7/22/2019 Ran Logistik
1/34
RENCANA AKSI NASIONAL
TBStop
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
2011
LOGISTIKPENGENDALIAN TUBERKULOSIS
2011-2014
7/22/2019 Ran Logistik
2/34
iLogistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
KATA PENGANTAR
Tuberkulosis atau TB masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi
tantangan global. Indonesia merupakan negara pertama diantara negara-negara
dengan beban TB yang tinggi di wilayah Asia Tenggara yang berhasil mencapai
target Global untuk TB pada tahun 2006, yaitu 70% penemuan kasus baru TBBTA positif dan 85% kesembuhan. Saat ini peringkat Indonesia telah turun dari
urutan ketiga menjadi kelima diantara negara dengan beban TB tertinggi di dunia.
Meskipun demikian, berbagai tantangan baru yang perlu menjadi perhatian yaitu
TB/HIV, TB-MDR, TB pada anak dan masyarakat rentan lainnya. Hal ini memacu
pengendalian TB nasional terus melakukan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi
dan inovasi program.
Strategi Nasional Program Pengendalian TB 2011-2014 dengan tema Terobosan
menuju Akses Universal. Dokumen ini disusun berdasarkan kebijakan pembangunannasional 2010-2014, rencana strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 dan
strategi global dan regional. Penyusunan strategi nasional ini melibatkan partisipasi
berbagai pihak pemangku kebijakan, pusat dan daerah, organisasi profesi, Gerdunas,
komite ahli TB, lembaga swadaya masyarakat, Pamali serta mitra internasional.
Strategi Nasional program pengendalian TB dengan visi Menuju Masyarakat
Bebas Masalah TB, Sehat, Mandiri dan Berkeadilan. Strategi tersebut bertujuan
mempertahankan kontinuitas pengendalian TB periode sebelumnya. Untuk mencapai
target yang ditetapkan dalam stranas, disusun 8 Rencana Aksi Nasional yaitu : (1)
Public-Private Mixuntuk TB ; (2) Programmatic Management of Drug Resistance TB;(3) Kolaborasi TB-HIV; (4) Penguatan Laboratorium; (5) Pengembangan Sumber
Daya Manusia; (6) Penguatan Logistik; (7) Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi
Sosial; dan (8) Informasi Strategis TB.
Pengelolaan logistik TB dilaksanakan secara terintegrasi antara Pengelola Program
TB, Pengelola Kefarmasian dan BPOM, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi
dan Pusat. Perencanaan kebutuhan dilaksanakan dari dan oleh Tim Perncanaan
Terpadu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pengadaan oleh Kemenkes, Dinas
Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, dana bantuan dan swasta lainnya. Distribusidilaksanakan secara berkala dan berjenjang. Penyimpanan oleh bagian kefarmasian
7/22/2019 Ran Logistik
3/34
ii Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
sesuai one gate policy sedangkan sistem informasi ketersediaan logistik dilaksanakan
secara berjenjang dan berkala mulai dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan ke Pusat.
Dokumen ini ditujukan untuk seluruh pelaksana program TB dan Farmasi di semua
tingkatan. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan sehingga implementasi
kegiatan pengelolaan Logistik di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sesuai
dengan target yang telah ditetapkan
Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah
berkontribusi dalam menyelesaikan Rencana Aksi Nasional ini. Segala kritik dan
saran yang membangun demi perbaikannya pada masa mendatang sangat diharapkan.
Semoga buku ini bermanfaat dalam pengendalian TB di Indonesia.
Mari kita lakukan terobosan dalam perjuangan melawan TB.
Jakarta, 14 Maret 2011
Direktur Jenderal PP&PL, Kementerian Kesehatan RI
Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP, MARS, DTM&H
7/22/2019 Ran Logistik
4/34
iiiLogistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
TIM PENYUSUN
PengarahTjandra Yoga Aditama
Yusharmen
H. M. Subuh
Editor
Dyah Erti Mustikawati
Asik Surya
Kontributor
Carmelia Basri
Tiar Salman
Yusuf Said
Rudy Elriman HutagalungNani Rizkiyati
Triya Novita Dinihari
Erwinas
Hasnil Randa
Nadira
Eka Purnamasari
Mindarwati
Ega Febrina
7/22/2019 Ran Logistik
5/34
iv Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................... i
Tim Penyusun .......................................................................................... iii
Daftar Isi ................................................................................................. iv
Daftar Tabel ............................................................................................. v
I. PENDAHULUAN................................................................................. 1
II. ANALISIS SITUASI............................................................................. 3
III. ISU STRATEGIS................................................................................. 5
IV. TUJUAN, TARGET DAN INDIKATOR.................................................... 7
V. RUMUSAN STRATEGI........................................................................ 12
VI. KEGIATAN ........................................................................................ 13 1. Perencanaan .................................................................................. 13
2. Pengadaan ..................................................................................... 14 3. Penerimaan dan Penyimpanan Logistik ............................................. 15
4. Distribusi Logistik ........................................................................... 16
5. Monitoring Penggunaan OAT ............................................................ 18
