk melengkapi
dan mendukung saran dan prasarana maupun alat berat dan kendaraan
untuk pengelolaan dan perawatan kebersihan, pertamanan, dan PJU masih
menjadi salah satu peluang bagi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Kota Surabaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas layanannya.
Sebaliknya jika tidak ada pasokan bahan bahan tersebut, proses pengelolaan
dan perawatan tidak akan berjalan mulus.
c. Perkembangan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan
sampah, RTH dan PJU.
Teknologi ramah lingkungan dapat membantu pengolahan sampah,
perawatan RTH dan PJU menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan polusi
tambahan. Hal ini dapat merupakan peluang bagi DKRTH Surabaya karena
masyarakat berlomba – lomba menciptakan teknologi ramah lingkungan demi
Surabaya bebas sampah pada 2020.
d. Perkembangan teknologi informasi.
Teknologi informasi dapat menyebarkan informasi dengan cepat
sehingga masyarakat yang awalnya tidak tahu, menjadi tahu dan dapat
menerapkan apa yang bisa dilakukan mereka demi Surabaya yang lebih baik.
Hal ini masih menjadi peluang bagi DKRTH Surabaya dalam mningkatkan
pelayanan dari dan untuk warga Surabaya.
e. Potensi penambahan PAD melalui pajak dan retribusi.
Dengan adanya tambahan PAD maka anggaran untuk meingkatkan
kualitas pelayanan dan permasalahan terkait sarana prasaraa, biaya
operasional dan perawatan juga dapat teratasi. Hal ini masih menjadi peluang
bagi DKRTH karena pajak juga sedang gencar – gencarnya melakukan
tranparansi, begitupula retribusi juga terus berjalan.
f. Kerjasama regional, nasional dan internasional.
Adanya kerjasama dengan beberapa pihak lain akan membuat
DKRTH dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada warga
Surabaya, juga mendapat dukungan positif dari berbagai pihak. Hal ini
merupakan peluang bagi DKRTH untuk dapat menjalankan tugas dan
fungsinya dengan baik.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
21 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
• Ancaman :
a. Laju pertumbuhan penduduk yang berpengaruh pada jumlah timbulan
sampah, kebutuhan makam dan PJU.
Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat timbulan sampah,
kebutuhan makam, dan kebutuhan PJU meningkat. Hal ini merupakan
ancaman bagi DKRTH Surabaya, dan harus dapat dipenuhi oleh DKRTH
Surabaya.
b. Kenaikan UMK dan TDL setiap tahun serta fluktuasi harga BBM.
Kenaikan UMK, TDL, dan fluktuasi harga BBM membuat anggaran
membengkak secara tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Hal ini
membuat DKRTH Surabaya harus pandai – pandai mengelola keuangan
mereka agar cukup hingga masa anggaran yang sedang dijalani berakhir dan
berganti dengan periode anggaran baru.
c. Peraturan tentang pengelolaan sampah spesifik.
Belum adanya peraturan tentang sampah spesifik seperti B3, bekas
puing bangunan maupun sampah spesifik lain membuat masyarakat masih
membuang sampah spesifik secara sembarangan dan membuat sampah
tersebut tercampur dengan sampah rumah tangga atau sampah pasar. Hal ini
membuat proses pemilahan sampah menjadi tidak optimal karena sampah
sudah tercampur dari sumbernya.
d. Perkembangan kota yang mendorong peningkatan kebutuhan
penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan, RTH dan
utilitas PJU.
Kota Surabaya merupakan salah satu kota besar sehingga
berkembangnya kebutuhan dan mode dari kota ini seperti menjamurnya
apartemen, mall, dll, yang membuat DKRTH harus bekerja ekstra untuk
mengelola kebersihan, RTH dan utilitas PJU agar Kota Surabaya tetap
bersih, indah, dan nyaman untuk ditempati. Hal ini merupakan ancaman
serius dan DKRTH harus cermat dalam mengamati dan mengeksekusi setiap
perkembangan warga, fasilitas, maupun sarana dan prasarananya.
e. Biaya pemeliharaan dan operasional.
Biaya pemeliharaan dan operasional yang tinggi, bahkan terkadang
melebihi anggaran membuat kinerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka
Hijau Surabaya terancam tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugas
dan fungsinya. Namun hal ini harus dapat diakali oleh DKRTH Surabaya
dengan memilah kebutuhan mana yang lebih urgent untuk dilakukan dan
dipenuhi.
Kemudian hasil analisisnya baik penentuan isu strategis,
pengelompokan bobotnya, skala kriteria hingga pembobotan rata - rata skor
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
22 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
akan disajikan pada tabel 3.7 dan tabel 3.8. Sedangkan Gambar peta posisi
SWOT DKRTH Kota Surabaya dapat dilihat pada lampiran.
