RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 1
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2019
`
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
I N S P E K T O R A T JL. Imam Bonjol Telp. (0914) 21151 - Masohi
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan-perubahannya,
mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) memiliki
Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu)
tahun.Renja SKPD merupakan penjabaran dari rencana kerja 5 (lima)
tahun atau Rencana Strategis (Renstra). Renja SKPD memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang langsung dilaksanakan
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Berkaitan dengan itu, maka Inspektorat
Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu perangkat daerah lingkup
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyusun Renja Tahun 2019
yang akan dijadikan pedoman kerja pada tahun 2019.
Renja Tahun 2019disusun pada masa transisi sehubungan dengan telah
berakhirnya periode Renstra Inspekorat Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2017 – 2022. Oleh karenanya, Renja Tahun 2018 disusun dengan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2005 – 2025, dan rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2019, dengan memperhatikan kebutuhan dan dinamika kebijakan
Nasional di bidang pengawasan intern Pemerintah dan kebijakan
pengawasan intern Pemerintah di Provinsi Maluku.
Renja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah pada dasarnya merupakan
kristalisasi proses pemikiran strategis menyikapi tuntutan masyarakat
dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang
lebih akuntabel menuju kepemerintahan yang baik (good governance).
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 3
Dengan demikian, maka kualitas dokumen perencanaan sangat
ditentukan oleh ketepatan merumuskan tujuan dan sasaran serta
indikator kinerja organisasi, ditunjang dengan penetapanprogram dan
kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan untuk
membangun kepemerintahan yang baik. Faktor yang menentukan dalam
implementasi rencana adalah kemampuan pengorganisasian,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas program dan kegiatan
yang ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran
strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maluku
Tengah.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018
disusun dengan mengacu pada :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 4
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Maluku Tengah;
10. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
1.3. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA SKPD
Dokumen Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2019disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan
dokumen Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya,
dan sistematika penyajian serta maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja SKPD.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU
Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 5
Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD, Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD serta
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan
dan sasaran Rencana Kerja SKPD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
SKPD.
BAB IV PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut.
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun
2019 dimaksudkan untuk menyediakan panduan program dan
kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019 sebagai
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
b. Tujuan penyusunan RenjaInspektorat Kabupaten Maluku Tengah
2019 ini adalah pelaksanaan pengawasan intern pemerintah
sebagai salah satu aspek manajemen pemerintahan dapat
terlaksana secara efektif dan efisien untukmeningkatkan
akuntabilitas pengelolaan pemerintahan daerah menuju
kepemerintahan yang baik.
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Berdasarkan Renja Tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah
melaksanakan 2 (dua) program substantif yang berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan 3 (tiga) program dukungan
manajemen. Total anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2018untuk
membiayai ke-5 program tersebut di atas sebesar Rp.
4.135.740.000,00yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018.
Realisasi capaian hasil (outcome) program-program yang dilaksanakan di
tahun 2017sebagaimana Tabel 1 berikut ini :
Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017
No.
Program
Indikator Sasaran
(outcome)
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Keterangan
1. Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentasi
Kelancaran tugas-tugas Pemerintahan
100 100 100,00
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase kenyamanan dan
kelancaran dalam
melaksanakan tugas pemerintahan
100 100 10,00
3. Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan
Inspektorat
100 100 100,00
4. Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Kebijakan Kepala
Daerah
Prosentase
penyampaian LHKPN 25,00% 25,00% 100,00%
Prosentase temuan
kepatuhan 17,00% 17,00% 100,00%
Merupakan
Indikator baru pada
RENSTRA
2017-2022
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 7
Prosentese
Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti
68,66% 68,86% 103,00%
Prosentase hasil
evaluasi SAKIP OPD dengan nilai Baik
14,29% 14,29% 100,00%
5. Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
Level Kapabilitas APIP
Level 3 Level 3 Tercapai
Merupakan Indikator
baru pada
RENSTRA 2017-2022
Sumber : Hasil analisis capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, 2017
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut di atas, diketahui
bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja program berupa hasil
(outcome), terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang pencapaiannya
memenuhi target yang direncanakan, dan terdapat 1 (satu) indikator
kinerja yang pencapaiannya melebihi target yang direncanakan.
