Dinny Kurnia Sugiharti E1A007276 Agus Raharjo dan Setya ...fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Artikel ilmiah.pdf1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik
Post on 29-Oct-2019
8 Views
Preview:
Transcript
1
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik
(Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)
Legal Protection of Victim of Physical Violance Against Children
(Study of the Application of Chapter 80 verse (1) Law No. 23 year 2002 of Childs
Protection in Case No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)
Dinny Kurnia Sugiharti E1A007276
Agus Raharjo dan Setya Wahyudi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jl.HR
Bunyamin, Purwokerto,53122.
Alamat Korespondensi: kdinny@ymail.com.
2
ABSTRAK
Perlindungan anak dibutuhkan guna menjamin kesejahteraan anak.
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan
hak-haknya untuk bisa hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap Putusan No.
64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, bahwa Terdakwa Dariman bin Suhad Sanbari telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak dengan korban Uripah
binti Ahmadi Damun.
Dari hasil analisis Putusan Perkara No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, telah tebukti
secara sah da meyakinkan bahwa Dariman bin Suhad Sanbari telah melakukan tindak
pidana dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 80 ayat (1)
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, namun masih belum memberikan perlindungan
kepada anak korban tindak pidana, karena putusannya hanya mengakomodir
kepentingan dari Terdakwa dan belum mengakomodir kepentingan dari korban guna
memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik.
Kata kunci: perlindungan anak, korban tindak pidana.
3
ABSTRACT
Child protection is needed to ensure the welfare of children. Child protection is
all activities to ensure and protect the children and their rights to live, grow, develop
and participate optimally in accordance with human dignity and protection from
violence and discriminations.
Based on research by the author of Application case Number.
64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, that the defendant Paragraph Dariman bin Suhad Sanbari
deliberately persuade children copulating with her, the victim here is Uripah binti
Ahmadi Damun.
Decision analysis of case Number. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, has been proven
legally and convincingly that Paragraph Dariman bin Suhad Sanbari has the
committed a crime by fulfillment of the element contained in the article 80 paragraph
(1) Child Protection Act.
Case Number 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt ruling in accordance with legislation in
force, but still not provide protection to child victim of crime, because its decision
only to accommodate the interest of the defendant and not interest of victim in order to
provide protection after the crime that has happened to the victim.
Keyword: child protection, crime victims .
4
A. Latar Belakang
Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial
akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari
pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak
korban.1 Anak sebagai korban kejahatan adalah pihak yang lemah sehingga
mereka harus mendapat perlindungan dengan tujuan agar terjamin hak
kewajibannya yang harus sesuai dengan kemampuannya karena usianya yang
masih dibawah umur maupun dalam usia produktif anak (13-18 tahun) yang
sering menjadi korban kekerasan fisik, emosional dan seksual.
Salah satunya terjadi di wilayah Purwokerto yang menimpa seorang anak
bernama Uripah (17 Tahun) yang menjadi korban penganiayaan dari perbuatan
yang dilakukan oleh mantan pacarnya Dariman (30 tahun) dan terhadap anak
tersebut terdapat luka gores di pipi kanan dan kiri akibat trauma benda tajam, dan
pipi kanan terdapat luka memar/bengkak akibat trauma benda tumpul, sesuai
Visum et Repertum dari RSUD Ajibarang No. 445.1/VER/ESUD.AJB/056/R/2011
tanggal 18 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr.Ahmad Hermanto dan
terhadap terdakwa oleh jaksa penuntut umum diancam pidana dalam Pasal 80 ayat
(1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka
akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan2
1 Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Poluler, hlm. 261.
2Putusan No.64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.
5
Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak mengatur ketentuan khusus tentang penganiayaan terhadap anak berkaitan
dengan perlindungan anak menentukan:
setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan
atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh
puluh dua juta rupiah).
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik (Studi
Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan suatu
permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Perkara No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt?
2. Apakah Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt telah dapat mewujudkan
perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik?
6
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumya, penelitian
ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dalam
penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak dalam Putusan Perkara No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.
2. Mengetahui Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt telah dapat mewujudkan
perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik.
D. Kegunaan Penelitian
1) Kegunaan Teoritis
Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum
yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai perlindungan
hukum terhadap anak korban kekerasan fisik.
2) Kegunaan Praktis
a. Bagi Penegak Hukum
Berkaitan dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan
oleh para penegak hukum seperti hakim, jaksa penuntut umum dan aparat
kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban
kekerasan fisik.
b. Bagi Masyarakat
7
Berkaitan dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan
informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak
korban kekerasan fisik.
E. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif3
2. Spesifikasi Peneltian : Deskriptif Analitis4
3. Lokasi Penelitian : Penelitian dilakukan di Purwokerto
4. Sumber Data : Data Sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.5
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan6
6. Metode Penyajian Data : Uraian Secara Sistematis7
7. Metode Analisis Data : Kualitatif8
F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.
64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak
sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak yang diperoleh data sebagai berikut:
1. Identitas Terdakwa
Nama lengkap : DARIMAN bin SUHAD SANBARI
3 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :Universitas Indonesia, hlm.51.
4 Ibid.
5 Ibid, hlm.52.
6 Ibid, hlm.69.
7 Ibid.
8 Ibid.
8
Tempat Lahir : Banyumas
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/31 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Semedo Rt.02 Rw.06 Kec.Pekuncen Kab.
Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : MI
2. Duduk Perkara
Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana khusus dengan terdakwa DARIMAN bin SUHAD SANBARI yang
telah melakukan kekerasan terhadap anak, korban bernama URIPAH binti
AHMADI DAMUN. Cara terdakwa melakukan kekerasan tersebut yaitu
mencekik leher URIPAH dari belakang dengan kedua tangannya dengan
keras sampai jatuh, setelah jatuh terdakwa memukul dengan tangan kanan
mengepal dengan keras kearah telinga, pipi sebelah kiri dan muka korban
sebanyak ± 5 kali kemudian terdakwa menginjak-injak dengan kaki kanan
kearah muka URIPAH sebanyak ± 3 kali dan saat akan memukul dengan
sabuk, URIPAH minta ampun lalu terdakwa tidak jadi memukul dengan
sabuk, sehinggga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut muka korban
URIPAH terdapat banyak luka gores di pipi kanan dan kiri akibat trauma
benda tajam dan pipi kanan terdapat luka memar/bengkak akibat trauma
9
benda tumpul, sesuai Visum et Repertum dari RSUD Ajibarang
No.445.1/VER/RSUD.AJB/056/R/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang
dibuat dan ditandatangani oleh dr.AHMAD HERMANTO. Akibat dari
perbuatan tersebut terdakwa telah melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 351
KUHP.
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa DARIMAN bin SUHAD SANBARI terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dalam dakwaan alternatif PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DARIMAN bin SUHAD SANBARI
dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan
denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan
kurungan, hukuman mana dikurangkan selama terdakwa ditahan serta
memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa DARIMAN bin SUHAD SANBARI dibebani
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah)
4. Putusan Hakim
10
a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka
Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama yaitu Pasal 80 ayat (1)
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau
penganiayaan;
3. Terhadap anak;
Ad. 1. Unsur Setiap orang:
Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subjek hukum yang
mampu berbuat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan
Terdakwa DARIMAN bin SUHAD SANBARI adalah orang dewasa
yang sehat jasmani dan rohaninya dan cakap berbuat hukum, sehungga
dalam melakukan perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawab
secara hukum.
Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman
kekerasan atau penganiayaan;
11
Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat tanda koma dan kata atau
hal ini berarti salah satu elemen terpenuhi maka terpenuhinya unsur
tersebut.;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah
dengan sengaja membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit
(pijen), atau merusak kesehatan orang;
Memperhatikan pengertian penganiayaan tersebut diatas, guna
mengetahui apakah terdakwa telah melakukan penganiayaan, tentunya
harus dibuktikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;
Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa
Terdakwa semula tidak bisa menerima permintaan dari URIPAH
mengakhiri hubungan berpacaran dan hanya berteman saja, sehingga
terdakwa merasa kesal serta marah;sehingga sewaktu pulang dan
berjalan di kebun terdakwa mencekik leher URIPAH dari belakang
dengan kedua tangannya dengan keras sampai jatuh, setelah jatuh
terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal dengan keras
kearah telinga, pipi sebelah kiri dan muka URIPAH sebanyak ± 5 kali
kemudian terdakwa menginjak-injak dengan kaki kanan kearah muka
URIPAH ± 3 kali;
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut muka korban URIPAH
terdapat banyak luka gores di pipi kanan dan kiri akibat trauma benda
tajam dan pipi kanan terdapat luka memar/bengkak akibat trauma
12
benda tumpul, sesuai Visum et Repertum dari RSUD Ajibarang
No.445.1/VER/RSUD.AJB/056/R/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang
dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD HERMANTO, dengan
demikian unsur yang dimaksud telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur terhadap anak:
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
satu dan lainnya saling berkaitan dan fakta hukum yang terungkap di
persidangan URIPAH binti AHMADI DAMUN sewaktu dilakukannya
perbuatan kekerasan, kekejaman, atau penganiayaan oleh Terdakwa
pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira jam 13.00 wib, baru
berusia 17 atahun 6 bulan. Sebagaimana dikuatkan adanya kutipan akta
kelahiran Nomor 17786/TP/20/2009 tanggal 1 Agustus 2009, sehingga
dalam demikian URIPAH termasuk anak yang belum berumur 18
tahun.
