LAMPIRAN, XXXVI
PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BEKASI
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI
TAHUN 2018 - 2023
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kecamatan Bekasi Timur merupakan salah satu wilayah Kecamatan
yang ada dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Timur sebagai
pintu gerbang masuk ke Kota Bekasi dari bagian timur. Luas wilayah
Kecamatan Bekasi Timur adalah 1.278.598 Ha, terdiri dari 4 Kelurahan yaitu:
• Kelurahan Bekasijaya dengan luas área : 350.000 Ha.
• Kelurahan Margahayu dengan luas área : 242.174 Ha.
• Kelurahan Durenjaya dengan luas área : 242.174 Ha.
• Kelurahan Arenjaya dengan luas área : 444.150 Ha.
Secara administratif dibatasi oleh :
• Bagian Selatan : Kecamatan Rawa Lumbu
• Bagian Utara : Kecamatan Bekasi Utara
• Bagian Barat : Kecamatan Bekasi Selatan
• Bagian Timur : Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang -
undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan
dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan demi
pelaksanaan otonomi daerah yang di masa lalu terbatas kepada tugas
pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian
rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat
Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.
Dalam Pengembangan Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur termasuk
wilayah pengembangan utara dimana pengembangannya dibatasi hanya untuk
melengkapi sarana dan prasarana yang ada dan tidak ada pengembangan
wilayah baru. Potensi di Kecamatan Bekasi Timur selain sebagai kawasan
permukiman, perdagangan dan jasa juga sebagai tempat wisata seperti Proklim
(Program Kampung Iklim) yang terletak di RW 020 Kelurahan Maragahayu dan
Hutan Bambu yang terletak di RW 023 Kelurahan Margahayu.
Rencana Strategis adalah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) Tahun yang menggambarkan wujud pelayanan yang
diberikan Perangkat Daerah kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi selama
5 (lima) tahun dan merupakan tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian
kinerja perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi,
kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif perangkat daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun,
dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.
Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan pilihan
sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat Indikatif.
Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal
yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan
pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong
pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistematik
dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang yang
fundamental dan stategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah Rencana
Strategis yang berisi sebuah instrument yang digunakan untuk lebih
mengarahkan organisasi dalam mencapai sasaran dan target yang telah
ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah
memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Timur 2018-2023 ini
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023.
Proses penyusunan rencana strategis harus mempertimbangkan
kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan
permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana
strategi yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal
maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan
rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi
semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara
fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa
pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah di
tetapkan. Rencana strategis tersebut wajib di komunikasikan keseluruh elemen
yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang di lakukan
oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan masyarakat Kota Bekasi.
Selanjutnya, sangat pula di butuhkan adanya iklim dan lingkungan yang
kondusif yang di dukung oleh tegaknya penegakan hukum (law enforcement)
dan di terapkannya prinsip-prinsip good government di lingkungan masyarakat
maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat (investor) untuk memajukan Kota Bekasi. Dengan demikian
diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan
kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam
kegiatan pembangunan.
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan
antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan
rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat
Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program,
kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra
Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.
Sumber: Permendagri No 86/2017 (disesuaikan)
Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra
Kecamatan Bekasi Timur
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan RPJMD
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan RPJMD
Kota Bekasi adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan
Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah
bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun
keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya
merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Tujuan, Sasaran
Rencana Strategi Kecamatan Bekasi Timur memperhatikan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran RPJMD Kota Bekasi dan menjamin keselarasan antara tujuan dan
sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi dengan Kecamatan Bekasi
Timur. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi
akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat
berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi
Kota Bekasi untuk menjadi Kota yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan
Ihsan. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan
dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
Gambar 1.2 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan
RPJMD
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan Rencana
Strategis K/L
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan Rencana
Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah adanya
keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen Rencana
Strategis Kementrian Dalam Negeri dan menjadi pedoman penyusunan Rencana
Strategis Kecamatan Bekasi Timur.
Keterkaitan Renstra Kecamatan Bekasi Timur dengan RPJMD, Renstra
K/L, Renstra Provinsi/Kab/Kota, Renja
Gambar 1.3 Alur Perencanaan dan Penganggaran
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan RT & RW
Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT & RW) berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RT & RW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang
di Wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan
peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan
datang. Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini,
terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur dengan KLHS
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Proses sistematis
untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan
kebijakan, Rencana atau program upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi
dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini munkin dalam proses
pengambilan sosial dan ekonomi.
Hubungannya dengan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur
adalah Bahwa dalam menyusun Rencana Strategis perlu diperhatikan KLHS
dan menjadi dasar dalam penyusunan guna untuk memastikan bahwa
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan
perencanaan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra
Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2018-2023 adalah:
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah T.II Bekasi;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;
m. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
p. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Bekasi.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi
Timur 2018-2023 untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang
berisi langkah-langkah strategis lima tahunan Kecamatan Bekasi Timur dalam
mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Kebijakan dan Capaian Program RPJMD, yang akan digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Timur.
Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur 2018-
2023 adalah :
1. Untuk mengarahkan pelayanan Kecamatan Bekasi Timur dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Bekasi Timur dalam menentukan
prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Bekasi Timur.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah yang menjadi
tanggung jawab dan kewenangan Kecamatan Bekasi Timur dan memberikan
pemahaman mengenai arah dan tunjuan yang ingin dicapai Kecamatan
Bekasi Timur dalam rangkan mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Bekasi.
4. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi,
integrasi dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (stakeholders)
5. Menyediakan indikator dan target untuk kinerja untuk mengukur dan
melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggung
jawab dan kewenangan Kecamatan Bekasi Timur.
1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur 2018-2023 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang penyusunan
rencana strategis, penjelasan landasan hukum yang menjadi
pedoman sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Kecamatan Bekasi Timur, penjelasan maksud dan
tujuan dari penyusunan rencana strategis dan sistematika
penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEKASI TIMUR
Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan
Bekasi Timur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bekasi Timur,
kinerja pelayanan kecamatan bekasi timur dan tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan kecamatan Bekasi Timur
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
BEKASI TIMUR
Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Kecamatan Bekasi Timur, telaahan visi, misi dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan
Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan
kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu – isu strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Bekasi Timur
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan
Bekasi Timur
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat penjabaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan
BAB VIII PENUTUP
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan
dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Timur disertai dengan
harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman
pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam
Kecamatan Bekasi Timur.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEKASI TIMUR
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bekasi Timur
2.1.1. Peran Kecamatan Bekasi Timur dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah
langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan
kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi. Sehingga segala
hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak Kecamatan. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1
(satu) disebutkan bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf F dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau
sebutan lain dari kelurahan.
Oleh karena itu Kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang
yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
Kecamatan dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat
Kecamatan.
2.1.2. Struktur Organisasi
Pembentukan organisasi Kecamatan diwilayah Kota Bekasi tidak terlepas
dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan
kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup
seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga
Keputusan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Kecamatan, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola
Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta didukung oleh 5 (lima)
Seksi yaitu:
1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan
kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang
berlaku
2. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu camat
melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan masyarakat
3. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu camat
melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial
4. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu camat
melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan
5. Seksi Keamanan Ketertiban mempunyai tugas membantu camat
melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai
ketentun yang berlaku.
Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat kecamatan;
b. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan;
d. Pengkoordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
e. Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
f. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dann peraturan
Walikota;
g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
h. Pengloordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh
perangkat daerah di kecamatan;
i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran kegiatan kelurahan;
j. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di
kecamatan;
k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kot;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan
kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup
seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.
Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Timur terdiri dari:
a. Camat
b. Sekretaris Camat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
c. Seksi-seksi, terdiri dari :
1. Seksi Pemerintahan dan Keamanan dan Ketertiban Umum
2. Seksi Kesejahteraan Sosial
3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Timur
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan
5. Kelurahan
• Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
adalah mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat
terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
• Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas pokok
pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan
rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta
kearsipan.
• Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan
otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban
umum di tingkat Kelurahan.
• Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan melaksanakan
tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
• Seksi Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas pokok
penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang
kesejahteraan sosial di Kelurahan.
2.1.3. Struktur, Golongan dan Kepangkatan
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan
Bekasi Timur yang mempunyai 4 (empat) Kelurahan didukung oleh sebanyak
214 orang pegawai, terdiri dari 67 orang pegawai tetap (PNS) dan 147 orang
pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Struktur Pegawai Kecamatan Bekasi Timur
sesuai dengan jenis kelamin dan menurut golongan dan kepangkatan secara
lengkap disajikan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut:
Tabel 2.1. Struktur Pegawai Kecamatan Bekasi Timur
Sesuai dengan Jenis Kelamin
Jabatan Laki-laki Perempuan
Camat 1
Sekretaris Camat 1
Kasi Kecamatan 3 2
Sub Bagian 2
Lurah 3 1
Sekretaris Kelurahan 2 1
Kasi Kelurahan 7 5
Pelaksana 29 10
Jumlah 45 22
Tabel 2.2 Golongan dan Kepangkatan Pegawai Kecamatan Bekasi Timur Sesuai
dengan Jenis Kelamin
Golongan Laki-laki Perempuan
IV/b 1
IV/a 2 2
III/d 4 3
III/c 7 5
III/b 10 6
III/a 5 1
II/d 1
II/c 13 3
II/b 1 1
II/a 2
Jumlah 45 22
2.1.4. Tata Laksana Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur Memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP)
yang merupakan suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan
secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu
dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif. Berdasarkan
Keputusan Camat Bekasi Timur Nomor 060/Kep.4756-Kc.BT/XII/2018 tentang
Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Kecamatan Bekasi Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri
PAN-RB Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Jenis-jenis Standar Operasional Prosedur Kegiatan Utama pada
Kecamatan Bekasi Timur :
a. Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Renovasi Perumahan;
b. Standar Pelayanan Izin Reklame Kain/Spanduk;
c. Standar Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
d. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU);
e. Standar Pelayanan Pengantar Surat Pindah;
f. Standar Pelayanan Permohonan Keterangan Waris;
g. Standar Pelayanan Pengantar Percetakan Kartu Keluarga (KK);
h. Standar Pelayanan Perekaman KTP Elektronik/E-KTP;
i. Standar Pelayanan Rekomendasi Nikah Non Muslim;
j. Standar Pelayanan Izin Rame-Rame;
k. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji;
l. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili Yayasan;
m. Standar Pelayanan Rekomendasi Sarana Pendidikan dan Kesehatan;
n. Standar Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah;
o. Standar Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu.
Berikut adalah Proses, Prosedur dan Mekanisme dari salah satu Jenis
Pelayanan yaitu SOP Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) Kecamatan Bekasi Timur.
