Tatiek Mulyati/ JEDI Vol. 1 No.21 (2018) 49-58
49
Journals of Economics Development Issues (JEDI) URL: h t tp : / / JEDI .upn ja t im .ac . id / index.php/ JEDI
ANALISIS KONTRIBUSI SEKTORAL TERHADAP PDRB UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI (Studi di Kabupaten Madiun)
Tatiek Mulyati
a Universitas Merdeka Madiun, [email protected]
INFORMASI ARTIKEL ABSTRACT
Article history:
Dikirim tanggal: 15 September 2018
Revisi pertama tanggal: 30 September 2018
Diterima tanggal: 31 Oktober 2018
Tersedia online tanggal: 10 November 2018
Potensi dan keunggulan sector-sektor ekonomi menjadi sumber pertumbuhan yang dimiliki setiap daerah. Kemampuan suatu daerah dalam memacu
pertumbuhan ekonomi sangat tergantung dari potensi unggul dan bersaing atas sector perekonomian di wilayahnya. Dan pertumbuhan wilayah akan selalu berkaitan dengan adanya proses sentralitas, rank-size-rule, spesialisasi, interaksi, dan dinamika pola pada permukiman. Pembangunan daerah melalui pendekatan sektoral lebih difokuskan pada pemilihan sektor ekonomi yang berperan sebagai penggerak roda perekonomian.
Sedangkan pendekatan kewilayahan atau spasial menekankan pada aspek lokasi kegiatan ekonomi yang dikembangkan sesuai dengan resources endowment yang
dimiliki. Kedua pendekatan tersebut sangatlah relevan untuk dapat diterapkan
dalam kajian pembangunan wilayah di Madiun dengan karakteristik ekonomi pada wilayah masing-masing yang berbeda-beda. Kabupaten Madiun sebagai salah satu kabupaten di Bakorwil Madiun, dipilih sebagai obyek studi karena memberikan kontribusi PDRB termasuk kategori kecil bagi Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian adalah menganalisa tipologi daerah dan sektor potensial
dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Madiun dengan menggunakan alat
analisa Location Quotient (SLQ-DLQ) dan Analisa Shift Share. Data yang
digunakan adalah nilai PDRB Kabupaten Madiun dan PDRB Provinsi Jawa
Timur tahun 2013-2017. Hasil yang diperoleh adalah mengetahui sektor-sektor
ekonomi basis, unggulan maupun progresif di Kabupaten Madiun dan bagaimana
pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi daerah.
2018 FEB UPNVJT. All rights reserved.
Keywords: Analisis Location Quotient ;
Analisis Shift-Share ; Sektor Basis,
Unggulan
JEDI Vol. 1, No2 pp 49-58, 2018
© 2018 FEB UPNVJT. All right reserved
eISSN 2614-2384
JEDI
Sujarwoto/ JIAP 1 (2015) 1-3
50
50
PENDAHULUAN
Struktur perekonomian berubah seiring
dengan perubahan komposisi sektor ekonomi suatu
wilayah. Sektor-sektor perekonomian akan
mengalami perubahan dari sektor hingga sector
tersier dalam kontribusinya terhadap Pendapatan
Domestik Regional Bruto (PDRB). Berkembangnya
suatu daerah juga perlu ditunjang dengan segi
pengetahuan masyarakat yang tinggi, sumber daya
manusia yang dapat mengelola potensi sumber daya
alam yang besar untuk tercapainya kemajuan
pembangunan daerah. Menurut Amalia, 2012,
kemajuan pembangunan di daerah juga mencakup
perkembangan struktur ruang atau spasial seperti
perkotaan, perdesaan, daerah yang terisolasi, dan
pertumbuhan daerah yang terpusat. Pada kebijakan
pembangunan dan pengembangan ekonomi pada
suatu daerah tertentu sebaiknya lebih difokuskan
pada pengembangan subsektor unggulan yang dapat
menciptakan keterkaitan antar daerah degan
menciptakan spesialisasi pada setiap daerah dengan
tetap melihat subsektor lain yang memiliki peluang
serta potensi dalam pembangunan daerah tersebut
(Kuncoro, 2014).
