A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik. Agar dapat menggambarkan
akuntabilitas kinerja, maka perlu diketahui capaian kinerja organisasi dengan cara
membandingkan antara target dan realisasi serta membandingkan antara realisasi
tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini diuraikan capaian kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan
indikator-indikator yang telah disusun dalam penetapan kinerja.
Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 diukur dengan maksud untuk mengetahui keberhasilan Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2018 diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%)
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
A
Tabel 3.1Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
No
Indikator Kinerja Tingkat Capaian Tahun 2018
Satuan
Target Realisasi
%
1 2 3 4 5 6
1. 1.
Persentase pencari kerja yang terserap dipasar kerja
% 50 49,85 99,70
2.
Persentase penempatan peserta pelatihan
% 50 33,59 67,18
2 1
.Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama
% 40 28,81 72,03
2.
Persentase kasus unjuk rasa % 2 0 0
3.
Persentase kasus pelenggaraan norma ketenagakerjaan yang diselesaikan
% 60 83,60 139.33
3 1
.Jumlah Unit Permukiman Transmigran (UPT) yang layak berkembang
UPT 9 9 100
2.
Jumlah Unit Permukiman Transmigran (UPT) yang layak huni
UPT 9 9 100
3.
Persentase lahan transmigran yang bersertifikat SHM
% 75 87,25 116,33
4 1.
Persentase Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang diserahkan
% 75 11.11 14.81
2.
Persentase penghasilan transmigran setara 3000 kg beras/pertahun
% 65 48.05 73.93
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
Tabel 3.2Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Capaian Kinerja Tahun2017,2016, 2015, 2014 dan Tahun 2013
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
No. Indikator SatuanRealisasi
20131 %Persentase pencari kerja yang
terserap pasar kerja
Dari Tabel 3.2. diatas, capaian kinerja masing-masing sasaran pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Persentase Pencari Kerja yang terserap dipasar kerja
Pencari Kerja terdaftar di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2018 berjumlah 9.185 orang dan telah ditempatkan
sebanyak 4.579 orang atau sebesar 49.85 % dari target yang telah ditetapkan
sebesar 50% terealisasi sebesar 49,85%, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Grafik Target dan Realisasi Tahun 2018
Indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja yang terserap pasar kerja
Penempatan 2018
50%
49.85%
targetrealisasi
Mekanisme penempatan tenaga kerja telah diatur sebagaimana
Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2008, namun dalam pelaksanaannya
seringkali ditemukan hambatan-hambatan yang sangat perpengaruh pada
jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Hambatan tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :
Dalam mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja disebutkan
bahwa pencari kerja yang akan bekerja baik di dalam maupun diluar negeri
dapat dilayani oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan apabila
pencari kerja telah mendapatkan pekerjaan pencari kerja wajib melaporkan ke
instnsi yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
Masalah yang dihadapi adalah pencari kerja yang telah diterima bekerja pada
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
umumnya tidak melaporkan ke instansi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota,
sehingga data yang ada di Kabupaten/Kota yang dilaporkan ke Provinsi juga
sangat terbatas. Hal ini berdampak secara akumulatif terhadap pencapain
target di Provinsi.
Grafik berikut ini menggambarkan perbandingan realisasi dan target persentase
Pencari kerja yang terserap dipasar kerja dari tahun 2014 sampai dengan
2018,
Grafik Perbandingan Realisasi dan Target sampai 2018
Indikator Persentase Pencari Kerja terserap pasar kerja
20142015
20162017
2018
7570
65 60
50
56.87 61.22
38.79
57.4549.85
targetrealisasi
Untuk realisasi tahun 2018 persentase pencari kerja yang terserap dipasar
kerja sebanyak 4.579 dari total pencari kerja atau sebesar 49,85%, target
pencari kerja yang terserap pasar kerja untuk tahun 2018 sebesar 50 % .