Gambar 2.3 SOP Pelayanan Penerbitan Surat IMB
Gambar 2.3 (Flow Chart) SOP Pelayanan Penerbitan Surat IMB (Lanjutan)
2.2. Sumber Daya Kecamatan Bekasi Timur
Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan
sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai
permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya
manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level Kecamatan
maupun Kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM
sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan
dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat
pencapaian arah dan kebijakan.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan
Bekasi Timur yang mempunyai 4 (empat) Kelurahan didukung oleh sebanyak
214 orang pegawai, terdiri dari 67 orang pegawai tetap (PNS) dan 147 orang
pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Berikut dalam tabel dibawah ini
disampaikan Sumber Daya pada Kecamatan Bekasi Timur berdasarkan status
kepegawaian, jenis kelamin, golongan dan pendidikan terdiri dari :
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Timur Berdasarkan Jenis
Kelamin
NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH
PEGAWAI
JENIS KELAMIN
LAKI-
LAKI PEREMPUAN
1 PEGAWAI NEGERI 67 45 22
2 TENAGA KONTRAK (Per
Februari 2019) 147 61 86
TOTAL 214 106 108
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Timur Berdasarkan Pendidikan
NO STATUS
KEPEGAWAIAN
JUMLAH
PEGAWAI
PENDIDIKAN
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
1 PEGAWAI NEGERI 67 - 10 30 1 25 1 -
2 TENAGA KONTRAK
(Per Februari 2019) 147 - - 43 13 91 - -
TOTAL 214 10 73 14 116 1 0
Adapun Jumlah Personil Aparat Instansi Kecamatan Bekasi Timur
kondisi Bulan Februari tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Timur Berdasarkan Golongan
NO STATUS
KEPEGAWAIAN
JUMLAH
PEGAWAI
GOLONGAN
IV III II I
1 PEGAWAI NEGERI 67 5 41 21 -
TOTAL 67 5 41 21 0
Secara umum jumlah aparatur Kecamatan Bekasi Timur cukup
memadai untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemeritahan,
pembangunan dan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan, namun secara
kualitas masih diperlukan aparatur yang memiliki keahlian dan kualifikasi
pendidikan yang khusus seperti Sarjana Informatika, Sarjana Akuntansi dan
Sarjana Hukum.
2.2.1. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di
kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan
juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan
administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat
membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan
administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun
jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi
pendopo dan ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih
dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan yang
bocor dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini
mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya
peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana
dan prasarana terutama gedung kantor Kelurahan dan perangkat komputer.
Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan
tempat parkir kendaraan.
Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana
diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang
inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas
Instansi Kecamatan Bekasi Timur.
Tabel 2.5 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bekasi Timur
No Jenis/Nama
Barang
Keca-
matan
Kondisi Kelu-
rahan
Kondisi Ket
B R RB B R RB
1 Tanah 1 1 - - 4 28 23 5
2 Bangunan 4 3 1 - 39 26 13 -
2 Kendaraan
Roda 4
6 3 1 1 8 5 2 1
3 Kendaraan
Roda 2
9 4 2 3 22 5 2 15
4 Komputer
Administrasi
18 10 7 1 36
5 Komputer SIAK 2 2 - - 4 4 - -
6 Printer 14 10 - 4 9 7 1 1
7 Mesin Ketik 2 2 - - 8 5 1 2
8 Televisi 3 2 1 - 4 3 1 -
9 Weirless 1 1 - - - - - -
10 Air Conditioner 15 11 4 - 4 4 - -
11 Amplifier 1 1 - - - - - -
12 Hom TOA 2 1 1 - - - - -
13 Faximile 1 - 1 - - - - -
14 Filling Kabinet 37 12 10 8 4 4 - -
15 Almari Kayu 1 1 - - 5 3 2 -
16 Almari Kaca 1 1 - - 1 1 - -
17 Almari Arsip 23 20 3 - 5 4 1 -
18 Meja Kerja 40 33 4 3 61 51 8 2
19 Meja Rapat 3 3 - - 4 4 - -
20 Meja Komputer 7 5 2 - 2 1 1 -
21 Kursi Kerja 43 39 4 - 23 20 - 3
22 Kursi Lipat 200 150 40 10 - - - -
23 Kursi Rapat
Lipat
6 6 - - 24 24 - -
24 Kamera Digital 2 2 - - - - - -
25 LCD
(proyektor)
2 2 - - 4 4 - -
26 Laptop 5 4 1 - - - - -
27 Kipas Angin - - - - 4 1 1 2
28 Sice 2 2 - - 4 3 1 -
29 HT 5 3 2 - 4 2 2 -
30 White Board 2 2 - - 4 4 - -
31 Alat pemadam 2 2 - - 8 6 2 -
32 Pesawat
Telepon
2 - 2 - 4 - 4 -
33 Mesin Faximel 1 - 1 - - - - -
34 Tangga 2 2 - - - - - -
35 Papan Visual 2 2 - - 4 4 - -
36 Mesin Absen 1 1 - - 4 4 - -
37 Meja Pelayanan 1 1 - - 4 4 - -
38 Mesin Antrian 1 1 - - - - - -
39 Kursi Tunggu
Pelayanan 6 5 1 - 12 8 4 -
40 Mesin Potong
Rumput 2 1 1 - 8 6 2 -
41 Mesin
Penghancur Kertas
2 - 2 - - - - -
42 UPS 18 11 7 - 4 3 1 -
No Jenis/Nama
Barang
Keca-
matan
Kondisi Kelu-
rahan
Kondisi Ket
B R RB B R RB
43 Scanner 3 1 2 - - - - -
44 Sound system 1 1 - - - - - -
45 AC Standing
Floor
1 1 - - - - - -
46 Sofa 4 4 - - 4 4 - -
47 Gergaji Mesin 1 1 - - 4 2 2 -
48 Gergaji Biasa 5 3 2 - - - - -
2.2.2. Unit Usaha Kecamatan Bekasi Timur
Badan Usaha Milik Kecamatan, selanjutnya disebut BUM Kecamatan,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Kecamatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Kecamatan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Aparatur Kecamatan.
Kecamatan Bekasi Timur tidak memiliki badan usaha/unit usaha dikarenakan
tidak adanya modal, kurangnya SDA dan kurangnya pemahaman tentang
Badan Usaha Milik Kecamatan tersebut.
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur
2.3.1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur
Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi orgaisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu
organisasi, sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah
suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang
telah ditentukan sebelumnya. Kinerja Kecamatan Bekasi Timur diukur
berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh
dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.
Dengan mengacu kepada indikator kinerja dari pelaksanaan RPJMD
Tahun 2013 - 2018 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang
menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Kecamatan
Bekasi Timur periode 2013 - 2018 adalah :
1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
3. Meningkatnya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Dengan Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Kecamatan Bekasi Timur
sebagai berikut :
1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat terhadap Program
Pemberdayaan Masyarakat
3. Persentase Wilayah Tertib K3
2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur pada indikator
kinerja Kecamatan Bekasi Timur akan disajikan pada tabel 2.6 sebagai berikut:
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur
Kota Bekasi
NO
Indikator Kinerja
Sesuai Tugas
dan Fungsi
Perangkat Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
lainnya
Target Renstra OPD Realisasi Capaian Rasio
Tahun2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2014 (%)
Tahun 2015 (%)
Tahun 2016 (%)
Tahun 2017 (%)
Tahun 2018 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat
- - - 72 74 76 78 80 72 80 79,44 81,74 81,88 100 108,10 104,5
2
104,7 102,3
2. Persentase
Partisipasi Swadaya
Masyarakat
terhadap program
pemberdayaan
masyarakat
- - - 35% 35% 40% 40% 40% 35% 35% 40% 40% 40% 100 100 100 100 100
3. Persentase Wilayah
Tertib K3
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100
2.3.3. Capaian Kinerja antara Renstra Kecamatan Bekasi Timur dengan
RPJMD periode sebelumnya
Dilihat dari tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi
Timur Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi capaian dari
tahun 2014 sampai tahun 2015 meningkat dengan rasio 108,10% namun
pada tahun 2016 - 2018 mengalami penurunan capaian realisasi dengan rasio
akhir tahun 2018 sebesar 102,3% hal tersebut menunjukan adanya
penurunan capaian rasio sebesar 5,8% tetapi untuk capaian target pada tahun
tersebut tercapai dan melampaui target. Sehingga pada indikator ini termasuk
dalam kategori sangat baik.
Pada Indikator Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat terhadap
Program Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2014 - 2018 meningkat
dengan capaian rasio 100%, sehingga indikator ini termasuk dalam kategori
baik.
Pada Indikator Persentase Wilayah Tertib K3 pada tahun 2014 - 2018
meningkat dengan capaian rasio 100%, sehingga indikator ini termasuk dalam
kategori baik.
2.3.4. Hambatan dan Permasalahan Kecamatan Bekasi Timur yang perlu
di antisipasi
Hambatan dan Permasalahan Kecamatan Bekasi Timur yang dihadapi
dilapangan sebagai berikut :
1. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan
kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses
layanan yang diinginkan. Dalam hal ini masyarakat masih kurang sadar
arti pentingnya kelengkapan berkas untuk sebuah kelancaran
pengurusan. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi Standar Operasional
Prosedur dan Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada
Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur.
2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan Belum
terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik, Perlu adanya Regulasi yang
tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja
pemerintahan.
3. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas
penyelenggaran pemerintahan. Perlu adanya penambahan SDM Aparatur
Negeri Sipil yang berintegritas, netral, profesional, dan sejahtera.
4. Belum optimalnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
kemasyarakatan dikarenakan kurangnya ide kreatif dan gagasan yang
inovatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Perlu adanya Inovasi
dan pembaharuan dalam kegiatan kemasyarakatan sehingga tidak
timbulnya kebosanan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kegiatan
kemasyarakatan serta dapat meningkatkan partisipasi masayarakat.
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah dikarenakan kurang optimalnya
koordinasi antar unit, instansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah.
Adanya Target Adipura dan pengaduan dari masyarakat yang secara
langsung harus ditindaklanjuti.
6. Belum optimalnya penertiban PKL dan bangunan liar dilingkungan
Kecamatan Bekasi Timur dikarenakan Kurang sadarnya masyarakat
dalam hukum dan Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Perlu adanya sosialisasi tentang perda
penataan dan Penertiban PKL.
Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
Uraian
Anggaran pada tahun ke Realisasi anggaran pada tahun ke Ratio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun e- Rata-rata
Pertumbuhan
2014 Rp
(Juta)
2015 Rp
(Juta)
2016 Rp
(Juta)
2017 Rp
(Juta)
2018 Rp
(Juta)
2014 Rp
(Juta)
2015 Rp
(Juta)
2016 Rp
(Juta)
2017 Rp
(Juta)
2018 Rp
(Juta)
2014
(%)
2015
(%) 2016
(%)
2017
(%)
2018
(%)
Angga
Ran Rp
(Juta)
Reali
sas i Rp
(Juta)
(1) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program
pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2.078,4 2.781,5 2.891,7 4.099,7 6.843,7 2.007,9 2.363,9 2.628,3 3.829.,9 6.666,9 96,65 84,98 90,89 93,42 97,41 2.795,4 2.578,9
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
473,6 708,75 544,4 695 377,5 288,026 638,258 481,225 626,65 291,81 60,81 90,05 89,16 90,16 77,29 554,338. 465,847
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
63,36 104,1 195 270 117 61,87 81,3 186,8 254,502 0 97,64 78,11 95,76 94,26 0 137,168 127,574
Program peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
11 30,4 77 87,5 50 11 30,4 75,9 64,2 16,178 100 100 99,07 73,26 32,35 43,38 38,481
Uraian
Anggaran pada tahun ke Realisasi anggaran pada tahun ke Ratio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun e- Rata-rata
Pertumbuhan
2014 Rp
(Juta)
2015 Rp
(Juta)
2016 Rp
(Juta)
2017 Rp
(Juta)
2018 Rp
(Juta)
2014 Rp
(Juta)
2015 Rp
(Juta)
2016 Rp
(Juta)
2017 Rp
(Juta)
2018 Rp
(Juta)
2014 (%)
2015 (%)
2016 (%)
2017 (%)
2018 (%)
Angga Ran Rp
(Juta)
Reali sas i Rp
(Juta)
(1) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program Pembinaan Kewilayahan
dan Kemasyarakatan
143,438 209 - - - 143,4 105,3 - - - 100 50,39 - - - 99,175. 77,437
Program Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
3.336,4 4.239,6 - - - 3.333,9 4.107,6 - - - 99,92 96,89 2.213,9 2.185,2
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
100 340 - - - 97,2 325,5 97,2 95,74 - - - 88 84,54
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 431,28 675 760 400 - 428,13 653,351 736,958 182.744,
2
- 99,27 97,44 98,33 45,68 373,25 363,6
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
- - 6.783,8 22.258,8 18.791 - - 6.758,7 21.887,3 17.891,2
5
98,33 98,33 99,62 98,33 95,21 5.808,5 5.729,2
Uraian
Anggaran pada tahun ke Realisasi anggaran pada tahun ke Ratio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun e- Rata-rata
Pertumbuhan
2014 Rp
(Juta)
2015 Rp
(Juta)
2016 Rp
(Juta)
2017 Rp
(Juta)
2018 Rp
(Juta)
2014 Rp
(Juta)
2015 Rp
(Juta)
2016 Rp
(Juta)
2017 Rp
(Juta)
2018 Rp
(Juta)
2014 (%)
2015 (%)
2016 (%)
2017 (%)
2018 (%)
Angga Ran Rp
(Juta)
Reali sas i Rp
(Juta)
(1) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat di Kecamatan
- 673,75 315 380 200 - 673,75 297,35 374,827 69,96 - 98,64 95,80 98,64 34,98 273,75 269,2
2.3.5. Interprestasi Pada Anggaran Dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan
Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
Dilihat pada tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan
Kecamatan Bekasi Timur. Ada beberapa program yang dilaksanakan pada
tahun 2014-2015 dan tidak dilaksanakan atau sudah berganti nama program
di tahun 2016-2017. Berikut penjelasan rasio antara realisasi dan anggaran
program dapat dikatakan baik atau kurang baik:
1. Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan, pada program ini
dapat dikatakan realisasi berjalan dengan baik pada tahun 2013-2014
dengan rata-rata 98,30%, namun pada tahun 2015 program ini kurang baik
dengan rasio 50,39%, ada 1 (satu) kegiatan tidak dilaksanakan disebabkan
adanya double kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas terkait dengan
kegiatan kependudukan pada tahun 2016-2018 program ini sudah tidak
dilaksanakan.
2. Program Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan, pada program
ini dikatakan realisasi berjalan dengan baik pada tahun 2013-2015 dengan
nilai rata-rata 99,50%, Program ini berganti nama pada tahun 2016-2018.
3. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan, pada program ini dikatakan
realisasi berjalan dengan baik pada tahun 2014-2015 dengan nilai rata-rata
96,50%. Program ini berganti nama pada tahun 2016-2018.
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program
ini ada di tahun 2016 dikarenakan beberapa kegiatan masuk kedalam
indikator yang mendukung program ini. Program ini dapat dikatan berjalan
dengan baik rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 99,04%.
5. Program Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan program ini hanya
melanjutkan Program Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan.
Program ini dikatakan berjalan dengan baik rasio antara realisasi dan
anggaran mencapai 99,04%.
6. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan program ini
hanya melanjutkan Program Peningkatan Pelayanan Perijinan. Program ini
dikatakan berjalan dengan baik rasio antara realisasi dan anggaran
mencapai 97,64%.
2.3.6. GAP Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur
Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang
efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan
publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan,
keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir.
Masyarakat sebagai subjek layanan tidak suka lagi dengan pelayanan yang berbelit-belit,
lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat
menghendaki kesegaran pelayanan, sekaligus mampu memahami kebutuhan
dankeinginan yang terpenuhi dalam waktu yang relatif singkat. Terjadinya
kesenjangan menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang kurang prima, sehingga
berpotensi menurunkan kinerja instansi secara keseluruhan. GAP Pelayanan
Kecamatan Bekasi Timur :
1. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan
kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses
layanan yang diinginkan.
2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan Belum
terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik.
3. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas
penyelenggaran pemerintahan.
2.3.7. Identifikasi Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur yang Mencapai
Target
Pelayanan prima yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada
para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Secara
umum tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa
memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan
keuntungan yang maksimal. Adapun .jenis pelayanan di kecamatan bekasi
timur, yaitu:
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Renovasi Perumahan;
b. Izin Reklame Kain/Spanduk;
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
d. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU);
e. Pengantar Surat Pindah;
f. Percetakan KIA
g. Permohonan Keterangan Waris;
h. Percetakan Kartu Keluarga (KK);
i. Perekaman KTP Elektronik/E-KTP;
j. Percetakan E-KTP
k. Rekomendasi Nikah Non Muslim;
l. Izin Rame-Rame;
m. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal untuk Haji;
n. Surat Keterangan Domisili Yayasan;
o. Rekomendasi Sarana Pendidikan dan Kesehatan;
p. Surat Keterangan Belum Menikah;
q. Surat Keterangan Tidak Mampu.
Dari lima belas (15) Jenis Pelayanan yang ada di Kecamatan Bekasi
Timur yang mencapai target adalah empat belas (14) Jenis pelayanan yaitu
Perekaman E-ktp, Percetakan KK, Percetakan KIA, Pengantar Surat Pindah,
Permohonan Keterangan Waris, Surat Keterangan Domisili Usaha, Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) Renovasi Perumahan, Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Mikro, Rekomendasi Nikah Non Muslim, Surat Keterangan
Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji, Surat Keterangan Domisili Yayasan,
Rekomendasi Sarana Pendidikan dan Kesehatan, Surat Keterangan Belum
Menikah, Surat Keterangan Tidak Mampu.
2.3.8. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan
Keberhasilan dalam melaksanakan prinsip dari hakekat pelayanan yang
berkualitas sangat tergantung pada proses pelayanan publik yang dijalankan.
Proses pelayanan publik pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan
masyarakat (yang dilayani). Oleh karena itu, untuk melihat
kualitas pelayanan publik yang dimaksud perlu diperhatikan dan dikaji dua
aspek pokok yaitu : Aspek Proses Internal Organisasi (pelayan); serta Aspek
Eksternal Organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan di Kecamatan
Bekasi Timur yaitu:
1. Faktor Struktur Organisasi
Kualitas Pelayanan Publik pada Kecamatan Bekasi Timur salah satunya
bergantung pada komponen-komponen pembentuknya. Kompeksitas,
Formalisasi dan Sentralisasi, dari sinilah terbentuk mekanisme koordinasi
formal serta pola interaksi dalam sebuah organisasi. Kompleksitas berarti
struktur Organisasi pada Kecamatan Bekasi Timur menerapkan tingkat
pembagian kerja dan tingkat jabatan. Komponen Formalisasi berkaitan
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana Kecamatan Bekasi Timur
memilik SOP yang jelas untuk tiap jenis pelayanannya. Komponen
Sentralisasi berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan, dimana
penerapan desentralisasi pada Kecamatan Bekasi Timur
bertanggunggungjawab sehingga pengambilan keputusan dapat lebih cepat
dan Fleksibel.
2. Faktor Aparatur Pelayanan Publik
Sebagai pelaksanaan kegiataan dalam proses penyelenggaraan
Pelayanan di Kecamatan Bekasi Timur. Kemampuan Aparatur Kecamatan
Bekasi Timur dan Satgas Pamor yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi
timur ini juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan Pelayanan
di Kecamatan Bekasi Timur.
3. Faktor Sistem Pelayanan Publik
Untuk memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat
dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbas pada Kecepatan Pelayanan,
Sistem Antar Jemput Bola, Sistem Waspadu (Whatsapp Pengaduan), Syarat
Pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang
transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan Kecamatan Bekasi Timur.
2.3.9. Pelayanan yang Belum Mencapai Target dan Faktor yang
Mempengaruhi Belum Berhasilnya Pelayanan Tersebut
Jenis Pelayanan yang belum mencapai target yang ditentukan
Kecamatan Bekasi Timur adalah Percetakan E-KTP dan Izin Rame-rame. Faktor
yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut, yaitu:
1. Percetakan E-KTP, terbatasnya dan kurangnya ketersediaan Blangko E-
KTP di Kecamatan Bekasi Timur sedangkan permintaan percetakan E-KTP
pada masyarakat Kecamatan Bekasi Timur terus menerus bertambah setiap
bulannya.
2. Izin Rame-rame, Tidak adanya permohonan izin rame-rame dari
masyarakat, membuat pelayanan ini tidak mencapai target.
2.3.10. Identifikasi Pada Tahun Mana Saja Rasio Antara Realisasi dan
Anggaran Dapat Dikatakan Baik atau Kurang Baik.
Dilihat pada tabel Anggaran dan realisasi pendanaan, pelayanan
Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, pada Tahun 2014
jumlah Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 93,81%. Hal ini
menunjukkan pada tahun 2014 dapat dikatakan Baik. Pada Tahun 2015 jumlah
Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 89,22%. Hal ini
menunjukkan pada tahun 2015 dapat dikatakan Kurang Baik. Pada Tahun
2016 jumlah Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 95,39%.
Hal ini menunjukkan pada tahun 2016 dapat dikatakan Baik. Pada Tahun 2017
jumlah Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 92,34%. Hal ini
menunjukkan pada tahun 2017 dapat dikatakan Baik. Pada Tahun 2018 jumlah
Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 54,70%. Hal ini
menunjukkan pada tahun 2018 dapat dikatakan Kurang Baik.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi
Timur
Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi,
tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai
tingkat keberhasilan. Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kota Bekasi 2018
- 2023 dan Kecamatan Bekasi Timur akan mengakibatkan tercapainya tujuan,
baik Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Bekasi
Timur.
2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur
Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Timur kedepan
adalah sebagai berikut :
1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan
kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan
permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun
kuantitatif.
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut
pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap
pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun
standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka
diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur
Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan
strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap
pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi
aparatur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khusunya tempat sehingga menjadi
representatif dan sesuai standar pelayanan
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan
peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi
tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang
berkelanjutan
5. Adanya Perda tentang Sotaker Kecamatan yang ditindak lanjuti Perwal
nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tatakerja
Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi memberikan kejelasan mengenai
kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung
jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Bekasi Timur.
2.4.3. Analisia Internal dan Eksternal
A. Faktor Internal
• Kekuatan
1) Adanya hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan
staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman;
2) Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan
berkomitmen yang tinggi;
3) Adanya SOP sesuai ketugasan;
4) Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas;
5) Lingkungan kerja yang kondusif;
6) Adanya aset tanah dan gedung/kantor yang cukup representatif;
7) Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan
antara kecamatan dan kelurahan;
8) Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
• Kelemahan
1) Jumlah personil yang ada di Kecamatan Bekasi Timur dengan beban
tugas yang diemban kurang seimbang;
2) Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan;
3) Sarana dan prasarana instansi kurang memadai sehingga perlu
ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
4) Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif;
5) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
6) Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi
Kecamatan;
7) Belum optimalnya partisipasi masyarkat dalam proses perencanaan
pembangunan.