6. Jaminan Kualitas ............................................................................ 19
7. Manajemen Sistem Informasi ........................................................... 21
8. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga ............................................ 21
9. Peningkatan Kapasitas Pelaksana ..................................................... 22
VII. MONITORING DAN EVALUASI............................................................. 23
VIII. PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN ................................................ 24
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 26
7/22/2019 Ran Logistik
6/34
vLogistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Indikator Pengelolaan Logistik ...................................................... 8
Tabel 2. Anggota Tim Logistik ................................................................... 9
Tabel 3. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................ 9
Tabel 4. Tabel Perencanaan OAT ................................................................ 13
7/22/2019 Ran Logistik
7/34
vi Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
DAFTAR SINGKATAN
Askes : Asuransi Kesehatan
Alkes : Alat kesehatan
Binfar : Bina Farmasi
BPOM : Badan Pengawasan Obat dan MakananBUMN : Badan Usaha Milik Negara
Ditjen : Direktorat Jenderal
DPS : Dokter Praktek Swasta
DOT : Directly Observe Treatment
DOTS : Directly Observe Treatment Shortcourse
FPK : Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Gerdunas TB : Gerakan Terpadu Penanggulangan Tuberkulosis
GF-ATM : Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria
IFK : Instalasi Farmasi Kabupaten/KotaIFP : Instalasi Farmasi Provinsi
Jamkesda : Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas : Jaminan kesehatan Masyarakat
Jamsostek : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KOMLI : Komite Ahli
MDR-TB/TB-MDR : Multi Drug Resistant Tuberculosis
PP&PL/P2PL : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
POLRI : Kepolisian Republik Indonesia
Puskesmas : Pusat Kesehatan MasyarakatOAT : Obat Anti Tuberculosis
Oblik : Obat Publik
RS : Rumah Sakit
Subdit TB : Sub Direktorat Tuberkulosis
TB : Tuberculosis
TB-HIV : Tuberculosis/Human Immunodeficiency Virus
TNI : Tentara Nasional Indonesia
Wasor TB : Pengelola Program TB
WHO : World Health OrganizationXDR : Extremely Drug Resistant
7/22/2019 Ran Logistik
8/34
Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
1
PENDAHULUAN
esia telah menerapkaan strategi DOTS sejak tahun 1995 sebagai strategi nasional
penanggulangan TB di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010 jumlah pasien TB di
Indonesia menempati posisi ke lima terbanyak di seluruh dunia dimana sebelumnya
menempati posisi ketiga setelah India dan Cina. Kenyataan ini menunjukkan bahwaprogram penanggulangan TB di Indonesia telah dilaksanakan dengan arah yang
benar. Namun, banyak tantangan yang masih harus dihadapi untuk memastikan
bahwa pelaksanaan program selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan
cukup kuat untuk menghadapi semua tantangan baru seperti MDR TB dan koinfeksi
TB-HIV.
Seperti diketahui bahwa Strategi DOTS terdiri dari 5 komponen kunci yaitu :
1) Komitmen politis
2) Pemeriksaan mikroskopis dahak yang terjamin mutunya.3) Pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus TB dengan
tatalaksana kasus yang tepat, termasuk pengawasan langsung pengobatan.
4) Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu.
5) Sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap
hasil pengobatan pasien dan kinerja program secara keseluruhan.
Strategi DOTS di atas telah dikembangkan oleh Kemitraan Global dalam
penanggulangan TB (stop TB partnership) dengan memperluas Strategi DOTS
sebagai berikut:
1) Mencapai, mengoptimalkan dan mempertahankan mutu DOTS
2) Merespon masalah TB-HIV, MDR-TB dan tantangan lainnya
3) Berkontribusi dalam penguatan system kesehatan
4) Melibatkan semua pemberi pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun
swasta.
5) Memberdayakan pasien dan masyarakat
6) Melaksanakan dan mengembangkan riset
7/22/2019 Ran Logistik
9/34
2 Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
Hasil dari Joint External Monitoring Missionpada tahun 2011 merekomendasikan
bahwa perluasan program penanggulangan yang cepat harus didukung oleh sumber
daya manusia yang memadai dan dukungan logistik yang cuklup. Rekomendasi
JEMM tersebut dituangkan dalam 6 area dan salah satu rekomendasi tersebut
adalah penguatan sistem pengelolaan logistik.
Tujuan penyusunan rencana aksi nasional Logistik adalah untuk mendukung programpenanggulangan TB khususnya pengelolaan logistic, sehingga didapatkan logistik
yang terjamin kualitas dan jumlahnya serta jenisnya yang cukup.
Pengelolaan logistik yang baik merupakan komponen yang sangat penting dalam
mensukseskan program TB Nasional. Pengelolaan logistik meliputi seleksi,
pengadaan, pendistribusian, penyimpanan dan penggunaan yang rasional.
7/22/2019 Ran Logistik
10/34
Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
3
ANALISIS SITUASI
Analisis situasi diperlukan untuk melihat pengaruh faktor eksternal dan internal
dalam pengelolaan logistik di Kementerian Kesehatan. Analisis menggunakan SWOT
yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan
(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman(threats).
Kekuatan:
1. Adanya Panduan Pengelolaan Logistik TB dan modul pelatihan logistik yang
telah terakreditasi.
