INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Oleh : Dr.Jhon Retei Alfri Sandi,S.Sos,M.Si Fisip Universitas Palangka Raya email : [email protected]PENDAHULUAN Globalisasi dan perkembangan IPTEK yang pesat telah menggeser pola manajemen kerja dan sistem perekonomian dunia ke arah pengembangan manajemen “ekonomi jaringan dan ekonomi pengetahuan”. Perubahan ini menuntut inovasi organisasi pemerintahan pada semua tingkatan untuk penyesuaian kapasitasnya agar mampu terus menerus bertahan dan eksis pada sistem yang berubah cepat. Organisasi pemerintah daerah sebagai organisasi publik yang memberikan jasa layanan tingkat daerah dituntut mampu melakukan penyesuaian agar unggul pada kebijakan dan tampil sebagai inovator dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat daerah. Untuk membangun kompetensi daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, daya dukung alam, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dituntut adanya pemerintahan propinsi yang mandiri yang dapat mengembangkan inovasi, kreativitas, spirit entrepreneur serta lebih responsive terhadap kepentingan publik dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Hood (1995) dalam Muhammad (2007) bahwa paradigma New Public Management mendorong pemerintah untuk tidak mengutamakan sistem dan prosedur kerja yang sulit, tetapi lebih berorientasi pada kinerja atau hasil kerja, sehingga organisasi dan aparatur lebih fleksibel menetapkan tujuan serta target organisasi secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil kerja, menerapkan sistem desentralisasi, memperhatikan pasar, melibatkan sector swasta dan melakukan privatisasi, sehingga jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat dan memungkinkan kinerja pelayanan
29
Embed
INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK …jhonretei.com/wp-content/uploads/2018/02/INOVASI-KEBIJAKAN...kreativitas, spirit entrepreneur serta lebih responsive terhadap kepentingan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK PENINGKATAN
dan Harmonis) yang misi poin terakhir dari 8 (delepan) misi yang
ditetapkan adalah Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Weaknesses (Kelemahan)
Lemahnya sistem pengawasan pemungutan pajak bahan bakar
kendaraan bermotor (PBB-KB). Sistem pegawasan yang dikembangkan
bersifat self assessment (penyalur mencatat, menyetor dan melaporkan)
secara mandiri oleh perusahaan penyalur.
Jumlah penyalur BBM di Kalimantan Tengah yang cukup banyak yakni 14
perusahaan penyalur dengan kedudukan badan hukum panyalur yang
tidak satu pun berada di Kalimantan Tengah serta izin usaha penyaluran
yang dikeluarkan Pemerintah Pusat khususnya Ditjen Migas Kementerian
ESDM) menyebabkan sulitnya pengawasan dan pengendalian serta
penjatuhan sanksi bagi para penyalur dalam pengenaan PBB-KB.
Sumberdaya aparatur UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang terbatas
baik dari aspek kualitas (kualifikasi, klasifikasi, profesionalitas, loyalitas dll
dan kuantitas (keterbatasan jumlah ASN).
Sarana dan prasarana yang terbatas dan belum secara optimum berbasis
teknologi informasi (information technology).
Geografis Kalimantan Tengah yang luas yakni 1 ½ kali pulau Jawa
sehingga mempersulit kegiatan pendistribusian, pengawasan dan
pemungutan PBB-KB.
Kesadaran pengusaha baik penyalur, pengguna BBM dan masyarakat
atas pentingnya PBB-KB bagi peningkatan pendapatan daerah yang
masih harus ditingkatkan.
3. Opportunities (Kesempatan).
Kouta kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Kalteng yang tinggi.
Berkembangnya aktivitas usaha perkebunan, pertambangan, kehutanan
dan jasa konstruksi.
4. Threats (Ancaman)
Kurang optimal pendapatan daerah dari kelompok PBB-KB.
Praktek penjualan BBM tanpa pengenaan PBB-KB karena persaingan
harga pasar.
Penggunaan BBM bersubsidi oleh pihak industri, usaha perkebunan,
pertambangan, kehutanan, jasa konstruksi dll tanpa pengenaan PBB-KB.
Rawan kelangkaan BBM bersubsidi bagi masyarakat umum.
Praktek transaksi perdagangan BBM illegal dan kegiatan penyaluran BBM
oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi penyaluran BBM.
Strengths (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan) adalah merupakan internal
origin sedangkan Opportunities (Kesempatan) dan Threats (Ancaman)
merupakan external origin.