B. Faktor Eksternal
• Peluang (Opportunity )
1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Bekasi sudah tertata dengan
baik;
2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas
sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan
Rawalumbu;
3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa
seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan;
4) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para
pemangku kepentingan (stakeholders);
5) Tingginya minat investor untuk berinvestasi di Kota Bekasi.
• Ancaman
1) Tuntutan Pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal,
mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi;
2) Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sector jasa yang
diandalkan untuk sumber PAD.
• Faktor Kunci Keberhasilan
Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-
faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan
berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :
1) Adanya peningkatan kapasitas instansi;
2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat;
3) Adanya kepercayaan kepada Birokrat;
4) Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban
kerjanya;
5) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan
pelaksanaan pekerjaan;
6) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari
aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas;
7) Optimalisasi fasilitasi peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan
pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
8) Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara
pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI TIMUR
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Bekasi Timur
Pada Kecamatan Bekasi Timur terdapat beberapa faktor internal yang
berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber daya Kecamatan
Bekasi Timur yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana
dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu
keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika
perubahan lingkungan strategis. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera
diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Timur
antara lain :
1. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan
kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses
layanan yang diinginkan.
2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan Belum
terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik.
3. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas
penyelenggaran pemerintahan
4. Belum optimalnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
kemasyarakatan.
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah dikarenakan Kurang optimalnya
koordinasi antar unit, instansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah.
6. Belum optimalnya penertiban PKL dan bangunan liar dilingkungan
Kecamatan Bekasi Timur.
Selain faktor internal diatas, beberapa faktor ekternal juga berpengaruh
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Timur. Faktor –
faktor dimaksud antara lain:
1. Peraturan Perundang - Undangan
Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem
Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan /acuan hukum yang
berlaku baik berupa UU, PP, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait,
Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya
landasan/acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh peraturan
perundang - undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi
secara baik.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan
dalam Pemerintahan Daerah
Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sedang rincian tugas
kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi.
Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Kecamatan
merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang diberi
pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh
Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Permasalahan pelayanan Kecamatan Bekasi Timur :
1. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan
kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses
layanan yang diinginkan.
2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur dikarenakan Belum
terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik.
3. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas
penyelenggaran pemerintahan.
Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bekasi Timur
Aspek Kajian
Capaian/
Kondisi saat ini
Standaryang digunakan
Faktoryang mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan Perangkat
Daerah Internal eksternal
Kesekretariatan Rangkap
jabatan
fungsional
umum
UU ASN Adanya
moratorium
pegawai.
Belum
Optimalnya
Penataan
Aparatur Pemerintah
Daerah Pemerintahan,
Keamanan dan
Ketertiban
Regulasi
Pelimpahan
Kewenangan
perda perijinan,
perda retribusi
perwal pelimpahan kewenangan
kurang
sosialisasi
perda
kurang
kesadaran
masyarakat untuk
mengurus
perijinan
Kurang
sosialisasi
perda kepada masyarakat
Pelayanan,
Informasi dan Pengaduan
Standar
sarpras pelayanan
publik
belum
memenuhi
Peraturan ttg
pelayananpublik, SOP, SPP
Kondisi
kantor kurang
memadai
Tuntutan
masyarakat atas
fasilitasi
pelayanan
publik yg
tinggi
Standar
pelayanan publik belum
memenuhi
standar
pelayanan
Media
informasi
kepada
masyarakat
terbatas
UU keterbukaan
informasi publik
Kemampuan
dibidang IT
terbatas
Keterbukaan
informasi
publik
kepada
masyarakat dari
pemerintah
Pembinaan Sosial
Budaya
Kecamatan Bekasi
Timur
Partisipasi
Masyarakat
Terhadap
pelaporan
rendah
keterlambatan
laporan
pertanggungj
awaban dari
masyarakat
Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu
permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan
permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah
Kecamatan Bekasi Timur.
Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis
sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun
kedepan. Permasalahan tersebut antara lain:
1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat
menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan;
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai
dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi
pelayanan;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan
kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain
dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Kecamatan Bekasi Timur;
4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Rendahnya
Tingkat
Pemahaman
Masyarakat
Terhadap SOP
Pelayanan
Kecamatan Bekasi
Timur
Kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap
output pelayanan
kecamatan, sehingga
output pelayanan
kewenangan Perangkat
Daerah lain dapat
mempengaruhi persepsi
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
Kecamatan Bekasi Timur.
Masalah data, seringnya
masyarakat dalam mengajukan
permohonan kurang melengkapi
data dan berkas-berkas sebagai
persyaratan proses layanan
yang diinginkan
2 Tuntutan
Integritas dan
Profesionalitas
Aparatur dalam
Kinerja Pelayanan
Publik
Kurangnya integritas dan
profesionalitas aparatur
dikarenakan Belum
terlaksananya Kode Etik
Pelayanan Publik
Belum terpenuhinya kebutuhan
jumlah personil serta
kualifikasinya sesuai dengan
analisa jabatan, dapat
menghambat pelaksanaan tugas
dan fungsi pelayanan
3. Tuntutan
masyarakat atas
fasilitasi
pelayanan publik
yg tinggi
Kurangnya Fasilitas
Sarana dan Prasarana
untuk menunjang
Pelayanan Publik
Kondisi kantor kurang memadai
4 Dinamika
Pembangunan
yang sejalan
dengan Tuntunan
Masyarakat belum
sepenuhnya di
imbangi dengan
pendapatan
Ekonomi
Masyarakat
Tingkat Partisipasi
swadaya masyarakat
dalam Program
pembangunan masih
kurang
Keterpaduan dan kerja sama
antara lembaga
Kemasyarakatan dan
Masyarakat masih rendah
5 Tuntutan Adipura Belum optimalnya
pengelolaan sampah
Kurang optimalnya koordinasi
antar unit, instansi yang
terlibat dalam pengelolaan
sampah
6 Tuntutan Adipura Belum Optimalnya
penertiban PKL dan
bangunan liar
Kurang sadarnya masyarakat
dalam hukum dan Perda
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kota Bekasi. Perlu adanya
sosialisasi tentang perda
penataan dan Penertiban PKL.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat/jauh ke
depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap
konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk
mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu
organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya. Menurut Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.
Visi Pembangunan Kota Bekasi masa 2018-2023 dari Walikota terpilih
adalah “Kota yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan.“
Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota BEKASI terpilih menjelaskan
bahwa arti visi meneguhkan Kota BEKASI adalah upaya mempertegas kembali
perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman
huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah
dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu
ideal kota dimasa depan.
Upaya untuk mewujudkan Visi ‘‘Meneguhkan Kota BEKASI sebagai kota
nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk
keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan” dirumuskan
melalui 5 (lima) Misi Pembangunan, yaitu:
1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana
kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan
yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang
berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang
aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
Kecamatan Bekasi Timur mendukung Misi 1 dan memerankan diri
sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan.
Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut Kecamatan memiliki fungsi
sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat;
d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan dan Kelurahan;
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan
kelurahan;
g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan
umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan
pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.
Tabel 3.2.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian
Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
VISI : KOTA YANG CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA, DAN IHSAN
NO
MISI DAN PROGRAM
KDH DAN WAKIL KDH
TERPILIH
PERMASALAHAN
PELAYANAN KECAMATAN BEKASI
TIMUR
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik
1.Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan Meliputi
Penataan Kelembagaan,
Administrasi
Pemerintahan dan
Penyediaan Sarana dan Prasarana
1. Masalah data, seringnya
masyarakat dalam mengajukan
permohonan kurang melengkapi
data dan berkas-berkas sebagai
persyaratan proses layanan yang
diinginkan ; 2. Kurangnya integritas dan
profesionalitas aparatur
3. Terbatasnya sumberdaya yang
kompeten dalam meningkatkan
kualitas penyelenggaran pemerintahan
4. Belum optimalnya pelaksanaan
partisipasi masyarakat dalam
kegiatan kemasyarakatan
1. Masyarakat masih kurang sadar
arti pentingnya kelengkapan berkas
untuk sebuah kelancaran
2. Pengurusan Belum terlaksananya
Kode Etik Pelayanan Publik
3. Sarana dan prasarana kurang mendukung
4. Kurangnya ide kreatif dan gagasan
yang inovatif dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat
1. Adanya sosialisasi Standar Operasional
Prosedur dan Standar Pelayanan
Perijinan dan Non Perijinan kepada
Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur
2. Regulasi yang tidak tumpang tindih dan
harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan
3. Perlu adanya penambahan SDM
Aparatur Negeri Sipil yang berintegritas,
netral, profesional, dan sejahtera ;
4. Inovasi dan pembaharuan dalam Kegiatan kemasyarakatan sehingga
tidak timbulnya kebosanan masyarakat
dalam mengikuti kegiatan kegiatan
kemasyarakatan serta dapat
meningkatkan partisipasi masayarakat.
VISI : KOTA YANG CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA, DAN IHSAN
NO
MISI DAN PROGRAM
KDH DAN WAKIL KDH
TERPILIH
PERMASALAHAN
PELAYANAN KECAMATAN BEKASI
TIMUR
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
Misi V: Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman
1. Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman
1. Belum optimalnya pengelolaan sampah
2. Belum optimalnya penertiban
PKL dan bangunan liar
dilingkungan Kecamatan Bekasi Timur
1. Kurangnya optimalnya koordinasi antar unit, instansi yang terlibat
dalam pengelolaan sampah
2. Kurang sadarnya masyarakat dalam
hukum dan Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kota Bekasi
1. Target Adipura 2. Target Adipura
3.3. Telaahan RenstraK/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat
Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Timur
memperhatikan dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kelembagaan
dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat agar tercipta keterpaduan
penyusunan Rencana Strategis yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Renca Pembangunan Daerah.
3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia Tahun 2015-2019.
Tabel 3.3.
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019
Sasaran Indikator Sasaran Target
2015 2019
1 2 3 4 5
1 Terpeliharanya persatuan
dan kesatuan bangsa
Jumlah peristiwa konflik
sosial
≤ 83
peristiwa
≤ 83
peristiwa
2 Terpeliharanya stabilitas
politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan
demokrasi yang berkualitas
1 Persentase partisipasi politik
Masyarakat pada saat pemilu
73,2% 77,5%
2 Persentase peristiwa konflik
Berlatar belakang
pemilu dan pilkada
<10% <10%
3 Meningkatnya kualitas
pelaksanaan otonomi
daerah untuk mencapai
Kesejahteraan masyarakat
dan mendorong
pertumbuhan ekonomi
daerah
1 Tingkat kualitas tata kelola
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
55% 80%
2 Persentase kinerja(maksimal)
Pemerintahan pada
daerah otonom baru
20% 70%
3 Jumlah Perda bermasalah 350 perda 50 perda
4 Persentase kelembagaan
organisasi perangkat daerah yang Ideal
45% 70%
5 Persentase kepala daerah dan
Wakil kepala daerah, serta
pimpinan dan anggota DPRD
memiliki kapasitas
manajemen dan kepemimpinan daerah
30% 70%
4 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik dalam penyelenggaraan
Pembangunan daerah
1 Persentase penerapan SPM di
Daerah (prov/kab/kota)
75% 90%
2 Persentase daerah yang Memenuhi pelayanan Dasar
- 60%
3 Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima
34 Provinsi
34 Provinsi
dan 204
Kab/Kota
Sasaran Indikator Sasaran Target
2015 2019
1 2 3 4 5
4 Penyediaan layanan dasar
bidang Ketentraman dan
ketertiban umum sesuai SPM
20% 60%
5 Penyediaan layanan dasar
bidang Penanggulangan bencana dan bahaya
kebakaran sesuai SPM
10% 50%
6 Persentase pemerintah daerah
yang menerapkan inovasi
dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan
publik
100%
provinsi
5%
Kab/Kota
100%
provinsi
30%
Kab/Kota
5 Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
dalam pelaksanaan
koordinasi pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan didaerah
Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah
50% berkinerja
baik
70% berkinerja
baik
6 Meningkatnya kualitas
pengelolaan Keuangan
daerah yang partisipatif,
transparan, efektif, efisien,
akuntabel dan kompetitif.
