UTANG PEMERINTAH EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN FISKAL
Oleh: Anthony Budiawan Managing Director – Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Disampaikan pada Seminar Nasional “Menyikapi Polemik Utang Pemerintah Indonesia”
Diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business
Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018
POLEMIK UTANG PEMERINTAH: KONTRA
POLEMIK UTANG PEMERINTAH: PRO 4
PENUTUP
Page | 2
AGENDA
TIPOLOGI UTANG DAN RISIKO 1
UTANG PEMERINTAH: EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN FISKAL 2
3
5
UTANG PEMERINTAH ($, ¥, €, Rp, ...)
UTANG LUAR NEGERI (ULN) ($, ¥, €, Rp, ...)
Page | 3
TIPOLOGI UTANG
Swasta
Bank Indonesia
Pemerintah: $, ¥, €, Rp, ...
Holder: Domestik (UDN)
ULN = Utang Luar Negeri; UDN = Utang Dalam Negeri
Holder: Asing
Utang Luar Negeri: Risiko Default Debt Service Ratio: Rasio pembayaran pokok + bunga terhadap ekspor
Utang Dalam Negeri / Domestik (Rp): tidak bisa default Pemerintah bisa cetak uang
Page | 4
Komposisi Utang Indonesia
Utang Luar Negeri 2017 (USD)
Pemerintah 177.3 miliar 50.34%
Bank Indonesia 3.3 miliar 0.94%
Swasta 171.6 miliar 48.72%
TOTAL 352.2 miliar 100.00%
Pemegang Utang Pemerintah 2017 (Rp)
Domestik 1,536.1 triliun 39.00%
Asing 2,402.3 triliun 61.00%
TOTAL 3,938.4 triliun 100.00%
Denominasi Utang Pemerintah 2017 (Rp)
Dalam Rupiah 2,346.6 triliun 59.58%
Dalam Non-Rupiah 1,591.8 triliun 40.42%
TOTAL 3,938.4 triliun 100.00%
Rasio: ULN / Ekspor = 208,8%; ULN / PDB = 37,8%
Rasio: Utang pemerintah / PDB = 29,2%
Risiko Utang ULN: Debt Service Ratio
Page | 5
DSR –Tier 1 DSR –Tier 2
?
Total Utang Utang terkait investasi langsung dan uatng dagang
Utang Swasta 2016: USD 161,7 miliar 2017: USD 171,6 miliar
Utang Pemerintah 2016: USD 154,9 miliar 2017: USD 177,3 miliar
Debt Service Ratio (DSR) Indonesia
Page | 6
DSR: rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan ekspor Tier-1: pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran bunga atas
utang jangka pendek. Tier-2: pembayaran pokok dan bunga atas utang dalam rangka investasi langsung selain dari anak
perusahaan di luar negeri, serta pinjaman dan utang dagang kepada non-afiliasi
DSR Tier-2 2017 52,42% devisa ekspor habis untuk bayar pokok dan bunga pinjaman investasi dan utang dagang
Komparasi DSR: Selected Countries
Page | 7
2016 Argentina : 20,5% Turkey: 30,7% Indonesia: 31,5% Malaysia: 6,0% Filipina: 6,7% Thailand: 6,3% Vietnam: 4,1%
2017 Argentina : 21,9% Turkey: 32,1% Indonesia: 30,9% Malaysia: 5,7% Filipina: 6,7% Thailand: 6,3% Vietnam: 4,2%
Source: World Bank - Development Indicators (WDI) - 2017 - IDB Aggregates
Turkey
Argentina
Indonesia
CNN: Currency Crisis Argentina 2018
Page | 8
Utang Pemerintah Argentina: 54,2% dari PDB
Transaksi Berjalan
Ekonomi Internasional: Selected Countries