Indikator kinerja yang pencapaiannya belum memenuhi target yang
direncanakan yaitu persentasi jumlah desa yang pengelolaan
keuangannya dievaluasi, disebabkan terbatasnya anggaran dan tenaga
aparatur untuk melakukan evaluasi pengelolaan keuangan desa.
Disamping itu, keterlambatan penyediaan petunjuk evaluasi dana desa
juga berpengaruh terhadap pencapaian target indikator kinerja ini.
Indikator kinerja yang pesncapaiannya telah memenuhi target yang
direncanakan, adalah capaian indikator kinerja pada program dukungan
manajemen administrasi perkantoran, yang pencapaiannya relatif hanya
dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Selanjutnya indikator kinerja
yang pencapaiannya melebihi target yang direncanakan yaituProsentese
Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti. Sedangkan dilampauinya
pencapaian target indikator kinerja persentasi jumlah rekomendasi
dengan status selesai karena kerja keras Inspektorat Kabupaten Maluku
Tengah dalam memfasilitasi proses-proses tindak lanjut rekomendasi
temuan hasil pemeriksaan BPK-RI maupun temuan hasil pemeriksaan
APIP sendiri yang didukung oleh komitmen yang kuat dari pimpinan
daerah serta peran serta seluruh pimpinan satuan kerja lingkup
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Walalupun indikator ini
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 8
terlampaui dari target yang direncanakan, namun sesungguhnya
indikator ini masih belum menggambarkan hasil yang baik dari
keseluruhan kegiatan pengawasan internal, karena dari segi kualitas
tidak lanjut, banyak rekomendasi yang berindikasi kerugian daerah dan
potensi indikasi kerugian daerah belum ditindaklanjuti, termasuk
rekomenhasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP. Rincian
lengkap hasil evaluasi renja Tahun 2017 sebagaimana pada Lampiran 1.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Indikator kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah
belum ditetapkan dalam bentuk SPM maupun IKK sesuai Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006. Oleh karena itu, indikator kinerja
Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dirumuskan dengan kerangka
fikir bahwa tugas pokok dan fungsi Inspektorat di bidang pengawasan,
berperan memberikan penjaminan mutu, dan partner konsultasi
terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku
Tengah. Berdasarkan kerangka fikir ini, sampai dengan tahun 2017
ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten
Maluku Tengah yaitu (1) Hasil Temuan BPK, (2) Prosentase
penyampaian LHKPN, (3) Prosentase temuan kepatuhan, (4) Prosentese
Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti, (5) Prosentase hasil evaluasi
SAKIP OPD dengan nilai Baik, dan (6) Level Kapabilitas APIP.
Hasil kajian kinerja pelayanan sebagaimana disajikan pada Lampiran 2
menunjukkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja pelayanan, terdapat
1 (satu) indikator kinerja yang telah memenuhi target yang direncanakan
yaitu Prosentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai Baik.
Selanjutnya terdapat 5 (lima) indikator kinerja pelayanan yang telah
mencapai target yang direncanakan yaitu (1) Hasil Temuan BPK, (2)
Prosentase penyampaian LHKPN, (3) Prosentase temuan kepatuhan, (4)
Prosentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai Baik, dan (5) Level
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 9
Kapabilitas APIP. Kajian mendalam terhadap pelampauan pencapaian
target indikator kinerja persentasi tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan memperlihatkan bahwa walaupun pencapaiannya melebihi
target yang direncanakan, namun kualitas tindak lanjut masih belum
baik, diindikasikan dari rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan yang berindikasi kerugian daerah dan potensi kerugian
daerah, serta masih berulangnya temuan yang sama pada objek
pemeriksaan yang sama.
Mulai tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah merumuskan
ulang indikator kinerja pelayanan yang lebih berorientasi pada hasil
(result) yang diharapkan akan lebih baik untuk menggambarkan hasil-
hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan. Rincian
analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Maluku
Tengah dapat dilihat pada matriks yang terdapatdi Lampiran 2.