Tabel 3.7. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
No Kriteria*) Bobot**)
1 Manfaat/Dampak Bagi Publik (M)
30
2 Daya Ungkit Pembangunan Daerah (DU)
20
3 Kemungkinan/Kemudahan untuk Di-Capai/Ditangani (C)
20
4 Pokok Isu terkandung dalam Visi-Misi Kota (VMK)
30
Total 100
Tabel 3.8. Nilai Skala Kriteria
No Isu Strategis
Nilai Skala Kriteria ke-
Total Skor
1 2 3 4
Nilai nilai x bobot
Nilai nilai
x bobot
Nilai nilai
x bobot
Nilai nilai
x bobot
1 Peningkatan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana akibat perkembangan kota
5 1.5 5 1 3 0.6 4 1.2 4.3
2 Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat (penduduk tetap dan pekerja komuter)
5 1.5 2 0.4 3 0.6 3 0.9 3.4
3 Beban biaya pemeliharaan dan operasional dengan adanya penyerahan PSU dan pelimpahan rekening PJU
1 0.3 1 0.2 3 0.6 3 0.9 2
4 Belum ada ketentuan pengelolaan sampah spesifik
2 0.6 2 0.4 2 0.2 2 0.6 1.8
5 Kenaikan UMK, harga BBM yang fluktuatif yang berpengaruh pada biaya operasional pelayanan pengelolaan kebersihan dan pertamanan
2 0.6 2 0.4 2 0.4 2 0.6 2
6 Peningkatan peran serta masyarakat yang aktif dan mandiri dalam pengelolaan lingkungan
5 1.5 4 0.8 3 0.6 5 1.5 4.4
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
23 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
No Isu Strategis
Nilai Skala Kriteria ke- Total Skor
1 2 3 4
Nilai nilai x bobot
Nilai nilai
x bobot
Nilai nilai
x bobot
Nilai nilai
x bobot
7 Perkembangan teknologi ramah lingkungan
3 0.9 4 0.8 3 0.6 4 1.2 3.5
8 Kerjasama regional, nasional dan internasional yang mendukung pembangunan kota
3 0.9 4 0.8 3 0.6 3 0.9 3.2
9 Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan pelayanan kerja agar lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan
4 1.2 4 0.8 3 0.6 3 0.9 3.5
10 Potensi penambahan PAD melalui retribusi
2 0.6 5 1 3 0.6 1 0.3 2.5
11 Perencanaan induk dan kebijakan strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan operasional
2 0.6 4 0.8 3 0.6 2 0.6 2.6
12 Kualitas sarana dan prasarana yang belum optimal
3 0.9 3 0.6 3 0.6 3 0.9 3
13 Data yang belum lengkap dan belum dilakukan analisa
1 0.3 3 0.6 3 0.6 1 0.3 1.8
14 Masih diperlukan SDM yang memiliki ketrampilan khusus
2 0.6 4 0.8 3 0.6 3 0.9 2.9
15 Komitmen dan etos kerja yang besar
4 1.2 3 0.6 3 0.6 3 0.9 3.3
16 Jumlah sarana dan prasarana yang relatif banyak dan variatif
4 1.2 4 0.8 3 0.6 3 0.9 3.5
17 Memiliki peraturan tentang operasional pengelolaan dan pelayanan di bidang kebersihan, pertamanan, PJU
3 0.9 2 0.4 2 0.4 2 0.6 2.3
18 Memiliki sistem manajemen pengangkutan sampah (SWAT)
2 0.6 3 0.6 3 0.6 3 0.9 2.7
Tiga isu dengan skor tertinggi adalah Peningkatan kebutuhan penyediaan sarana
dan prasarana akibat perkembangan kota, Partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
24 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
dalam bidang kebersihan, pertamanan, PJU dan penyediaan, serta Jumlah sarana dan
prasarana yang relatif banyak dan variatif. Isu yang pertama terkait peningkatan kebutuhan
penyediaan sarana dan prasarana akibat perkembangan kota adalah satu isu yang tidak
dapat terhindarkan dan berpengaruh pada pelayanan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka
Hijau Kota Surabaya. Dengan berkembanganya Kota Surabaya sebagai salah satu kota
besar di Indonesia di berbagai aspek seperti teknologi, ekonomi, banyaknya perantau dll
membuat penyediaan sarana dan prasarana harus ditambah agar mampu mengimbangi
pertumbuhannya. Sarana dan prasarana dalam persampahan juga merupakan satu hal
yang penting agar Surabaya tetap bersih, indah, dan sehat. Banyaknya sampah yang
dihasilkan dari aktivitas masyarakat akan membuat timbulan sampah meningkat dan harus
ditangani segera. Selain itu kebutuhan makam tentunya juga meningkat, begitu pula dengan
penerangan jalan umum seiring dengan bergesernya waktu isitrahat warga Surabaya. Oleh
karenanya, penyediaan sarana dan prasarana harus ditingkatkan.
Isu kedua adalah Partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta dalam bidang
kebersihan, pertamanan, PJU dan penyediaan. Ini menjadi salah satu peluang agar Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dapat melayani masyarakat dalam hal
kebersihan, pertamananan, PJU, dan penyediaan PSU. Jika masyarakat mampu
berpartisipasi aktif dan turut membantu dalam pengurangan sampah dari sumbernya yaitu
Rumah Tangga, hal ini akan sangat membantu bidang kebersihan. Juga jika masyarakat
rajin memunguti sampah atau minimal tidak membuang sampah sembarangan di RTH
maupun di taman, turut menjaga keindahan taman, dan menjaga fasilitas umum yang
terdapat di taman , maka akan sangat membantu bidang pertamanan juga. Masyarakat juga
dapat membantu dengan menjaga dan tidak merusak PJU serta melaporkan jika ada
kerusakan sehingga cepat ditindaklanjuti. Peran dari perusahaan swasta juga akan
membantu jika mereka mengadakan CSR dan bekerja sama dengan DKRTH Surabaya.
Isu terakhir adalah jumlah sarana dan prasarana yang relatif banyak dan variatif.
Dengan adanya pilihan sarana prasarana yang beragam dan banyak, maka pemecahan dari
setiap masalah terkait kebersihan, pertamanan, PJU, RTH, akan semakin cepat juga
ditemukan dan dilakukan. Hal ini menjadi salah satu kekuatan DKRTH Surabaya dalam
menjalankan tugas dan fungsi nya untuk melayani warga Surabaya. Misalkan untuk
penebangan pohon dapat digunakan dump truck untuk menampung potongan pohon,
kemudian hasil ini akan dibawa ke rumah kompos untuk diolah menjadi kompos.
Komposnya pun bermanfaat bagi taman – taman di Surabaya maupun warga yang berminat
untuk memakai kompos dapat mengambil sendiri di rumah kompos, tersedia secara gratis.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
25 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Lampiran peta posisi kuadran SWOT :
D i n a s K e b e r s i h a n d a n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
26 | B a b III R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
1 | B a b IV R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV.1 Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Salah satu aspek yang penting dalam pembangunan kota adalah lingkungan hidup.
Pengelolaan kualitas lingkungan yang diemban Dinas Kebersihan dan Ruang
Terbuka Hijau sesuai tugas dan fungsinya yaitu pengelolaan
kebersihan/persampahan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Permasalahan mengenai penyediaan sistem pengelolaan kebersihan dan
persampahan meliputi beberapa aspek seperti:
1. Pengelolaan dan pengolahan sampah baik skala kota maupun regional;
2. Sarana prasarana dalam upaya pengelolaan dan pengolahan sampah;
3. Partisipasi masyarakat dan swasta dalam penngelolaan kebersihan;
4. Peraturan atau regulasi terkait kebersihan kota
Dekorasi Kota. Jembatan Monkasel Depo Sutorejo, TPS 3R Kota Surabaya
LFG Power Plant , TPA Benowo
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
2 | B a b IV R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Adapun permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi beberapa aspek
seperti:
1. Ketersediaan lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat
dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam;
2. Tingginya biaya operasional dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
3. Kualitas dan fungsi ruang terbuka hijau yang belum optimal;
4. Partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau;
5. Kualitas sistem manajemen pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
6. Jenis dan karakter vegetasi yang sesuai dengan kondisi Kota Surabaya.
Selain urusan lingkungan hidup di atas, layanan Dinas Kebersihan dan Ruang
Terbuka Hijau dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap penyediaan utilitas
perkotaan salah satunya adalah penerangan jalan umum.
Permasalahan mengenai pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU)
secara terpadu dan merata meliputi beberapa aspek seperti:
1. Pemerataan pemasangan PJU;
2. Biaya pemeliharaan dan operasional PJU;
3. Pengembangan PJU dengan memanfaatkan teknologi yang hemat energi dan
ramah lingkungan;
4. Kualitas sistem manajemen pemeliharaan dan operasional PJU.
Agar permasalahan baik dari urusan lingkungan hidup ataupun terkait penyediaan
utilitas perkotaan dapat diatasi dengan baik dan dapat berkelanjutan bagi social
ekonomi masyarakat, visi yang dicapai untuk memberikan pelayanan oleh Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya adalah “ Mempertahankan
Surabaya Bersih, Hijau Asri Berbasis Ekologi dengan Partisipasi Masyarakat
dan IT Terintegrasi”.
Dalam mewujudkan visi di atas, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota
Surabaya perlu merumuskan langkah-langkah atau upaya-upaya responsive melalui
misi:
1. “Meningkatkan kualitas pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara
terpadu dengan penerapan teknologi informasi, teknologi tepat guna dan
ramah lingkungan serta meningkatkan peran serta masyarakat, swasta,
kerjasama regional, nasional dan internasional”
2. “Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau”
3. “Meningkatkan kualitas pengelolaan PJU yang efisien dengan penerapan
teknologi informasi dan teknologi ramah lingkungan”.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
3 | B a b IV R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tabel 4.1 Perwujudan Visi terhadap Isu Strategis
Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis
Permasalahan Pemb. Daerah Perwujudan Visi 1 Perwujudan Visi 2 Perwujudan Visi 3
Pengelolaan dan pengolahan
sampah baik skala kota
maupun regional
Meningkatkan
kerjasama regional,
nasional, dan
internasional
Sarana prasarana dalam
upaya pengelolaan dan
pengolahan sampah
Meningkatkan
kualitas sarana dan
prasarana
pengelolaan dan
pengolahan sampah
Partisipasi masyarakat dan
swasta dalam penngelolaan
kebersihan
Mengoptimalkan
potensi partisipasi
masyarakat dan
pihak swasta
Peraturan atau regulasi terkait
kebersihan kota
Mengembangkan
dan menerapkan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan di bidang
lingkungan
Ketersediaan lahan yang
belum merata akibat
keterbatasan lahan yang dapat
dimanfaatkan untuk ruang
terbuka hijau, termasuk lahan
untuk makam
Meningkatkan penerapan
dan pengembangan
teknologi ramah lingkungan
Tingginya biaya operasional
dan pemeliharaan ruang
terbuka hijau
Melakukan pengembangan
dan penetapan instrument
pengelolaan ruang terbuka
hijau
Kualitas dan fungsi ruang
terbuka hijau yang belum
optimal
Meningkatkan penerapan
dan pengembangan
teknologi ramah lingkungan
Partisipasi pihak swasta dan
masyarakat dalam penyediaan
ruang terbuka hijau
Mengoptimalkan potensi
partisipasi masyarakat dan
pihak swasta
Kualitas sistem manajemen
pengelolaan dan pemeliharaan
ruang terbuka hijau
Meningkatkan penerapan
dan pengembangan
teknologi ramah lingkungan
Jenis dan karakter vegetasi
yang sesuai dengan kondisi
Kota Surabaya
Melakukan pengembangan
dan penetapan instrument
pengelolaan ruang terbuka
hijau
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
4 | B a b IV R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis
Permasalahan Pemb. Daerah Perwujudan Visi 1 Perwujudan Visi 2 Perwujudan Visi 3
Pemerataan pemasangan PJU Mengoptimalkan
pemerataan
pemasangan PJU
Biaya pemeliharaan dan
operasional PJU
Meningkatkan
penerapan dan
pengembangan
teknologi ramah
lingkungan
Pengembangan PJU dengan
memanfaatkan teknologi yang
hemat energi dan ramah
lingkungan
Meningkatkan
penerapan dan
pengembangan
teknologi ramah
lingkungan
Kualitas sistem manajemen
pemeliharaan dan operasional
PJU
Melakukan
pengembangan dan
penetapan instrument
Pengelolaan PJU
Tabel 4.2 Perumusan Visi
No Perwujudan Visi Pokok-Pokok Visi Pernyataan Visi
1 Meningkatkan kerjasama
regional, nasional, dan
internasional
Berbasis Ekologi
Pemanfaatan Teknologi
Partisipasi Masyarakat
Mempertahankan
Surabaya Bersih, Hijau Asri
Berbasis Ekologi dengan
Partisipasi Masyarakat dan
IT Terintegrasi 2 Meningkatkan kualitas sarana
dan prasarana pengelolaan dan
pengolahan sampah
3 Mengoptimalkan potensi
partisipasi masyarakat dan
pihak swasta
4 Mengembangkan dan
menerapkan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di
bidang lingkungan
5 Meningkatkan penerapan dan
pengembangan teknologi ramah
lingkungan
6 Melakukan pengembangan dan
penetapan instrument
pengelolaan ruang terbuka hijau
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
5 | B a b IV R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tabel 4.3 Penjelasan Visi
No Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi
Mempertahankan Surabaya
Bersih, Hijau Asri Berbasis
Ekologi dengan Partisipasi
Masyarakat dan IT
Terintegrasi
Berbasis Ekologi
Pemanfaatan Teknologi
Partisipasi Masyarakat
Surabaya sebagai Kota yang
mampu menciptakan
lingkungan Bersih, Hijau, Asri
dan Memperhatikan daya
dukung kota melalui
pemantapan sarana dan
prasarana yang ramah
lingkungan serta keterlibatan
masyarakat
Tabel 4.4 Perumusan Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Kota Surabaya
VISI POKOK-POKOK VISI MISI
Mempertahankan
Surabaya Bersih, Hijau Asri
Berbasis Ekologi dengan
Partisipasi Masyarakat dan
IT Terintegrasi
Berbasis Ekologi
Pemanfaatan Teknologi
Partisipasi Masyarakat
Meningkatkan kualitas
pengelolaan kebersihan
dan pertamanan secara
terpadu dengan
penerapan teknologi
informasi, teknologi tepat
guna dan ramah
lingkungan serta
meningkatkan peran
serta masyarakat,
swasta, kerjasama
regional, nasional dan
internasional
Meningkatkan
pengelolaan ruang
terbuka hijau
Meningkatkan kualitas
pengelolaan PJU yang
efisien dengan
penerapan teknologi
informasi dan teknologi
ramah lingkungan
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
6 | B a b IV R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Dari tabel tabel diatas, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa dengan visi
Mempertahankan Surabaya Bersih, Hijau Asri Berbasis Ekologi dengan Partisipasi
Masyarakat dan IT Terintegrasi dan tiga misi berikut : Meningkatkan kualitas
pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara terpadu dengan penerapan
teknologi informasi, teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta meningkatkan
peran serta masyarakat, swasta, kerjasama regional, nasional dan internasional”, dan “Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau”, serta “Meningkatkan kualitas pengelolaan PJU yang efisien dengan penerapan teknologi informasi dan teknologi
ramah lingkungan”, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya
dapat meliputi dan menaungi tugas dan fungsi dari DKRTH Surabaya dalam
melayani warga Kota Surabaya.
