Page 1
INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN
GERTAK PETANI (GERAKAN SERENTAK PEMANFAATAN
PEKARANGAN ORGANIK) KABUPATEN SOPPENG
Disusun dan Diusulkan oleh :
ANDY ADNAN KASOGY
Nomor Stambuk : 105640210315
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
Page 2
i
INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN
GERTAK PETANI (GERAKAN SERENTAK PEMANFAATAN
PEKARANGAN ORGANIK) KABUPATEN SOPPENG
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Disusun dan Diajukan Oleh
ANDI ADNAN KASOGY
Nomor Stambuk : 105640210315
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
Page 6
v
ABSTRAK
Andy Adnan Kasogy 2020. Inovasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan
Gertak Petani (Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik)
Kabupaten Soppeng (dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Ahmad Harakan).
Program Gertak Petani merupakan kegiatan pertanian organik yang dilakukan
pada wilayah pekarangan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Pemanfaatan
pekarangan tersebut jika dipelihara dengan baik akan memberikan lingkungan yang
menarik nyaman dan sehat serta menyenangkan sehingga membuat kita betah
tinggal di rumah.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian
Studi Kasus yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam
masyarakat dan dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang,
keadaan, dan interaksi yang terjadi. Informan dalam penelitian ini sebanyak delapan
orang terdiri dari Masyarakat, Camat, Ketua KTNA dan Dinas Pertanian selaku
informan utama.
Hasil penelitian ini menunjukkan lima (5) indikator dalam penerapan inovasi
gertak petani di Kabupaten Soppeng, yaitu: Pertama Layanan Terintegrasi yaitu
program gertak petani di laksanakan tidak hanya sebatas kepada peningkatan
produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng tetapi juga mendukung kebutuhan
masyarakat terhadap hasil konsumtif yang sehat. Kedua, Monitoring Layanan yaitu
selaku perumus kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Soppeng tidak
berhenti pada aspek pembuatan program saja, tetapi mengawal secara
berkesinambungan segala bentuk permasalahan yang terjadi terkait program gertak
petani dan memunculkan solusi sehingga program dapat berjalan sesuai dengan
arah yang telah di tetapkan. Ketiga, Pemanfaatan Kerjasama yaitu dalam
meningkatkan perekonomian masyarakat melalui gertak petani pemerintah
Kabupaten Soppeng membangun kerjasama dengan institusi yang dapat membeli
hasil produksi masyarakat, dengan kerjasama tersebut masyarakat tidak lagi
mencari karena sudah ada pembeli yang siap membeli hasil produksi dari
masyarakat. Keempat, Pelibatan Warga Masyarakat yaitu pembuatan program
gertak petani tidak menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Soppeng
saja tetapi turut serta melibatkan masyarakat sebagai sasaran dari program.. Kelima,
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu pelaksanaan program
gertak petani telah di fasilitasi teknologi berbasis informasi terkait tata cara
pengolahan pertanian organik baik yang telah di sediakan pemerintah melalui
halaman website resmi ataupun melalui video berbasis online yang mudah di akses
masyarakat melalui alat telekomunikasi milik masyarakat.
Kata Kunci : Inovasi, Kebijakan Publik dan Pertanian Organik.
Page 7
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “Inovasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Gertak
Petani (Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng”.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam
memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan
dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis
menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :
1. Dr. Amir Muhidin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad
Harakan,S.IP, M.HI selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan
waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan.
2. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dinas Pertanian, Camat Lalabata, Camat Mariowawo, Ketua KTNA dan
Masyarakat yang berada di ruang lingkup Kabupaten Soppeng yang telah
Page 8
vii
bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses
penelitian.
5. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa
meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh
perkuliahan.
6. Kepada para pegawai atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah
Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam
segala urusan perkuliahan.
7. Kedua Orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan,
merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan,
memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan
tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara(i) Sospol angkatan 2015 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-
cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan
skripsi ini.
9. Keluarga besar HIMJIP, IMM Kom. Sospol, BEM Fisipol Unismuh Makassar
yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dan suport dalam
menyelesaikan skripsi kami.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini
sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya
milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan
Page 9
viii
saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini
bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang
membutuhkan.
Makasssar, 04 Agustus 2020
Yang menyatakan,
Andy Adnan Kasogy
Page 10
ix
DAFTAR ISI
Halaman Judul .................................................................................................i
Halaman Persetujuan ......................................................................................ii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ................................................................iii
Abstak .......................................................................................................iv
Kata Pengantar..................................................................................................v
Daftar Isi .................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .......................................................................................1
B. Rumusan Masalah ..................................................................................6
C. Tujuan Penelitian ....................................................................................6
D. Manfaat Penelitian .................................................................................6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Inovasi ........................................................................................8
B. Kebijakan Publik .....................................................................................14
C. Strategi Pemerintah Daerah.....................................................................20
D. Konsep Gerakan Sosial Petani ................................................................24
E. Kerangka Pikir ........................................................................................30
F. Fokus Penelitian ......................................................................................31
G. Deskripsi Fokus Penelitian .....................................................................31
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .................................................................33
B. Jenis dan Tipe Penelitian ........................................................................33
C. Sumber Data ...........................................................................................34
D. Informan Penelitian ................................................................................34
E. Teknik Pengumpulan Data .....................................................................35
F. Teknik Analisis Data ..............................................................................36
G. Keabsahan Data ......................................................................................37
BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Deskripsi Obyek Penelitian ....................................................................39
Page 11
x
B. Pelaksanaan Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng
Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani. ...........................................49
a. Layanan Terintegrasi .......................................................................49
b. Monitoring Layanan .........................................................................54
c. Pemanfaatan Kerjasama ...................................................................59
d. Pelibatan Warga Masyarakat ............................................................64
e. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ........................70
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................76
B. Saran .......................................................................................................77
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................79
Page 12
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah daerah sebagai daerah yang otonom mempunyai kebebasan
yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk
mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terus meningkat dari
waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seirama dengan
tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan
kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah
merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang
lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik
bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah
otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk
lebih inovatif dan kreatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan
pengelolaannya khususnya di bidang ketahanan pangan. Atas dasar pemikiran
tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu
mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan pembiayaan lainnya untuk kelangsungan pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan (Rahmayati, 2016).
Page 13
2
Inovasi pada umumnya sering dilakukan oleh sektor swasta dalam
memberikan pelayanan kepada pelanggannya sebagai upaya untuk tetap eksis
dalam persaingan pasar. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi sektor
swasta untuk mengembangkan berbagai inovasi. Keberhasilan sektor swasta
dalam berinovasi, mulai dilirik oleh sektor publik untuk dapat menyediakan
pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Inovasi dalam sektor publik telah
menjadi wacana penting di berbagai negara, terutama di negara maju karena
dengan adanya inovasi dalam sektor publik dianggap dapat berkontribusi
dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi solusi dalam
pemecahan masalah publik.
Pentingnya inovasi dalam sektor publik menjadi kajian menarik di
negara-negara maju, mengingat bahwa persaingan dan perkembangan
perubahan sosial yang semakin kompleks. Dimana persaingan antar lembaga
penyedia layanan semakin meningkat dan berpengaruh satu dengan yang
lainnya. Inovasi dalam sektor publik dilakukan melalui penciptaan ide atau
gagasan baru terhadap pelayanan publik dan melalui proses adopsi terhadap
inovasi yang ada.
Konsep inovasi dalam sektor publik mulai dipraktikkan di berbagai
negara berkembang karena adanya perkembangan teknologi canggih yang
pesat. Konsep inovasi di negara berkembang lebih banyak dikaitkan dengan
pengadopsian atau penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)
ke dalam sistem administrasi publik oleh pemerintah (Marieta et al., 2010).
Page 14
3
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting
dan strategis. Hal ini terutama karena sektor pertanian masih memberikan
lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk yang ada di pedesaan dan
menyediakan bahan pangan bagi penduduk. Peranan lain dari sektor pertanian
adalah menyediakan bahan mentah bagi industri dan menghasilkan devisa
negara melalui ekspor non migas. Bahkan sektor pertanian mampu menjadi
katup pengaman perekonomian nasional dalam menghadapi krisis ekonomi
yang melanda Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini, (Sadono,
2008:65).
Pertanian secara organik dikenal dengan pertanian yang lebih ramah
lingkungan. Pertanian organik tidak lagi berorientasi pada tingginya
produksi, tetapi dengan pertanian organik tersebut nantinya produksi secara
berkesinambungan dapat meningkat dengan tetap menjaga lahan, dan kualitas
kelestarian lingkungan serta menghasilkan produk yang aman dan
menyehatkan untuk dikonsumsi.
Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa kandungan sayur dan
buah hasil pertanian kimia menimbulkan banyak masalah pada bidang
kesehatan konsumen hasil pertanian, bahkan bahaya yang ditimbulkan akibat
penggunaan pestisida yang berlebihan sangat berbahaya bagi kesehatan
manusia. Tingginya resiko yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi makanan
hasil dari pertanian menggunakan zat-zat kimia mendorong pemerintah untuk
membentuk sebuah inovasi agar masyarakat mulai beralih kepada pertanian
yang lebih sehat.
Page 15
4
Melalui peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi
daerah menjadi landasan bagi pemerintah Kabupaten Soppeng untuk
senantiasa menciptakan produk-produk inovasi guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Soppeng adalah sebuah daerah tingkat
dua yang berada di provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas
wilayah 1.500,00 km2 ,penduduk kurang lebih 223.826 Jiwa (2015), dan
diperaturan bupati(PERBUP) kabupaten Soppeng nomor 28 tahun 2015
tentang pengelolaan cadangan pangan .
Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng melalui program merajut
masyarakat sadar peduli pangan dengan Gertak Petani (Gerakan Serentak
Pemanfaatan Petani Organik) merupakan sebuah program inovasi yang
dilakukan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui
ketahanan pangan dan sebagai ajang mengoptimalisasi pemasukan bagi khas
daerah di peraturan bupati (PERBUP) nomor 8 tahun 2019 tentang komisi
penyuluhan pertanian kabupaten soppeng.
Program Gertak Petani merupakan kegiatan pertanian organik yang
dilakukan pada wilayah pekarangan lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Pemanfaatan pekarangan tersebut jika dipelihara dengan baik akan
memberikan lingkungan yang menarik nyaman dan sehat serta
menyenangkan sehingga membuat kita betah tinggal di rumah.
Pekarangan rumah kita dapat manfaatkan sesuai dengan selera dan
keinginan kita. Misalnya dengan menanam tanaman produktif seperti
tanaman hias, buah, sayuran, rempah-rempah dan obat-obatan. Dengan
Page 16
5
menanam tanaman produktif di pekarangan akan memberi keuntungan ganda,
salah satunya adalah kepuasan jasmani dan rohani.
Taman sayur merupakan contoh taman yang multifungsi. Di satu sisi
tampilannya cukup memberikan kesan dan ketika dipanen dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pangan (Supriati, dkk 2008). Bahkan jika
jumlahnya cukup banyak bisa dijual yang akan memberikan keuntungan
ekonomis. Selain dari manfaat estetis dan produktif dari taman sayur ada
manfaat lain yang bisa kita peroleh. Dengan taman sayur di pekarangan kita
ikut mendukung gaya hidup hijau yang merupakan suatu usaha untuk
mengatasi laju pemanasan global yang bisa kita mulai dari rumah kita.
Dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh sayuran non-komersil
tersebut dapat dipastikan bahwa usaha bertanam sayuran di halaman masih
sangat diperlukan. Bagi masyarakat di pedesaan, bukan saja untuk memenuhi
kebutuhan sendiri, melainkan juga untuk menambah penghasilan keluarga.
Karena hasil panen dapat dijual ke pasar. Kegiatan bertanam sayur di
pekarangan saat ini telah menjadi alternatif penyaluran hobi yang banyak
dilakukan ibu rumah tangga di kota.
Pemilihan jenis tanaman yang dapat menghasilkan dan dapat
dikonsumsi oleh masyarakat seperti sayuran merupakan sebuah keuntungan
tersendiri disamping menambah tingkat keindahan pekarangan juga dapat
membantu masyarakat meminimalisir mengkonsumsi sayuran yang
menggunkan zat kimia berbahaya.
Page 17
6
Melalui pemaparan di atas penulis kemudian tertarik menuangkan
gagasan tentang pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan untuk
kegiatan pertanian organik dengan aspek program pemerintah daerah melalui
sebuah judul penelitian yaitu Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan Serentak
Pemanfaatan Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng.
B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan inovasi kebijakan
pemerintah daerah kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan Program Gertak
Petani?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulis mengangkat penelitian ini adalah untuk
megetahui pelaksanaan inovasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten
Soppeng dalam pelaksanaan Program Gertak Petani.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan
ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada pola kebijakan pemerintah
daerah yang berkenaan dalam menciptakan sebuah program inovatif guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusunya di bidang pangan.