Page | 9
Transaksi Berjalan Defisit Fundamental Ekonomi Buruk
Transaksi Berjalan (USD)
Ekonomi Internasional: Selected Countries
Page | 10
Defisit Transaksi Berjalan • Turki sejak 2000 • Argentina sejak 2010 • Indonesia sejak 2011-Q4
Komposisi Utang Pemerintah Jepang
Page | 11
Transaksi Berjalan Jepang: Surplus 2016: USD 187 miliar (3,78% of GDP) 2017: USD 198 miliar (4,02% of GDP)
Rasio Utang Pemerintah / GDP 2017: 240,3%
Pemegang Utang Pemerintah Jepang Asing: 11,2%
Utang Pemerintah Jepang sangat besar, tapi relatif aman: Kepemilikan asing hanya 11,3%
POLEMIK UTANG PEMERINTAH: KONTRA
POLEMIK UTANG PEMERINTAH: PRO 4
PENUTUP
Page | 13
AGENDA
TIPOLOGI UTANG DAN RISIKO 1
UTANG PEMERINTAH: EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN FISKAL 2
3
5
Page | 14
Penyebab Utang Pemerintah
DEFISIT SURPLUS
UTANG UTANG
Utang Pemerintah tergantung dari Kebijakan Fiskal • APBN Defisit: Utang Bertambah • APBN Surplus: Utang Berkurang
Utang Pemerintah hanya dapat dibayar (berkurang) kalau APBN Surplus
Penambahan utang pemerintah yang berasal dari defisit anggaran
Page | 16
Penambahan Utang 2005 – 2017: Defisit APBN
DEFISIT 2015-2017 (3 tahun)
Rp triliun
TOTAL Defisit 5 tahun > Rp 1.600 triliun
Defisit 2015 Rp 298.5 Triliun
Defisit 2016 Rp 308.3 Triliun
Defisit 2017 Rp 344.4 triliun
TOTAL Rp 941.2 triliun
Defisit 2018 Rp 325.9 triliun (APBN)
SBY Periode 1
SBY Periode 2
Jokowi 3 tahun
Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Signifikan
Page | 17
Stock Utang Luar Negeri Pemerintah 2004: USD 70,65 miliar 2009: USD 90,85 miliar 2014: USD 123,81 miliar 2017: USD 177,32 miliar
Penambahan Utang Luar Negeri (USD Miliar)
Debt Service Ratio: Naik Risiko Default: Naik
Nilai nominal PDB setiap tahun semakin besar Nilai nominal defisit anggaran setiap tahun juga semakin besar
Page | 18
PDB Dan Defisit APBN (Utang)
DEFISIT ANGGARAN
PDB
PDB (nominal) 2004: Rp 2.296 triliun PDB (nominal) 2009: Rp 5.606 triliun PDB (nominal) 2014: Rp 10.570 triliun PDB (nominal) 2017: Rp 13.589 triliun
3 persen defisit 2004: Rp 68,88 triliun 3 persen defisit 2009: Rp 168,18 triliun 3 persen defisit 2014: Rp 317,10 triliun 3 persen defisit 2017: Rp 407.67 triliun
Membandingkan utang nominal pemerintah dari satu periode ke periode lain, dari satu rezim ke rezim lain, menyesatkan Tidak relevan sama sekali
Page | 19
Kebijakan Moneter Sejak 2013: Kontraktif
Kebijakan Ekonomi Makro Kebijakan Moneter versus Kebijakan Fiskal
Kebijakan Moneter sejak 2013: Kontraktif Respons terhadap kebijakan moneter AS: tapering off QE Kurs rupiah terhadap dolar AS merosot o Juni 2011 Rp 8.500 o Februari 2012 Rp 9.000 o Juni 2013 Rp 10.000 o Agustus 2013 Rp 11.000 o September 2013 Rp 11.500 o November 2013 Rp 12.000 o November 2014 Rp 12.500 o Desember 2015 Rp 14.000
Apa Jadinya Kalau Kebijakan Fiskal Juga Kontraktif? Suku Bunga Acuan dan Kurs Dolar AS