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 42 Tahun 2016,
Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati
melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, yang dalam pelaksanaannyamenyelenggarakan fungsi (1)
perencanaan program pengawasan, (2) perumusan kebijakan teknis dan
fasilitasi pengawasan, dan (3) melakukan pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
Berdasarkan kajian terhadap kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten
Maluku Tengah, serta mempertimbangkan dinamika kebijakan reformasi
birokrasi yang berkehendak semakin mewujudkan pemerintah yang
berbasiskan kinerja dan tuntuan akan hadirnya birokrasi yang bersih dan
akuntabel, maka tantangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Maluku
Tengah di masa mendatang adalah bagaimana meningkatkan
perannyadalam memperbaiki akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 10
kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah. Berkaitan
dengan itu, maka kapabilitas Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah
yang saat ini masih berada pada level-2 dengan catatan, harus sesegera
mungkin ditingkatkan pada level yang lebih tinggi. Selain itu, kapasitas
dan kompetensi aparatur pemeriksa (audior) harus senantiasa
ditingkatkan dari kondisi saat ini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam
layanan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah saat masih belum
terintegrasi, terutama belum diterapkannya e-SAKIP dalam manajemen
kinerja merupakan permasalahan tersendiri yang akan berpengaruh
terhadap level akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja di daerah
ini. Jika permasalahan dan tantangan ini tidak segera di atasi maka
pencapaian misi mewujudkan kepemerintahan yang baik sebagaimana
diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2013 – 2017 relatif sulit tercapai.
Peluang untuk meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Maluku
Tengah dalam menjamin mutu tata kelola pemerintahan daerah dan
konsultan partner satuan kerja di daerah semakin mudah diwujudkan
karena adanya komitmen pimpinan daerah untuk menghadirkan
pemerintahan yang berkualitas, bersih dan melayani. Disamping itu,
secara Nasional telah ditetapkan road map reformasi birokrasi yang
semakin menekankan pentingnya pengawasan internal pemerintah
dalam meningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Beberapa isu penting yang dapat dijadikan catatan strategis dalam
perumusan program dan kegiatan di tahun 2019 sebagai berikut :
1. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daearh masih relatif rendah
dicerminkan dari rendahnya hasil penilaian AKIP.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah harus terus diperbaiki
dan ditingkatkan terutama pada aspek efektfitas sistem
pengendalian internal, dan aspek kepatuhan pada peraturan
perundang-undangan.
3. Rendahnya komitmen pimpinan satuan kerja lingkup Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah dalam menindaklanjuti rekomendasi
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 11
temuan hasil pengawasan, terutama rekomendasi yang berkaitan
dengan indikasi kerugian daerah dan atau potensi kerugian
daerah.
4. Masih berulangnya temuan hasil pemeriksaan pada aspek tertentu
di satuan kerja tertentu, baik pada aspek efektifitas sistem
pengendalian intern, maupun pada aspek kepatuhan pada
peraturan perundang-undangan.
5. Tata kelola keuangan negeri, terutama dana desa yang jumlahnya
semakin bertambah besar, dihadapkan pada kondisi terbatasnya
kapasitas pengelola keuangan di tingkat negeri.
6. Belum tersedianya aparatur fungsional pengawasan pemerintahan
daerah.
7. Terbatasnya kapasitas aparatur pemeriksa.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Berdasarkan dokumen rancanganawal RKPD Tahun2019,prioritas
pembangunan Kabupaten Maluku Tengah yang berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah adalah
peningkatan tata kelola daerah yang baik dan bersih, dengan sasaran
dan indicator sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Target
1 Meningkatnya kepatuhan
penyelenggaraan
pemerintah daerah dan
pemanfaatan hasil
pengawasan
Hasil Temuan BPK 11%
Prosentese Rekomendasi temuan
yang ditindaklanjuti
87%
Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan6 (enam) program yang
dirinci dalam 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan kebutuhan dana /
pagu indikatif sebesar Rp. 4.829.525.000,00, yang direncanakan
akanmenjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah
untuk dilaksanakan di tahun 2019.