2. Manfaat praktis
Page 18
7
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholder
dan menjadi sumbangsi penulis terhadap proses pemerintahan dalam inovasi
kebijakan pemerintah pada sektor pangan.
Page 19
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Inovasi
Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh
beberapa ahli. Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya
terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang
dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering
dugunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang
baru oleh masyarakat yang mengalami, Suryani (2008:304). Namun
demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi
dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk
pada produk yang memang benar-benar belum pernah ada sebelumnya di
pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan
penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui
konsumen di pasar.
Sutarno (2012:134-135) inovasi didefinisikan sebagai cara-cara baru
dalam pengaturan kerja, dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk
mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inti dari inovasi
organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah suatu
produk, proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong individu untuk
berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi
untuk tantangan organisasi. Semua organisasi bisa berinovasi termasuk untuk
organisasi perusahaan, rumah sakit, universitas, dan organisasi pemerintahan.
Page 20
9
Pentingnya nilai, pengetahuan dan pembelajaran dalam inovasi organisasi
sangat penting.
Ahmed and Shepherd (2010) inovasi tidak hanya terbatas pada benda
atau barang hasil produksi, tetapi juga mencakup sikap hidup, perilaku, atau
gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata
kehidupan masyarakat. Jadi, secara umum, inovasi berarti suatu ide, produk,
informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik
baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan
oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang
dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala
aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu setiap
individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan.
Rogers (2003) Inovasi tidak hanya berurusan dengan pengetahuan baru
dan cara-cara baru, tetapi juga dengan nilai-nilai, karena harus bisa membawa
hasil yang lebih baik, jadi selain melibatkan iptek baru, inovasi juga
melibatkan cara pandang dan perubahan sosial. Inovasi dapat memberikan
beberapa manfaat sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas hidup manusia melalui penemuan-penemuan baru
yang membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
b. Memungkinkan suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan
keuntungan yang dapat diperolehnya.
c. Adanya peningkatan dalam kemampuan mendistribusikan kreativitas
kedalam wadah penciptaan sesuatu hal yang baru.
Page 21
10
d. Adanya keanekaragaman produk dan jenisnya didalam pasar,
Richards dan Wilson dalam (Poerwanto 2012) menuliskan bahwa
inovasi adalah pengenalan penemuan-penemuan baru atau menyebarkan
makna penemuan baru tersebut ke dalam penggunaan umum di masyarakat.
Inovasi bukan harus datang dari pemerintah saja tetapi tanggung jawab
semua pihak yang telibat dalam proses kebijakan. Inovasi dipandang sebagai
kreasi dan implementasi -kombinasi baru. Inovasi mengandung arti
pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru.
Pergeseran paradigma pemerintahan dari paradigma government ke
governance, menggeser lokus dari yang serba pemerintah ke para pemangku
kepentingan (stakeholders) di dalam tata kelola pemerintahan.
Konsekuensinya, pemerintah bergeser peran lebih fokus ke fungsi fasilitator
dan regulator daripada sebagai provider dan pelaksana program dan kegiatan.
Karena itu, pemerintahan yang efektif salah satunya ditunjukkan oleh
dikeluarkannya berbagai kebijakan publik yang inovatif yang mampu
mengakselerasi peran para stakeholder lainnya, yakni sektor privat, para
pelaku usaha dan civil society organizaton di dalam pengelolaan
urusanurusan publik.
Yogi Suwarno, (2008 : 23) secara lebih sederhana mendefinisikan
inovasi sebagai ide baru. Ini berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat
dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus
mempunyai nilai manfaat. Selanjutnya secara rinci menjelaskan bahwa ciri
dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan
Page 22
11
proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang
menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas
maupun kualitas.
Sedangkan strategi inovasi dalam pemerintahan menurut Sangkala
(2013 : 38) yaitu:
a. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan
peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang
tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang
disediakan disertai dengan kenyamanan.
b. Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan lebih dekat
dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian tehadap
tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan
kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis.
c. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang
inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih
efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar
organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta.
d. Pelibatan warga Negara. Kewenangan pemerintah yang Inovatif
harus merealisasikan peran peran pentingnya dengan
mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong
perubahan.
e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
Page 23
12
Inovasi sangat berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang dimana
berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang
membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam
rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas
dan efesiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan
tujuan sosial.
Salah satu cara untuk mengembangkan good governance adalah
dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemerintahan, dimulai
dari tingkat individu, meningkat kepada kelompok, dan kemudian menuju
pada inovasi organisasional. Tujuannya agar seluruh pihak di tempat kerja
mampu mengembangkan keterampilan yang dapat mempermudah dalam
melakukan setiap pekerjaannya. Inovasi daerah telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yang menjamin setiap instansi pemerintah
dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap
penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya
proses good governance.
Menurut PP Nomor 38 Tahun 2017 inovasi daerah bertujuan untuk
meningkatkan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dan diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Program
reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia bergulir sejak disahkannya UU
No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut berbunyi:
otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom
Page 24
13
guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan
masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Khairandy (2007) tata kelola tidak cukup hanya memastikan bahwa
proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan
instrumen baru, yaitu good governance untuk memastikan bahwa
manajemen berjalan dengan baik. Dalam penerapan good governance ini
ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama, pentingnya
hak untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada
waktunya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban pemerintah untuk
melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan
transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan
stakeholder.
Menurut Muluk, dilihat dari segi proses, inovasi dapat dibedakan dalam
dua kategori yaitu: (Muluk, 2008:48) a. Subtaining innovation (inovasi
terusan) yang merupakan proses inovasi yang membawa perubahan baru
namun dengan tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem
yang sedang berjalan atau produk yang sudah ada. b. Discontinues innovation
(inovasi terputus) merupakan proses inovasi yang membawa perubahan yang
yang sama sekali baru dan tidak lagi berdasar pada kondisi yang sudah ada
sebelumnya.
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi
merupakan sebuah tatanan baru dalam pemerintahan yang dimana
menciptakan sebuah ide atau gagasan guna kepentingan masyarakat.
Page 25
14
B. Kebijakan Publik
Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan
kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-
masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan
ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang
berbeda-beda.
Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila
pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang
jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan
semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat
pemerintah saja.
Lebih lanjut, Effendi dalam Syafiie (2006: 106) mengemukakan bahwa
pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai pengetahuan tentang
kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan
kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam
kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan
untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat
umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat
meningkatkan kinerja kebijakan.
Winarno (2007: 32) mengemukakan bahwa proses pembuatan
kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan
banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat
kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk
Page 26
15
mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan
publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk
memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.
Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn dalam
Winarno (2012) adalah sebagai berikut:
a. Tahap Penyusunan Agenda Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat
untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik.
Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk
dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah
menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya,
beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus
kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama
sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan,
atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk
waktu yang lama.
b. Tahap Formulasi Kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda
kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan.
Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian
dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah
tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan
(policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan
perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan,
dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing
Page 27
16
untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan
masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk
mengusulkan pemecahan masalah tersebut.
c. Tahap Adopsi Kebijakan Berbagai macam alternatif kebijakan yang
ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah
satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih
lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas
legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan
peradilan.
d. Tahap Implementasi Kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan
menjadi catatan-catatam elit, jika program tersebut tidak
diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan
yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus
diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah
di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh
badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial
dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai
kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi
kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun
beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
e. Tahap Evaluasi Kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah
dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk
melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu
Page 28
17
memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk
meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah
yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-
ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah
kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.
Kebijakan public Agustino (2007:8) adalah serangkaian
tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan
(kesulitan - kesulitan) dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan-
kesempatan) dimana kebijakn tersebut diusulkan agar berguna dalam
mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang
kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk
keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau
kantor pemerintah, Dunn (2003). Hal ini mengisyaratkan adanya pilihan-
pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana
didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan
publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu
kebijakan apabila telah dibuat, maka harus di implementasikan untuk
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya
finansial dan manusia, serta di evaluasikan agar dapat dijadikan sebagai
mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan
kebijakan itu sendiri.
Page 29
18
Definisi kebijakan publik menurut Anderson dalam (Tangkilisan,
2003:2) dapat diklasifikasikan sebagai proses management, dimana
didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah
benar-benar berindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi
ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan
publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segal
sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan
sesuatu).
Menurut Agustino (2008) ada beberapa karakrteristik utama dari suatu
definisi kebijakan publik :
a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada
tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada
perilaku yang berubah atau acak.
b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola
kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada
keputusan yang terpisahpisah,misalnya suatu kebijakan tidak
hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan
tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan
penerapan dan pelaksanaannya.
c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang
dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan,
mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan
apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.jika
Page 30
19
legislatif mengeluarakan suatu regulasi yang mengharuskan
para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang
telah dikerjakan tapi tidak ada yang yang dikerjakan untuk
melaksanakan hukum tersebut,maka akibatnya tidak terjadi
perubahan pada perilaku ekonomi ,sehingga dapat dikatakan
bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh
merupakan suatu pengupahan yang tidak di atur perundang-
undangan.ini artinya kebijakan publikpun memperhatikan apa
yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu di
implementasikan.
d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.
Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan
pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan;
secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu
keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu
tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks
tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
e. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada
hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.
Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat
dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu
yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap
Page 31
20
kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga untuk
memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat.
C. Konsep Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas
administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana
negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas
daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten
dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah daerah adalah salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan, pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas yang administratif
suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara yang dimana negara
Indonesia tersebut adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-
Page 32
21
daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten serta
daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, serta daerah kota
mempunyai daerah yang diatur dengan undang-undang (Thoha, 2012).
Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai
pemerintah daerah, Sunarno (2008:54). Tujuan pembentukan daerah pada
dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai
sarana pendidikan politik di tingkat lokal.
Tjandra (2009) Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar
susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan
keanekaragaman daerah.
Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan
antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.
Page 33
22
Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurusi
pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan
dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat
peraturan perundangundangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan
peradilan (disebut yudikatif), Syafie (2005:21-22).
Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang
pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara
horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian
kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu
dibagikan secara verikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal
berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan
(Juanda, 2008 : 37).
Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata,
dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh
dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan
antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Prinsip otonomi daerah adalah
sebagai berikut (Rozali Abdullah, 2007:5):
a. Prinsip otonomi luas, Otonomi luas adalah kepala daerah diberikan
tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan
pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi
otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan
jenisnya. Daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan
pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan
Page 34
23
dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu
sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.
b. Prinsip otonomi nyata, Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas,
wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan
yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan
berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-
masing. Potensipotensi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan
deaerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah.
c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, Prinsip otonomi yang
bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya
harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang
pada dasarnya memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu
yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat.
Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya,
bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah.
Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi
pemerintah di dalamnya. (S.H. Sarundajang, 2002:5).
Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib
dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadiUrusan
Page 35
24
Pemerintahan yang berkaitandengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan yangtidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Urusan pilihan adalah sebagai berikut:
1. Kelautan dan perikanan.
2. Pariwisata.
3. Pertanian.
4. Kehutanan.
5. Energi dan sumber daya mineral.
6. Perdagangan.
7. Perindustrian.
8. Transmigrasi.
Fadel (2005) Otonomi daearah adalah usaha memberikan kesempatan
politik di wilayahnya. Tujuannya adalah demi terwujudnya kehidupan
masyarakat yang tertib, maju, dan sejahtera, damai nyaman, wajar karena
memperoleh kemudahan dalam segala hal dibidang pelayanan masyarakat,
yang hasil akhirnya dapat beguna untuk percepatan pembangunan yang ada
didaerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara keseluruhan yang menjadi kesimpulan dari pemerintah daerah
adalah pelaksanaan pemerintahan pada tingkat daerah dengan menyerahkan
segala urusan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan amanat UUD 1945.
D. Konsep Gerakan Sosial Petani
Berbicara tentang gerakan-gerakan sosial berarti kita membahas
aktivitas kelompok-kelompok sosial dalam menyampaikan aspirasi mereka
Page 36
25
kepada para pemimpin masyarakat atau negara. Seperti sub bidang sosiologi
lain, gerakan sosial berkaitan erat dengan teori umum sosiologi. Keduanya
saling berkaitan, pertama setiap riset gerakan sosial selalu bertolak dari teori
umum tentang masyarakat. Kedua, hasil riset gerakan sosial memperkuat
keyakinan terhadap teori umum sosiologi,merontokkan yang lain dan juga
diatur dalam peraturan bupati(PERBUP) tentang komisi penyuluhan
pertaniaan kabupaten soppeng tahun 2019..