Perubahan struktur perekonomian dapat
dilihat dari menurunnya peran sektor pertanian
sebagai sektor primer. Hal ini sejalan dengan semakin
maraknya industrialisasi di semua sistem produksi.
Namun sektor pertanian tetap menjadi sektor penting
dalam struktur perekonomian
ndonesia di tengah semakin terbatasnya luas lahan
dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan
pangan nasional.
Salah satu upaya meningkatkan pembangunan
ekonomi daerah sebagai dampak perubahan struktur
perekonomian, diperlukan sektor andalan, dimana
merupakan suatu sektor yang menjadi penggerak
utama dalam perekoomian daerah, yang berorientasi
untuk mengembangkan potensi daerah. Allowaish
(2015) menyebutkan, sektor andalan memiliki kriteria
sebagai daerah yang cepat mengalami pertumbuhan
apabila dibandingkan dengan lokasi lain pada suatu
kota/kabupaten atau suatu provinsi yang memiliki
sektor basis dan mempunyai hubungan dalam
perekonomian dengan daerah sekitar.
Kebijakan utama dalam mencapai tujuan
pembangunan ekonomi daerah adalah mengupayakan
supaya potensi yang dimiliki oleh daerah menjadi
prioritas dalam pembangunan daerah. Hal ini
berhubungan dengan pembangunan ekonomi yang
potensial pada suatu daerah sangat bervariasi,
sehingga 50daerah tersebut harus menentukan sektor
ekonomi manakah yang dominan (Sjafrizal 2014).
Menurut data BPS, Provinsi Jawa Timur
mengalami pertumbuhan PDRB atas dasar harga
konstan pada tahun 2014 sebesar 5,86%, dan 5,55%
pada tahun 2016. Pertumbuhan tersebut melebihi
pertumbuhan nasional. Ketimpangan perekonomian
daerah yang terjadi diantara kota dan kabupaten pada
Provinsi Jawa Timur, seperti di Kota Surabaya dan
Kota Malang Raya, dimana terletak pada bagian utara
dan timur, memiliki sumbangsih pertumbuhan
ekonomi yang besar pada Jawa Timur. Hal ini
berbeda pada Provinsi Jawa Timur bagian barat dan
Tatiek Mulyati/ JEDI Vol. 1 No.21 (2018) 49-58
51
selatan. Daerah tersebut lebih cenderung memiliki
pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil dibandingkan
dengan perkotaan dan kabupaten di bagian utara dan
timur Provinsi Jawa timur.
Kabupaten Madiun terletak di bagian barat
Provinsi Jawa Timur dan merupakan salah satu
kabupaten yang dipilih sebagai obyek studi karena
memberikan kontribusi PDRB termasuk kategori kecil
bagi Provinsi Jawa Timur. Namun, Kabupaten Madiun
memiliki landscape pertanian yang sangat luas dan
hingga sekarang menjadi pusat lumbung pangan
bagi daerah lain. Melihat peran serta potensi
penting tersebut, sehingga perlu dilakukan sebuah
kajian studi lebih lanjut untuk menggali potensi
serta identifikasi sektor-sektor perekonomian
sebagai langkah awal dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Peranan tiap sektor yang
memengaruhi kemajuan perekonomian bisa dilihat
dari perkembangan Pendapatan Domestik Regional
Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas 17
sektor. Kontribusi sektoral terhadap PDRB
Kabupaten Madiun periode 2013-2017 mengalami
kenaikan dari tahun ke tahun. Studi ini ingin
mengidentifikasi sektor mana yang termasuk dalam
kriteria sektor unggulan, andalan, prospektif atau
sektor tertinggal.
II. METODE DAN ANALISIS
Beberapa analisis digunakan untuk identifikasi
dan pemetaan potensi ekonomi. Adapun alat
analisis tersebut meliputi Analisis Location
Quotient (LQ), Analisis Shift Share dan Analisis
Tipology Klassen.
Analisis LQ (Location Quotient)
Analisis Location Quotient (LQ)
digunakan dalam menentukan sector mana saja
yang menjadi sector unggulan atau sector basis
pada perekonomian daerah. Menurut Kuncoro,
2014, pertumbuhan ekonomi daerah pada akhirnya
memiliki pengaruh yang signifikan terhadao sektor
unggula yang memiliki perkembangan yang baik
sehingga pendapatan daerah dapat meningkat
secara optimal. Analisa dilakukan dengan
membandingkan distribusi Kabupaten Madiun
dengan Provinsi Jawa Timur (Werrick, 2010).
Perhitungan LQ dinyatakan sebagai berikut:
(Eij / Ej) LQi =
(Eit / Et)
Dimana : Eij = PDRB sektor Kabupaten Madiun Ej = PDRB total Kabupaten Madiun Eit = PDRB sektor Provinsi Jawa Timur Et = PDRB total Provinsi Jawa Timur 1. Jika LQ > 1, maka sektor tersebut pada
Kabupaten Madiun lebih unggul jika dibandingkan
di tingkat Provinsi Jawa Timur dan disebut juga
sebagai sector basis. 2. Jika LQ < 1, maka sektor tersebut di Kabupaten
Madiun kurang unggul jika dibandingkan di tingkat
Provinsi Jawa Timur dan dikategorikan sebagai
sektor non basis. 3. Jika LQ = 1, maka sektor tersebut di Kabupaten
Madiun sama dengan di tingkat Provinsi Jawa
Timur.
Analisis SLQ dan DLQ Metode LQ memiliki keterbatasan yaitu hanya
dapat dipergunakan untuk mengestimasi
Sujarwoto/ JIAP 1 (2015) 1-3
52
52
perubahan-perubahan pada sector unggulan pada
tahun tertentu serta bersifat statis. Sehingga pada
penelitian ini menggunakan metode LQ dinamis
yang diharapkan mampu menganalisa perubahan
struktur perekonomian pada suatu daerah dalam
beberapa periode waktutertentu
Analisis SLQ (Static Location Quotient)
Indeks yang digunakan untuk mengukur
sebuah sektor, apakah merupakan sektor unggulan
(sektor basis) atau tidak bagi suatu daerah.
Pendekatan ini memerlukan data yang berasal dari
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik
yang berasal dari kabupaten ataupun tingkat
provinsi.
Analisis DLQ (Dynamic Location Quotient)
Merupakan analisa modifikasi dari teknik
analisis SLQ dengan menggunakan faktor laju
pertumbuhan keluaran sektor ekonomi suatu daerah
dari waktu ke waktu dimana pada LQ dinamis
menggunakan laju pertumbuhan rata-rata terhadap
setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB dalam
kurun waktu 0 sampai tahun ke t (Saharuddin,
2006) dengan persamaan matematis sebagai
berikut:
Dimana :
DLQ = Indeks potensi sektor i di daerah kabupaten/kota
gin = Laju pertumbuhan sektor i di daerah kabupaten/kota
Gi = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di daerah kabupaen/kota gn = Laju pertumbuhan sektor i di provinsi G = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di
provinsi
t= Selisih tahun akhir dan tahun awal
Analisis Shift Share Analisis ini memiliki tujuan mengetahui atau
produktifitas kinerja ekonomi pada sebuah daerah
yakni dengan membandingkan perekonomian pada
tingkat daerah yang lebih tinggi. Pada penelitian ini
melihat produktivitas kinerja ekonomi suatu
Kabupaten dan provinsi sebagai tingkatan daerah
yang lebih tinggi. Kinerja pembangunan daerah jika
dibandingkan dengan kinerja pembangunan daerah
memiliki perubahan yang signifikan dan bisa dinilai
dengan pergeseran differential shift. Pergeseran
differensial atau dalam hal ini adalah differential
shift merupakan skoring untuk komparatif atas
sektor tertentu pada suatu daerah apabila
dibandingkan dengan sektor ekonomi yang sama di
tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini adalah
provinsi. Apabila bertanda positif (+) menandakan
bahwa sektor tersebut memiliki kecepatan tumbuh
yag lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor
yang sama di tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini
adalah provinsi atau share sebuah daerah atas
tenaga kerja provinsi oleh sektor tertentu yang
mengalami peningkatan. Sedangkan yang bertanda
negatif (-) menyatakan sektor tersebut memiliki
potensi untukmenghambat pertumbuhan ekonomi
daerah tersebut jika dibandingkan dengan sektor
yang sama di tingkat provinsi. Model analisa Shift
Share adalah sebagai berikut (Hidayat, 2014):
∆ E r,i,t = (PSi + P r,i + D r,i )
Dimana:
∆ E r,i,t : tambahan semua sektor;
∆ PSi : Province Share;
∆ Pr,i adalah Proportional Shift; dan
Tatiek Mulyati/ JEDI Vol. 1 No.21 (2018) 49-58
53
∆ D r,i adalah Differential Shift.
