Tren Korupsi Semester 1 Tahun 2014 -Korupsi Daerah Makin Mengkhawatirkan- Divisi Investigasi 2014
Pembahasan
1 Sumber data tren penanganan korupsi
2 Pemaparan data tren penanganan korupsi
3 Perbandingan tren korupsi semester smt 1 tahun 2014 dengan smt 1 tahun 2013
4 Analisis tren penanganan kasus korupsi
5 Kesimpulan dan rekomendasi
Latar Belakang
• Pemberantasan korupsi, khususnya bidang penindakan menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia dan sorotan dunia internasional.
• Tingginya laporan dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat kepada penegak hukum.
• Minimnya ketersediaan sumber informasi tentang penanganan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.
Tujuan
3▪Melakukan pemetaan terhadap perkara yang
ditangani Aparat Penegak Hukum yang meliputi: sektor, modus, jabatan pelaku, kerugian negara, wilayah, waktu, serta catatan terhadap penegak hukum yang menangani (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).2
▪Memberikan penjelasan terkait dengan kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi sepanjang Januari-Juni 2014
1▪Memberikan deskripsi penindakan perkara
korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2014 (periode 1 Januari - 30 Juni 2014).
Metodologi dan Sumber DataMetodologi Sumber Data
a) Jenis Penelitian: Kuantitatif b) Teknik Pengumpulan Data :
Data sekunder dari berbagai sumber
c) Teknik Pengolahan Data: editing, coding, entering, cleaning (Neuman, 2006)
d) Teknik Analisis Data: SPSS 20 & Microsoft Excel
e) Mendeskripsikan data-data pada satu variabel menggunakan ukuran modus (data yang paling sering muncul)
a) Website Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK)
b) Permintaan informasi ke Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan KPK)
c) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum d) Media massa online dan cetak e) Informasi jaringan ICW di
Daerah
Keterbatasan:
a) Minimnya informasi penanganan korupsi dari Aparat Penegak Hukum
b) Keterbatasan akses/kelengkapan data dari sumber informasi yang tersedia.
Keterbatasan
Pembatasan dan keterbatasan
Data yang diambil hanya kasus yang berhasil dipantau dari 1 Januari – 30 Juni 2014, terdiri dari:
a) Kasus dugaan korupsi pada tahap penyidikan (sudah ada penetapan tersangka)
b) Kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
Pembatasan
Tabel 1 TREN PEMBERANTASAN KORUPSI(TAHUN 2010-TAHUN 2014 SMT I)
PERIODE TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
SMT I 2013
SMT 2 2013
SMT I 2014
JUMLAH KASUS 448 436 402 293 267 308
JUMLAH TERSANGKA 1157 1050 879 677 594 659
KERUGIAN NEGARA
(TRILIUN)3,3 2.1 17.9 5.7 1,6 3,7
Grafik 1 TRENDLINE JUMLAH TERSANGKA DAN JUMLAH KASUS
2013 smt 1 2013 smt 2 2014 smt 1
677594
659
293 267308
Jumlah kasus Jumlah tersangka
• Trendline jumlah tersangka dari tahun 2013 semester 1 sampai tahun 2014 semester 1 mengalami penurunan sebanyak 18 tersangka.
• Trendline jumlah kasus dari tahun 2013 semester 1 sampai tahun 2014 semester 1 mengalami peningkatan sebanyak 15 kasus.
Grafik 2 TRENDLINE KERUGIAN NEGARA (TRILIUN)
SMT I 2013 SMT 2 2013 SMT I 2014
5,7
1,6
3,7
Trendline potensi kerugian negara dari tahun 2013 semester 1 sampai tahun 2014 semester 1 mengalami
penurunan.
Dugaan korupsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji di Kementerian dengan potensi kerugian
negara Rp 1 triliun
Dugaan korupsi terkait penerimaan seluruh
permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan
Pajak Nihil (SKPN) PPh Badan PT BCA, Tbk tahun pajak
1999 sebesar Rp 375 miliar
Dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP
dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,12
triliun
Kasus dugaan korupsi dengan potensi kerugian
negara terbesar
1 32
Diagram 1: KORUPSI BERDASARKAN TAHUN TERJADI
Pada umumnya kasus korupsi ditangani dua tahun setelah korupsi terjadi.