Definisi gerakan sosial juga muncul dari Tarrow dalam (Syarbaini
2013) yang menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang
terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat
yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit,
pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya.
Basrowi dan Sukidin (2003:17) menyatakan bahwa gerakan merupakan
media dari masyarakat untuk menyampaikan rasa ketidak puasan sosialnya
kepada penguasa. Disamping itu menurutnya gerakan muncul dari satu
golongan yang bersifat terorganisasi, mempunyai asas dan tujuan yang jelas,
berjangkauan panjang serta mempunyai ideologi baru sehingga dapat ikut
serta menciptakan sebuah masyarakat yang maju.
Pichardo dalam Wahyudi, (2005: 8) mengatakan bahwa paradigma
gerakan sosial merupakan cerminan dari karakter kelas, karena ia dapat
menunjukkan segala apa yang kelas inginkan. Mobilisasi terhadap partisipan
itu dapat dilakukan melalui mobilisasi personal maupun mobilisasi kognitif.
Dalam hal ini, gerakan sosial yang diinisiasi oleh jaringan organisasi
Page 37
26
merupakan gerakan sosial yang memiliki tujuan yang sama untuk melakukan
perlawanan terhadap penguasa dan negara.
Gerakan Sosial merupakan upaya kolektif dalam melakukan suatu
perubahan melalui interaksi dan sosialisasi. Gerakan ini tidak hanya muncul
dengan kesadaran kelas dan ideologi tertentu, namun kelompok ini muncul
dengan identitas dan kesadaran serta perhatian terhadap persoalan, masalah
dan atau fenomena yang sedang dihadapi oleh masyarakat luas. Gerakan ini
berupaya untuk menyatukan komponen-komponen dalam masyarakat
penyatuan untuk melakukan suatu perubahan dan mencapai tujuan bersama
(Handayani, dkk, 2013: 3).
Menurut John Lofland (2003 : 50), ada 17 variabel yang berpengaruh
terhadap gerakan sosial, yaitu :
a. Perubahan dan ketimpangan sosial
b. Kesempatan politik
c. Campur tangan negara terhadap kehidupan warga
d. Kemakmuran (yang menimbulkan deprivasi ekonomi)
e. Konsentrasi geografis
f. Identitas kolektif
g. Solidaritas antar kelompok
h. Krisis kekuasaan
i. Melemahnya kontrol kelompok yang dominan
j. Pemfokusan krisis
k. Sinergi gelombang warga negara (penduduk)
l. Adanya pemimpin
m. Jaringan komunikasi
n. Integrasi jaringan di antara para pembentuk potensial
o. Adanya situasi yang memudahkan para pembentuk potensial
p. Kemampuan mempersatukan
Dalam penelitian ini penulis ingin melihat gerakan sosial pada
kelompok petani dalam melakukan pemanfaatan dibidang pertanian guna
Page 38
27
meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui bidang pertanian
organik.
Sutanto (2002) mendefinisikan pertanian organik, sebagai suatu sistem
produksi pertanian yang berazaskan daur ulang secara hayati. Daur ulang hara
dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak, serta limbah lainnya yang
mampu memperbaiki status kesuburan dan struktur tanah. Filosofi yang
melandasi pertanian organik adalah mengembangkan prinsip-prinsip
memberikan makanan pada tanah yang selanjutnya tanah menyediakan
makanan untuk tanaman (feeding the soil that feeds the plants) dan bukan
memberi makanan langsung pada tanaman.
Pertanian organik merupakan kegiatan bercocok tanam yang ramah
atau akrab dengan lingkungan dengan cara berusaha meminimalkan dampak
negatif bagi alam sekitar dengan ciri utama pertanian organik yaitu
menggunakan varietas lokal, pupuk, dan pestisida organik dengan tujuan
untuk menjaga kelestarian lingkungan (Firmanto, 2011).
Tujuan yang hendak dicapai dalam penggunaan sistem pertanian
organik menurut International Federation of Organic Agriculture Movements
(IFOAM 2005) antara lain:
a. Mendorong dan meningkatkan daur ulang dalam sistem usaha tani
dengan mengaktifkan kehidupan jasad renik, flora dan fauna, tanah,
tanaman serta hewan;
b. Memberikan jaminan yang semakin baik bagi para produsen pertanian
(terutama petani) dengan kehidupan yang lebih sesuai dengan hak
Page 39
28
asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar serta memperoleh
penghasilan dan kepuasan kerja, termasuk lingkungan kerja yang
aman dan sehat, dan
c. Memelihara serta meningkatkan kesuburan tanah secara
berkelanjutan.
Cara-cara pertanian organik di setiap negara bervariasi, akan tetapi pada
dasarnya pertanian organik mempunyai tujuan yang sama yaitu merupakan
usaha perlindungan tanah, penganekaragaman hayati, dan memberikan
kesempatan kepada binatang ternak dan unggas untuk merumput di alam
terbuka (Kerr, 2009).
Adapun prinsip pertanian organik tersebut ialah sebagai berikut:
a. Prinsip kesehatan Prinsip kesehatan yaitu pertanian organik
harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah,
tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan
tak terpisahkan
b. Prinsip ekologi Prinsip ekologi yaitu pertanian organik harus
didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan, yaitu
bekerja, meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus
ekologi kehidupan.
c. Prinsip keadilan Prinsip keadilan yaitu pertanian organik harus
membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait
dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.
Page 40
29
d. Prinsip perlindungan Prinsip perlindungan yaitu pertanian
organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab
untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi
sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup.
Sesuai dengan istilahnya yaitu gerakan sosial petani, maka pelaku
gerakan adalah rakyat atau kalangan masyarakat, termasuk dalam hal ini yang
lebih khusus yaitu petani. Jadi ada sekelompok besar rakyat yang terlibat
secara sadar untuk menuntaskan atau untuk menghalangi, sebuah proses
perubahan sosial. Gerakan sosial pada varian yang lain adakalanya untuk
pertama sekali dijalankan oleh penyelenggara negara lalu dalam prosesnya
menjadi gerakan sosial di masyarakat. Varian lain mengatakan bahwa bisa
saja pada awalnya dilakukan oleh rakyat kemudian diadopsi dan dijalankan
oleh penyelenggara negara. Proses adopsi oleh penyelenggara negara ini di
satu sisi juga dapat bersifat kooptasi sehingga menyimpang dari tujuan dan
maksud semula. Namun bagaimanapun bentuk variasinya maka yang utama
adalah masyarakat atau petani dalam hal ini yang menjadi subyek atau
pelakunya.
E. Kerangka Pikir
Berdasarkan dari beberapa teori yang diangkat maka penulis mencoba
membangun kerangka Pikir terkait Judul Penelitian Inovasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan
Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng sesuai
Page 41
30
dengan teori Sangkala (2013 : 38), maka dihasilkan bagan kerangka Pikir
sebagai berikut:
Bagan Kerangka Pikir
F. Fokus Penelitian
Berdasarkan hasil dari bagan kerangka pikir maka yang jadi fokus
penelitian dalam penelitian terkait Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan Serentak Pemanfaatan
Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng yaitu: Layanan terintegrasi,
monitoring layanan, pemanfaatan kerjasama, pelibatan masyarakat,
Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan
Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik)
Kabupaten Soppeng
Layanan
Terintegrasi
Indikator
Inovasi
Terlaksananya Program Gertak Petani
Kabupaten Soppeng
Monitoring
Layanan Pemanfaatan
Kerjasama Pemanfaatan
Masyarakat
Pemanfaatan
Teknologi
Page 42
31
pemanfaatan teknologi, faktor pendukung, faktor penghambat dan
terlaksananya program gertak petani di kabupaten Soppeng.
G. Deskripsi Fokus Penelitian
Gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan di lapangan adalah:
1. Indikator inovasi adalah suatu ide atau gagasan baru yang belum perna
dilakukan atau diterbitkan sebelumnya.
2. Layanan terintegrasi adalah dimana sektor publik menawarkan
peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak
sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai
dengan kenyamanan.
3. Monitoring layanan adalah pelaku kebijakan lebih dekat dengan
masyarakat dan biasanya membentuk kepastian tehadap tingkat
permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat
atau pelaku bisnis.
4. Pemanfaatan kerjasama adalah bermakna sebagai pemerintahan yang
inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien
dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan
juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta.
5. Pelibatan masyarakat adalah Kewenangan pemerintah yang Inovatif
harus merealisasikan peran peran pentingnya dengan mendorong peran
warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.
Page 43
32
6. Pemanfaatn tekonologi, informasi dan komunikasi adalah sejauh mana
pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam
menjalankan sebuah kebijakan
7. Faktor pendukung adalah serangkaian kegiatan yang mendukung dalam
pelaksanaan program gertak petani.
8. Faktor penghambat adalah beberapa aspek yang menjadi kendala dalam
pelaksanaan inovasi program gertak petani.
9. Terlaksananya Program gertak petani adalah melihat keseluruhan
proses yang dilakukan pemerintah daerah dalam upayanya
melaksanakan program gertak petani.
Page 44
33
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Adapun waktu dalam penelitian ini dilaksanakan setelah penulis
melaksanakan seminar hasil penenlitan dan lokasi penelitian bertempat di
Kabupaten Soppeng tentang Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan Serentak Pemanfaatan
Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng. Adapun alasan memilih obyek
lokasi penelitian tersebut adalah karena menjadi tempat pelaksanaan program
gertak petani.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini penelitian kualitatif, untuk menjawab sebuah
permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang
bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi
objektif dilapangan.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini Studi Kasus yaitu meneliti suatu kasus atau
fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat dan dilakukan secara
mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang
terjadi.
Page 45
34
C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data
dapat diperoleh. Dalam penelitian Kualitatif, posisi narasumber sangat
penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai
pemilik informasi. Data di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai
dengan tujuan penelitian ini.
1. Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk
menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji.
Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan
untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai
upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama
diperoleh melalui dokumentasi.
D. Informan Penelitian
Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang, karena
memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti,
dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan
atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek
penelitiannya berupa kasus (satu kesatuan unit), antara lain yang berupa
lembaga atau organisasi atau institusi (pranata) sosial.
Page 46
35
Adapun tabel informan dalam penelitian tentang Inovasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan
Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.1 Informan Penelitian
No. Informan Inisial Instansi
1. Ir. Rahmasari Rahman, MMA RR Dinas Pertanian
2. Suhardiman, SP, MMA SR Dinas Pertanian
3. Siti Kurniawaty Bayupah SB Camat Lalabata
4. Hadi Inrajaya R, S.IP HI Camat Marioriwawo
5. Mursalin MS Ketua KTNA
6. Alfian P AP Masyarakat
7. Apri Kurniawan AK Masyarakat
8. Kurdin Wahab KW Masyarakat
Jumlah Total 8 Informan
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini meliputi:
1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan
langsung yang secara sistematis terhadap Inovasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani
(Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik) Kabupaten
Soppeng.
Page 47
36
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas
terstruktur, artinya peneliti mengadakan wawancara langsung dan
wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisaberbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan
metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada
dasarnya, dokumen digunakan untuk memperkuat penelitian kualitatif
agar dapat lebih dipercaya.
F. Teknik Analisis Data
Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) penelitian
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus
sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data,
yaitu data reducation, data display, dan conclusion drawing/verification,
setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan
anticipatory sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka
langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan
sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten
mengenai Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan
Page 48
37
Program Gertak Petani (Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik)
Kabupaten Soppeng.
G. Keabsahan Data
Sugiyono (270:2012) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan
dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh
karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai
berikut :
1. Perpanjangan Masa Penelitian
Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang
dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan
melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan
baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum
diperoleh sebelumnya.
2. Pencermatan Pengamatan
Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara
cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan
memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi di lapangan sehingga
dapat memperoleh data yang sesungguhnya.
3. Triangulasi
Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan
data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
Peneliti menggunakan observasi partisipasif, wawancara mendalam dan
dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Tujuan dari
Page 49
38
triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena,
tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah
dikemukakan (Sugiyono : 2009)
Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu :
a. Triangulasi metode: Jika informasi yang diperoleh berasal dari
hasil wawancara misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan
seterusnya. Dengan ungkapan lain, kebenaran (keabsahan)
informasi diperiksa dengan teknik pengumpulan data yang
berbeda.
b. Triangulasi peneliti: Jika informasi yang diperoleh salah seorang
anggota tim peneliti diuji oleh anggota tim yang lain, berarti data
diperiksa melalui peneliti (pengumpul data) yang berbeda.
c. Triangulasi sumber: Jika informasi tertentu mislnya ditanyakan
kepada responden yang berbeda atau antara responden dengan
dokumentasi.
d. Triangulasi situasi: Bagaimana penuturan seorang responden jika
dalam keadaan ada orang lain dibandingkan dengan dalam
keadaan sendiri.
e. Triangulasi teori: Apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis
atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data
hasil penelitian.