Apabila suatu daerah memiliki sebuah
spesialisasi pada beberapa sector tertentu, maka
sektor sektor tersebut akan memiliki keunggulan
kompetitif sebagai hasil dari efek alokasi.
Tabel 1: Pengaruh Alokasi Shift Share
No. Pengaruh Alokasi Komponen Keterangan
PS P D
1 - + - 1 2 + - - 2 3 - - + 3 4 + + + 4
Keterangan:
1 = terdapat spesialisasi, tidak memiliki
keunggulan 2 = tidak terdapat spesialisasi dan Tidak
memiliki keunggulan kompetitif, 3 = tidak terdapat spesialisasi dan tetapi
memiliki keungggulan kompetitif, 4 = terdpat spesialisasi dan memiliki
keunggulan kompetitif, ada spesialisasi
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis LQ ditampilkan pada Tabel 5.
Berdasakan hasil pengolahan yang tercantum pada
Tabel 6, diketahui bahwa terdapat 10 sektor yang
memiliki LQ > 1 yakni: Pertanian, ketuhanan &
Perikanan Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan
Limbah, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi,
Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Adm.
Pemerintah, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib,
Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial serta Jasa Lainnya. Sektor-sektor ini disebut
sektor basis (base sector) atau sektor komoditas. Sedangkan sektor yang memiliki LQ < 1 yaitu
Pertambangan dan Penggalian, Industri
Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas,
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil,
Transportasi dan Pergudangan, Penyedia
Akomodasi dan Makan Minum dan Jasa
Perusahaan. Sektor-sektor ini disebut sektor non-
basis (non-base sector) atau sektor non-komoditas.
Tabel 2. Hasil Penghitungan SLQ dan DLQ PDRB Tahun 2017 Kabupaten Madiun
Kategori Uraian DLQ SLQ
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.60 2.65 B Pertambangan dan Penggalian 0.45 0.25 C Industri Pengolahan 1.07 0.34 D Pengadaan Listrik dan Gas 1.15 0.25
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah 0.97 1.73 F Kontruksi 1.30 1.14 G Perdagangan Besar & Eceran;Reparasi Mobil 1.35 0.83
H Transportasi dan Pergudangan 1.44 0.41
I Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 1.17 0.41
J Informasi dan Komunikasi 1.59 1.36
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.39 0.92
L Real Estate 1.15 1.00
M,N Jasa Perusahaan 1.09 0.39
O Adm. Pemerintah, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib 0.59 2.73
P Jasa Pendidikan 1.03 1.56
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.08 1.30 R,S,T,U Jasa Lainnya 0.93 1.65
Sumber: Data PDRB Kab. Madiun, diolah
Sujarwoto/ JIAP 1 (2015) 1-3
54
54
Sedangkan sektor yang memiliki LQ < 1
yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri
Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas,
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil,
Transportasi dan Pergudangan, Penyedia
Akomodasi dan Makan Minum dan Jasa
Perusahaan. Sektor-sektor ini disebut sektor non-
basis (non-base sector) atau sektor non-komoditas.
Hasil Analisis SLQ dan DLQ
Nilai tambah pada PDRB Provinsi Jawa
Timur dan PDRB Kabupaten Madiun tahun 2013-
2017 merupakan ata yang digunakan dalam analisis
LQ. Klasifikasi sektor dapat dilihat dari nilai hasil
analisa SLQ dan DLQ dan disajikan pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7, apabila DLQ > 1 dan SLQ >1
menandakan bahwa sector tersebut merupakan
sector unggulan dan tetap memiliki potensi untuk
tetap unggul pada ebberapa periode kedepan.
Tabel 3. Hasil Penghitungan SLQ dan DLQ PDRB Tahun 2017 Kabupaten Madiun
Kategori Uraian DLQ SLQ
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.60 2.65 B Pertambangan dan Penggalian 0.45 0.25
C Industri Pengolahan 1.07 0.34 D Pengadaan Listrik dan Gas 1.15 0.25
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah 0.97 1.73 F Kontruksi 1.30 1.14
G Perdagangan Besar & Eceran;Reparasi Mobil 1.35 0.83
H Transportasi dan Pergudangan 1.44 0.41
I Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 1.17 0.41
J Informasi dan Komunikasi 1.59 1.36
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.39 0.92
L Real Estate 1.15 1.00
M,N Jasa Perusahaan 1.09 0.39
O
Adm. Pemerintah, Pertahanan, & Jaminan
Sosial Wajib 0.59 2.73
P Jasa Pendidikan 1.03 1.56
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.08 1.30 R,S,T,U Jasa Lainnya 0.93 1.65
Sumber : PDRB Kab Madiun, data diolah
Apabila DLQ > 1 dan SLQ < 1 masuk pada
klasifikasi sector andalan dalam artian bahwa sector
tersebutbelum masuk klasifikasisektor unggulan,
akan tetapi dalam beberapa waktu kedepan
berpotensi unggul. Selanjutnya adalah sektor
prospektif dengan kriteria SLQ > 1 dan DLQ < 1,
yaitu sector unggulan untuk beberapa tahun ini,
akan tetapi dalam beberapa waktu kedepan
berpotensi menjadi sector yang tidak unggul.
Sedangkan pada klasifikasi sektor tertinggal
memiliki kriteria SLQ < 1 dan DLQ < 1,
menunjukkan sector tersebut dinyatakan tidak
unggul pada saat ini dan pada beberapa waktu ke
Tatiek Mulyati/ JEDI Vol. 1 No.21 (2018) 49-58
55
depan pun belum memiliki potensi untuk menjadi
sektor unggulan. 55
Dari Tabel 3 dapat dikelompokkan sektor-sektor
yang termasuk kriteria unggulan, andalan,
prospektif atau tertinggal di Kabupaten Madiun.
Dari Tabel 4 dapat diketahui Kabupaten
Madiun memiliki sektor-sektor unggulan yaitu
sektor konstruksi, informasi dan komunikasi, real
estate, jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan
kegiatan sosial. Hal itu berarti bahwa sektor-sektor
tersebut tetap mempunyai potensi unggul pada
beberapa tahun ke depan. Kondisi ini sesuai dengan
kondisi bahwa sejak tahun 2013, Pusat
Pemerintahan Kabupaten Madiun „hijrah‟ dari Kota
Madiun ke Mejayan Caruban sehingga sektor-
sektor seperti konstruksi, real estate dan sektor
lainnya dan berperan penting memberi kontribusi
yang tinggi terhadap PDRB.
Sektor yang termasuk kriteria prospektif
adalah: Pertanian, kehutanan dan perikanan;
pengadaan air, pengolahan sampah dan limbah,
administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan
sosial serta jasa lainnya. Hal itu berarti bahwa
sektor-sektor tersebut merupakan sektor unggulan
pada saat ini akan tetapi pada beberapa waktu ke
depan tidak berpotensi unggul. Untuk
mempertahankan keunggulan, diperlukan kebijakan
dan strategi Pemerintah daerah.
Tabel 4: Kriteria Sektoral
KRITERIA SLQ > 1 SLQ < 1
UNGGULAN ANDALAN 1. Konstruksi 1. Industri Pengolahan 2. Informasi dan komunikasi 2. Pengadaan listrik dan gas
DLQ > 1 3. Real estate 3.
Perdagangan besar & eceran:
reparasi mobil 4. Jasa pendidikan 4. Transportasi dan pergudangan
5. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 5.
