INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK …jhonretei.com/wp-content/uploads/2018/02/INOVASI-KEBIJAKAN...kreativitas, spirit entrepreneur serta lebih responsive terhadap kepentingan
Post on 19-Apr-2019
215 Views
Preview:
Transcript
INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK PENINGKATAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Oleh :
Dr.Jhon Retei Alfri Sandi,S.Sos,M.Si
Fisip Universitas Palangka Raya email : jhonrete7070@gmail.com
PENDAHULUAN Globalisasi dan perkembangan IPTEK yang pesat telah menggeser pola
manajemen kerja dan sistem perekonomian dunia ke arah pengembangan
manajemen “ekonomi jaringan dan ekonomi pengetahuan”. Perubahan ini
menuntut inovasi organisasi pemerintahan pada semua tingkatan untuk
penyesuaian kapasitasnya agar mampu terus menerus bertahan dan eksis pada
sistem yang berubah cepat.
Organisasi pemerintah daerah sebagai organisasi publik yang
memberikan jasa layanan tingkat daerah dituntut mampu melakukan
penyesuaian agar unggul pada kebijakan dan tampil sebagai inovator dalam
perwujudan kesejahteraan masyarakat daerah. Untuk membangun kompetensi
daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang
dimiliki meliputi sumber daya manusia, daya dukung alam, ilmu pengetahuan
dan teknologi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dituntut adanya
pemerintahan propinsi yang mandiri yang dapat mengembangkan inovasi,
kreativitas, spirit entrepreneur serta lebih responsive terhadap kepentingan
publik dan mudah diakses oleh masyarakat.
Menurut Hood (1995) dalam Muhammad (2007) bahwa paradigma New
Public Management mendorong pemerintah untuk tidak mengutamakan sistem
dan prosedur kerja yang sulit, tetapi lebih berorientasi pada kinerja atau hasil
kerja, sehingga organisasi dan aparatur lebih fleksibel menetapkan tujuan serta
target organisasi secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil kerja,
menerapkan sistem desentralisasi, memperhatikan pasar, melibatkan sector
swasta dan melakukan privatisasi, sehingga jarak antara pemerintah dan
masyarakat menjadi semakin dekat dan memungkinkan kinerja pelayanan
masyarakat (public services) menjadi lebih baik guna terciptanya akselerasi
pembangunan dan perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Saat ini, keluhan terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah dalam
pelayanan publik masih sering di dengar. Pemerintah dipandang lambat
merespon dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi publik.
Meskipun daerah memiliki wewenang (authority) cukup luas dan hak berotonomi
daerah lebih besar tidak hanya menyangkut administrasi, politik atau keuangan
sebagaimana ditetapkan pada Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Salah satu faktor penyebab kurang responsif pemerintah
daerah, karena keterbatasan anggaran keuangan daerah, dimana kebutuhan
anggaran belanja daerah untuk mengakomodir aspirasi kepentingan publik jauh
lebih besar dibandingkan perolehan capaian anggaran pendapatan daerah.
Meskipun dibidang keuangan daerah, Undang-Undang No.23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Bab XI memberi peluang bagi daerah
mengembangan potensi sumber pendapatan daerahnya. Pasal 285 ayat (1)
menyebutkan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yakni :
a. pendapatan asli Daerah meliputi :
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
b. pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah
Daerah belum mampu menggali dan meningkatkan pendapatan
keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) secara
optimal. Kapasitas pendapat daerah masih bertumpu dari dana transfer atau
dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) sebagai dana
perimbangan. Inovasi daerah meningkatkan kapabilitas keuangan daerah
khusus dari Pendapatan dan Pengelolaan Belanja sangat diharapkan. Daerah
harus mengembangkan kepemerintahan berjiwa wirausaha (reinventing
government) yang mengarah pada customer oriented, citizen charter, anggaran
berbasis kinerja, sistem insentif, sunset law, kompetisi antar providers, pola
kemitraan dengan swasta dan orientasi profit oriented bagi pemerintah.
Badan Keuangan Daerah sebagai institusi teknis daerah dituntut mampu
melaksanakan kebijakan keuangan dan aset daerah dengan baik dan inovatif.
Mengembangan kepemerintahan kewirausahaan (reinventing government) yang
handal agar tercipta kapasitas keuangan daerah yang membumi dan mampu
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.
Mencermati realisasi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah per
(3) tiga tahun terakhir seperti didiskripsikan pada diagram menunjukan progres
menggembirakan dimana terjadi peningkatan pendapatan khusus dari dana
transfer daerah.
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2014-2016 No Uraian 2014 2015 2016
1. PENDAPATAN 3.129.694.746.217 3.252.747.364.089 3.548.504.589.637
1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.253.708.122.296 1.174.969.266.556 1.158.303.928.014
1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 1.087.630.497.573 1.019.293.669.255 941.491.437.531
1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 9.065.198.572 9.674.079.656 10.680.537.670
1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
29.760.679.518 37.075.679.486 44.908.111.542
1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
127.251.746.632 108.925.838.159 161.223.841.271
1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.562.083.561.094 2.060.417.052.502 2.357.667.493.709
1.2.1. Transfer Pem.Pusat-Dana Perimbangan 1.557.416.499.094 1.673.376.686.956 1.878.977.521.255
1.2.2. Dana Bagi Hasil Pajak 144.812.235.346 117.308.742.600 200.298.531.200
1.2.3. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 198.245.695.748 202.946.136.356 142.581.088.930
1.2.4. Dana Alokasi Umum 1.152.428.738.000 1.280.595.848.000 1.294.850.243.000
1.2.5. Dana Alokasi Khusus 61.929.830.000 72.525.960.000 241.247.658.125
1.2.6. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 4.667.062.000 371.403.365.546 470.780.472.454
1.2.7. Dana Otonomi Khusus 0,00 15.392.000.000 0,00
1.2.8. Dana Penyesuaian 4.667.062.000 245.000.000 470.760.472.454
1.2.9. Bantuan Keuangan - - 7.929.500.000
1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 313.903.062.827 17.361.255.031 32.533.167.913
1.3.1. Pendapatan Hibah 8.518.902.456 10.310.505.500 -
1.3.2. Pendapatan Lainnya 305.384.160.371 7.050.749.531 32.533.167.913
Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) kelompok pendapatan terbesar
berasal dari pendapatan pajak daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang
No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 2 jenis pajak
yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari :
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pemberi kontribusi
terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping objek pendapatan pajak
lain, meskipun pendapatan pada tahun anggaran 2016 mengalami penurunan
karena kondisi perekonomian masyarakat dan kebijakan nasional pemerintah
bidang keuangan. Berikut gambaran pendapatan pajak daerah Kalimantan
Tengah periode 2014 – 2016.
Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah dari Jenis Pajak Daerah Di Kalimantan Tengah
Tahun 2014-2016.
No Jenis Pajak 2014 2015 2016
1. Pajak Kendaraan Bermotor 236.116.301.705 253.619.826.497 247.284.450.218
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 329.040.491.525 290.973.409.313 229.836.313.446
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 453.151.277.558 376.483.643.981 316.987.052.770
4. Pajak Air Permukaan 687.774.155 714.552.493 872.296.357
5. Pajak Rokok 68.634.652.630 97.502.236.971 146.511.324.740
Pendapatan daerah dari objek pajak daerah ini memiliki peluang untuk
ditingkatkan, jika mencermati potensi obyek pajak seperti terurai pada diagram.