Perbandingan capaian sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah
dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2018
dengan Target Jangka MenengahIndikator Persentase Pencari Kerja yang terserap pasar kerja
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
realisasi s/d 2018target s/d 2018
49.85
50
Untuk mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga
kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
melaksanakan program peningkatan Kesempatan Kerja dengan beberapa
kegiatan antara lain :
Selain melaksanakan program-program tersebut. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan kegiatan pro rakyat yang berdampak pada
penyerapan/penempatan tenaga kerja, seperti TKM (Tenaga Kerja Mandiri) dan
TTG (Teknologi Tepat Guna).
2. Persentase Penempatan Peserta Pelatihan
Pada tahun 2018 untuk indicator persentase penempatan peserta pelatihan ada
perubahan target dari 30 % menjadi 50 %. Jumlah peserta pelatihan tahun
2018 sebanyak 4.233 orang sampai akhir bulan Desember 2018, baru 1.422
orang yang dapat ditempatkan baik sektor formal maupun sektor non formal
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
Kegiatan Peningkatan Kesempatan KerjaPadat Karya ProduktifPelatihan wirausaha
atau sebesar 33,59% lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu 50%
(67,18%).
Perbandingan target dan realisasi persentase penempatan peserta pelatihan
tahun 2018 dapat dilihat pada grafik
Grafik Target dan realisasi Tahun 2018
Indikator Persentase Penempatan Peserta Pelatihan
Penempatan belum dapat mencapai 100 % mengingat penempatan
tenaga kerja memerlukan proses dan waktu yang relatif cukup panjang, dan
pada akhirnya diharapkan seluruh peserta pelatihan dapat ditempatkan, karena
outcome pelatihan adalah tertempatkannya peserta pelatihan baik di sektor
formal dan non formal. Monitoring terhadap penempatan peserta latihan terus
dilakukan oleh BLK Provinsi dan Kabupaten/Kota walaupun pelatihan telah
berakhir.
Pencapaian realisasi tahun, 2014, 2015, 2016, 2017 dan tahun 2018 dapat
dilihat pada grafik berikut :
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan 2018
Indikator Persentase Penempatan peserta Pelatihan
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
Realisasi Target
33.59%
50.00%
2014 2015 2016 2017 2018RealisasiTarget
97.44%
55.80%
43.02%40.63%
33.59%
50%55%
60%65%
50%
Realisasi persentase peserta pelatihan yang terserap pasar kerja tahun 2018
sebesar 33,59 % menurun dibanding tahun 2017 sebesar 40,63 % jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 50%.
Realisasi penempatan peserta pelatihan di BLK/LLK dari tahun 2013 sampai
dengan 2018 sebanyak 10.624 orang
Dalam rangka mendorong penempatan peserta pelatihan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui UPTD BLKI terus
berusaha melakukan identifikasi kebutuhan latihan di perusahaan-perusahaan,
agar pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang
pada akhirnya membawa dampak pada penempatan tenaga kerja yang telah
dilatih. Selain itu juga melaksanakan On The Job Training di Perusahaan
dengan tujuan siswa pelatihan dapat berlatih di tempat kerja untuk lebih
meningkatkan kompetensi kerja sesuai dengan kejuruan masing-masing.
Program-program yang terus akan dilaksanakan adalah program pelatihan
yang mendukung peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja yaitu
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan
beberapa kegiatan antara lain :
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
2014 2015 2016 2017 2018RealisasiTarget
97.44%
55.80%
43.02%40.63%
33.59%
50%55%
60%65%
50%
3. Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
Penyelesaian kasus Hubungan Industrial dapat diselesaikan melalui
Perundingan Bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja
atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial. Sebenarnya tidak berbeda antara perundingan bipartit
dengan negosiasi karena keduanya sama-sama menyelesaikan sengketa oleh
para pihak yang terlibat tanpa adanya campur tangan pihak lain untuk
mencapai kesepatan bersama atas dasar kejarsama. Pada perundingan
bipartit, apabila tidak terjadi kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa dapat
melaporkan kasus ke Disnakertrans dengan membawa bukti baik dari pekerja
maupun pengusaha, bahwa tidak mencapai kesepakatan. Disnakertrans
menindaklanjuti dengan mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan
hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan melalui
musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral yang
disebut dengan Perundingan Tripartit. Dengan adanya peran Disnaker
diharapkan kasus hubungan industrial dapat diselesaikan dengan Perjanjian
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berbasis Kompetensi 1Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berbasis masyrakat 2Pelatihan Teknis Instruktur lembaga latihan Swasta dan Perusahaan 3
Bersama, apabila tidak tercapai juga, Mediator akan mengambil keputusan
yang sifatnya berupa anjuran.