Penyedia akomodasi dan makan
minum 6. Jasa keuangan dan asuransi 7. Jasa perusahaan PROSPEKTIF TERTINGGAL
1. Pertanian, kehutanan dan perikanan 1. Pertambangan dan penggalian
DLQ < 1
2. Pengadaan air, pengolahan
sampah dan limbah
3. Adm pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial
4. Jasa lainnya
Sektor yang termasuk kriteria andalan adalah:
Pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar &
eceran: reparasi mobil, transportasi dan
pergudangan, penyedia akomodasi dan makan
minum, jasa keuangan dan asuransi dan jasa
perusahaan. Hal itu berarti bahwa sektor-sektor
tersebut pada saat ini belum unggul tetapi dalam
beberapa waktu ke depan berpotensi unggul. Untuk
mengangkat sektor tersebut agar menjadi unggul,
diperlukan good will dari Pemerintah Kabupaten
Madiun untuk melakukan diskresi atau percepatan.
Sementara sektor yang termasuk kriteria
tertinggal adalah pertambangan dan penggalian.
Hal itu berarti bahwa sektor tersebut tidak unggul
Tatiek Mulyati/ JEDI Vol. 1 No.21 (2018) 49-58
55
pada saat ini hingga beberapa waktu ke depan pun
belum memiliki potensi untuk menjadi sektor
unggulan. Hal ini bisa terjadi karena wilayah
Kabupaten Madiun tidak memiliki pertambangan
yang bisa memberikan kontribusi signifikan
terhadap PDRB.
Hasil Analisa Shift Share Analisis Shift-Share ini digunakan untuk melihat
pergeseran struktur perekonomian padaKabupaten
Madiun secara relatif terhadap struktur
perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Menurut
Putra (2011) Analisa Shift Share mempunyai tiga
unsur utama (Putra, 2011) yaitu: (a) Provincial Share (PS) digunakan melihat
bagaimana pergeseran struktur perekonomian
pada provinsi (tingkatan yang lebih tinggi)
mempengaruhi struktur ekonomi pada suatu
daerah (tingkatan yang lebih rendah). (b) Proportional Shift (P) merupakan
pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor jika
dibandingkan total sektor di tingkat yang lebih
tinggi dalam hal ini provinsi atau untuk mengukur
perubahan secara relatif atas pertumbuhan
ekonomi pada suatu daerah jika dibandingkan
dengan perekonomian di tingkat yang lebih tinggi. (c) Differential shift atau competitive position
(D) untuk mengetahui adanya perbedaan pada
pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan nilai
tambah bruo sektor yang sama di tingkat yang
lebih tinggi. Apabila pergeseran sebuah sektor
kearah positif,maka sektor tersebut memiliki daya
saing yang lebih tinggi apabila dibandingkan
dengan sektor yang sama pada struktur ekonomi
ditingkat yang lebih tinggi dalam hal ini adalah
provinsi.
Dari Tabel 5, kolom berwarna kuning
menunjukkan bahwa terdapat lima sektor yang
memiliki nilai negatif pada unsur Proportional Shift
yaitu: Pertanian, Kehutanan, Perikanan; Pengadaan
Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah dan limbah; Real Estate; Administrasi
Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
serta Jasa Lainnya. Apabila dibandingkan dengan
tingkat pertumbuhan di Jawa Timur, kelima sektor
tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih
lambat. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh
pada suatu sektor secara regional (diluar daerah
Kabupaten Madiun / ekstern) terhadap sektor
tersebut pada PDRB daerah.
Nilai atas Differential Shift dapat dilihat pada
Tabel 10 dimana nilai yang bertanda negatif
dimiliki oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan; Pertambangan dan Penggalian,
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa
Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
Kelima sektor diatas kurang memberikan
keuntungan dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten
Madiun.
