ORGANISASIPERANGKAT DAERAHBIDANG KESEHATAN
Disampaikan :DALAM PERTEMUAN
SEMILOKA PEMBAHASAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
SEMARANG, 26 FEBRUARI 2016
PERBEDAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT UU 23/2014 DAN PP 41/2007
DIMENSI PP 41/2007 UU 23/2014Nomenklatur 1. Setda dan Set DPRD
2. Inspektorat3. Bapeda4. Dinas5. Lemtekda : Badan, Kantor danRS
6. Kecamatan utk kab/kota7. Kelurahan utk kab/kota
1. Setda dan Set DPRD2. Inspektorat3. Dinas4. Badan5. Kecamatan utk Kab/Kota
Lemtekda tdk ada lagi mis“RS menjadi UPTD”
Perumpunan Perumpunan Dinas, Badan dan kantor
Tidak ada perumpunan
Tipologi Tidak ada Ada tipologi dinas dan badan
Lembaga lain ygdiperintahkanper‐UU.
Dapat dibentuk menjadiperangkat daerah
Digabung menjadi bagianperangkat daerah yang ada
PENGORGANISASIAN PERANGKAT DAERAH
( M u a t a n r e v i s i P P 4 1 / 2 0 0 7 t e n t a n g P e r a n g k a t D a e r a h , R P P t e r s e b u t t e l a h s e l e s a i H a r m o n i s a s i )
PRINSIP
5.
PRINSIP :1. Setiap Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh 1 (satu)
DINAS.2. Setiap Fungsi Penunjang dilaksanakan oleh 1 (satu) BADAN.3. DINAS dan BADAN dikategorikan kedalam TIPE A, B DAN C.4. Tidak dikenal lagi Perumpunan Dinas dan Badan, maka setiap
urusan yang beban tugasnya tidak masuk pada kategoriterendah (C), akan digabungkan ke urusan yangkarakteristiknya sama.
5. Penetapan Tipe A, B, dan C berdasarkan hasil skoring
PENGECUALIAN :Mengingat KESEHATAN merupakan URUSAN WAJIB yang melaksanakanPELAYANAN DASAR maka Organisasi DINAS KESEHATAN, MINIMAL padaKategori TIPE C.
NOMENKLATUR DAN KOMPETENSI PERANGKAT DAERAH
1. Nomenklatur Unit Kerja pada PERANGKAT DAERAH ditetapkan denganMEMPERHATIKAN Pedoman yang ditetapkan oleh KEMENTERIAN /Lembagayang membidangi URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT ( PASAL 211 UU No 23Tahun 2014).
2. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS Kepala dan Kepala Unit Kerja pada Perangkatdaerah DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN /Lembaga yang membidangiURUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT
3. Semua KEPALA perangkat daerah HANYA dapat diisi oleh PNS.
4. Kepala Perangkat Daerah PROVINSI diisi dari PNS yang memenuhi syarat diSELURUH INDONESIA.
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota diisi oleh PNS yang memenuhisyarat DALAM SATU PROVINSI.