Analisis SWOT Pendapatan Daerah dari -KB
ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak
STRENGTHS (Kekuatan)
Desentralisasi dan otonomi luas pada daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Kebijakan pembangunan dalam 9 (sembilan) program Nawacita Presiden Ir. Joko Widodo.
Visi dan Misi Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H.Said Ismail KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Relegius, Kuat, Amanah dan Harmonis)
WEAKNESSES (Kelemahan)
Lemahnya sistem pengawasan pemungutan (self assessment)
Jumlah penyalur cukup banyak yakni 14 perusahaan dengan kedudukan badan hukum tidak di Kalimantan Tengah serta izin usaha penyaluran yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.
Keterbatas SDM baik dari aspek kualitas (kualifikasi, klasifikasi, profesionalitas, loyalitas dll dan kuantitas (keterbatasan jumlah ASN).
Sarana prasarana tidak berbasis teknologi informasi (information technology).
Wilayah Kalimantan Tengah yang luas yakni 1 ½ kali pulau Jawa
Kesadaran dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan.
OPPORTUNITIES (Kesempatan)
Kouta kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Kalteng yang tinggi.
Berkembangnya aktivitas usaha perkebunan, pertambangan, kehutanan dan jasa konstruksi.
THREATS (Ancaman)
Kurang optimal pendapatan daerah dari kelompok PBB-KB.
Praktek penjualan BBM tanpa pengenaan PBB-KB karena persaingan harga pasar.
Penggunaan BBM bersubsidi oleh pihak industri, usaha perkebunan, pertambangan, kehutanan, jasa konstruksi dll tanpa pengenaan PBB-KB.
Rawan kelangkaan BBM bersubsidi bagi masyarakat umum.
Praktek transaksi perdagangan BBM illegal dan kegiatan penyaluran BBM oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi penyaluran BBM.
I
N
T
E
R
N
A
L
O
R
I
G
I
N
E
X
T
E
R
N
A
L
O
R
I
G
I
N
II. Kendaraan Bermotor (PKB)
Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan
daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah : Pertama,
Meningkat kualitas sistem pelayanan baik dengan meningkatkan kapasitas
sumberdaya manusia (pengetahuan, ketrampilan, loyalitas kerja, jumlah
personil). Peningkatan kualitas sistem ini diarahkan pada penggunaan dan
pemanfaatan teknologi, peningkatan koordinasi, komunikasi dan integrasi antara
para penyelenggara pelayanan di lingkup Kantor Bersama Samsat termasuk
pihak Kepolisian. Para petugas Kantor Bersama Samsat ditingkatkan
kemampuan akademik dan ketrampilan penguasaan teknologi agar siap
melaksanakan tugas dengan metode dan sistem pelayanan modern berbasis IT.
Para petugas juga ditanamkan sikap dan etos kerja inovatif, berkomitmen baik
melalui kegiatan pendidikan, workshop, kursus penjenjangan dan lain-lain;
Kedua, Meneruskan berbagai terobosan kebijakan yang telah dibuat seperti :
Pergub No. 15 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah, Pergub
No.16 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan BBN-KB
dan Harmonis) yang misi poin terakhir dari 8 (delepan) misi yang
ditetapkan adalah Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Sistem pelayanan satu atap antar instansi teknis UPT-PPD/Kantor
Bersama Samsat : Satlantas Polda Kalteng dan Badan Keuangan
Daerah.
2. Weaknesses (Kelemahan)
Tarif pengenaan BBN-KB relative tinggi yakni 15% dibandingkan provinsi
lain di Kalimantan. Provinsi lain mengenaikan tarif BBN-KB sebesar 10%.
Obyek pajak yang tersebar melingkupi 14 kabupaten/kota.
Sumberdaya aparatur UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang terbatas
baik dari aspek kualitas (kualifikasi, klasifikasi, profesionalitas, loyalitas dll
dan kuantitas (keterbatasan jumlah ASN).
Sarana dan prasarana yang terbatas dan belum secara optimum berbasis
teknologi informasi (information technology) kendatipun telah menerapkan
sistem e-samsat.
Geografis Kalimantan Tengah yang luas yakni 1 ½ kali pulau Jawa
sehingga mempersulit kegiatan pengawasan dan penertiban.
Bergantung dengan kondisi perekonomian masyarakat.
3. Opportunities (Kesempatan).
Tingginya angka kendaraan bermotor plat non KH.
Daya beli masyarakat cukup tinggi.
Political will pimpinan daerah yang tinggi meningkatkan dan menertibkan
kendaraan berplat non KH guna peningkatan pendapatan daerah.