2. Jejaring antar sektor pemerintahan yang kuat, mulai dari Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
3. Kebijakan Kemenkes tentang pengelolaan obat satu pintu (one gate policy). .
4. Komitmen dari Kemenkes dalam peningkatan kualitas .5. Komitmen Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Obat Anti
Tuberkulosis (OAT) dan Reagent.
6. Komitmen partners untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan
OAT, seperti dari Jamsostek, Jamkesmas, Jamkesda, Askes dan TNI/POLRI.
7. Tersedianya Pengelolaan dana bantuan hibah yang dikoordinasikan oleh
Pusat.
Kelemahan:
1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan logistik TB.
2. Terbatasnya fasilitas penyimpanan OAT pada tingkat Pusat dan Propinsi.
3. Sistem jaminan kualitas OAT yang belum dilaksanakan dengan baik.
4. Obat yang diproduksi dalam negeri belum ter prequalifikasi WHO.
5. Kebijakan desentralisasi pemerintahan, sehingga ruang gerak Pusat terbatas.
6. Ketergantungan sumber pendanaan dari donor.
7/22/2019 Ran Logistik
11/34
4 Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
Peluang:
1. Banyaknya sumber pendanaan kebutuhan logistik dari sumber pendanaan lain
selain pemerintah.
2. Banyaknya lokal manufaktur yang menyediakan obat TB.
3. Komitmen perusahaan farmasi dalam meningkatkan kualitas OAT.
4. Banyaknya pihak ketiga yang mampu menyediakan jasa Tecnical Assistancepeningkatan pengelolaan logistik.
Ancaman:
1. Berhentinya bantuan dana dari donor dalam pengelolaan logistik.
2. Gagalnya pelaksanaan tender dalam pengadaan OAT.
3. Terbatasnya ketersediaan OAT untuk pengobatan TB-MDR.
4. Proses pengeluran OAT impor relatif lama.
5. Kurangnya terjaminnya kualitas OAT impor karena terlalu lama di simpan di
tempat yang tidak sesuai persyaratan pada saat menunggu pengeluaran obatdari pelabuhan/bandara.
7/22/2019 Ran Logistik
12/34
Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
5
ISU STRATEGIS
Implementasi strategi DOTS di Indonesia pada mulanya difokuskan pada Puskesmas.
Puskesmas merupakan ujung tombak program penanggulangan TB sampai dengan
saat ini namun dikarenakan masih banyak unit pelayanan kesehatan yang belum
mengimplementasikan strategi DOTS maka Kemenkes memperluas pelayananpenanggulangan TB di Rumah Sakit, dokter praktek swasta, penjara, tempat kerja
atau lebih dan ditempat tempat yang sulit terjangkau. Pelibatan berbagai sektor
dalam memberikan pelayanan sesuai dengan strategi DOTS dengan kualitas yang
baik merupakan langkah yang dilaksanakan saat ini.
Tantangan dalam implementasi strategi DOT yang dihadapi oleh Kementerian
Kesehatan saat ini seperti:
Melambatnya angka penemuan kasus TB baru yang salah satu penyebabnya
yaitu terlambatnya penegakan diagnosis TB. Terbatasnya jangkauan dalam memberikan pelayanan dalam kelompok
risiko tertentu seperti pasien TB di pulau-pulau terpencil, penjara, wanita
hamil dengan TB dan pasien TB anak.
Kasus MDR/XDR yang semakin banyak sedangkan pasien TB-MDR yang
diobati masih terbatas.
Terbatasnya kemajuan dalam memperluas kegiatan kolaborasi TB-HIV.
Sedangkan tantangan yang berkaitan dengan sistem Kesehatan dan pengelolaan
logistik yaitu:
Secara keseluruhan, sistem logistik obat belum berjalan dengan optimal
dalam menjamin ketersediaan obat TB secara berkesinambungan di IFK.
Data nasional stock-outobat kategori 1 menunjukkan tingkat ketersediaan
obat yang tidak stabil pada bulan-bulan tertentu. Demikian pula halnya
dengan buffer stockyang tidak memadai berdasarkan situasi ketersediaan
obat pada awal tahun 2010.
Kebijakan pusat yang sering berbenturan dalam pelaksanaanya di daerah
dikarenakan sistem desentralisasi.
Belum berjalannya secara optimal jaminan kualitas OAT oleh BPOM.
7/22/2019 Ran Logistik
13/34
6 Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
Kurang optimalnya sistem informasi manajemen logistik yang menyebabkan
pengelolaan logistik tidak efektif.
Masih besarnya ketergantungan pendanaan kepada donor dalam
penanggulangan TB.
Lokal manufaktur penyedia OAT di Indonesia belum terprequalifikasi
WHO.
Penyediaan OAT TB MDR yang masih diimpor sedangkan proses
pengeluaran obat dari bandara lama.
Terbatasnya fasilitas instalasi farmasi untuk penyimpanan OAT.
7/22/2019 Ran Logistik
14/34
Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
7
TUJUAN, TARGET DAN INDIKATOR
Tujuan Umum : Terlaksananya lima komponen dalam pelayanan DOTS secarabermutu bagi seluruh pasien TB tanpa terkecuali, akses masyarakat miskin,
rentan dan yang belum terjangkau terhadap pelayanan DOTS terjamin serta upaya
peningkatan mutu dalam memberikan pelayanan DOTS yang berkesinambungan.