5
P E T A J A B A T A N P E R A N G K A T D A E R A H P R O V I N S I
Sekretariat :3 Sub bag
4 Bidang, masing –masing 3 seksi
KetrampilanKeahlianSesuai kebutuhan
Sekretariat :2 Sub bag
3 Bidang , masing -masing 3 seksi
KetrampilanKeahlianSesuai kebutuhan
Sub bag TU
2 Bidang, masing –masing 3 Seksi
KetrampilanKeahlianSesuai kebutuhan
6
P E T A J A B A T A N P E R A N G K A T D A E R A HK A B U P A T E N / K O T A
Sekretariat :3 Sub bag
4 Bidang, masing –masing 3 seksi
KetrampilanKeahlianSesuai kebutuhan
Sekretariat :2 sub bag
3 Bidang , masing -masing 3 seksi
KetrampilanKeahlianSesuai kebutuhan
Sub bag TU
2 Bidang, masing –masing 3 Seksi
KetrampilanKeahlianSesuai kebutuhan
INDIKATOR PENENTUAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1. FAKTOR UMUM• Jumlah Penduduk• Luas Wilayah• Jumlah APBD
2. FAKTOR TEKNIS BIDANG KESEHATAN• Jumlah Penduduk• Kepadatan Penduduk
3. FAKTOR PENGALI• Jawa dan Bali : 1• Sumatera , Kalimantan, Sulawesi : 1,1• Nusa Tenggara dan Maluku : 1,2• Papua : 1,4• Daerah Bercirikan Kepulauan : 1,4• Daerah Perbatasan Negara : 1,4
SKORE PENETUAN TIPOLOGI
TIPOLOGI PROVINSI TIPOLOGI KAB/KOTA
1. SKORE 1‐600 TIPE C
2. SKORE 601‐800 TIPE B
3. SCORE 801‐2000 TIPE A
1. SKORE 1‐600 TIPE C
2. SKORE 601‐800 TIPE B
3. SCORE 801‐2000 TIPE A
Analisis situasi Dinkes :
1. Adanya indikasi miss-match antara struktur organisasiKementerian Kesehatan dengan Daerah (Provinsi danKabupaten/Kota)
2. Adanya indikasi miss-match antara struktur organisasiDinas Kesehatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota
3. Dijumpai adanya perbedaan struktur dan nomenklaturantar Dinas Kesehatan pada Provinsi danKabupaten/Kota
4. Terdapat ketidakjelasan hubungan kerja :• antar Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas
Kabupaten/Kota• antara UPTD (termasuk RS) dengan Dinas Kesehatan• antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
dengan Pusat5. Terdapat Pemangku jabatan kepala Dinas Kesehatan
yang tidak sesuai kompetensi nya
Beberapa Isu Strategis1. Perubahan perundangan pemerintahan daerah
perubahan pokok terdapat padaKLASIFIKASI DINAS (Tipologi),
fokus terpenting :a. besaran strukturb. pelaksanaan hubungan koordinasi
dan fungsional antar dinas Provdengan Kab/Kota (contoh Kab/Kota Tipe A sementara Prov Tipe B)
c. tata hubungan Dinas Kesehatandengan UPT
d. besaran sruktur dalam pencapaian SPM
Isu Strategis (lanjutan)2. Keseragaman struktur dan nomenklatur antar dinas
kesehatan prov maupun K/K pada Dinas dengantipologi yang sama
3. Kejelasan hubungan kerja antara dinkes prov denganUPTD
Pasal 13
1. Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf dmerupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah.
2. Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh kepala Dinas Daerah Provinsi yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melaluisekretaris Daerah provinsi.
3. Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaitugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerahprovinsi.
4. Dinas Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;d. pelaksanaan administrasi Dinas Daerah Provinsi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dane. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas
dan fungsinya.
RPP PARAGRAF 4DINAS DAERAH PROVINSI
Pasal 19 ayat (1):
Pada Dinas Daerah Provinsi dapat dibentuk UPT DinasDaerah Provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknisoperasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
PenjelasanYang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu”adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
RPP PARAGRAF 4DINAS DAERAH PROVINSI
Pasal 211. Selain UPT Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
terdapat UPT Dinas Daerah Provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakitDaerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layananyang bekerja secara profesional.PenjelasanYang dimaksud dengan ”unit organisasi bersifat fungsional” adalah unitorganisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.
2. Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerahprovinsi.
3. Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tatakelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badanlayanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal rumah sakit Daerah provinsi belum menerapkan pengelolaankeuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakitDaerah provinsi tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, danpertanggungjawaban keuangan.
RPP PARAGRAF 4DINAS DAERAH PROVINSI
5. Rumah sakit Daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata kelola rumahsakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibinadan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan UrusanPemerintahan di bidang kesehatan.
6. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepadakepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidangkesehatan.
7. Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sertapertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang kesehatan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerjarumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sertapengelolaan keuangan rumah sakit Daerahprovinsi yang belummenerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umun Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaturdengan Peraturan Presiden.
RPP PARAGRAF 4DINAS DAERAH PROVINSI
HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (UU 23/2014)
Pasal 210Hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi denganPerangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2)bersifat koordinatif dan fungsional.
PENJELASAN : Pasal 210Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif danfungsional” adalah hubungan kerja dalam rangkasinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsiPerangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerahkabupaten/kota dalam melaksanakan UrusanPemerintahan yang sama.
BAB XI RPP
HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 115(1) Perangkat Daerah provinsi melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang diserahkankepada Daerah provinsi dan melaksanakantugas pembantuan yang diberikan kepadaDaerah provinsi.