Tabel 3. Potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
Tahun Jumlah BBM (Liter)
Jumlah PBB-KB (Milyar)
Jumlah Penyedia
Kontribusi Pertamina (%)
2011 771.348.397 241.044 5 87
2012 921.364.732 343.663 7 78
2013 1.055.425.205 449.827 8 70
2014 933.693.386 453.151 13 60
2015 905.109.147 375.325 13 49
2016-Sep 707.318.748 228.026 14 55
Tabel 4. Potensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kendaraan Bermotor Alat Berat Non KH
Teregister 1.057.270 Jumlah 3.437 Perorangan 490
Teregister Ulang
338.727 Hutan 1.586 Perusahaan 3 P
151
Jatuh Tempo 31 Des 2016
201.776 Kebun 1.343 Teregister Perorangan (Aplikasi)
1.701
Tambang 508 Teregister Perusahaan
73
Membayar 1.360
Belum Membayar
2.077
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Keuangan Daerah dituntut mampu melaksanakan peningkatan pendapatan dan
berkewajiban mengelola keuangan dan asset daerah Provinsi Kalimantan
Tengah dengan professional, transparan dan akuntable.
Mencermati potensi pengembangan sumber pendapatan daerah
khususnya dari pajak daerah dari Obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) yang relative cukup tinggi dan berpeluang untuk
ditingkatkan serta memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi Badan
Keuangan Daerah, penting dilakukan langkah inovasi dalam meningkatkan
pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diajukan
beberapa permasalahan sebagai berikut :
1.1. Apa kendala peningkatan pendapatan daerah dari pajak daerah obyek
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ?
1.2. Bagaimana inovasi strategi optimalisasi pendapatan daerah dari obyek
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ?
ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH
Penyelenggaraan hak berotonomi luas (otonomi daerah) dengan berbagai
kebijakan desentralisasi baik menyangkut kewenangan administrative, politik
dan keuangan sebagaimana dituangkan pada produk kebijakan tentang
pemerintahan daerah, hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah serta pajak dan retribusi daerah, lainnya, kenyataan tidak semudah
dibayangkan. Banyak pemerintah daerah yang menghadapi permasalahan dan
belum mampu memanfaatkan peluang guna mempercepat peningkatan
kesejahteraan masyarakat daerah dan menggali potensi sumber-sumber
keuangan daerah secara optimal.
Dibidang keuangan daerah, selain permasalahan akurasi penyusunan
program belanja daerah yang harus mempertimbangkan aspek transparansi,
keadilan, pemerataan, urgensi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan, tidak kalah penting menyangkut strategi penyusunan program
pendapatan dan program belanja yang tertuang pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).
A. Kendala Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Peluang peningkatan pendapatan daerah dari obyek Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih terbuka lebar manakala dapat
ditatakelola dengan baik dan professional oleh pemerintah daerah khususnya
Badan Keuangan Daerah.
Pada table 3 dan 4 mendiskripsikan keadaan capaian pendapatan 3
(tiga) obyek pajak daerah ini yang harus terus ditingkatkan. Belum optimalnya
pendapatan daerah dari 3 (tiga) obyek pajak ini disebabkan banyak faktor, baik
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut keterbatasan
personil baik dari sisi jumlah (kuantitas) maupun kualitas (bidang keahlian,
kesesuaian pendidikan, profesionalitas, pengalaman, loyalitas kerja dan lain),
kondisi sarana parasarana, dukungan anggaran dan kapasitas kemampuaan
penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan
koordinasi internal Dinas Pendapatan Daerah, 14 UPT PPD/Kantor Bersama
Samsat kabupaten/kota. Faktor eksternal menyangkut ketentuan regulasi,
koordinasi dan harmonisasi penyelenggaraan dan pengenaan payung hukum
(aspek legalitas kebijakan) antar instansi terkait (Dirlantas Polda Kalteng,
Perusahaan Penyalur, Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan),
partisipasi dan kesadaran masyarakat/pengusaha yang masih harus
ditingkatkan, kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas 1 ½ kali pulau
Jawa.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada dasarnya tidak
dipungut langsung oleh UPT PPD/Kantor Bersama Kantor Bersama
Samsat/sekarang Badan Keuangan Daerah. Pihak Badan Keuangan Daerah
hanya menerima laporan dari perusahaan penyalur BBM terkait jumlah bahan
bakar minyak yang disalurkan, pada beberapa obyek yang dikenakan PBB-KB.
Perusahaan penyalur BBM melakukan kegiatan self assessment (menghitung,
memungut dan melaporkan) dari kegiatan transaksi secara berkala tersebut.
Perusahaan pemungut melakukan kegiatan penyetoran hasil pemungutan PBB-
KB ke rekening Kas Daerah dan paling lambat setiap tanggal 25 bulan
berkenaan melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan tembusan
kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam
pelaporan tersebut pihak penyalur selain melaporkan jumlah liter dan nilai
pajak yang disetor juga melampirkan data wajib pajak penyaluran/pengumpul
sehingga Badan dapat melakukan pengawasan secara efisien dan efektif dan
memudah dalam penetapan bagi hasil untuk pemerintah kabupaten/kota se
Kalimantan Tengah.
Sistem self assessment pada satu sisi membantu mengurangi beban
kerja Badan Keuangan Daerah dalam proses penggalian pendapatan, namun
sisi lain mendorong rawan kegiatan penyimpangan oleh para perusahaan
penyalur (jumlah BBM disalurkan, jumlah pajak dipungut dll). Saat ini UPT
PPD/Kantor Bersama Kantor Bersama Samsat atau Badan Keuangan Daerah
belum memiliki program pengawasan dan pengendalian transaksi di tingkat
penyalur.
Berdasarkan data, jumlah perusahaan penyalur bahan bakar minyak di
Kalimantan Tengah sebanyak 14 dengan kedudukan hukum perusahaan 9 di
Banjarmasin, 3 di Jakarta, 1 di Medan Barat Sumatera Utara dan 1 PT.
Pertamina Persero di Balik Papan.
Tabel 5. Penyedia BBM Terdaftar di Kalimantan Tengah
No Perusahaan Kedudukan
1. PT. Aneka Kimia Raya (AKR.Corporindo Tbk) Banjarmasin
2. PT. Pertamina Patraniaga Banjarmasin
3. PT. Global Arta Borneo Banjarmasin
4. PT. Petro Putra Perkasa Banjarmasin
5. PT. Sinar Alam Duta Perdana II Banjarmasin
6. PT. Dewi Golden Mitra Sejahtera Banjarmasin
7. PT. Ocean Putra Energy Banjarmasin
8. PT. Teladan Makmur Jaya Banjarmasin
9. PT. Putra Persada Permata Prima Perkasa Banjarmasin
10. PT. Pertamina Persero Balik Papan
11. PT. Petro Andalan Nusantara Sumatera Utara
12. PT. Petro Energy Jakarta
13. PT. Emar Elang perkasa Jakarta
14. PT. Teleindo Perkasa Jakarta
Pemerintah daerah memiliki posisi lemah dalam pengendalian kegiatan/aktivitas
perusahaan penyalur, karena izin penyaluran BBM ditetapkan dan dikeluarkan
Pemerintah Pusat sedangkan kedudukan badan hukum perusahaan tidak
berada di wilayah Kalimantan Tengah sehingga tidak menjadi wajib pajak
daerah. Sementara PBB-KB harus dibayar dimana BBM tersebut
digunakan/dipakai. Oleh karena itu untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian, Badan Keuangan Daerah memberikan surat penunjukan sebagai
wajib pungut PBB-KB wilayah Kalimantan Tengah.