Jumlah kasus Hubungan Industrial yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebanyak 59 kasus
dan jumlah kasus Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 17 kasus dengan capaian kinerja sebesar
28,81%, tidak mencapai target yang ditentukan sebesar 100%. Kasus yang
tidak dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) disebabkan karena
salah satu pihak yang berselisih tidak hadir pada saat mediasi atau kedua belah
pihak tidak menerima kesepakatan maka akan dikeluarkan anjuran sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 13 tentang Perselisihan
Hubungan Industrial.
Realisasi Penyelesaian Kasus dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan dapat dilihat pada Grafik berikut :
Grafik
Target dan realisasi tahun 2018Indikator Persentese Kasus Penyelesaian Hubungan Industrial
yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
ralisasi 2018 Target 2018
28.81
100
Sebagian kasus yang ditangani oleh Pegawai Mediator Provinsi adalah kasus
yang dilimpahkan dari Kabupaten/Kota karena tidak mempunyai pegawai
mediator. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
terus melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan maupun
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
Pegawai Mediator yang ada di Kabupaten/Kota, sehingga kasus yang masuk
dapat diminimalisir.
Grafik
Perbandingan Realisasi dan target sampai dangan 2018Indikator kinerja Persentase kasus Hubungan Industrial
Yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
2014 2015 2016 2017 2018
realisasi
target
100
61.2352.63
38.4628.81
100 100 100 100 100
realisasi target
Grafik diatas menunjukan Kasus yang ditangani Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan telah diselesaikan dengan Perjanjian Bersama pada tahun
2014, 2015, 2016 ,2017 dan tahun 2018.
Kasus – kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan adalah
kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), kasus upah, dan perselisihan
kepentingan.
4. Persentase Kasus Unjuk Rasa
Seperti diketahui bersama bahwa tanggl 1 Mei telah ditetapkan
sebagai hari buruh sedunia, setiap buruh pasti akan melakukan demonstrasi
besar-besaran untuk menuntut perbaikan nasib mereka, akan tetapi
demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh sering kali membuat keadaan
semakin memburuk. Tidak hanya bagi perusahaan dan masyarakat sekitar
kawasan industry, akan tetapi keadaan ini akan merugikan seluruh elemen
ekonomi dunia terutama ekonomi dalam negeri kita. Sayangnya banyak
kalangan yang menanggapi demonstrasi ini sebagai hal yang tidak
penting, seharusnya antara buruh dan perusahaan juga harus saling
menguntungkan satu sama lain. Kesalahpahaman itu terjadi karena kita sering
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
dikelirukan oleh definisi ’buruh’ yang salah. Menurut anggapan kita, buruh
adalah pegawai kelas rendah di perusahaan. Padahal, sekalipun kita seorang
Direktur Utama sebenarnya kita juga adalah buruh seperti mereka. Bedanya,
Direktur utama menduduki posisi yang tinggi, sedangkan buruh berada pada
strata yang paling rendah. Paradigma ini penting, supaya kita bisa mendudukan
permasalahan buruh ini pada proporsi yang tepat. Selama management belum
benar-benar memandang buruh sebagai aset paling penting perusahaan tidak
akan pernah bisa menemukan keselarasan. Para buruh akan terus menerus
melakukan cara demonstrasi untuk mengeluarkan aspirasi mereka dan
perusahaan pun akan terus menerus mengalami kerugian yang sangat
signifikan akibat demonstrasi yang di lakukan oleh para buruh setiap tahun,
bahkan banyak di antara perusahaan-perusahan yang mengancam akan
menutup perusahaan mereka apabila para buruh selalu melakukan hal-hal
seperti itu. Di sini terlihat bila hubungan antara buruh dan perusahaan-
perusahaan di Indonesia belum terlepas dari masalah-masalah intern dan
ekstern yang selama ini belum mendapatkan kejelasan yang pasti. Perusahaan
yang menginginkan untung sebesar-besarnya dan pengeluaran yang seminim
mungkin, sedangkan para buruh selalu menuntut kesejahteraan mereka tanpa
menghiraukan kinerja kurang memuaskan bagi perusahaan.
Untuk tahun 2018 persentase kasus unjuk rasa merupakan indikator
baru dari Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sumatera Selatan, dan tahun 2018 tidak ada unjuk rasa yang terjadi dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi .
5. Persentase Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan yang diselesaikan
Norma Ketenagakerjaan adalah keseluruhan aturan, kaidah, yang
mengatur pola hubungan kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja sehingga
menjadi standar yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Pengawasan
Ketenagakerjaan pada saat ini telah berkembang, selain dilakukan melalui
inspeksi Pengawas Ketenagakerjaan, pengawasan juga diperkuat dengan pola
mendorong mendorong inisiatif perusahaan untuk memenuhi norma
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
ketenagakerjaan. Didalam pelaksanaannya, norma kerja ini seringkali dilanggar
oleh perusahaan. Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan ini sering ditemukan
dalam pengawasan Ketenagakerjaan. Adapun jenis Pelanggaran Norma
Ketenagakerjaan meliputi :
Norma Upah
Norma Hubungan Kerja
Norma BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)
Norma Tenaga Kerja Asing
Norma K3 ( Keselamatan Kesehatan Kerja)
Tindakan pegawai pengawasan setelah ditemukan adanya pelanggaran
adalah melakukan pembinaan dengan memberikan peringatan berupa
pemberian Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II setelah dilakukan
penyidikan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Pihak perusahaan yang
tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, maka dilanjutkan proses
penyidikan (ProJustitia) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan.
Pada tahun 2018 jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan sebanyak
61 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 51 kasus . Kasus yang diselesaikan
antara lain :
Kasus pelanggaran Upah
Kasus pelanggaran Jaminan Sosial
Kasus pelanggaran Tenaga Kerja Asing
Kasus pelanggaran Hubungan Kerja
Kasus pelanggaran upah lembur
Kasus pelanggaran pensiun :
Kasus kebebasan berserikat
Kasus kecelakaan kerja
Jadi persentase pelanggaran norma ketenagakerjaan yang diselesaikan
sebesar 83,60 % dari target yang ditetapkan sebesar 60% . target dan realisasi
indikator persentase pelanggaran norma ketenagakerjaan yang diselesaikan
dapat dilihat pada grafik berikut ini:
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
Grafik Target dan Realisasi tahun 2018
Indikator Persentase Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan yang diselesaikan
TargetRealisasi
60
83.6
Target untuk Persentase Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dari
tahun ke tahun diharapkan dapat menurun, dapat dilihat pada Grafik
dibawah ini :
Grafik Perbandingan Realisasi per tahun dengan target 2018
Indikator jumlah Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan yang diselesaikan
2014 2015 2016 2017 2018
0102030405060
targetrealisasi
3025
2015
10
0
25 25 31
51
Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dari tahun ke tahun terus ditargetkan
menurun.
6. Jumlah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang layak berkembang
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
Amanat Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian
menjelaskan, tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
transmigran dan masyarakat sekitar, meningkatkan pemerataan pembangunan
daerah, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Pembangunan permukiman transmigrasi akan kita integrasikan dengan
permukiman warga setempat dengan memperhatikan ketersediaan lahan yang
memenuhi kriteria 2C+4L yaitu clear and clean serta layak huni, layak usaha,
layak berkembang dan layak lingkungan.