(2) Perangkat Daerah kabupaten/kotamelaksanakan Urusan Pemerintahan yangdiserahkan kepada Daerah kabupaten/kotadan melaksanakan tugas pembantuan yangdiberikan kepada Daerah kabupaten/kota.
BAB XI RPP
HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (lanjutan)
(3) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dantugas pembantuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2), hubungan PerangkatDaerah provinsi dan Perangkat Daerahkabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsionaluntuk mensinkronkan pelaksanaan tugas danfungsi masing-masing Perangkat Daerah.
(4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi :• sinkronisasi data;• sinkronisasi sasaran dan program; dan• sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
USULAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
DITJEN KESMAS1. Set Ditjen2. Dit Kesga3. Dit Kesling4. Dit Gizi Masy5. Dit Promkes6. Dit Kesjor
DITJEN FARALKES1. Set Ditjen2. Dit Oblik dan
Perbekkes3. Dit. Yanfar4. Dit Prodis Far5. Dit. Penilaian
Alke-PKRT6.Dit. Pengawasan
Alkes--PKRT
DITJEN P2P1. Set Ditjen2. Dit. SKK3. Dit P2ML4. Dit P2 Tular
Vektor & Zoo5. Dit PTM6. Dit Keswa-
Napza
BALITBANGKES1.Set Badan2.Puslitbang
Biomedis3. Puslitbang SDM4. Puslitbang UKM5. Puslitbang
Humaniora & manajemen
BPPSDMK:1.Set badan2.PusRenGun
SDM K3. Pusdik SDMK4. Puslat SDMK5. Pusat
PeningkatanMutu SDMK
DITJEN YANKES1.Set Ditjen2.Dit Yankes Prim3.Dit Yankes Ruj4.Dit Yankestrad5.Dit Fasyankes6.Dit Mutu-Akrd
SETJEN 1. Roren 5. Ro KLN2. Rokeu‐ BMN 6. Ro Kom‐
Yanmas3. Ropeg 7. Ro Hukor4. Roum
ITJEN:1. Set Itjen 4.Inspkt III 2. Inspkt I 5.Inspkt IV3. Inspkt II 6. Inspkt Inves
PUSAT:1. Data dan Informasi 3. P2JK 5. Kes Haji2. Analisis Det. Kes. 4. Krisis Kesehatan
SekretariatSekretariat
SubBagianKeuangan dan
BMN
SubBagianKeuangan dan
BMN
SubBagianHukum, Kepegawaian,
dan Umum
SubBagianHukum, Kepegawaian,
dan Umum
Bidang KesehatanMasyarakat
Bidang KesehatanMasyarakat
Bidang Pencegahan danPengendalian PenyakitBidang Pencegahan danPengendalian Penyakit
BidangPelayanan Kesehatan
BidangPelayanan Kesehatan
BidangSumber Daya Kesehatan
BidangSumber Daya Kesehatan
DinasKesehatanDinas
Kesehatan
SubBagianProgram danInformasi
SubBagianProgram danInformasi
UPTDUPTD
SeksiPelayanan KesehatanPrimer dan Tradisional
SeksiPelayanan KesehatanPrimer dan Tradisional
SeksiPelayanan Kesehatan
Rujukan
SeksiPelayanan Kesehatan
Rujukan
SeksiFasyankes
dan PeningkatanMutu
SeksiFasyankes
dan PeningkatanMutu
SeksiAlat Kesehatan
SeksiAlat Kesehatan
SeksiKefarmasian
SeksiKefarmasian
SeksiSDM Kesehatan
SeksiSDM Kesehatan
SeksiPromosi danPemberdayaanMasyarakat
SeksiPromosi danPemberdayaanMasyarakat
SeksiKesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR
SeksiKesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR
Seksi KesehatanKeluarga dan GiziSeksi KesehatanKeluarga dan Gizi Seksi
Surveilans dan ImunisasiSeksi
Surveilans dan Imunisasi
SeksiPencegahan dan
Pengendalian PenyakitMenular
SeksiPencegahan dan
Pengendalian PenyakitMenular
Seksi Pencegahan danPengendalian PenyakitTidak Menular dan
Keswa
Seksi Pencegahan danPengendalian PenyakitTidak Menular dan
Keswa
JABFUNGJABFUNG
RancanganSTRUKTUR ORGANISASI
DINKES PROV TIPE A
RancanganSTRUKTUR ORGANISASI
DINKES PROV TIPE A
SekretariatSekretariat
SubBagianKeuangan dan
BMN
SubBagianKeuangan dan
BMN
SubBagianHukum, Kepegawaian,
