Menimbang
Mengingat :
\
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR TAHUN 2017
TENTANGPEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA MASYARAKAT
DI DESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Masyarakat di Desa.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Buol.2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buol.3. Bupati adalah Bupati Buol.4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah keija kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dal am melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah keijanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah,
13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyaivarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah desa atau Lurah.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah desal atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, kcmsultasi, supervise,monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
BAB IIPEMBENTUKAN
Pasal 2(1) Didesa dibentuk lembaga kemasyarakatan(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. lembaga pemberdayaan masyarakat desab. tim penggerak PKK Desac. RT-RWd. karang taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya
BAB IIIMAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3Maksud pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong royongan, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara optimal dan membantu kelancaran penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu pemerintah daeah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 4Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untukpemberdayaan masyarakat.
Pasal 5(1) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibentuk atas
prakarsa masyarakat dan/atau dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat
(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
BAB IVTATA CARA PEMBENTUKAN
Bagian KesatuLembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Paragraf SatuPembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Pasal 6(1) LPMD dibentuk ditingkat desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.(2) Pembentukan LPMD dilakukan secara musyawarah oleh tokoh-tokoh
masyarakat pengurus RW, RT dan pengurus kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
Paragraf duaTata Cara Pemilihan Pengurus LPMD
Pasal 7(1) Pemilihan anggota LPMD dilakukan oleh suatu panitia(2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (l)ditetapkan oleh Kepala Desa sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) orang.(3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan pemilihan anggota LPMD
secara demokrasi dari perwakilan pengurus RT, Pengurus RW, pengurus organisasi kemasyarakatan lain dan pemuka masyarakat/tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Desa setempat.
Paragraf Tiga Kewajiban dan Hak
Pasal 8(1) Anggota LPMD berkewajiban untuk :
a. melaksanakan tugas sesui dengan tugas pokok dan fungsib. melaksanakan keputusan musyawarah anggotac. membina kerukunan hidup wargad. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6
(enam) bulan sekali kepada musyawarah anggotae. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggapperlu
kepada Desa(2) Anggota LPMD berhak untuk menyampaikan yang saran dan pertimbangan
kepada pemerintah desa mengenai hal-hal berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Paragraf empat Kedudukan,Tugas dan Fungsi
Pasal 9(1) LPMD adalah mitra keija desa yangb berkedudukanditingkat desa(2) Tugas pokok LPMD adalah ;
a. menyususn rencanapembangunan yang bpartisipatif di desa;b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;c. melaksanakan danmengendalikan pembangunand. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka
pemberdayaan masyarakt;(3) LPMD dalammelaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (2)
mempuinyai fungsi :a. penampungan dan penyaluran aspirasib. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dankesatuan masyarakat
dalam kerangka memp[erkokoh Negara Kesatuan Republik indonesa;c. peningkatankualitas danpercepatan pelayanan npemerintah kepada
masyarakat;d. penyususnan rencana, pelaksana, dan pengelolah pembangunan serta
pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakasa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalagunaan obat terlarang(narkoba) bagi remaja;
h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, danj. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa
dan masyarakat.
Paragraf Lima Masa Bhakti
Pasal 10(1) Masa Bhakti pengurus LPMDditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak
pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode herikutnya, baik dengan mekanisme pemilihan atau berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah.
(2) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan dengan mengambil suara terbanvak peserta musyawarah yang hadir pada saat itu.
Paragraf Enam Persyaratan Menjadi Pengurus
Pasal 11(1) Yang dipilih menjadi anggota LPMD adalah warga Negara Indonesia yang
memenuhi syarat sebagiberikut:a. warga Desa setempat yang dibuktikan dengan KTPb. memiliki kemauan. kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan
masyarakat.(2) Persyaratan tambahan sebagai pelengkap persayaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah panitia sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1);
Paragraf Tujuh Musyawarah Anggota
Pasal 12(1) Musyawarah anggota merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan
anggota.(2) Musyawarah anggota berfungsi untuk :
a. memilih pengirusb. menentukan dan merumuskan program kerjac. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
(3) Musyawarah anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
Paragraf DelapanSumber Dana dan Pengelolaan Keuangan
Pasal 13(1) Pendanaan lembaga kemasyarakatan Desa bersumber dari :
a. swadaya masyarakatb. anggaran pendapatan dan belanja desac. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/atau Provinsid. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;dane. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis sebagimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d.
Bagian Kedua Rukun Tetangga
Paragraf SatuPembentukan Rukun Tetangga
Pasal 14(1) Rukun Tetangga (RT) dibentuk ditingkat desa sesuai kebutuhan masyarakat(2) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 40 (empat puluh) Kepala Keluarga (KK)(3) Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah warga setempat.