Diagram 2: KORUPSI BERDASARKAN MODUS
KORUPSI BERDASARKAN MODUS
TAHUN 2013 SMT I
KORUPSI BERDASARKAN MODUS
TAHUN 2014 SMT I
• Pada semester 1 tahun 2014 modus korupsi paling banyak digunakan adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 71 kasus (23,05%), penggelapan sebanyak 71 kasus (23,05%), dan laporan fiktif sebanyak 66 kasus (21,42%).
• Korupsi dengan modus laporan fiktif mengalami peningkatan signifikan sebanyak 27 kasus.
N = 308 kasus
Kalimantan UtaraKalimantan Selatan
Sulawesi BaratSulawesi Tengah
Kalimantan TimurNTB
Sulawesi TenggaraSulawesi Utara
Bangka BelitungLampung
Papua BaratBali
BengkuluGorontalo
Kepulauan RiauMaluku
NTTSumatera Selatan
DI YogyakartaProv. Aceh
DKI JakartaKalimantan Barat
Maluku UtaraSumatera Utara
BantenSulawesi Selatan
Kalimantan TengahPapua
Sumatera BaratJambipusatRiau
Jawa TimurJawa Barat
Jawa Tengah 2925
211616
14121212
1010
9888
77
6666666
555
4444
333
2
PENINDAKAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN
PROVINSI TAHUN 2014 SMT I
Diagram 3: KORUPSI BERDASARKAN PROVINSI
Sumatera UtaraJawa Tengah
Jawa BaratRiauNAD
NasionalSulawesi Utara
BengkuluJawa Timur
NTTSumatera Selatan
Kalimantan TengahSumatera Barat
Papua BaratLampung
DKI JakartaJambi
Kepulauan RiauMaluku
Maluku UtaraBanten
DIYKalimantan Barat
PapuaSulawesi Tengah
Sulawesi TenggaraBangkabelitung
Kalimantan SelatanKalimantan Timur
NTBSulawesi Selatan
Bali Sulawesi Barat
Gorontalo 12233333
5555556666678991010111213141415
2122
36
PENINDAKAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN
PROVINSI TAHUN 2013 SMT I
Tabel 2 - 5 KASUS KORUPSI DI JAWA TENGAH
KASUS WILAYAH KERUGIAN NEGARA
Dugaan korupsi perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA)
Kabupaten Karanganyar 18,4 M
Dugaan korupsi perkara pelaksanaan tukar guling tanah di Pemkot Tegal
Kabupaten Tegal 8 M
Dugaan korupsi Simpedes Kabupaten Cilacap 7,6 M
Dugaan korupsi penyertaan modal APBD Rembang pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RSBJ)
Kabupaten Rembang 4,1 M
Kasus dugaan korupsi dana BSM 2009-2010 Kabupaten Sukoharjo 3,4 M
Diagram 4: PERBANDINGAN PENANGANAN PERKARA OLEH PENEGAK HUKUM
• Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang paling banyak menangani kasus korupsi. • Terjadi peningkatan penanganan kasus korupsi yang dilakukan Kejaksaan sebanyak 48 kasus. • Terjadi penurunan penanganan kasus yang ditangani oleh Kepolisian sebanyak 8 kasus. • Terjadi peningkatan kasus yang ditangani KPK sebanyak 2 kasus. • Dari 16 kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK, potensi kerugian negara mencapai 2,8 Triliun dan total
besaran suap 15,76 Miliar. • Dari 72 kasus dugaan korupsi yang ditangani kepolisian, potensi kerugian negara mencapai 67,7 Miliar dan
total besaran suap 12,48 Miliar. • Dari 220 kasus dugaan korupsi yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara mencapai 792 Miliar.
2,8 Triliun
67,7 Miliar
792 Miliar
15,76 Miliar
12,48 Miliar
KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR
TAHUN 2013 SMT I
KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR
TAHUN 2014 SMT I
Diagram 5: KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR
• Penanganan kasus korupsi paling banyak masih berada pada sektor infrastruktur sedangkan pada posisi ke dua masih berada pada sektor keuangan daerah.
• Pada posisi ke tiga terjadi perubahan dari sektor pendidikan ke sosial kemasyarakatan.