1 Persentase Daerah yang
belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan dasar
masyarakat
15% 25%
2 Jumlah Provinsi/Kab/Kota
yang menetapkan Perda
tentang APBD
Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu
30
provinsi 250
Kab/kota
30
provinsi
300
Kab/kota
3 Jumlah prov/Kab/Kota yang
Menetapkan Perda
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang
disahkan secara tepat waktu
30
provinsi
250
Kab/kota
30
provinsi
300
Kab/kota
4 Jumlah pemda yang
menerapkan Akuntansi
berbasis akrual
30 provinsi
250
Kab/kota
30
provinsi
300
Kab/kota
7 Meningkatnya kualitas dan
Akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa
dalam pelayanan
masyarakat
1 Jumlah desa dengan tata
kelola Pemerintahan desa
yang baik
5.000
desa
40.000
desa
2 Jumlah desa dengan tata
kelola Keuangan dan asset
yang efektif, transparan dan akuntabel
5.000
desa
40.000
desa
3 Jumlah desa swasembada 2.000
desa
10.000
desa
8 Meningkatnya kualitas data
base Kependudukan nasional sebagai dasar
penerbitan dokumen
kependudukan
1 Peningkatkan kualitas
pelayanan Kependudukan dan pencatatan sipil dengan
data base kependudukan
nasional yang akurat
34
provinsi 514
Kab/kota
34
provinsi 514
Kab/kota
Sasaran Indikator Sasaran Target
2015 2019
1 2 3 4 5
2 Persentase anak yang
memiliki akta kelahiran
75% 85%
9 Meningkatnya
pendayagunaan Data base
kependudukan nasional bagi
pelayanan publik dan
kepentingan pembangunan nasional
1 Peningkatan pemanfaatan
NIK, Data base
Kependudukan dan KTP-el
oleh lembaga pengguna Pusat
21
lembaga
40
lembaga
2 Penyediaan DP4 untuk
Mendukung Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilukada Serentak
269 daerah
541 daerah
10 Meningkatnya kapasitas dan
Profesionalisme aparatur
bidang pemerintahan dalam
negeri
1 Persentase lulusan IPDN
dengan nilai baik yang siap
menjadi kader pelopor
revolusi mental
50% 85%
2 Persentase tingkat kepuasan
Stakeholders terhadap Etos
Kerja Alumni
65% 85%
3 Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan
Pemda melalui pengembangan
kapasitas SDM
30% 80%
11 Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan keuangan
Kementerian Dalam Negeri
1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri
WTP WTP
2 Nilai Penegakan Integritas-
Bebas Korupsi Kemendagri
dan Pemerintah Daerah
B(75) B(85)
12 Meningkatnya kinerja dalam mendukung
Reformasi Birokrasi
1 Akuntabilitas kinerja
Kemendagri
Lapkin A Lapkin A
2 Indeks reformasi birokrasi
Kemendagri
B A
Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019 memuat pokok-pokok kebijakan
yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Timur dalam
rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementrian ini telah berjalan
dengan baik di Kecamatan Bekasi Timur dengan ditandatanganinya hal-hal
sebagai berikut :
1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai
kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan
bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksananya
sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk
mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi Timur
tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan,
miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bekasi Timur disediakan
ruang bagi Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur untuk mengembangkan
diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis
pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.
3.3.2. Telaahan Renstra Jawa Barat
Referensi Renstra Jawa Barat adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro
Tata Pemerintahan Jawa Barat adalah Fasilitator yang Handal dalam
Mewujudkan Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat. Salah
satu misinya adalah Mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Jawa Barat.
Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah
Kecamatan Bekasi Timur akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian
tujuan organisasi.
Dalam RPJPD Kota Bekasi terkait dengan kelembagaan terutama yang
sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa
penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya
kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
Dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan pengembangan
sumber daya manusia yang berkualitas unggul, peningkatan peluang
kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk
pedagang pasar tradisional, mengembangkan kemitraan antara pengusaha
besar dan UMKM, memperkuat pemberdayaan dan pengarus utamaan gender
untuk kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak.
Dalam rangka untuk Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan
masyarakat maka Pemerintah Kota Bekasi Bertujuan untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya
kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas.
Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah
daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan
memantapkan kelembagaan.
Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang
mengampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan
perbaikan proses Perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan
berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya
memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan
analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro
Tapem Provinsi Jawa Barat
Sasaran
Renstra Biro
Tapem Jawa
Barat
Permasalahan
Kecamatan Bekasi
Timur terkait Sasaran
Renstra Biro Tapem
Jawa Barat
Faktor
Pendukung Penghambat
Terciptanya
pemerintahan
Desa/Kelurahan
yang baik dan
sesuai dengan Peraturan
Perundang-
undangan
1. Masalah data,
seringnya
masyarakat dalam
mengajukan permohonan kurang
melengkapi data dan
berkas-berkas
sebagai persyaratan
proses layanan yang
diinginkan ; 2. Kurangnya integritas
dan profesionalitas
aparatur
3. Terbatasnya
sumberdaya yang kompeten dalam
meningkatkan
kualitas
penyelenggaran
pemerintahan
4. Belum optimalnya pelaksanaan
partisipasi
masyarakat dalam
kegiatan
kemasyarakatan
1. Masyarakat masih
kurang sadar arti
pentingnya
kelengkapan berkas untuk
sebuah kelancaran
2. pengurusan
Belum
terlaksananya
Kode Etik Pelayanan Publik
3. Sarana dan
prasarana kurang
mendukung
4. Kurangnya ide kreatif dan
gagasan yang
inovatif dalam
meningkatkan
partisipasi
masyarakat
1. adanya sosialisasi
Standar Operasional
Prosedur dan
Standar Pelayanan Perijinan dan Non
Perijinan kepada
Masyarakat
Kecamatan Bekasi
Timur
2. Regulasi yang tidak tumpang tindih dan
harmonis, serta
mendorong
pencapaian kinerja
pemerintahan 3. Perlu adanya
penambahan SDM
Aparatur Negeri Sipil
yang berintegritas,
netral, profesional,
dan sejahtera ; 4. Inovasi dan
pembaharuan dalam
Kegiatan
kemasyarakatan
sehingga tidak timbulnya
kebosanan
masyarakat dalam
mengikuti kegiatan
kegiatan
kemasyarakatan serta dapat
meningkatkan
partisipasi
masyarakat.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai
perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun
sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak
pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan
pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam
upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka
pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, yang
mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga
pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak
lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan
penataan ruang antara lain:
Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2061, penataan ruang Kota Bekasi
diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RT RW bertujuan
mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang
nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan,
maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi:
a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan
fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem
transportasi Jabodetabek;
c. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan
seluruh Kota Bekasi;
d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis
teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan
regional;
e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di
seluruh Kota Bekasi;
f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi
secara terpadu;
g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya
lokal;
h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota
Bekasi;
i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui
pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan
Kota Bekasi;
k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu
dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
l. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana
dan sarana pendukungnya;
m. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
n. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus
tertentu dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi.
Rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana
pola ruang yang terdiri dari:
(1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi:
a. sistem pusat pelayanan kota;
b. sistem jaringan prasarana kota.
(2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini. dengan maksud agar lebih bermanfaat dan
memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan
kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan
budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan.
Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan
potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik
mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta karakteristik budaya yang ada.
Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kota Bekasi dilaksanakan tanpa
melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti
pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian
lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan
lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar
budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya,serta pengamanan
kawasan rawan bencana gempa dan tanah longsor.
Wilayah Kecamatan Bekasi Timur tidak boleh bertentangan dengan
peraturan daerah tersebut melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas
lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang
dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif
dan berkelanjutan.
Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara
lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan
sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber
daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan
dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang.
Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari
pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan
pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan
menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan di jelaskan
peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan
pola ruang Wilayah Kecamatan Bekasi Timur tidak boleh bertentangan dengan
peraturan daerah tersebut.
Pada Indikasi Program Utama Arahan Pemanfaatan Ruang Kota BEKASI
2015-2035, perwujudan struktur ruang Kota Bekasi khususnya sistem
perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota
diseluruh Kecamatan di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan diarahkan pada
investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan
pengembangan wilayah tersebut.
Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Bekasi Timur dapat dilihat
pada tabel 3.5
Tabel 3.5.
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah
Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman
Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan
Penataan lingkungan pemukiman
Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat
Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Pusat Bisnis dan perniagaan
Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan
Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan
Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang
Kajian dari Pemerintah Daerah yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah.
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Proses sistematis
untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan
kebijakan, Rencana atau program upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi
dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini munkin dalam proses
pengambilan sosial dan ekonomi. Hubungannya dengan Rencana Strategis
Kecamatan Bekasi Timur adalah Bahwa dalam menyusun Rencana Strategis
perlu diperhatikan KLHS dan menjadi dasar dalam penyusunan guna untuk
memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam
penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 pasal 15 mewajibkan
Pelaksanaan KLHS, Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib membuat KLHS
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dari/atau kebijakan,
rencana dan program.Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
harus memuat rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau membuat
kebijakan, rencana dan program.
Kecamatan Bekasi Timur dengan luas kurang lebih 13,49 Km² terdiri
dari 4 (empat) Kelurahan dengan Jumlah Penduduk 259.879 jiwa memiliki
persoalan khusus dalam penataan kota dan penataan lingkungan. Pada tataran
pengumpulan isu strategis, didapatkan isu lingkungan yang belum terpecahkan
hingga saat ini. Isu Lingkungan yang paling menonjol:
1. Banjir
Hingga saat ini Luas Banjir di Kecamatan Bekasi Timut mencapai 393,91 ha,
beberapa titik banjir dan genangan terkait dengan sistem drainase yang
diterapkan. Beberapa Kelurahan yang selama ini memiliki resiko tinggi
terhadap terjadinya ancaman banjir adalah Kelurahan Arenjaya kemudian
disusul Margahayu dan Durenjaya. Sehingga Upaya dalam penyelesaian titik
banjir di 2 (dua) Kelurahan tersebut harus lebih efektif dan menyeluruh.
2. Kemacetan
Jumlah titik macet di Kecamatan Bekasi Timur mencapai 12 titik yaitu salah
satunya pada jalan rel kereta proyek bekasi, ampera, bulak kapal dan
underpass.