Tujuan Khusus: Tersedianya sarana dan prasaran yang cukup dan berkualitas dalam
memenuhi kebutuhan pelaksanaan program penanggulangan TB.
Target :
Terpenuhinya kebutuhan OAT secara berkesinambungan diseluruh unit
pelayanan kesehatan TB DOTS.
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan bahan penunjang labolatorium untuk
penegakan diagnosis TB diseluruh unit pelayanan kesehatan. Meminimalkan jumlah OAT yang kadaluarsa.
Meningkatnya kompetensi petugas TB dan Farmasi di seluruh Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam pengelolaan logistik TB.
Ruang lingkup penyediaan barang logistik yaitu diseluruh unit pelayanan kesehatan
di Indonesia khususnya di Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan yang telah
mengimplementasikan strategi DOTS.
Indikator : Indikator digunakan untuk mengukur sampai berapa jauh tujuan atau
sasaran pengelolaan logistik telah berhasil dicapai. Tujuan lain dari penggunaanindikator adalah untuk penetapan prioritas pengambilan tindakan dan untuk
pengujian strategi dari sasaran yang ditetapkan. Dalam mengukur efektifitas kinerja
pengelolaan logistik, digunakan indikator sebagai berikut.
7/22/2019 Ran Logistik
15/34
8 Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
Tabel 1 . Indikator Pengelolaan Logistik
No INDIKATOR KEGUNAAN TINGKAT WAKTU
1 Prosentasi Kabupaten/Kota Mengetahui Kab/kota yang Kabupaten Tiap triwulan
yang melaporkan TB.13 melaporkan kondisi stok OAT.
setiap triwulan Target: Kab/Kota melapor 100%
2 Prosentasi Kabupaten/Kota Mengetahui Kab/kota yang tidak Kabupaten Tiap triwulan yang tidak mengalami mengalami kekosongan obat.
stokout OAT pada hari Target: Kab/Kota tidak terjadi stok
terakhir setiap triwulan out minimal 85 % dari seluruh
Kab/Kota.
3 Prosentasi Kabupaten Mengetahui jumlah tenaga Kabupaten Setiap Tahun
dengan staf terlatih dalam pengelola logistic TB yang terlatih.
manajemen logistik dari Target: 100% seluruh Kab/Kota
4 Jumlah logistik kadaluarsa. Mengetahui tingkat ketepatan Pusat Setahun
perencanaan, dan penyerapan obat Provinsi sekali
sesuai target serta sistem distribusi. KabupatenTarget: maksimal 2% daripermintaan atau pengadaan.
Organisasi Tim Logistik
Keberhasilan penanggulan TB di Indonesia tidak telepas dari dukungan tim
logistik yang solid dimana dibutuhkan koordinasi, usaha, komitmen dan kontribusi
dari seluruh pihak. Koordinasi pengelolaan logistik dilaksanakan oleh Subdit
Tuberkulosis. Manajemen pengelolaan logistik di Kementerian Kesehatan di kelolaoleh Subdit TB, kegiatan operasional dikoordinasikan oleh Tim Logistik Subdit TB.
Sumber daya tim logisitk terdiri dari Subdit TB dibantu oleh staff proyek Global
Fund, juga oleh Technical Officer Drug Managementdari KNCV. Selain itu untuk
koordinasi di tingkat pusat ada Tim Pokja Logistik TB yang terdiri dari Subdit TB,
Binfar, BPOM, dan BUMN produsen obat TB.
Disamping organisasi tersebut diatas, dalam merekomendasikan suatu kebijakan
logistik, program TB menyediakan wadah organisasi yang berbentuk partnership
yaitu Pokja Logistik yang bernaung dibawah KOMLI Gerdunas TB.
7/22/2019 Ran Logistik
16/34
Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
9
Table 2. Anggota Tim Logistik.
INSTITUSI KETERANGAN
Kementeriaan Kesehatan Direktorat P2ML. Sub Direktorat Tuberkulosis
Ditjen PP&PL
Kementeriaan Kesehatan Dit. Bina Obat Publik & Perbekalan Kesehatan
Ditjen Binfar & Alkes Dit. Bina Farmasi Komunitas & Klinik
Dit. Bina Penggunaan Obat Rasional
BPOM Dit. Penilaian Obat dan Produk Biologi, BPOM
Dit. Pengawasan Distribusi Produk Terapetik, BPOM
Lokal Manufaktur PT. Kimia Farma, PT. Indofarma, PT. Phapros
Partner KNCV
Tugas dan tanggungjawab setiap tingkatan pemerintahan seperti terlihat pada tabel
dibawah ini:
Table 3. Tugas dan Tanggungjawab
No Tugas dan Tanggung Jawab Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Subdit TB Binfar IF Wasor TB IF Wasor TB
A Estimasi Kebutuhan Obat
1. Merekapitulasi/menjumlahkan estimasi
kebutuhan.