Kurs BI rate
Suku bunga acuan BI naik 6 kali: dari 5,75% menjadi 7,75%
Page | 20
Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal Expansif Stimulus Ekonomi / Demand, melalui
Mengurangi Pajak Meningkatkan Belanja Pemerintah
APBN Defisit: Utang Meningkat
Kebijakan Fiskal Kontraktif Destimulus Ekonomi / Demand :
Meningkatkan Pajak Mengurangi Belanja Pemerintah
APBN Surplus: Utang Berkurang
Utang Pemerintah: derivatif Kebijakan Fiskal
Page | 21
Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi Melemah Harga Komoditas Ekspor anjlok: Ekspor (E) Kontraksi demand shock Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (C) dan Investasi (I) Melemah
Y = C + I + G + (E – M)
Kalau Kebijakan Fiskal Kontraktif: APBN Surplus – Konsumsi Pemerintah (G) turun 1. Pendapatan Pajak naik: tarif pajak naik Konsumsi Rumah Tangga (C) turun 2. Memotong Anggaran Belanja Pemerintah Konsumsi Pemerintah (G) turun
KEBIJAKAN FISKAL HARUS EKSPANSIF
Page | 22
APBN 1988 – 2016
Defisit APBN rata-rata per tahun selama 1988 – 2015: 1,02 persen o Tertinggi: Surplus 3,02 persen (1995) o Terendah: Defisit 2,53 persen (2015) o Defisit membesar sejak 2011: merespons pertumbuhan ekonomi yang melambat
Pemerintahan SBY cukup prudent dalam mengelola APBN: defisit rata-rata < 2 persen dari PDB
3,02%
2,53%
Page | 23
Defisit APBN Semakin Besar Pasca UU PPh No 36 / 2008
Pasca UU PPh No 36/2008: penerimaan pajak turun drastis: tax ratio anjlok dari 13,3 persen (2008) menjadi 11,04 persen (2009) o Tax ratio 2017: 10,1 persen
Di lain sisi: Belanja negara naik signifikan akibat kenaikan harga minyak mentah dunia dan depresiasi Rupiah: “subsidi” BBM melonjak
“Subsidi BBM” termasuk Kebijakan Fiskal Ekspansif mendorong pertumbuhan ekonomi Social Safety Net
Page | 24
Harga Minyak Mentah Dunia Bulanan 2007-2017
133.88
109.53 106.16 106.57 105.79
42.87
30.32
Kenaikan harga BBM < kenaikan harga minyak mentah dunia: subsidi BBM naik Merupakan pilihan Kebijakan Fiskal: Ekonomi Politik Anggaran (APBN)
Harga minyak mentah dunia Mei 2018 mendekati USD 80 per barel Harga premium dan solar tidak naik? Subsidi BBM Naik?
Page | 25
Utang Pemerintah Indonesia sudah Kritis?
Rasio Pembayaran Bunga / Pendapatan Terkendali: ruang gerak fiskal sangat longgar
Devaluasi rupiah 12/9/86 Rp 1.134 menjadi Rp 1.664
Krisis Moneter 1998 Bailout
Page | 26
Komparasi Rasio Pembayaran Bunga / Pendapatan Negara
Rasio Pembayaran Bunga terhadap Pendapatan Negara Lebih rendah dari Malaysia
POLEMIK UTANG PEMERINTAH: KONTRA
POLEMIK UTANG PEMERINTAH: PRO 4
PENUTUP
Page | 28
AGENDA
TIPOLOGI UTANG DAN RISIKO 1
UTANG PEMERINTAH: EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN FISKAL 2
3
5
Page | 29
Kontra Utang Pemerintah
Utang pemerintah membebani rakyat: Setiap penduduk menanggung utang: Rp 15.500.000?
Negara bisa bangkrut? Aset negara tidak cukup menutupi utang
Kondisi Utang Kritis: Keseimbangan Primer defisit Bayar bunga pinjaman dari utang: gali lubang tutup lubang
Kekayaan Bersih Pemerintah Pusat
Page | 30
NERACA - Rp 2004 2009 2014 2016
ASET 851,880,822,430,464 2,122,887,122,326,530 3,910,922,331,111,790 5,456,881,565,245,610
KEWAJIBAN 1,349,032,809,327,400 1,681,708,394,583,360 2,898,383,597,986,110 3,889,949,813,238,960
EKUITAS (497,151,986,896,941) 441,178,727,743,171 1,012,538,733,125,670 1,566,931,752,006,640
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) - AUDITED
Termasuk Aset, antara lain: Jalan, Irigasi, Jaringan, Aset Tidak Berwujud : tidak bisa dijual
Kekayaan Bersih 2004 Negatif: Bangkrut? • Pemerintahan SBY berhasil meningkatkan Ekuitas • Utang untuk sektor tidak produktif: tidak terbukti
Permasalahan dengan Kekayaan Bersih • Kewajiban: riil dan likuid • Aset: tidak riil dan tidak likuid
2016 AMERIKA SERIKAT JEPANG INDONESIA Malaysia
Debt to GDP (%) 106.1 250.4 27.9 53.2
GDP (USD) 18,569,100,000,000 4,939,380,000,000 932,260,000,000 296,360,000,000
Debt (USD) 19,701,815,100,000 12,368,207,520,000 260,100,540,000 157,663,520,000
Population 323,127,513 126,994,551 261,115,456 31,187,265
Debt per Capita (USD) 60,972 97,392 996 5,055
Exchange Rate (Rp/USD) 13,500 13,500 13,500 13,500
Debt per Capita (Rp) 823,125,525 1,314,787,132 13,447,528 68,247,649
Source: Trading Economics
Page | 31
Utang Pemerintah Membebani Rakyat?
Utang Pemerintah Membebani Rakyat: Ilusi Matematis benar: substansi permasalahan tidak benar sama sekali
AS dan Jepang Utang per kapita > pendapatan per kapita Utang pemerintah AS dan Jepang: didukung aset pemerintah?
Utang Membebani Generasi Mendatang, Tarif Pajak akan Naik? Tarif pajak relatif turun: Pajak dividen dari progresif 35% menjadi final 10% (UU PPh 2008)
100 kali 5 kali
Utang Besar: Negera Bisa Bangkrut?
Page | 32
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
Argentina
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
Indonesia
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
China
0
100
200
300
400
500
600
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
Singapore
Utang Pemerintah: Selected Countries
Page | 33
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
Thailand
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
Brazil
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
India
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
Argentina
POLEMIK UTANG PEMERINTAH: KONTRA
POLEMIK UTANG PEMERINTAH: PRO 4
PENUTUP
Page | 34
AGENDA
TIPOLOGI UTANG DAN RISIKO 1
UTANG PEMERINTAH: EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN FISKAL 2
3
5
Page | 35
Pro Utang Pemerintah: Defensif dan Pembodohan Publik
Penambahan utang untuk menutupi utang lama Utang warisan: Pembodohan Publik
Penambahan utang pemerintahan Jokowi untuk sektor produktif Pembangunan infrastruktur
Keseimbangan Primer Defisit Manajemen utang pemerintahan sebelumnya (SBY) buruk Anggaran Belanja untuk sektor konsumtif / tidak produktif (subsidi?): bukan untuk belanja modal / infrastruktur
Penambahan utang masih dalam batas aman Rasio utang (terhadap PDB) di bawah 30 persen
Page | 36
Penambahan Utang Untuk Membayar Utang Lama?
Penambahan utang untuk menutupi utang lama Pembodohan Publik: Memicu Perpecahan Bangsa
Defisit APBN = Penambahan Utang
Penambahan Utang karena APBN Defisit APBN tidak menganggarkan pembayaran utang lama
Fakta
Page | 37
Penambahan Utang Untuk Pembangunan (Infrastruktur)?