dan Umum
SubBagianHukum, Kepegawaian,
dan Umum
Bidang KesehatanMasyarakat
Bidang KesehatanMasyarakat
Bidang Pencegahan danPengendalian PenyakitBidang Pencegahan danPengendalian Penyakit
BidangPelayanan Kesehatan
BidangPelayanan Kesehatan
BidangSumber Daya Kesehatan
BidangSumber Daya Kesehatan
DinasKesehatanDinas
Kesehatan
SubBagianProgram danInformasi
SubBagianProgram danInformasi
UPTDUPTD
SeksiPelayanan KesehatanPrimer dan Tradisional
SeksiPelayanan KesehatanPrimer dan Tradisional
SeksiPelayanan Kesehatan
Rujukan
SeksiPelayanan Kesehatan
Rujukan
SeksiFasyankes
dan PeningkatanMutu
SeksiFasyankes
dan PeningkatanMutu
SeksiAlat Kesehatan
SeksiAlat Kesehatan
SeksiKefarmasian
SeksiKefarmasian
SeksiSDM Kesehatan
SeksiSDM Kesehatan
SeksiPromosi danPemberdayaanMasyarakat
SeksiPromosi danPemberdayaanMasyarakat
SeksiKesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR
SeksiKesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR
Seksi KesehatanKeluarga dan GiziSeksi KesehatanKeluarga dan Gizi Seksi
Surveilans dan ImunisasiSeksi
Surveilans dan Imunisasi
SeksiPencegahan dan
Pengendalian PenyakitMenular
SeksiPencegahan dan
Pengendalian PenyakitMenular
Seksi Pencegahan danPengendalian PenyakitTidak Menular dan
Keswa
Seksi Pencegahan danPengendalian PenyakitTidak Menular dan
Keswa
JABFUNGJABFUNG
RancanganSTRUKTUR ORGANISASI DINKES KAB/KOTA
TIPE A
RancanganSTRUKTUR ORGANISASI DINKES KAB/KOTA
TIPE A
Sekretariat
SubBagianKeuangan, Kepegawaian
dan Umum
Bidang KesehatanMasyarakat dan
Pelayanan Kesehatn
BidangPencegahan dan
Pengendalian Penyakit
BidangSumber DayaKesehatan
Dinas Kesehatan
SubBagianProgram danInformasi
SeksiKesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan OLah Raga
SeksiPelayanan kesehatan
Seksi KesehatanKeluarga dan Gizi
SeksiSurveilans danImunisasi
SeksiPencegahan danPengendalian
Penyakit Menular
SeksiSDM Kesehatan
SeksiAlkes
SeksiPengendalianPenyakit Tidak
Menular dan Keswa
SeksiKefarmasian
UPTD
JABFUNGJABFUNG
RancanganSTRUKTUR ORGANISASI
DINKES PROV TIPE B
Sekretariat
SubBagianKeuangan, Kepegawaian
dan Umum
Bidang KesehatanMasyarakat dan
Pelayanan Kesehatn
BidangPencegahan dan
Pengendalian Penyakit
BidangSumber DayaKesehatan
Dinas Kesehatan
SubBagianProgram danInformasi
SeksiKesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan OLah Raga
SeksiPelayanan kesehatan
Seksi KesehatanKeluarga dan Gizi
SeksiSurveilans danImunisasi
SeksiPencegahan danPengendalian
Penyakit Menular
SeksiSDM Kesehatan
SeksiAlkes
SeksiPengendalianPenyakit Tidak
Menular dan Keswa
SeksiKefarmasian
UPTD
JABFUNGJABFUNG
RancanganSTRUKTUR ORGANISASI DINKES KAB/KOTA
TIPE B
Sub Bag Tata Usaha
BidangSumber DayaKesehatn
Dinas Kesehatan
BidangUpaya Kesehatan
SeksiAlat Kesehatan
SeksiKefarmasian
SeksiPencegahan dan
Pengendalian Penyakit danKesehatan Lingkungan
SeksiKesehatan Keluarga , Gizi dan
Promosi Kesehatan
UPTD
JABFUNGJABFUNG
RancanganSTRUKTUR ORGANISASI
DINKES PROV TIPE C
Alternatif I
SeksiPelayanan Kesehatan
SeksiSDM Kesehatan
Sub Bag Tata Usaha
BidangPelayanan dan Sumber
Daya Kesehatn
Dinas Kesehatan
BidangKesehatan Masyarakat, Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit
SeksiPelayanan Kesehatan Rujukan
SeksiPelayanan Kesehatan Primer
SeksiPencegahan dan
Pengendalian Penyakit danKesehatan Lingkungan
SeksiKesehatan Keluarga
dan Gizi
UPTD
JABFUNGJABFUNG
RancanganSTRUKTUR ORGANISASI