Paragraf DuaTata Cara Pemilihan Pengurus
Pasal 15(1) Pemilihan dilaksanakan secara demokrasi oleh warga RT setempat.(2) Dalam hal pemilihan dibentuk panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa(3) Pemilihan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
musyawarah(4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai maka
dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak.(5) Pengurus terpilih diajukan kepada Kepala desa untuk mendapatkan
pengukuhan.Paragraf Tiga
Kewajiban dan Hak
Pasal 16(1) Pengurus RT berkewajiban untuk :
a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi;b. melaksanakan keputusan musyawara warga;c. membina keruikunan hidup warga;d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6
(enam) bulan sekali kepada musyawarah anggotae. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu
kepada Desa(2) Pengurus RT berhak untuk :
a. menyampaiakan saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW;
Paragraf Emapat Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 17(1) RT adalah organisasi kemasyarakatan yang dibina oleh pemerintah dan berada
diwilayah Desa;(2) Tugas Pokok RT adalah :
a. membantu menjalan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah Desa
b. memelihara kerukunan hidup warga;
c. menyususn rencana dan melaksanakan pembangunan denganmengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
(3) RT dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan
lainnya;b. pemeliharaan keamanan ketertiban, dan kerukunan hidup antar wargac. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
Paragraf Lima Masa Bhakti
Pasal 18(1) Masa Bhakti pengurus RT ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak
pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, baik dengan mekanisme pemilihan atau berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah.
Paragraf EnamPersayaratan Menjadi Pengurus
Pasal 19(1) Yang dipilih menjadi RT adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
sebagiberikut:a. warga Desa setempat yang dibuktikan dengan KTPb. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan
masyarakat.(2) Persyaratan tambahan sebagai pelengkap persayaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah warga;
Paragraf Tujuh Musyawarah Anggota
Pasal 20(1) Musyawarah anggota merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan
warga lingkungan RT.(2) Musyawarah warga sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :
a. memilih pengurusb. menentukan dan merumuskan program kerjac. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
(3) Tata cara pelaksanaan musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.
Paragraf DelapanSumber Dana dan Pengelolaan Keuangan
Pasal 21(1) Pendanaan RT bersumber dari :
a. swadaya masyarakatb. anggaran pendapatan dan belanja desa
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau Provinsid. bantuan Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten;dane. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis Kepada Kepala Desa.
Bagian Ketiga Rukun Warga
Paragraf SatuPembentukan Rukun Warga
Pasal 22(1) Rukun Warga (RW) dibentuk ditingkat desa sesuai kebutuhan masyarakat(2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT(3) Pembentukan RW dilakukan melalui mu svawarah RT.
Paragraf DuaTata Cara Pemilihan Pengurus
Pasal 23(1) Pemilihan dilaksanakan secara demokrasi oleh anggota masyarakat yang
dalamhalini diwakili oleh pengurus RT setempat.(2) Dalam hal pemilihan dibentuk panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa(3) Pemilihan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
musvawarah(4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai maka
dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak.(5) Pengurus terpilih diajukan kepada Kepala desa untuk mendapatkan
pengukuhan.Paragraf Tiga
Kewajiban dan Hak
Pasal 24(1) Pengurus RT berkewajiban untuk :
a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi;b. melaksanakan keputusan musyawara warga;c. membina keruikunan hidup warga;d. membuat laporan tertulis mengenaikegiatan organisasi paling sedikit 6
(enam) bulan sekali kepada musyawara anggotae. melaporkan hal-hal yang teijadi dalam masyarakat yang dianggap perlu
kepada Desa(2) Pengurus RT berhak untuk : Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
Desa mengenai hal-hal berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
Paragraf EmpatKedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 25(1) RW adalah organisasi kemasyarakatan yang dibina oleh pemerintah dan berada
diwiiayah Desa;(2) RW mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan
urusan pemerintah.(3) RT dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
fungsi :a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan
lainnya;b. pemeliharaan keamanan ketertiban, dan kerukunan hidup antar wargac. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
Paragraf Lima Masa Bhakti
Pasal 26Masa Bhakti pengurus RT ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, baik dengan mekanisme pemilihan atau berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah.
Paragraf EnamPersayaratan Menjadi Pengurus
Pasal 27(1) Yang dipilih menjadi RW adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
sebagi beriku t :a. warga RT setempatb. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan
masyarakat.(2) Persyaratan tambahan sebagai pelengkap persayaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah warga RT;
Paragraf DelapanSumber Dana dan Pengelolaan Keuangan
Pasal 28(1) Pendanaan RT bersumber dari :
a. Swadaya masyarakatb. Anggaran Pendapatan dan Belanja desac. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/atau Provinsid. bantuan Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten;dane. Bantuan Iain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis Kepala Desa.
BAB VHUBUNGAN KERJA
Pasal 29(1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa
bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;(2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan lembaga
keamsyarakatan iainnya didesa bersifat koordinatif dan konsiltatif;(3) Hubungan keija lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga di desa
bersifat kemitraan:BAB VI
PEMBINAANPasal 30
(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina lembaga keamsyarakatan;(2) Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Desa wajib membina danmengawasi
Lembaga Kemasyarakatan;BAB VII
PENUTUPPasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.
P A R A F K 00R D IN A 3J
P E J A B A T P A R A F
8 A S ! A f!H a K U f
i
Apt>
Diundangkan di Buolpada tanggal/31, > 2017
Ditetapkan di Buolpada tanggal 2017