Tahun 2018 indikator Jumlah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)
yang layak berkembang merupakan indikator baru yang disesuaikan dengan
cascade. Untuk target 2018 jumlah Unit Permukiman Transmigrasi yang
berkembang sebanyak 9 (sembilan) Unit Permukiman Transmigrasi. Terealisasi
sebanyak 9 (sembilan) Unit Permukiman Transmigrasi atau (100%)
Perbandingan target dan realisasi indikator jumlah unit permukiman
transmigrasi yang layak berkembang dapat dilihat pada grafik berikut ini
Grafik Perbandingan Realisasi dan target 2018
Indikator jumlah Unit Permukiman Transmigrasi yang layak berkembang
target Realisasi
9 9
7. Jumlah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang layak huni
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
Amanat Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Ketransmigrasian menjelaskan, tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, meningkatkan pemerataan
pembangunan daerah, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Pembangunan permukiman transmigrasi akan kita integrasikan dengan
permukiman warga setempat dengan memperhatikan ketersediaan lahan yang
memenuhi kriteria 2C+4L yaitu clear and clean serta layak huni, layak usaha,
layak berkembang dan layak lingkungan.
Tahun 2018 indikator Jumlah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang
layak huni merupakan indikator baru yang disesuaikan dengan cascade.
Untuk target 2018 jumlah Unit Permukiman Transmigrasi yang layak huni
sebanyak 9 (sembilan) Unit Permukiman Transmigrasi. Terealisasi sebanyak 9
(sembilan) Unit Permukiman Transmigrasi atau (100%)
Perbandingan target dan realisasi indikator jumlah unit permukiman trnsmigrasi
yang layak huni dapat dilihat pada grafik berikut ini
Grafik Perbandingan Realisasi dan target 2018
Indikator jumlah Unit Permukiman Transmigrasi yang layak huni
UPT layak huni
9 9
realisasitarget
8. Persentase Lahan Transmigran yang bersertifikat SHM
Konsep permukiman baru adalah merupakan pemukiman yang
berwawasan lingkungan dengan tetap memperhatikan kebutuhan spesifik dari
masing-masing lokasi dengan mendatangkan calon transmigran yang
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
mempunyai kompetensi untuk pengembangan di kawasan baru, pemukiman
baru ini diharapkan sebagai komplek hunian yang layak dan dapat memberikan
sarana berusaha berupa tanah garapan yang diharapkan dapat menjadi usaha
pengembangan produksi pertanian baik untuk petani itu sendiri maupun bagi
pengembangan wilayah tersebut, sehingga diharapkan dapat tercapai
swasembada pangan yang akan mendorong peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan para tranmigran mendapatkan pembangian lahan sebagai
berikut :
1.Lahan Pekarangan : 0,25 Ha
2.Lahan Usaha 1 : 1 Ha
3.Lahan Usaha 2 : 1 Ha
Untuk Kepastian lahan tersebut sebelum keberangkatan transmigran
perlu klarifikasi dengan kabupaten tujuan yang bersangkutan
supaya tidak ada masalah di kemudian hari mengenai pembagian lahan,
Pemerintah Daerah pengirim Transmigran harus memastikan lahan tersebut
Clear and Clean.
Pada tahun 2018 indikator persentase lahan transmigran yang
bersertifikat SHM merupakan indikator baru yang mempunyai target
sebesar 75 %.
Jumlah lahan transmigrasi adalah lahan pekarangan , lahan usaha 1 dan lahan
usaha II yang akan di beri sertifikat SHM sebanyak 508.776 kk/persil, sampai
dengan 2018 lahan yang telah di beri sertifikat SHM sebanyak 443.926
KK/persil atau sebesar 87,25 %. terealisasi dari persentase lahan transmigran
yang bersertifikat SHM sebesar 87,25 % dari target yang ditetapkan sebesar
75 % jadi capaian target sebesar 116,33 %
Perbandingan target dan realisasi indikator persentase lahan transmigrasi yang
bersertifikat SHM dapat dilihat pada grafik berikut ini
GrafikPerbandingan Realisasi dan target 2018
Indikator Persentase lahan transmigrasi yang bersertifikat SHM
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
Lahan Sertifikat SHM
75
87.25 target
realisasi
9. Persentase Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang diserahkan
Penyelengaraan transmigrasi selama ini telah memberikan manfaat yang
besar bagi tumbuh berkembangnya wilayah potensial di tanah air.
Pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi tidak akan berjalan baik
tanpa adanya pembina sekaligus pendamping yang professional dan handal.
