ARAH KEBIJAKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN STRATEGI KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN TAHUN 2015 -2019
1
Disampaikan oleh:
Kepala Biro Perencanaanpada Rapat Koordinasi Perencanaan Dengan Kabupaten/Kota Se Provinsi
Sumatera UtaraMedan, 13 FEBRUARI 2015
2
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGISKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rancangan Renstra KKP 2015-2019
3
PENJABARAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Mewujudkan pembangunan KP yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat KP yang tinggi, maju dan sejahtera
4. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara
kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim
yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"
Visi
Misi
“Terwujudnya negara kepulauan yang berdaulat dan mandiri
melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan"
NASIONAL KKP
4VISI, MISI, DAN TUJUAN
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANANTAHUN 2015-2019
1. Mewujudkan pembangunan KP yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat KP yang tinggi, maju dan sejahtera4. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,
kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
Visi
Misi
“Terwujudnya negara kepulauan yang berdaulat dan mandiri melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan"
“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan"
Tujuan
5PETA STRATEGI PEMBANGUNAN KP 2015-2019
SS DAN IK 2015 2016 2017 2018 2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
SS 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP
1 Nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP 101 102 103 104 105
2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7,00 7,05 7,10 7,15 7,20
CUSTOMERS PERSPECTIVE
SS 2. Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan
3Jumlah WPP yang terpetakan potensi sumberdaya KP untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (WPP)
3 4 6 11 11
4Jumlah WPP yang menerapkan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)
2 4 6 8 11
5Jumlah Kawasan Konservasi periaran, pesisir, dan ppk yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kawasan)
17 28 30 33 35
6Presentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)
80 84 88 92 95
7Jumlah Kawasan Pesisir rusak yang pulih kembali
50 55 60 75 85
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
SS DAN IK 2015 2016 2017 2018 2019
CUSTOMERS PERSPECTIVE
SS 3. Meningkatnya produksi, usaha, dan investasi bidang KP
8 Produksi perikanan (juta ton) 24,12 26,04 30,29 32,93 39,97
9 Volume produk olahan hasil perikanan ( juta ton) 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8
10 Produksi garam rakyat (juta ton) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
11 Nilai investasi bidang KP (Rp. triliun) 46,85 55,00 65,00 75,00 85,00
12 Jumlah kredit yang disalurkan (Rp. miliar) 850 900 950 1000 1050
13 Jumlah SDMKP yang bersertifikat kompetensi (orang) 21.250 21.500 21.500 21.500 21.500
14 Jumlah tenaga kerja baru bidang KP (orang) 300.000 600.000 900.000 1.200.000 1.500.000
SS4. Meningkatnya produk KP yang dikembangkan dan dipasarkan di dalam dan luar negeri
15 Konsumsi ikan (kg/kap/thn) 40,9 43,88 47,12 50,65 54,49
16 Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) 5,86 6,82 7,62 8,53 9,54
17 Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus)
< 10 < 10 < 10 < 10 < 10
18 Jumlah produk dan jasa kelautan yang dikembangkan (buah)
3 4 5 6 7
19 Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan 15 17 19 21 23
SS DAN IK 2015 2016 2017 2018 2019
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
S 5. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang implementatif
20 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 7 8 9 10 10
21Jumlah hasil litbang KP yang diadopsi oleh Masyarakat dan Industri (buah)
18 18 20 21 22
SS 6 . Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berdaya saing dan berkelanjutan
22Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan unit pembenihan lainnya yang bersertifikat (unit)
465 612 757 912 1.087
23 Unit pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB (unit) 8.800 10.980 13.580 16.560 20.000
24Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan bagi UPI (SKP)
500 525 550 575 600
25 Utilitas UPI (%) 76% 77% 78% 79% 80%
26Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
1130 1175 1225 1275 1300
