Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGONomor : 1 TAHUN 2007Tanggal : 15 JANUARI 2007Tentang : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN BUNGO TAHUN 2006-2026
DAFTAR ISIDAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang 11.2. Maksud dan Tujuan 21.3. Landasan Penyusunan 41.4. Hubungan RPJP Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 51.5. Konsep Perencanaan Pembangunan 51.6. Ruang Lingkup Kegiatan 61.7. Metode Penulisan 7
BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN BUNGO2.1. Geomorfologi 92.2. Potensi Sumber Daya Alam 102.3. Pusat Pertumbuhan 122.4. Kependudukan 132.5. Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan 132.6. Sumber Daya Hutan dan Lingkungan 192.7. Sarana dan Prasarana 222.8. Sumber Daya Manusia 242.9. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan 262.10.Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah 282.11.Keamanan dan Ketertiban 302.12.Politik dan Pemerintahan 302.13.Keuangan 33
BAB III PREDIKSI KONDISI UMUM KABUPATEN BUNGO3.1. Geomorfologi 353.2. Demografi 363.3. Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan 373.4. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 393.5. Politik 41
BAB IV VISI DAN MISI ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN BUNGO4.1. Visi 434.2. Misi 474.3. Arah Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 48
BAB VI PENUTUP 64
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 1
BAB I PPeennddaahhuulluuaann
1.1. Latar Belakang
Keprihatinan atas kondisi perekonomian paca krisis multi
dimensi pada periode akhir tahun 1990’an serta perubahan
strategis baik domestik maupun internasional seperti dinamika
ekonomi globa desentralisasi dan otonomi daerah mewarnai upaya
penyusunan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat,
provinsi dan daerah. Perencanaan pembangunan yang memadai di
samping secara kualitas dapat mewujudkan visi pembangunan
daerah, juga secara eksplisit harus mampu melepaskan perekonomian
daerah dari bayang bayang krisis ekonomi, serta menyiapkan diri untuk
mengantisipasi berbagai perubahan sosial budaya sebagai akibat dari
isu globalisasi dan perubahan sistem pemerintahan.
Disparitas pembangunan pada masing-masing Kabupaten
dan Kota yang menjadi semakin sulit dikoordinasikan, kemudian
diantisipasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN
yang baru tersebut diharapkan akan menjadi instrumen yang
mampu mensinergikan seluruh pembangunan nasional yang
dilakukan pada setiap tingkatan pemerintahan dalam lingkup wilayah
Republik Indonesia. Lahirnya UU No 25 Tahun 2004 tersebut
selanjutnya diikuti oleh terbitnya SE Mendagri No 050/2020/SJ
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 2
tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM
Daerah. Surat edaran Mendagri tersebut selanjutnya digunakan
sebagai acuan dalam menyusun RPJP dan RPJM Daerah Kabupaten
Bungo.
1.2. Maksud Dan Tujuan
1.2.1.Maksud
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Bungo periode tahun 2006 – 2025 disusun dengan
maksud sebagai berikut:
a. Menyediakan satu pedoman berwawasan jauh ke depan
untuk menentukan arah pembangunan daerah yang didasarkan
pada kondisi riel dan proyeksi ke depan.
b. Menata keberlanjutan pembangunan yang telah dilaksanakan
dari tahun 2001 – 2005 untuk 20 tahun ke depan sesuai dengan
arahan SPPN yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahn 2004
c. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah
daerah serta DPRD Kabupaten Bungo dalam menentukan
perioritas program kerja dan kegiatan tahunan yang akan
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM).
d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan
DPRD Kabupaten Bungo untuk memahami dan menilai arah
kebijakan dan program serta kegiatan lima tahunan daerah
(RPJM).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 3
e. Mewujudkan secara nyata Kabupaten Bungo sebagai daerah
otonom yang mampu mengatu dan mengurus kepentingan
masyarakat menurut prakarsa sendiri dengan tetap
memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisas dan sinergi
antar daerah, antar fungsi pemerintahan, serta antara pusat dan
daerah.
1.2.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Bungo ini adalah: tersusunnya Visi, Misi
dan Arah Pembangunan Daerah yang dapat dijadikan sebagai
pedoman pembangunan wilayah Kabupaten Bungo periode tahun
2006 – 2026.
1.2.3.Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dengan disusunnya Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah:
a. Terciptanya integrasi, sinkronisasi baik antar wilayah, tata ruang,
waktu serta fungsi pemerintahan.
b. Penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan
berkelanjutan.
c. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
d. Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang
mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e. Terciptanya koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 4
1.3. Landasan Penyusunan
Landasan yang digunakan dalam penyusunan Rencana
Pembanguan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bungo ini di
antaranya adalah:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No
47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4286).
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 66, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia No 4400).
c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Keuangan Negara.
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.
125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4437).
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4438).
g. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
h. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 5
i. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2001 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia No 4124), dan
j. Surat Edaran Mendagri No. 50/2020/SJ tentang Petunjuk
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah tanggal
11 Agustus 2005.
1.4. Hubungan RPJP dengan Dokumen Dokumen Perencanaan
Lainnya
SPPN mengaturkan bahwa Rencana Pembanguan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah harus secara vertikal terintegrasi dengan
Rencana Pembanguan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) guna
menghindari kegagalan sinkronisasi dan sinergi antar daerah
dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan nasional.
Di lain sisi RPJP daerah adalah merupakan pedoman dalam
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
daerah. Oleh karena RPJP daerah Kabupaten Bungo disusun
mengacu pada RPJP Nasional, sementara RPJM Nasional dan
RPJM Daerah disusun dengan berpedoman pada masing masing
RPJP Nasional dan Daerah sesuai dengan hierarkhinya.
1.5. Konsep Perencanaan Pembangunan
Lahirnya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Pembangunan sektoral khususnya sektor
perekonomian yang sebelumnya direncanakan secara terpusat yang
kemudian dijabarkan kedalam perencanaan pembangunan daerah sesuai
dengan potensi yang dimiliki (top-down) kemudian berubah menjadi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 6
pembangunan yang direncanakan secara bottom-up dengan kendali
pembangunan berada di tingkat pemerintah daerah utamanya daerah
tingkat dua Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom. Dalam pada
itu, partisipasi masyarakat yang masih menjadi orientasi utama dalam
penyusunan RPJP daerah dengan menjadikan RPJPN sebagai acuan
membutuhkan komitmen yang serius dari pemerintah daerah dalam
menyusun setiap dokumen rencana pembangunan pada daerahnya
masing-masing.
1.6. Ruang Lingkup Kegiatan
Lingkup wilayah perencanaan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah wilayah Kabupaten
Bungo. Komponen kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan
rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun (dua puluh) tahun
Kabupaten Bungo meliputi:
1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi sumberdaya alam,
sumberdaya manusia, sosial budaya, politik, hukum dan
keamanan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahn
pada setiap sektor yang berkaitan dengan pembangunan
Kabupaten Bungo 20 (dua puluh) tahun ke depan.
3. Melakukan perencanaan program pembangunan Kabupaten Bungo
serta merumuskan strategi pembangunan Kabupaten Bungo
dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 7
1.7. Metode Penulisan
1.7.1.Pendekatan
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Bungo didekati dari empat perspekif yaitu: keuangan
daerah, stakeholder, internal pemerintahan, dan pertumbuhan
pembangunan. Proses penyusunan rencana pembangunan
dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)
Partisipasi stakeholder yang dilakukan melalui musyawarah pada
prinsipnya adalah memadukan pendekatan atas-bawah dan,
bawah-atas dalam penyusunan perencanaan yang dilakukan.
1.7.2.Data yang dibutuhkan
Data yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJP Kabupaten
Bungo ini di antaranya adalah:
a) Struktur PDRB.
b) Statistik perekonomian daerah,
c) Statistik investasi,
d) Statistik bidang sosial budaya,
e) Statistik bidang pemerintahan umum,
f) Statistik bidang fisik prasarana,
g) Statistik keuangan daerah, dan
h) Data sekunder lainnya
1.7.3.Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penyusunan RPJP ini dilakukan
melalui kegiatan pengumpulan data sekunder dan penggalian issue
strategis yang berkembang di lingkungan masyarakat melalui
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 8
metode Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara), Focus
Group Discussion (FGD) dan interview..
1.7.4.Metode Analisis
Metoda analisis yang digunakan dalam penyususnan RPJP ini adalah
metoda kompilasi data serta analisis data survey. Kompilasi data
dilaksanakan untuk mensistematisir data primer dan data sekunder.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 9
BAB IIKKoonnddiissii UUmmuumm
KKaabbuuppaatteenn BBuunnggoo
2.1. Geomorfologi
Kabupaten Bungo mempunyai letak yang strategis karena
terletak pada ruas Jalan Lintas Barat Sumatera. Lokasi Kecamatan
Muara Bungo yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bungo
memiliki peuang yang cukup besar untuk dapat bertumbuh dengan
pesat karena berada pada jalur lalu lintas perekonomian yang
menghubungkan bagian Utara hingga Selatan Pulau Sumatera.
Wilayah Kabupaten Bungo secara umum berupa daerah perbukitan
dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 M dpl, di mana
sekitar 87,70 persen di antaranya berada pada entang
ketinggian 70 hingga 499 M dpl. Secara geomorfologis wilayah
Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki
kemiringan berkisar antara 0 – 8 persen (92,28 persen).
Wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan
temperatur udara berkisa antara 25,8° - 26,7° C. Rentang iklim
yang tidak terlalu lebar bersamasama dengan sebaran hari hujan
dan curah hujan sepanjang tahun yang relatif merata
menyebabkan wilayah Kabupaten Bungo memiliki potensi yang
cukup baik utuk mengembangkan usaha pertanian, baik
tanaman pangan maupun perkebunan. Data statistik meteorologi
menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah curah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 10
hujan rata-rata per tahun di wilayah ini adalah 2.181 mm dengan
kelembaban berkisar antara 56 – 85 persen.
2.2. Potensi Sumberdaya Alam
Lokasi dan sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Bungo
menempatkan daerah ini menjadi salah satu kabupaten yang
berpotensi menjadi penghelang pembangunan perekonomian
Provinsi Jambi. Kehadiran jalan lintas di wilayah Kabupaten
Bungo merupakan modal daerah ini menjadi penghubung dalam
kegiatan perekonomian Kota Jambi – Padang, Padang – Palembang
serta wilayah pusat pertumbuhan perekomian lainnya di tiga
wilayah provinsi tersebut. Satu hal yang pasti adalah imbas positip
terhadap perekonomian Kabupaten Bungo akan diperoleh seiring
dengan geliat perekonomian wilayah sekitarnya.
Potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Bungo adalah
hamparan sumberdaya lahan pertanian yang cukup luas.
Kabupaten Bungo memliki areal pertanian sawah yang seluas
11.383,75 Ha pada Tahun 2002 Temuan informasi dari hasil fokus
group diskusi (FGD) menunjukkan bahwa di wilayah kecamatan
Jujuhan Ilir terdapat calon areal persawahan sekitar 780 – 1000
Ha yang siap dicetak apabila irigasi Batanghari telah berfungsi. Seain
areal pertanian sawah, juga terdapat areal pertanian tegalan seluas
67.702,50 Ha atau 9,46 persen dari wilayah Kabupaten Bungo. Areal
pertanian tersebut merupakan potensi sumber daya alam yang siap
dimanfaatkan guna memacu perumbuhan ekonomi Kabupaten
Bungo.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 11
Sub sektor pertanian lainnya yang telah banyak
diusahakan di wilayah Kabupaten Bungo adalah sub sekor
perkebunan. Kabupaten Bungo memiliki 71.780 Ha areal
perkebunan karet rakyat dengan produksi sebesar 17.038 ton bokar
per tahun. Kemampuan produksi karet alam yang masih sangat
rendah tersebut disebabkan tingginya persentase karet rakyat yang
masih belum menghasilkan dan yang sudah tidak produktif lagi.
Sistem pengusahaan yang masih sangat tradisional menyebabkan
populasi tanaman karet yang ada per satuan luas (hektar) menjadi
rendah. Peremajaan karet rakyat dengan klon unggul dan sistem
pengusahaan yang lebih intensif diperkirakan akan dapat
mengangkat produksi karet alam rakyat hinga 700 Kg sampai 1 Ton
per hektar. Kendala lain yang menyebabkan lambatnya proses
rehabilitasi tanaman karet tua di wilayah Kabupaten Bungo adalah
terbatasnya modal yang dimiliki petani.
Potensi sumberdaya alam lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten
Bungo adalah areal hutan produktif yang masih cukup luas.
Laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan menunjukkan bahwa
pada tahun 2004 diperkirakan sekitar 34,53 persen dari luas
wilayah Kabupaten Bungo adalah merupakan hamparan hutan yang
terdiri dari wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas
71.134 Ha, Hutan Lindung sekitar 12.000 Ha, Hutan Produksi seluas
75.719 Ha dan hutan Adat yang terdiri dari Hutan Adat Batu Kerbau
seluas 1220 Ha serta Hutan Adat Baru Pelepat seluas 780 Ha. Satu
hal yang perlu dicermati adalah adanya indikasi eksploitasi besar
terhadap sumberdaya hutan Kabupaten Bungo sejak tahun 2001.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 12
Selain sektor primer penghasil produk pertanian, Kabupaten
Bungo juga memiliki sumberdaya alam pertambangan yang hingga
dewasa ini belum dikelola secara optimal. Kabupaten Bungo memiliki
setidaknya 14 jenis bahan galian yang potensial dapat dimanfaatkan
menunjang pendapatan asli daerah yakni Btu Bara, Emas,
Pasir/kerikil, Pasir kuarsa, Andesit, Granit, Koalin, Mineral logam,
Batu Sue Seiki, Tanah Putih, Tembaga, Timbal, Oker, dan
Obsidium/Perilit.
2.3. Pusat Pertumbuhan
Kabupaten Bungo telah menetapkan dua wilayah pusat
pertumbuhan yang disajikan dalam bentuk wilayah pembangunan
yakni:
1. Wilayah Pembangunan Muara Bungo dengan wilayah pengaruh
meliputi Kecamatan Pelepat dan Kecamatan Rantau Pandan
dengan pusat pertumbuhan Kota Muara Bungo,
2. Wilayah Pembangunan Tanah Tumbuh dengan wilayah pengaruh
meliputi wilayah Kecamatan Tanah Sepenggal dan Kecamatan
Jujuhan dengan pusat pertumbuhan Kelurahan Tanah Tumbuh.
Satu hal yang perlu diantisipasi dalam penentuan pusat pusat
pertumbuhan adalah orientasi pembangunan Timur Barat yang
selama ini terjadi mengikuti alur Jalan Lintas Sumatera
seyogyanya sudah mulai diarahkan ke Utara Selatan. Penekanan
program pembangunan mengikuti orientasi Barat Timur dapat
secara tidak disengaja mengakibatkan wilayah Kabupaten Bungo
Selatan menjadi kurang cepat mengikuti perkembangan Kota
Muara Bungo dan Tanah Tumbuh yang difasilitasi oleh prasarana
transportasi yang lebih baik.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 13
2.4. Kependudukan
Berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Bungo
tergolong penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dari rasio
penduduk usia kelompok umur 5 - 9 tahun merupakan yang
terbanyak yaitu 29.952 jiwa sementara kelompok umur 30 –34
cendrung menurun jumlahnya sampai kelompok umur tertua.
Proporsi kelompok umur produktif (15-64 tahun) di Kabupaten
Bungo adalah sebesar 69,00 persen atau 168.628 jiwa. Rasio jenis
kelamin penduduk kabupaten Bungo sebesar 101,86 persen
menunjukan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dibandingkan perempuan. Satu hal yang perlu dicermati dalam
kependudukan Kabupaten Bungo adalah adanya kecenderungan
perubahan struktur penduduk Kabupaten Bungo dari struktur usia
muda pada tahun 2002 menjadi struktur usia tua pada tahun
2005.
2.5. Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan
salah satu indikator yang lazim digunakan untuk menjelaskan
kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Data statistik
menunjukkan bahwa nil PDRB Kabupaten Bungo (berdasarkan
harga konstan Tahun 1993) selama periode Tahun 2000 hingga 2004
mengalami pertumbuhan dengan tren yang semakin meningkat. Hal
ini memberikan suatu optimisme untuk memperoleh nilai PBRB
yang lebih besar pada tahun mendatang. Perencanaan
pembangunan yang diikuti oleh pemilihan program
pembangunan yang tepat akan dapat memperbesar peluang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 14
perekonomian Kabupaten Bungo untuk bertumbuh lebih pesat.
Pemilihan program pembangunan yang tepat akan sangat
menentukan keberhasilan upaya memacu pertumbuhan nilai produk
domestik maupun pndapatan asli daerah Kabupaten Bungo.
Kinerja perekonomian Kabupaten Bungo jika dilihat dari sisi
pendapatan perkapita selama periode Tahun 2000 hingga 2004
menunjukkan pertumbuhan yang semkin membaik. Laju
pertumbuhan penduduk yang semakin rendah yang diikuti oleh
perolehan nilai PDRB yang semakin tinggi setelah Tahun 2002
mengakibatkan pendapatan perkapita meningkat dengan laju
pertumbuhan yang semakin tinggi. Namun demikian, pertumbuhan
yang semakin cepat tersebut belum cukup memadai untuk
mewujudkan kesejahteraan penduduk. Artinya walau terjadi
percepatan pertumbuhan pendapatan, keadaan ini tidak serta
merta menjamin tingkat pendapatan yang cukup untuk dapat
memastikan bahwa masyarakat dapat menyediakan barang dan
jasa yang sesuai dengan pendapatan tersebut.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa sektor yang menjadi
kontributor utama terhadap PDRB kabupaten Bungo adalah Sektor
Pertanian; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Jasa-jasa, serta Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi. Pada Tabel 2.1 dapat dilihat
bahwa Sektor Pertanian masih dominan terhadap capaian
pembangunan ekonomi Kabupaten Bungo. Sektor Pertanian
memberikan kotribusi terbesar bahkan mendekati setengah dari total
perolehan PDRB Kabupaten Bungo yaitu rata-rata sebesar 41,19
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 15
persen dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 3,01 persen
per tahun selama periode 2000 sampai dengan Tahun 2004.
Tabel 2.1.Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Bungo Atas Dasar
Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-
2004, dalam persen.
TahunNo Sektor
2000 2001 2002 2003 2004Ratarata
1 Pertanian 42,29 41,59 41,35 40,77 39,94 41,19
2 Pertambangan, Penggalian 1,40 1,59 1,82 2,10 2,47 1,88
3 Industri Pengolahan 7,03 7,03 6,83 6,59 6,41 6,78
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,53 0,54 0,53 0,52 0,52 0,53
5 Bangunan 4,09 4,12 4,10 4,10 4,12 4,11
6Perdagangan, Hotel,Restoran
16,95 17,04 17,03 17,18 17,42 17,12
7 Pengangkutan, Komunikasi 10,06 10,41 10,56 10,88 11,27 10,63
8Keuangan, Persewaan, JasaPerumahan
5,44 5,69 5,76 5,88 5,86 5,72
9 Jasa Jasa 12,22 12,01 12,02 11,98 11,99 12,04
PDRB Kabupaten Bungo 100 100 100 100 100 100
Sumber: PDRB Kabupaten Bungo, Bappeda Kabupaten Bungo dalam beberapa terbitan.
Kontributor utama lainnya terhadap perolehan PDRB
Kabupaten Bungo adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan
Restauran; Jasa jasa; serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.
Masing masing sektor ini memiliki kontribusi diatas sepuluh persen
dari total perolehan PDRB Kabupaten Bungo. Hadirnya tiga sektor
yang merupakan sektor tersier dalam pembangunan
perekonomian dapat memberikan arti tersendiri terhadap prospek
perkembangan kinerja perekonomian Kabupaten Bungo kedepan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 16
Secara lebih spesifik, dapat dikemukakan bahwa empat
subsektor pertanian yakni tanaman bahan makanan pangan,
perkebunan, peternakan, dan kehutanan adalah merupakan sektor
basis di wilayah Kabupaten Bungo. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa di antara lima sub sektor di dalam sektor
pertanian, sub-sektor perkebunan mengalami kinerja pertumbuhan
yang paling pesat, yakni sebesar 9,35 persen per tahun selama
kurun waktu Tahun 2000 hingga 2004. Pertumbuhan sub sektor
perkebunan yang cukup tinggi tersebut utamanya dipicu oleh
pesatnya perkembangan industri kelapa sawit yang meliputi usaha
perkebunan dan industri pengolahan minyak sawit mentah di
Kabupaten Bungo.
Menyimak secara khusus kinerja perekonomian Kabupaten
Bungo dari sisi pertumbuhan sektor dapat dilihat bahwa selama
lima tahun terakhr sektor Pertambangan dan Penggalian
menunjukkan laju pertumbuhan yang sangat pesat yakni rata rata
20,48 persen per tahun. Namun demikian kontribusi sektor ini yang
masih rendah terhadap perolehan PDRB menyebabkan laju
pertumbuhan yang tergolong sangat pesat tersebut belum cukup
berarti dalam mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten
Bungo.
Sektor perekonomian selain Sektor Pertanian yang memiliki
kontribusi cukup berarti terhadap perolehan PDRB Kabupaten
Bungo adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran serta
Jasa-jasa. Dua sektor yang menjadi kontributor utama penyusun
PDRB daerah tersebut masing masing bertumbuh sebesar 5,21 dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 17
4,01 persen per tahun. Kinerja pertumbuhan Sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran serta Jasa-jasa yang lebih pesat dari
pertumbuhan Sektor Pertanian secara implisit menunjukkan bahwa
pembangunan ekonomi Kabupaten Bungo telah mulai mengarah
pada pembangunan sektor tersier. Pergeseran kinerja pembangunan
dari sektor primer yang diwarnai oleh sektor pertanian yang padat
tenaga kerja ke arah sektor tersier yang diwarnai oleh
pembangunan yang bersifat padat modal, padat teknologi dan
tenaga kerja terlatih (skilled Labor) serta didukung oleh Sektor
Keuangan yang maju diyakini akan membuka peluang
perekonomian daerah ini bergerak menuju ke struktur ekonomi
yang lebih kompetitif.
Peran koperasi bersama dengan usaha mikro kecil (Koperasi,
Usaha Mikro dan Industri Kecil) dan menengah sebagai soko guru
perekonomian Indonesia terbukti semakin penting khususnya
setelah Indonesia diterpa krisis ekonomi pada akhir Tahun
1990’an. Perkembangan koperasi di Kabupaten Bungo terlihat
berfluktuasi dari tahun ke tahun kecuali jumlah KUD yang aktif
terlihat relatif konstan yakni sejumlah 39 unit pada Tahun 2000
menjadi 40 unit pada Tahun 2002.
Mengamati koperasi yang masih aktif hingga sekarang,
diduga karena adanya dukungan dari sektor hilir. KUD yang aktif
khususnya di daerah perkebunan sawit otomatis akan punya
kesempatan untuk dapat berkembang karena adanya kegiatan
langsung berupa pemasaran hasil sawit. Berbeda dengan
kinerja pertumbuhan koperasi, jumlah unit usaha perdagangan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 18
kecil di wilayah Kabupaten Bungo mengalami pertumbuhan yang
tergolong pesat pada Tahun 2000 dan 2002. Pemekaran Kabupaten
Bungo Tebo menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo
boleh jadi turut memacu pertumbuhan usaha industri kecil di
Kabupaten Bungo.
Program pembangunan Muara Bungo sebagai pusat
pertumbuhan perekonomian dan sekaligus pusat administrasi
pemerintahan Kabupaten Bungo seyogyanya dipadukan dengan
pembangunan daerah urban disekitar Muara Bungo yang diarahkan
pada pusat pengembangan industr kecil. Perkembangan sentra
industri kecil tersebut utamanya akan didorong oleh asesibilitas
lokasi dan terkoneksiannya dengan wilayah lain di sekitar
Kabupaten Bungo. Beberapa hal penting yang perlu
diperhatikan dalam pengembangan usaha utamanya
perdagangan dan perindustrian kecil dan menengah diantaranya
adalah sebagai berikut:
Keberadaan UKM terkait erat dengan potensi daerah. Salah satu
potensi komoditi yang besar di Kabupaten Bungo adalah
sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan,
perkebunan dan kehutanan serta sektor pertambangan galian.
Walau untuk komoditi kehutanan elah sekarang telah
mengalami degradasi. Oleh karena itu daya saing yang
ditunjukkan oleh kualitas dan kuantitas hasil pada kedua sektor
ini akan dapat berdampak langsung terhadap kinerja industri
kecil.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 19
Peningkatan nilai tambah secara maksimal harus diupayakan,
hal ini dapat dilakukan dengan penerapan teknologi dan
inovasi produk. Kelangkaan teknologi membuat rancangan
produk tidak dapat
memenuhi permintaan pasar.
Program dan kebijakan pemerintah daerah hendaknya diupayakan
untuk sepenuhnya dapat menjawab permasalahan industri kecil.
2.6. Sumberdaya Hutan dan Lingkungan
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Bungo yang merupakan penjabaran dari RTRW Propinsi
Jambi, Kabupaten Bungo Tahun 2005 memiliki kawasan hutan
seluas ± 84.000 ha (tidak termasuk kawasan TNKS seluas 71.134
ha. Dari luas kawasan hutan tersebut terdiri atas hutan lindung
12.000, hutan produksi 72.576,5 ha dan sisanya hutan adat di
Batu Kerbau dan Baru Pelepat. Pada wilayah hutan produksi,
dikelola oleh perusahaan kayu antara lain PT. Inhutani V sekitar
40.000 ha.
Kawasan hutan di Kabupaten Bungo mengandung jenis kayu
bernilai ekonomis cukup tinggi yakni antara lain Meranti (Shores
Sp), Kerung (Dipterocarpus sp), Mersawa (Anisoptera sp), Balam
(payena sp), Manggis/Kempas (Kempassia mallacentris maing),
Keranji (Diallium sp), Medang (Litsea firma hook F. Pehaasia), Kulim
(Scorodo carpus bornensis becc) dan Tembesu (Fagraera sp).
Diantara sejumlah jenis kayu lokal tersebut, kulim dan tembesu sudah
menjadi sangat langka. Secara keseluruhan potensi kayu di
kabupaten Bungo adalah sekitar 1.356.000 m3. Di samping fungsi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 20
ekonomis, hutan Kabupaten Bungo juga memiliki fungsi lindung
karena di wilayah ini ada TamanNasional Berbak dan Taman
Nasional Bukit Tiga Puluh.
Sebagai sumberdaya perekonomian, sub sektor kehutanan
memberikan kontribusi terhadap PDRB daerah terutama melalui
perdagangan luar negeri kayu hasil olahan. Hasil perdagangan luar
negeri kayu gergajian bersama sama dengan hasil hutan ainnya
memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi perolehan PDRB
Kabupaten Bungo. Data statistik menunjukkan bahwa berdasarkan
harga berlaku, nilai kontribusi sub sektor kehutanan terhadap
PDRB daerah Kabupaten Bungo selama lima tahun terakhir secara
konsisten menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun.
Persoalan lingkungan hidup mencuat sebagai persoalan serius
ketika otonomi daerah dilaksanakan. Apalagi penanganannya yang
cenderung spasial, sementara masalah lingkungan adalah masalah
yang terkait antara satu wilayah dengan wilayah lain.
Penanganan yang spasial malah cenderung mengangap bahwa
potensi sumberdaya alam ditangani secara tertutup oleh satu
wilayah dengan mengeluarkan berbagai perturan. Hal ini sangat
bertentangan dengan kenyataan bahwa masalah lingkungan
membutuhkan penanganan yang padu dan kordinatif baik secara
horzonal maupun vertikal.
Masalah kehutanan yang menonjol utamanya di Kabupaten
Bungo adalah merosotnya luasan hutan baik oleh karena
pemanfaatan langsung yang dilaksanakan oleh masyarakat
maupun oleh kehadiran berbagai perusahaan besar. Perusahaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 21
besar yang memperoleh konsesi hutan secara otomatis mengurangi
luasan hutan produksi. Kondisi ini diikuti juga oleh masyarakat
khususnya dalam mengembangkan kelapa sawit sebagai komoditi
perkebunan. Dengan kata lain adanya pengalihan tataguna lahan
dari hutan produksi menjadi perkebunan tergolong salah satu
penyebab kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan masih
maraknya ditemui praktek pembakaran yang diterapkan selama
land clearing dilaksanakan. Hal ini kemudian telah mengakibatkan
bertambahnya lahan kritis di Muara Bungo.
Ketercukupan air bersih bagi masyarakat luas untuk berbagai
kepentingan menjadi masalah krusial saat ini tidak hanya dari
presfektif lokal, akan tetapi juga dari presfektif Nasional. Untuk
memberikan kepastian jumlah dan kualitas air telah keluar UU No
7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air yang hakikatnya
dimaksdukan untuk memberkan kepastian dan ketercukupan
sumberdaya air memenuhi berbagai kebutuhan baik dari sisi
ekonomi maupun dari sosial. Dalam kaitannya dengan ketersedaan
air dari sisi lingkungan maka masalah krusial yang dihadapi adalah
masalah pencemaran. Potensi pencemaran ini sudah terjadi sejak
lama karena sesuai dengan sejarahnya kehidupan masyarakat di
Jambi umumnya terkait dengan potensi sungai. Akhir-akhir
ini pencemaran semakin mengkawatirkan dengan adanya
praktek PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) yang
menggunakan berbagai bahan kimia.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 22
2.7. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan
menjadi modal penting dalam pembangunan. Kemudahan akses
terhadap sarana dan prasarana akan mendukung proses
percepatan pembangunan di satu wilayah. Kondisi berbagai
sarana dan prasarana dasar di Kabupaten Bungo dapat
dijelaskan sebagai berikut.
Permasalahan kebutuhan dan kerecukupan air bersih di
Kabupaten Bungo bagaimanapun tidak lepas dari sejarah dan cara
masyarakat menyediakan dan menggunakan sumberdaya air.
Sungai, Batang Tebo dan Batang Bungo telah sejak lama
berfungsi menjadi sumber air baik untuk minum maupun untuk
memenuhi berbagai kepentingan. Sesuai dengan kondisi itu, maka
pemerintah melalui PDAM terus meningkatkan upaya pemenuhan
air bersih secara bertahap.