Dengan hadirnya para pembina permukiman transmigrasi teladan sekiranya
dapat menjadi momentum perubahan bagi pembangunan transmigrasi di
Indonesia, sehingga program transmigrasi menjadi program andalan dalam
memajukan perekonomian daerah.
Keberhasilan program transmigrasi di Indonesia tidak terlepas dari peran
Pembina permukiman transmigrasi yang menjadi motor penggerak dalam
membangun permukiman transmigrasi agar menjadi lebih baik dan peran serta
pembina permukiman transmigrasi yang memiliki jiwa motivator dan mandiri
dalam membina para transmigran di kawasan transmigrasi menjadi hal yang
penting dalam pembangunan transmigrasi.
Tahun 2018 untuk indikator persentase Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)
yang diserahkan sebesar 75%. merupakan indikator baru,
Untuk tahun 2018 Unit Permukiman Transmigrasi yang diserahkan ke
pemerintah Kabupaten, UPT siap serah adalah UPT yang telah 5 tahun dibina
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
(T+5) tetapi sebelum diserahkan dilakukan evaluasi terlebih dahulu untuk dapat
memenuhi syarat sebagai UPT serah yaitu
1. Tidak Adanya Permasalahan dengan sertifikat lahan
2. Tingkat kesejahteraan warga transmigrasi yang berpenghasilan 3000 kg
setara beras pertahun
3. Sarana prasarana yang ada dilokasi UPT dalam kondisi baik
4. Kebetahan warga transmigran mencapai 90%
Jadi untuk tahun 2018 Unit Permukiman Transmigrasi yang telah dibina diatas
5 tahun (T+5) sebanyak 9 (tujuh) UPT tetapi setelah dievaluasi hanya ada
1(satu) UPT yaitu lokasi Cecar Bunga Mas SP.10 desa Sungai naik Kecamatan
BTS ulu Kabupaten Musi Rawas yang telah dievaluasi dan memenuhi syarat
sebagai UPT yang dapat diserahkan. Jadi realisasi untuk Persentase UPT
yang diserahkan sebesar 11,11% dari target yang ditetapkan sebesar 75%.
Jadi capaiannya sebesar 14,81%
Perbandingan target dan realisasi tahun 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
GrafikPerbandingan Realisasi dan target 2018
Indikator Persentase Unit Permukiman yangdiserahkan
targetRealisasi
75
11.11
UPT SERAHUPT SERAH
10.Persentase Penghasilan Transmigran setara 3000 kg beras pertahun
Untuk tahun 2018 target Persentase penghasilan transmigrasi yang
setara 3000 kg beras sebesar 65%, terealisasi sebesar 48,05% Lokasi
Transmigrasi yang penghasilannya setara 3000 kg beras per tahun pada
beberapa lokasi antara lain :
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
1. Lokasi Simpang Tiga SP.5 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki penghasilan rata-rata pertahun setara 3.700 kg beras pertahun dengan jumlah 320 KK
2. Lokasi Cecar Bunga Mas SP.10 desa sungai naik Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas yang memiliki penghasilan rata-rata setara 3.500 Kg beras pertahun dengan jumlah 200 KK
3. Lokasi Jud Nganti SP.2 Desa Air balui Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki penghasilan 3.700 kg beras pertahun dengan jumlah 185 KK
4. Lokasi Tanah abang Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan ilir dengan penghasilan sebesar 3.500 kg beras pertahun dengan jumlah 100 KK
Transmigran yang berpenghasilan setara 3000 kg beras /tahun berjumlah
805 KK di 4(empat ) lokasi unit permukiman transmigrasi dari 1.675 KK yang
masih di bina jadi yang berpenghasilan setara 3000 kg beras pertahun sebesar
48,05 %
Perbandingan target dan realisasi tahun 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah
ini :
Grafik Target dan Realisasi tahun 2018
Indikator Persentase penghasilan Transmigrasi setara 3000 kg beras pertahun
65
48.05
targetrealisasi
Jumlah warga transmigrasi yang pendapatannya meningkat setara
harga 3000 kg beras dari tahun ke tahun diharapkan dapat terus meningkat, hal
ini akan memberikan peningkatan kesejahteraan warga transmigran
keseluruhan. Warga transmigran yang masih dibina tiap tahunnya dapat dilihat
