11
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)BIDANG PENDIDIKAN TAHUN BIDANG PENDIDIKAN TAHUN
ANGGARAN 2012 UNTUK SD/SDLBANGGARAN 2012 UNTUK SD/SDLB
Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandan KebudayaanNovemberNovember, 2011, 2011
1.1. DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang program DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang yang bermutu danbermutu dan/atau pemenuhan /atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM)(SPM)..
2.2. Sasaran program DAK Sasaran program DAK bbidang idang ppendidikan tahun anggaran 2012 endidikan tahun anggaran 2012 untuk untuk SD/SDLB SD/SDLB dialokasikan bagi dialokasikan bagi SD/SDLB negeri maupun SD/SDLB negeri maupun swastaswasta. .
3.3. Kegiatan DAK Kegiatan DAK bbidang idang ppendidikan tahun anggaran 2012 untuk endidikan tahun anggaran 2012 untuk SD/SDLB SD/SDLB diarahkan untuk: diarahkan untuk:
a.a. Rehabilitasi RuangRehabilitasi Ruang Kelas Rusak BeratKelas Rusak Berat dan perobotnya dan perobotnya; ;
b.b. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SedangRehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang dan perabotnya dan perabotnya; ; dandan
c.c. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnyaPembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya
d.d. Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya: dan Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya: dan
e.e. Sarana peningkatan mutuSarana peningkatan mutu;.;. 22
KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SD/SDLB TAHUN 2012
TargetTarget yang akan dicapai dalam yang akan dicapai dalam program DAK bidang pendidikan program DAK bidang pendidikan untuk SD/SDLB tahun anggaran untuk SD/SDLB tahun anggaran 2012 adalah2012 adalah tersedianya ruang tersedianya ruang kelas kelas dan sarana peningkatan dan sarana peningkatan mutu mutu cukup dan layakcukup dan layak..
33
KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SD/SDLB TAHUN 2012
44
ALOKASI ALOKASI DAK DAK BIDANG PENDIDIKANBIDANG PENDIDIKAN
Alokasi DAK bidang pendidikan tahun Alokasi DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 anggaran 2012 sebesar sebesar Rp. 10 Rp. 10,,0413 0413 Triliun.Triliun.
dengan proporsi alokasi nasional sbb:dengan proporsi alokasi nasional sbb:– Jenjang SD/SDLB = 80% (Rp 8Jenjang SD/SDLB = 80% (Rp 8,03304 triliun,03304 triliun), ), – Jenjang SMP = 20% (Rp 2Jenjang SMP = 20% (Rp 2,0,0080826 triliun26 triliun). ).
Setiap kabupaten/kota penerima DAK bidang Setiap kabupaten/kota penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 20pendidikan tahun anggaran 201212 wajib wajib menyediakan menyediakan dana pendamping dari APBD dana pendamping dari APBD minimal sebesar minimal sebesar 10% 10% (sepuluh persen) dari alokasi (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.dana yang diterima.
55
PROPORSI PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2012
80 %
Pembangunan Perpustakaan danPengadaan sarana peningkatan Mutu Pendidikan: Buku, Alat Peraga, dan TIK
Pembangunan prasaranaPendidikan berupa Rehababilitasi Ruang Kelas Rusak Berat dan/atau Rusak Sedang, Pembangunan RK Baru.
20 %
66
PERENCANAAN TEKNIS
DIREKTORAT PEMBINAAN
SD
DINAS PENDIDIKANKAB/KOTA
SOSIALISASI
PEMETAAN DAN MENETAPKAN
SEKOLAH
a. Kebutuhan sekolah
b. Alokasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012
c. Usulan penetapan sekolah penerima DAK ke Bupati/Walikota
Dinas Pendidikan Provinsi & Dinas
Pendidikan Kab/Kota
SEKOLAH
USULAN SEKOLAH PENERIMA DAK
• Surat Keputusan Sekolah Penerima DAK
• Rencana penggunaan DAK Bidang Pendidikan
SOSIALISASIKEPADA SEKOLAH
BUPATI/WALIKOTA
MELAKSANAKAN SWAKELOLA
• Diprioritaskan untuk sekolah yang Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di berlokasi di daerah miskin, terpencil, daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara laindaerah perbatasan dengan negara lain; ;
• Belum memiliki Belum memiliki sarana dan sarana dan prasaranaprasarana pendidikan pendidikan yang memadai; yang memadai;
• Pada tahun anggaran 2012 Pada tahun anggaran 2012 tidak sedang tidak sedang menerima bantuan sejenis menerima bantuan sejenis baik dari baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD sumber dana daerah (APBD I atau APBD II); II);
77
KRITERIA UMUM SD/SDLB PENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN
2012
Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang:Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang:
1.1. Memiliki ruang kelas rusak berat dengan tingkat Memiliki ruang kelas rusak berat dengan tingkat kerusakan kerusakan 46% s.d 65% 46% s.d 65% dan rusak sedang dengan dan rusak sedang dengan tingkat kerusakan tingkat kerusakan 31% s.d 45%; 31% s.d 45%;
2.2. Mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga Mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai tahun terakhir mempunyai jumlah siswa stabil jumlah siswa stabil atau meningkat; dan atau meningkat; dan
3.3. Dibangun di atas lahan milik sendiri (milik Dibangun di atas lahan milik sendiri (milik pemerintah untuk sekolah negeri; milik yayasan pemerintah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. berwenang.