Terkait misi pertama, dengan meningkatnya kualitas pengelolaan kebersihan
dan pertamanan maka DKRTH akan dapat mencapai Surabaya yang bersih, hijau,
dan asri yang berbasis ekologi. Selain itu dengan diterapkannya teknologi informasi,
tepat guna dan ramah lingkungan maka dapat dicapai pula visi mempertahankan
Surabaya bersih, hijau, dan asri dengan IT terintegrasi. Terakhir, dengan
meningkatkan peran serta masyarakata, swasta, kerjasama regional, nasional, dan
internasional, akan tercapai visi DKRTH Surabaya dengan peran dari partisipasi
masyarakat.
Sedangkan misi kedua , yakni meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau, maka akan membantu mempertahanlan Surabaya Hijau dan Asri yang
berbasis ekologi. Seperti diketahui bahwa Ruang Terbuka Hijau yang dikelola
DKRTH berupa jalur hijau, taman, dan makam. Dengan kinerja DKRTH yang akan
terus membaik maka akan mendukung misi kedua yang harus meningkatkan
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Misi terakhir, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan terkait
pengelolaan PJU, maka akan membantu mempertahankan Surabaya Bersih, Hijau
Asri dengan IT terintegrasi karena peran dari PJU sendiri yang dapat membantu
aktivitas warga di malam hari maupun pekerja lapangan DKRTH Surabaya.
IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan visi dan misi yang telah
ditetapkan, maka tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai oleh Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya adalah sebagai berikut:
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
7 | B a b IV R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebersihan dan Ruang
Terbuka Hijau Kota Surabaya
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
kebersihan dan
pertamanan secara
terpadu dengan
penerapan
teknologi informasi,
teknologi tepat
guna dan ramah
lingkungan serta
meningkatkan
peran serta
masyarakat,
swasta, kerjasama
regional, nasional
dan internasional
Optimalisasi
sistem
pengelolaan
kebersihan dan
persampahan
secara terpadu
yang berbasis
masyarakat
dengan
penerapan
teknologi tepat
guna dan
ramah
lingkungan
Meningkatkan
pelayanan,
sarana dan
prasarana serta
partisipasi
masyarakat
dalam
pengelolaan
kebersihan dan
persampahan
a. Peningkatan
pengelolaan
sampah
berbasis
masyarakat
dengan
sistem 3R
b. Prosentase
penanganan
sampah
30 RT
85 %
Meningkatkan
pengelolaan ruang
terbuka hijau
Meningkatkan
manajemen
pengelolaan
dan kualitas
RTH
Meningkatkan
penyediaan dan
pengadaan
taman, jalur
hijau dan
makam
Persebaran
RTH di setiap
Kecamatan
31 Kecamatan
Meningkatkan
kualitas
pengelolaan PJU
yang efisien
dengan penerapan
teknologi informasi
dan teknologi
ramah lingkungan
Meningkatnya
sistem jaringan
dan kualitas
PJU
Optimalisasi
pelayanan PJU
secara merata
dan efisien
Prosentase
Pengembangan
Layanan PJU
12,11 %
Sasaran DKRTH Surabaya ada 3, yang pertama adalah meningkatkan
pelayanan, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
kebersihan dan persampahan. Indikatornya adalah Peningkatan pengelolaan
sampah berbasis masyarakat dengan sistem 3R dengan target 30 RT, dan
Prosentase penanganan sampah dengan target 85 %.
Sasaran kedua adalah Meningkatkan penyediaan dan pengadaan taman,
jalur hijau dan makam. Indikatornya adalah Persebaran RTH di setiap Kecamatan
dengan target 31 Kecamatan.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
8 | B a b IV R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Sasaran yang terakhir adalah Optimalisasi pelayanan PJU secara merata dan
efisien dengan indikator Prosentase Pengembangan Layanan PJU dan target
sebesar 12,11%.
Tujuan Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara
terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan
ramah lingkungan berkontribusi pada misi pertama DKRTH yakni Meningkatkan
kualitas pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara terpadu dengan penerapan
teknologi informasi, teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta meningkatkan
peran serta masyarakat, swasta, kerjasama regional, nasional dan internasional. Hal
ini dikarenakan dengan optimalnya sistem pengelolaan kebersihan dan
persampahan, maka kualitas pengelolaan kebersihan dan pertamanan otomatis akan
meningkat juga. Penerapan teknologi juga akan membantu tercapainya misi pertama
dari DKRTH tersebut.
Tujuan kedua adalah Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas
RTH akan membantu tercapainya misi Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka
hijau. Dengan manajemen yang tertata rapi dan baik, juga dengan peningkatan
kualitas RTH, otomatis pengelolaan RTH juga akan meningkat.
Tujuan terakhir adalah Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU yang
akan membantu mencapai misi Meningkatkan kualitas pengelolaan PJU yang efisien
dengan penerapan teknologi informasi dan teknologi ramah lingkungan. Dengan
ditingkatkannya jaringan dan kualitas PJU, maka pengelolaan PJU yang efisien akan
tercapai.
IV.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. Rumusan strategi
merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.