Lemahnya sistem pengawasan mendorong terbuka peluang pihak-pihak
tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan. Pada praktek lapangan
bisa terjadi kuota BBM yang masuk ke Kalimantan Tengah tidak diketahui
liternya, berapa jumlah kontribusi PBB-KB, berapa riel kebutuhan masyarakat
Kalimantan Tengah. Bisa saja terjadi penjualan BBM bersubsidi kepada
perusahaan industri atau penggunaan BBM bersubsidi oleh pengusaha jasa
konstruksi pada kegiatan proyek-proyek, yang tentunya akan mengurangi nilai
pengenaan PBB-KB serta kontribusi pendapatan daerah dari Obyek Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
Kelemahan lain menyangkut lemahnya kontrol penggunaan BBM untuk
mesin-mesin tidak bergerak seperti ginset, mesin pabrik dll. Pada faktanya
digunakan untuk kendaraan bermotor bergerak atau kendaraan bermotor
penunjang dan operasional, selain itu penggunaan BBM bersubsidi sering
dijadikan ajang penyimpangan praktek usaha. Sehingga masyarakat dirugikan
hak atas BBM bersubsidi dan alokasi kouta karena pihak industri
mempergunakan jatah minyak bersubsidi tersebut. Pemakaian BBM oleh para
pengusaha sektor perkebunan, pertambangan atau konstruksi bukan kategori
bersubsidi melainkan BBM industri.
Pendapatan daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
selain bergantung pada kinerja pelayanan Kantor Bersama Kantor Bersama
Samsat juga kinerja pelayanan Satuan Lalulintas Polda Kalteng serta kondisi
perekonomian masyarakat. Dari aspek masyarakat, masyarakat akan memiliki
kesadaran melakukan kegiatan balik nama kendaraan bermotor dan
meningkatkan aktivitas pembelian kendaraan bermotor jika keadaan
perekonomiannya lebih baik. Dalam dua tahun terakhir ini, kondisi perekonomian
masyarakat Kalteng relative lesu karena berbagai kebijakan Pemerintah yang
melarang eksport seperti batu bara sehingga membuat banyak perusahaan yang
bergerak disektor tambang batu bara menutup kegiatan usaha dan berdampak
pada pendapatan BBN-KB.
Secara teknis pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
KB) melibatkan Kantor Bersama Kantor Bersama Samsat dan Satuan Lalulintas
Polda Kalteng. Kantor Bersama Samsat bertugas menerima pembayaran BBN-
KB dan Polda Kalteng melakukan pemeriksaan dan penelitian atas seluruh
dokumen kendaraan bermotornya. Biasanya kegiatan balik nama kendaraan
bermotor tidak dilayani oleh Polda Kalteng karena tidak dipenuhi persyaratan
yang ditetapkan, meskipun masyarakat ingin melakukan Balik Nama Kendaraan
Bermotor dari nomor polisi non KH ke KH, tetapi karena. Status kendaraan
kredit, leasing, sewa (rental) maka kegiatan balik nama kendaraan tidak dapat
dilakukan. Kondisi ini juga dipengaruhi dengan rendahnya kesadaran
masyarakat karena kegiatan pembelian kendaraan bermotor banyak dilakukan di
Banjarmasin atau Jakarta. Pertimbangan masyarakat umumnya menyangkut
selisih harga beli yang tinggi jika membeli di Banjarmasin atau Jakarta.
Perbedaan standar pengenaan tarif bea balik nama kendaraan yang masih
tinggi yakni 15 %, sedangkan di provinsi tetangga lain hanya 10% menjadi
pendorong tindakan masyarakat, demikian pula pemahaman bahwa pengurusan
Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kalteng sangat
sulit dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Kalimantan Selatan.
Pemerintah daerah Kalimantan Tengah dalam beberapa waktu ini telah
menetapkan terobosan kebijakan guna meningkatkan kesadaran untuk membeli
kendaraan bermotor di Kalteng yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur
No.16 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan BBNKB
Penyerahan Pertama dari 15% menjadi 10% dan Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah No. 25 Tahun 2015 tentang Pemberian Pembebasan
Pembayaran BBN-KB yang Bernomor Polisi Luar Kalimantan Tengah
Kepemilikan Kedua dan Seterusnya. Kebijakan ini diharapkan dapat
mendongkrak pendapatan daerah dari BBN-KB.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasar wewenang urusan dilayani
oleh Kantor Bersama Samsat dan Polda Kalimantan Tengah. Potensi
pengembangan pendapatan dari pajak ini cukup besar, namun sistem pelayanan
yang masih belum berjalan secara optimum karena keterbatasan personil,
kapasitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, alokasi anggaran, luas
wilayah Kalimantan Tengah dan sebaran obyek pajak dan unit pelayanan,
budaya pelayanan dan inovasi.
Saat ini telah dilaksanakan langkah-langkah penataan misalnya :
pelayanan e-service sejak tahun 2013, Kantor Bersama Samsat mobile (Kantor
Bersama Samsat keliling), pelayanan terpadu disemua UPT PPD/Kantor
Bersama Samsat se Kalimantan Tengah, namun sebaran UPT PPD/Kantor
Bersama Samsat yang berada di 14 kabupaten/kota sangat mempengaruhi
kapasitas manajemen pelayanan baik dari aspek kualitas kecepatan dan
ketepatan pelayanan. Keluhan saat ini misal terkait masalah pelayanan PKB di
luar wilayah penerbitan dokumen kendaraan bermotor. Perbedaan persepsi
penanganan dan kemampuan menjalankan sistem aplikasi program menjadi
masalah tersendiri yang dihadapi di masing-masing UPT PPD/Kantor Bersama
Samsat sehingga berdampak pada lambatnya pelayanan atau penolakan
pelayanan e-service, sehingga daerah kehilangan kesempatan menerima
pembayaran PKB.
Belum optimal pendapatan dari PKB juga disebabkan karena
persyaratan-persyaratan regiden yang cukup rumit. Persyaratan KTP Asli
pemilik kendaraan, BPKB kendaraan dan berbagai persyaratan lain yang harus
disediakan pemilik kendaraan pada saat melakukan regiden dan
ketidakmampuan memenuhi persyaratan sehingga berdampak pada batalnya
wajib pajak memenuhi kewajibannya, padahal wajib pajak telah memiliki dana
untuk membayar pajak serta bersedia melakukan kegiatan pembayaran PBB-
KB, namun tidak dapat melaksanakan pembayaran karena tidak dapat
memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan pada loket pendaptaran awal
administrasi kantor Kantor Bersama Samsat.
B. Inovasi strategi optimalisasi pendapatan daerah dari kelompok Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai
bagian dari pajak daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi
dikembangkan. Beberapa kendala pelaksanaan yang dihadapi selama ini telah
diuraikan. Atas kondisi tersebut berikut dipaparkan inovasi strategi penangan
yang diharapkan mampu mengatasi dan menjawab berbagai permasalahan
yang dihadapi.
i. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan
daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara Eksternal
adalah : Pertama, Meningkatkan koordinasi, Kedua, Meningkatkan komunikasi,
menggugah kesadaran (melakukan pendekatan secara intensif pada owner)
agar melaksanakan kegiatan pencatatan, pengenaan pajak dan pelaporan
secara jujur, transparan dan akuntable serta memberikan sumbangan
(kontribusi) kepada daerah sebagai Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga,
Membangun sistem jaringan pengendaliaan transaksi penyaluran dan
pengenaan pajak PBB-KB berbasis teknologi yang dapat dikendalikan oleh
Badan Keuangan Daerah secara on line dan bertahap, Keempat, Memperkecil
jumlah perusahaan penyalur (jika memungkinkan) agar mempermudah
pengendalian dan pengawasan, Kelima, Melakukan pengawasan dan inspeksi
lapangan terhadap laporan yang disampaikan tiap bulan dan meningkatkan
kerjasama pengawasan langsung dengan pihak penegak hukum untuk
melaksanakan penertiban dan operasi transaksi BBM illegal, Keenam,
Mendorong agar perusahaan penyalur membuka kantor cabang/perwakilan di
wilayah Kalimantan Tengah, Ketujuh, Meminta data kouta resmi BBM di
Kalimantan Tengah dan jatah kouta BBM masing-masing perusahaan penyalur
serta aktivitas penyaluran sepanjang tahun di Ditjen Migas Kementerian ESDM.
Secara Internal dengan : Pertama, Memperkuat kinerja Kantor Bersama
Samsat melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian setiap laporan bulan
yang disampaikan ke Badan Keuangan Daerah secara rutin harus
merekapitulasi laporan penyaluran BBM setiap bulan dari perusahaan dan
menyampaikan pada pihak-pihak terkait tentang perkembangan pendapatan dari
PBB-KB dan jumlah BBM tersalurkan di wilayah Kalimantan Tengah. Badan
Keuangan Daerah secara pro aktif memberikan teguran atas keterlambatan
penyampaian laporan, Kedua, Mewajibkan semua perusahaan (pertambangan,
perkebunan, kehutanan, industri dan pengusaha jasa konstruksi besar)
melaporkan kebutuhan dan penggunaan BBM setiap bulan secara rutin kepada
Badan Keuangan Daerah dan instansi terkait, sehingga Badan Keuangan
Daerah dapat melakukan rekapitulasi penggunaan BBM dan mengetahui jumlah
BBM yang masuk di Kalteng secara tertib dan terkendali, Ketiga, Kewajiban
penyampaian laporan penggunaan BBM oleh perusahaan yang ada di Kalteng
harus dikaitkan dengan kewajiban persyaratan pemberian perizin dari Badan
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan di Kalimantan Tengah. Bila
perusahaan yang telah diberi izin usaha tidak melaksanakan kewajiban, pihak
BPMDP Kalimantan Tengah wajib menganulir perpanjangan perizinan. Karena
itu pihak Badan Keuangan Daerah secara rutin menyampaikan daftar laporan
penggunaan BBM oleh masing-masing perusahaan tembusan ke BPMDP dan
dinas teknis lainnya, Keempat, Pemda melalui instansi terkait, harus
mewajibkan pengusaha jasa konstruksi agar mempergunakan BBM industri
dalam aktivitas kegiatan usahanya sebagaimana kontrak kerja yang ditanda
tangani. Setiap pengusaha jasa konstruksi skala besar wajib memiliki tanki
timbun guna penyediaan stok BBM. Bukan membeli BBM subsidi di SPBU atau
tempat lainnya, Kelima, Badan Keuangan Daerah harus meningkat SDM
aparaturnya agar memiliki kemampuan dan ketrampilan handal khususnya
terkait penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, Keenam, Badan
Keuangan Daerah harus mempersiapkan program sistem jaringan
pengendaliaan transaksi penyaluran dan pengenaan pajak PBB-KB berbasis
teknologi yang dapat dikendalikan oleh Kantor Bersama Samsat/dan Badan
Keuangan Daerah secara on line dengan bertahap, Ketujuh, Mendirikan pos-
pos pengawasan dan pengendalian jalur masuk BBM pada lokasi-lokasi khusus
seperti :
Wilayah Kapuas (Perbatasan Kalsel-Teng) Pos Darat : Jalan Raya Anjir
Serapat dan Pos Sungai Anjir Serapat.
Wilayah Barito : Pos Darat di Pasar Panas atau Pos Sungai DAS Barito.
Wilayah Barat di pintu masuk laut (pelabuhan laut) dan lain-lain.
Wilayah Timur pintu masuk laut (pelabuhan Begendang) atau lainnya.
Kedelapan, Menyediakan personil, sarana prasarana dan professionalitas SDM
Kantor Bersama Samsat yang bertugas di semua lini dan memaksimalkan
pelaksanaan tugas dan fungsi UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat di 14
kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan PBB-KB.
Faktor internal menyangkut keterbatasan personil baik dari sisi jumlah
(kuantitas) maupun kualitas (bidang keahlian, kesesuaian pendidikan,
profesionalitas, pengalaman, loyalitas kerja dan lain), kondisi sarana
parasarana, dukungan anggaran dan kapasitas kemampuaan penggunaan dan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan koordinasi internal Dinas
Pendapatan Daerah, 14 UPT PPD/Kantor Bersama Samsat kabupaten/kota.
Faktor eksternal menyangkut ketentuan regulasi, koordinasi dan harmonisasi
penyelenggaraan dan pengenaan payung hukum (aspek legalitas kebijakan)
antar instansi terkait (Dirlantas Polda Kalteng, Perusahaan Penyalur, Badan
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan), partisipasi dan kesadaran
masyarakat/pengusaha yang masih harus ditingkatkan, kondisi geografis
Kalimantan Tengah yang luas 1 ½ kali pulau Jawa.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada dasarnya tidak
dipungut langsung oleh UPT PPD/Kantor Bersama Kantor Bersama
Samsat/sekarang Badan Keuangan Daerah. Pihak Badan Keuangan Daerah
hanya menerima laporan dari perusahaan penyalur BBM terkait jumlah bahan
bakar minyak yang disalurkan, pada beberapa obyek yang dikenakan PBB-KB.
Perusahaan penyalur BBM melakukan kegiatan self assessment (menghitung,
memungut dan melaporkan) dari kegiatan transaksi secara berkala tersebut.