DINKES PROV TIPE C
AlternatifII
SeksiPromosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
SeksiSumber Daya Kesehatan
Sub Bag Tata Usaha
BidangSumber DayaKesehatn
Dinas Kesehatan
BidangUpaya Kesehatan
SeksiAlat Kesehatan
SeksiKefarmasian
SeksiPencegahan dan
Pengendalian Penyakit danKesehatan Lingkungan
SeksiKesehatan Keluarga , Gizi dan
Promosi Kesehatan
UPTD
JABFUNGJABFUNG
RancanganSTRUKTUR ORGANISASI DINKES KAB/KOTA
TIPE CAlternatif I
SeksiPelayanan Kesehatan
SeksiSDM Kesehatan
Sub Bag Tata Usaha
BidangPelayanan dan Sumber
Daya Kesehatn
Dinas Kesehatan
BidangKesehatan Masyarakat,
Pengendalian dan PencegahanPenyakit
SeksiPelayanan Kesehatan Rujukan
SeksiPelayanan Kesehatan Primer
SeksiPencegahan dan
Pengendalian Penyakit danKesehatan Lingkungan
SeksiKesehatan Keluarga
dan Gizi
UPTD
JABFUNGJABFUNG
RancanganSTRUKTUR ORGANISASI DINKES KAB/KOTA
TIPE C
AlternatifII
SeksiPromosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
SeksiSumber Daya Kesehatan
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
1. Undang‐Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN
2. Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
3. Undang‐Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang‐Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
5. Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
6. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang SKN
8. Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015‐2019
9. Peraturan Presiden Nom0r 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
10. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2015 tentang Kemenkes
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 Tentang Renstra Kemenkes 2015‐2019
13. RPP tentang Perangkat Daerah
1. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (penentuan tipologi Dinas Provinsi maupun
Kabupaten/Kota
2. Uji coba tipologi Dinas ke Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih
3. Berkontribusi terhadap penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah
4. Melakukan kajian terhadap tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
kemudian menghasilkan draft awal
5. Melakukan rapat koordinasi dengan Provinsi, Kabupaten/Kota terpilih dan Adinkes tentang
rancangan struktur organisasi dan nomenklatur Dinas Kesehatan
6. Penyusunan rancangan struktur organisasi dan nomenklatur oleh Tim dengan konsultasi dengan
Unit Utama.
7. Penyajian dan pembahasan rancangan struktur organisasi dan nomenklatur dalam pra rakerkesnas
8. Penyempurnaan rancangan untuk disajikan dan dibahas dalam Rakorpim
9. Uji coba rancangan struktur organisasi dan nomenklatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih
10. Penyempurnaan dan penetapan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
oleh Menteri Kesehatan.
Dinas KesProvinsi
Sekretaris
Bidang…….
Bidang……Bidang…..
Bidang…..
Dinas KesKab/Kota
Sekretaris
Bidang…..
Bidang …..
Bidang…..
Bidang ……
KementerianKesehatan
Sekretaris Jendral
Ditjen YANKES
Ditjen Kesmas
Dirjen P2P
Badan LitbangBadan PPSDM
Presiden
GubernurBupati/
Walikota
TATA HUBUNGAN KERJA PUSAT, PROVINSI,KAB/KOTA, KECAMATAN
Camat
Puskesmas
BPJS Pusat
BPJS Prov BPJS
Kab/Kota
Ditjen Binfar
Pasal 35
1. Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpinoleh kepala dinas Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris DaerahKabupaten/Kota.
3. Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas membantu bupati/walikota melaksanakan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yangdiberikan kepada kabupaten/kota.
4. Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dane. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
RPP PARAGRAF 4DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 41
Pada dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPT dinas DaerahKabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang tertentu.
Pasal 43
Selain UPT dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,terdapat UPT dinas Daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan berupa rumahsakit Daerah Kabupaten/Kota dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unitorganisasi bersifat fungsional.
RPP PARAGRAF 4DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 44
1. Rumah sakit Daerahkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 dipimpin olehdirektur rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota.
2. Rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dantata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badanlayanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota belum menerapkanpengelolaan keuangan badan layanan umumDaerah, pengelolaankeuangan rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota tetap bersifat otonomdalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
4. Rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tatakelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud padaayat (2) dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yangmenyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
RPP PARAGRAF 4DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
5. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepadakepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidangkesehatan.
6. Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sertapertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang kesehatan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerjarumah sakit Daerahkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 serta pengelolaan keuangan rumah sakitDaerahkabupaten/kota yang belum menerapkan pola pengelolaankeuangan badan layanan umun Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (3) diaturdalam Peraturan Presiden.
RPP PARAGRAF 4DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 45
1. Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,dipimpin oleh kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerjaPusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan peraturan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelahmendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
RPP PARAGRAF 4DINAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN(Lampi ran UU 23 Tahun 2014 )
SUB URUSAN PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA
UpayaKesehatan
Pengelolaan upaya kesehatanperorangan (UKP) rujukannasional/lintas daerah provinsi.
Pengelolaan UKP rujukantingkat Daerah provinsi/lintasDaerah Kabupaten/Kota.
Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten/Kota danrujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan upaya kesehatanmasyarakat (UKM) nasionaldan rujukan nasional/lintasDaerah provinsi.
Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkatDaerah provinsi/lintasDaerah Kabupaten/Kota.
Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/Kota dan rujukantingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standardisasifasilitas pelayanan kesehatanpublik dan swasta.
Penerbitan izin rumah sakitkelas B dan fasilitas pelayanankesehatan tingkat Daerah provinsi.
Penerbitan izin rumahsakit kelas C dan D danfasilitas pelayanan kesehatantingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Penerbitan izin rumah sakitkelas A dan fasilitas pelayanankesehatan penanaman modal asing (PMA) serta fasilitaspelayanan kesehatan tingkatnasional.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN(Lampi ran UU 23 Tahun 2014 )
SUB URUSAN PUSAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB/KOTA
Sumber Daya Manusia(SDM) Kesehatan
1. Penetapan standardisasi danregistrasi tenaga kesehatanIndonesia, tenaga kesehatan warganegara asing (TK‐WNA), sertapenerbitan rekomendasipengesahan rencana penggunaantenaga kerja asing (RPTKA) danizin mempekerjakan tenaga asing(IMTA).
2. Penetapan penempatan dokterspesialis dan dokter gigi spesialisbagi Daerah yang tidak mampudan tidak diminati.
3. Penetapan standar kompetensiteknis dan sertifikasi pelaksanaUrusan Pemerintahan bidangkesehatan.
4. Penetapan standar pengembangankapasitas SDM kesehatan.
5. Perencanaan dan pengembanganSDM kesehatan untuk UKM danUKP Nasional.
Perencanaan danpengembanganSDM kesehatanuntuk UKM danUKP Daerah provinsi.
1. Penerbitan izinpraktik dan izinkerja tenagakesehatan.
2. Perencanaan danpengembangan SDM kesehatan untukUKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN(Lampi ran UU 23 Tahun 2014 )
SUB URUSAN PUSAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB/KOTA
Sediaan Farmasi, AlatKesehatan, danMakanan Minuman
1. Penyediaan obat, vaksin, alatkesehatan, dan suplemenkesehatan program nasional.
2. Pengawasan ketersediaanpemerataan, dan keterjangkauanobat dan alat kesehatan.
3. Pembinaan dan pengawasanindustri, sarana produksi dansarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatandan perbekalan kesehatan rumahtangga (PKRT), bahan obat, bahanbaku alam yang terkait dengankesehatan.