Page 50
39
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Profile Kabupaten Soppeng
Soppeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Watansoppeng. Wilayah
Soppeng memiliki luas sekitar 1.500 km2 dengan ketinggian antara 5 hingga
1500 meter dari permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki daerah
pesisir, sekitar 77% dari total desa/kelurahan di Soppeng bertopografi
dataran. Kabupaten Soppeng berada pada 4°6’00’’ hingga 4°32’00’’ Lintang
Selatan dan 119°47’18” hingga 120°06’13”Bujur Timur. Luas Wilayah
Kabupaten Soppeng 1.500 km2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo.
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng dilalui beberapa sungai sebagai sumber yang
berpotensi dimanfaatkan sebagai pengairan yaitu Sungai Langkemme,
Sungai Soppeng, Sungai Lawo,Sungai Paddangeng dan Sungai Lajaroko.
Wilayah Soppeng terbagi menjadi 8 kecamatan, meliputi Kecamatan
Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, dan
Marioriawa. Marioriawa menjadi kecamatan terluas, dengan luas wilayah
sebesar 320 km2 atau sekitar 21,3 persen dari total luas Kabupaten Soppeng.
Page 51
40
Sedangkan
Citta merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya 40 km2
atau 2,7 persen dari total luas Kabupaten Soppeng.
Soppeng memiliki jarak yang relatif terjangkau dari pusat kabupaten.
Jarak dari kecamatan menuju ibukota kabupaten berkisar antara 0 km hingga
35 km. Dengan jarak dari ibukota kabupaten sebesar 35 km, Kecamatan Citta
menjadi kecamatan terjauh dari ibukota Soppeng. Sedangkan Lalabata yang
beribukota di Watansoppeng adalah kecamatan terdekat, sekaligus menjadi
ibukota kabupaten serta pusat pemerintahan dan perekonomian di wilayah
Soppeng. (Sumber:Statistik Daerah Kabupaten Soppeng 2015).
Jumlah penduduk Kabupaten Soppeng tahun 2014 mencapai 225.709
jiwa yang terdiri dari 106.206 laki-laki dan 119.503 perempuan. Angka
jumlah penduduk ini mengalami pertumbuhan sekitar 0,087 persen dibanding
tahun 2013. Secara umum jumlah penduduk perempuan di Kabupaten
Soppeng masih lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini
juga dapat ditunjukkan oleh angka sex ratio Kabupaten Soppeng sebesar 89,
artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 89 penduduk laki-laki.
Tingkat kepadatan penduduk Soppeng masih berada dalam angka
wajar, tercatat sebanyak 150 penduduk menghuni setiap km2 wilayah
Soppeng pada tahun 2014. Komposisi penduduk Soppeng didominasi oleh
penduduk muda. Berdasarkan piramida penduduk disamping persentase
penduduk terbanyak berada pada kelompok usia 10-14 tahun. Apabila
dicermati lebih jauh, perbandingan antara persentase jumlah penduduk laki-
Page 52
41
laki dan perempuan pada setiap kelompok umur didominasi oleh penduduk
perempuan. Presentase penduduk usia kerja di Kabupaten Soppeng tahun
2014 sebesar 65,41%. Angka ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten
Soppeng sebesar 53 yang berarti untuk setiap 100 orang penduduk berusia
kerja (dianggap produktif) menanggung sebanyak 53 orang yang belum
produktif dan dianggap tidak produktif lagi.Apabila dilihat per kecamatan,
pada tahun2014 Marioriwawo menjadi kecamatan dengan penduduk
terbanyak di Soppeng mencapai 44.631 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi
justru berada di wilayah Kecamatan Liliriaja yang tercatat 283 jiwa tiap km2.
Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Citta.
Kepadatan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Marioriawa, yakni
hanya 88 jiwa tiap km2. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan
perempuan (sex ratio) untuk tiap kecamatan di Kabupaten Soppeng
seluruhnya bernilai di bawah 100. Hal ini berarti jumlah penduduk
perempuan di tiap kecamatan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-
laki. Angka sex ratio terbesar berada di Kecamatan Lalabata dan Marioriawa,
mencapai 92, dan yang terendah berada di Kecamatan Citta sebesar 82 jiwa.
Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari setengah
penduduk Soppeng termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) mengalami kenaikan dari 57,22 pada tahun 2013
menjadi 57,59 pada tahun 2014. Pasar tenaga kerja Soppeng tergambar dari
persentase penduduk usia kerja yang bekerja, pada tahun 2014 besarannya
juga mengalami kenaikan menjadi 97,57 persen dari 93,44 persen pada tahun
Page 53
42
2013. Sejalan dengan kenaikan tingkat kesempatan kerja, angka
pengangguran terbuka Soppeng tahun 2014 mengalami penurunan sekitar
4,13 persen, yakni dari 6,56 persen pada tahun 2013 menjadi 2,43 persen
tahun 2014.
Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pada tahun 2014,
pilihan bekerja di sektor pertanian (A) masih mendominasi pasar kerja di
Soppeng yaitu sebesar 55,35 persen. Selanjutnya yang cukup diminati adalah
sektor jasa-jasa (S) dengan persentase sebesar 17,19 persen. Sedangkan
pekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran (T) sebanyak 13,08 persen
dan sisanya terdistribusi ke sektor-sektor lainnya. Komposisi tersebut
tampaknya tidak banyak mengalami perubahan selama kurun waktu 2012-
2014.
2. Profile Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng
Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyebabkan semua daerah Kabupaten/Provinsi Seluruh Indonesia
untuk melakukan penyesuaian susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai
kewenangannya termasuk Kabupaten Soppeng. Dinas Pertanian merupakan
salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk setelah
ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016,
dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 53 Tahun Dinas Pertanian dibentuk
dari gabungan beberapa Dinas Lingkup Pertanian sebelumnya yaitu Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan
(Khusus Subsektor Perkebunan), Dinas Peternakan dan Perikanan (Khusus
Page 54
43
Subsektor Peternakan) dan BP3KP (Khusus urusan Penyuluhan Pertanian).
Rencana Strategis Dinas Pertanian disusun dengan mendasari data-data dari
Dinas pembentuk sebelumnya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Selain itu juga tetap
memperhatikan kesesuaian Rencana Strategis dari Kementerian Pertanian
dan Instansi terkait tingkat Provinsi dalam penyusunannya, sehingga konsep
yang tersusun bisa berjalan sinergis baik dengan tingkat pusat maupun
Provinsi. Dan juga tentunya mengacu pada berbagai Peraturan Perundang-
Undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan bidang Pertanian.
Sektor Pertanian yang merupakan penopang utama penggerak
perekonomian di Kabupaten Soppeng tentunya harus mendapatkan perhatian
khusus dalam penentuan kebijakan karena menyangkut hajat hidup sebagian
besar penduduk Kabupaten Soppeng. Hal tersebut sudah menjadi perhatian
Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Terpilih Tahun yang tergambar melalui
Visi yang diusung yaitu Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik, yang
kemudian dalam Misi Pertamanya yaitu Memantapkan arah Kebijakan
Pertanian yang Melayani dan Pro Petani. Sehingga Dinas Pertanian harus
berupaya semaksimal mungkin untuk menerjemahkan dan mewujudkan Visi
dan Misi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui Rencana Strategis
Dinas Pertanian Tahun yang telah disusun ini, besar harapan untuk bisa
mewujudkan.
Program pembangunan Pertanian Kabupaten Soppeng yang termuat
dalam RPJMD diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan
Page 55
44
pembangunan pertanian diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang
diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukan perkembangan,
capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. A.
Indikator Kinerja Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian
Kabupaten Soppeng Tahun merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam
pencapaian visi dan misi Dinas dalam melaksanakan program-program
pembangunan di Kabupaten Soppeng pada kurun waktu Berdasarkan RPJMD
Kabupaten Soppeng Tahun memuat indikator kinerja SKPD Dinas Pertanian
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten
Soppeng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu sebagai
berikut : 1). Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan 2). Nilai Tukar Petani
(NTP) Tanaman Perkebunan 3). Nilai Tukar Peternak 4). PDRB per Kapita
Petani (Rp) 5). Cakupan layanan irigasi (%) 6). Jumlah unit usaha dalan
pengolahan hasil pertanian (Unit) Penetapan indikator kinerja Dinas
Pertanian Kabupaten Soppeng
Visi: Dalam rangka mendukung visi Kabupaten Soppeng dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi, maka SKPD Dinas Pertanian Kabupaten
Soppeng menetapkan Visi sebagai berikut : “Terwujudnya Sistem Pertanian
yang Melayani dan Pro Petani serta Berkelanjutan di Kabupaten Soppeng
Tahun 2021” Visi tersebut diatas mengandung beberapa makna sebagai
berikut :
Page 56
45
a. Sistem Pertanian adalah dimaknakan pengelolaan sumberdaya untuk
usaha pertanian guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus
meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumberdaya alam
di Kabupaten Soppeng.
b. Melayani adalah dimaknakan segala bentuk pelayanan dalam
membantu dan menyiapkan/memfasilitasi kebutuhan petani di
Kabupaten Soppeng mulai dari kebutuhan sarana produksi, teknologi
budidaya, sarana dan prasarana pertanian, panen dan pasca panen,
pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi, serta penyuluhan dan
pendampingan petani.
c. Pro Petani adalah dimaknakan segala kebijakan pembangunan yang
dilakukan mencerminkan keberpihakan kepada petani untuk
memajukan sektor pertanian melalui peningkatan pengetahuan petani
dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan
mensejahterakan kehidupan petani yang ada di Kabupaten Soppeng.
d. Berkelanjutan adalah dimaknakan mengoptimalkan manfaat dari
sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyelaraskan
sumber daya alam dan manusia dalam pembangunan, dengan menjaga
keseimbangan antara kebutuhan manusia untuk meningkatkan
hidupnya di satu sisi dengan pemeliharaaan sumber daya alam dan
ekosistemnya di sisi lainnya. Pelaksanaan pembangunan pertanian
harus dapat menjamin keberlangsungan keberadaan sumber daya alam,
Page 57
46
kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem
pengembangan terpadu.
Misi: Dalam RPJMD Kabupaten Soppeng terdapat 9 Misi, dimana dari
misi tersebut yang terkait langsung dengan misi SKPD Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng yaitu Misi “Memantapkan arah
kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani”.
Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Soppeng dan visi Dinas Pertanian
Kabupaten Soppeng, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten
Soppeng serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan
(stakeholders), maka ditetapkan misi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng
Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
a. Memantapkan dan meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu
hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hasil ternak secara
berkelanjutan.
b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian.
c. Menciptakan Lingkungan yang kondusif bagi masyarakat veteriner.
d. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang
efektif serta memantapkan koordinasi dan sinergitas dalam
penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
e. Mendorong pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur,
Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta pengembangan kelembagaan
Petani.
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng
Page 58
47
Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis dibidang tanaman serealia, tanaman aneka
kacang da umbi, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan serta
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
bidang tanaman pangan.
Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman buah dan florikultura,
tanaman sayuran dan tanaman obat, pengolahan dan pemasaran hasil
hortikultura serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan
dan administrasi di bidang hortikultura.
Page 59
48
Bidang Perkebunan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan Bidang Perkebunan yang meliputi sarana dan
prasarana, produksi serta perlindungan, pengamatan dan pengendalian
berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas membantu
kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di
bidang peternakan dan kesehatan hewan serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan kepala dinas sesuai dengan tugasnya.
Bidang Pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan penanganan
pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian tanaman pangan,
hortikultura dan peternakan.
Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kelembagaan
dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan, tata dan metode
penyuluhan, pengembangan teknologi dan informasi pertanian serta
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan adminsitrasi di
bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian.
B. Pelaksanaan Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Soppeng Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani.
Page 60
49
Pada bagian ini penulis akan membahas terkait inovasi gertak petani di
Kabupaten Soppeng dengan data dan hasil wawancara berdasarkan hasil
penelitian penulis yang terkait layanan terintegrasi, monitoring layanan,
pemanfaatan kerjasama, perlibatan masyarakat serta pemanfaatan teknologi,
komunikasi dan informasi yang dipaparkan penulis sebagai berikut:
1. Layanan Terintegrasi
Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan
masyarakat dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik
oleh individu atau organisasi pemerintahan, karena dari bentuk pelayanan
yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan
pelayanan. Pelayanan yang mengarah kepada kebutuhan hidup masyarakat
secara luas merupakan sebuah kewajiban dari pemerintah daerah dalam
mensejahterakan masyarakat.
Program gertak petani yang di gagas oleh pemerintah Kabupaten
Soppeng melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Program tersebut
merupakan sebuah wujud untuk mengurangi ketergantungan masyarakat
terhadap produk yang telah terkontaminasi serta membiasakan masyarakat
untuk hidup sehat dengan memproduksi sendiri bahan makanannya.
“Program Gertak Petani dilakukan untuk menjadikan masyarakat
mandiri dan memproduksi sendiri bahan makanan yang dikonsumsi
sehari-hari seperti sayuran, buah-buahan dengan memanfaatkan lahan
dan pekarangan rumah masyarakat itu sendiri. Selain itu masyarakat
juga bisa meningkatkan ntuk perekonomiannya dengan menjual hasil
produksi tanaman yang mereka garap sendiri, jadi selain menjamin
kesehatan masyarakat program ini juga untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat utamanya bagi mereka yang ada di desa.”
(Hasil wawancara dengan RR tanggal 20/07/2020)
Page 61
50
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa program gertak
petani merupakan sebuah langkah untuk meningkatkan komiditi masyarakat
dalam bidang pertanian dan juga untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri
serta menjamin kesehatan masyarakat melalui kegiatan bercocok tanam.
Pelayanan yang kemudian berorientasi kepada sebuah aktivitas yang
dapat dirasakan melalui hubungan antara masyarakat dan pemerintah dengan
melalui wadah yang berupa program atau kebijakan sebagai sebuah
standarnisasi pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah dalam memberikan
pelayanan kepada publik harus lebih jeli dalam melihat kebutuhan dari
masyarakat itu sendiri.
Hadirnya program gertak petani pada dasarnya memberikan pelayanan
kepada masyarakat tentang sebuah pola hidup yang lebih mandiri dengan
memanfaatkan halaman rumah mereka untuk kegiatan pertanian. Terlebih
sayur-sayuran hijau dan buah-buahan selain bisa di konsumsi dan di jual juga
dapat menambah keindahan rumah.
“Mempercantik rumah dengan bunga ataupun tanaman yang bagus saya
fikir itu sudah biasa tapi jika mempercantik rumah dengan tanaman
yang bisa dikonsumsi itu azas manfaatnya jauh lebih banyak. Terlebih
tanaman ini di olah tanpa menggunakan zat kimia yang kita tau sangat
berbahaya bila dikonsumsi masyarakat. Dengan memberdayakan
masyarakat untuk menanam sayur dan buah dihalaman rumah mereka
mampu mengurangi ketergantungan terhadap makanan yang
mengandung zat-zat yang tidak baik bagi kesehatan masyarakat kita.”
(Hasil wawancara dengan SB tanggal 21/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pemanfaatan
halaman rumah menjadi pertanian organik mengurangi ketergantungan
masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat kimia yang
Page 62
51
berbahaya untuk kesehatan. Selain itu juga dapat memperindah halaman
rumah masyarakat.
Kebutuhan masyarakat akan peningkatan kesejahteraan menuntut
pemerintah lebih inovatif dalam meramu sebuah program demi peningkatan
taraf hidup masyarakat. Sebuah pelayanan harus terintegrasi dengan
kebutuhan masyarakat utamanya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.
Letak geografis Kabupaten Soppeng yang berada di daerah dataran
tinggi dengan tingkat kesuburan tanah yang mempuni membuat kebanyakan
masyarakatnya memanfaatkan bidang pertanian sebagai mata pencaharian
guna peningkatan perekonomian, hal tersebut menuntut pemerintah daerah
Kabupaten Soppeng lebih jeli dalam melihat komiditi yang bagus untuk
dikembangkan diwilayah tersebut.
“Kebanyakan masyarakat kita di Soppeng ini memang bergelut di
bidang pertanian, sehingga memerlukan sebuah trobosan dalam
meningkatkan pendapatan masyarakat dalam bidang itu, salah satunya
melalui pertanian organik. Kenapa kita memilih pertanian organik
sebagai dasar kita, tentu untuk menciptakan daya saing dengan
masyarakat di luar daerah, terlebih saat sekarang para konsumen
mencari makanan yang sehat dan bernutrisi sehingga kami membuat
program ini agar mengarah kepada kebutuhan konsumen tersebut.”
(Hasil wawancara dengan MS tanggal 22/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat kebutuhan konsumen
dengan makanan sehat dan mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh dapat
menciptakan kesan bagi konsumen bahwa hasil pertanian masyarakat
Kabupaten Soppeng memenuhi standar kebutuhan konsumen tersebut,
sehingga masyarakat yang menjadi konsumen akan memilih makanan atau
sayur-sayuran yang berasal dari Kabupaten Soppeng.
Page 63
52
Kebijakan dan program yang mengarah kepada kebutuhan masyarakat
merupakan sebuah bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Minimnya pengetahuan masyarakat dalam melihat potensi yang ada di
wilayahnya menuntut pemerintah lebih aktif memberikan pelayanan kepada
publik salah satunya melalui pertanian organik yang ramah lingkungan dan
memberikan dampak yang baik apabila dikonsumsi oleh manusia.
Pemerintah desa selaku aparatur birokrasi yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan program
gertak petani kepada masyarakat. Melalui pemberian edukasi sampai kepada
proses hasil pertanian menjadi sumber mata pencaharian menjadi upaya yang
dilakukan agar program gertak petani dapat berjalan maksimal.
“Pemanfaatan pekarangan rumah untuk kegiatan pertanian sungguh
unik dan tentu memberikan manfaat yang beragam, selain
memperindah rumah juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat, namun
kesemuanya tentu harus melalui proses salah satunya melalui sosialisasi
dengan mengedukasi masyarakat tentang program gertak petani agar
searah dengan kebutuhan masyarakat. Sebuah kesyukuran tersendiri
karena masyarakat merespon baik adanya program tersebut.” (Hasil
wawancara AP dengan tanggal 23/07/2020)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa
program gertak petani tidak serta merta di buat dan dilaksanakan kepada
masyarakat agar program tersebut terarah sesuai dengan kebutuhan hidup
masyarakat maka terlebih dahulu masyarakat harus diberikan edukasi dalam
menjalankan kegiatan program gertak petani tersebut.
Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.
Karenanya Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan layanan yang baik dan professional. Prosedur pelayanan yang
Page 64
53
dilakukan harus benar-benar memberikan pemahaman kepada masyarakat
seperti kesederhanaan yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan
pelayanan.
Masyarakat sebagai target pelayanan akan merasa terlayani jika sebuah
program atau kebijakan dapat dipahami dan diaplikasikan masyarakat.
Seperti program Gertak petani yang benar-benar memberdayakan masyarakat
sehingga sangat mudah untuk di realisasikan.
“Sebagai masyarakat tentu kita sangat mendukung program gertak
petani yang di canangkan oleh pemerintah, hal yang tidak pernah
terfikir di benak masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian di
halaman rumah sendiri. Banyak masyarakat yang sudah menjalankan
program tersebut, ada yang menanam sayur seperti: wortel, kangkung,
bayam, tomat dan yang lainnya. Begitupun dengan buah-buahan
seperti: jeruk, buah naga, apel hijau juga menjadi tanaman yang sering
dijumpai di halaman rumah masyarakat. Tentu dengan adanya hal
semacam itu masyarakat tidak perlu lagi membeli di pasar justru
sebaliknya masyarakat bisa menjual hasil pertanian organik tersebut.”
(Hasil wawancara dengan AK tanggal 23/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa masyarakat
Kabupaten Soppeng benar-benar memanfaatkan program gertak petani
sebagai sebuah kegiatan baru dalam bidang pertanian. Akses dan pengolahan
yang sangat mudah membuat masyarakat dengan sendirinya menjadikan
program tersebut sebagai sebuah pemanfaatan ekonomi.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan terkait pelayanan terintegrasi
terhadap kebijakan gerakan serentak pemanfaatan pekarangan organic
(Gertak) petani di Kabupaten Soppeng dapat dilihat bahwa arah kebijakan
tersebut untuk meningkatan nilai seni dan estetika terhadap pekarangan
Page 65
54
rumah masyarakat dengan menanam tanaman yang produktif. Selain itu
pengolahannya yang tanpa menggunakan zat kimia memberikan manfaat bagi
kesehatan masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih mandiri tanpa harus
membeli justru masyarakat bisa memproduksi sendiri hasil pertaniannya
sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertumbuhan perekonomian
masyarakat.
2. Monitoring Layanan
Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang direncanakan
dengan apa yang dilakukan, apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian
dengan hasil perencanaan yang dilakukan. Monitoring layanan menentukan
apakah sebuah program dapat dilaksanakan baik oleh masyarakat dan semua
yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan program gertak petani di Kabupaten Soppeng harus
dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan program, dimana bahan-
bahan yang digunakan harus bersifat alami tanpa campuran zat kimia dengan
demikian pemerintah senantiasa melakukan peninjauan langsung
kemasyarakat untuk memastikan hal tersebut.
“Program ini merupakan kegiatan pertanian yang bersifat alami tanpa
adanya unsur kimia. Sebagai pembuat kebijakan tentu kami sebagai
pemerintah senantiasa melakukan pengecekan kemasyarakat apakah
standar pertanian organik benar-benar dilaksanakan dengan baik.
Karena tujuan utama program ini selain untuk memperindah
pekarangan rumah juga baik dan sehat dikonsumsi oleh masyarakat,
sehingga perlu pengarahan kepada masyarakat.” (Hasil wawancara
dengan SR tanggal 20/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kegiatan
monitoring layanan yang dilakukan pemerintah guna memastikan bahwa
Page 66
55
masyarakat benar-benar mengikuti standar pelaksanaan sesuai dengan
prosedur program gertak petani itu di buat.
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya tidak dapat
langsung dicerna oleh masyarakat luas sehingga memerlukan sosialisasi
dalam pelaksanaan sebuah program. Untuk melihat sejauh mana penerapan
sebuah program benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat pemerintah harus
senantiasa melakukan peninjauan terhadap sebuah pelayanan.
Menanami tanaman produktif di area pekarangan rumah merupakan hal
yang sangat lumrah bagi kalangan masyarakat Kabupaten Soppeng. Namun
tidak semua masyarakat mengetahui sistem bertani dengan penggunaan
barang-barang yang bersifat alami tanpa kandungan zat kimia sehingga
dengan demikian perlu ada pemaparan secara luas kepada masyarakat tentang
sistem bertani organik.
“Tentunya pemerintah harus senantiasa melakukan pengecekan
kemasyarakat terkait sistem bertani organik, jangankan masyarakat
secara luas petanipun sangat jarang menggunakan sistem pertanian
organik dalam bercocok tanam. Masyarakat perlu di bekali dengan
pengetahuan tentang sistem dan tata cara bercocok tanam dengan
menggunakan campuran yang alami dan menghilangkan unsur-unsur
zat kimia dalam bercocok tanam.” (Hasil wawancara dengan HI tanggal
21/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa kegiatan
monitoring layanan pada dasarnya untuk memastikan sejauh mana
masyarakat memahami teknik penggunaan bahan-bahan alami dalam
kegiatan bercocok tanam, serta pemerintah harus lebih mengedukasi
masyarakat tentang tata cara bercocok tanam yang baik.
Page 67
56
Pemerintah selaku perumus kebijakan dalam menjamin kesejahteraan
masyarakat tidak berhenti hanya pada tahap pembuatan kebijakan.
Pemerintah harus senantiasa mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan
program-program kebijakan yang telah dirumuskan terlebih sebuah program
yang terbilang masih baru tentu membutuhkan pengawasan.
Antusias masyarakat dalam melaksanakan program gertak petani tidak
secara langsung membuat masyarakat paham dengan azas manfaat dari
pelaksanaan program pertanian organik. Banyak diantara masyarakat tidak
menghasilkan tanaman yang produktif karena cenderung ikut-ikutan dengan
wilayah lain. Padahal masyarakat tidak memperhitungkan tingkat kesuburan
tanah yang digunakan.
“Pelaksanaan program gertak petani di Kabupaten Soppeng ini tentu
sebuah program yang terbilang baru. Masyarakat masih membutuhkan
bimbingan dan arahan dari pelaku terkait. Kegiatan monitoring atau
pengawasan dari pemerintah tentu perlu dilakukan, terlebih menjawab
aduan masyarakat karena tanamannya tidak tumbuh subur dan
menghasilkan buah. Masyarakat tidak mengetahui bahwa tanaman yang
di tanam tersebut tidak cocok dengan kesuburan tanah yang ada di
pekarangan rumahnya. Hal yang seperti ini tentu memerlukan bantuan
dan arahan dari pihak-pihat terkait.” (Hasil wawancara dengan MS
tanggal 22/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pelaksanaan
program gertak petani sangat memerlukan pengawasan dari pemerintah.
Pelaksanaan program yang kurang dipahami masyarakat membuat
masyarakat sembarangan melakukan cocok tanam tanpa memperhatikan
tingkat kesuburan tanah yang digunakan.
Monitoring dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati dan
mempengaruhi kegiatan-kegiatan pokok dan hasil pekerjaan. Monitoring
Page 68
57
akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa
pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu,
pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa
terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan
menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara
lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.
Pengamatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi
dalam pelaksanaan program gertak petani. Terkait apa yang mesti di perbaiki,
dimana letak kesalahan program sampai kepada proses menyimpulkan
tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam di wilayah
pekarangan rumah.
“Proses monitoring yang kami lakukan pada dasarnya sebagai bahan
evaluasi dari suatu program tentang sejauh mana masyarakat
memahami kegiatan bercocok tanam secara organik, tanaman yang pas
untuk ukuran pekarangan rumah masyarakat sampai kepada
peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat. Berasal dari kegiatan
monitoring layanan ini pemerintah bisa menyimpulkan langkah tepat
yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas suatu layanan atau
program.” (Hasil wawancara dengan RR tanggal 20/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pelaksanaan
monitoring layanan sebagai upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan
yang dianggap masih kurang tepat. Dari hasil monitoring layanan pemerintah
mampu melakukan evaluasi tentang tingkat pemahaman masyarakat atas
dasar sebuah kebijakan.
Monitoring layanan pada hakekatnya merupakan proses pengumpulan
dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara
sistematis dan kontinu tentang kegiatan/ program sehingga dapat dilakukan
Page 69
58
tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/ kegiatan itu selanjutnya.
Hasil dari proses tersebut dapat memberikan informasi keberlangsungan
proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang
berkesinambungan.
Pelaksanaan program gertak petani di Kabupaten Soppeng memberikan
warna baru terhadap kegiatan bercocok tanam yang baik bagi kesehatan
masyarakat. Permasalahan yang dihadapi kemudian adalah bagaimana tata
cara pelaksanaan program sehingga masyarakat dapat melaksanakan program
dengan baik dan tepat sasaran.
“Pemantauan yang dilakukan aparat terkait pada dasarnya menjawab
permasalahan yang ada di masyarakat. Masalah yang muncul tentu
sangat banyak dan berbeda-beda antara daerah satu dan yang lainnya.
Kalau bagi saya perlu lagi penyediaan bibit unggul yang bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat pada pelaksanaan program gertak petani
dengan tekhnik alami atau tradisional.” (Hasil wawancara dengan KW
tanggal 23/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa proses
pemantauan yang dilakukan pemerintah untuk menjawab semua
permasalahan yang ada di masyarakat terkait pelaksanaan program gertak
petani, seperti misalnya penyediaan bibit unggul yang dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat untuk bercocok tanam di halaman rumah mereka.
Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait monitoring
layanan terhadap kebijakan gerakan serentak pemanfaatan pekarangan
organik (Gertak) petani di Kabupaten Soppeng dengan melakukan
pemantauan di masyarakat yang melaksanakan program. Kegiatan tersebut
kemudian dapat melihat berbagai permasalahan yang ada terkait proses
Page 70
59
pelaksanaan program dan mencari solusi permasalahan sehingga program
gertak petani dapat terus berlanjut secara berkesinambungan.
3. Pemanfaatan Kerjasama
Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut
Abdulsyani(2007), kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana
didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai
tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas
masing-masing.
Pertanian organik yang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh menjadi
terobosan penting bagi pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menjalin
kerjasama dengan beberapa instansi guna pemanfaatan hasil pertanian.
Terutama bagi puskesmas dan rumah sakit, kebutuhan makanan yang sehat
dan bernutrisi sangat dibutuhkan oleh pasien yang sedang melaksanakan
perawatan guna proses penyembuhan.
“Sekarang ini kita menjalin kerjasama dengan puskesmas dan rumah
sakit yang ada wilayah Kabupaten Soppeng agar kiranya membeli dan
memanfaatkan hasil pertanian dari masyarakat. Kebutuhan makanan
pasien yang sehat menjadikan hasil produksi tanaman organik sebagai
pilihan utama. Proses kerjasama tersebut juga diharapkan dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat.” (Hasil wawancara dengan
RR tanggal 20/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pemerintah
membangun kerjasama dengan instansi kesehatan dalam menjajahkan hasil
produksi masyarakat. Kebutuhan pasien dengan makanan yang sehat dan
bernutrisi tentu menjadikan hasil pertanian alami sebagai pilihan utama.
Page 71
60
Pemanfaatan kerjasama tentu menjadi agenda yang sangat penting
dalam ruang lingkup pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam
bidang pertanian. Kerjasama bisa mencakup banyak hal seperti politik,
pendidikan dan juga ekonomi. Pelaksanaan kerjasama yang di buat
pemerintah pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat sehingga harus
melalui tahapan-tahapan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
Peroses membangun kerjasama yang dilakukan pemerintah Kabupaten
Soppeng tidak hanya mengarah kepada aspek ekonomi masyarakat tetapi
kerjasama dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tata
cara bercocok tanam dengan sistem pertanian organik.
“Terkait program gertak petani banyak kerjasama yang dilakukan
pemerintah salah satunya proses kerjasama dengan perguruan tinggi
yang bisa melakukan edukasi secara ilmiah kepada masyarakat tentang
teknik pengelolaan pertanian organik. Proses kerjasama ini lebih
kepada memberikan pengetahuan terkait pengelolaan dalam bidang
pertanian, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melaksanakan
sebuah program yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan
masyarakat itu sendiri.” (Hasil wawancara dengan SR tanggal
20/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa proses
pemanfaatan kerjasama dalam mendukung program gertak petani juga
dilakukan dengan mengajak perguruan tinggu guna mengedukasi masyarakat
tentang tekhnik dan tata cara bercocok tanam yang baik dengan sistem
organik.
Pengembangan pertanian harus merupakan pengembangan yang
terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal
bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan cultural. Perencanaan
Page 72
61
tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pertanian ke dalam suatu
program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu daerah. Fungsi
atau peran pemerintah dalam mengembangkan pertanian secara garis
besarnya adalah menyediakan infrastruktur tidak hanya dalam bentuk fisik,
memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur
pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah
lain maupun ke luar negeri.
Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pangan dari hasil pertanian
menjadikan Kabupaten Soppeng lebih inovatif dalam mengembangkan
komoditi yang bergerak dalam bidang pertanian. Untuk itu pemerintah
Kabupaten Soppeng membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi
Sulawesi Selatan untuk penyediaan bibit unggul agar bisa di kelola oleh
masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan kerjasama dengan
pemerintah provinsi, terkait ketersediaan pangan di Sulawesi Selatan.
Salah satu program kerjasama adalah penyediaan bibit unggul yang
dapat dikelola masyarakat seperti sayur-sayuran, buah dan juga
ketersediaan padi. Bibit ini tentu harus dikembangkan oleh masyarakat
dengan secara alami tanpa menggunakan zat-zat kimia selain menjaga
kesehatan kostumer nantinya juga hasil pertanian Kabupaten Soppeng
akan diminati oleh daerah lain.” (Hasil wawancara dengan MS tanggal
22/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa proses
kerjasama juga mengarah kepada penyediaan bibit unggul dan produktif yang
dapat dikelola oleh masyarakat Kabupaten Soppeng demi menjaga
ketersediaan pangan di Sulawesi Selatan.
Page 73
62
Paradigma pembangunan pertanian ke depan adalah pertanian
berkelanjutan yang berada dalam lingkup pembangunan manusia, yang
bertumpu pada peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia.
Kerjasama sektor pertanian dianggap cara yang tepat dalam mencari solusi
dari suatu permasalahan pembangunan yang semakin kompleks dan dapat
bersinergi dengan sektor lain untuk tetap memadukan pengembangan potensi
daerah karena menyadari di setiap sektor tidak dapat diatasi hanya oleh diri
sendiri.
Peningkatan perekonomian masyarakat menjadi salah satu aktor
penting dalam pembangunan daerah di Kabupaten Soppeng. Sehingga
pemerintah di tuntut untuk memaksimalkan kerjasama terkait peningkatan
kualitas pertanian dan juga program seperti gertak petani. Kerjasama
dilakukan salah satunya menarik investor atau pembeli hasil pertanian
organik masyarakat.
“Salah satu bentuk kerjasama yang saya liat sangat nampak adalah
pemerintah membangun kerjasama dengan sektor swasta untuk
membeli hasil produksi pertanian masyarakat seperti jagung, buah
naga, sayur-sayuran. Kerjasama seperti ini yang perlu untuk di
tingkatkan agar masyarakat dapat dengan mudah memasarkan hasil
pertanian organik mereka.” (Hasil wawancara dengan SB tanggal
21/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa kerjasama
pemerintah dengan sektor swasta terkait pembelian hasil pertanian organik
masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan memudahkan masyarakat dalam
menjual hasil produksi pertaniannya.
Kerja sama sektor pertanian organik merupakan interaksi yang
memadukan beberapa sumberdaya dan kapasitas dari berbagai sektor
Page 74
63
organisasi yang tidak terkait struktur hierarki yang bertujuan untuk saling
melengkapi satu sama lain bukan saling mengganti. Adanya pengembangan
pertanian organik juga mendukung aspek atau dimensi ruang yang memahami
bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda.
Hubungan kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah, balai
penyuluhan pertanian dan juga kelompok tani di Kabupaten Soppeng
memudahkan koordinasi dan proses kerjasama yang baik dalam mendukung
program gertak petani. Sinergitas antara ketiga lembaga tersebut memberikan
efek positive terhadap pembangunan pertanian organik di Kabupaten
Soppeng.
“Proses kerjasama dalam mendukung program gertak petani ini sangat
nampak utamanya oleh pemerintah, balai dan kelompok tani bentukan
masyarakat. Adanya hubungan ketiga lembaga tersebut membuat
masyarakat lebih mudah dalam mengaplikasikan model pertanian
organik dan juga memasarkannya.” (Hasil wawancara dengan AK
tanggal 23/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa adanya
sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah, badan penyuluh pertanian
dan kelompok tani menjadi sebuah keseriusan dalam mendukung program
gertak petani di Kabupaten Soppeng.
Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait pemanfaatan
kerjasama terhadap inovasi kebijakan gerakan serentak pemanfaatan
pekarangan organik (Gertak) petani di Kabupaten Soppeng lebih mengacu
kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui hubungan kerjasama
dengan rumah sakit atau puskesmas sebagai institusi yang sangat
membutuhkan hasil pertanian yang bernutrisi dan sehat. Selain itu kerjasama
Page 75
64
dalam rangka mengedukasi masyarakat turut dilakukan agar masyarakat
benar-benar memahami tekhnik dan proses dalam mengembangkan pertanian
organik di pekarangan rumah masyarakat.
4. Pelibatan Warga Negara
Keterlibatan warga negara telah didefinisikan sebagai proses
mempercayai bahwa seseorang dapat dan harus membuat perbedaan dalam
meningkatkan komunitasnya. Untuk meningkatkan masyarakat, seseorang
membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dibutuhkan untuk
membuat perbedaan. Kepemilikan dan demonstrasi pengetahuan,
keterampilan, dan nilai tersebut diungkapkan melalui sikap dan perilaku.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Soppeng
dalam mensukseskan program gertak petani dengan cara mengikutsertakan
masyarakat dalam proses pelaksanaan program. Dengan demikian partisipasi
masyarakat tersebut akan membawa dampak pengetahuan tentang tata cara
bercocok tanam dengan metode alami kepada kelompok masyarakat yang
kompleks.
“Program yang inovatif tentu harus melibatkan masyarakat dalam
rangka mendukung terlaksanya program sesuai dengan sasaran yang
telah di buat dalam program tersebut. Keterlibatan masyarakat mulai
dalam rangka perencanaan, pelaksanaan sampai kepada tahap evaluasi.
Masyarakat tentu menjadi sasaran utama dari program ini, jadi
berkembang atau tidaknya program gertak petani tergantung dari sejauh
mana masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaannya.” (Hasil
wawancara dengan SR tanggal 20/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa, keterlibatan
masyarakat dalam rangka pelaksanaan program gertak petani di Kabupaten
Soppeng merupakan tolak ukur keberhasilan program tersebut. Masyarakat
Page 76
65
bahkan ikut terlibat mulai dari proses perencanaan sampai kepada tahap
evaluasi program.
Melibatkan warga masyarakat merupakan upaya dalam rangka
pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mengacu kepada penekanan bahwa
terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses
pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya
manusia, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan
masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada
gilirannya dapat menciptakan dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk
pemberdayaan ekonomi rakyat.
Partisipasi aktif warga masyarakat dalam mendukung program gertak
petani merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan ekonomi rakyat.
Masyarakat dapat menentukan sendiri tanaman yang menjadi komoditi
pertanian yang sesuai dalam peningkatan ekonomi kerakyatan.