Perusahaan pemungut melakukan kegiatan penyetoran hasil pemungutan PBB-
KB ke rekening Kas Daerah dan paling lambat setiap tanggal 25 bulan
berkenaan melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan tembusan
kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam
pelaporan tersebut pihak penyalur selain melaporkan jumlah liter dan nilai
pajak yang disetor juga melampirkan data wajib pajak penyaluran/pengumpul
sehingga Badan dapat melakukan pengawasan secara efisien dan efektif dan
memudah dalam penetapan bagi hasil untuk pemerintah kabupaten/kota se
Kalimantan Tengah.
Sistem self assessment pada satu sisi membantu mengurangi beban
kerja Badan Keuangan Daerah dalam proses penggalian pendapatan, namun
sisi lain mendorong rawan kegiatan penyimpangan oleh para perusahaan
penyalur (jumlah BBM disalurkan, jumlah pajak dipungut dll). Saat ini UPT
PPD/Kantor Bersama Kantor Bersama Samsat atau Badan Keuangan Daerah
belum memiliki program pengawasan dan pengendalian transaksi di tingkat
penyalur.
Meminjam model analisis Albert Hymphrey dengan metode analisis
SWOT dapat disajikan analisis Strangths (Kekuatan), Weaknesses
(Kelemahan), Opportunities (Kesempatan) dan Threats (Ancaman) Pendapatan
Daerah dari Kelompok Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBB-KB) sebagai berikut :
1. Strengths (Kekuatan)
Desentralisasi dan otonomi luas pada daerah melalui Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah yang mendesentralisasikan kewenangan pada
Pemerintah Provinsi mengelola sumber pendapatan daerah dari pajak
daerah yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
Kebijakan pembangunan dalam 9 (sembilan) program Nawacita Presiden
Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden H.M. Yusup Kalla khususnya
Program ke-3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan sebagai satu
kesatuan program yang tidak terpisahkan dengan program-program
Nawacita lainnya.
Visi dan Misi Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H.Said
Ismail KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Relegius, Kuat, Amanah
dan Harmonis) yang misi poin terakhir dari 8 (delepan) misi yang
ditetapkan adalah Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Weaknesses (Kelemahan)
Lemahnya sistem pengawasan pemungutan pajak bahan bakar
kendaraan bermotor (PBB-KB). Sistem pegawasan yang dikembangkan
bersifat self assessment (penyalur mencatat, menyetor dan melaporkan)
secara mandiri oleh perusahaan penyalur.
Jumlah penyalur BBM di Kalimantan Tengah yang cukup banyak yakni 14
perusahaan penyalur dengan kedudukan badan hukum panyalur yang
tidak satu pun berada di Kalimantan Tengah serta izin usaha penyaluran
yang dikeluarkan Pemerintah Pusat khususnya Ditjen Migas Kementerian
ESDM) menyebabkan sulitnya pengawasan dan pengendalian serta
penjatuhan sanksi bagi para penyalur dalam pengenaan PBB-KB.
Sumberdaya aparatur UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang terbatas
baik dari aspek kualitas (kualifikasi, klasifikasi, profesionalitas, loyalitas dll
dan kuantitas (keterbatasan jumlah ASN).
Sarana dan prasarana yang terbatas dan belum secara optimum berbasis
teknologi informasi (information technology).
Geografis Kalimantan Tengah yang luas yakni 1 ½ kali pulau Jawa
sehingga mempersulit kegiatan pendistribusian, pengawasan dan
pemungutan PBB-KB.
Kesadaran pengusaha baik penyalur, pengguna BBM dan masyarakat
atas pentingnya PBB-KB bagi peningkatan pendapatan daerah yang
masih harus ditingkatkan.
3. Opportunities (Kesempatan).
Kouta kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Kalteng yang tinggi.
Berkembangnya aktivitas usaha perkebunan, pertambangan, kehutanan
dan jasa konstruksi.
4. Threats (Ancaman)
Kurang optimal pendapatan daerah dari kelompok PBB-KB.
Praktek penjualan BBM tanpa pengenaan PBB-KB karena persaingan
harga pasar.
Penggunaan BBM bersubsidi oleh pihak industri, usaha perkebunan,
pertambangan, kehutanan, jasa konstruksi dll tanpa pengenaan PBB-KB.
Rawan kelangkaan BBM bersubsidi bagi masyarakat umum.
Praktek transaksi perdagangan BBM illegal dan kegiatan penyaluran BBM
oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi penyaluran BBM.
Strengths (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan) adalah merupakan internal
origin sedangkan Opportunities (Kesempatan) dan Threats (Ancaman)
merupakan external origin.
Analisis SWOT Pendapatan Daerah dari -KB
ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak
STRENGTHS (Kekuatan)
Desentralisasi dan otonomi luas pada daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Kebijakan pembangunan dalam 9 (sembilan) program Nawacita Presiden Ir. Joko Widodo.
Visi dan Misi Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H.Said Ismail KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Relegius, Kuat, Amanah dan Harmonis)
WEAKNESSES (Kelemahan)
Lemahnya sistem pengawasan pemungutan (self assessment)
Jumlah penyalur cukup banyak yakni 14 perusahaan dengan kedudukan badan hukum tidak di Kalimantan Tengah serta izin usaha penyaluran yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.
Keterbatas SDM baik dari aspek kualitas (kualifikasi, klasifikasi, profesionalitas, loyalitas dll dan kuantitas (keterbatasan jumlah ASN).
Sarana prasarana tidak berbasis teknologi informasi (information technology).
Wilayah Kalimantan Tengah yang luas yakni 1 ½ kali pulau Jawa
Kesadaran dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan.
OPPORTUNITIES (Kesempatan)
Kouta kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Kalteng yang tinggi.
Berkembangnya aktivitas usaha perkebunan, pertambangan, kehutanan dan jasa konstruksi.
THREATS (Ancaman)
Kurang optimal pendapatan daerah dari kelompok PBB-KB.
Praktek penjualan BBM tanpa pengenaan PBB-KB karena persaingan harga pasar.
Penggunaan BBM bersubsidi oleh pihak industri, usaha perkebunan, pertambangan, kehutanan, jasa konstruksi dll tanpa pengenaan PBB-KB.
Rawan kelangkaan BBM bersubsidi bagi masyarakat umum.
Praktek transaksi perdagangan BBM illegal dan kegiatan penyaluran BBM oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi penyaluran BBM.
I
N
T
E
R
N
A
L
O
R
I
G
I
N
E
X
T
E
R
N
A
L
O
R
I
G
I
N
II. Kendaraan Bermotor (PKB)
Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan
daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah : Pertama,
Meningkat kualitas sistem pelayanan baik dengan meningkatkan kapasitas
sumberdaya manusia (pengetahuan, ketrampilan, loyalitas kerja, jumlah
personil). Peningkatan kualitas sistem ini diarahkan pada penggunaan dan
pemanfaatan teknologi, peningkatan koordinasi, komunikasi dan integrasi antara
para penyelenggara pelayanan di lingkup Kantor Bersama Samsat termasuk
pihak Kepolisian. Para petugas Kantor Bersama Samsat ditingkatkan
kemampuan akademik dan ketrampilan penguasaan teknologi agar siap
melaksanakan tugas dengan metode dan sistem pelayanan modern berbasis IT.