Pusat V V
Provinsi V V
Kabupaten/Kota V V
2. Menghitung estimasi kebutuhan obat.
Pusat V
Provinsi V V
Kabupaten/Kota V V
3. Estimasi akhir kebutuhan obat tahunan.
Pusat V V
Provinsi V V
Kabupaten/Kota V V
4. Melaporkan kebutuhan obat tahunan.
Provinsi V V
Kabupaten/Kota V V
7/22/2019 Ran Logistik
17/34
10 Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
No Tugas dan Tanggung Jawab Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Subdit TB Binfar IF Wasor TB IF Wasor TB
B Estimasi jumlah pengadaan tahunan
1. Menentukan jumlah pengadaan
tahunan.
Pusat V V
Provinsi V V Kabupaten/Kota V V
2. Menetapkan jumlah pengadaan
tahunan berdasarkan sumber dana
Pusat V V
Provinsi V V
Kabupaten/Kota V V
3. Menetukan jumlah pengadaan OAT V V
yang harus dipesan dalam keadaan
darurat.
C Penyimpanan 1. Menerapkan system dan prosedur
penerimaan dan penyimpanan OAT
yang baik.
Pusat V V
Provinsi V
Kabupaten/Kota V
2. Menerapkan fungsi-fungsi
penyimpanan yang baik untuk
meminimalkan kerugian (kadaluarsa,
kerusakan, hilang, kualitas obat
menurun dan penyalahgunaan obat). Pusat V V
Provinsi V V
Kabupaten/Kota V V
D Distribusi
Menggunakan system tarik/dorong
(pull/push system) dan menetapkan
frekuensi distribusi obat.
Pusat V V
Provinsi V V
Kabupaten/Kota V V
7/22/2019 Ran Logistik
18/34
Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
11
No Tugas dan Tanggung Jawab Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Subdit TB Binfar IF Wasor TB IF Wasor TB
E Persiapan pemesanan tri-bulanan dan darurat.
1. Pengawasan inventaris obat
Provinsi V
Kabupaten/Kota V
2. Menetapkan pemesanan obattri-bulanan.
Provinsi V V
Kabupaten/Kota V V
3. Mengidentifikasi kebutuhan obat untuk
pemesanan darurat.
Provinsi V V
Kabupaten/Kota V V
F Pencatatan dan pelaporan
1. Menyiapkan dan menyampaikan
informasi obat. Pusat V V
Provinsi V V
Kabupaten/Kota V V
2. Membuat indikator pengelolaan obat.
Pusat V V
Provinsi V V
Kabupaten/Kota V V
G Supervisi
Pusat V V
Provinsi V V Kabupaten/Kota V V
7/22/2019 Ran Logistik
19/34
12 Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
RUMUSAN STRATEGI
Rumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang
dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi organisasi.
Rumusan strategi logistik:
Meningkatkan koordinasi antar departemen dalam pengelolaan logistik,
melalui pertemuan reguler, memperlancar komunikasi baik formal maupun
informal,dll.
Melakukan kerjasama dengan BPOM dalam melaksanakan jaminan kualitas
dengan cara melakukan perhitungan jumlah sample, pengambilan sample obat
di setiap Provinsi /Kabupaten Kota.
Melakukan kerjsama dengan Binfar dalam hal pengeluaran obat impor,
pelatihan, manajemen kefarmasian.
Melakukan kerjasama pengembangan Sistem Informasi Manajemen untukpengelolaan logistik baik melalui partner lokal maupun internasional.
Melaksanakan good corporate government dalam pelakasanaan pengadaan
barang dan Jasa.
Melakukan peningkatan kompetensi pengelolaan logistik bagi seluruh stake
holder yang terkait.
Melakukan pendistribusian logistik sesuai dengan tata cara distribusi barang
kefarmasian yang baik.
Melakukan monitoring yang berkelanjutan dan terjadwal dalam memonitor
penggunaan barang-barang logistik sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
7/22/2019 Ran Logistik
20/34
Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
13
KEGIATAN
1. Perencanaan
a. Perencanaan OAT lini pertama
Perencanaan adalah langkah pertama dalam siklus pengelolaan logistik. Kegiatan
ini meliputi proses penilaian kebutuhan, menentukan sasaran, menetapkan tujuan
dan target, menentukan strategi dan sumber daya yang akan digunakan.
Tabel 4. Tabel Perencanaan OAT
Tingkat Pelaksana Perencanaan Sumber Data Usulan Perencanaan
Kabupaten Tim Perencana Obat terpadu Sasaran dan Target Dikirim ke Provinsi.
Kabupaten.(Menggunakan Tahunan Program.
Tamplate Perencanaan OAT) TB.07TB.11
TB.13
Provinsi Tim Perencana Obat terpadu Formulir Rekapitulasi Dikirim ke P2PL
Provinsi Perencanaan OAT tembusan ke Binfar.
Kabupaten/ Kota
Pusat Subdit TB + Binfar Formulir Daftar Dikirim ke Binfar
Rekapitulasi melalui bagian
Perencanaan dan Perencanaan dan
alokasi distribusi Informasi P2PL.
Kab/kota,Provinsi.