“Melibatkan warga masyarakat pada proses pelaksanaan program
gertak petani adalah sebagai wujud memberikan kebebasan kepada
masyarakat terkait pengelolaan sendiri tanaman yang ingin dijadikan
sebagai komoditi. Misalnya masyarakat cenderung menanam buah-
buahan di pekarangan rumah karena menurut masyarakat jika tanaman
itu berbuah akan indah bila di pandang mata. Terlebih ada masyarakat
yang suka rela memberikan bibit kepada tetangga dengan kegiatan
semacam itu masyarakat bisa meramu sendiri kegiatan pertanian
mereka pemerintah tinggal mengawasi.” (Hasil wawancara dengan HI
tanggal 21/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa melibatkan
masyarakat dalam rangka pelaksanaan program gertak petani merupakan
upaya memberikan kebebasan kepada kelompok masyarakat untuk
Page 77
66
menciptakan komoditi pertanian sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
masyarakat itu sendiri.
Partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua
tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat.
Pentingnya pastisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan
karena anggota masyarakat yang mengetahui sepenuhnya tentang
permasalahan mereka, seperti: keadaan lingkungan sosial ekonomi
masyarakat, mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang
terjadi dalam masyarakat, mampu merumuskan solusi untuk mengatasi
permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat, mampu memanfaatkan
sumber daya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan
produktifitas dalam pembangunan.
Secara umum masyarakat yang sangat memahmi apa yang menjadi
kebutuhan mereka dalam rangka pembangunan. Partisipasi masyarakat
sebagai wujud untuk menciptakan solusi dari permasalahan yang mereka
hadapi utamanya pada proses pelaksanaan gertak petani. Walau pada
dasarnya pertanian tradisional sudah sangat di pahami masyarakat namun
strategi penjualan masih banyak yang kurang paham.
“Pemerintah hanya menghadirkan sebuah kebijakan atau program
untuk menjawab segala tuntutan dan masalah yang ada di masyarakat.
Hadirnya program gertak petani bukan hanya untuk memelihara
kesehatan masyarakat tapi juga sebagai upaya peningkatan
perekonomian masayarakat. Secara keseluruhan masyarakat dapat
sangat mudah memahami proses bercocok tanam secara organik namun
pada proses penjualan ini yang masih membutuhkan edukasi.
Permasalahan ini tentunya akan terlihat jika masyarakat benar-benar
melibatkan diri dalam pelaksanaan program.” (Hasil wawancara
dengan SB tanggal 21/07/2020)
Page 78
67
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa keterlibatan
masyarakat dalam rangka pelaksanaan program gertak petani memudahkan
pemerintah dalam melihat masalah yang muncul di masyarakat, seperti proses
penjualan hasil produksi masyarakat. Dengan demikian pemerintah dapat
mencari solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.
Melibatkan warga masyarakat dalam rangka proses pembangunan
daerah sejalan dengan arah pemikiran bahwa pembangunan pada dasarnya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komoditas pertanian pada
akhir-akhir ini tidak bisa dipandang rendah sebagai proses membangun
pondasi kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan pertanian masyarakat
dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.
Melibatkan masyarakat dalam rangka mendukung program gertak
petani untuk mencari solusi dari permasalahan yang di hadapi suatu wilayah.
Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah memberikan solusi dan tata
cara sistem bercocok tanam organik yang cocok di terapkan di sebuah
wilayah.
“Kita selalu melibatkan masyarakat dalam rangka musyawarah,
mendengar aspirasi masyarakat itu sangat penting untuk menerapkan
pola kegiatan pertanian organik yang tepat di sebuah wilayah. Mulai
pada tahap pembibitan, perawatan sampai kepada tahap produksi.
Terlebih masyarakat akan merasa sangat nyaman jika apa yang mereka
kerjakan itu berasal dari buah fikiran manusia, dan kedepannya tentu
perlibatan warga masyarakat menjadi fokus utama dalam penentuan
program yang akan dilaksanakan.” (Hasil wawancara dengan MS
tanggal 22/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa keikutsertaan
masyarakat dalam proses musyawarah guna penentuan proses bercocok
Page 79
68
tanam secara organik akan memudahkan proses pelaksanaan program gertak
petani di Kabupaten Soppeng.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan
menekankan bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan
kontribusi baik pada tahap perencanaan, persiapan maupun pelaksanaan serta
manfaat yang akan diperolehnya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa
partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses
pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan
pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
Masyarakat menilai keterlibatan aktifnya dalam mendukung sebuah
program merupakan tolak ukur keberhasilan program tersebut. Pemerintah
dan masyarakat perlu saling bertukan fikiran karena fungsi pemerintah
sebagai pelayan publik dan posisi masyarakat sebagai penerima pelayanan.
Sehingga dalam proses pelaksanaan gertak petani masyarakat mempunyai
tanggung jawab besar dalam rangka pelaksanaannya.
“Masyarakat disini sering diundang baik oleh pemerintah desa ataupun
daerah, hal ini terkait bagaimana bentuk pelaksanaan program gertak
petani. Saya fikir kegiatan seperti itu adalah hal yang sangat baik untuk
keberlangsungan suatu program. Dimana masyarakat bisa memaparkan
apa yang menjadi kendalanya dalam pelaksanaan gertak petani dan
disana pula lahir sebuah solusi pemecahan masalah. Rata-rata
permasalahan masyarakat adalah terkait pengelolaan dan pemasaran,
sehingga ini yang kita diskusikan kepada pemerintah yang pada
akhirnya melahirkan sebuah solusi. (Hasil wawancara dengan KW
tanggal 23/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa partisipasi
masyarakat dalam rangka pelaksanaan program gertak petani menjawab
berbagai poko permasalahan terkait bentuk pengelolaan dan pemasaran yang
Page 80
69
selama ini menjadi masalah masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat
tersebut pemerintah dapat segera mencari solusi permasalahan.
Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait perlibatan warga
masyarakat terhadap inovasi kebijakan gerakan serentak pemanfaatan
pekarangan organik (Gertak) petani di Kabupaten Soppeng dengan
melibatkan masyarakat pemerintah daerah dapat dengan mudah mencari
solusi pemecahan masalah yang di hadapi masyarakat, utamana terkait
pengelolaan peranian organik di pekarangan rumah sampai kepada langka
pemasaran yang harus dilakukan. Sinergitas yang terbangun antara
pemerintah dan masyarakat di harapkan dapat menginisiasi program gertak
petani agar terus berkembang.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Masa kini telah banyak berkembang di masyarakat penggunaan
teknologi. Teknologi diawali dengan alat-alat sederhana yang dibuat oleh
manusia pada jaman dahulu. Utamanya dalam kegiatan mengontrol kegiatan
pertanian dimana pemerintah senantiasa memadukan program kebijakan
dengan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses
pelaksanaan program.
Pemerintah Kabupaten Soppeng salah satu daerah yang ditunjuk untuk
memaksimalkan teknologi informasi untuk mendukung setiap kegiatan yang
berkaitan dengan pertanian. Sekarang ini badan penyuluh pertanian yang ada
di wilayah kecamatan telah memanfaatkan teknologi informasi untuk
Page 81
70
senantiasa membangun komunikasi dengan intansi terkait yang berjejaring
dalam rangka mendukung program pertanian yang ada diwilayahnya.
“Penggunaan teknologi informasi sejauh ini sudah berjalan berkat
bantuan kementrian pertanian Indonesia, salah satunya penyediaan alat
teleconference, kehadiran alat tersebut diharapkan dapat memacu
kedaulatan pangan di Kabupaten Soppeng. Utamanya proses koordinasi
yang baik antara TPHPKP dengan badan penyuluh pertanian yang
berada pada tingkat kecamatan. (Hasil wawancara dengan RR tanggal
20/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa penggunaan
teknologi informasi berupa penyediaan alat komunikasi untuk memudahkan
proses koordinasi antara badan penyulu pertanian yang berada di Kecamatan
dan juga dinas TPHPKP terkait rencangan program yang sedang dijalankan.
Teknologi informasi dapat memberikan kesempatan dan mendukung
pemerintah untuk mampu lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Teknologi muncul sebagai akibat semakin maraknya globalisasi dalam
kehidupan organisasi, termasuk dalam institusi pemerintahan, sehingga
pemerintah mencari terobosan terbaru dengan memanfaatkan teknologi.
Teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting didalam sharing
pengetahuan. Melalui teknologi informasi pemerintah dapat menyalurkan
data pada waktunya secara akurat, nyaman dan juga aman. Biaya yang
dikeluarkan pun relatif murah, dan keuntungan lainnya yang didapatkan
adalah jarak, jarak tidak lagi menjadi penghalang didalam menyalurkan data
dan informasi yang akan dibagka kepada orang lain secara cepat dengan
bantuan teknologi informasi.
Page 82
71
Dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan program gertak
petani di Kabupaten Soppeng salah satunya dapat dimanfaatkan masyarakat
untuk melihat proses pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan pertanian
organik dimana masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya baik melalui
postingan orang lain atau pemerintah sendiri.
“Penggunaan teknologi informasi selain memudahkan pemerintah
dalam rangka pengolahan data juga dapat dipergunakan masyarakat
untuk melakukan akses kepada pemerintah terkait tata cara pelaksanaan
program gertak petani, dimana pemerintah telah menyediakan prosedur
dalam bentuk gambar yang tersedia di website dinas terkait. Sehingga
hadirnya teknologi informasi seperti ini memudahkan pelaksanaan
program yang ada utamanya di bidang pertanian.” (Hasil wawancara
dengan HI tanggal 21/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pemanfaatan
teknologi informasi tidak hanya memudahkan pemerintah dalam mengolah
data, tetapi juga menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang tata
cara pengelolaahan pekarangan rumah sebagai lokasi pertanian.
Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan
oleh pengguna sistem informasi dalam melakasanakan tugasnya atau perilaku
dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan.
Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan
dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung program gertak
petani pada dasarnya lebih kepada memudahkan proses pengimputan data dan
pemberian informasi terkait pertanian organik terhadap masyarakat. sebuah
program yang terbilang baru sangat membutuhkan ketebukaan informasi agar
Page 83
72
pengimplementasian sebuah program dapat berjalan sesuai dengan tujuan
hadirnya sebuah program.
“Kegunaan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pertanian
masyarakat di Kabupaten Soppeng memudahkan pemerintah dalam
rangka pengimputan data sehingga bisa di paparkan dengan jelas
rendahnya partisipasi masyarakat di suatu wilayah sehingga masuk
dalam bahan evaluasi pemerintah. Selain itu ketersediaan informasi
memudahkan akses masyarakat dalam menjadikan pekarangan mereka
sebagai lahan pertanian organik, kehadiran teknologi pada akhirnya
menjadi alat yang memudahkan pelaksanaan sebuah program.” (Hasil
wawancara dengan SB tanggal 21/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa kehadiran
teknologi berbasis informasi di Kabupaten Soppeng memudahkan pemerintah
dalam kegiatan monitoring permasalahan masyarakat terkait program
pelaksanaan gertak petani. Kemudahan masyarakat dalam mengakses
masyarakat terkait pengelolaan pertanian organik juga menjadi perhatian
pemerintah guna mendukung pelaksanaan program.
Penggunaan teknologi informasi diterapkan sampai ke tingkat
operasional untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja individu
dalam suatu organisasi. Sehingga teknologi informasi harus dapat diterima
dan digunakan oleh seluruh pegawai dalam suatu organisasi sehingga
investasi yang besar untuk pengadaan teknologi informasi akan diimbangi
pula dengan produktivitas yang besar pula.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan
publik di intansi pemerintah menjadi modal utama agar sebuah program dapat
berjalan sesuai dengan yang di rencanakan. Terkait peningkatan program
gertak petani pemerintah di structural paling bawah dapat mengakses
Page 84
73
informasi di website dinas terkait, yang kemudian data tersebut dapat menjadi
informasi untuk menningkatkan motivasi masyarakat.
“Hadirnya teknologi berbasis informasi memudahkan masyarakat
dalam mengolah data yang telah di sediakan pemerintah di dalam
website guna meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka
melaksanakan program gertak petani. Semisal terdapat informasi
bahwa inovasi gertak petani masuk 10 besar inovasi pertanian terbaik
se-Indonesia. Informasi tersebut secara tidak langsung menjadi
stimulus untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk lebih giat lagi
dalam mengembangkan pertanian organik di pekarangan rumah
mereka.” (Hasil wawancara dengan MS tanggal 22/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa ketersediaan
informasi berbasis teknologi yang menyediakan data terkait program gertak
petani sebagai inovasi pertanian terbaik di Indonesia menjadi pemacu
semangat masyarakat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program
tersebut.