Para petugas juga ditanamkan sikap dan etos kerja inovatif, berkomitmen baik
melalui kegiatan pendidikan, workshop, kursus penjenjangan dan lain-lain;
Kedua, Meneruskan berbagai terobosan kebijakan yang telah dibuat seperti :
Pergub No. 15 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah, Pergub
No.16 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan BBN-KB
Penyerahan Pertama; Ketiga, Mempermanenkan kebijakan penurunan tarif,
dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan pemda lain di wilayah
Kalimantan seperti Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 25 Tahun 2015
tentang Pemberian Pembebasan Pembayaran BBN-KB yang Bernomor Polisi
Luar Kalimantan Tengah Kepemilikan Kedua dan Seterusnya, Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah No.16 Tahun 2016 tentang Pemberian
Keringanan Tarif Pengenaan BBN-KB Penyerahan Pertama; Keempat,
Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi standar pelayanan dan mekanisme
penerapan dengan semua pemangku kepentingan seperti Lantas Polda Kalteng,
UPT PPD/Kantor Bersama Samsat di 14 kabupaten/kota; Kelima, Melakukan
sosialisasi secara intensif untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan
masyarakat tentang BBN-KB dengan program sadar pajak” di 14
kabupaten/kota; Keenam, Mempersyaratkan pada pengusaha yang mengajukan
permohonan perizinan usaha (baru atau perpanjangan), agar wajib
mempergunakan kendaraan-kendaraan ber plat KH dalam berbagai kegiatan
usaha atau mempergunakan jasa rental (penyewaan) mobil atau alat berat yang
ada di Kalimantan Tengah; Ketujuh, Meningkatkan Kerjasam dengan Badan
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan terkait pemberian izin baru atau
perpanjangan izin dan semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan
Tengah; Kedelapan, Meningkatkan kerjasama dengan pihak pengusaha dealer
kendaraan yang ada di Kalimantan Tengah guna mendorong komitmen serta
kontribusi kepada daerah baik melalui peningkatan penerimaan BBN-KB dan
kontribusi sebagai Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga; Kesembilan,
Meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian terkait penindakan hukum
menyangkut kelengkapan bukti surat kendaraan bermotor; Kesepuluh,
Mengoptimalkan pelaksanaan e-service dan sistem administrasi manunggal satu
atap kendaraan bermotor dan meningkatkan inovasi kinerja pelayanan di
lingkungan Kantor Bersama Samsat dan Badan Keuangan Daerah.
Analisis SWOT Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah Kelompok Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Strengths (Kekuatan)
Desentralisasi dan otonomi luas pada daerah melalui Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah yang mendesentralisasikan kewenangan pada
Pemerintah Provinsi mengelola sumber pendapatan daerah dari pajak
daerah yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
Kebijakan pembangunan dalam 9 (sembilan) program Nawacita Presiden
Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden H.M. Yusup Kalla khususnya
Program ke-3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan sebagai satu
kesatuan program yang tidak terpisahkan dengan program-program
Nawacita lainnya.
Visi dan Misi Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H.Said
Ismail KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Relegius, Kuat, Amanah
dan Harmonis) yang misi poin terakhir dari 8 (delepan) misi yang
ditetapkan adalah Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Sistem pelayanan satu atap antar instansi teknis UPT-PPD/Kantor
Bersama Samsat : Satlantas Polda Kalteng dan Badan Keuangan
Daerah.
2. Weaknesses (Kelemahan)
Tarif pengenaan BBN-KB relative tinggi yakni 15% dibandingkan provinsi
lain di Kalimantan. Provinsi lain mengenaikan tarif BBN-KB sebesar 10%.
Obyek pajak yang tersebar melingkupi 14 kabupaten/kota.
Sumberdaya aparatur UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang terbatas
baik dari aspek kualitas (kualifikasi, klasifikasi, profesionalitas, loyalitas dll
dan kuantitas (keterbatasan jumlah ASN).
Sarana dan prasarana yang terbatas dan belum secara optimum berbasis
teknologi informasi (information technology) kendatipun telah menerapkan
sistem e-samsat.
Geografis Kalimantan Tengah yang luas yakni 1 ½ kali pulau Jawa
sehingga mempersulit kegiatan pengawasan dan penertiban.
Bergantung dengan kondisi perekonomian masyarakat.
3. Opportunities (Kesempatan).
Tingginya angka kendaraan bermotor plat non KH.
Daya beli masyarakat cukup tinggi.
Political will pimpinan daerah yang tinggi meningkatkan dan menertibkan
kendaraan berplat non KH guna peningkatan pendapatan daerah.
4. Threats (Ancaman)
Berkembangnya jasa sewa/rental kendaraan atau alat berat dan
persaingan jasa usaha rental/sewa di luar Kalteng dengan kendaraan
berplat non KH/alat berat.
Opini masyarakat terhadap kinerja pelayanan UPT-PPD/Kantor Bersama
Samsat Kalteng dipandang lambat dibanding provinsi tetangga.
Penjualan kendaraan bermotor sistem kredit dan leasing yang tidak
memungkinkan dilakukan bea balik nama kendaraan sebelum pelunasan
harga.
Opini publik terhadap harga jual/kecepatan jual kendaraan plat non KH
khususnya kendaraan plat DA (Kalimantan Selatan) lebih baik/cepat
dibanding plat KH
Analisis SWOT Pendapatan Daerah dari BBN-KB
STRENGTHS (Kekuatan)
Desentralisasi dan otonomi luas pada daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Kebijakan pembangunan dalam 9 (sembilan) program Nawacita Presiden Ir. Joko Widodo.
Visi dan Misi Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H.Said Ismail KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Relegius, Kuat, Amanah dan Harmonis)
Sistem pelayanan satu atap antar instansi teknis UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat : Satlantas Polda Kalteng dan Badan Keuangan Daerah.
WEAKNESSES (Kelemahan)
Tarif pengenaan BBN-KB relative tinggi yakni 15% dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Provinsi lain mengenaikan tarif BBN-KB sebesar 10%.
Obyek pajak yang tersebar melingkupi 14 kabupaten/kota.
Sumberdaya aparatur UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang terbatas baik dari aspek kualitas (kualifikasi, klasifikasi, profesionalitas, loyalitas dll dan kuantitas (keterbatasan jumlah ASN).
Sarana dan prasarana yang terbatas dan belum secara optimum berbasis teknologi informasi (information technology) kendatipun telah menerapkan sistem e-samsat.
Geografis Kalimantan Tengah yang luas yakni 1 ½ kali pulau Jawa sehingga mempersulit kegiatan pengawasan dan penertiban.
Bergantung dengan kondisi perekonomian masyarakat.
OPPORTUNITIES (Kesempatan)
Tingginya angka kendaraan bermotor plat non KH.
Minat/daya beli masyarakat yang cukup baik
Political will pimpinan daerah yang tinggi meningkatkan dan menertibkan kendaraan berplat non KH guna peningkatan pendapatan daerah.
THREATS (Ancaman)
Berkembangnya jasa sewa/rental kendaraan dan persaingan jasa usaha rental/sewa di luar Kalteng dengan kendaraan berplat non KH/alat berat.
Opini masyarakat terhadap kinerja pelayanan UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat Kalteng dipandang lambat dibanding provinsi tetangga.