88
KRITERIA KHUSUS SD/SDLB PENERIMA REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK
Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang:Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang:
1.1.Memiliki jumlah rombongan belajar lebih banyak dari Memiliki jumlah rombongan belajar lebih banyak dari jumlah ruang kelas yang ada; jumlah ruang kelas yang ada;
2.2.Mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun Mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat; atau meningkat;
3.3.Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang kelas baru dengan ukuran 7m x 8m, lengkap dengan kelas baru dengan ukuran 7m x 8m, lengkap dengan perabotnya; perabotnya;
4.4.Tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang kelas Tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang kelas baru dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan baru dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat. persyaratan untuk bangunan bertingkat.
99
KRITERIA KHUSUS SD/SDLB PENERIMA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
belum memiliki ruang/gedung perpustakaan dengan luas belum memiliki ruang/gedung perpustakaan dengan luas minimal 56m2.minimal 56m2.
belum memiliki sarana penunjang peningkatan mutu belum memiliki sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan yang memadai, berupa buku pengayaan, buku pendidikan yang memadai, berupa buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik, alat peraga referensi, dan buku panduan pendidik, alat peraga pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran, dan pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran, dan sarana TIK penunjang perpustakaan dan multimedia sarana TIK penunjang perpustakaan dan multimedia interaktif pembelajaran.interaktif pembelajaran.
memiliki lahan yang cukup untuk membangun memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang/gedung perpustakaan seluas minimal 56m2, ruang/gedung perpustakaan seluas minimal 56m2,
Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang/gedung perpustakaan dapat dibangun bertingkat ruang/gedung perpustakaan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkattelah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat
1010
KRITERIA KHUSUS SEKOLAH PENERIMA KRITERIA KHUSUS SEKOLAH PENERIMA PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN BESERTA PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN BESERTA
PERABOTNYAPERABOTNYA
telah memiliki ruang/gedung telah memiliki ruang/gedung perpustakaan dengan luas minimal 56m2.perpustakaan dengan luas minimal 56m2.
belum memiliki buku pengayaan, buku belum memiliki buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik, referensi, dan buku panduan pendidik, alat peraga pendidikan dan sarana alat peraga pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran, dan sarana TIK penunjang pembelajaran, dan sarana TIK penunjang perpustakaan dan multimedia penunjang perpustakaan dan multimedia interaktif pembelajaran yang memadai.interaktif pembelajaran yang memadai.
1111
KRITERIA KHUSUS SEKOLAH PENERIMA KRITERIA KHUSUS SEKOLAH PENERIMA SARANA SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKANPENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
1.1. Jumlah ruang kelas yang Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi direhabilitasi disesuaikan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan berdasarkan hasil pemetaan sekolah oleh Dinas Pendidikan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; Kabupaten/Kota;
2.2. Kegiatan rehabilitasi ruang kelas Kegiatan rehabilitasi ruang kelas menggunakan menggunakan standar bangunan standar bangunan kelas Bkelas B; ;
1212
PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN SD/SDLB REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK
1.1. Jumlah ruang kelas yang akan Jumlah ruang kelas yang akan dibangun dibangun disesuaikan dengan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah kebutuhan sekolah berdasarkan berdasarkan hasil pemetaan sekolah oleh Dinas hasil pemetaan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; Pendidikan Kabupaten/Kota;
2.2. Kegiatan pembangunan ruang kelas Kegiatan pembangunan ruang kelas baru menggunakan baru menggunakan standar standar bangunan kelas B bangunan kelas B dengan dengan konstruksi bangunan tahan gempakonstruksi bangunan tahan gempa. .