Ketersediaan sambungan telefon menjadi salah satu indikasi
bahwa daerah tersebut mempunyai asesibilitas yang baik. Saluran
telefon akan dapat menjamin adanya komunikasi yang baik dari
dan ke daerah tersebut. Dewasa ini saluran telefon menjadi
kebutuhan absolut untuk dapat menggunakan Internet yang telah
lama dikenal. Kebutuhan ini menjadi salah satu sayrat untuk dapat
mengakses berbagai kebutuhan teknologi. Selama llima tahun
terakhir terlihat perkembangan pembangunan sarana telepon meski
telah cukup banyak namun belum bertumbuh dengan cepat. Pada
Tahun 2001 jumlah Saluran Telepon Terpasang (STT) adalah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 23
2.301 sambungan, dan hingga Tahun 2005 menjadi 3.338
sambungan, atau mengalami peningkatan sebesar
Kinerja penyediaan listrik dan ingkat elektrifikasi di Jambi
umumnya dan di Kabupaten Bungo tidak lepas dari kinerja dan
pengelolaan Interkoneksi antarsumatera. Sebagaimana diketahui
bahwa dengan telah terwujudnya Sumatera yang terkoneksi maka
daerah yang kekurangan listrik akan dapat dipasok oleh wilayah
yang kelebihan listrik. Untuk Jambi misalnya telah di dapat empat
tempat yang dapat digunakan sebagai sarana Sumatera Interkoneksi
yaitu Bungo, Bangko, Aurdui dan Payo Sillincah. Dengan adanya
fasilitas ini maka sesungguhnya pasokan listrk akan dijamin oleh
daerah pembangkit yaitu Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera
Bagian Utara. Khusus untuk Bungo daya terpakai belum mencapai
40 persen, artinya bahwa permasalahan pasokan listrik dengan
adanya Sumatera Interkoneksi masih dapat dipasok.
Wilayah Kabupaten Bungo termasuk kepada wilayah
dengan asesibilitas tinggi di provinsi Jambi. Pembukaan lahan
transmigrasi yang dimulai sejak dekade 80an mengisyaratkan
adanya perbaikan sasaran dan prasarana khususnya untuk
transportasi darat. Ketersediaan jalan darat diwilayah ini
menyebabkan asesibilitas wilayah ini menjadi terbuka bukan
hanya terhadap kabupaten lain di Provinsi, akan tetapi meliputi
provinsi lain di Sumatera. Secara umum dapat dilihat bahwa kondisi
jalan di wilayah Kabupaten Bungo menunjukkan perbaikan. Kalau
pada Tahun 2001 kondisi jalan baik hanya mencapai 25, 85 km
saja, maka pada Tahun 25 kondisi jalan baik menjadi 224,90 km
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 24
atau naik menjadi 10 kali lebih panjang. Hal ini akan
mendatangkan keunggulan (advantage) kepada wilayah
kabupaten Bungo. Keuntungan demikian pada dasarnya terus
dikembangkan guna mendapat keuntungan yang maksimal yang
didasarkan kepada dukungan berbagai aspek maupun jaringan.
Prasarana lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah
Pasar dalam arti lokasi pertemuan antara pembeli dan penjual
barang dan jasa yang dihasilkan daerah. Satu hal yang harus
diingat dalam pengembangan pasar haruslah terkait dengan pusat
pertumbuhan yang telah dirancang dalam Tata Ruang Wilayah
(RTRW).
2.8. Sumberdaya Manusia
Setiap pembangunan mempunyai sasaran akhir yag
bermuara pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM)
yang merupakan subyek dan sekaligus obyek dari pembangunan
SDM tersebut meliputi keseluruhan siklus kehidupan manusia,
mulai dar dalam kandungan, lahir dan akhirnya meninggal. Untuk
itu masalah kualitas manusia harus menjadi perhatian penting.
Pada Tahun 2002 dan 2004, kondisi kualitas SDM di Kabupaten
Bungo menduduki rangking terbawah di antara Kabupaten/Kota
yang ada di Propinsi Jambi. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2002 IPM Kabupaten
Bungo tercaat 64,2, meningkat menjadi 68 pada Tahun 2004.
Sedangkan rata-rata IPM Provinsi Jambi adalah 67,1 (Tahun 2002)
dan 70,1 (Tahun 2004).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 25
Aspek pendidikan merupakan aspek utama dalam upaya
peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Untuk menggambarkan
kondisi pendidikan penduduk di Kabupaten Bungo, dapat dilihat
dari angka melek huruh, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi
murni dan angka partisipasi kasar. Angka melek huruf Tahun 2002
sebesar 94,6 % dan meningkat menjadi 95,6 % Tahun 2004 hal ini
juga berkaitan dengan meningkatnya APM maupun APK penduduk
Kabupaten Bungo untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA. Lebih jauh lagi,
peningkatan angka partisipasi dan rata-rata lama sekolah tidak
terlepas dari fasilitas pendidikan yang tersedia.
Secara umum dapat dikatakan telah terjadi peningkatan
pembangunan di sektor pendidikan, namun masih ada beberapa
masalah yang dihadapi, seperti:
Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses
belajar mengajar seperti peralatan praktek laboratorium, alat
peraga dan lainnya.
Masih kurangnya motivasi masyarakat dalam
mendukung penyelenggaraan pendidikan.
Anggaran pendidikan sebagian besar diserap unuk kegiatan
rutin pendidikan.
Kurikulum pendidikan luar sekolah dan muatan lokal yang
belum memenuhi tuntutan daerah setempat.
Dewan pendidikan dan Komite Sekolah belum diberdayakan
secara optimal.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 26
Pembangunan kesehatan di Kabupaten Bungo dituangkan
dalam Bungo Sehat 2008 yang visinya adalah “Masyarakat yang
ditandai dengan penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku
yang sehat, memiliki kemampauan menjangkau pelayanan
kesehatan bermutu scara adil dan merata dan memiliki derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya”. Upaya mencapai visi tersebut
telah mulai menunjukkan beberapa hasil yakni diantaranya
adalah: Angka kematian bayi mengalami penurunan dari
20,39/1000 kelahiran hidup Tahun 2001 menjadi 4,63/1000
kelahiran hidup Tahun 2005. Angka kematian balita juga
mengalami penurunan dari 3,45/1000 balita Tahun 2001 menjadi
1,91/1000 balita Tahun 2005. Angka kematian ibu juga mengalami
penurunan dari 168/100.000 kelahiran hidup Tahun 2001 menjadi
95/100.000 kelahiran hidup Tahun 2005.
2.9. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait
erat dengan kualitas kehidupan manusia, masyarakat dan
lingkungan sosial. Kondisi tersebut tercermin dari jumlah dan
komposisi demografi, maupun aspek kualitas sumberdaya
manusia (SDM).
Taraf kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah Kabupaten
Bungo cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya
pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial
bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun demikian berbagai
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 27
masalah kesejahteraan sosial juga masih ditemui, seperti masih
tingginya keluarga miskin, korban tindak kekerasan, korban
bencana sosial, anak terlantar dan anak nakal, korban eks
narkoba, keluarga rentan masalah sosial, dan komunitas adat
terpencil. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah KAT di
Kabupaten Bungo adalah 1.548 KK/6.305 jiwa. Dari jumlah tersebut
telah berhasil dibina /dimukiman sebanyak 557 KK/2.436 jiwa.
Dengan demikian yang masih memerlukan pembinaan sebanyak 991
KK/3.896 jiwa. Keberhasilan pembangunan lainnya dapat dilihat dari
pemberdayaan perempuan dan anak yang telah menunjukkan
peningkatan yang tercermin dari meningkatnya usia harapan hidup
perempuan, angka harapan hidup dan angka kematian bayi, balita
dan ibu di Kabupaten Bungo
Meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya,
pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian
masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi
antarbudaya merupakan pertanda pembangunan budaya sudah
mengalami kemajuan di Kabupaten Bungo. Hasil diskusi dengan
tertuntun dengan sejumlah pemangku kepentingan
menunjukkan bahwa kesadaran melaksanakan ibadah
keagamaan berkembang dengan baik di Kabupaten Bungo. Hal ini
antara lainditandai dengan meningkatnya peningkatan jumlah
sarana peribadatan, pada Tahun 2001 terdapat sejumlah 262
buah masjid, pada Tahun 2005 meningkat menjadi 265 buah.
Jumlah Gereja 5 (lima) buah dan 1 (satu) vihara.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 28
2.10. Hukum dan peraturan perundang-undangan daerah
Perkembangan pembangunan hukum di Kabupaten Bungo telah
menunjukkan kinerja yang cukup baik hal ini dapat dilihat dari
produk hukum daerah yang dikeluarkan selama Tahun 2001-2005,
yakni sebagai berikut :
Tabel 2.45. Jumlah Perda Yang Disyahkan Dan Direvisi Di Kabupaten
Bungo Tahun 2001 – 2005
No Uraian 2001 2002 2003 2004 2005
1 Jumlah Perda
yang diterbitkan
11 42 25 16 19
Jumlah Perda yang
direvisi6 12 20 7
Peraturan Bupati - - -
2
3
4 Keputusan Bupati 1.912 2.410 610
3
5
447
28
431
Sumber. Sekda Kabupaten Bungo, 2005.
Permasalah pembangunan hukum yang dialami selama ini
menyangkut tiga persoalan pokok dalam hukum, meliputi
substansi (materi hukum), struktur (kelembagaan) hukum dan
kultur (budaya) hukum Berkenaan dengan substansi hukum,
pemasalahannya berkenaan dengan proses pembentukan dan
materi muatan Peraturan Daerah (PERDA) yang dibentuk.
Berkenaan dengan proses pembentukan permasalahnnya adalah:
a. Pembentukan PERDA Belum Dilakukan Secara Terencana.
b. Pembentukan PERDA Tanp Melalui Pengkajian Melalui
Penyusunan Naskah Akademik
c. Pembentukan PERDA Belum Dilakukan Secara Partisipatif
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 29
Berkenaan dengan struktur hukum, permasalahan yang ditemui
antara lain adalah:
a. Kurang berperannya Kelembagaan Hukum Daerah dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.
b. Krang berperannya lembaga penegak peraturan perundang-
undangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Sementara itu, permasalahan di bidang Budaya Hukum yang
dihadapai di Kabupaten Bungo diantaranya adalah:
a. Terbatasnya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, baik
peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun
peraturan perundangundangan daerah.
b. Menurunnya Penghormatan Terhadap Hukum di Lingkungan
Masyarakat, yang mengakibatnya terjadinya berbagai
pelanggaran hukum, baik berkenaan dengan hukum pidana,
perdata maupun hukum dibidang sumberdaya alam.
Selain hukum tertulis dalam bentuk PERDA dan hukum
nasional, di Kabupaten Bungo juga masih berlaku hukum
adat, yang keberadaannya teraktualisasi dari sikap tindak dalam
kehidupan bermasyakarat yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal
sehingga perlu dilestarikan dan terus dikembangkan sebagai modal
sosial dalam pembangunan. Meskipun demikian eksistensinya semakin
hari semakin berkurang akibat dari kurangnya proses pewarisan
(sosiaisasi) dan pembinaan terhadap hukum adat selama ini.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 30
2.11. Keamanan dan Ketertiban
Di bidang Tramtibmas, secara umum terdapat
kecenderungan penurunan untuk perkara kejahatan, namun tidak
demikian hany untuk kasus pelanggaran. Kasus kejahatan berhasil
diturunkan sebesar 3,12% dan pelanggaran sebesar 5,84%.
Sedangkan untuk kasus kecelakaan masih memperlihatkan
kenaikan sebesar 20,70%, hal ini disebabkan mash
rendahnya fasilitas jalan dan pengetahuan tentang rambu-
rambu jalan terutama bagi kawula muda.
2.12. Politik dan Pemerintahan
Sejak bergulirnya reformasi pada akhir Tahun 1997,
perkembangan pembangunan politik di Kabupaten Bungo dapat
dikatakan telah semakin demokratis terlihat dari meningkatnya
kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan
politik, baik dalam Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada Gubernur
Jambi; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai
aktifitas kebijakan publik mulai dari tingkat pemerintahan desa,
sampai pada pemerintah kabupaten, dan meningkatnya peran
masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu
eksistensi organaisasi politik dan organisasi kemasyarakatan
sebagai wadah memperjuangkan aspirasi masyarakat serta
mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kinerja
dan pembangunan daerah semakin meningkat jumlah berperan dan
fungsinya. Mengenai Ormas dan LSM di Kabupaten Bungo antara lain
adalah :
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 31
a. LSM Pemuda Pemerhati Pembangunan (P3D)
b. Pengerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
c. Peduli Daerah Sendiri (PEDAS)
d. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia(AWDI)
e. Perempuan PAN (PUAN)
f . Solidaritas Masyarakat Prihatin (SOMPIT)
g. Buana Hijau (Kelompok Pencinta Alam)
h. Mitra kesehatan masyarakat
i . Ikatan persaudaraan bela diri
j . Tegakan Aspirasi Rakyat (Tegar)
Kendati iklim keterbukaan dan demokratisasi telah tumbuh
dan berkembang, namun demikian dalam pembangunan di Kabupten
Bungo masih ditemui berbagai permasalahan. Pertama, masih
rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan
rendahnya pengetahuan dan wawasan politik masyarakat, yang
berdampak pada rendahnya budaya politik demokratis, budaya
beda pendapat. Kedua, pemahaman otonomi daerah yang tidak
utuh membawa berbagai implikasi politik lokal yang bersifati
etnosentris, dan sikap nasionalisme kurang berkembang secara
sehat. Oleh karena itu menjadi tantangan dalam pembangunan
politik di Kabupaten Bungo ke depan adalah bagaimana
meningkatkan membangun budaya politik yang demokratis secara
sehat dan cerdas.
Pemerintahan Kabupaten Bungo dibagi ke dalam 17
Kecamatan, 13 kelurahan dan 124 desa. Ditinjau dari sisi jumlah
desa/kelurahan dan kecamatan. Pembagian wilayah administrasi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 32
pemerintahan di kabupaten Bungo saat ini cukup besar, dan
merupakan jumlah terbesar untuk wilayah provinsi Jambi. Kondisi
ini di satu sisi merupakan langkah strategis dalam rangka
meningkatkan jangkauan layanan publik kepada masyarakat,
sehingga akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan menadi
lebh dekat. Namun di sisi lain, jika tidak diikuti dengan upaya
efisiensi di sgala bidang maka dapat menjadi sumber
pemborosan dalam pembiayaan pembangunan. Selain itu, masih
pula ditemui permasalahan berkenaan dengan batas-batas
administrasi pemerintahan. Hal ini terjadi disebabkan penetapan
batas yang dilakukan saat pembagian wilayah administrasi
pemerintahan selama ini masih belum tuntas.
Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, sealain
pembagian ke dalam wilayah administrasi juga dibentuk
kelembagaan daerah atau Satuan Kerja Perangkat Derah
(SKPD), yang terdiri dari Sekretriat Daerah, sekretariat DPRD,
sekretriat KPU, 13 dinas, 4 Badan dan 1 Kator. Untuk mengisi
fomrasi dari kelembagaan daerah yang dibentuk dan mendukung
pelayanan publik maka telah ditempatkan aparatur, yang sejauh
mungkin dilakukan dengan menggunakan prinsip kesesuaian
antara keahlian dengan bidang pekerjaan.
Meskipun demikian dalam rangka peningkatan kinerja
pemerintahan juga masih ditemui berbagai permasalahan, antara
lain adalah keterbatasan fasilitas, tingkat disiplin dan kualitas
layanan pada masyarakat. Di sisi lain seiring dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi nformasi, maka ke
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 33
depan pelayanan birokrasi dituntut untuk mampu mengikuti
perkembangan teknologi dan prinsip-prinisip good corporate
governance, antara lain dengan dengan E-goverment, yang
sampai pada saat ini belum mampu diwujudkan.
2.13. Keuangan Daerah
Masalah keuangan daerah secara adminsitratif dibatasi
kepada masalah penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan
menyangkut pengoptimalan segala sumber penerimaan yang
memungkinkan bagi daerah dalam batasan legalitas, sementara
pengeluaran menyangkut keefektifannya dalam pencapaian
sasaran. Selanjutnya, masalah yang menyangkut penerimaan
berkaitan dengan sumber penerimaan yang berasal dari daerah
itu sendiri lebih dikenal dengan PAD (Pendapatan Asli daerah)
sementara pendapatan yang berasal dari luar dikenal dengan
Penerimaan dari Pemerintah yang lebih tinggi.
Penerimaan total kabupaten Bungo selama tahun 2001– 2003
menunjukkan peningkatan yang progresif dalam komponen
penerimaan. Namun pada Tahun 2004 tejadi pertumbuhan yang
stagnan. Kenaikan lamban karena terjadi penurunan baik
untuk penerimaan asli daerah maupun dari penerimaan dari
perimbangan walau terjadi peningkatan penerimaan lain-lain yang
sah, akan tetapi tidak dapat mengimbangi penurunan penerimaan
ini. Kondisi stganan ini pada akhirnya akan mempengaruhi
kinerja pengeluaran dan pencapaian sasaran pembangunan.
Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa perolehan dana
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 34
perimbangan terlihat secara konsisten mengalami peningkatan
sementara di sisi lain terlihat perolehan PAD naik dengan lambat
dan mengalami penurunan pada Tahun 2004.
Pengeluaran menjadi pertimbangan krusial dalam
penyelenggaraan keuangan daerah. Pengeluaran di satu sisi harus
dapat mengefektifkan seluruh pencapaian sasaran pembangunan
secara optimal. Berdasarkan data yang tersedia dapat dillihat
bahwa pengeluaran terbesar pemerintah daerah Kabupaten Bungo
adalah untuk pengeluaran rutin (65 %), sedangkan untuk
pengeluaran pembangunan tidak lebih dari 35 persen pertahun.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 35
BAB IIIPPrreeddiikkssii KKoonnddiissii UUmmuumm
KKaabbuuppaatteenn BBuunnggoo
3.1. Geomorfologi
Kondisi umum geomorfologi Kabupaten Bungo yang
menyangkut letak wilayah dan batas administrasi diperkirakan
belum akan mengalami perubahan yang signifikan hingga 20
tahun kedepan. Perubahan administrasi pemerintahan yang rentan
mengalami perubahan diperkirakan hanya akan terjadi pada
pemekaran wilayah kecamatan, serta perubahan desa menjadi
kelurahan.
Pencanangan sektor pertanian sebagai motor penggerak
perekonomian Kabupaten Bungo berinplikasi pada pemacuan
pembangunan di sektor pertanian baik itu melalui program
intensiikasi maupun ekstensifikasi pada sumberdaya lahan yang
belum termanaatkan secara optimal. Dampak kebijakan tersebut
terhadap kondisi geomorfologis adalah perubahan topografi dan
morfologi lahan kearah penggunaan lahan untuk sektor pertanian
intensif. Luas areal lahan potensial pertanian yag sedianya
bergelombang dan miring diperkirakan akan berubah menjadi
datar. Realokasi lahan baik itu dari penggunaan lain ke sektor
pertanian ataupun karena intensifikasi pemanfaatan
sumberdaya yang tersedia harus dilakukan secara terencana
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 36
sehinga dampak negatif dari perubahan sistem geomorfologi
lahan dapat dihindari.
Struktur tanah umum yang terdapat di Kabupaten Bungo
yaitu jenis tanah Alluvial dan Podsolik Merah Kuning akan
mewarnai peta pembangunan sektor pertanian di wilayah ini. Sub
sektor pertanian tanaman pangan dianjurkan agar lebih diarahkan
pada lahan potensial pertanian disepanjang daerah aliran Sungai
Batang Bungo dan Sungai Batang Tebo yang memiliki jenis lahan
podsolik Merah Kuning.
Areal lahan lainnya selain peruntukan untuk hutan produksi
tetap, konservasi dan cagar alam, diarahkan untuk pengembangan
usahatani perkebunan. Program ekstensifikasi perkebunan karet
baik yang dicanangkan secara vertikal oleh pemerintah provinsi
maupun daerah Kabupaten Bungo perlu dilakukan dengan cermat
sebab realokasi lahan dari fungsi hutan ke bentuk perkebunan
karet dapat saja terjadi.
3.2. Demografi
Hasil analisis data menunjukkan bahwa apabila trend
pertumbuhan penduduk Kabupaten Bungo selama enam tahun
terakhir tidak diikuti dengan manajemen kependudukan yang
antisipatif maka penduduk Kabupaten Bungo akan melaju dengan
pertambahan penduduk yang semakin menurun. Dengan rata-rata
laju pertumbuhan tersebut maka perkiraan jumlah penduduk
Kabupaten Bungo pada tahun 2011, 2016, 2021 dan 2026 adalah
masing masing 326.252, 397.248, 479.553 dan 574.967 Orang.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 37
Implikasi positipnya adalah bahwa angka beban tanggungan akan
cenderung menjadi semakin kecil, namun perlu diperhatikan
bahwa akibat ikutan dari penomena tersebut adalah calon tenaga
kerja yang tersedia dalam jangka panjang akan semakin langka
3.3. Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hasil analisis kondisi perekonomian Kabupaten Bungo selama
periode Tahun 2000 hingga 2004 menujukkan bahwa
pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bungo ternyata dimotori
oleh empat sektor utama yakni Pertanian; Perdagangan, Hotel dan
Restoran; Sektor Jasa-jasa dan Sektor Perhubungan dan
Komunikasi. Namun demkian perekonomian Kabupaten Bungo
yang bertumbuh diatas empat tiang sektor perekonomian
ternyata kurang mampu mengikuti laju pertumbuhan raa-rata
kabupaten kota lainnya di wilayah Provinsi Jambi.
Hasil analisis peramalan dengan menggunakan analisis
statistik induktif non linier menunjukkan bahwa dengan pola
program pembangunan yang yang telah dilakukan selama periode
Tahun 2000 hingga 2004, maka PDRB Kabupaten Bungo akan
mengalami rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,55 persen dan 4,03
persen pertahun masing masing dengan perhitungan atas dasar
harga berlaku dan atas dasar harga konstan Tahun 1993 pada
periode Tahun 2006 – 2026. Angka laju pertumbuhan PDRB
Kabupaten Bungo tersebut cukup pesimis terutama jika
dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 38
tingkat inflasi yang rata-rata berada pada kisaran 10 persen
pertahun.
Dalam pada itu, program peningkatan perolehan PDRB
Kabupaten Bungo belum dapat terlepas dari sektor pertanian
sebagai sektor pemberi kontribusi terbesar dalam sejarah
perekonomian kabupaten ini. Misi yang diusung oleh Dinas Pertanian
yaitu untuk menjadikan sektor pertanian sebagai motor
penggerak pembangunan ekonomi adalah suatu kewajaran yang
harus ditopang dan difasilitasi. Beberapa strategi yang dianjurkan
untuk dilakukan dalam upaya lebih memperbesar kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB daerah diantaranya adalah:
a) Identifikasi jenis tanaman unggulan daerah
b) Indentifikasi komoditas pertanian lainnya yang secara potensial
dapat dikembangkan di Kabupaten Bungo.
c) Optimalisasi pemanfaatan potens lahan pertanian yang telah
ada.
d) Pengadaan dan dukungan sektor hulu.
e) Pemasaran hasil pertanian.
Sektor perekonomian yang memberikan kontribusi terbesar
kedua terhadap PDRB Kabupaten Bungo adalah Sektor
Perdagangan, Hotel dan Restauran. Hasil analisis proyeksi
menunjukkan bahwa sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran,
cenderung mengalami laju pertumbuhan yang semakin melambat.
Kinerja sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran diperkirakan akan
dapat kembali membaik jika pemerintah daerah berupaya sesegera
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 39
mungkin untuk mengundang investor untuk menanamkan modal
mereka di Kabupaten Bungo.
Penciptaan iklim yang kondusif terhadap pertumbuhan usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya dilingkungan sub
sektor industri pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
serta sub sektor industri Barang galian bukan logam sebagai misal
merupakan kebijakan yang perlu dilakukan. Beberapa jenis Industri
Pengolahan yang diperkirakan memiliki potensi besar untuk
dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Bungo diantaranya adalah
Industri Pengolahan berbahan baku bahan olahan karet kering
(bokar) menjadi barang setengah jadi serta Industri Pengolahan
berbahan baku CPO berbagai produk asam lemak, minyak goreng,
mentega, serta bio-diesel. Pertumbuhan ekonomi hingga minimal
5,94 persen juga harus diupayakan untuk dapat diperoleh dari
Jasa jasa yang merupakan kontributor utama ketiga dalam
struktur perekonomian Kabupaten Bungo.
3.4. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
a) Dalam dua puluh tahun kedepan upaya pemberdayaan PMKS
harus menjadi perhatian bersama terutama hal ini dikarenakan
masih tingginya keluarga miskin, korban tindak kekerasan,
korban bencana sosial, anak terlantar dan anak nakal, korban
eks-narkoba, keluarga rentan masalah sosial, dan komunitas
adat terpencil serta terbatasnya fasilitas untuk peningkatan
pelayanan dan askes informasi terhadap PMKS tersebut.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 40
b) Masih tertinggalnya peran perempuan dan rendahnya kualitas
hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan
antara lain ditandai oleh rendahnya angka Indeks
Pembangunan Gender (IPG) dan masih tingginya tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat membutuhkan
perhatian dari pemerintah.
c) Program pembangunan lainnya yang perlu diperhatikan oleh
pemerindtah adalah untuk meningkakan kesejahteraan,
partisipasi dan perlindungan anak.
d) Hal lainnya yang membutuhkan perhatian pemerintah dua puluh
tahun kedepan adalah upaya peningkatan partisipasi pemuda
dalam pembangunan serta budaya dan prestasi olahraga yang
masih rendah.
e) Program pembangunan juga perlu disusun sedemikian rupa
sehingga dapat antisipatif terhadap beban permasalahan
kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat
akibat terjadinya berbagai krisis sosial seperti menipisnya nilai
budaya dan agama, meningkatnya ekses dan gejala sosial
dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta
terjadinya berbagai bencana sosial dan bencana alam.
Sementara itu, kebutuhan sosial dasar masyarakat masih belum
sepenuhnya terpenuhi.
f) Dibidang kehidupan beragama kondisi 20 tahun yang
dihadapi adalah mewujudkan ajaran agama yang mampu
sebagai inspirasi dan sumber inspirasi serta ajaran moral untuk
menggerakkan masyarakat dalam membangun, mewujudkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 41
kerukunan antar umat beragama dan intern umat beragama serta
pembangunan pesantren sebagai sarana siar Islam.
g) Belum seimbangnya antara peningkatan IMTAQ dan IPTEK di
kalangan masyarakat, serta dalam memberdayakan ekonomi
masyarakat melalui BAZDA yang diwujudkan dengan bantuan
modal usaha baik secara individu maupun secara kelompok harus
sepenuhnya dikelola dengan baik
h) Pengembangan nilai-nilai budaya lokal menjadi masalah ketika
dihadapkan pada desakan arus globalisasi yang didorong oleh
kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, oleh karena itu
menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa
sekaligus memanfaatkannya sebagai modal sosial dalam
pengembangan toleransi dan solidaritas sosial terhadap keragaman
budaya dan peningkatan daya saing melalui penyerapan nilai-nilai
universal.
3.5. Politik
a) Dalam pembangunan poliik di daerah, kondisi dalam kurun waktu 20
tahun mendatang adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara
berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut,
tantangan yang akan dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur
politik, proses politik dan budaya politik demokratis agar berjalan
bersamaan dan berkelanjutan.
b) Pada lingkup pemerintahan daerah, konsolidasi demokrasi perlu
didukung dengan kebijakan daerah yang reformis dan birokrasi yang
memenuhi syarat profesionalisme, efektivitas, dan mandiri serta baik
dan besih. Disamping itu, salah satu tantangan demokrasi terbesar
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 42
adalah masih belum cukup besarnya kapasitas kelas menengah yang
dibutuhkan bagi pembangunan masyarakat madani, baik dari segi
ekonomi maupun pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua
puluh tahun ke depan, pendidikan politik akan merupakan alat
transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan demokrasi.
c) Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan
bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa yang
profesional. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang
bebas dan terbuka, menjadikan pers sebagai alat kontrol atas
pemenuhan kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan
kekuasaan dan korupsi.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 43
BAB IVVViissii,, MMiissii ddaann AArraahh
PPeemmbbaanngguunnaannKKaabbuuppaatteenn BBuunnggoo
4.1. V I S I
Bertitik tolak dari situasi dan kondisi Kabupaten Bungo pada
masa lalu dan masa kini, dengan memperhitungkan prediksi serta
tantangan yang dihadapi 20 tahun mendatang, serta
mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi daerah baik
yang nyata maupun tidak nyata, maka Visi Pembangunan Kabupaten
Bungo Tahun 2006–2026 adalah: “Kabupaten Bungo yang
Maju, Harmonis dan Sejahtera”
1). Kabupaten Bungo yang Maju
Secara harafiah, maju dapat diartikan berada pada posisi yang
lebih baik dari yang ada saat ini. Dengan demikian indikator yang
dapat digunakan menjadi pengukur kemajuan yang dicapai adalah
terlaksananya pembangunan di segala bidang yang bergerak
dengan cepat dan berkesinambungan. Selain sektor yang mengalami
pertumbuhan, terwujudnya percepatan pemerataan pembangunan
juga merupakan visi yang akan dicapai dalam 20 tahun
pembangunan Kabupaten Bungo ke depan. Secara lebih terperinci
Kabupaten Bungo yang maju ditandai oleh:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 44
a. Peningkatan kemampuan daerah yang lebih baik dalam
menyediakan dana pembangunan yang bertumpu kepada potensi
dan keunggulan daerah.
b. Meningkatnya daya saing daerah yang didukung oleh sarana dan
prasarana pembangunan perwilayahan antar daerah di Sumatera.
c. Tertatanya lembaga dan pranata ekonomi yang mampu
mendukung proses produksi dengan baik, efisien dengan
produktivitas tinggi.
d. Semakin sinerginya keterpaduan antar sektor mulai dari sektor
hulu hingga hilir dalam satu tatanan rantai yang mampu memberi
nilai bagi pemerintah daerah guna meningkatkan nilai bagi
pembangunan daerah.
e. Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang optimal secara
berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan
kehidupan masyarakat secara luas.
f. Revitalisasi pertanian secara luas guna mewujudkan swasembada
pangan dan peningkatan kemampuan pasok daerah atas
komoditi unggulan ke daerah lain.
2). Kabupaten Bungo yang Harmonis
Kondisi kedua Kabupaten Bungo yang hendak dicapai pada 20
tahun kedepan adalah Kabupaten Bungo yang Harmonis. Harmonis
dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang diwarnai oleh
keseimbangan dan keselarasan. Dalam konteks pembangunan
masyarakat, harmoni yang diidamkan menyangkut keseimbangan
dan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan Penciptanya,
hubungan antara manusia dengan sesamanya serta hubungan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 45
manusia dengan lingkungannya. Keselarasan hubungan manusia
dengan Tuhannya dapat ditunjukkan oleh keadaan lingkungan
kehidupan inten dan antar umat beragama yang saling
menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan
damai. Kabupaten Bungo yang harmonis ditandai oleh:
a. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, yang
tercermin dari meningkatnya pemahaman dan pengamalan
ajaran agama, toleransi antar umat beragama, dan mampu
mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam kehiduan sehari-
hari.
b. Terwujudnya sistem hukum yang responsif, tercermin dari
pembentukan peraturan daerah yang mencerminkan nilai-nilai
sosial, hirarkhi peraturan perundang-undangan dan asas-asas
hukum universal; struktur hukum yang efektif dan efisien dan
budaya hukum yang mantap.
c. Terwujudnya tatanan pemerintahan yang lebih baik yang
dicerminkan oleh penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel,
transparan, partisipatif serta dibarengi dengan meningkatnya
etika dan profesionalisme guna mendukung pembangunan
daerah yang berkualitas.
d. Terwujudnya demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik
yang dapat diukur dengan adanya penyelenggaraan
pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang
profesional dan akomodatif terhadap multikultur yang tidak
diskriminatif serta meningkatnya peran masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 46
e. Membaiknya ketaatan dan penghormatan terhadap hukm dan
HAM serta semakin kokohnya supremasi hukum yang
mencerminkan kebenaran, keadilan, dan aspiratif.
f. Membaiknya kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman
dalam masyarakat yang tercermin dari meningkatnya kualitas
layanan terhadap korban; semakin efektifnya penanganan
kejahatan dan pelanggaran serta menurunnya jumlah dan
kualitas kejahatan dan pelanggaran.
g. Makin mantapnya budaya darah yang tercermin dari
meningkatnya peradaban, harkat dan martabat serta
kearifan lokal, meningkatnya penghargaan terhadap keragaman
budaya, termasuk kesenian daerah dan meningkatnya budaya
yang berorientasi Iptek dan budaya kerja.
h. Tertatanya pemanfaatan sumberdaya alam secara lebih arif dan
bijaksana untuk menopang pembangunan daerah yang
berkelanjutan.
3). Kabupaten Bungo yang Sejahtera
Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat yang aman, sentosa
dan makmur. Kondisi aman dan sentosa pada dasarnya adalah
suatu prakondisi yang dapat mewujudkan kemakmuran.
Kabupaten Bungo yang sejahtera dengan demikian sangat
tergantung pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
profesional dan akuntabel yang menjadi visi ke dua dari Kabupaten
Bungo dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun kedepan.
Perbaikan penyelenggaraan Pemeritah Daerah yang berlangsung
secara cepat dan tegas sangat dibutuhkan dalam upaya
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 47
pengwujudan yang sejahtera. Sejahtera juga berarti makmur yang
ditunjukkan oleh pendapatan perkapita yang tinggi dan merata.
Kabupaten Bungo yang sejahtera ditandai oleh:
a. Terciptanya peningkatan pendapatan yang berkelanjutan,
bersamaan dengan terjadinya pemerataan pendapatan;
meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan
masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya indeks
pembangunan manusia.
b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan
pendidikan untuk semua masyarakat utamanya bidang
pendidikan dasar dan menengah.
c. Meningkatnya kualitas lingkungan guna menunjang kebutuhan
air, udara dan lingkungan yang bersih dalam kehidupan sehari-
hari.
d. Meningkatnya pemahaman presfektif gender dalam kehidupan
masyarakat secara luas.
e. Tersedianya jaminan kesejahteaan sosial bagi masyarakat
kurang mampu.
4.2. M I S I
Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh
melalui misi pembangunan Kabupaten Bungo sebagai berikut:
1) Mewujudkan Kabupaten Bungo yang maju dan berdaya
saing.
2) Mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Bungo yang
berkualitas.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 48
3) Mewujudkan tatanan masyarakat Kabupaten Bungo yang
tertib, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan
HAM.
4) Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bungo yang beriman,
bertaqwa dan Berbudaya.
5) Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bungo yang merata
dan Berkeadilan.
4.3. Arah Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026
4.3.1.Mewujudkan Kabupaten Bungo yang Maju dan Berdaya Saing
1) Pembangunan pertanian yang padu dengan sistem agribisnis
yang kokoh untuk setiap komoditi unggulan.
2) Pembangunan bidang peternakan yang mampu menjadi pemasok
kebutuhan antar daerah di Provinsi Jambi.
3) Terwujudnyadaya saing daerah yang didukung oleh
ketersediaan infrastruktur baik fisik dan non fisik yang memadai.
4) Terwujudnya pusat pertumbuhan dan perdagangan antar
daerah di Sumatera yang di dukung oleh jaringan
perdagangan baik di tingkat Nasional maupun Global.
5) Terciptanya perkembangan dan pertumbuhan industri yang
ditopang oleh kepaduan antar sektor perekonomian.
6) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan swasta melalui
peningkatan arus dan jumlah investasi di daerah
7) Meningkatnya akses masyarakat miskin dan kelompok masyarakat
terpencil terhadap sumberdaya ekonomi.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 49
4.3.2.Mewujudkan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bungo yang
Berkualitas
Pembangunan sumberdaya manusia (SDM) diarahkan pada
peningkatan kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indek Pembangunan
Jender (IPG) serta tercapainya penyebaran penduduk yang
merata dan tumbuh seimbang. Untuk itu dilakukan melalui
pembangunan kependudukan, pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, anak dan pemuda serta dengan
mengembangkan olahraga.
a) Pengendalian dan Penyebaran Penduduk yang Seimbang
Pembangunan kependudukan diarahkan untuk
mempertahankan laju pertumbuhan penduduk dan penataan
persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang.
Penataan kependudukan dilakukan dengan :
1). Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju
terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
2). Penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih
seimbang melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan
kewilayahan dengan memperhatikan aspek budaya serta
pembangunan yang berkelanjutan.
3). Penataan istem administrasi kependudukan dilakukan untuk
mendukung perencanaan dan pelaksanaan serta mendorong
terakomodasnya hakhak penduduk dan perlindungan sosial.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 50
b) Peningkatan Mutu dan Pendidikan Masyarakat
1) Pembangunan pendidikan diarahkan agar peserta didik
mampu produktif, mandiri, dan berakhlak mulia serta
mampu bersaing di era global, dilakukan melalui
peningkatan ayanan pendidikan yang mencakup semua
jalur, jenis dan jenjang yang disediakan secara bermutu
dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan
pada jenjang pendidikan dasar dan secara bertahap pada
jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2) Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan potensi
daerah, kebutuhan pembangunan sosial ekonomi daerah di
masa depan melalui pendalaman penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
3) Untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas
penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar
disediakan pendidikan dan latihan yang sesuai
perkembangan iptek dan dinamika masyarakat.
c) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya
kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan
perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan
manajemen kesehatan serta dengan pengembangan budaya
hidup sehat.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 51
1) Upaya kesehatan dilakukan dengan memperhatikan
dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan
ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, dan globalisasi
dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor.
2) Layanan kesehatan disediakan secara bermutu, dan dapat
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan
sarana dan prasaran kesehatan dan perbaikan sistem
managemen layanan kesehatan.
3) Pengembangan budaya hidup sehat dilakukan melalui
peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat dan
pada upaya promotif dan preventif serta pendidikan
kesehatan pada masyarakat.
d) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
Pemuda dan Olahraga
1) Pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan
kesejahteraan, kualitas hidup, perlindungan dan peran
perempuan di berbagai bidang pembangunan; penurunan
tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap
perempuan, serta penguatan kelembagaan dan jaringan
pengarusutamaan jender termasuk penyediaan data dan
statistik gender dilakukan secara terinegrasi dalam setiap
bidang pembangunan.
2) Peningkatan kesejahteraan anak dilakukan melalui
pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari berbagai
tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap
anak.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 52
3) Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada
peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai
bidang pembangunan dilakukan dengan membuka peluang
dan kesempatan yang lebih luas.
4) Peningkatan budaya olahraga diarahkan pada peningkatan
prestasi olahraga di kalangan masyarakat ditempuh dengan
caran penyediaan sarana dan prasaran olahraga yang
berkualitas.
4.3.3.Mewujudkan Tatanan Masyarakat Kabupaten Bungo yang
Tertib, Demokratis, Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum dan
HAM.
Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, demokratis dan
dan menjunjung supremasi hukum dan HAM dilakukan melalui
pembangunan politik yang demokratis; pembangunan hukum
dan peraturan perundang-undangan daerah, pembangunan
keamanan dan ketertiban dan pembangunan tata pemerintahan
yang baik.
a) Pembangunan Politik yang Demokratis
Pembangunan politik diarahkan pada pembentukan
pemerintahan yang demokratis, menghargai perbedaan, menjunjung
tinggi hukum dan HAM, dilakukan melalui penataan proses politik,
pengembangan budaya poltik, serta peningkatan peran komunikasi
dan informasi.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 53
1) Proses politik diarahkan pada peningkatan kualitas proses
dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka aspiratif dan
adil dengan memperhatikan prinsip keterwakilan dalam
penentuan pejabat politik dan pejabat publik;
2) Pengembangan budaya politik dititikberatkan pada peningkatan
wawasan politik masyarakat, dan pose penanaman secara
dini nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, nilai-
nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang dilakukan
melalui pendidikan politik kepada masyakarakat, baik mealui
pendidikan formal dan nonformal.
3) Peningkatan kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas
politik masyarakat melalui jaminan kebebasan berserikat dan
berkumpul, menyuarakan pendapat sesuai dengan aspirasi
politiknya masing-masing.
4) Peningkatan peranan komunikasi dan informasi ditekankan pada
proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang
dilakukan dengan:
a. Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mantap,
terlembaga, dan bertanggungjawab serta menjamin hak
masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol
jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara
cerdas dan demokratis;
b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pers;
c. Peningaktan pemerataan informasi dengan menciptakan
jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu
menghubungkan seluruh pelosok daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 54
b) Reformasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
Daerah
Pembangunan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
Daerah diarahkan pada upaya pembentukan sistem hukum
daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk
mewujudkan ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan sarana
untuk melakukan pembangunan, yang mencakup pembangunan
materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
1) Pembentukan materi hukum dilakukan dengan
memperhatikan nilai-nilai sosial, adat istiadat, agama dan
kepentingan masyarakat luas, hirarkhi peraturan perundang-
undangan, serta asas-asas hukum universal, yang dilakukan
secara terencana melalui Pogram Legislasi Daerah (Prolegda).
2) Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk mendukung
terlaksananya perlindungan, pelayanan serta tegaknya hukum
secara konsekuen dengan meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan pemenuhan aparattur yang berkualitas.
3) Pengembangan budaya hukum diarahkan pada terciptanya
ketaatan dan penghormatan tehadap hukum HAM, dilakukan
melalui:
a. peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum
masyarakat yang dilakukan sejak usia dini;
b. penerapan dan pelayanan hukum secara adil;
c. penegakan hukum yang tegas dan manusiawi.
4) Peningkatan eksistensi hukum adat sebagai bagian sistem
hukum di daerah melalui penggalian nilai-nilai kearifan lokal
dan pelembagaan hukum adat terutama di tingkat desa.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 55
c) Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
(Tramtib)
Pembangunan Tramtib diarahkan pada terwujudnya
kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta tegaknya
hukum, sehingga tercipta situasi yang kondusif bagi
pembangunan daerah, diupayakan melalui penataan sistem
keamanan, peningkatan kualitas aparat serta sarana prasarana
keamanan, dan dengan mendorong partisipasi masyarakat
secara aktif dan efektif.
1) Penataan keamanan masyarakat dilakukan melalui
pengembangan sistem kemitraan antara institusi keamanan,
pemerintah daerah dan masyarakat.
2) Peningkatkan peran aktif masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan trantib dicapai dengan cara:
a. Membangun komunikasi yang efektif antara aparat
keamanan dan masyarakat;
b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat
berpartisipasi dalam proses pembangunan keamanan dan
ketertiban masyarakat;
c. Peningkatan budaya disiplin.
3) Peningkatan kualitas aparat serta sarana dan prasarana
Tramtib.
d) Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah
Pembangunanpemerintahan daerahdiarahkan pada
terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good
Governance), dicapai dengan:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 56
1) Peningkatan efekifitas dan efiseiensi kelembagaan
pemerintah daerah termasuk kelembangaan pemerintahan
desa, dan peingkatan kualitas aparatur daerah termasuk
aparatur pemerintahan desa melalui peningkatan
pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejhatraan
aparat.;
2) Penngkatan fungsi pelayanan birokrasi dan
akuntabilitasnya secara transparan, bersih, dan bebas dari
penyalahgunaan kekuasaan melalui;
a. distribusi dan pendelegasian kewenangan sesuai dengan
cakupan kebutuhan layanan masyarakat
b. penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada
semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua
kegiatan;
c. peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja;
d. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai
dengan perkembangam iptek dan dinamika masyarakat;
e. peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur
melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan
pengawasan masyarakat.
3) Peningkatan pembiayaan pembangunan daerah melalui
peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 57
4.3.4. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bungo yang Beriman,
Bertaqwa dan Berbudaya
Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bungo
yang beriman, bertaqwa dan berbudaya dilakukan melalui
pembangunan kehidupan beragama yang berkualitas dan
pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
4.3.4.1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
Pembangunan agama dimaksudkan ntuk mewujudkan fungsi
dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam
pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja,
menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna
mencapai kemajuan dalam pembangunan daerah. Dengan demikian
maka pembangunan agama diarahkan untuk:
1) Mewujudkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral
dan etika, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, dan
menjadi kekuatan pendorong dalam pembangunan daerah,
ditempuh melalui:
a. Peningkatan penyelenggaraan pembinaan pendidikan
agama, baik jalur pendidikan formal, informal, maupun
pendidikan non formal, dan pendidikan agama dalam
keluarga.
b. Peningkatan fungsi dan peran agama sebagai landasarn moral,
spritual dan etika dalam kehidupan individu, masyarakat dan
pemerintahan.
c. Peningkatan penyediaan dan fungsi sarana dan prasarana
keagamaan secara optimal dan proporsional.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 58
2) Meningkatkan harmonisasi antar umat beragama dan
harmonisasi intern umat beragama serta harmonisasi antar
umat beragama dengan pemerintah, sehingga tercipta suasana
kehidupan masyarakat yang soleh, toleran, dan harmonis.
Dilakukan melalui peningkatan rasa saling percaya dan
harmonisasi antar kelompok umat beragama serta
denganmenfasilitasi dialog antar tokoh umat beragama dan
melibatkan secara aktif tokoh agama dalam proses pembangunan.
4.3.4.2. Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal
Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
sangat kuat terhadap perkembangan budaya daerah sehingga
apabila tidak diantisipasi dengan baik akan dapat menghilangkan
budaya asli suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan budaya
daerah Kabupaten Bungo diarahkan pada :
1) Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi iptek dan
percepatan penyerapan budaya asing yang maju sehingga
mampu mendorong percepatan pembangunan. dilakukan
dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan kearifan local
melalui pendidikan baik formal maupun nonformal.
2) dan kearifan lokal sebagai modalsosial dalam pembangunan
daerah dilakukan dengan cara penggalian dan pemberlajaran
budaya;
3) Peningkatan pemahaman terhadap keragaman nilai-nilai
budaya, dan pelesatarian nilai-nilai budaya adat-istiadat yang
konstruktif sebagai filter masuknya budaya asing yang negatif
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 59
dilakukan melalui penggalian, pengembangan dan pembelajaran
budaya sejak usia dini.
4) Apresiasi nilai kesenian dan kesenian tradisional, serta
kelompok- kelompok kesenian dikembangkan menjadi kesenian
daerah yang lebih kreatif dan inovatif yang mampu
menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya sendiri dengan
menggali dan mengembangkan sesuai dengan perkembangan
zaman.
4.35. Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bungo Yang Merata Dan
Berkeadilan
Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sangat erat
kaitannya dengan pemerataan pembangunan yang dapat dan
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok
daerah. Pembangunan yang merata dan berkeadilan ini akan
dapat mengurangi gangguan keamanan dan konflik sosial baik secara
vertikal maupun horizontal. Untuk mewujudkan pembangunan yang
merata dan berkeadilan ini dilakukan berbagai bidang
pembangunan secara terpadu meliputi:
4.3.5.1. Pembangunan Wilayah Tertinggal
Pembangunan wilayah tertinggal untuk bisa maju dan
berkembang sebagaimana wilayah lainnya (perkotaan) melalui;
1) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (listrik,
telekomunikasi, jalan akses, air minum perpipaan, irigasi dan
kesehatan).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 60
2) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan
melakukan penguatan akses terhadap permodalan, pelatihan,
intermediasi IPTEK dan penguatan kelembagaan masyarakat,
3) Menciptakan keterkaitan yang erat antar kegiatan ekonomi
dengan kawasan strategis dalam satu “sistem wilayah
pengembangan ekonomi”.
4.3.5.2. Peningkatan Keterkaitan dan Keserasian Ekonomi Desa dan
Kota
Kinerja perekonomian di wilayah perkotaan dengan kegiatan
ekonomi di wilayah perdesaan pada hakekatnya tidak terlepas satu
dengan yang lainnya. Hasil produksi wilayah pedesaan dapat menjadi
tidak bernilai tanpa keterkaitan yang erat dengan perekonomian
kota. Sebaliknya mayoritas konsumen perekonomian kota adalah
masyarakat desa. Peningkatan keterkaitan dan keserasian ekonomi
desa dan kota dengan demikian akan dapat memacu pertumbuhan
perekonomian suatu wilayah. Peningkatan keterkaitan keserasian
ekonomi desa dan kota di wilayah Kabupaten Bungo diarahkan
pada:
1) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
2) Pengembangan industri kecil dan menengah berbahan baku
komoditas pertanian
3) Pengembangan sistem pertanian ramah lingkungan
4) Peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga
keuangan, kesempatan kerja dan teknologi tepat guna;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 61
5) Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan
produksi di kawasan perdesaan dengan kawasan sekitar yang
telah maju untuk menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan
ekonomi yang saling melengkapi dan menguntungkan;
4.3.5.3. Pembangunan Desa Tertinggal
Data statistik menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah
desa tertinggal di wilayah Kabupaten Bungo. Pembangunan
perekonomian Kabupaten Bungo dengan demikian juga harus
menyentuh wilayah perdesaan tertinggal. Pembangunan
perdesaan tertinggal diarahkan pada:
1) Pengembangan agropolitan di kawasan potensial
pegembangan;
2) Pengembangan agroindustri di perdesaan
3) Peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam;
4) Peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga
keuangan, kesempatan kerja dan teknologi tepat guna;
5) Penggalian dan pengembangan potensi masyarakat (SDM)
sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan
sumberdaya alam saja.
4.3.5.4. Peningkatan Pendapatan Kelompok Masyarakat
Berpendapatan Rendah
Sejalan dengan upaya pembangunan perekonomian wilayah
Kabupaten Bungo yang merata dan berkeadilan maka
pembangunan perekonomian juga diempuh dengan upaya
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 62
peningkatan pendapatan kelompok masyarakat
berpendapatan rendah yang diarahkan pada:
1) Peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan
rendah dilakukan melalui pembangunan Usaha Mikro Kecil
Dan Menengah (UMKM) dan koperasi.
2) Pemberdayaan UMKM dan koperasi untuk meningkatkan
pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah..
3) Pemberdayaan masyarakat khususnya yang tertinggal
melalui: 1). peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
peningkatan akses pada modal usaha dan SDA; 2).
pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan
aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang
menyangkut kehidupan mereka; 3) peningkatan
kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha
ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan
mengatasi kemiskinan
4) Pengentasan kemiskinan diarahkan pada; 1) Penghormatan,
perlindungan, peningkatan pemahaman dalam pemenuhan dan
perwujudan hak-hak dasar rakyat secara bertahap tanpa
diskriminasi. 2) Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga
diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan dan
pelayanan pemerintahan dalam rangka upaya pemenuhan
hak-hak dasar masyarakat miskin.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 63
4.3.5.5. Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Pembangunan keseahteraan sosial masyarakat Kabupaten
Bungo diarahkan pada:
1) Pemberdayaan dan memberi bantuan langsung pada
kelompok masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal,
2) Penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai bagi
kelompok masyarakat PMKS.
3) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan, rehabilitasi
social dan pemberdayaan bagi PMKS,
4) Penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kabupaten Bungo , Tahun 2006-2026 64
BAB V PPeennuuttuupp
Keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Bungo
yang Maju, Harmonis dan Sejahera memerlukan dukungan dan
komitmen yang kuat dari kepemimpinan yang bersih, baik dan demokratis;
konsisten dalam pengambilan kebijakan dan implementasinya;
keberpihakan kepada rakyat; dan partisipasi masyarakat serta dunia
usaha secara aktif. Peran masyarakat dan swasta ke depan menjadi penting
dan sentral mengingat berbagai keterbatasan pemerintah daerah dalam
mengupayakan seluruh sumberdaya pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bungo
Tahun 2006–2026 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah,
merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan msyarakat di dalam
penyelenggaraan pembangunan 20 tahun ke depan. Sebagai dokumen
perencanaan, maka RPJP pedoman dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dengan demikian didapat satu
kesatuan perencanaan yang diharapkan dapat menjamin padunya seluruh
program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bungo.