27 Sertifikasi kesehatan ikan ekspor dan domestik 248.500 253.500 258.500 263.500 266.000
28Jumlah wilayah perairan ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)
2 4 6 7 7
29Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan keterampilan dalam produksi perikanan tangkap, budidaya, olahan dan/atau garam
4.300 5.125 5.950 6.775 7.600
30Jumlah lokasi kawasan strategis nasional/tertentu yang memiliki dokumen rencana zonasi dan masterplan
46 56 55 70 71
SS DAN IK 2015 2016 2017 2018 2019
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS 7. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara efektif dan terpadu
31Persentase ketaatan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (%)
63,9% 71% 76% 81,9% 87%
32Persentase cakupan WPP NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (11 WPP NRI)
22,66% 45,33% 57,4% 77,71% 84,87%
33Persentasi penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk kedalam wilayah RI (%)
73 80 88 92 96
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
SS 8. Tersedianya ASN KKP yang kompeten dan profesional
34 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III <15% <14% <13% <12% <10%
SS 9. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses
35 Indeks pemanfaatan informasi KP berbasis IT (%) > 75% > 75% > 80% > 80% > 85%
SS 10. Terwujudnya Reformasi Birokrasi
36 Indeks RB KKP BB BB A A AA
37 Nilai/Skor SAKIP KKP A A A AA AA
38 Indeks integritas Pelayanan Publik KKP 8 8,25 8,5 8,75 9
39 Jumlah Unit Kerja berstatys Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih melayani (WBBM)
8 13 18 23 28
SS 11. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien
40 Opini atas Laporan Keuangan KKP WTP WTP WTP WTP WTP
41 Nilai efisisensi anggaran > 95 > 95 > 95 > 95 > 95
10
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANRancangan Renstra KKP 2015-2019
11
ARAH KEBIJAKAN KKP
1. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
2. Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan
3. Mengembangkan kompetensi SDM dan iptek inovatif
4. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel
12
STRATEGI 1. MENGELOLA SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA
BERKELANJUTAN
a. Pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, yang akan dilakukan melalui penerapan kebijakan moratorium perizinan kapal perikanan, pengaturan ulang mengenai ketentuan pemindahan hasil tangkapan ikan (transshipment), dan penertiban penggunaan Vessel Monitoring System (VMS);
b. Meningkatkan kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan
c. Penertiban perizinan usaha perikanan d. Penerapan manajemen kuota penangkapan e. Perlindungan species tertentu (ikan napoleon dan penyu) f. Larangan terhadap ekspor benih ikan tertentu (sidat dan lobster),
penangkapan species tertentu (kepiting dan lobster bertelur) dan perlindungan spawning ground
g. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan kawasan konservasi perairan
13
STRATEGI 1. MENGELOLA SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA
BERKELANJUTAN
h. Pengembangan kawasan ekowisata maritim i. Pengembangan sistem karantina ikan j. Pengaturan alat tangkap ramah lingkungan dan penertiban rumpon di
ZEEI k. Stok asesmen dan penguatan statistik perikanan l. Mendorong penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB m. Peningkatan kepatuhan aturan RFMO untuk mengurangi hasil
tangkapan juvenile n. Penguatan kelembagaan pengelolaan perikanan di daerah o. Penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi
penyusunan rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan laut dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
p. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim melalui pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah pesisir
q. Kerjasama regional dan internasional
14
2. MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEBERLANJUTAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peningkatan daya saing usaha kelautan dan perikanan akan dilakukan melalui :
a. Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan antara lain melalui pengembangan sistem rantai dingin, standarisasi mutu, dan diversifikasi produk olahan
b. Peningkatan kapasitas usaha bagi UMK pengolahan hasil perikananc. Pengembangan sistem penjaminan kualitas produk perikanan yang
memenuhi standar persyaratan mutu dan keamanan melalui sertifikasi kesehatan dan sertfikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control.)
d. Pengembangan akses pasar dan market intelegencee. Peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/One Stop
Servicesf. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis KP
dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah (pengembangan kawasan Minapolitan/sentra perikanan terpadu)
STRATEGI
15
2. MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEBERLANJUTAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANANPeningkatan daya saing usaha kelautan dan perikanan akan dilakukan melalui :
a. Pengembangan SLIN (Sistem Logistik Ikan Nasional) untuk memperlancar distribusi produk perikanan yang efisien dan efektif, dari daerah produsen sampai ke konsumen, sejalan dengan upaya pemenuhan ketersediaan produk ikan yang berkualitas, mudah dan terjangkau dalam rangka mendukung kedulatan pangan
b. Peningkatan efektivitas karantina perikanan untuk pengendalian penyakit, jaminan mutu produksi dan keamanan pangan melalui sistem karantina yang terintegrasi (Integrated Quarantine and Safety Control Mechanism) dan pencegahan/penanggulangan penyakit ikan (Biosecurity)
c. Peningkatan efktivitas waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan untuk produk perikanan
d. Pengembangan Sistem Informasi Nelayan Pintare. Pengembangan sistem penyangga harga ikanf. Meningkatkan pengelolaan impor hasil perikanan yang efektif g. Mengembangkan program kemitraan dengan dunia usaha/industri untuk
meningkatkan produktivitas UMK perikananh. Restorasi kawasan pesisir untuk pengembangan ekonomi wilayah.
STRATEGI
16
2. MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEBERLANJUTAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Untuk menjamin keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, strategi yang ditempuh adalah melalui :
a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan antara lain melalui pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan termasuk eco fishing port, penguatan armada penangkapan dan pelabuhan termasuk di daerah perbatasan, revitalisasi tambak, pengembangan sentra nelayan dan sentra perikanan terpadu, pengembangan balai pembenihan, dan pengembangan sarana prasarana usaha garam rakyat.
b. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan antara lain melaui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (Best Aquaculture Practices) dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (Good Handling Practices), peningkatan kemandirian pembudidaya ikan melalui penguatan sistem perbenihan dan pengembangan pakan mandiri berbahan baku lokal, penerapan teknologi anjuran dan ramah lingkungan, pengembangan kebun bibit rumput laut, pendayagunaan perairan umum daratan (PUD), realokasi BBM ke LPG untuk nelayan, pengembangan komoditas ikan hias dan pengembangan usaha garam rakyat
c. Peningkatan konsumsi ikan dalam rangka mendukung perbaikan gizi masyarakat antara lain melalaui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, bazaar lomba masak ikan, lomba menu ikan, dan pengembangan sentra kuliner hasil perikanan.
STRATEGI
17
2. MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEBERLANJUTAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Untuk menjamin keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, strategi yang ditempuh adalah melalui :
d. Meningkatkan kesejahteran masyarakat perbatasan, termasuk di 92 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk melalui penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar
e. Perlindungan nelayan/pembudidaya ikan antara lain melalui pengembangan fasilitas kredit program dan penyediaan asuransi nelayan/pembudidaya ikan, penguatan permodalan usaha berbasis kelompok masyarakat, sertifikasi Tanah Nelayan/Pembudidaya/Petambak Garam, penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani dan pembudidaya ikan yang terkena bencana
f. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kelautan dan perikanan
g. Peningkatan kompetensi SDMKP melaui penciptaan wirausaha baru lulusan satuan pendidikan KKP dan pengembangan inkubator bisnis berbasis pengembangan SDMKP (P2MKP)
STRATEGI
18
3. MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SDM DAN IPTEK INOVATIF
a. Peningkatan kapasitas SDM KP berbasis kompetensib. Penciptaan SDM baru terampil dan ahli c. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam penerapan iptek dan
teknologi tepat gunad. Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan
lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri
e. Penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok pelaku utama/usaha KP termasuk perempuan dan pemuda dalam pembangunan pesisir
f. Penguatan kelembagaan dan kerjasama untuk capacity building SDM KP
g. Pengembangan kerjasama pemanfaatan hasil riset KP oleh Unit Kerja Eselon I KKP, K/L terkait, Pemerintah Daerah, masyarakat, serta industri
h. Pengembangan road map riset KP nasional
STRATEGI
19
3. MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SDM DAN IPTEK INOVATIF
i. Penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan strategis dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha perikanan
j. Peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam antara lain melalui kegiatan eksplorasi biota laut, pengembangan bioteknologi, serta pengembangan iptek untuk masyarakat
k. Pengembangan technopark berbasis perikanan rakyat sebagai tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing, serta mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga litbang, dan dunia usaha.
l. Pengembangan budaya dan wawasan bahari (maritim) melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan, melestarikan nilai budaya, wawasan bahari serta revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal terkait dengan tata kelola sumberdaya kelautan, dan melindungi dan merevitalisasi peninggalan budaya bawah laut
m. Pengembangan karakter menjadi nelayan hebat
STRATEGI
20
4. MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
a. Transparansi dan modernisasi sistem data dan informasi perikanan (open government policy)
b. Penguatan manajemen kinerja melalui penerapan metoda Balanced Scorecard (BSC) dan Penganggaran Berbasis Kinerja
c. Integrasi sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja KKP
d. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan manajemen pengendalian kinerja pelayanan publik
e. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kelautan dan Perikanan
f. Penyiapan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan
STRATEGI
21
4. MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
g. Pengembangan budaya kerjah. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
transparan, kompetitif, dan berbasis merit i. Pengembangan kompetensi dan profesionalimej. Penerapan sistem pengawasan internal yang profesional dan
sinergisk. Peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa (e-procurement)l. Pengelolaan keuangan yang efisienm. Penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi
secara modernn. Peningkatan efektivitas implementasi pencegahan dan kebijakan
anti korupsi
STRATEGI
22
NAMA PROGRAM1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
KKP2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap4. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya5. Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan
Perikanan6. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil7. Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan8. Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan9. Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan10. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan
23
QUICK WIN DAN PROGRAM LANJUTANRancangan Renstra KKP 2015-2019
24
• Membangun Gerakan Nelayan Hebat• Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan• Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA
Jawa• Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut• Pencanangan Pembangunan 24 Techno Park berbasis
Perikanan Rakyat• Mendukung operasi keamanan laut di perairan
perbatasan• Pengembangan kawasan ekowisata maritim• Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan
Quick Win
QUICK WIN 2015-2019 YANG DITUGASKAN KEPADA KKP
25
• 125 Armada penangkapan ikan 30 GT di wilayah perbatasan sampai 2019 • Cold storage di 100 sentra nelayan dalam rangka SLIN sampai 2019• Sistem Informasi Nelayan Pintar di 100 sentra nelayan sampai 2019• Jaminan pasokan BBM untuk nelayan (berkoordinasi dengan
Kementerian ESDM untuk pasokan ke SPDN dan relokasi BBM ke LPG)• Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan/Pembudidaya 30.000 per tahun
Gerakan Nelayan hebat
• Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) 20.000 pembudidaya sampai 2019
• Penjaminan mutu benih di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan unit pembenihan lainnya pada 900 unit pembenihan sampai 2019
• Pengembangan 100 Kebun Bibit rumput laut dengan kultur jaringan sampai 2019
• Penerapan teknologi biofloc budidaya lele dan patin di 24 lokasi sampai 2019
Gerakan kemandirian Pembudidaya
Ikan
• Penanaman mangrove 3 juta batang per tahun• Pembangunan sabuk pantai 7,5 km sampai 2016• Pembangunan rekayasa hybrid 25 km sampai 2016
Gerakan Cinta Laut dan
Rehabilitasi Kawasan Pesisir
di PANTURA Jawa
RINCIAN QUICK WIN 2015-2019
1
2
3
26
• Lomba bazaar aneka masakan hasil laut di 35 lokasi per tahun• Lomba inovasi menu masakan hasil laut di 35 lokasi per tahun• Pendirian dan penataan 25 sentra kuliner masakan hasil laut di kota pesisir
sampai 2019 (berkoordinasi dengan Kementerian UKM)
Gerakan Ekonomi Kuliner
Rakyat Kreatif dari Hasil Laut
• Pembangunan 20 techno park berbasis litbang KP sampai tahun 2019• Pembangunan 4 techno park berbasis pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan sampai tahun 2019
Pembangunan Techno Park
berbasis perikanan rakyat
• Operasional kapal pengawas di WPP wilayah timur dan barat (minimal 210 hari layar pada 2015 dan 280 hari layar per tahun selama 2016-2019)
Operasi pengawasan laut
di perairan perbatasan
• Pengembangan 5 sentra wisata bahari berbasis gugus pulau sampai 2019• Partisipasi dalam Pekan Wisata Maritim (berkoordinasi dengan
Kementerian Pariwisata)Pariwisata
• Penyediaan LPG untuk 600.000 nelayan sampai 2019 (berkoordinasi dengan Kementerian ESDM)Energi
RINCIAN QUICK WIN 2015-2019
4
5
6
7
8
27
• Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019
• Pembangunan 100 sentra perikanan terpadu • Penerapan Best Aquaculture Practices• Pemberantasan IUU fishing• Rehabilitasi kerusakan pesisir• Pengelolaan kawasan konservasi perairan• Penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau
kecil• Peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau
terdepan
Program Lanjutan
PROGRAM LANJUTAN/STRATEGIS 2015-2019
*) Rancangan Awal RPJMN Tahun 2015-2019
28
Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat menjasi 40-50 juta ton pada 2019, pengembangan 100 sentra perikanan terpadu, dan penerapan best aquaculture practices
• Pengembangan sentra nelayan terpadu dan SEKAYA MARITIM (Seribu Kampung Nelayan – Mandiri Indah Tangguh dan Maju)
• Pengembangan KJA, mesin pellet, excavator, dan sarpras budidaya lainnya, serta pakan berbahan baku lokal• Peningkatan kualitas dan produksi usaha garam rakyat• Stock assesment, pemetaan marikultur, iptekmas budidaya, dan citra radar satelit untuk mendukung pemberantasan IUU
fishing• Pengembangan rantar pasok dalam rangka SLIN• Penerapan Integrated Quarantine and Safety Control Mechanism dan Biosecurity, pemantauan HPIK, dan penerapan
HACCP• Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
Pemberantasan IUU fishing
• Pengembangan sarpras pengawasan (kapal pengawas dan sarana pengawasan lainnya)• Penguatan kelembagaan pengawas dan peningkatan pengawasan SDKP
Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut, peningkatan luas Kasawan Konservasi Perairan, penataan ruang wilayah pesisir dan lautan, dan kesejahateraan di pulau-pulau terdepan
• Rehabilitasi ekosistem• Pengembangan kawasan konservasi perairan• Penataan ruang dan zonasi wilayah pesisir dan laut• Pengembangan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terdepan
PROGRAM LANJUTAN 2015-2019
1
2
3
29
KEWENANGAN DAN KESIAPAN PELAKSANAAN QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN/PROGRAM PRIORITAS LAINNYARancangan Renstra KKP 2015-2019
30
KEWENANGAN KKPuntuk rencana kegiatan QW dan PL dalam RPJMN 2015-2019
• Kegiatan merupakan kewenangan pemerintah pusat mengacu pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
• Tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang bersumber dari DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
• Lokasi QW dan PL merupakan lokasi prioritas dan terintegrasi antar unit
• Lahan clean and clear dipersyaratkan• Alokasi pendanaan di pusat atau Tugas Pembantuan
31
KEMEN ESDM / PERTAMINA :• QW : Konversi BBM ke LPG (600.000 nelayan)• Pembangunan SPDN termasuk penyediaan kuota BBM di wilayah pesisir dan ppk
BMKG :• QW : Sistem Informasi Nelayan Pintar (100 sentra nelayan)
KEMENHUB :• QW : Perizinan kapal penangkap ikan 30 GT
KEMEN TRANSMIGRASI DAN AGRARIA :• QW : Sertifikasi hak atas tanah nelayan, pembudidaya, dan petambak garam (30.000
bidang per tahun)
KEMEN LH DAN HUT :• Pengalihan Taman Nasional Laut
KEMEN PU DAN PR :• Dukungan infrastruktur (saluran irigasi tambak, jalan akses, sarana air bersih, dll)• Pembangunan rumah nelayan di sentra nelayan
KOORDINASI KEWENANGAN K/L TERKAIT LAINNYAuntuk rencana kegiatan QW dan PL dalam RPJMN 2015-2019
32
KERANGKA REGULASIRancangan Renstra KKP 2015-2019
NO JUDUL RUU MATERI YANG DIATUR UU TERKAIT KETERANGAN
1 RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K)
1. Perencanaan WP3K:2. Pemanfaatan WP3K;3. Pengawasan WP3K; dan4. Pengendalian WP3K.
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Nawa Cita Nomor 1(mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas Negara, kedaulatan Negara dan sumber daya alam)
2 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
1. Pengelolaan Sumber Daya Ikan berkelanjutan, Budidaya Ikan Berkelanjutan, Kelembagaan Lokal dan Internasional, Pungutan Retribusi Perikanan, Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah, dan Penegakan Hukum
2. Penguatan penegakan hukum di bidang perikanan
3. Penguatan mekanisme pengawasan pemanfaatan perikanan yang jelas
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang. Perairan Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina, hewan, ikan, dan tumbuhan.
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
Nawa Cita Nomor 1 (mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas Negara, kedaulatan Negara dan sumber daya alam)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NO JUDUL RUU MATERI YANG DIATUR UU TERKAIT KETERANGAN3 RUU tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
1. Perencanaan;2. Perlindungan
Nelayan;3. Pemberdayaan
Nelayan;4. Pembiayaan dan
Pendanaan; dan5. Pengawasan;6. Peran serta
masyarakat
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1 Tahun 2014.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Nawa Cita Nomor 1 (mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas Negara, kedaulatan Negara dan sumber daya alam)
4 RUU Zona Tambahan
Pemanfaatan area Zona Tambahan sebagai sarana meningkatkatkan pengamanan dan penertiban diengan melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum nasional di area yurisdiksi nasional.
1. Undang-Undang Nomor 6/2011 Keimigrasian
2. Undang-Undang Karantina kesehatan (Karantina Udara Nomor 1 Tahun 1962 dan UU N0.2/1962 tentang Karantina,laut),
3. Undang-Undang Nomor 12/1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan
4. Undang-Undang Nomor 32/2009 Ling kungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 17/2004 Keuangan Negara
Nawa Cita Nomor 1 (mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas Negara, kedaulatan Negara dan sumber daya alam)
NO JUDUL RUU MATERI YANG DIATUR UU TERKAIT KETERANGAN5 RUU tentang
Landas Kontinen Indonesia
Pengaturan Landas Kontinen yang selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum laut internasional. Sedangkan jangkauannya adalah mampu mengatur Landas Kontinen, baik didalam maupun diluar 200 mil laut (extended continental shelf). UU No.1 tahun 1973 hanya mengatur di dalam area 200 mil laut.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 (Hukum laut Internasional)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentag Kelautan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem nya
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak Bumi dan Gas
Nawa Cita Nomor 1 (mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas Negara, kedaulatan Negara dan sumber daya alam)
NO JUDUL MATERI MUATAN AMANAT UU/PUSATKEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
1 RPP tentang Kapal Perikanan
1. Sistem pemantauan Kapal2. Kapal perikanan berbendera
Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI;
3. Tata cara pendaftaran Kapal Perikanan
Pasal 7 ayat (1) huruf k, Pasal 35 A, Pasal 36 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Menko Maritim, Kementerian Perhubungan, Bakamla, TNI AL, POLRI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Hukum dan HAM
2 RPP tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil
1. Air dan Lahan Pembudidayaan Ikan;
2. plasma nutfah; 3. sarana Pembudidayaan Ikan; 4. prasarana Pembudidayaan Ikan; 5. pembenihan dan pembesaran
ikan; 6. kesehatan ikan dan lingkungan;
dan7. pembinaan dan pemantauan.
Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN
NO JUDUL MATERI MUATAN AMANAT UU/PUSATKEMENTERIAN/
LEMBAGA TERKAIT3 RPP tentang
Pembudidayaan Ikan
1. Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan
2. Pengaturan mengenai perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan/atau Kesehatan
3. Pemasukan, Pengeluaran, Pengadaan, Pengedaran, dan/atau Pemeliharaan Ikan.
4. Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.
5. Persyaratan dan standar serta pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
Pasal 12 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara
4 RPP tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan
1. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan;
2. Sertifikat Kelayakan Pengolaha;3. Sertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu;4. Sertifikat Kesehatan5. Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;6. Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri
Pengolahan Ikan di Dalam Negeri;7. Pembatasan Ekspor Bahan Baku.
Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (3), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kementerian Keuangan, Badan POM
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN
NO JUDUL MATERI MUATAN AMANAT UU/PUSATKEMENTERIAN/
LEMBAGA TERKAIT
5 RPP tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara
Tata cara pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum di bidang perikanan dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan
Pasal 76 C ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Menko Polhukam, Menko Maritim, Kementarian Pertahanan, TNI AL, POLRI, BAKAMLA, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara
6. RPP tentang Pengawasan Perikanan
1. Pengawasan perikanan2. Peran serta masyarakat dalam,
membantu pengawasan perikanan
3. Sarana dan prasarana pengawasan perikanan:
4. Kapal pengawas perikanan;5. Senjata api;6. Alat pengaman diri lainnya
Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Menko Polhukam, Menko Maritim, Kementarian Pertahanan, TNI AL, POLRI , BAKAMLA, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Bappenas
7 RPP tentang Izin lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sanksi Administratif Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1. Syarat pemberian izin;2. Tata cara pemberian izin;3. Pemberian pemberian izin;4. Pencabutan pemberian izin;5. Jangka waktu pemberian izin;6. Luasan Izin;7. Berakhirnya Izin Lokasi dan
Izin Pengelolaan
Pasal 22 C, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1 Tahun 2014
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Bappenas
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN
NO JUDUL MATERI MUATAN AMANAT UU/PUSATKEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT8 RPP tentang
Pembangunan Kelautan
1. Pembangunan Kelautan
2. Industri Maritim dan Jasa Maritim
3. Kriteria, Persyaratan, dan Mekanisme Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan di Laut
4. Pembentukan Pusat Fasilitas Kelautan, serta Tugas Kewenangan, dan Pembiayaannya
Pasal 13 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Kementerian BUMN
9 R. Perpres tentang Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
1. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap sektor sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
2. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan Strategis
3. Nasional Tertentu;4. program akreditasi nasional;5. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan
kewenangan tiap-tiap instansi Pemerintah; serta
6. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan tertentu yang bertujuan strategis.
Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1 Tahun 2014
Kementerian PU, Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, BPS, Kementerian Pemba
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN
NO JUDUL MATERI MUATAN AMANAT UU/PUSAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
10 R. Perpres tentang Komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries, and Food Securities Indonesia (CTI-CFF)
Kelembagaan, tugas, dan fungsi CTI-CFF di Indonesia
Konvensi Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Bappenas,
11 R. Perpres tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
1. Perizinan pemanfaatan; dan
2. Persyaratan Perizinan.
Pasal 26A, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1 Tahun 2014
Kementerian PU, Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja
12 R. Perpres tentang Penyelenggaraan Litbang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
1. Perencanaan dan implementasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)
2. Pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Tata cara hasil penelitian dan pengembangan; dan
4. Pengaturan penelitian asing di WP3K
Pasal 42,Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1 Tahun 2014
Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Bappenas,
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN
NO JUDUL MATERI MUATAN AMANAT UU/PUSAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
13 R. Perpres tentang Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional
1. Penetapan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional;
2. Pembentukan kelembagaan Lumbung Ikan Nasional
Perpres Mandiri
Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Pemda Maluku
14 R. Perpres tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
1. peningkatan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. kerja sama dengan berbagai3. pihak, baik di tingkat
nasional, maupun di tingkat internasional.
Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1 Tahun 2014
Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, dan Dikti, Kementeriamn Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kemenpan serta Bappenas
15 R. Keppres Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)
penyusunan rencana aksi Aksi Nasional Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)
Sebagai mandat dari Regional Plan of Action (RPOA) IUU Fishing
Menko Polhukam, Menko Maritim, Kementarian Pertahanan, TNI AL, POLRI , BAKAMLA, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Bappenas
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN
42
KERANGKA KELEMBAGAANRancangan Renstra KKP 2015-2019
43
• Dalam Rancangan Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019, kerangka kelembagaan untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagaimana unit organisasi eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada saat ini.
• Dalam periode 2015-2019, diusulkan dilakukan penataan
kelembagaan pada unit organisasi pusat dan Unit Pelaksana Teknis KKP di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di KKP.