4. Pengawasan pre‐market obat, obat tradisional, kosmetika, alatkesehatan, PKRT, dan makananminuman.
5. Pengawasan post‐market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman.
1. Penerbitanpengakuanpedagangbesar farmasi(PBF) cabangdan cabangpenyaluralat kesehatan(PAK)
2. Penerbitanizin usahakecil obattradisional(UKOT).
1. Penerbitan izinapotek, toko obat, toko alatkesehatan danoptikal.
2. Penerbitan izin usahamikro obattradisional(UMOT).
3. Penerbitan sertifikatproduksi alatkesehatan kelas 1 (satu) tertentu danPKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaanrumah tangga.
4. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN(Lampi ran UU 23 Tahun 2014 )
SUB URUSAN
PUSAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB/KOTA
Pember ‐dayaanMasyarakat BidangKesehatan
Pemberdayaan masyarakatbidang kesehatan melaluitokoh nasionalinternasional,dan kelompokmasyarakat, organisasiswadaya masyarakat sertadunia usaha tingkat nasionaldan internasional.
Pemberdayaanmasyarakatbidangkesehatanmelalui tokohprovinsi, kelompokmasyarakat, organisasiswadayamasyarakatdan duniausaha tingkatprovinsi.
Pemberdayaanmasyarakat bidangkesehatan melaluitokohkabupaten/kota, kelompokmasyarakat, organisasiswadaya masyarakatdan dunia usahatingkatkabupaten/kota.
FUNGSI DASAR
KRITERIA FUNGSI DASAR
1. merupakan ugas/terkecil/layanan/produkdari suatu kewenangan
2. Secara teknis melihat NSPK masing-masingurusan
No Sub Urusan
Kewenangan Fungsi Dasar/ Jenis Layanan/Produk
1 UpayaKesehatan
1.1 PengelolaanUKP Daerah kabupaten/kotadan rujukantingkat Daerah kab/kota
• Pelayanan rujukan sesuaistandar di Kabupaten/Kota
• Pelayanan pengobatankesehatan perorangan
• Pelayanan Kefarmasian difasilitas kesehatan daerahkabupaten/kota dan rujukantingkat daerah kabupaten/kota
• Pelayanan pengelolaanperbekalan kesehatan bagiUKP daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat daerahkabupaten/kota
Fungsi Dasar Urusan Pemerintah Daerah Bidang KesehatanLingkup Kab/Kota
Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Kab/Kota
No Sub Urusan
Kewenangan Fungsi Dasar/ JenisLayanan/Produk
1 UpayaKesehatan
1.2 PengelolaanUKM Daerah kabupaten/kotadan rujukantingkat Daerah kabupaten/kota
• Upaya Kesehatan Masyarakat(Kesehatan Keluarga, Gizi, Kesling, Kesjor,pencegahan danpengendalian penyakit, surveilans,kekarantinaankesehatan,kestradalkom, danpelayanan farmasi, perbekes danpengembangan SIK
1.3 Penerbitan izinrumah sakitkelas C dan D dan fasilitaspelayanankesehatantingkat Daerah kabupaten/kota.
• Pelayanan perizinan rumah sakitkelas C dan D dan fasilitaspelayanan kesehatan tingkatDaerah kabupaten/kota
No Sub Urusan Kewenangan Fungsi Dasar/ Jenis Layanan/Produk
2 Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
2.1 Penerbitan izin praktikdan izin kerja tenagakesehatan
• Pelayanan perizinan praktik dan izinkerja tenaga kesehatan
2.2 Perencanaan danpengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota
• Pengelolaan SDM kesehatan untukUKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota
• Distribusi SDM Kesehatan untukUKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota
Fungsi Dasar Urusan Pemerintah Daerah BidkesLingkup Kab/Kota
Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Kab/Kota
No Sub Urusan Kewenangan Fungsi Dasar/ JenisLayanan/Produk
3 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
3.1 Penerbitan izinapotek, toko obat, toko alat kesehatandan optikal
Penerbitan/Pencabutan izinapotek, toko obat dantindaklanjut hasilpengawasan
3.2 Penerbitan izin usahamikro obattradisional (UMOT)
Penerbitan/pencabutan izinusaha mikro obat tradisional(UMOT) dan tindaklanjutpengawasan
3.3 Penerbitan sertifikatproduksi alatkesehatan kelas 1 (satu) tertentu danPKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaanrumah tangga
Penerbitan/pencabutansertifikat produksi alatkesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaanrumah tangga sertatindaklanjut hasilpengawasan
Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Kab/Kota
No Sub Urusan Kewenangan Fungsi Dasar/ Jenis Layanan/Produk
3 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
3.4 Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga
Penerbitan/pencabutan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan penyuluhan keamanan pangan pada IRTP