pada Grafik dibawah ini :
Grafik
Perbandingan Realisasi target sampai dengan 2018
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
B REALISASI ANGGARAN
Indikator Persentase penghasilan Transmigran setara 3000 kg beras pertahun
2014 2015 2016 2017 2018
6570
75
8085
59.9
91.6687.5 87.5
81.31target
realisasi
Dalam menunjang kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 didukung
Dana APBD, dengan uraian sebagai berikut :
No Sasaran Program Kegiatan Realisasi Anggaran
1 2 3 4 5 1 Terserapnya Tenaga
kerja dipasar kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Rp 513.300.309 1 Penyusunan Database Tenaga
Kerja Daerah dan ketrans Rp
89.821.389 2 Pendataan Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja 3 Pembekalan Bagi instruktur
lembaga swasta dan Pemerintah
4 Pelatihan manajemen produktivitas
Rp. 74.933.000
5 Pengembangan motivasi berprestasi (AMT)
6 Pelatihan / Bintek peningkatan produktivitas
7 Diklat ketrampilan bagi pencaker berbasis kompetensi
8 Diklat ketrampilan bagi pencaker berbasis masyarakat
9 Pemantapan Akreditasi LPKS Kab./Kota
10 Uji Kompetensi peserta
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
pelatihan
11 Seleksi Pemagangan TKI ke
luar Negeri (jepang) Rp.99.379.620
. 2. Proram Peningkatan
Kesempatan Kerja Rp .324.099.300
1 Penyebaran informasi bursa tenaga kerja
2 Pameran Bursa Kerja (Job Fair) 3 Kegiatan padat karya produktif Rp. 179.758.000 4 Pembekalan Calon TKI ke luar
negeri.
5 Pusat Informasi pasar kerja IMT-GT
Rp, 55.911.300
6 Pembinaan dan pengendalian penggunaan TKA/TKI
Rp. 88.430.000
3. Meningkatnya Kondisi Hubungan kerja yang harmonis
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Rp 309.000.000 1 Fasilitas penyelesaian P3
Hukum & Jamsostek 2 Pembinaan Forum Serikat
Pekerja/serikat buruh
3 Lembaga kerjasama Tripartit / Bipartit Prov. Sumsel
1 Pemberdayaan Dewan
Pengupahan Daerah Rp
210.000.000
1 Pengawasan ketenagakerjaan 2 Pengawasan norma
keselamatan dan kesehatan kerja
3 Penyusunan dan Perencanaan Program Hiperkes dan Keselamatan Kerja
4 Pelayanan kesehatan Tenaga Kerja
5 Peningkatan Pemahaman Perda No.2 tahun 2015 Tentang Retribusi perpanjangan IMTA
6 Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Alih Keahlian dari TKA
7 Kajian Penetapan Upah Minimum Sektoral
Rp. 99.000.000
3 Meningkatnya kawasan Transmigran potensial
Program Pengembangan Transmigrasi Sumsel
4 Meningkatnya
Kemandirian Transmigran
-
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
BAB VPENUTUP
A. KesimpulanBerdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut :
1) LAKIP merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 yang berisikan
keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan Visi, Misi dan
Tujuannya. Pencapaian Kinerja Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terdapat 31 kegiatan dengan
realisasi sebagian pencapaian target 100%, sedangkan untuk capaian
yang belum 100% ada beberapa kegiatan dikarenakan terdapat
permasalahan sebagaimana telah diuraikan didepan.
2) Agar Tingkat Pencapaian Sasaran sesuai dengan Renstra Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditingkatkan
koordinasi penyelenggaraan dengan Dinas Transmigrasi di Kabupaten dan
lintas sektor serta sharing pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Kabupaten.
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018
3) LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
yang merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas kepada rakyat
melalui Gubernur Sumatera Selatan atas tugas yang diberikan pada Tahun
2018, kiranya dapat digunakan oleh aparat penyelenggara
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan sebagai
masukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kebijakan serta
pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.
L KjIP Disnakertrans Prov. Sumsel 2018