44
KERANGKA PENDANAANRancangan Renstra KKP 2015-2019
PAGU INDIKATIF KKP 2015-2019 (BELUM TERMASUK BELANJA APARATUR/
menunggu kebijakan belanja aparatur dari Kementerian Keuangan)
No.Unit
Eselon I
Pagu Indikatif (Rp. Miliar)
2015 *) 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1. Setjen 300,43 305,87 367,27 415,80 473,72 1.863,09
2. Itjen 46,47 55,66 59,62 66,40 70,93 299,09
3. Ditjen PT 2.313,05 2.123,76 2.374,56 2.631,56 2.887,51 12.330,43
4. Ditjen PB 1.078,77 1.048,55 1.167,00 1.325,66 1.518,33 6.138,31
5. Ditjen PSDKP 1.664,54 1.427,78 1.654,57 1.903,86 2.230,60 8.881,35
6. Ditjen P2HP 902,19 855,95 908,64 967,91 999,05 4.633,74
7. Ditjen KP3K 1.315,35 1.270,77 1.333,34 1.485,24 1.538,42 6.943,12
8. Balitbang KP 543,23 929,75 949,65 784,66 763,19 3.970,48
9. B P S D M K P 671,88 720,03 778,12 855,43 862,87 3.888,33
10 B K I P M 267,39 260,12 304,88 367,16 410,91 1.610,46
JUMLAH 9.103,32 8.998,25 9.897,65 10.803,67 11.755,52 50.558,40
45
*) Sudah termasuk tambahan pagu pada RAPBN-P 2015 sebesar Rp. 3,849 triliun (belum termasuk tambahan PNBP Rp. 18,9 miliar)
BELUM TERMASUK ANGGARAN UNTUK OPERASIONAL LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (LPMUKP), YANG DIUSULKAN MELALUI BA 999 SEBESAR RP. 1 TRILIUN PER TAHUN
46
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
032.03.06 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
15.026.230.000
2338 Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
14.801.230.000
011 Pengembangan dan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Barus
7.916.880.000
013 Pembangunan Fisik Infrastruktur Pelabuhan Perikanan
6.884.350.000
2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)
225.000.000
011 Pembangunan Reservaat Ikan di Danau Toba
225.000.000
47
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
032.04.07 Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
1.258.000.000
2344 Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
858.000.000
011 PRODUKSI INDUK IKAN
858.000.000
2348 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya
400.000.000
013 Penyusunan Masterplan Pengembangan Perikanan Budidaya
400.000.000
48
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
032.05.10 Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1.438.100.000
2350 Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
259.740.000
012 Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Speedboat Pengawasan SDKP
259.740.000
2354 Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
1.178.360.000
011 PENGADAAN PRASARANA
429.510.000
011 Pengadaan Sarana Pengawasan
300.000.000
012 PENGADAAN PRASARANA (OPTIMALISASI ANGGARAN)
448.850.000
49
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
032.06.08 Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan
5.156.470.000
2358 Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
4.956.470.000
011 Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
1.768.470.000
011 Pengadaan Rumah Kemasan
688.000.000
012 Pembangunan pabrik es (optimalisasi)
2.500.000.000
2359 Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan
200.000.000
011 Optimalisasi dan Penguatan Oprasionalisasi Rumah Produksi Tepung Ikan untuk Mendukung Daya Saing Produk Nonpangan
200.000.000
50
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
032.12.05 Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan
4.364.366.000
2375 Pelatihan Kelautan dan Perikanan 4.108.366.000
011 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN PENUNJANG OPERASIONAL TEACHING FACTORY
200.000.000
012 PENGADAAN PERALATAN BASIC SAFETY TRAINING
200.000.000
013 [Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SDM KP] 204.000.000013 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN KP
1.228.760.000
014 PENGUATAN SARANA DAN PRASARANA P2MKP
1.464.256.000
015 PENYELESAIAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KP
500.000.000
016 PENGUATAN SARANA DAN PRASARANA DIKLAT 311.350.0002377 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 256.000.000
012 Penguatan Kegiatan Penyuluh Perikanan Swadaya 256.000.000
51
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
032.07.09 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.172.655.000
2362 Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis
2.862.000.000
011 COREMAP-CTI
1.300.000.000
012 Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Terumbu Karang
1.562.000.000
2365 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan
310.655.000
011 Rehabilitasi Kawasan Pesisir
310.655.000
52
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015
032.13.11 Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
300.000.000
3988 Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan
300.000.000
011 Pengadaan Alat dan bahan uji laboratorium untuk deteksi penyakit ikan eksotis
300.000.000
53
TERIMA KASIHJakarta, 13 FEBRUARI 2015