4. Threats (Ancaman)
Berkembangnya jasa sewa/rental kendaraan atau alat berat dan
persaingan jasa usaha rental/sewa di luar Kalteng dengan kendaraan
berplat non KH/alat berat.
Opini masyarakat terhadap kinerja pelayanan UPT-PPD/Kantor Bersama
Samsat Kalteng dipandang lambat dibanding provinsi tetangga.
Penjualan kendaraan bermotor sistem kredit dan leasing yang tidak
memungkinkan dilakukan bea balik nama kendaraan sebelum pelunasan
harga.
Opini publik terhadap harga jual/kecepatan jual kendaraan plat non KH
khususnya kendaraan plat DA (Kalimantan Selatan) lebih baik/cepat
dibanding plat KH
Analisis SWOT Pendapatan Daerah dari BBN-KB
STRENGTHS (Kekuatan)
Desentralisasi dan otonomi luas pada daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Kebijakan pembangunan dalam 9 (sembilan) program Nawacita Presiden Ir. Joko Widodo.
Visi dan Misi Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H.Said Ismail KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Relegius, Kuat, Amanah dan Harmonis)
Sistem pelayanan satu atap antar instansi teknis UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat : Satlantas Polda Kalteng dan Badan Keuangan Daerah.
WEAKNESSES (Kelemahan)
Tarif pengenaan BBN-KB relative tinggi yakni 15% dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Provinsi lain mengenaikan tarif BBN-KB sebesar 10%.
Obyek pajak yang tersebar melingkupi 14 kabupaten/kota.
Sumberdaya aparatur UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang terbatas baik dari aspek kualitas (kualifikasi, klasifikasi, profesionalitas, loyalitas dll dan kuantitas (keterbatasan jumlah ASN).
Sarana dan prasarana yang terbatas dan belum secara optimum berbasis teknologi informasi (information technology) kendatipun telah menerapkan sistem e-samsat.
Geografis Kalimantan Tengah yang luas yakni 1 ½ kali pulau Jawa sehingga mempersulit kegiatan pengawasan dan penertiban.
Bergantung dengan kondisi perekonomian masyarakat.
OPPORTUNITIES (Kesempatan)
Tingginya angka kendaraan bermotor plat non KH.
Minat/daya beli masyarakat yang cukup baik
Political will pimpinan daerah yang tinggi meningkatkan dan menertibkan kendaraan berplat non KH guna peningkatan pendapatan daerah.
THREATS (Ancaman)
Berkembangnya jasa sewa/rental kendaraan dan persaingan jasa usaha rental/sewa di luar Kalteng dengan kendaraan berplat non KH/alat berat.
Opini masyarakat terhadap kinerja pelayanan UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat Kalteng dipandang lambat dibanding provinsi tetangga.
Penjualan kendaraan bermotor sistem kredit dan leasing.
Harga jual/kecepatan jual kendaraan plat non KH khususnya kendaraan plat DA (Kalimantan Selatan) lebih baik/cepat dibanding plat KH.
I
N
T
E
R
N
A
L
O
R
I
G
I
N
E
X
T
E
R
N
A
L
O
R
I
G
I
N
iii. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditinjau dari potensi obyek pajak cukup
besar. Data kendaraan bermotor teraplikasi teregistrasi di Kalimantan Tengah
sebanyak 1.057.270 unit dan jumlat alat berat sebanyak 3.437 unit. Namun yang
melakukan registrasi ulang hanya 338.727 unit (sampai September 2016),
kendaraan yang jatuh tempo pembayaran sampai 31 Desember 2016 sebanyak
201.776 unit dan jumlah alat berat yang membayar sebanyak 1.360 unit.
Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan
daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor : Pertama, Meningkatkan koordinasi dan
harmonisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penerapan aturan
pelayanan pada para pemangku kepentingan dan UPT PPD/ Kantor Bersama
Samsat di 14 kabupaten/kota, menyangkut kemudahan dokumen persyaratan
regiden. Para pelaksana pemungutan harus menetapkan persyaratan yang
dapat mendorong wajib pajak membayar kewajibannya secara mudah, cepat,
tepat dan bertanggungjawab. Sangat dibutuhkan inovasi kesepakatan para
pemangku kepentingan agar dapat diterima pembayaran PKB dengan cepat dan
dan Harmonis) yang misi poin terakhir dari 8 (delepan) misi yang
ditetapkan adalah Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Sistem pelayanan satu atap antar instansi teknis UPT-PPD/Kantor
Bersama Samsat : Satlantas Polda Kalteng dan Badan Keuangan
Daerah.
UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
2. Weaknesses (Kelemahan)
Sumberdaya aparatur UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang terbatas
baik dari aspek kualitas (kualifikasi, klasifikasi, profesionalitas, loyalitas dll
dan kuantitas (keterbatasan jumlah ASN).
Sarana dan prasarana yang terbatas dan belum secara optimum berbasis
teknologi informasi (information technology) kendatipun telah menerapkan
sistem e-samsat.
Geografis Kalimantan Tengah yang luas yakni 1 ½ kali pulau Jawa
sehingga mempersulit kegiatan pengawasan dan penertiban.
Bergantung dengan kondisi perekonomian masyarakat.
3. Opportunities (Kesempatan).
Pertumbuhan pembelian/kepemilikan kendaraan bermotor yang cukup
tinggi.
Selisih angka registrasi ulang kendaraan dengan jumlah kendaraan
teregister yang cukup tinggi.
Political will pimpinan daerah yang tinggi meningkatkan pendapatan
daerah dari sektor PAD.
4. Threats (Ancaman)
Luasnya sebaran obyek pajak yang melingkupi 14 kabupaten/kota.
Pengenaan ketentuan pelayanan regiden yang bervariatif dan mengikuti
standar masing-masing institusi terkait, yang berdampak pada batalnya
wajib pajak melakukan penyetoran pajak karena ketidakmampuan wajib
pajak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Kapasitas penerapan pola pelayanan e-samsat di masing UPT-
PPD/Kantor Bersama Samsat yang belum berjalan secara optimum.
Pembelian kendaraan bermotor dengan sistem kredit dan leasing yang
menyebabkan obyek pajak mengalami kesulitan dalam penyetoran pajak
PKBnya.
Analisis SWOT Pendapatan Daerah dari BBN-KB
STRENGTHS (Kekuatan)
Desentralisasi dan otonomi luas pada daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Kebijakan pembangunan dalam 9 (sembilan) program Nawacita Presiden Ir. Joko Widodo.
Visi dan Misi Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H.Said Ismail KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Relegius, Kuat, Amanah dan Harmonis)
Sistem pelayanan satu atap antar instansi teknis UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat : Satlantas Polda Kalteng dan Badan Keuangan Daerah.
UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
WEAKNESSES (Kelemahan)
Sumberdaya aparatur UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang terbatas baik dari aspek kualitas (kualifikasi, klasifikasi, profesionalitas, loyalitas dll dan kuantitas (keterbatasan jumlah ASN).
Sarana dan prasarana yang terbatas dan belum secara optimum berbasis teknologi informasi (information technology) kendatipun telah menerapkan sistem e-samsat.
Geografis Kalimantan Tengah yang luas yakni 1 ½ kali pulau Jawa sehingga mempersulit kegiatan pengawasan dan penertiban.
Bergantung dengan kondisi perekonomian masyarakat.
OPPORTUNITIES (Kesempatan)
Pertumbuhan pembelian/kepemilikan kendaraan bermotor yang cukup tinggi.
Selisih angka registrasi ulang kendaraan dengan jumlah kendaraan teregister yang cukup tinggi.
Political will pimpinan daerah yang tinggi meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PAD.
THREATS (Ancaman)
Luasnya sebaran obyek pajak yang melingkupi 14 kabupaten/kota.
Pengenaan ketentuan pelayanan regiden yang bervariatif dan mengikuti standar masing-masing institusi terkait, yang berdampak pada batalnya wajib pajak melakukan penyetoran pajak karena ketidakmampuan wajib pajak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Kapasitas penerapan pola pelayanan e-samsat di masing UPT-PPD/Kantor Bersama Samsat yang belum berjalan secara optimum.
I
N
T
E
R
N
A
L
O
R
I
G
I
N
E
X
T
E
R
N
A
L
O
R
I
G
I
N
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan beberapa kesimpulan
yakni :
1. Meningkatkan inovasi, akuntabilitas dan profesionalitas keuangan daerah
yang kapable, Badan Keuangan Daerah Kalimantan Tengah harus
menerapkan kepemerintahan kewirausahaan (reinventing government) yang
mengarah pada customer oriented, citizen charter, anggaran berbasis
kinerja, sistem insentif, sunset law, kompetisi antar providers, pola kemitraan
dengan swasta dan orientasi profit oriented bagi pemerintah.
2. Kalimantan Tengah memiliki 3 obyek pajak potensial yakni Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ketiga pajak ini memberi
kontribusi besar bagi PAD Kalimantan Tengah jika dikelola dengan lebih
baik.
3. Tiga jenis pajak provinsi ini dapat lebih dikembangkan dan dioptimalkan
penerimaannya dengan melakukan penataan dan inovasi kebijakan.
4. Peningkatan pendapatan daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB) dapat dilakukan dengan : (a) Melakukan intensifikasi
pengawasan, (b) meningkatkan kerjasama pengawasan langsung dengan
pihak penegak hukum untuk melaksanakan penertiban dan operasi transaksi
BBM illegal, (c) Mewajibkan semua perusahaan (pertambangan, perkebunan,
kehutanan, industri dan pengusaha jasa konstruksi besar) melaporkan
kebutuhan dan penggunaan BBM setiap bulan secara rutin kepada Badan
Keuangan Daerah, (d) Kewajiban penyampaian laporan penggunaan BBM
oleh perusahaan yang ada di Kalteng harus dikaitkan dengan kewajiban
persyaratan pemberian perizin dari Badan Penanaman Modal Daerah dan
Perizinan di Kalimantan Tengah. Bila perusahaan yang telah diberi izin
usaha tidak melaksanakan kewajiban, pihak BPMDP Kalimantan Tengah
Gubernur Kalimantan Tengah No. 25 Tahun 2015 tentang Pemberian
Pembebasan Pembayaran BBN-KB yang Bernomor Polisi Luar Kalimantan
Tengah Kepemilikan Kedua dan Seterusnya, (c) Mempersyaratkan pada
semua permohonan perizinan usaha (baru atau perpanjangan), agar wajib
mempergunakan kendaraan-kendaraan ber plat KH dalam berbagai kegiatan
usaha atau mempergunakan jasa rental (penyewaan) mobil atau alat berat
yang ada di Kalimantan Tengah, (d) Meningkatkan kerjasam dengan Badan
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan terkait pemberian izin baru atau
perpanjangan izin, (e) Meningkatkan kerjasama dengan pihak pengusaha
dealer kendaraan yang ada di Kalimantan Tengah guna mendorong
komitmen serta kontribusi kepada daerah baik melalui peningkatan
penerimaan BBN-KB dan kontribusi sebagai Pendapatan Sumbangan Pihak
Ketiga, (f) Mengoptimalkan pelaksanaan e-service dan sistem administrasi
manunggal satu atap kendaraan bermotor dan meningkatkan inovasi kinerja
pelayanan di lingkungan Kantor Bersama Samsat dan Badan Keuangan
Daerah.
6. Peningkatan pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
dapat dilakukan dengan : (a) Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi
standar aturan dokumen persyaratan regiden agar masyarakat membayar
PKB, (b) Meningkatkan pelayanan outdoor sistem jemput bola dengan
menambah jumlah “mobil keliling Kantor Bersama Samsat” dan “mobil Kantor
Bersama Samsat keliling kecamatan” untuk menjangkau wajib pajak yang
tersebar di pelosok desa, (c) Meningkatkan SDM di lingkup Badan Keuangan
Daerah khusus Kantor Bersama Samsat, (d) Melakukan kegiatan sosialisasi
untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait pajak
PKB dan BBN-KB dan manfaat bagi pembangunan daerah dengan program
“Sadar Pajak”, (e) Meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian terkait
penindakan hukum atas kelengkapan surat kendaraan bermotor, (f)
Meningkat kualitas sistem pelayanan dengan memperkuat pelaksanaan
pengembangkan sistem administrasi manunggal satu atap kedaraan
bermotor dengan program e-service dan e-samsat. Kebijakan e-samsat
dilaksanakan dengan kerjasama pihak ketiga Bank BNI 1946 khusus
menjangkau wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki akses terhadap
perbankan atau akses ATM dan sistem lainnya.
Sebagai akhir penulisan makalah ini dapat diajukan beberapa saran-
saran yakni :
1. Perlu koordinasi dan sinkronisasi antar penyelenggaran pemerintahan dalam
penataan dan pengelolaan jenis-jenis pajak di lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, agar potensial bagi peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
2. Perlu inovasi dalam penataan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan
daerah khusus pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan
daerah lain-lainnya.
3. Perlu dukungan politik (political will) dan goodwill agar potensi penerimaan
daerah dapat dikembangkan.
REFERENSI
Litbang dan Pusat Kajian dan Diklat Aparatur LAN RI. Ringkasan
Eksekutif Studi Identifikasi Permasalahan Otonomi Daerah dan
Penanganan di Kota Bandung, 2002.
Dispenda Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi Penerimaan Anggaran
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016.
Materi Paparan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka
Evaluasi Hasil Rapat Koordinasi Gubernur Kalimantan Tengah dengan Para Pengusaha Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan 2016).
Peraturan Presiden RI No.5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.