Perencanaan kebutuhan logistik tersebut dilaksanakan setiap setahun sekali
dan dilaksanakan pada akhir triwulan pertama tahun berjalan untuk menghitung
perencanaan tahun berikutnya.
b. Perencanaan OAT lini Kedua
Perencanaan OAT TB MDR memegang peranan penting dalam menjamin
ketersediaan OAT TB MDR di unit pelayanan kesehatan. Perencanan kebutuhan
harus memperhitungkan jumlah pasien yang sedang diobati, pasien yang akan
diobati, masa tenggang kedatangan obat (lead time), stok pengaman (buffer stok)
7/22/2019 Ran Logistik
21/34
14 Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
dan sisa obat yang ada. Perencanaan OAT TB MDR dilaksanakan ditingkat pusat
oleh Tim Logistik pusat dan PMDT. Perencanaan OAT TB MDR dilaksanakan pada
setiap awal tahun.
2. Pengadaan
Pengadaan yang efektif harus dapat memastikan ketersediaan logistik dalam jumlahyang cukup, harga yang kompetitif, memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan
dan waktu pengiriman sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengadaan logistik
merupakan proses untuk penyediaan logistik yang dibutuhkan pada unit pelayanan
kesehatan.
Pelaksanaan pengadaan logistik pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu pengadaan
Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Non OAT (bahan laboratorium, bahan promosi,
bahan penunjang operasional kantor, jasa audit,dll).
Kebijakan mengenai Pengadaan
Pengadaan Logistik bisa berasal dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Bantuan Luar Negeri.
Pengadaan OAT akan dipenuhi seluruhnya oleh Kementerian Kesehatan dan
sumber pendanaan lain yang dilakukan setiap tahun.
Pengadaan OAT yang berasal dari APBN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan atas usulan dari Ditjen PP&PL termasuk
spesifikasinya.
Pengadaan logistik yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kotadilaksanakan oleh Dinas Kesehatan masing-masing sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
Pengadaan logistik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
7/22/2019 Ran Logistik
22/34
Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
15
Pengadaaan logistik TB dibagi menjadi dua jenis yaitu:
a. Pengadaan OAT
Pengadaan OAT lini Pertama.
Pengadaan OAT lini pertama di Indonesia berasal dari sumber pendanaan
yaitu berasal dari Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan
potensial dalam negeri lain nya seperti ASKES, TNI/Polri, Jamsostek,swasta lain serta sumber dana ekternal lainya seperti Global Fund ATM.
Pengadaan OAT lini Kedua.
Pengadaan OAT lini kedua dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan
melalui direct procurement kepada lembaga yang telah ditunjuk oleh
Green light Commitee.
b. Pengadaan Logistik Non OAT
Selain pengadaan OAT dilakukan juga pengadaan logistik non OAT seperti
bahan penunjang laboratorium, material advokasi, alat diagnosis TB anak,penunjang kegiatan operasional kantor, peralatan penunjang pengobatan,
peralatan pengendalian infeksi, dll.
3. Penerimaan dan Penyimpanan Logistik
Penerimaan OAT yang berasal dari impor akan dikoordinasikan dengan departemen
terkait seperti Binfar, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan agar
proses pengeluaran dan penerimaan OAT berjalan dengan baik.
Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan termasuk memelihara yang
mencakup aspek tempat penyimpanan (Instalasi Farmasi atau gudang), barang
dan administrasinya. Dengan dilaksanakannya penyimpanan yang baik dan
benar, maka akan terpelihara mutu barang, menghindari penggunaan yang tidak
bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan pencarian dan
pengawasan.
Penyimpanan OAT dan alat kesehatan lainnya dilakukan oleh Instalasi Farmasi yang
dikenal sebagai pengelolaan obat satu pintu. Penyimpanan OAT lini kedua dilakukan
oleh Kementerian Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Rujukan danFPK Satelit 2).
7/22/2019 Ran Logistik
23/34
16 Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
4. Distribusi Logistik
Distribusi adalah pengeluaran dan pengiriman logistik dari satu tempat ke tempat
lainnya dengan memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis untuk
memenuhi ketersediaan jenis dan jumlah logistik agar sampai di tempat tujuan.
Proses distribusi ini harus memperhatikan aspek keamanan, mutu dan manfaat.
Tujuan distribusi :
1. Terlaksananya pengiriman logistik secara merata dan teratur sehingga dapat
diperoleh
2. pada saat dibutuhkan
3. Terjaminnya kecukupan logistik di Unit Pelayanan Kesehatan
4. Terjaminnya mutu logistik pada saat pendistribusian
Distribusi OAT dan Non OAT
a. Distribusi OAT
Distribusi OAT lini Pertama
Distribusi dilaksanakan berdasarkan permintaan secara berjenjang untuk
memenuhi kebutuhan logistik di setiap jenjang penyelenggara program
penanggulangan TB, seperti dibawah ini.
Alur Permintaan, distribusi dan Pelaporan OAT lini pertama
7/22/2019 Ran Logistik
24/34
Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
17
Distribusi OAT dari Kementerian Kesehatan dilaksanakan langsung ke
Kabupaten/Kota sedangkan buffer stok di distribusikan ke Propinsi sesuai
permintaan.
Distribusi OAT buffer stok dari Propinsi ke Kabupaten/kota dilaksanakan
sesuai permintaan Kabupaten/kota dengan biaya dari Dinas Kesehatan
Propinsi.