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 12
Sesuai rumusan program prioritas, sasaran, indikator sasaran dan target
kinerja sasaran dalam rancangan awal RKPD tahun 2019, dilakukan
analisis kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
fungsi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, dengan memperhatikan
capaian kinerja layanan sampai dengan tahun 2017, dan proyeksi tahun
2018, dinamika kebijakan Nasional di bidang pengawasan, serta
perkembangan lingkungan strategis. Hasil analisis tersebut diarahkan
untuk merumuskan ulang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran
strategis dan target kinerja sasaran strategis, untuk menghasilkan
indikator kinerja yang lebih mencerminkan hasil kerja (result).
Berdasarkan rumusan ulang sasaran strategis dan indikator sasaran
strategis dimaksud, dilakukan analisis terhadap program dan kegiatan
dengan arah untuk memfokuskan anggaran agarlebih berorientasi pada
hasil (result). Hasil review atas rancangan awal RKPD Tahun 2019 dapat
dilihat pada matriks yang terdapatdi Lampiran 3.
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah sebagai lembaga pengawasan
internal pemerintahsampai saat ini belum mendapatkan masukan secara
khusus dari masyarakat berkaitan dengan layanan pemerintahan yang
disediakan. Namun demikian, mencermati pokok-pokok pikiran beberapa
angggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam berbagai kesempatan
rapat bersama Komisi A DPRD Kabupaten Maluku Tengah, ada harapan
masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk terus
memperbaiki kualitas pengawasan dan pengendalian internal
pemerintah.
Secara khusus,DPRD Kabupaten Maluku Tengah telah meminta
Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk memperluas cakupan
layanan penjaminan dan pendampingan dalam tata kelola keuangan
Negeri (desa). Hal ini relevan dengan mandat pembinaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 13
Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 14
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015 –
2019 menetapkan strategi pembangunan Nasional melalui 3 (tiga)
dimensi yaitu dimensi Pembangunan Manusia, dimensi Pembangunan
Sektor Unggulan, dan dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang
dapat diwujudkan antara lain apabila penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan dan reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Dengan
demikian, reformasi birokrasi merupakan salah satu faktor penting
untuk keberhasilan pembangunan Nasional. Berdasarkan road map
Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, diharapkan pada akhir tahun 2019
dapat diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis
kinerja dengan sasaran (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2)
birokrasi yang efektif dan efisien, dan (3) birokrasi yang memiliki
pelayanan publik berkualitas.
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformai Birokrasi 2015 - 2019, diatur bahwa untuk mewujudkan
birokrasi yang bersih dan akuntabel, ditetapkan sasaran tahun
2019antara lain meliputi (1) meningkatnya sinergitas sistem
pengawasan, (2) meningkatnya intensitas independensi Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan (3) meningkatnya
intensitas pengendalian internal di lingkungan instansi
pemerintah.Berkaitan dengan sasaran reformasi birokrasi di tahun
2019, maka Inpektorat Kabupaten Maluku Tengah sesuai tugas pokok
dan fungsinya, akan terus meningkatkan pengendalian internal di
lingkungan instansi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah
melalui peningkatan intensitas pengawasan intern sesuai prioritas
kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah,
mendorong peningkatan kematangan (maturitas) Sistem
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 15
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan peningkatan kapabilitas
APIP.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, maka tujuan dan sasaran
Renja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 sebagai
berikut :
1. Tujuan
a. Menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan
sesuai dengan norma secara efektif dan efisien
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan APIP.
2. Sasaran
a. Untuk mencapai tujuan Menjamin penyelenggaraan
pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan norma secara
efektif dan efisien, dilaksanakan dengan sasaran sebagai
berikut :
a.1. Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintah
daerah.
a.2. Meningkatnya pemanfaatan hasil pengawasan.
a.3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
a.4. Meningkatkan mutu layanan pengaduan masyarakat.
b. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan
APIP, dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya tata kelola
layanan dan kualitas SDM APIP.
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 16
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah
dilaksanakan melalui Program dan kegiatan yang ditetapkan dengan
mempertimbangkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten
Maluku Tengah tahun 2005 – 2025, pencapaian visi dan misi
pembangunan jangka menengah sesuai RPJMD Kabupaten Maluku
Tengah tahun 2018 – 2022, serta mempertimbangkan kebijakan
Nasional di bidang pengawasan.