Teknologi informasi berbasis internet memberi informasi kepada para
masyarakat dalam pemeliharaan tanaman dan hewan, pemberian pupuk,
irigasi, ramalan cuaca dan harga pasaran. Manfaat internet menguntungkan
para petani dalam hal kegiatan advokasi dan kooperasi. Internet juga
bermanfaat untuk mengkoordinasikan penanaman agar selalu ada persediaan
di pasar, lebih teratur dan harga jual normal. Jika para petani memerlukan
informasi khusus yang tidak dapat segera dilayani para petugas penyuluhan
pertanian, maka mereka bisa mendapatkan informasi tersebut dari internet.
Diera digitalisasi seperti sekarang ini masyarakat Kabupaten Soppeng
yang berprofesi sebagai petani atau masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam
kegiatan gertak petani lebih banyak memanfaatkan internet menjadi tempat
Page 85
74
mencari informasi, hal ini dilakukan karena tidak setiap saat penyuluh
pertanian dapat memberikan masukan terhadap masyarakat.
“Penggunaan teknologi informasi sangat membantu masyarakat dalam
pelaksanaan program gertak petani dimana masyarakat dapat melihat
proses pertanian secara organik serta tanaman dengan nilai jual tinggi.
Selain itu ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan masyarakat untuk
mendukung program di bidang pertanian. Hal ini tentu harus sejalan
dengan perbaikan jaringan internet di beberapa wilayah untuk
memaksimalkan pemanfaatan informasi berbasis teknologi.” (Hasil
wawancara dengan AP tanggal 23/07/2020)
Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa penggunaan
teknologi informasi memudahkan masyarakat untuk mengakses komoditi
yang baik guna pengembangan program pertanian organik. Terlebih beberapa
informasi berupa aplikasi yang bisa di pergunakan masyarakat. Namun
kegiatan tersebut membutuhkan akses jaringan yang harus merata di semua
wilayah di Kabupaten Soppeng.
Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi terhadap inovasi kebijakan gerakan
serentak pemanfaatan pekarangan organik (Gertak) petani di Kabupaten
Soppeng lebih mengacu kepada penyediaan infrastruktur seperti alat
telekomunikasi agar terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah dan
lembaga-lembaga yang berperan dalam peningkatan pertanian di Kabupaten
Soppeng. Selain itu memudahkan masyarakat dalam rangka mengakses
informasi terkait penerapan pertanian organik di kawasan pemukiman atau
halam rumah masyarakat.
Prinsip Program Gertak Petani
Page 86
75
Pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan
publik juga harus mengacu dan didukung oleh undang-undang atau regulasi
yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggarannya.
Sementara itu pelayanan terintegrasi adalah sebuah bentuk pelayanan yang
menggabungkan beberapa fungsi kebutuhan masyarakat menjadi salah satu
program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh publik.
Berkaitan dengan program Gertak Petani di Kabupaten Soppeng
berdasarkan hasil penelitian penulis dapat dilihat program tersebut
mengedepankan tiga fungsi dalam satu unsur pelayanan kepada masyarakat.
Program Gertak Petani pertama mengedepankan pentingnya mengkonsumsi
makanan yang sehat melalui pola bercocok tanam yang alami tanpa
menggunakan zat kimia sehingga dapat di konsumsi oleh masyarakat. Kedua
program Gertak Petani yang memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lokasi
bercocok tanam memberikan nilai estetika atau keindahan pada pekarangan
masyarakat. Ketiga pertanian organik mempunyai nilai ekonomis bila
masyarakat memproduksinya secara besar-besaran dan di jual kepada
pembeli sehingga memberi peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat
itu sendiri.
Monitoring layanan ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan
informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan
dilakukan seusai dengan apa yang telah direncakan. Selanjutnya temuan-
temuan hasil monitoring adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga
Page 87
76
hasilnya apakah program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil
yang berkesuaian atau tidak.
Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam monitoring layanan
program Gertak Petani di Kabupaten Soppeng sebagai sebuah program baru
tentu membutuhkan proses agar masyarakat dapat menjalankan program
dengan baik. Salah satunya melalui pemantauan di lapangan melalui
sosialisasi terkait tanaman yang cocok untuk struktur tanah tertentu.
Selanjutnya membiasakan masyarakat dengan tidak menggunakan zat kimia
serta tanaman yang sangat cocok di tanam untuk memberikan peningkatan
ekonomi bagi masyarakat.
Pemanfaatan kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh
beberapa pihak. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu
pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang
diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama menunjukkan
adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan
dan memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi
masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai
bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-
masing pihak.
Pemanfaatan kerjasama dalam pelaksanaan program Gertak Petani di
Kabupaten Soppeng dapat dilihat dengan adanya membangun kerjasama
dengan pihak rumah sakit dan puskesmas agar memanfaatkan hasil pertanian
masyarakat melalui pembelian hasil pertanian untuk makanan pasien yang
Page 88
77
sedang di rawat, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat dari hasil
pembelian tersebut. selain itu pemerintah Kabupaten Soppeng membuka
ruang kepada pihak swasta yang ingin bekerjasma membeli hasil pertanian
masyarakat sehingga bagi para petani tidak perlu lagi menjual keluar daerah
karena sudah memiliki konsumen yang telah membangun kerjasama.
Setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam setiap
aspek kehidupan dan bernegara. Partisipasi warga negara dapat mencakup
seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kehidupan politik. Dalam
kehidupan politik partisipasi warga negara tidak hanya berkaitan dengan
pemilihan pimpinan negara saja, tetapi partisipasi warga negara tersebut juga
mampu secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi setiap
kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Hasil penelitian penulis terkait keterlibatan masyarakat dalam rangka
pelaksanaan program Gertak Petani di Kabupaten Soppeng menjadi sebuah
prioritas dimana dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesehatan
masyarakat melalui program tersebut pemerintah mengikutsertakan
masyarakat melalui pembuatan kelompok-kelompok petani termasuk dalam
menentukan tanaman produktif yang bisa dikelola oleh masyarakat. Masukan
dan gagasan masyarakat memberikan peluang kepada pemerintah agar
program Gertak Petani dapat terus berjalan.
Teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa (hardware,
software, useware) yang digunakan untuk memperoleh, mengirim, mengolah,
menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara
Page 89
78
bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Jadi teknologi
informasi dapat diartikan sebagai teknologi pengadaan , pengolahan,
penyimpanan dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan
komputer dan telekomunikasi yang lahir karena adanya dorongan-dorongan
kuat untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mengatasi kelambatan
manusia mengolah informasi.
Pemanfaatan Program Gertak Petani di Kabupaten Soppeng dapat
dilihat dari penggunaan alat Teleconference dimana alat ini dapat
menghubungkan antara dinas pertanian dengan kelompok-kelompok tani
sehingga para kelompok tani dapat berkomunikasi jarak jauh terkait yang
menjadi masalah dan kebutuhan dari masyarakat yang ada di setiap wilayah
Page 90
79
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai Kesimpulan dari
judul penelitian terkait Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan Serentak Pemanfaatan
Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:
1. Layanan Terintegrasi yaitu program gertak petani di laksanakan untuk
peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng.
Monitoring Layanan yaitu selaku perumus kebijakan dan program
Gertak. Pemanfaatan Kerjasama yaitu dalam meningkatkan
perekonomian masyarakat melalui gertak petani dan pemerintah.
Pelibatan Warga Masyarakat yaitu pembuatan program gertak petani
tidak menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Soppeng saja
tetapi turut serta melibatkan masyarakat sebagai sasaran dari program.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu pelaksanaan
program gertak petani telah di fasilitasi teknologi berbasis informasi
terkait tata cara pengolahan pertanian organik baik yang telah di
sediakan pemerintah melalui halaman website resmi ataupun melalui
video berbasis online yang mudah di akses masyarakat melalui alat
telekomunikasi milik masyarakat.
Page 91
80
B. Saran
1. Kepada pemerintah disarankan untuk meningkatkan intensitas
monitoring dan sosialisasi sehingga diketahui masalah apa yang
dihadapi masyarakat dalam pertanian organik serta solusi pemecahan
masalah.
2. Kepada masyarakat melalui kelompok tani yang telah di bentuk agar
meningkatkan kerjasamanya dalam bidang pertanian organik sehingga
hasil produksi sayuran organik ini dapat ditingkatkan dan permintaan
pasar akan sayuran organik dapat di penuhi.
3. Kepada pemerintah agar senantiasa menyediakan bibit unggul bagi
masyarakat yang bersungguh-sungguh dalam mengembangkan
pertanian organik sehingga menghasilkan hasil pertanian yang baik dan
berkualitas.
Page 92
81
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali. 2007. Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah
secara langsung. Jakarta: PT Raja Grasindo
Agustino, Leo, 2007. Perihal Politik : Sebuah Bahasan Memahami Ilmu
Politik.Yogyakarta: Graha Ilmu.
Basrowi dan Sukidin. 2003. Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded
Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi
Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi
Refleksi . Surabaya: Insan Cendekia
Firmanto, B.H. 2011. Praktis Bercocok Tanam Kedelai Secara Intensif. Penerbit
Angkasa. Bandung.
Handayani, Pipit Mugi dan Wahyuni, Sri. (2013). Peran Wanita pada Masyarakat
Transisi. Prosiding The5th International Conference On Indonesian Studies:
Ethnicity and Globalitation. (38, 120).
Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi,
Konsep, Strategi dan Kasus, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
H. Siswanto Sunarno, 2009 , Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta.
Inu Kencana Syafiie,2006. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Khairandy, Ridwan dan Camelia, Malik, (2007). Good Corporate Governance,
Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam
Perspektif Hukum, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta.
Lofland, John. 2003. Protes; Studi tentang Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial.
Yogyakarta: Insist Press.
Miftah Thoha.(2012). Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta:
Rajawali Pers
Muluk, Khairul. (2008). Knowledge Management. Malang: Bayumedia Publishing.
Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: CV Alfabeta.
Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd, 2010, Innovation Management;
context, strategies, systems & processes, Prentice Hall
Page 93
82
Poerwanto dan Sukirno. 2012. Inovasi Produk dan Motif Seni Batik Pesisiran
Sebagai Basis Pengembangan Industri Kreatif dan Kampung Wisata Minat
Khusus. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial.Vol. 1, No. 4,
September.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations : Fifth Edition. New York :
Macmillan Publishing
Sangkala. 2013. Inovative Governance : Konsep dan aplikasi. Surabaya. Capiya
Publishing.
Sutarno. 2012. Serba-Serbi Manajemen Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA LAN.
Syahrial Syarbaini. . 2013. Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta:Graha Ilmu
Tjandra, W. Riawan, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya
Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa, Universitas Atmajaya,
Yogyakarta.
Wahyudi, 2005, Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus
Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kali Bakar Malang
Selatan, UMM Press, Malang
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press
(Anggota IKAPI ).
____________ 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus.
Yogyakarta: CAPS.
Dokumen-dokumen
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng nomor 28 tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng nomor 8 tahun 2019
Page 95
84
DOKUMENTASI
Penyuluhan dari Dinas Pertanian dalam oleh Kepala Bidang Perkebunan
Page 96
85
Pengecekan Hasil Penanaman Tomat
Page 97
86
Monitoring layanan Gertak ( Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik)
Page 98
87
Kerangka Pembanding
Jenis Tanaman
Yang Dapat Di
Tanam Di
Halaman
Rumah
Keterangan Jenis Tanaman
Yang Tidak
Dapat Di
Tanam Di
Halaman
Rumah
Keterangan
1. Sayur Sawi
2. Buah Naga
3. Tomat
1) Tidak Mudah
Terserang Hama
2) Perawatan yang
mudah
3) Menggunakan
Teknik
Hidroponik
Untuk
Pekarangan
Yang Sempit
1) Mempercantik
Halaman rumah
2) Perawatan yang
tidak sulit
3) Hanya
menggunakan
pupuk kandang
1) Dapat di tanam
di pot
2) Waktu berbuah
yang cepat
1. Pohon
Mangga
2. Jagung
3. Padi
1) Memerlukan
Waktu Lama
Untuk Berbuah
2) Akar yang
dapat merusak
pekarangan
rumah
1) Memerlukan
lahan yang luas
2) Memerlukan
lahan yang
memiliki
ketersediaan air
yang cukup
1) memerlukan
lahan yang luas
2) memerlukan
lahan yang
basah
Page 101
90
RIWAYAT HIDUP
Andy Adnan Kasogy, lahir di Sebatik pada tanggal 07 Mei
1997. Anak Pertama dari pasangan Ayah Jurandam, SE dan
Ibu Jumiati. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar
di SD Negeri 01 Watang Soppeng tahun 2009. Pada tahun itu
juga penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 8 Makassar hingga tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan
pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sebatik Kalimantan Utara
dengan mengambil program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Selanjutnya pada
tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah
Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program
studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2020 ini akan mengantarkan penulis untuk
meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan menyusun karya ilmiah dengan judul
“Inovasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Gertak Petani (Gerakan
Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng”.