6 Aktor paling banyak ditetapkan tersangka
4. Anggota DPR/D 7,5%
3. Kepala Dinas 8,6%
2. Direktur/ Komisaris/
Konsultan/ Pegawai Swasta 18,9%
1. Pejabat atau pegawai Pemda/
Kementrian42,6%
5. Direktur/ Komisaris/ Pejabat Pegawai BUMN/D
5,1%
6. Kepala daerah 3,7%
Diagram 6: KORUPSI BERDASARKAN JABATAN TERSANGKA
JABATAN TERSANGKA TAHUN 2013 SMT 1
JABATAN TERSANGKA TAHUN 2014 SMT 1
Diagram 7: KORUPSI BERDASARKAN INSTANSI
▪ Pemerintahan Daerah menjadi instansi yang paling banyak melakukan tindakan korupsi (97 kasus)
▪ DPRD menempati posisi kedua (21 kasus) sebagai instansi yang melakukan tindakan korupsi
▪ Lima posisi teratas secara berurutan: Pemerintahan Daerah, DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian, dan Dinas Pendidikan
Diagram 8: KORUPSI BERDASARKAN WILAYAH
Tindak pemberantasan korupsi pada periode ini paling banyak dilakukan di wilayah kabupaten (205 kasus).
Mark u
p
Peng
gelap
an
Lapo
ran
fiktif
Peny
alahg
unaa
n an
ggar
an
Suap
/gra
tifika
si
Pemot
onga
n Ang
gara
n
Peny
alahg
unaa
n wew
enan
g
Kegia
tan/
proy
ek fi
ktif
Angg
aran
gand
a
Pung
utan
Liar
5
02
42
0 1 0 0 02 3 4 3
1 02
0 0 1
10
1713
19
14 5
1 1 2
16
5147
45
711 12 11
0
5
Kabupaten Kota Provinsi Pusat
Grafik 3 JUMLAH KASUS BERDASARKAN WILAYAH DAN MODUS
• Di wilayah kabupaten sebanyak 51 kasus korupsi dilakukan dengan modus PENGGELAPAN
• Di wilayah kota sebanyak 19 kasus korupsi dilakukan dengan modus PENYALAHGUNAAN ANGGARAN
• Di wilayah provinsi sebanyak 4 kasus korupsi dilakukan dengan modus LAPORAN FIKTIF
• Di wilayah pusat sebayak 4 kasus korupsi dilakukan dengan modus PENYALAHGUNAAN ANGGARAN
Modus paling banyak berdasarkan wilayah
Kesimpulan• Jumlah penanganan perkara korupsi tidak mengalami perubahan yang signifikan
selama 3 semester terakhir.
• Perbandingan jumlah tersangka dan potensi kerugian negara berbanding lurus.
• Dari total potensi kerugian negara Rp 3,7 triliun, sebanyak 2,5 triliunnya (67,5%) terjadi di Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Agama, dan Kementrian Keuangan (Dirjen pajak).
• Penindakan kasus korupsi masih lebih banyak menangani kasus bermodus; Penggelapan, Penyalahgunaan Anggaran, dan Laporan Fiktif
• Penindakan kasus korupsi banyak terjadi pada sektor infrastruktur, keuangan daerah, sosial kemasyarakatan dan pendidikan.
• Kasus korupsi di daerah makin mengkhawatirkan pada wilayah Pemeritahan Daerah dan Legislatif daerah. Jika dilihat berdasarkan sektor, aktor, instansi maupun wilayah penanganan kasus.
• Jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka meningkat lebih dari 2x lipat. Pada semester 1 tahun 2013, sekurangnya tercatat 11 kepala jadi tersangka. Sedangkan pada semester 1 tahun 2014, sekurangnya tercatat 25 kepala daerah jadi tersangka.
• Dalam kurun waktu 2010 – smt 1 tahun 2014, sekurangnya 182 Kepala Daerah menjadi tersangka.
• Kejaksaan merupakan penegak hukum yang paling banyak tangani perkara korupsi.
• KPK hanya menangani 15 perkara. Tapi kasus yang tangani memiliki potensi kerugian negara yang jauh lebih besar dibanding Kepolisian dan Kejaksaan.
Rekomendasi
• Kepolisian
1.Kapolri Cq Direktorat Tipikor Mabes Polri harus mendorong Polda dan Polres bekerja lebih optimal untuk mencapai target pada akhir tahun (Polda tangani 5 kasus korupsi, dan Polres tangani 2 kasus korupsi). Mengingat, anggaran penyidikan di Kepolisian sudah meningkat.