Pada tahun 2019, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan maka Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maluku
Tengah Tahun Anggaran 2019 (Renja) yang akan dilaksanakan
sebagai berikut :
No Tujuan Sasaran Indikator Target
1 Meningkatnya
efektifitas
pengawasan
intern
Meningkatnya
kepatuhan
penyelenggaraan
pemerintah daerah dan
pemanfaatan hasil
pengawasan
Jumlah Temuan BPK 14%
Prosentase penyampaian
LHKPN
70%
Prosentase temuan
kepatuhan
13%
Prosentese Rekomendasi
temuan yang
ditindaklanjuti
84%
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah
Prosentase hasil evaluasi
SAKIP OPD dengan nilai
Baik
45%
Meningkatnya Tata
Kelola Layanan dan
Kualitas SDM APIP
Level Kapabilitas APIP Level 3
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 17
Pada tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah
merencanakan untuk melaksanakan 6 (enam) program yang
dijabarkan dalam 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan total
kebutuhan dana / pagu indikatif sebesar Rp.
4.474.765.000,00.Seluruhdana yang dibutuhkan bersumber dari
APBD Kabupaten Maluku Tengah. Sebagian besar kegiatan akan
dilaksanakan di Kota Masohi, dan wilayah kecamatan lingkup
Kabupaten Maluku Tengah, karena kelompok sasaran utama layanan
Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah adalah satuan kerja perangkat
daerah lingkup Kabupaten Maluku Tengah, termasuk layanan
pengaduan masyarakat desa berkaitan dengan layanan publik dan
pengelolaan keuangan desa.Terdapat beberapa kegiatan yang akan
dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yaitu upaya
peningkatan kapasitas aparatur pemeriksa melalui pendidikan dan
pelatihan di lembaga pendidikan yang dikelola instansi pembina
jabatan fungsional auditor yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), serta koordinasi pemantauan tindak lanjut
hasil pemeriksaan aparatur pemeriksa ekstern.
Rencana program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen
Renja SKPD ini, telah dikonfirmasi dengan rancangan awal RKPD
Tahun 2019, dengan melakukan penajaman untuk merumuskan
ulang indikator kinerja yang lebih berorientasi hasil, dan
memfokuskan anggaran guna menghasilkan keluaran dan hasil sesuai
rumusan indikator kinerja yang telah ditetapkan.Uraian rinci program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Maluku
Tengah di tahun 2019 terdapat pada Lampiran 4.
RENJA INSPEKTORAT KAB. MALTENG 2019 18
BAB V
PENUTUP
Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inpektorat Kabupaten
Maluku Tengah di tahun 2019, maka Renja SKPD ini akan efektif terlaksana
untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan apabila didukung dengan
komitmen segenap jajaran Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk
mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh
kegiatan secara tertib, dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan tugas pokok
pengawasan,maka jajaran Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah akan
melaksanakannya sesuai dengan standar audit dan bentuk-bentuk pengawasan
lainnya yang telah ditetapkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.
Keberhasilan pelaksanaan peran Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah sebagai
penjamin mutu dan partner konsultasi perangkat daerah lainnya, sangat
ditentukan oleh tersedianya akses penuh aparatur pemeriksa terhadap
keseluruhan informasi yang dibutuhkan melakukan pengawasan berupa audit,
reviu, evaluasi, pemantauan dan bentuk-bentuk pengawasan lainnya. Dengan
demikian, dibutuhkan kerjasama dan dukungan seluruh perangkat daerah agar
pelaksanaan pengawasan internal dapat berjalan efektif dan efisien. Hal yang
sangat penting dari semua kondisi pemungkin diatas adalah dukungan
pimpinan daerah sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki tata kelola
pemerintahan. Hanya dengan demikian, harapan untuk menghadirkan
kepemerintahan yang baik (good governance) dapat semakin diwujudnyatakan.
Masohi, 27 Pebruari 2018
INSPEKTUR KABUPATEN MALUKU TENGAH
Ir. A.LATIF OHORELLA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660614 199303 1 0007