Tahun
2010 Rp 86.0 triliun Rp 46.8 triliun 183.8 persen
2011 Rp 117.9 triliun Rp 84.4 triliun 139.6 persen
2012 Rp 145.1 triliun Rp 153.3 triliun 94.7 persen
2013 Rp 180.9 triliun Rp 211.7 triliun 85.4 persen
2014 Rp 147.4 triliun Rp 226.7 triliun 65.0 persen
2015 Rp 215.4 triliun Rp 298.5 triliun 72.2 persen
2016 Rp 169.5 triliun Rp 308.3 triliun 55.0 persen
BELANJA MODAL RASIODEFISITTahun Belanja Modal Defisit Anggaran Rasio
Pembodohan Publik
2015 dan 2016 Belanja Modal relatif rendah dibandingkan Defisit Anggaran
Klaim Defisit untuk Belanja Modal / Infrastruktur Tidak Terbukti
Pendapatan = 100 Belanja = 120 Defisit = 20
Belanja Modal = 20 Subsidi = 20
Defisit untuk: • Belanja modal • subsidi
Page | 38
Manajemen Utang 2005-2014: Sangat Prudent
2013 - Kini Defisit meningkat, Utang meningkat: Beban bunga naik
Tanpa Tax Amnesty: Defisit Keseimbangan Primer 2016 Mencapai Rp 250++ triliun
Page | 39
Keseimbangan Primer dan Politik Anggaran
Keseimbangan Primer = Pendapatan Negara -/- Belanja Negara (tidak termasuk bunga)
DEFISIT •UU PPh 2008 •Harga Komoditas Anjlok
Upaya Membuat Keseimbangan Primer Surplus
Naikkan Tarif Pajak, dan atau Kurangi Belanja (Modal dan Sosial)
Pendapatan Negara stagnan / turun harga komoditas anjlok, pertumbuhan ekonomi melemah: penerimaan pajak stagnan UU PPh 2008: tax ratio turun dari 13,3% (2008) menjadi 11,3% (2009)
Belanja Negara Melonjak
Harga minyak mentah dunia naik
Page | 40
Keseimbangan Primer
Keseimbangan Primer Defisit: Pertumbuhan Pendapatan Negara rendah (1) UU PPh 2008 memangkas penerimaan pajak, khususnya pajak dividen menjadi 10% (2) Harga komoditas andalan ekspor Indonesia anjlok sejak 2012
Page | 41
Krisis Ekonomi Berawal dari Swasta?
Krisis Finansial 2008: Amerika Serikat dan Eropa
Dipicu oleh Subprime mortgage crisis: sektor swasta
Penanganan krisis: Kombinasi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter
Kebijakan Fiskal: Bailout dan Stimulus Ekonomi – defisit APBN Membengkak
Kebijakan Moneter: Suku bunga mendekati 0 persen, dan Quantitative Easing,
Quantitative Easing: Bank Sentral membeli Surat Utang Negara – mencetak uang
Balance Sheet Bank of England naik lebih dari 50 persen selama 2009-2012
Risiko Pailit: Utang luar negeri
Krisis Finansial 1998
Dipicu oleh krisis utang swasta dan perbankan (Utang Luar Negeri): di-bailout oleh Bank Indonesia dan pemerintah
Melalui instrumen BLBI dan Obligasi (Rekap): Mencetak uang
POLEMIK UTANG PEMERINTAH: KONTRA
POLEMIK UTANG PEMERINTAH: PRO 4
PENUTUP
Page | 42
AGENDA
TIPOLOGI UTANG DAN RISIKO 1
UTANG PEMERINTAH: EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN FISKAL 2
3
5
Page | 43
Penutup
Pertumbuhan Ekonomi Melemah: Kebijakan Fiskal Ekspansif APBN Defisit: Utang Pemerintah Naik
Utang Pemerintah: permasalahan ekonomi, Kebijakan Fiskal Alasan para pihak kontra maupun pro, tidak relevan: DEBAT KUSIR
Pertumbuhan Ekonomi Membaik: Kebijakan Fiskal Kontraksi agar tidak overheating APBN Surplus: Utang Pemerintah Turun
Utang Luar Negeri: Kondisi Indonesia Lampu Kuning, bisa memicu 61 persen Utang Pemerintah dipegang oleh Asing: bisa memicu Currency Crisis
Jangka Panjang: Utang Pemerintah Tidak Pernah Dibayar
Keseimbangan Primer Defisit: tax ratio rendah Pertumbuhan Penerimaan Negara < Pertumbuhan Belanja Negara o Penerimaan: harga komoditas anjlok dan diberlakukan UU PPh 2008 yang memangkas tarif
pajak, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan tinggi: tax cuts for the rich o Belanja Negara Melonjak