3. Kawasan Kumuh
Titik kawasan kumuh di Kecamatan Bekasi Timur adalah sekitar 10 titik.
4. Kemiskinan
5. Ruang Terbuka Hijau
Tabel 3.6
Hasil Telaah KLHS Kota Bekasi
Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi Perangkat
Daerah
Permasalahan Pelayanan Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota
Faktor
Penghambat Pendorong
Konversi lahan pertanian ke lahan terbangun
1 Sering muncul bangunan dan usaha yang belum memiliki ijin serta sulitnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk mematuhi peraturan
1 Kurangnya pemahaman dn kesadaran masyarakat dalam perijinan
1 Peraturan perundangan tentang perijinan dan lingkungan Aparatur Penegak Perda
Kurang optimalnya penataan dan pengendalian ruang
2 Kurangnya kepedulian sebagian warga masyarakat terhadap penataan lingkungan
2 Sosialisasi dan penyuluhan masih kurang
2 Pelayanan perangkat daerah pada tingkat Kecamatan adalah memperbanyak penyuluhan dan sosialiasi
Kurangnya saranan peresapan air hujan
3 Pengaduan masyarakat terhadap ketersediaan sumber air tanah
3 Kurangnya pemeliharaan terhadap sarana resapan air hujan yang sudah ada
3 Ketersediaan sarana resapan air hujan
Kurangnya monitoring
pencemaran air tanah dan air sungai
4 Pengaduan tentang
kualitas air
4 Belum optimalnya
upaya untuk mewujudkan air bersih
4 Instansi terkait yang memiliki
kewenangan terhadap lingkungan
Kesadaran sosial dan budaya terhadap lingkungan kurang dan belum tergerak
5 Masih kurang melembaganya kesadaran terhadap lingkungan
5 Kurangnya relawan terhadap upaya membangun kesadaran soaial terhadap lingkungan
5 Munculnya usulan kampung hijau, kampung sayur dan sejenisnya
3.5. Penentuan Isu-isu Strategi
Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Timur adalah
sebagai berikut:
a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat
Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan
sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan
Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan
kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh
Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang
diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan
peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal
yang harus dilakukan.
Pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang
nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas
pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:
a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan
masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di
Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012
PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota BEKASI dalam melakukan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara
kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas
Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada
masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan
yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.
Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan
yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan
Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian
pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang
saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan,
informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan trantib serta seksi
perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN
telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri
Nomor 4 Tahun2 010 yaitu persyaratan subtantif, administratif dan teknis.
Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh Kecamatan
maupun Kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga
sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan
administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat
membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan
administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun
Anggaran 2018 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara
lain pembangunan gedung kantor Kecamatan Bekasi Timur perbaikan dan
pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor Lurah yang
mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakatuntuk mewujudkan
suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas
pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, berAC untuk Kecamatan
Bekasi Timur ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman/air
mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.
b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan
dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur
keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau
unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan
pengarus utamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus
mendapatkan hak akses dan partisipasi.
Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau
dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai
unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan
merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.
Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok
rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia
yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran
yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kecamatan
yaitu bagi difabel. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari
Dinsosnakertrans sehingga Kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.
Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan
dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan
masyarakat Kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kecamatan
(non fisik), kegiatan pembangunan Kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan
masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.
Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu
oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, seksi perekonomian dan pembangunan
serta para Lurah diwilayah Kecamatan Bekasi Timur yang terdiri dari empat
Kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Kecamatan dan
Kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan
kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam
pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan
masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses
Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan
kegiatan.
c. Pembangunan Kewilayahan
Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik
harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan
bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan
yang dimiliki oleh Kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau
pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.
d. Pengarus utamaan gender dalam Perencanaan pembangunan
Pengarus utamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi
satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun
kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain
pengarus utamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang
dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh
kebijakan pengarus utamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan
melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga
miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.
Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan
gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh
membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah
disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan
Bekasi Timur. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan
kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap
memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada
Camat.
e. Keterbukaan Informasi Publik
Dengan adanya Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik
untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama
terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh
karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi
publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang
menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik
agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.
Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak
pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang
dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang
lainnya.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Timur
Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Bekasi maka
disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur
yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Bekasi Timur 5
(lima) tahun kedepan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bekasi Timur
Kota Bekasi. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran
situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu
mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien dan mengacu pada Misi
Ke I dan V Kota Bekasi yaitu: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang
Profesional dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Timur dan Mewujudkan
Kecamatan Bekasi Timur yang Aman dan Nyaman.
A. Tujuan
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bekasi
Timur memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan
kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu:
1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan
Akuntabel di Kecamatan Bekasi Timur.
Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu
Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang meningkat di
Kecamatan Bekasi Timur.
2. Mewujudkan Kecamatan Bekasi Timur yang Aman dan Nyaman.
Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan
berdasarkan Persentase Wilayah Tertib K3.
B. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai
oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur untuk jangka waktu 5 tahun
kedepan, Kecamatan Bekasi Timur menetapkan Sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Bekasi
Timur.
Sasaran tersebut akan diukur melalui2 (dua) indikator sasaran, yaitu :
1. Persentase Capaian IKK yang meningkat di Kecamatan Bekasi Timur;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang Holistik
di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur.
Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase
Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Bekasi Timur.
Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Timur
Misi ke I : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN FORMULASI
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA
TAHUN KE-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2019 2020 2021 2022 2023
1. Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Profesional dan
Akuntabel di
Kecamatan Bekasi
Timur
Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci
(IKK) yang meningkat di
Kecamatan Bekasi
Timur
60% 60% 60% 60% 60%
Meningkatnya
Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan
Bekasi Timur
Persentase Capaian
Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang meningkat di
Kecamatan Bekasi Timur
Jumlah IKK yang capaiannya
meningkat X 100%
Jumlah seluruh IKK yang diampu
Kecamatan
60% 60% 60% 60% 60%
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
IKM dihitung berdasarkan hasil
Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari
pertanyaan terkait kinerja dan
aparatur organisasi dalam
memberikan pelayanan sebagai
responden. Penerima layanan Kecamatan Bekasi Timur adalah
masyarakat yang menerima layanan.
81,1 81,5 82 82,5 83
Misi Ke V : Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota yang Aman dan Cerdas, Serta Lingkungan Hidup yang Nyaman
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN FORMULASI
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2019 2020 2021 2022 2023
2. Mewujudkan
Kecamatan Bekasi
Timur yang Aman
dan Nyaman
Persentase Wilayah
Tertib K3
19% 38% 57% 78% 100%
Terwujudnya
Ketertiban,
Kebersihan dan
Keindahan (K3) yang Holistik di Wilayah
Kecamatan Bekasi
Timur
Persentase Zonasi yang
Tertib, Bersih dan Indah
di Kecamatan Bekasi
Timur
Persentase Wilayah Tertib K3 :
Jumlah Zonasi K3 yang baik
Jumlah Seluruh Zonasi K3
19% 38% 57% 78% 100%
X 100%
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota
Bekasi memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk
dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa
pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.
Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari
waktu kewaktu selama lima tahun mulai 2018 sampai dengan 2023. Arah
kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu
pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Strategi dan kebijakan
jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur menunjukkan
bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur mencapai tujuan,
sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas
RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Timur. Untuk
mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar
sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi
Timur mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati para-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah
ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara
visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh
Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Kecamatan Bekasi Timur. Strategi
juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis.
Tabel T.C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
Misi I : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Timur
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Bekasi Timur
Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan
Peningkatan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Pemberian Apresiasi dan Insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok Penggerak Sosial Lainnya
Misi V : Membangun, Meningkatkan Dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang Aman Dan Cerdas Serta Lingkungan Hidup Yang Nyaman
Mewujudkan Kecamatan Bekasi Timur yang Aman dan Nyaman
Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang Holistik di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur
Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam ketertiban dan ketentraman
Pengembangan Daya Dukung Fasilitas Umum yang Memadai di Lingkungan RT/RW untuk kepentingan Prasarana dan Sarana Sosial
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis
Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi meliputi:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
(2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
(3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
(4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
(5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;
(6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
(7) Penyediaan Makanan dan Minuman;
(8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
(9) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran;
(10) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
(11) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
(12) Penataan Arsip.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
(2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
(3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
(1) Pengadaan Pakaian Olah Raga;
(2) Pengadaan Pakaian Dinas/Hari-hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
(1) Pendidikan dan Pelatihan Formal;
(2) Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Ikhtisar Capaian Kinerja dan
PenyusunanLaporan Keuangan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
(1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD;
(2) Penyusunan Laporan Keuangan.
6. Program Kemasyarakatan, Penyelenggaran Layanan Pemerintahan,
Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen
(1) Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi
Timur;
(2) Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur;
(3) Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di
Kecamatan Bekasi Timur;
(4) Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi
Timur;
(5) Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur;
(6) Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan
Bekasi Timur;
(7) Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kelurahan Bekasijaya
(8) Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahaan Bekasijaya;
(9) Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahaan Bekasijaya;
(10) Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di
Kelurahaan Bekasijaya;
(11) Penyelenggaraan LPM di Kelurahaan Bekasijaya;
(12) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bekasijaya;
(13) Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kelurahan Margahayu
(14) Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahaan Margahayu;
(15) Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahaan Margahayu;
(16) Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di
Kelurahaan Margahayu;
(17) Penyelenggaraan LPM di Kelurahaan Margahayu;
(18) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Margahayu;
(19) Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kelurahan Durenjaya;
(20) Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahaan Durenjaya;
(21) Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahaan Durenjaya;
(22) Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di
Kelurahaan Durenjaya;
(23) Penyelenggaraan LPM di Kelurahaan Durenjaya;
(24) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Durenjaya;
(25) Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kelurahan Arenjaya;
(26) Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahaan Arenjaya;
(27) Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahaan Arenjaya;
(28) Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di
Kelurahaan Arenjaya;
(29) Penyelenggaraan LPM di Kelurahaan Arenjaya;
(30) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Arenjaya.
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
(1) Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Lingkungan Kecamatan
Bekasi Timur;
(2) Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Kelurahan Bekasijaya;
(3) Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Kelurahan Margahayu;
(4) Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Kelurahan Durenjaya;
(5) Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Kelurahan Arenjaya;
(6) Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur.
Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bekasi Timur
Kota Bekasi
Tujuan Sasaran kod
e Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data
Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja Perangkat Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel di
Kecamatan Bekasi Timur
Meningkatnya Kinerja
dan Layanan Publik di
Kecamatan Bekasi Timur
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 7.798 100% 7.821 100% 7.841 100% 7.851 100% 7.856 100% 7.856 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 line
telepon,60 rekening listrik dan
60 rekening internet
12 line
telepon, 60 rekening
listrik dan 60 rekening internet
265 12 line
telepon, 60 rekening
listrik dan 60 rekeninginternet
265 12 line
telepon,60 rekening listrik dan
60 rekening internet
265 12 line
telepon, 60 rekening
listrik dan 60 rekening internet
265 12 line
telepon, 60 rekening
listrik dan 60 rekening internet
265 12 line
telepon, 60 rekening
listrik dan 60 rekeninginternet
265 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.Jumlah jasa kebersihan gedung kantor 2.Jumlah
Perlengkapan Kebersihan
72OB
623 buah
72OB
623 buah
100 72OB 623 buah
120 72OB 623 buah
125 72OB 623 buah
130 72OB 623 buah
135 72OB
623 buah
140 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah ATK Kecamatan dan 4
Kelurahan
6.007 Unit
6.007 Unit
120 6.015 Unit
125 6.025 Unit 130 6.045 Unit
135 6.045 Unit 135 6.045 Unit
140 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Penyediaan Barang
Jumlah Barang Cetakan
904 Buah 904Buah 102 904Buah 110 904Buah 120 904Buah 120 904Buah 125 904 Buah
125 Kecamatan
Kecamatan
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan dan 4 Kelurahan
Bekasi Timur
Bekasi Timur
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik
704buah 704buah 20. 704buah 20 704buah 20 704buah 20 704buah 20 704buah 20 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Surat Kabar dan
Majalah
250 eks 250 eks 25 250 eks 25 250eks 25 250eks 25 250eks 25 250 eks 25 Kecamatan
Bekasi
Timur
Kecamatan
Bekasi
Timur
Penyediaan
Makanan dan Minuman
Jumlah
jamuan Makan danMinum
1.420
dus/box
1.420
dus/box
40 1.420
dus/box
40 1.420
dus/box
40 1.420
dus/box
40 1.420
dus/box
40 1.420
dus/box
40 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Rapat-
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah
Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi
192OH 192OH 50 192OH 50 192OH 50 192OH 50 192OH 50 192OH 50 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Penyediaan
Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah Jasa
Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.791OB 1.791OB 6.925 1.791OB 6.925 1.791OB 6.925 1.791OB 6.925 1.791OB 6.925 1.791O
B
6.925 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
PenyebarluasanInformasi Penyelenggar
an
Jumlah Jasa Pembuatan MediaInformasi/
Publik
280mmk 280mmk 50 280mmk
50 280mmk 50 280mmk 50 280mmk 50 280mmk
50 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Keamanan Kantor
Jumlah Jasa Keamaanan
Kantor
1.180
Orang/
Hari
1.180
Orang/
Hari
100 1.180
Orang/
Hari
100 1.180
Orang/H
ari
100 1.180
Orang/
Hari
100 1.180
Orang/H
ari
100 1.180
Orang/
Hari
100 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 432,5 100% 432,5 100% 432,5 100% 432,5 100% 432,5 100% 432,5 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.Jumlah Gedung Kantor Kecamatan 2.Jumlah Taman
Kecamatan Bekasi Timur
1.000M2
500M2
1.000M2
500M2
200 1.000M2 500M2
200 1.000M2
500M2
200 1.000M2
500M2
200 1.000M2
500M2
200 1.000M2 500M2
200 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
1.Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional 2.Jumlah Belanja BBM dan
Pelumas Kendaraan Dinas Operasional 3.Jumlah
Perpanjangan STNK
540Unit kendaraa
n
540 Unit
kendaraan
45Unitkendaraan
540Unit kendaraa
n
540 Unit
kendaraan
45Unitkendaraan
200 540Unit kendaraa
n
540 Unit
kendaraan
45Unitkendaraan
200 540Unit kendaraan
540 Unit
kendaraan
45Unitkendaraan
200 540Unit kendaraa
n
540 Unit
kendaraan
45Unit kendaraa
n
200 540Unit kendaraan
540 Unit
kendaraan
45Unit kendaraan
200 540Unit kendaraa
n
540 Unit
kendaraan
45 Unit kendaraa
n
200 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
1.Jumlah AC 2.Jumlah
Peralatan Kerja PC/Notebook
12Unit
23Unit
12Unit
23Unit
32,5 12Unit
23Unit
32,5 12Unit
23Unit
32,5 12Unit
23Unit
32,5 12Unit
23Unit
32,5 12Unit
23Unit
32,5 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.Jumlah Peralatan Kerja Printer
16Unit
16Unit
16Unit
16Unit
16Unit
16Unit
16Unit
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
100% 100% 0 100% 276 100% 281,5 100% 290,5 100% 305,5 100% 305,5 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Jumlah Pakaian Olah Raga dan Sepatu
250 buah
- - 250 buah
154,5 250 buah 160. 250 buah
160. 250 buah 175. 250 buah
175 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Pengadaan
Pakaian Dinas/Hari-hari tertentu
Jumlah
Pakaian Dinas Aparatur
- - - 250
Buah
121,5 250
Buah
121,5 250
Buah
130,5 250
Buah
130,5 250
Buah
130,5 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 100% 20 100% 40 100% 20 100% 20 100% 40 100% 40 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kecamatan
Bekasi Timur
2Orang 2Orang 20 2Orang 20 2Orang 20 2Orang 20 2Orang 20 2Orang 20 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Sosialisasi Tata Cara Penyusunan
Ikhtisar Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Penyusunan
Ikhtisar Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
- - - 20 Orang 20 - - - - 20 Orang 20 20 Orang
20 Kecamatan
Bekasi
Timur
Kecamatan
Bekasi
Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 100% 30 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Kegiatan Penyusunan Renstra, Tapkin, LPPD ,SAKIP TA
2019, RPJMD, Evaluasi Renja, Evaluasi SAKIP dan LAKIP TA
2018
8 Dokume
n
8 Dokume
n
15.000 8 Dokume
n
25.000 8 Dokumen
25.000 8 Dokume
n
25.000 8 Dokumen
25.000 8 Dokume
n
25.000 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Penyusunan Laporan
Keuangan
1.Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan 2.Jumlah Laporan
Keuangan Semester 3.Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
12 Dokumen
1
Dokumen
1 Dokumen
12 Dokumen
1
Dokumen
1 Dokumen
15 12 Dokumen
1
Dokumen
1 Dokumen
25 12 Dokumen
1
Dokumen
1 Dokumen
25 12 Dokumen
1
Dokumen
1 Dokumen
25 12 Dokumen
1
Dokumen
1 Dokumen
25 12 Dokume
n
1 Dokume
n
1
Dokumen
25 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Program Kemasyaraka
tan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan
- Persentase LPM
Berprestasi
100% 100% 20.028 100% 24.302. 100% 26.179 100% 27.755
100% 29.404 100% 29.404 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
, Pelaksana Urusan Pemerintah, Dukungan
Manajemen
- Persentase PKK Aktif
100% 100% 20.028 100% 24.302. 100% 26.179 100% 27.755
100% 29.404 100% 29.404 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
- Persentase Posyandu Aktif
100% 80% 20.028 100% 24.302. 100% 26.179 100% 27.755
100% 29.404 100% 29.404 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
-Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap
Program Pemberdayaan Masyarakat
12% 15% 20.028 18% 24.302 21% 26.179 26% 27.755
30% 29.404 30% 29.404 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
-Persentase Keikutsertaan
Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan
100% 100% 20.028 100% 24.302 100% 26.179 100% 27.755
100% 29.404 100% 29.404 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
-Persentase Monografi Kelurahan dan Kecamatan
yang Lengkap dan Terbaharui
100% 100% 20.028 100% 24.302 100% 26.179 100% 27.755
100% 29.404 100% 29.404 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Persentase Kenaikan
Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Event
Sosial Kemasyarakatan
80% 80% 20.028 80% 24.302 80% 26.179 85% 27.755
85% 29.404 85% 29.404 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Persentase Capaian Kepuasan Terhadap
Pelayanan Masyarakat
100% 100% 20.028 100% 24.302 100% 26.179 100% 27.755
100% 29.404 100% 29.404 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Penyusunan Rencana
Pembangunan di Kecamatan Timur
Jumlah Kegiatan pra
Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan dan
Kecamatan 10 Kegiatan
100% 100% 125 100% 125 100% 125 100% 125 100% 125 100% 125 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Penyelenggaraan Kegiatan
Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan
Bekasi Timur
Jumlah Kegiatan HUT
KOTA, HUT RI, MTQ Tingkat Kota dan MTQ Tingkat
Kecamatan Jumlah Laporan Kegiatan
Penyelenggaraan Pimpinan atau Pemuka Umat
Beragama dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah
di Kecamatan Bekasi Timur dan Jumlah
Laporan
100% 100% 236 100% 150 100% 250 100% 175 100% 200 100% 200 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kegiatan Majelis Umat Beragama (MUB)
Kecamatan Dokumen
Penyelenggar
aan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur
1. Jumlah
Pembinaan RT dan RW 2. Jumlah Laporan
Kinerja Pengurus RW dan RT
100% 100% 49,87 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan
Bekasi Timur
Jumlah Komputer untuk Penginputan
Data Prodeskel 5 Unit Jumlah Kegiatan
Evaluasi Kinerja Kelurahan yang berhadiah
Juara 1 : AC 1PK, Juara 2 : Lemari Arsip 2
Pintu Swipping, Juara 3 : Lemari Arsip 2 Pintu
4 Kelurahan
100% 100% 145 100% 150 100% 150 100% 150 100% 150 100% 150 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu
dan PKK Kecamatan Bekasi Timur
Jumlah Kegiatan Pelatihan Peningkatan
Mutu Pengurus PKK 125 Orang Jumlah Pertemuan
Rutin PKK 4 Kali Jumlah Pokjanal
Posyandu 4 Kali Jumlah Lomba Posyandu 1
Kegiatan Jumlah Laporan Pertriwulan
Kader Posyandu, PKK dan PKP 4 Dokumen
100% 100% 168 100% 200 100% 200 100% 200 100% 200 100% 200 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur
Jumlah Kegiatan Pelatihan ESQ 100 orang
Jumlah peralatan pendukung pelayanan
perijinan 2 buah Pengoptimalan Ruang
Pelayanan PATEN 1 Unit
100% 100% 150 100% 200 100% 200 100% 200 100% 200 100% 200 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyelenggaraan Program P3Bk di Kelurahan
Bekasijaya
Jumlah Pemeliharaan Bangunan Sekretariat
Bersama 3 Unit Jumlah Rehab Rutilahu 5 Unit Jumlah
Pemeliharaan Saluran Jalan/Jaringan Air 2 Titik
Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan 4
Titik
100% 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan
Bekasijaya
Jumlah Laporan Kemasyarakata
n dan Pembangunan LPM (Perkelurahan
Pertriwulan) 16 Dokumen Jumlah Kegiatan LPM
se-Kecamatan Bekasi Timur
100% 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 Kecamatan Bekasi
Timur
Kecamatan Bekasi
Timur
Penguatan Data Profil RT
dan RW di Kelurahan Bekasijaya
Jumlah Laporan
Kinerja Pengurus RT dan RW
12 Dokume
n
12 Dokume
n
2.768 12 Dokume
n
2.768 12 Dokumen
2.768 12 Dokume
n
2.768 12 Dokumen
2.768 12 Dokume
n
2.768 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu
dan PKK di Kelurahan Bekasijaya