Pada kolom berwarna biru pada Tabel 10,
menunjukkan bahwa terdapat 11 sektor progresif
(maju) yang memiliki nilai Pergeseran Bersih > 0
yakni sektor: Industri pengolahan, Konstruksi,
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil,
Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan
Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real
Estate, Jasa Perusahaan, Jasa pendidikan, Jasa
kesehatan dan kegiatan social
Sujarwoto/ JIAP 1 (2015) 1-3
56
56
Tabel 10. Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Madiun
PS P Persen D Persen Perge
%
(Pergese
Sektor
seran Kriteria
(Ra) * (Ri-Ra) (P)/Yij * (ri-Ri) * (D)/Yij * ran Bersih
Yij * Yij 100% Yij 100 % Bersih)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,003.74 (548.39) (0.17) (94.35) (0.03) (642.74) (0.20)
Lamban
Pertambangan dan Penggalian 34.43 6.81 0.06 (27.35) (0.25) (20.53) (0.19) Lamban
Industri Pengolahan 286.75 7.98 0.01 35.36 0.04 43.35 0.05 Progresif
Pengadaan Listrik dan Gas 2.94 (2.21) (0.24) 1.56 0.17 (0.64) (0.07) Lamban
Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah 5.09 (1.42) (0.09) 0.73 0.05 (0.69) (0.04) Lamban
Konstruksi 305.06 10.86 0.01 127.38 0.13 138.24 0.15 Progresif
Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil 438.50 4.79 0.00 149.32 0.11 154.10 0.11 Progresif
Transportasi dan Pergudangan 40.67 8.94 0.07 17.79 0.14 26.73 0.21 Progresif
Penyediaan Akomodasi Makan Minum 64.00 26.11 0.13 (1.21) (0.01) 24.90 0.12 Progresif
Informasi dan Komunikasi 200.93 83.41 0.13 51.46 0.08 134.87 0.21 Progresif
Jasa Keuangan dan Asuransi 74.08 24.85 0.11 11.67 0.05 36.52 0.16 Progresif
Real Estate 49.98 (0.29) (0.00) 10.30 0.07 10.02 0.06 Progresif
Jasa Perusahaan 9.41 1.32 0.04 0.38 0.01 1.69 0.06 Progresif
Adm. Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 184.80 (99.65) (0.17) 6.35 0.01 (93.30) (0.16) Lamban
Jasa Pendidikan 125.34 12.65 0.03 (3.89) (0.01) 8.76 0.02 Progresif
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 25.22 5.16 0.07 (4.77) (0.06) 0.38 0.00 Progresif
Jasa Lainnya 72.42 (10.81) (0.05) 9.59 0.04 (1.22) (0.01) Lamban Sumber: Data PDRB Kab. Madiun, diolah Keterangan: PS (Province Share); P (Proportional Shift); D (Differential Shift)
Tatiek Mulyati/ JEDI Vol. 1 No.21 (2018) 49-58
57
KESIMPULAN
1. Terdapat 10 sektor yang memiliki LQ > 1 yakni:
Pertanian, ketuhanan & Perikanan Pengadaan
Air, Pengolahan Sampah dan Limbah,
Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Jasa
Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Adm.
Pemerintah, Pertahanan, & Jaminan Sosial
Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial serta Jasa Lainnya. Sektor-
sektor ini disebut sektor basis (base sector) atau
sektor komoditas. 2. Sektor yang memiliki LQ < 1 adalah:
Pertambangan dan Penggalian, Industri
Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas,
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil, Transportasi dan Pergudangan,
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum dan
Jasa Perusahaan. Sektor-sektor ini disebut
sektor non-basis (non-base sector) atau sektor
non-komoditas. 3. Berdasarkan LSQ dan DLQ, terdapat sektor-
sektor unggulan yakni : Sektor Konstruksi,
Informasi Dan Komunikasi, Real Estate, Jasa
Pendidikan Dan Jasa Kesehatan Dan Kegiatan
Sosial. Kelima sektor tersebut tetap memiliki
potensi unggul pada tahun-tahun yang akan
datang. 4. Sektor yang termasuk kriteria prospektif adalah:
Pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan
air, pengolahan sampah dan limbah,
administrasi pemerintah, pertahanan dan
jaminan sosial serta jasa lainnya. Hal tersebut
mendandakan bahwa kelima sektor tersebut
pada saat ini masih menjadi sektor unggulan
akan tetapi berpotensi menjadi sektor yang
tidak unggul pada beberapa waktu kedepan. 5. Sektor yang termasuk kriteria andalan adalah:
Pengadaan Listrik Dan Gas, Perdagangan Besar
& Eceran: Reparasi Mobil, Transportasi Dan
Pergudangan, Penyedia Akomodasi Dan Makan
Minum, Jasa Keuangan Dan Asuransi Dan Jasa
Perusahaan. Hal itu berarti bahwa sektor-sektor
tersebut pada saat ini belum menjadi sector
unggulan tetapi memiliki potensi menjadi
sektor unggulan dalam beberapa waktu
kedepan.