Menimbang, karenanya unsur ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam
Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah
cukup terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbatan
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1)
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana dakwaan pertama;
13
Menimbang, bahwa karena Terdawa telah terbukti bersalah
maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan
perbuatannya, dan kepadanya juga harus dibebani dengan membayar
biaya perkara;
Menimbang, bahwa karena selama ini Tedakwa telah ditahan
maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sangat
mendesak unsur mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka
diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas
diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
yang meringkankan;
Hal-hal yang Memberatkan
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah
dalam perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan terdakwa membahayakan jiwa orang lain.
Hal-Hal yang Meringankan
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku bersalah dan
menyesali perbuatannya.
b. Amar Putusan
14
Memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23
tahun 2002 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) serta
peraturan perundangan yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
1. Menyatakan Terdakwa DARIMAN bin SUHAD SANBARI
terbukti scara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :
“KEKERASAN TERHADAP ANAK”;---------------------------------
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan
denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan
hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;-------------------------------
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----------------
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----------------------------------
5. Menghukum pula kepada Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);--------------
Penelitian ini penulis menarik permasalahan yang terdapat dalam Putusan
Pengadilan Negeri Purwokerto No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, mengenai tindak
pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1)
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
15
1. Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No.
64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.
Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt
yang telah menerapkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar untuk menjatuhkan
hukuman kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kekerasan
terhadap anak menujukan bahwa diterapkannya pasal ini adalah sebagai
sarana untuk menjerat siapa saja yang telah melakukan kejahatan yang
mengancam hak asasi anak dan kesejahteraan anak. Pasal 80 ayat (1)
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur
yaitu:
Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa
Terdakwa DARIMAN bin SUHAD SANBARI telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap
anak dengan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 4(empat) bulan
penjara, denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair
kurungan selama 2 (dua) bulan.
16
2. Putusan Perkara No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt yang Mewujudkan
Perlindungan dan Keadilan Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik.
Dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt penerapan hukum dengan
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan Pasal 80 ayat (1)
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan
pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara denda Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah) subsidair kurungan 2 (dua) bulan. Sanksi tersebut
didasarkan pada dakwaan primair jaksa penuntut umum yang telah
menuntut terdakwa dengan ancaman pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam)
bulan penjara dengan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2
(dua) bulan kurungan yang terlalu ringan dari ketentuan sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Proses perlindungan terhadap korban kejahatan telah
dimulai sejak perkara tersebut masuk ke pengadilan, kemudian tercermin
dari dakwaan jaksa yang yang dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt
tidak mencakup aspek perlindungan korban dilihat dari surat dakwaannya.
Padahal hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan pada tuntutan jaksa
ini dapat menimbulkan tidak terlaksananya perwujudan perlindungan dan
keadilan terhadap anak sehingga juga dapat menimbulkan pelaku kembali
melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban anak.
Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan pengadilan
sebagaimana terjadi saat ini tampak cenderung melupakan dan
meninggalkan korban. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum,
17
penasihat hukum terdakwa/terdakwa, saksi (korban), serta hakim dengan
didukung alat bukti yang ada, cenderung berumpun (fokus) terhadap
pembuktian atas dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Proses
peradilan lebih berkutat pada perbuatan terdakwa memenuhi rumusan
hukum pidana dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti ini tampak hukum
acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari
kebenaran materil (substantial truth) sebagai kevenaran selengkap-
lengkapnya dan perlindungan hak asasi manusia (protection of human
right) tidak seluruhnya tercapai.9
Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menentukan anak harus mendapat perlindungan saat
berhadapan dengan hukum dalam kedudukannya sebagai korban anak salah
satunya melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik
anak yang tidak terlaksana dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt ini
karena sanksi yang dijatuhkan oleh hakim selama 1 (satu) tahun 4 (empat)
bulan dengan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua)
bulan kurungan terlalu ringan sehingga mengakibatkan pengabaian hak-hak
anak sebagai korban tindak pidana. Dalam memutus perkara, hakim dapat
menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang pada Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dalam
9 Angkasa, Agus Raharjo, Setya Wahyudi, Rili Windiasih, Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam
Sistem Peradilan Pidana (Kajian Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Serta Pengembangan Model
Pemidanaan dengan Mempertimbangkan Kepentingan Korban), dimuat dalam Jurnal Penelitian
Hukum “Supremasi Hukum” Vol. 12 No. 2, Agustus 2007, fh.UNIB Bengkulu, www.unib.ac.id/fakultas
hukum.