Penjualan kendaraan bermotor sistem kredit dan leasing.
Harga jual/kecepatan jual kendaraan plat non KH khususnya kendaraan plat DA (Kalimantan Selatan) lebih baik/cepat dibanding plat KH.
I
N
T
E
R
N
A
L
O
R
I
G
I
N
E
X
T
E
R
N
A
L
O
R
I
G
I
N
iii. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditinjau dari potensi obyek pajak cukup
besar. Data kendaraan bermotor teraplikasi teregistrasi di Kalimantan Tengah
sebanyak 1.057.270 unit dan jumlat alat berat sebanyak 3.437 unit. Namun yang
melakukan registrasi ulang hanya 338.727 unit (sampai September 2016),
kendaraan yang jatuh tempo pembayaran sampai 31 Desember 2016 sebanyak
201.776 unit dan jumlah alat berat yang membayar sebanyak 1.360 unit.
Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan
daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor : Pertama, Meningkatkan koordinasi dan
harmonisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penerapan aturan
pelayanan pada para pemangku kepentingan dan UPT PPD/ Kantor Bersama
Samsat di 14 kabupaten/kota, menyangkut kemudahan dokumen persyaratan
regiden. Para pelaksana pemungutan harus menetapkan persyaratan yang
dapat mendorong wajib pajak membayar kewajibannya secara mudah, cepat,
tepat dan bertanggungjawab. Sangat dibutuhkan inovasi kesepakatan para
pemangku kepentingan agar dapat diterima pembayaran PKB dengan cepat dan
bertanggungjawab. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan penting,
mengingat banyaknya keluhan wajib pajak PKB dan BBN-KB yang tidak
membayar pajak atau batal membayar pajak karena ketidakmampuan
menyedian dokumen persyaratan seperti KTP, BPKB atau lain. Koordinasi dan
harmonisasi pengenaan aturan dilakukan dengan pihak Satuan Lalulintas Polda
Kalteng dan UPT PPD/Kantor Bersama Samsat di 14 kabupaten/kota; Kedua, ,
Meningkatkan SDM di lingkup Badan Keuangan Daerah khusus Kantor Bersama
Samsat baik menyangkut kualifikasi pendidikan, ketrampilan dan penguasaan
teknologi serta ketersediaan personil; Ketiga, Melakukan intensifikasi untuk
memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait pajak
PKB dan BBN-KB dan manfaat bagi pembangunan daerah dengan program
“Sadar Pajak”; Keempat, Meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian
terkait penindakan hukum atas kelengkapan surat kendaraan bermotor; Kelima,
Meningkatkan pelayanan outdoor sistem jemput bola dengan menambah jumlah
“mobil keliling Kantor Bersama Samsat” dan “mobil Kantor Bersama Samsat
keliling kecamatan” untuk menjangkau wajib pajak yang tersebar di pelosok
desa; Keenam, Meningkatkan kualitas sistem pelayanan dengan memperkuat
pelaksanaan sistem administrasi manunggal satu atap kedaraan bermotor
dengan program e- service dan e-samsat. Kebijakan e-samsat dilaksanakan
dengan kerjasama pihak ketiga Bank BNI 1946 guna menjangkau wajib pajak
kendaraan bermotor yang memiliki akses terhadap perbankan atau akses ATM
dan sistem lainnya. Program e-samsat ini penting untuk meningkatkan sistem
pelayanan modern kepada masyarakat khusus di perkotaan agar mendapatkan
kemudahan akses.
Analisis SWOT Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah Kelompok Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Strengths (Kekuatan)
Desentralisasi dan otonomi luas pada daerah melalui Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah yang mendesentralisasikan kewenangan pada
Pemerintah Provinsi mengelola sumber pendapatan daerah dari pajak
daerah yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
Kebijakan pembangunan dalam 9 (sembilan) program Nawacita Presiden
Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden H.M. Yusup Kalla khususnya
Program ke-3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan sebagai satu
kesatuan program yang tidak terpisahkan dengan program-program
Nawacita lainnya.
Visi dan Misi Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H.Said
Ismail KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Relegius, Kuat, Amanah
dan Harmonis) yang misi poin terakhir dari 8 (delepan) misi yang
ditetapkan adalah Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Sistem pelayanan satu atap antar instansi teknis UPT-PPD/Kantor
Bersama Samsat : Satlantas Polda Kalteng dan Badan Keuangan
Daerah.
UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
2. Weaknesses (Kelemahan)
Sumberdaya aparatur UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang terbatas
baik dari aspek kualitas (kualifikasi, klasifikasi, profesionalitas, loyalitas dll
dan kuantitas (keterbatasan jumlah ASN).
Sarana dan prasarana yang terbatas dan belum secara optimum berbasis
teknologi informasi (information technology) kendatipun telah menerapkan
sistem e-samsat.
Geografis Kalimantan Tengah yang luas yakni 1 ½ kali pulau Jawa
sehingga mempersulit kegiatan pengawasan dan penertiban.
Bergantung dengan kondisi perekonomian masyarakat.
3. Opportunities (Kesempatan).
Pertumbuhan pembelian/kepemilikan kendaraan bermotor yang cukup
tinggi.
Selisih angka registrasi ulang kendaraan dengan jumlah kendaraan
teregister yang cukup tinggi.
Political will pimpinan daerah yang tinggi meningkatkan pendapatan
daerah dari sektor PAD.
4. Threats (Ancaman)
Luasnya sebaran obyek pajak yang melingkupi 14 kabupaten/kota.
Pengenaan ketentuan pelayanan regiden yang bervariatif dan mengikuti
standar masing-masing institusi terkait, yang berdampak pada batalnya
wajib pajak melakukan penyetoran pajak karena ketidakmampuan wajib
pajak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Kapasitas penerapan pola pelayanan e-samsat di masing UPT-
PPD/Kantor Bersama Samsat yang belum berjalan secara optimum.
Pembelian kendaraan bermotor dengan sistem kredit dan leasing yang
menyebabkan obyek pajak mengalami kesulitan dalam penyetoran pajak
PKBnya.
Analisis SWOT Pendapatan Daerah dari BBN-KB
STRENGTHS (Kekuatan)
Desentralisasi dan otonomi luas pada daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Kebijakan pembangunan dalam 9 (sembilan) program Nawacita Presiden Ir. Joko Widodo.
Visi dan Misi Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H.Said Ismail KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Relegius, Kuat, Amanah dan Harmonis)
Sistem pelayanan satu atap antar instansi teknis UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat : Satlantas Polda Kalteng dan Badan Keuangan Daerah.
UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
WEAKNESSES (Kelemahan)
Sumberdaya aparatur UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang terbatas baik dari aspek kualitas (kualifikasi, klasifikasi, profesionalitas, loyalitas dll dan kuantitas (keterbatasan jumlah ASN).
Sarana dan prasarana yang terbatas dan belum secara optimum berbasis teknologi informasi (information technology) kendatipun telah menerapkan sistem e-samsat.
Geografis Kalimantan Tengah yang luas yakni 1 ½ kali pulau Jawa sehingga mempersulit kegiatan pengawasan dan penertiban.
Bergantung dengan kondisi perekonomian masyarakat.