Alur Permintaan, Distribusi dan Pelaporan OAT Lini Pertama
di Fasilitas Pelayanan
Alur distribusi OAT untuk fasilitas pelayanan dilakukan ke Rumah Sakit
dan Puskesmas. Puskesmas mendistribusikan OAT ke DPS yang berada diwilayah kerjanya.
Pencatatan dan pelaporan OAT dilakukan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas
kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.
Distribusi OAT TB lini kedua
Distribusi OAT lini Kedua dari Kementerian Kesehatan dilaksanakan
langsung ke RS Rujukan TB MDR setelah ada permintaan dari Dinas
Kesehatan Propinsi. Sedangkan distribusi dari RS Rujukan TB MDR ke
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Satelit 2 dilaksanakan dengan cara diambil
langsung oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatann Satelit 2.
7/22/2019 Ran Logistik
25/34
18 Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
Alur Permintaan, Distribusi dan Pelaporan OAT lini Kedua :
Kementerian Kesehatan(Gudang Pusat)
Dinas Kesehatan Provinsi(IFP)
RS RUJUKAN TB MDR
Fasilitas PelayananKesehatan Satelit 2
Keterangan:
Alur distribusi OAT lini Kedua
Alur permintaan dan pelaporan OAT lini Kedua
b. Distribusi Logistik Non OAT
Distribusi logistik non OAT dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan
peruntukan barang tersebut.
5. Monitoring Penggunaan OAT
Pengobatan tuberkulosis dengan OAT dilakukan dengan prinsip - prinsip sebagai
berikut:
OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam
jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan.
Dalam program penanggulangan TB digunakan OAT dalam bentuk paket, baik
kemasan KDT maupun Kombipak. Pemakaian OAT dalam bentuk paket lebih
menguntungkan dan menghindari obat tunggal.
Pengobatan harus didampingi seorang Pengawas Menelan Obat (PMO),
untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat dan menghindari resistensi.
Disamping itu untuk memotivasi pasien meminum obat secara teratur dilakukan
pula sistem pengawasan degan menggunakan sistem informasi yang ada.
7/22/2019 Ran Logistik
26/34
Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
19
Penggunaan OAT harus dilaksanakan secara rasional dengan memperhatikan kriteria
sebagai berikut :
Tepat diagnosis
Pemberian Regimen OAT sesuai dengan diagnosa
Tepat pemilihan obat
Tepat dosis Cara pemberian dengan interval waktu pemberian yang tepat
Tepat lama pemberian obat
Waspada terhadap efek samping
Harus efektif, aman, bermutu dan berkhasiat
Tersedia pada saat yang dibutuhkan
Pemberian informasi kepada pasien
Tepat tindak lanjut
Tepat penyerahan OAT
Kepatuhan Pasien.
Pelaksanaan monitoring penggunaan OAT dan barang logistik lainnya dilaksanakan
secara berkala dan berjenjang oleh setiap tingkatan pemerintah. Pelaksanaan
monitoring bisa dilakukan melalui pertemuan regular, laporan dan supervisi dari
tingkatan pemerintah diatasnya. Pelaksanaan monitoring penggunaan obat yang
rasional bekerjasama dengan Direktorat Bina Farmasi dan Alat Kesehatan.
6. Jaminan Kualitas
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000, Badan Pengawas Obat danMakanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen
(LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan
Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Jaminan Kualitas OAT di Indonesia merupakan wewenang dari Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM), berikut ini fungsi dari BPOM:
Pengaturan, regulasi, dan standardisasi.
Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara Produksi
yang Baik.
7/22/2019 Ran Logistik
27/34
20 Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar.
Post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium,
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan
hukum.
Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk.
Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan.
Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.
Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas
dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif,
semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah
masyarakat.
Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan pengawasan tiga
lapis yakni:
a. Sub-sistem pengawasan Produsen Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-
cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap
bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara
hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang
dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar
yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sangsi, baik administratif
maupun pro-justisia.
b. Sub-sistem pengawasan Konsumen Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan
kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang
digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan
oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya
masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan
suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi
terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi
dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi
syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsenuntuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.
7/22/2019 Ran Logistik
28/34
Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
21
c. Sub-sistem pengawasan Pemerintah/Badan POM
Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi;
penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di
Indonesia; inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk
yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum.
Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen
terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga
melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.
Pelaksanaan jaminan kualitas OAT dilaksanakan oleh BPOM namun penentuan
jumlah sample dan pengambilan OAT dilakukan oleh Subdirektorat TB. Sample
OAT untuk jaminan kualitas obat diambil mulai dari tingkat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan
tingkat pusat. Jaminan kualitas OAT dilaksanakan secara periodik baik OAT
yang produksi dalam negeri maupun impor.
7. Manajemen Sistem Informasi
Sistem informasi Manajamen yang ada sekarang ini ada dua cara yaitu menggunakan
sistem manual dan software yang berbasis internet. Pengelolaan logistik OAT
lini pertama dilakukan dengan cara formulir diisi secara manual dan dikirim
menggunakan internet. Sedangkan pengelolaan logistik OAT MDR dilakukan
menggunakan software yang berbasis internet. Software yang digunakan yaitu eTB
ManagerIndonesia,yang merupakan hasil kerjasama Subdit TB dengan Management
Sciences For Health.Sistem informasi pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten ke
Propinsi dan Pusat yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Pelaksanan sistem manajemen informasi logistik TB akan diintegrasikan dengan
sistem manajamen program TB secara keseluruhan.
8. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga
Peningkatan koordinasi antar lembaga sangat dibutuhkan untuk memperlancarkegiatan pengelolaan logistik. Koordinasi antara Direktorat Bina Farmasi dan Alkes,
7/22/2019 Ran Logistik
29/34
22 Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
Lokal Manufaktur, BPOM dan Partner merupakan kegiatan supply chain management
dan dilakukan secara berkala.
Kerjasama dilakukan dengan Direktorat Bina Farmasi dan Alkes dalam hal pelatihan
farmasi, supervisi terintegrasi, penilaian instalasi farmasi, pembuatan pedoman
logistik dan SOP. Sedangkan kerjasama dengan BPOM dikhususkan dalam
pengawasan jaminan kualitas OAT. Selain itu kerjasama dilakukan pula denganIkatan Apoteker Indonesia dalam hal sosialisasi program penanggulangan TB
mengenai OAT.
Bantuan teknis kepada tiga perusahan farmasi BUMN dan satu perusahaan farmasi
swasta dilakukan oleh Kemenkes dan partner US Pharmacopeaagar perusahaan
tersebut mendapatkan prequalifikasi WHO. Prequalifikasi WHO tersebut sangat
dibutuhkan agar obat yang diproduksi memiliki standar kualitas tinggi dan diakui
secara internasional.
Kerjasama juga dilakukan dengan instansi TNI, Polri, Askes, Jamsostek dalam halkegiatan pemberian bantuan teknis spesifikasi OAT dan penyediaan OAT.
9. Peningkatan Kapasitas Pelaksana
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan logistik
dilakukan secara periodik dan terus menerus. Pengingkatan kompetensi dilakukan
melalui pelatihan dan pembinaan. Pelatihan logistik di bagi menjadi dua yaitu
untuk manajemen program dan Pelayanan Kesehatan. Pelatihan logistik manajemen
untuk staff di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten sedangkan pelatihan ditingkatPelayanan Kesehatan untuk Puskesmas, Rumah Sakit, Dokter Praktek Swasta.
Materi pelatihan sebagai berikut: pengelolaan logistik untuk OAT lini pertama dan lini
kedua, pelatihan etb Manager, Pelatihan Supply Chain Management,dll. Kegiatan
pelatihan dan pembinaan dikoordinasikan dengan HRD Subdit TB. Materi pelatihan
ditingkat Pelayanan Kesehatan untuk pengelolaan OAT lini pertama pelaksanaanya
menyatu dengan pelatihan program DOTS. Selain itu peningkatan kompetensi SDM
dilaksanakan pula dengan adanya bantuan Technical Assistance Drug Management
yang di fasilitasi oleh proyek TBCARE.
7/22/2019 Ran Logistik
30/34
Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
23
MONITORING DAN EVALUASI
Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk memonitor
kecukupan logistik program TB.
Pemantauan merupakan kegiatan rutin untuk memantau tatalaksanan penyimpanan,ketersediaan logistik, dan penggunaannya. Pemantauan bertujuan agar dapat segera
diketahui bila ada masalah atau kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat
diatasi permasalahan tersebut.
Pemantauan dilakukan oleh penanggungjawab program secara berjenjang dan
berkala melalui:
a. Menelaah laporan rutin yang berkaitan dengan pengelolaan logistik di setiap
tingkatan.
b. Melalui pertemuan.c. Supervisi yang efektif dan berkualitas.
Evaluasi adalah penilaian secara berkala terhadap seluruh aspek manajemen logistik,
dilaksanakan minimal satu tahun sekali.
Cara melakukan evaluasi:
a. Mengkaji atau menganalisa seluruh laporan yang berkaitan dengan logistik.
b. Pertemuan berkala.
7/22/2019 Ran Logistik
31/34
24 Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
PENGANGGARAN DAN
PEMBIAYAAN
Penganggaran kegiatan logistik disediakan melalui APBN, APBD dan sumber dana
lainnya termasuk dana bantuan luar negeri. Untuk mendukung seluruh kegiatanlogistik diperlukan pembiayaan sebagai berikut:
PENDANAAN LOGISTIK PROGRAM TB TAHUN 2011-2014
APBN GF-R8 GF-R10 TB-CARE
OAT 673.641.044.437 91.157.494.007 153.185.076.000 -
NON OAT 133.275.837.000 17.017.305.901 16.567.551.000 -
OPERASIONAL - 1.837.500.000 57.332.646.000 2.761.500.000
7/22/2019 Ran Logistik
32/34
Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
25
7/22/2019 Ran Logistik
33/34
26 Logistik 2011-2014
TBStop Rencana Aksi Nasional
DAFTAR PUSTAKA
Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis, 2008, Departemen Kesehatan RI.
Panduan Pengelolaan Logistik, 2010, Kementerian Kesehatan.
Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia Tahun 2010-2014, (2010),
Jakarta.Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2011, Website www.pom.go.id,
WHO, Global TB Report 2010, www.who.int
7/22/2019 Ran Logistik
34/34