18
Pasal 64 ayat (3) mengatur hak-hak korban anak. Jadi, hakim dapat
merujuk pada pasal tersebut walaupun dalam tuntutannya jaksa penuntut
umum tidak memasukannya. Hal itu demi terwujudnya tujuan dari
melindungi anak dan mensejahterakan anak.Putusan No.
64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, hakim tidak memberikan perlindungan kepada
korban sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang
tentang Perlindungan Anak. Dalam amar putusannya, hakim hanya
mengatur mengenai terdakwa saja.
Dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt perlindungan korban
dengan pemberian kompensasi dan restitusi juga tidak tampak, ini berarti
korban menanggung sendiri penderitaan fisik, mental dan psikis yang
dialaminya akibat perbuatan dari pelaku dalam hal ini dialami oleh
URIPAH yang telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh
mantan pacarnya sendiri dan telah menjadi terdakwa dalam perkara yang
diadili di Pengadilan Negeri Purwokerto. Perbedaan antara restitusi dengan
kompensasi adalah “kompensasi timbul dari pemintaan korban, dan
dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban
masyarakat/negara (the responsible of the society), sedangkan restitusi
lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan
dibayar oleh terpidana dan merupakan bentuk pertanggungjawaban
terpidana.10
10 Dikdik M.Arief Mansur, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,
Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, hlm.31.
19
Dilihat dari Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt dengan Terdakwa
DARIMAN bin SUHAD SANBARI dan Korban URIPAH binti AHMADI
DAMUN tersebut tidak mewujudkan perlindungan dan keadilan terhadap
anak korban kekerasan fisik.
G. Simpulan
Berdasarkan analisis data penelitian, maka dapat dibuat suatu simpulan
sebagai berikut:
1. Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Putusan No.
64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt telah menerapkan Pasal 80 ayat (1) Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sesuai
dengan unsur-unsur dalam pasal tersebut. Putusan No.
64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt adalah tidak sesuai dengan prinsip perlindungan
anak yang tidak dapat berjuang sendiri berkaitan dengan kedudukannya
sebagai korban dalam pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak tersebut
yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tidak mewujudkan perlindungan dan
keadilan terhadap anak korban kekerasan fisik karena putusan tersebut
telah menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku. Hak korban untuk
mendapatkan restitusi dan kompensasi dari perbuatan pelaku juga tidak
tercantum dalam putusan ini sehingga tampak pengabaian terhadap nasib
korban dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim.
20
H. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat diberikan beberapa saran
sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait perlindungan anak
korban kekerasan fisik diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Hakim yang menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan terhadap anak
seharusnya memenuhi tuntutan keadilan yang didalamnya tetap
memperhatikan kepentingan korban agar pelaku dihukum setimpal atas
perbutannya terhadap korban anak.
2. Masih perlunya perhatian dari semua pihak baik pemerintah, keluarga, dan
masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi masalah kejahatan
kekerasan/penganiayaan terhadap anak dengan cara antara lain memberikan
perlindungan hukum, memberikan pelayanan terhadap korban melalui
lembaga pemerintah yang bekerja sama dengan lembaga sosial dengan
anggaran dana yang mencukupi untuk biaya operasional pelaksanaan
perlindungan anak.
21
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Gosita, Arif, 2004, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer;
Mansur, Dikdik M. Arif, 2007, Urgensi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan
Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas
Indonesia.
Jurnal
Angkasa, Agus Raharjo, Setya Wahyudi, Rili Windiasih, Kedudukan Korban Tindak
Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Model Perlindungan Hukum Bagi
Korban Serta Pengembangan Model Pemidanaan dengan Mempertimbangkan
Kepentingan Korban), dimuat dalam Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi Hukum”
Vol. 12 No. 2, Agustus 2007, fh.UNIB Bengkulu, www.unib.ac.id/fakultas hukum.
top related