2.Meningkatkan kapasitas dan skillnya untuk mengungkap kasus-kasus bermodus suap. Karena pada semester ini, Kepolisian hanya menangani 1 kasus yang berlatar belakang suap.
3.Meningkatkan koordinasi dengan KPK untuk membahas kasus yang dihentikan pada saat pelimpahan di Kejaksaan.
4.Meningkatkan komunikasi dengan Media dan Kelompok masyarakat sipil di tingkat pusat maupun daerah.
• Untuk mendapatkan informasi terjadinya kasus korupsi.
• Mengawal perkara-perkara yang ditangani • Mempublikasi capaian-capaian kasus korupsi yang sudah ditangani
Rekomendasi• Kejaksaan
1.Harus masuk pada rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi di level Pemerintah Daerah dan Legislatif.
2.Kepolisian dan Kejaksaan harus meningkatkan kapasitannya dalam menangani kasus suap. Karena pada semester ini, belum ditemukan kasus korupsi berlatar belakang suap ditangani Kejaksaan.
3.Memastikan kasus-kasus yang sudah ditangani untuk segera diselesaikan. Jangan sampai terhenti di tengah jalan pada kemudian hari.
4.Meningkatkan komunikasi dengan Media dan Kelompok masyarakat sipil di tingkat pusat maupun daerah.
• Untuk mendapatkan informasi terjadinya kasus korupsi.
• Mengawal perkara-perkara yang ditangani • Mempublikasi capaian-capaian kasus korupsi yang sudah ditangani
Rekomendasi• Komisi Pemberantasan Korupsi
1.Memaksimalkan fungsi Koordinasi dan Supervisi yang menjadi salah satu mandat Undang-undang.
• Melimpahkan kasus-kasus yang menumpuk di pengaduan masyarakat kepada Kepolisian dan Kejaksaan.
• Memonitoring kasus-kasus yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan khususnya yang macet dan dihentikan.
• Meningkatkan kapasitas Inspektorat di daerah baik dalam hal peningkatan skill, komitmen maupun integritasnya dalam mengawasi Pemerintah Daerah.
2.Memaksimalkan fungsi pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya korupsi terhadap daerah-daerah yang sedang ditangani atau selesai ditangani bidang penindakan.
3.Membantu Presiden terlibat, mengawasi dan memberikan rekomendasi pelaksaan agenda pemberantasan korupsi yang termaifestasi lewat stranas maupun agenda-agenda lainnya.
Rekomendasi• Presiden
1. Penanganan kasus korupsi paling banyak terjadi di Daerah. Tapi, kasus korupsi dengan potensi kerugian negara tertinggi justru terjadi di Kementrian Untuk itu, harus ekstra hati-hati dalam menentukan dan mengangkat Menteri.
2. Fungsi pencegahan dan pengawasan internal Kementerian harus ditingkatkan. 3. Reformasi birokrasi yang sedang dilakukan pemerintah harus diawai oleh
reformasi politisi. Reformasi politisi menyangkut perbaikan sistem rekrutmen politik, pengelolaan keuangan partai, dan sistem pemilu.
4. Evaluasi pelaksanaan strategi nasional pemberantasan korupsi, khususnya pada Kementerian dan Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan sanksi terhadap Kementerian dan Lembaga yang tidak melaksanakannya.
5. Aparat penegak hukum harus masuk pada rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi di level Pemerintah Daerah dan Legislatif.
6. Presiden dan Aparat Penegak Hukum harus meningkatkan koordinasi untuk membenahi penanganan korupsi di Daerah. Karena saat ini Kepala daerah dan Anggota DPR/D belum bisa diandalkan untuk memberantas korupsi.
7. Merealisasikan tunjangan untuk para penyidik perkara tindak pidana korupsi di Kepolisian maupun Kejaksaan.
Rekomendasi• Presiden
8. Rawan korupsi di daerah disebabkan oleh buruknya oleh buruknya tata kelola pemerintah dan lemahnya kontrol masyarakat. Oleh karena itu otonomi daerah tidak hanya memberikan kewenangan yang luas kepada Kepala Daerah, tapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengkontrol.
Thank You
Tim Penyusun : • Tama S. Langkun • Lais Abid • Kes Tuturoong • Sigit Wijaya • Paskalia • Okta Rina Fitri • Mulki Makmun • Anggriyani • Wana Alamsyah • Azis Fauzi
???
Questions