3.5 Pengawasan post‐market produk makanan‐minuman industri rumah tangga.
Pelaksanaan pemeriksaan danmonitoring Industri Rumah TanggaPangan (IRTP), uji sampel pada IRTP dan tindaklanjut pengawasan
Penetapan KLB, penyelidikanepidemologi, pemeriksaan saran keamanan pangan, pelaporan danpenaggulangan KLBPenerbitan sertifikat laik sehat terhadappangan siap saji, Uji Sampel, Izin Iklandan Tindaklanjut hasil pengawasan
Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Kab/Kota
No Sub Urusan Kewenangan Fungsi Dasar/ JenisLayanan/Produk
4 PemberdayaanMasyarakatBidangKesehatan
4.1 Pemberdayaanmasyarakat bidangkesehatan melaluitokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadayamasyarakat dan duniausaha tingkatkabupaten/kota.
• Penguatan kapasitasmasyarakat bidang kesehatanmelalui tokohkabupaten/kota, kelompokmasyarakat, organisasiswadaya masyarakat dandunia usaha tingkatkabupaten/kota
• Memberikan pembinaanpengelolaan dan pelaksanaanpromosi kesehatan diwilayah kerjaKabupaten/Kota
Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Provinsi
No
Sub Urusan
Kewenangan Fungsi Dasar/ JenisLayanan/Produk
1. Upayakesehatan
1.1 Pengelolaan UKP rujukantingkat Daerah provinsi/lintasDaerah kabupaten/kota
• Pelayanan rujukan sesuai standar dari kabupaten/kota
• Pelayanan pengelolaanperbekalan kesehatan bagi UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah
1.2 Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkatDaerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota
• Upaya Kesehatan Masyarakat(Kesehatan Keluarga, Gizi, Kesling, Kesjor,pencegahan danpengendalian penyakit, surveilans,kekarantinaankesehatan, kestradalkom, danpelayanan farmasi, perbekesdan pengembangan SIK
1.3 Penerbitan izin rumah sakitkelas B dan fasilitas pelayanankesehatan tingkat Daerah provinsi.
• Pelayanan penerbitan izinrumah sakit kelas B danfasilitas pelayanan kesehatantingkat Daerah Provinsi
Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Provinsi
No Sub Urusan Kewenangan Fungsi Dasar/ Jenis Layanan/Produk
2. Sumber DayaManusia (SDM) Kesehatan
2.1 Perencanaan danpengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi
• Pengelolaan SDM kesehatan untukUKM dan UKP Daerah Provinsi
• Distribusi SDM Kesehatan untukUKM dan UKP Daerah Provinsi
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
Penerbitan pengakuanpedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyaluralat kesehatan (PAK)
• Pelayanan penerbitan/pencabutanpengakuan pedagang besar farmasi(PBF) cabang dan cabang penyaluralat kesehatan (PAK), Tindak lanjutrekomendasi hasil, rekomendasipenerbitan, tindak lanjut hasil
Penerbitan izin usaha kecilobat tradisional (UKOT).
• Pelayanan penerbitan/pencabutanizin Usaha Kecil Obat Tradisional(UKOT) dan tindak lanjut hasilpengawasan
Fungsi Dasar Urusan pemerintah Daerah Bidkes Lingkup Provinsi
No Sub Urusan Kewenangan Fungsi Dasar/ Jenis Layanan/Produk
4 PemberdayaanMasyarakatBidangKesehatan
4.1 Pemberdayaanmasyarakat bidangkesehatan melaluitokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadayamasyarakat dan duniausaha tingkat provinsi.
• Penguatan kapasitas masyarakatbidang kesehatan melalui tokohProvinsi, kelompok masyarakat,organisasi swadaya masyarakat dandunia usaha tingkat Provinsi
• Memberikan pembinaanpengelolaan pelaksanaan promosikesehatan dan PemberdayaanMasyarakat di wilayah kerjaProvinsi
• Pelaksanaan promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat tingkatprovinsi