Agar strategi yang ditetapkan dapat diterapkan secara efektifdan optimal, maka perlu
dilakukan analisis SWOT terhadap potensi-potensi dan faktor-faktor yang
mempengaruhi baik dari eksternal maupun internal Dinas Kebersihan dan Ruang
Terbuka Hijau Kota Surabaya. Hasil analisis SWOT yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
9 | B a b IV R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tabel 4.6 Penentuan Alternatif Strategi
Faktor Eksternal Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat)
Faktor Internal 1. Partisipasi aktif
masyarakat dan pihak
swasta dalam bidang
kebersihan,
pertamanan, PJU dan
penyediaan PSU (M4
dan M10)
2. Perkembangan
teknologi ramah
lingkungan dalam
pengolahan sampah,
RTH dan PJU (M4 dan
M10)
3. Kerjasama regional,
nasional dan
internasional (M4 dan
M10)
4. Perkembangan
teknologi informasi (M4
dan M10)
5. Potensi penambahan
PAD melalui pajak dan
retribusi (M4 dan M10)
1. Perkembangan kota
yang mendorong
peningkatan kebutuhan
penyediaan sarana dan
prasarana pengelolaan
kebersihan, RTH dan
utilitas PJU (M4 & M10)
2. Laju pertumbuhan
penduduk yang
berpengaruh pada
jumlah timbulan
sampah, kebutuhan
makam dan PJU (M4
dan M10)
3. Biaya pemeliharaan
dan operasional (M4
dan M10)
4. Peraturan tentang
pengelolaan sampah
spesifik (M4)
5. Kenaikan UMK dan
TDL setiap tahun serta
fluktuasi harga BBM
(M4 dan M10)
Kekuatan (Strength):
1. Komitmen dan etos
kerja (M4 dan M10)
2. Jumlah sarana dan
prasarana pengelolaan
kebersihan dan
pertamanan (M4 dan
M10)
3. Peraturan/produk
hukum tentang
operasional
pengelolaan dan
pelayanan di bidang
kebersihan,
pertamanan, PJU (M4
dan M10)
4. Sistem manajemen
pengangkutan sampah
(M4)
Alternatif Strategi:
1. Mengoptimalkan potensi partisipasi masyarakat dan
pihak swasta dalam pembangunan bidang
kebersihan, pertamanan dan penyediaan PJU;
2. Meningkatkan penerapan dan pengembangan
teknologi ramah lingkungan;
3. Mengembangkan teknologi informasi untuk efisiensi
layanan bidang kebersihan, pertamanan dan
penyediaan PJU;
4. Meningkatkan kerjasama regional, nasional, dan
internasional dalam bidang kebersihan, pertamanan
dan penyediaan PJU;
5. Mengembangkan pelaksanaan program
pengurangan sampah;
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
pengelolaan kebersihan, pertamanan dan PJU;
7. Mengembangkan dan menerapkan evaluasi
pelaksanan kebijakan di bidang kebersihan,
pertamanan dan penyediaan PJU;
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
10 | B a b IV R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Kelemahan (Weakness):
1. Rencana induk,
kebijakan strategis dan
operasional
pengelolaan
kebersihan,
pertamanan, dan PJU
(M4 dan M10)
2. Kualitas sarana dan
prasarana pengelolaan
kebersihan, pertamanan
dan PJU (M4 dan M10)
3. Kelengkapan data dan
proses analisa (M4 dan
M10)
4. Kualitas SDM dalam
pengelolaan
kebersihan, pertamanan
dan PJU (M4 dan M10)
Alternatif Strategi:
8. Melakukan pengembangan dan penetapan
instrument pengelolaan kebersihan, pertamanan dan
PJU.
Berdasarkan hasil analisis SWOT, selanjutnya perlu dilakukan analisis terhadap
ketepatan korelasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan agar
strategi dan kebijakan yang ditetapkan dapat sesuai dengan visi, misi, tujuan dan
sasaran. Adapun hasil dari analisis tersebut pada tabel berikut:
Tabel 4.7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Visi : Mempertahankan Surabaya Bersih, Hijau Asri Berbasis Ekologi dengan
Partisipasi Masyarakat dan IT Terintegrasi
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara terpadu
dengan penerapan teknologi informasi, teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
serta meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, kerjasama regional, nasional dan
internasional
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Optimalisasi sistem
pengelolaan
kebersihan dan
persampahan
secara terpadu
yang berbasis
masyarakat
dengan penerapan
teknologi tepat
guna dan ramah
lingkungan
Meningkatkan
pelayanan,
sarana dan
prasarana serta
partisipasi
masyarakat
dalam
pengelolaan
kebersihan dan
persampahan
1. Mengoptimalkan potensi
partisipasi masyarakat dan
pihak swasta dalam
pembangunan bidang
kebersihan, pertamanan
dan penyediaan PJU;
1. Peningkatan
peran serta
sekolah dan
kantor swasta
dalam
pengendalian
sampah
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
11 | B a b IV R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
2. Meningkatkan
penerapan dan
pengembangan
teknologi ramah
lingkungan;
3. Mengembangkan
teknologi informasi
untuk efisiensi layanan
bidang kebersihan;
4. Mengembangkan
pelaksanaan program
pengurangan sampah;
5. Meningkatkan kualitas
sarana dan prasarana
pengelolaan
kebersihan.
2. Peningkatan
pengelolaan
sampah
berbasis 3R
di tingkat
RT/RW dan
Kelurahan
secara
berkala
3. Peningkatan
pemanfataan
fasilitas
pengelolaan
sampah
berteknologi
tepat guna
dan ramah
lingkungan
Misi 2 : Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan
manajemen
pengelolaan dan
kualitas RTH
Meningkatkan
penyediaan dan
pengadaan
taman, jalur hijau
dan makam
1. Meningkatkan penerapan
dan pengembangan
teknologi ramah
lingkungan;
2. Mengembangkan teknologi
informasi untuk efisiensi
layanan bidang
pertamanan;
3. Meningkatkan kerjasama
regional, nasional, dan
internasional dalam bidang
pertamanan;
4. Meningkatkan kualitas
sarana dan prasarana
pengelolaan pertamanan;
5. Mengembangkan dan
menerapkan evaluasi
pelaksanan kebijakan di
bidang pertamanan;
6. Melakukan pengembangan
dan penetapan instrument
pengelolaan pertamanan .
1. Optimalisasi
UPTD
dan/atau
rayon yang
secara
khusus
menangani
pengelolaan
RTH
2. Penyediaan
kecukupan
anggaran
pembanguna
n,
operasional
dan
pemeliharaan
dalam rangka
peningkatan
penyediaan
RTH
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
12 | B a b IV R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Misi 3 :Meningkatkan kualitas pengelolaan PJU yang efisien dengan penerapan
teknologi informasi dan teknologi ramah lingkungan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan
kualitas
pengelolaan PJU
yang efisien
dengan penerapan
teknologi informasi
dan teknologi
ramah lingkungan
Optimalisasi
pelayanan PJU
secara merata
dan efisien
1. Meningkatkan kualitas
sarana dan prasarana
pengelolaan PJU;
2. Mengembangkan dan
menerapkan evaluasi
pelaksanan kebijakan di
bidang penyediaan PJU;
3. Melakukan pengembangan
dan penetapan instrument
pengelolaan PJU.
1. Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU secara berkala;
2. Penyediaan utilitas PJU;
3. Penggunaan PJU hemat energi.
Untuk sasaran Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana serta
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan, strategi
yang digunakan sebanyak lima buah, yang berasal dari perspektif masyarakat. Kelima
strategi tersebut adalah Mengoptimalkan potensi partisipasi masyarakat dan pihak
swasta dalam pembangunan bidang kebersihan, pertamanan dan penyediaan PJU;
Meningkatkan penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
Mengembangkan teknologi informasi untuk efisiensi layanan bidang kebersihan;
Mengembangkan pelaksanaan program pengurangan sampah; Meningkatkan kualitas
sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan. Terlihat bahwa kelima strategi
tersebut berdampak baik dan memang ditujukan DKRTH untuk melayani warga Kota
Surabaya.
Begitu pula sasaran kedua, Meningkatkan penyediaan dan pengadaan
taman, jalur hijau dan makam dengan keenam strategi juga berasal dari perspektif
masyarakat. Keenam strategi tersebut adalah Meningkatkan penerapan dan
pengembangan teknologi ramah lingkungan; Mengembangkan teknologi informasi
untuk efisiensi layanan bidang pertamanan; Meningkatkan kerjasama regional,
nasional, dan internasional dalam bidang pertamanan; Meningkatkan kualitas sarana
dan prasarana pengelolaan pertamanan; Mengembangkan dan menerapkan evaluasi
pelaksanan kebijakan di bidang pertamanan; dan Melakukan pengembangan dan
penetapan instrument pengelolaan pertamanan. Terlihat bahwa keenam strategi
tersebut berdampak baik dan memang ditujukan DKRTH untuk melayani warga Kota
Surabaya.
Sasaran terakhir adalah Optimalisasi pelayanan PJU secara merata dan
efisien dengan tiga strategi juga berasal dari persektif masyarakat. Ketiga strategi
tersebut adalah Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan PJU;
Mengembangkan dan menerapkan evaluasi pelaksanan kebijakan di bidang
penyediaan PJU; dan Melakukan pengembangan dan penetapan instrument
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
13 | B a b IV R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
pengelolaan PJU.Terlihat bahwa keenam strategi tersebut berdampak baik dan
memang ditujukan DKRTH untuk melayani warga Kota Surabaya.
Tiga arah kebijakan pada misi pertama yakni Peningkatan peran serta
sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah, Peningkatan pengelolaan
sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala, dan
Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan
ramah lingkungan mengacu pada permasalahan Sarana dan prasarana pengelolaan
kebersihan dan Potensi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan,
serta Perkembangan teknologi. Digunakan pula strategi yang mampu membantu
menyelesaikan masalah. Program yang diampu adalah program Pengelolaan
Kebersihan. Diharapkan dengan arah kebijakan tersebut mampu mengatasi kedua
permasalahan DKRTH Surabaya tersebut.
Untuk dua arah kebijakan pada misi kedua yakni Optimalisasi UPTD dan/atau
rayon yang secara khusus menangani pengelolaan RTH serta Penyediaan kecukupan
anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan
penyediaan RTH, mengacu pada permasalahan DKRTH Ketersediaan lahan untuk
penyediaan ruang terbuka hijau. Program yang diampu adalah program pengelolaan
dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau. Digunakan pula strategi yang mampu
membantu menyelesaikan masalah. Diharapkan dengan arah kebijakan tersebut
mampu mengatasi permasalahan DKRTH Surabaya tersebut.
Sedangkan tiga arah kebijakan terakhir dalam misi terakhir yakni Penerapan
sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU secara berkala;
Penyediaan utilitas PJU; dan Penggunaan PJU hemat energy, mengacu pada
permasalahan Pemerataan pemasangan PJU. Program yang diampu adalah program
Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU. Digunakan pula strategi yang mampu
membantu menyelesaikan masalah. Diharapkan dengan arah kebijakan tersebut
mampu mengatasi permasalahan DKRTH Surabaya tersebut.
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
1| B a b V R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam kerangka pembangunan Good Governance yang berorientasi pada hasil, dan
dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan di bidang lingkungan hidup dan
utilitas perkotaan, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya perlu menyusun dan
menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,
dan pendanaan indikatif sesuai prioritas dalam RPJMD serta visi, misi, tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam
pelaksanaan rencana program dan kegiatan, penyusunan dan penetapan yang
dilakukan perlu dititikberatkan pada penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
tidak hanya menunjukan kemampuan terhadap besarnya penyerapan atau realisasi
anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. IKU yang ditetapkan harus dapat
Taman Buah Undaan, CSR Bank Jatim
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
2| B a b V R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
mendeskripsikan dan menggambarkan kinerja DKRTH Kota Surabaya, serta
menunjukan keberhasilan pembangunan di lingkungan hidup dan utilitas perkotaan.
Program Prioritas Penunjang Visi-Misi SKPD
Terdiri dari program-program untuk menunjang pencapaian Misi 1, “Meningkatkan
kualitas pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara terpadu dengan penerapan
teknologi informasi, teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta meningkatkan
peran serta masyarakat, swasta, kerjasama regional, nasional dan internasional”.
1. Program Pengelolaan Kebersihan Kota (2016)
Merupakan salah satu program untuk menjaga dan mengelola
kebersihan kota Surabaya yang telah dan sedang dijalankan pada tahun 2016.
Beberapa indikatornya antara lain Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA, Rata -
rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS, dan Cakupan Layanan
Kebersihan. Sedangkan untuk kegiatannya adalah Kegiatan Operasional
Pengolahan Sampah, Kegiatan Perencanaan Teknis Kebersihan Dan
Pertamanan, Kegiatan Operasional Pengelolaan Rumah Kompos, Kegiatan
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, Kegiatan
Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan, Kegiatan Operasional
Pembersihan Sampah Di Saluran, Kegiatan Pengawasan Operasional
Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah, Kegiatan Operasional Dan
Pemeliharaan IPLT Keputih, Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan, Kegiatan Operasional Penyapuan Jalan, Kegiatan Operasional
Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Posko
Kebersihan, Kegiatan Operasional Pengangkutan Sampah, dan Kegiatan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan.
Kegiatan ini akan mendukung tercapainya program pengelolaan kebersihan kota
berdasarkan ketiga indikator yang telah ditetapkan.
2. Program Pengelolaan Kebersihan (2017 – 2021)
Merupakan salah satu program untuk menjaga dan mengelola
kebersihan kota Surabaya yang akan dijalankan pada tahun 2017 hingga 2021.
Beberapa indikatornya antara lain Persentase pembangunan fasilitas
pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R, Jumlah volume sampah
yang diangkut, Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan kebersihan.
Sedangkan untuk kegiatannya adalah Kegiatan Operasional dan
Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos, Kegiatan Operasional
Pengangkutan Sampah, Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Kebersihan dan Pertamanan, Kegiatan Pengawasan Operasional Penyapuan
Jalan dan Pengangkutan Sampah, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Posko
Kebersihan, Kegiatan Pemeliharaan Sarana Penyapuan, Pengangkutan
Sampah dan Toilet, Kegiatan Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran,
Kegiatan Operasional IPLT Keputih, Kegiatan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pembayaran
Operasional Pengolahan Sampah, Kegiatan Operasional Pembersihan Jalan
dan Jalur Pedestrian, Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
3| B a b V R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Prasarana Kebersihan dan Pertamanan, dan Kegiatan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kebersihan. Kegiatan ini akan mendukung tercapainya program
pengelolaan kebersihan kota berdasarkan ketiga indikator yang telah ditetapkan.
Program untuk menunjang pencapaian Misi 2, “Meningkatkan pengelolaan ruang
terbuka hijau”.
1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (2016)
Merupakan salah satu program untuk Meningkatkan pengelolaan
ruang terbuka hijau kota Surabaya yang telah dan sedang dijalankan pada
tahun 2016. Beberapa indikatornya antara lain Persentase luas RTH yang
berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada, Persentase
keberhasilan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau,
Persentase keberhasilan Penataan RTH, dan Persentase keberhasilan
Pengembangan Dekorasi Kota. Sedangkan untuk kegiatannya adalah Kegiatan
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau, Kegiatan
Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi, Kegiatan
Pengembangan Dekorasi Kota, Kegiatan Penataan RTH. Kegiatan ini akan
mendukung tercapainya program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
2. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (2017 – 2021)
Merupakan salah satu program untuk menjaga dan mengelola
kebersihan kota Surabaya yang akan dijalankan pada tahun 2017 hingga 2021.
Beberapa indikatornya antara lain Persentase pertumbuhan luas RTH yang
dipelihara dan diawasi, Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan
fungsinya, Jumlah makam yang dipelihara, Jumlah taman dan jalur hijau yang
dipelihara, dll. Sedangkan untuk kegiatannya adalah Kegiatan Pemeliharaan
dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Makam, Kegiatan Pemeliharaan dan
Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau, Kegiatan Penataan Taman dan
Jalur Hijau, dll. Kegiatan ini akan mendukung tercapainya program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
Program untuk menunjang pencapaian Misi 3, “Meningkatkan kualitas pengelolaan PJU yang efisien dengan penerapan teknologi informasi dan teknologi ramah
lingkungan”.
1. Program Utilitas Perkotaan (2016)
Merupakan salah satu program untuk Meningkatkan Utilitas Perkotaan
kota Surabaya agar menjadi lebih bak yang telah dan sedang dijalankan pada
tahun 2016. Beberapa indikatornya antara lain Panjang jalan yang sudah
mendapatkan penerangan, Persentase Keberhasilan Pengadaan dan
Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum, Persentase Keberhasilan
Pemasangan Penerangan Jalan Umum, dll. Sedangkan untuk kegiatannya
adalah Kegiatan Pengadaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan
Umum dan Kegiatan Pemasangan Penerangan Jalan Umum. Kegiatan ini akan
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
4| B a b V R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
mendukung tercapainya program berdasarkan indicator Utilitas Perkotaan yang
telah ditetapkan.
2. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU (2017 – 2021)
Merupakan salah satu program untuk menjaga dan mengelola
kebersihan kota Surabaya yang akan dijalankan pada tahun 2017 hingga 2021.
Beberapa indikatornya antara lain Panjang jalan yang sudah mendapatkan
penerangan, Jumlah PJU yang terpasang, Jumlah pemeliharaan penerangan
jalan umum, dll. Sedangkan untuk kegiatannya adalah Kegiatan Pemasangan
Penerangan Jalan Umum, Kegiatan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan
Umum, Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum, dll. Kegiatan ini akan
mendukung tercapainya program Utilitas Perkotaan berdasarkan indikator yang
telah ditetapkan.
Kerangka pendanaan atas rencana program, kegiatan dilakukan dengan pendekatan
estimasi belanja langsung, sedangkan untuk program, kegiatan Tahun 2016
mengacu pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2016. Penjelasan mengenai hal
tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
1| B a b VI R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
6.1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau memiliki tujuan antara lain :
1. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang
berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
2. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas RTH;
3. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU.
Tujuan SKPD yang dirumuskan adalah sasaran kota pada RPJMD sehingga sudah selaras
dengan rancangan awal RPJMD.
Tujuan 1. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu
yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
Kampung Green and Clean, Maspati
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
2| B a b VI R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
memiliki indikator Persentase selisih timbulan sampah ke TPA, dan dikontribusikan dalam
sasaran Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kebersihan dan persampahan yang memiliki indikator peningkatan pengelolaan
sampah berbasis masyarakat dengan sistem 3R serta prosentase penanganan sampah.
Tujuan 2. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas RTH memiliki indikator
Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara, dan dikontribusikan dalam
sasaran Meningkatkan penyediaan dan pengadaan taman, jalur hijau dan makam yang
memiliki indikator Persebaran RTH di setiap Kecamatan.
Tujuan 3. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU memiliki indikator Persentase
panjang jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik, dan dikontribusikan dalam
sasaran Optimalisasi pelayanan PJU secara merata dan efisien yang memiliki indikator
Prosentase Pengembangan Layanan PJU.
Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut.
Tabel 6.1 Keselarasan Tujuan, Sasaran SKPD dengan Sasaran RPJMD
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Tujuan
SKPD
Indikator
Tujuan
Sasaran
SKPD
Indikator
Sasaran
Optimalisasi
sistem
pengelolaan
kebersihan dan
persampahan
secara terpadu
yang berbasis
masyarakat
dengan
penerapan
teknologi tepat
guna dan
ramah
lingkungan
Persentase
selisih
timbulan
sampah ke
TPA
Optimalisasi
sistem
pengelolaan
kebersihan dan
persampahan
secara terpadu
yang berbasis
masyarakat
dengan
penerapan
teknologi tepat
guna dan
ramah
lingkungan
Persentase
selisih
timbulan
sampah ke
TPA
Peningkatan
pelayanan,
sarana dan
prasarana
serta
partisipasi
masyarakat
dalam
pengelolaan
kebersihan dan
persampahan
a. Peningkatan
pengelolaan
sampah
berbasis
masyarakat
dengan sistem
3R
b. Prosentase
penanganan
sampah
Meningkatkan
Manajemen
Pengelolaan
dan Kualitas
Ruang
Terbuka Hijau
(RTH)
Persentase
selisih luasan
RTH yang
dibangun dan
dipelihara
Meningkatkan
manajemen
pengelolaan
dan kualitas
RTH
Persentase
selisih luasan
RTH yang
dibangun dan
dipelihara
Meningkatkan
penyediaan
dan
pengadaan
taman, jalur
hijau dan
makam
Persebaran RTH di
setiap Kecamatan
Meningkatnya
sistem jaringan
dan kualitas
PJU
Persentase
panjang jalan
yang sudah
terpasang
PJU dalam
kondisi baik
Meningkatnya
sistem jaringan
dan kualitas
PJU
Persentase
panjang jalan
yang sudah
terpasang
PJU dalam
kondisi baik
Optimalisasi
pelayanan PJU
secara merata
dan efisien
Prosentase
Pengembangan
Layanan PJU
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
3| B a b VI R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
6.2. Identifikasi bidang pelayanan pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surabaya, Dinas
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau memiliki tujuan yang telah dijelaskan di atas, dalam
pemenuhannya sesuai dengan tugas fungsi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
akan dikontribusikan oleh masing-masing pelaksana dalam hal ini Bidang yang terkait,
antara lain terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 6.2 Kontribusi Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD oleh SKPD
Tujuan
SKPD
Indikator
Tujuan
Sasaran SKPD Indikator Sasaran Kontribusi oleh
Bidang
Optimalisasi
sistem
pengelolaan
kebersihan
dan
persampahan
secara terpadu
yang berbasis
masyarakat
dengan
penerapan
teknologi tepat
guna dan
ramah
lingkungan
Persentase
selisih
timbulan
sampah ke
TPA
Peningkatan
pelayanan, sarana dan
prasarana serta
partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan
kebersihan dan
persampahan
a. Peningkatan
pengelolaan
sampah berbasis
masyarakat
dengan sistem
3R
b. Prosentase
penanganan
sampah
Kontribusi
langsung oleh
a. Sekretariat
(peningkatan
peran serta
masyarakat)
b. Bidang
Operasional
Kebersihan
(prosentase
penanganan
sampah)
c. Bidang
Sarana dan
Prasarana
(prosentase
penanganan
sampah)
Meningkatkan
manajemen
pengelolaan
dan kualitas
RTH
Persentase
selisih luasan
RTH yang
dibangun dan
dipelihara
Meningkatkan
penyediaan dan
pengadaan taman, jalur
hijau dan makam
Persebaran RTH di
setiap Kecamatan
Kontribusi oleh
Bidang
Pertamanan dan
Penerangan Jalan
(sharing 50 %
terhadap sasaran
kota)
Meningkatnya
sistem jaringan
dan kualitas
PJU
Persentase
panjang jalan
yang sudah
terpasang PJU
dalam kondisi
baik
Optimalisasi pelayanan
PJU secara merata dan
efisien
Prosentase
Pengembangan
Layanan PJU
Kontribusi
langsung oleh
Bidang
Pertamanan dan
Penerangan Jalan
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana
program dan kegiatan sebagaimana telah disusun pada bab sebelumnya, diperoleh
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
4| B a b VI R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
bahwa indikator kinerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya
yang mengacu pada dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta
Indikator Kinerja Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 6.3 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Kinerja pada awal periode
RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA
1477,65 ton/hari
1400 ton/hari
2 Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS
3940,43 m3/hari
3500 m3/hari
3 Cakupan Layanan Kebersihan
185 TPS 187 TPS
4 Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R
8,33%
7,69% 15,38% 23,08% 30,77% 38,46% 38,46%
5 Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
0% (1372 komunitas)
2,19% 4,37% 6,56% 8,75% 10,93% 10,93%
6 Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari
80,54%
81,62% 82,70% 83,78% 84,86% 85,95% 85,95%
7 Persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada
34,56% 41,15%
8 Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi
1,87%
3,66% 5,40% 7,07% 8,68% 10,24% 10,24%
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
5| B a b VI R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
NO Indikator
Kondisi
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Kinerja pada awal periode
RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
9 Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya
20,49%
34,01% 43,60% 50,76% 56,31% 60,73% 60,73%
10 Lama perbaikan PJU padam < 6 jam
N/A 64%
11 Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan
2365920 meter
2431470 meter
12 Persentase penggunaan LED untuk PJU
8,75% 13%
13 Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan
2480250 m 2480250 m
2540250 m
2600250 m
2660250 m
2720250 m
2780250 m
2780250 m
14 Persentase pemasangan PJU hemat energi
42,79% 42,79% 64,49% 74,26% 79,81% 83,39% 85,90% 85,90%
D i n a s K e b e r s i h a n d a n n R u a n g T e r b u k a H i j a u K o t a S u r a b a y a
6| B a b VI R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Lebih lanjut, pencapaian Indikator Kinerja Daerah berupa Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS). Adapun Indikator Kinerja Daerah
yang berkenaan langsung dengan kinerja layanan Dinas Kebersihan dan Ruang
Terbuka Hijau Kota Surabaya sebagai berikut:
Tabel 6.4 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kota Surabaya
NO Indikator
Kondisi
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD (2021)
Kinerja pada awal periode
RPJMD
sd Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
IKLHS (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan)
59,18
60,25
61,1
63,3
64,9
65
65,1
65,1
top related