OPPORTUNITIES (Kesempatan)
Pertumbuhan pembelian/kepemilikan kendaraan bermotor yang cukup tinggi.
Selisih angka registrasi ulang kendaraan dengan jumlah kendaraan teregister yang cukup tinggi.
Political will pimpinan daerah yang tinggi meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PAD.
THREATS (Ancaman)
Luasnya sebaran obyek pajak yang melingkupi 14 kabupaten/kota.
Pengenaan ketentuan pelayanan regiden yang bervariatif dan mengikuti standar masing-masing institusi terkait, yang berdampak pada batalnya wajib pajak melakukan penyetoran pajak karena ketidakmampuan wajib pajak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Kapasitas penerapan pola pelayanan e-samsat di masing UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang belum berjalan secara optimum.
I
N
T
E
R
N
A
L
O
R
I
G
I
N
E
X
T
E
R
N
A
L
O
R
I
G
I
N
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan beberapa kesimpulan
yakni :
1. Meningkatkan inovasi, akuntabilitas dan profesionalitas keuangan daerah
yang kapable, Badan Keuangan Daerah Kalimantan Tengah harus
menerapkan kepemerintahan kewirausahaan (reinventing government) yang
mengarah pada customer oriented, citizen charter, anggaran berbasis
kinerja, sistem insentif, sunset law, kompetisi antar providers, pola kemitraan
dengan swasta dan orientasi profit oriented bagi pemerintah.
2. Kalimantan Tengah memiliki 3 obyek pajak potensial yakni Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ketiga pajak ini memberi
kontribusi besar bagi PAD Kalimantan Tengah jika dikelola dengan lebih
baik.
3. Tiga jenis pajak provinsi ini dapat lebih dikembangkan dan dioptimalkan
penerimaannya dengan melakukan penataan dan inovasi kebijakan.
4. Peningkatan pendapatan daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB) dapat dilakukan dengan : (a) Melakukan intensifikasi
pengawasan, (b) meningkatkan kerjasama pengawasan langsung dengan
pihak penegak hukum untuk melaksanakan penertiban dan operasi transaksi
BBM illegal, (c) Mewajibkan semua perusahaan (pertambangan, perkebunan,
kehutanan, industri dan pengusaha jasa konstruksi besar) melaporkan
kebutuhan dan penggunaan BBM setiap bulan secara rutin kepada Badan
Keuangan Daerah, (d) Kewajiban penyampaian laporan penggunaan BBM
oleh perusahaan yang ada di Kalteng harus dikaitkan dengan kewajiban
persyaratan pemberian perizin dari Badan Penanaman Modal Daerah dan
Perizinan di Kalimantan Tengah. Bila perusahaan yang telah diberi izin
usaha tidak melaksanakan kewajiban, pihak BPMDP Kalimantan Tengah
wajib menganulir perpanjangan perizinan, (e) Pengusaha jasa konstruksi
skala besar wajib memiliki tanki persediaan/tanki timbun BBM dan
mempergunakan BBM bersubsidi, (f) Perlu dibangun pos-pos pengawasan
dan pengendalian jalur masuk BBM pada lokasi-lokasi khusus seperti
wilayah perbatasan, pintu laut (pelabuhan) baik wilayah Kapuas, wilayah
Barito, Wilayah Barat, Wilayah Timur (Kotim) dan lain-lain.
5. Peningkatan pendapatan daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN-KB) dapat dilakukan dengan : (a) Meningkat kualitas sistem pelayanan
dan SDM, (b) Meneruskan dan mempermanenkan program kebijakan yang
telah dibuat seperti : Pergub No.16 Tahun 2016 tentang Pemberian
Keringanan Tarif Pengenaan BBN-KB Penyerahan Pertama, Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah No. 25 Tahun 2015 tentang Pemberian
Pembebasan Pembayaran BBN-KB yang Bernomor Polisi Luar Kalimantan
Tengah Kepemilikan Kedua dan Seterusnya, (c) Mempersyaratkan pada
semua permohonan perizinan usaha (baru atau perpanjangan), agar wajib
mempergunakan kendaraan-kendaraan ber plat KH dalam berbagai kegiatan
usaha atau mempergunakan jasa rental (penyewaan) mobil atau alat berat
yang ada di Kalimantan Tengah, (d) Meningkatkan kerjasam dengan Badan
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan terkait pemberian izin baru atau
perpanjangan izin, (e) Meningkatkan kerjasama dengan pihak pengusaha
dealer kendaraan yang ada di Kalimantan Tengah guna mendorong
komitmen serta kontribusi kepada daerah baik melalui peningkatan
penerimaan BBN-KB dan kontribusi sebagai Pendapatan Sumbangan Pihak
Ketiga, (f) Mengoptimalkan pelaksanaan e-service dan sistem administrasi
manunggal satu atap kendaraan bermotor dan meningkatkan inovasi kinerja
pelayanan di lingkungan Kantor Bersama Samsat dan Badan Keuangan
Daerah.
6. Peningkatan pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
dapat dilakukan dengan : (a) Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi
standar aturan dokumen persyaratan regiden agar masyarakat membayar
PKB, (b) Meningkatkan pelayanan outdoor sistem jemput bola dengan
menambah jumlah “mobil keliling Kantor Bersama Samsat” dan “mobil Kantor
Bersama Samsat keliling kecamatan” untuk menjangkau wajib pajak yang
tersebar di pelosok desa, (c) Meningkatkan SDM di lingkup Badan Keuangan
Daerah khusus Kantor Bersama Samsat, (d) Melakukan kegiatan sosialisasi
untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait pajak
PKB dan BBN-KB dan manfaat bagi pembangunan daerah dengan program
“Sadar Pajak”, (e) Meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian terkait
penindakan hukum atas kelengkapan surat kendaraan bermotor, (f)
Meningkat kualitas sistem pelayanan dengan memperkuat pelaksanaan
pengembangkan sistem administrasi manunggal satu atap kedaraan
bermotor dengan program e-service dan e-samsat. Kebijakan e-samsat
dilaksanakan dengan kerjasama pihak ketiga Bank BNI 1946 khusus
menjangkau wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki akses terhadap
perbankan atau akses ATM dan sistem lainnya.
Sebagai akhir penulisan makalah ini dapat diajukan beberapa saran-
saran yakni :
1. Perlu koordinasi dan sinkronisasi antar penyelenggaran pemerintahan dalam
penataan dan pengelolaan jenis-jenis pajak di lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, agar potensial bagi peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
2. Perlu inovasi dalam penataan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan
daerah khusus pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan
daerah lain-lainnya.
3. Perlu dukungan politik (political will) dan goodwill agar potensi penerimaan
daerah dapat dikembangkan.
REFERENSI
Litbang dan Pusat Kajian dan Diklat Aparatur LAN RI. Ringkasan
Eksekutif Studi Identifikasi Permasalahan Otonomi Daerah dan
Penanganan di Kota Bandung, 2002.
Dispenda Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi Penerimaan Anggaran
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016.
Materi Paparan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka
Evaluasi Hasil Rapat Koordinasi Gubernur Kalimantan Tengah dengan Para Pengusaha Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan 2016).
Peraturan Presiden RI No.5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
top related