Jumlah Laporan Kinerja Kader Posyandu dan
PKK
4 Dokumen
4 Dokumen
2.310 4 Dokumen
2.310 4 Dokumen
2.310 4 Dokumen
2.310 4 Dokumen
2.310 4 Dokumen
2.310 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan
Bekasijaya
Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraa
n Pimpinan/Pemuka Umat Beragama dan
Petugas Pemelihara Rumah Ibadah
12 Dokumen
12 Dokumen
271,2 12 Dokumen
270 12 Dokumen
270 12 Dokumen
270 12 Dokumen
270 12 Dokumen
270 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Bekasijaya
Jumlah pemeliharaan jalan lingkungan
Jumlah Pemeliharan saluran jalan/Jaringan
Air Persentase Pembangunan Sarana dan
Prasarana
4 titik
3 titik
100%
4 titik
3 titik
100%
352,9 4 titik
3 titik
100%
352 4 titik
3 titik
100%
352 4 titik
3 titik
100%
352 4 titik
3 titik
100%
352 4 titik
3 titik
100%
352 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan
Arenjaya
Jumlah Rehab Rutilahu 5 Unit Jumlah Pemeliharaan
Jalan Lingkungan 5 Titik Jumlah
Pemeliharaan Saluran jalan/jaringan air 1 Titik
Jumlah Rehab Bangunan 2 Unit
100% 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Arenjaya
Jumlah Laporan Kemasyarakatan dan
Pembangunan LPM (Perkelurahan Pertriwulan)
16 Dokumen Jumlah Kegiatan LPM se-Kecamatan
Bekasi Timur 4 Kelurahan
100% 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Penguatan
Data Profil RT dan RW di Kelurahan Arenjaya
Jumlah
Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW
12
Dokumen
12
Dokumen
3.162 12
Dokumen
3.162 12
Dokumen
3.162 12
Dokumen
3.162 12
Dokumen
3.162 12
Dokumen
3.162 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu
dan PKK di Kelurahan Arenjaya
Jumlah Laporan Kinerja Kader Posyandu dan
PKK
4 Dokumen
4 Dokumen
2.395,2 4 Dokumen
2.395,2 4 Dokumen
2.395,2 4 Dokumen
2.395,2
4 Dokumen
2.395,2 4 Dokumen
2.395,2 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Penyelenggar
aan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Arenjaya
Jumlah
Laporan Kegiatan Penyelenggaraan
Pimpinan/Pemuka Umat Beragama dan Petugas
Pemelihara Rumah Ibadah
12
Dokumen
12
Dokumen
240 12
Dokumen
240 12
Dokumen
240 12
Dokumen
240 12
Dokumen
240 12
Dokumen
240 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Pembanguna
n Sarana dan Prasarana Kelurahan Arenjaya
Jumlah
pemeliharaan jalan lingkungan Jumlah
Pemeliharaan saluran jalan/Jaringan Air
Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana
4 titik
3 titik
100%
4 titik
3 titik
100%
352,9 4 titik
3 titik
100%
352 4 titik
3 titik
100%
352 4 titik
3 titik
100%
352 4 titik
3 titik
100%
352 4 titik
3 titik
100%
352 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan
Durenjaya
Jumlah Rehab Rutilahu 9 Unit Jumlah Pemeliharaan
Jalan Lingkungan 3 Titik Jumlah
Pemeliharaan saluran jalan/jaringan air 2 Titik
Jumlah Pemeliharaan Rehab Bangunan
Posyandu 2 Unit Jumlah Pemeliharaan
Kantor Sekretariat Bersama 1 Unit
100% 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Durenjaya
Jumlah Laporan Kemasyarakatan dan
Pembangunan LPM (Perkelurahan Pertriwulan)
16 Dokumen Jumlah Kegiatan LPM se-Kecamatan
Bekasi Timur 4 Kelurahan
100% 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penguatan Data Profil RT
dan RW di Kelurahan Durenjaya
Jumlah Laporan
Kinerja Pengurus RT dan RW
12 Dokume
n
12 Dokume
n
3.400,3 12 Dokume
n
3.400,3 12 Dokumen
3.400,3 12 Dokume
n
3.400,3
12 Dokumen
3.400,3 12 Dokume
n
3.400,3 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Penguatan
Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di
Kelurahan Durenjaya
Jumlah
Laporan Kinerja Kader Posyandu dan PKK
4
Dokumen
4
Dokumen
2.406 4
Dokumen
2.406 4
Dokumen
2.406 4
Dokumen
2.406 4
Dokumen
2.406 4
Dokumen
2.406 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan di Kelurahan Durenjaya
Jumlah Laporan
Kegiatan Penyelenggaraan Pimpinan/Pem
uka Umat Beragama dan Petugas Pemelihara
Rumah Ibadah
12 Dokume
n
12 Dokume
n
259,25 12 Dokume
n
259,25 12 Dokumen
259,25 12 Dokume
n
259,25
12 Dokumen
259,25 12 Dokume
n
259,25 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan Durenjaya
Jumlah pemeliharaan jalan
lingkungan Jumlah Pemeliharan saluran
jalan/Jaringan Air Jumlah Pembangunan
4 titik
3 titik
4 titik
3 titik
352,9 4 titik
3 titik
352 4 titik
3 titik
352 4 titik
3 titik
352 4 titik
3 titik
352 4 titik
3 titik
352 Kecamatan Bekasi
Timur
Kecamatan Bekasi
Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sarana dan Prasarana
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyelenggaraan Program P3BK di
Kelurahan Margahayu
Jumlah Rehab Rutilahu 10 Unit
Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan 4
Titik Jumlah Pemeliharaan Bangunan 2
Titik
100% 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 100% 500 Kecamatan Bekasi
Timur
Kecamatan Bekasi
Timur
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan
Margahayu
Jumlah Laporan Kemasyarakata
n dan Pembangunan LPM (Perkelurahan
Pertriwulan) 16 Dokumen Jumlah Kegiatan LPM
se-Kecamatan Bekasi Timur 4 Kelurahan
100% 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 Kecamatan Bekasi
Timur
Kecamatan Bekasi
Timur
Penguatan
Data Profil RT dan RW di Kelurahan Margahayu
Jumlah
Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW
12
Dokumen
12
Dokumen
3.037 12
Dokumen
3.037 12
Dokumen
3.037 12
Dokumen
3.037 12
Dokumen
3.037 12
Dokumen
3.037 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu
dan PKK di Kelurahan Margahayu
Jumlah Laporan Kinerja Kader Posyandu dan
PKK
4 Dokumen
4 Dokumen
2.214 4 Dokumen
2.214 4 Dokumen
2.214 4 Dokumen
2.214 4 Dokumen
2.214 4 Dokumen
2.214 Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur
Penyelenggar
aan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Margahayu
Jumlah
Laporan Kegiatan Penyelenggaraan
Pimpinan/Pemuka Umat Beragama dan Petugas
Pemelihara Rumah Ibadah
12
Dokumen
12
Dokumen
373,3 12
Dokumen
373,3 12
Dokumen
373,3 12
Dokumen
373,3 12
Dokumen
373,3 12
Dokumen
373,3 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan Margahayu
Jumlah pemeliharaan
jalan lingkungan Jumlah Pemeliharan
saluran jalan/Jaringan Air Jumlah
Pembangunan Sarana dan Prasarana
4 titik
3 titik
100%
4 titik
3 titik
100%
352,9 4 titik
3 titik
100%
352 4 titik
3 titik
100%
352 4 titik
3 titik
100%
352 4 titik
3 titik
100%
352 4 titik
3 titik
100%
352 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Mewujudkan
Kecamatan Bekasi Timur yang Aman dan Nyaman
Terwujudn
ya Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan
Program
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Persentase
Wilayah Tertib K3
100 100 20.028 100 24.302 100 26.179 100 27.75
5
100 29.404 100 29.404 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(K3) yang Holistik di Wilayah Kecamatan
Bekasi Timur
Peningkatan Kebersihan
dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Bekasi Timur
Jumlah Gerakan K3 4
Kelurahan dan 1 Kecamatan Jumlah Lomba K3 4 Kelurahan
Jumlah Titik Pantau Adipura 26 titik
100% 100% 210 100% 210 100% 210 100% 210.000
100% 210 100% 210 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Peningkatan
Kebersihan dan Kenyamanan di Kelurahan
Bekasijaya
Jumlah
Gerakan K3 Jumlah Belanja alat kebersihan
12 Bulan
4 unit
12 Bulan
4 unit
- 12
Bulan 4 unit
37,5 12 Bulan
4 unit
37,5 12 Bulan
4 unit
37,5 12 Bulan
4 unit
37,5 12
Bulan 4 unit
37,5 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
Peningkatan Kebersihan dan
Kenyamanan di Kel. Margahayu
Jumlah Gerakan K3
Jumlah Belanja alat kebersihan
12 Bulan 4 unit
12 Bulan 4 unit
- 12 Bulan 4 unit
62 12 Bulan 4 unit
62 12 Bulan 4 unit
62 12 Bulan 4 unit
62 12 Bulan 4 unit
62 Kecamatan Bekasi
Timur
Kecamatan Bekasi
Timur
Peningkatan Kebersihan
dan Kenyamanan di Kelurahan Durenjaya
Jumlah Gerakan K3
Jumlah Belanja alat kebersihan
12 Bulan 4 unit
12 Bulan 4 unit
- 12 Bulan
4 unit
35 12 Bulan 4 unit
35 12 Bulan 4 unit
35 12 Bulan 4 unit
35 12 Bulan
4 unit
35 Kecamatan
Bekasi Timur
Kecamatan
Bekasi Timur
Peningkatan Kebersihan dan
Jumlah Gerakan K3
12 Bulan 4 unit
12 Bulan 4 unit
- 12 Bulan 4 unit
27,5 12 Bulan 4 unit
27,5 12 Bulan 4 unit
27,5 12 Bulan 4 unit
27,5 12 Bulan 4 unit
27,5 Kecamatan
Kecamatan
Tujuan Sasaran kod
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangka
t Daerah Penangg
ung-jawab
Lokasi Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Thn 2022 Thn 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Perangkat Daerah
Target Rp (juta) Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp
(juta) Target
Rp (juta)
Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kenyamanan di Kelurahan Arenjaya
Jumlah Belanja alat kebersihan
Bekasi Timur
Bekasi Timur
Peningkatan
Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan
Bekasi Timur
Jumlah
Kegiatan penertiban PKL, Bangunan liar, Spanduk
dan Reklame kain 26 Kali Jumlah
Kegiatan Sinergitas 3 Pilar Tingkat Kelurahan dan
Kecamatan di Wilayah Bekasi Timur Jumlah
perlengkapan Penunjang Kegiatan Penertiban
Pedagang Kaki Lima,spanduk dan reklame
kain 8 Jenis
100% 100% 80 100% 250 100% 80 100% 80 100% 80 100% 80 Kecamat
an Bekasi Timur
Kecam
atan Bekasi Timur
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan
untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan
misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi pada akhir periode Rencana Strategis
Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator
sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat
mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel T.C. 28
Tabel T.C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi
Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023
1. Persentase
Capaian Indikator
Kunci (IKK) yang
Meningkat di
Kecamatan Bekasi Timur
60% 60% 60% 60% 60% 60% 100%
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
81 81.11 81,5 82 82,5 83 83
3. Persentase Zonasi yang Tertib,Bersih
dan Indah di
Kecamatan Bekasi
Timur
19% 19% 38% 57% 78% 100% 100%
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Timur ini disusun sebagai
pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur pada
kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2018-2023, yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Bekasi
Timur Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun
mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator
pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang
jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bekasi dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang
sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi
Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja
Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat
Daerah pada setiap tahun.
Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana
Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan
indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana
strategis instansi. Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi
Timur ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam
membangun masyarakat Kecamatan Bekasi Timur.