6. Sektor yang termasuk kriteria tertinggal adalah
pertambangan dan penggalian. Hal itu berarti
bahwa sektor tersebut tidak unggul pada saat
ini hingga beberapa waktu ke depan pun belum
memiliki potensi untuk menjadi sektor
unggulan. Hal ini bisa terjadi karena wilayah
Kabupaten Madiun tidak memiliki
pertambangan yang bisa memberikan
kontribusi signifikan terhadap PDRB.
7. Province share terbesar adalah sektor
Pertanian, Kehutanan, Perikanan sedangkan
yang terkecil adalah Pengadaan Listrik dan
Gas. 8. Pada Proportional Shift terdapat lima sektor
yang memiliki nilai negatif yaitu: Pertanian,
Kehutanan, Perikanan; Pengadaan Listrik dan
Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah, Real Estate, Administrasi Pemerintah,
Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib dan Jasa
Lainnya.
Sujarwoto/ JIAP 1 (2015) 1-3
58
58
9. Pada Differential Shift yang bertada negatif ada
lima sector yang kurang menguntungkan dalam
perkembangan PDRB Kabupaten Madiun yaitu:
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
Pertambangan dan Penggalian, Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Pendidikan,
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
SARAN
Saran yang dapat diberikan dalam
menentukan arah kebijakan pembangunan
wilayah Kabupaten Madiun adalah sebagai
berikut:
1. Kegiatan sektor unggulan perlu diutamakan
dengan merumuskan strategi pengembangan
daerah oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
Diharapkan dalam upaya peningkatan
pertumbuhan ekonomi sektor basis, pemerintah
juga memperhatikan perkembangan sektor non-
basis karena peran sektor non basis yang
memiliki potensi berubah menjadi sektor basis
yang nantinya dapat berpengaruh atas
tercapainya peningkatan pertubuhan ekonomi. 2. Pemerintah daerah diharapkan mempersiapkan
infrastruktur dasar pendukung sektor potensial
guna menambah daya tarik investor dalam dan
luar negeri.
REFERENSI Alhowaish, A.K. 2105. “Location Quotient
Tecnique and Economy Analysis of Regions: Tabuk Province of Saudi Arabia as a Case Study” . International Journal of Science and Research (IJSR). Issue.12, Vol.4.
Amalia, Fitri. 2012. “Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Bone Bolango”. Jurnal Ekonomi: Ikatan Sarjana Ekonomi Insonesia.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2018.
“Produk Domestik Bruto Nasional 2018”.
Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun.
2018.“Produk Domestik Bruto Nasional 2018”. https://madiunkab.bps.go.id
Deddy, M. dan Irwansyah, S., 2013. Analisis
Pergeseran Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Potensial Wilayah Pengembangan (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat). Jurnal Social Economic of Agriculture, 2(1), pp.7–28.
Hidayat, M., 2014. Inequality across districts and
cities in the Riau. Economic Journal of Emerging Markets, 6(2), pp.106–118.
Kesuma, Ni, Luh, Aprilia., I, Made, Suyana,
Utama., (2015). “Analisis Sektor Unggulan Dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung”, E-jurnal EP Universitas Udayana. Vol.4, No.3, Maret 2015.
Kuncoro, Mudrajad., (2012). “Perencanaan
Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan”. Jakarta: Salemba Empat.
Mursidah., Abubakar, Hamzah., & Sofyan., 2013.
“Analisis Pengembangan Kawasan Andalan
di Kabupaten Aceh Besar”, Jurnal Ilmu
Ekonomi. Vol.1, No. 1, Februari 2013. Putra, G.B.N.P. dan Kartika, I.N., 2013. Analisis
Sektor-Sektor Potensial Dalam Menentukan Prioritas Pembangunan di Kabupaten Badung Tahun 2001-2011. E-Jurnal
Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 2(9), pp.401–405.
Sjafrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan
Daerah Dalam Era Otonomi, Jakarta:Rajawali Werwick K. 2010. Manufacturing in the
UK : An Economic analysis of the
sector. BIS Economics papper NO.
10A Dec 2010