1313
PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN SD/SDLB PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
1414
PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN SD/SDLB
C.C.Alokasi DanaAlokasi Dana
Alokasi dana persekolah Alokasi dana persekolah mengikuti perhitungan mengikuti perhitungan berdasarkan IKK dan/atau berdasarkan IKK dan/atau harga patokan setempat yang harga patokan setempat yang dikeluarkan oleh Bupati/ dikeluarkan oleh Bupati/ WalikotaWalikota. .
1515
PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN SD/SDLB
1616
PENYALURAN, PELAKSANAAN, DAN PELAKSANA
DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2012PENYALURAN PELAKSANAAN PELAKSANA
Cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara
(Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan)
Rekening Kas Umum Daerah (kabupaten/kota)
swakelola dengan
melibatkan partisipasi
komite sekolah dan masyarakat
di sekitar sekolah sebagai bagian
integral dari sistem MBS
satuan pendidikan
penerima DAK Bidang
Pendidikan dengan
melibatkan partisipasi
komite sekolah dan masyarakatRekening Sekolah
Penerima
1717
KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI DAK
1. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK adalah:
a. administrasi kegiatan; b. penyiapan kegiatan fisik; c. penelitian; d. pelatihan; dan e. perjalanan dinas. Danf. Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam Petunjuk Teknis
Penggunaan DAK Pendidikan TA 2012 untuk SD/SDLB seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematangan tanah, konsultan, dan sebagainya.
2. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana dimaksud pada angka 1, pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping
TugasTugas dan Tanggung Jawabdan Tanggung Jawab
Tugas & Tugas & TanggunTanggung Jawabg Jawab
BB
FF
CC
DD
AAPemerintah Pendidikan Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Komite Sekolah
Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota EE
Kepala Sekolah
1919
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
1.Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang nara sumber dari institusi yang relevan;
2.Melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK bidang pendidikan untuk SD/SDLB di kabupaten/kota;
3.Melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
A
2020
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
1. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
2. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, biaya lelang dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan;
3. Menetapkan nama-nama SD/SDLB penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dalam Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat;
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di tingkat kabupaten/kota.
B
2121
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
1.Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
2.Membuat rencana jumlah SD/SDLB yang akan menerima DAK Bidang Pendidikan per kecamatan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
3.Mengusulkan nama-nama SD/SDLB sasaran DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 kepada Bupati/Walikota, berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan;
C
2222
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
4. Menyampaikan rencana penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar c.q Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang Pendidikan dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK; dan
6. Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar.
C
2323
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Dalam konteks kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
D
2424
TUGAS DAN TANGGUNG KEPALA SEKOLAH
1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah;
2. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
3. Membentuk panitia pelaksana program DAK di tingkat sekolah, terdiri dari unsur-unsur sekolah, komite sekolah dan masyarakat.
4. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.
E
2525
TUGAS DAN TANGGUNG KOMITE SEKOLAH
Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam konteks DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.
F
2626
PELAPORANPELAPORAN
a. Laporan dilakukan secara berjenjang:1.Laporan panitia tingkat sekolah, 2.Kepala sekolah, 3.Laporan kab/kota, dan 4.Laporan pusat.
Bupati/walikota menyusun laporan triwulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK bidang pendidikan sebagaimana Format Laporan terlampir kepada:
1) Menteri Keuangan;
2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3) Menteri Dalam Negeri.
2727
PELAPORAN (….lanjutan)PELAPORAN (….lanjutan)
b. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (a) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
c. Rincian pelaporan sebagaimana dimaksud huruf (a) mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas, MenKeu, dan Mendagri No:0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tgl 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASANPENGAWASAN
2828
KEMDIKBUD PEMERINTAHPROVINSI
PEMERINTAHKAB/KOTA
INSTITUSI LAIN SESUAI SEB
Inspektorat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
dan Inspektorat Daerah
2929
SANKSISANKSI1. Setiap orang atau sekelompok orang di setiap
tingkat pelaksana yang melakukan tindakan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan lain yang terkait, dipandang sebagai penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.
KETENTUAN LAINKETENTUAN LAIN
3030
1. Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, dana DAK bidang pendidikan dapat digunakan secara keseluruhan untuk rehabilitasi atau rekonstruksi bangunan, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah setempat.
KETENTUAN LAIN (….lanjutan)KETENTUAN LAIN (….lanjutan)
3131
3. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
b. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut.