PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11 Tahun 2011
TANGGAL : 6 Juni 2011
PELAKSANAAN KOMITMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY-AEC) TAHUN 2011
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
A. MENUJU PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI
1) Peningkatan daya saing nasional Laporan pertumbuhannilai/volume ekspor Indonesiake ASEAN
Desember 2011 Menteri Koordinator BidangPerekonomian berkoordinasidengan Menteri Perdagangan
2) Penataan lahan dan kawasan industri Peta panduan penataan lahankawasan industri
Desember 2011 Menteri Perindustrian
3) Pembenahan infrastruktur dan energi Peta panduan pembenahaninfrastruktur dan energi
Desember 2011 Menteri Energi dan SumberDaya Mineral
4) Pembenahan Pemberian insentif(pajak dan non pajak)
Pedoman pemberian insentif(pajak dan non pajak)
Desember 2011 Menteri Keuangan
1. Peningkatan DayaSaing danPemanfaatanKomitmen AEC
5) Pembenahan sistem logistik, antaralain melalui:
Tercapainya dayasaing danpemanfaatankomitmen yangoptimal
a. Penyusunan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 2 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
a. Penyusunan Cetak Biru SistemDistribusi Nasional
Peraturan Menteri Perdaganganmengenai Cetak Biru SistemDistribusi Nasional
Desember 2011 Menteri Perdagangan
b. Pengembangan pusat-pusatdistribusi di Kawasan TimurIndonesia
Revitalisasi 1 (satu) PusatDistribusi Regional di KawasanTimur Indonesia.
Desember 2011 Menteri Koordinator BidangPerekonomianberkooordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Perhubungan- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Dalam Negeri- Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia- Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral2. Komitmen AEC
untuk Arus BarangSecara Bebas
1) Melakukan assessment terkait denganpenghapusan hambatan non-tarifsesuai dengan daftar yangdisampaikan oleh Sekretariat ASEANdi sektor:
a. Perdagangan untuk 7 (tujuh)sektor prioritas barang
Hasil assessment mengenaipenghapusan hambatan non tarifdi sektor Perdagangan
Desember 2011 Terpenuhinyakomitmen AECterkait denganhambatan non-tarif.
Menteri Perdagangan
b. Industri ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 3 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
b. Industri Hasil assesment mengenaipenghapusan hambatan non tarifdi sektor industri
Desember 2011 Menteri Perindustrian
c. Obat dan Makanan Hasil assesment mengenaihambatan non tarif di sektor obatdan makanan
Desember 2011 Kepala Badan Pengawas Obatdan Makanan
d. Pertanian Hasil assesment mengenaipenghapusan hambatan non tarifdi sektor pertanian
Desember 2011 Menteri Pertanian
e. Energi Hasil assesment mengenaipenghapusan hambatan non tarifdi sektor energi
Desember 2011 Menteri Energi dan SumberDaya Mineral
2) Menambah jaringan sistem otomasipenerbitan Surat Keterangan Asal(SKA) secara online di 57 InstansiPenerbit Surat Keterangan Asal(IPSKA)
Otomasi SKA secara onlinemenjadi 85 IPSKA
Desember 2011 Pemenuhankomitmen AECmengenai Rules ofOrigin (ROO)
Menteri Perdagangan
3) Mempersiapkan database penerbitanSKA
Database SKA di 85 IPSKA Desember 2011 Menteri Perdagangan
4) Menerapkan standar United Nation -electronic Document pertukaran dataSKA antar Negara ASEAN melaluiASEAN Single Window (ASW)
SKA sesuai dengan standarUnited Nation -ElectronicDocument
Desember 2011 Menteri Perdagangan
5) Mempersiapkan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 4 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
5) Mempersiapkan database eksportirmanufaktur yang memenuhipersyaratan untuk penerapan SelfCertification-(SC) 2012
Database 3600 eksportir Desember 2011 Pemenuhankomitmen AECmengenai fasilitasiperdagangan
Menteri Perdaganganberkoordinasi denganMenteri Keuangan
6) Menyiapkan desain National TradeRepository (NTR)
Desain NTR Desember 2011 Menteri Koordinator BidangPerekonomian berkoordinasidengan Menteri Perdagangan
7) Menerapkan ketentuan ASEAN PolicyGuidelines on Standards andConformance
Sistem Standarisasi Nasionalyang sesuai dengan ASEANPolicy Guidelines on Standardsand Conformance
Desember 2011
8) Menerapkan Standards, TechnicalRegulation and Conformity AssessmentProcedures (STRACAP) dalam ASEANTrade in Good Agreement (ATIGA)
Sinkronisasi dan harmonisasiperaturan perundang-undangandengan ketentuan standar,regulasi teknis dan prosedurpenilaian kesesuaian dalamATIGA
Desember 2011
Pemenuhankomitmen AEC dibidang standardan kesesuaian(standards andconformance)
9) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri pengemasannasional agar mampu memenuhiketentuan the ASEAN CommonRequirements for Pre-packagedProducts (ACRPP)
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacitybuilding)
September 2011
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Pertanian- Menteri Perindustrian- Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral- Menteri Kesehatan- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan- Kepala Badan Standarisasi
Nasional
10) Menerapkan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 5 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
10) Menerapkan ketentuan ACRPP Perubahan Peraturan MenteriPerindustrian dan PerdaganganNomor 61 Tahun 1998 tentangPenyelenggaraan Kemetrologian
Desember 2011 Menteri Perdaganganberkoordinasi denganMenteri Perindustrian
11) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri kosmetiknasional, khususnya UMKM agarmampu memenuhi ASEAN CosmeticDirectives (ACD)
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacitybuilding) untuk UMKMnasional di sektor kosmetik
September 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil danMenengah
- Kepala Badan PengawasObat dan Makanan
12) Menerapkan ketentuan ACD danpenguatan infrastruktur dankemampuan industri kosmetikanasional khususnya UKM
Transposisi ACD ke dalamPeraturan Nasional yaitu:a. Perubahan Peraturan Kepala
Badan Pengawas Obat danMakanan Nomor HK00.05.42.1018 Tahun 2008tentang Bahan Kosmetika
Desember 2011 Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perindustrian- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan- Kepala Badan Standarisasi
Nasional
b. Perubahan Peraturan KepalaBadan Pengawas Obat danMakanan Nomor HK.00.05.42.2995 Tahun 2008Tentang PengawasanPemasukan Kosmetika
Juli 2011
c. Penyusunan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 6 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
c. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentang Bentukdan Jenis Sediaan yang DapatDiproduksi oleh IndustriKosmetika yang MemilikiIzin Produksi Golongan B
Juli 2011
d. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentangPengawasan Kosmetika
Desember 2011
e. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentangMonitoring Efek SampingKosmetika
Desember 2011
f. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentang Tata CaraPemusnahan Kosmetika
Desember 2011
g. Penyusunan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 7 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
g. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentang MetodeAnalisis Kosmetika ASEAN
Juli 2011
h. Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BadanPengawas Obat danMakanan tentangPersyaratan CemaranMikroba dan Logam Beratdalam Kosmetika
Juli 2011
13) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri elektronika danperalatan kelistrikan nasional agarmampu memenuhi ketentuanPersetujuan ASEAN mengenaiHarmonisasi Tata Cara PengaturanPeralatan Listrik dan Elektronika(Agreement on the ASEANHarmonized Electrical and ElectronicEquipment Regulatory Regime)
a. Workshop Nasional
b. Bantuan teknis (capacitybuilding)
September 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral- Kepala Badan Standarisasi
Nasional
14) Menerapkan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 8 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
14) Menerapkan ketentuan ASEANHarmonized Electrical and ElectronicEquipment Regulatory Regime
a. Perubahan PeraturanMenteri PerindustrianNomor 02/M-IND/PER/1/2011 tentang TatacaraPengakuan terhadapSertifikat Produk PeralatanListrik dan Elektronik dariLembaga PenilaianKesesuaian di Negara-negaraASEAN
b. Pedoman StandardisasiNasional terkait sektorelektronika dan peralatankelistrikan
Desember 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral- Kepala Badan Standarisasi
Nasional
15) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri farmasinasional agar mampu memenuhipersyaratan Good ManufacturingPractices (GMP) dan ketentuanASEAN Common Technical Dossier(ACTD)
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacitybuilding)
Desember 2011 -berlanjut
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan- Kepala Badan Standarisasi
Nasional
16) Menerapkan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 9 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
16) Menerapkan ketentuan ACTD danASEAN Sectoral Mutual RecognitionArrangement for the GoodManufacturing Practice (GMP)Inspection of Manufacturers ofMedicinal Product
Perubahan Peraturan KepalaBadan Pengawas Obat danMakanan Nomor 00.05.3.1950tentang Kriteria dan TataLaksana Registrasi Obat
Desember 2011 Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan- Kepala Badan Standarisasi
Nasional
17) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri pangannasional agar mampu memenuhiASEAN Common Food ControlRequirements yang terdiri dari:- ASEAN Common Principles for
Food Control Systems;- ASEAN Common Principles and
Requirements for the Labelling ofPre-packaged Food; dan
- ASEAN Common Principles andRequirements for Food Hygiene
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacitybuilding)
Desember 2011 -berlanjut
Menteri Pertanianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Kesehatan- Menteri Perindustrian- Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil danMenengah
- Kepala Badan PengawasObat dan Makanan
- Kepala Badan StandarisasiNasional
18) Partisipasi ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 10 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
18) Partisipasi Indonesia ke dalamASEAN Rapid Alert System for Foodand Feed (ARASFF)
a. Workshop dan penguataninfrastruktur nasional
b. Sistem teknologi informasidan Pedoman untukIndonesia Rapid Alert Systemfor Food and Feed (INRASFF)
c. Pelaksanaan pilot projectINRASFF
Desember 2011 -berlanjut
Menteri Pertanianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Kesehatan- Menteri Perindustrian- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan- Menteri Kelautan dan
Perikanan
19) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri peralatankesehatan nasional agar mampumemenuhi ASEAN MedicalDirectives.
a. Workshop nasional.
b. Bantuan teknis (capacitybuilding)
September 2011 Menteri Kesehatanberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Perindustrian- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan- Kepala Badan Standarisasi
Nasional
20) Pelaksanaan langkah-langkahpenguatan infrastruktur dankemampuan industri obat tradisionaldan suplemen kesehatan nasionalagar mampu memenuhi ketentuanASEAN Model for TraditionalMedicines and Health Supplements
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacitybuilding)
Desember 2011 Menteri Kesehatanberkoordinasi dengan:- Menteri Perindustrian- Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan- Kepala Badan Standarisasi
Nasional
21) Meningkatkan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 11 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
21) Meningkatkan sistem dan proseduryang ada dalam rangka memfasilitasiintegrasi produksi dan supply chains,yaitu :
a. Impor sementara Peraturan Menteri Keuanganmengenai penyempurnaanprosedur impor sementara.
Desember 2011
Terpenuhinyasebagiankomitmen AEC dibidangKepabeanan
Menteri Keuangan
b. Outward Processing dan InwardProcessing
Perubahan Peraturan MenteriKeuangan tentang KawasanBerikat dan Gudang Berikat
Desember 2011 Menteri Keuangan
22) Modernisasi Klasifikasi Barang Buku Tarif Bea Masuk Indonesia2012
Desember 2011 Menteri Keuangan
23) Mengembangkan kerjasama yang sa-ling menguntungkan untuk mening-katkan efisiensi dan efektivitaskepabeanan
Workshop nasional September 2011 Menteri Keuanganberkoordinasi denganMenteri Perdagangan
3. Komitmen AECuntuk Arus JasaSecara Bebas
1) Pengesahan ASEAN FrameworkAgreement on Services (AFAS) Paket 7
Peraturan Presiden tentangPengesahan AFAS Paket 7
Desember 2011 Pemenuhankomitmen untukAFAS Paket 7
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Sekretaris Kabinet- Menteri Luar Negeri
2) Menambahkan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 12 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
2) Menambahkan 15 sub sektor baruuntuk memenuhi 80 sub sektor AFASPaket 8
15 sub sektor baru Agustus 2011 Tercapainyapenambahan 15sub sektor baruuntuk memenuhi80 sub sektorpada AFAS Paket8
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Kesehatan- Menteri Komunikasi dan
Informasi- Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi- Menteri Keuangan- Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata- Menteri Perhubungan- Menteri Pendidikan Nasional- Menteri Pemuda dan
Olahraga- Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia- Menteri Pertanian- Menteri Perindustrian- Menteri Kelautan dan
Perikanan- Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral- Menteri Lingkungan Hidup- Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
- Kepala ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 13 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
- Kepala Badan KoordinasiSurvey dan PemetaanNasional
- Kepala Badan NasionalSertifikasi Profesi
3) Menyusun komitmen Indonesia untukAFAS Paket 8 pada 4 sektor prioritas(bidang Transportasi Udara, e-ASEAN,Kesehatan dan Pariwisata):
a. Liberalisasi hambatanperdagangan jasa denganpenerapan fleksibilitas
Komitmen Indonesia untuk AFASPaket 8
- Mode 1 : Cross BorderSupply (perdagangan lintasbatas) Tanpa hambatan
- Mode 2 : ConsumptionAbroad (Konsumsi di LuarNegeri) Tanpa hambatan
- Mode 3 : CommercialPresence (KeberadaanKomersial) untuk NationalTreatment yaituPenghapusan denganfleksibilitas
Agustus 2011 Liberalisasi per-dagangan jasa pa-da 4 sektor prio-ritas (bidangTransportasiUdara, e-ASEAN,Kesehatan danPariwisata)
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Komunikasi dan
Informatika- Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi- Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata- Menteri Perhubungan- Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
b. Peningkatan...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 14 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
b. Peningkatan penyertaan modalasing/Foreign Equity Participation(FEP) menjadi 70% (tujuh puluhper seratus)
Mode 3 : Commercial Presence(Keberadaan Komersial) untukMarket Access yaitu FEP 70 %(tujuh puluh per seratus) danpenghapusan semua hambatan
4) Menyusun komitmen Indonesia untukAFAS Paket 8 pada sektor logistik dannon prioritas:
Komitmen Indonesia untuk AFASPaket 8:
a. Liberalisasi hambatanperdagangan jasa secara bertahap
- Mode 1 : Cross BorderSupply (perdagangan lintasbatas) Tanpa hambatan
- Mode 2 : ConsumptionAbroad (Konsumsi di LuarNegeri) Tanpa hambatan
- Mode 3 : CommercialPresence (KeberadaanKomersial) untuk NationalTreatment yaituPenghapusan denganfleksibilitas
Agustus 2011 Lancarnya arusperdagangan jasapada sektorlogistik dan nonprioritas
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi- Menteri Keuangan- Menteri Perhubungan- Menteri Pendidikan
Nasional- Menteri Pemuda dan
Olahraga- Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia- Menteri Pertanian- Menteri Perindustrian- Menteri Kelautan dan
Perikanan
b. Peningkatan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 15 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
b. Peningkatan penyertaan modalasing (FEP) menjadi 51% (limapuluh satu per seratus)
Mode 3 : Commercial Presence(Keberadaan Komersial) untukMarket Access yaitu FEP 51%(lima puluh satu per seratus) danpengurangan semua hambatansecara bertahap
- Menteri Energi danSumber Daya Mineral
- Menteri LingkunganHidup
- Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal
- Kepala Badan KoordinasiSurvey dan PemetaanNasional
- Kepala Badan NasionalSertifikasi Profesi
5) Pengesahan AFAS Paket 8 Peraturan Presiden tentangPengesahan AFAS Paket 8
Desember 2011 Pemenuhankomitmen AECuntuk AFAS Paket8
Menteri Perdaganganberkoordinasi dengan:- Menteri Luar Negeri- Sekretaris Kabinet
6) Pelaksanaan Mutual RecognitionArrangement (MRA) on Engineers
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacitybuilding).
September 2011 -berlanjut
TerlaksananyaMRA on Engineers
Menteri Pekerjaan Umumberkoordinasi dengan:- Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi- Menteri Perdagangan
7) Pelaksanaan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 16 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
7) Pelaksanaan Mutual RecognitionArrangement (MRA) on Architecture
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacitybuilding).
September 2011 -berlanjut
TerlaksananyaMRA onArchitecture
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Perdagangan
8) Negosiasi Mutual RecognitionArrangement (MRA) on LandSurveying
Ditandatanganinya MRA on LandSurveying
Desember 2011 -berlanjut
TerpenuhinyaMRA on LandSurveying
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Pekerjaan Umum- Menteri Perdagangan- Kepala Badan Koordinasi
Survey dan PemetaanNasional
9) Pelaksanaan Mutual RecognitionArrangement (MRA) on Nursing
a. Sosialisasi dan implementasiprogram kerja MajelisTenaga Kesehatan Indonesia(MTKI)
September 2011 -berlanjut
Pemenuhankomitmen AECuntuk MRA onNursing
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan- Ketua Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
b. Diseminasi ASEAN CoreCompetencies Jasa Perawat
September 2011 -berlanjut
c. Database ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 17 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
c. Database tenaga kerjaperawat asing dari negaraASEAN yang bekerja diIndonesia dan perawat lokal
Desember 2011 -berlanjut
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan dan- Menteri Perdagangan
d. Website MRA on Nursing diIndonesia
Desember 2011 -berlanjut
e. Penyusunan, implementasi,dan monitoring regulasiMRA on Nursing
Desember 2011 -berlanjut
10) Mutual Recognition Arrangement(MRA) on Medical Practitioners
a. Sosialisasi MRA on MedicalPractitioners
September 2011- berlanjut
Pemenuhankomitmen AECuntuk MRA onMedicalPractitioners
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan
b. Rancangan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 18 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
b. Rancangan pengembanganASEAN Core CompetenciesJasa Dokter
Desember 2011 -berlanjut
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan- Ketua Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
c. Database dokter asing darinegara ASEAN dan dokterlokal yang bekerja diIndonesia
Desember 2011 -berlanjut
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan
d. Website MRA on MedicalPractitioners di Indonesia
Desember 2011 -berlanjut
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan
11) Pelaksanaan Mutual RecognitionArrangement (MRA) on DentalServices
a. Sosialisasi MRA on DentalServices
September 2011 -berlanjut
Pemenuhankomitmen AECuntuk MRA onDental Services
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan
b. Pengembangan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 19 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
b. Pengembangan ASEAN CoreCompetencies Dokter Gigi
Desember 2011 Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan- Ketua Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
c. Database dokter gigi asingdari negara ASEAN yangbekerja di Indonesia dandokter gigi lokal
Desember 2011 Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan
d. Website MRA on DentalServices di Indonesia
Desember 2011 Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kesehatan- Menteri Perdagangan
12) Pelaksanaan Mutual RecognitionArrangement (MRA) on TourismProfessionals
a. Workshop nasional
b. Bantuan teknis (capacitybuilding)
September 2011 Pemenuhankomitmen AECuntuk MRA onTourismProfessionals
Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi berkoordinasidengan:- Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata- Menteri Perdagangan- Ketua Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
13) Menyusun ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 20 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
13) Menyusun komitmen Indonesia untukPaket Kelima Jasa Keuangan
Daftar komitmen Indonesiauntuk Paket Komitmen KelimaJasa Keuangan
Desember 2011 Liberalisasi ArusJasa KeuanganASEAN
Menteri Keuanganberkoordinasi denganGubernur Bank Indonesia
14) Pengesahan Protokol untukMelaksanakan Komitmen PaketKelima Jasa Keuangan dalamPersetujuan Kerangka Kerja ASEANBidang Jasa (Protocol to Implementthe Fifth Package of Commitments onFinancial Services under the ASEANFramework Agreement on Services)
Peraturan Presiden tentangPengesahan Protocol toImplement the Fifth Package ofCommitments on FinancialServices under the ASEANFramework Agreement onServices
Desember 2011 ImplementasiPaket KomitmenKelima JasaKeuangan
Menteri Keuanganberkoordinasi denganGubernur Bank Indonesia
15) Menyepakati ‘pre agreed flexibilities’(safeguard framework)
Daftar pre-agreed flexibilities Desember 2011 kesepakatan atasdaftar ‘pre-agreedflexibilities’
Menteri Keuangan
Review terhadap Reservation List ASEANComprehensive Investment Agreement(ACIA)-Indonesia:
4. Komitmen AECuntuk arus investasisecara bebas
a. di sektor pertanian dan sektor jasaterkait pertanian untuk phase II
Reservation List Indonesia disektor pertanian periode tahun2010-2011
September 2011 Tercapainya ikliminvestasi yanglebih menarik bagiinvestor
Menteri Pertanianberkoordinasi dengan KepalaBadan Koordinasi PenanamanModal
b. di sektor ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 21 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
b. di sektor perindustrian dan sektor jasaterkait perindustrian untuk phase II
Reservation List Indonesia disektor perindustrian periodetahun 2010-2011.
September 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi dengan KepalaBadan Koordinasi PenanamanModal
c. di sektor kehutanan dan sektor jasaterkait kehutanan untuk phase II
Reservation List Indonesia disektor kehutanan periode tahun2010-2011
September 2011 Menteri Kehutananberkoordinasi dengan KepalaBadan Koordinasi PenanamanModal
d. di sektor perikanan dan sektor jasaterkait perikanan untuk phase II
Reservation List Indonesia disektor perikanan periode tahun2010-2011
September 2011 Menteri Kelautan danPerikanan berkoordinasidengan Kepala BadanKoordinasi PenanamanModal
e. di sektor pertambangan dan sektorjasa terkait pertambangan untukphase II
Reservation List Indonesia disektor pertambangan periodetahun 2010-2011
September 2011 Menteri Energi dan SumberDaya Mineral berkoordinasidengan Kepala BadanKoordinasi PenanamanModal
5. Komitmen ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 22 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
5. Komitmen AECuntuk arus modalyang lebih bebas
a. Melakukan kajian mengenaiidentifikasi dan assessment ketentuanliberalisasi aliran modal berkaitandengan investasi portofolio
Country Report mengenaiidentifikasi dan assessmentketentuan liberalisasi aliranmodal berkaitan denganinvestasi portofolio.
September 2011 Tersedianyaassessmenttahapanliberalisasi aliranmodal yang lebihbebas untukinvestasiportofolio
Menteri Keuanganberkoordinasi denganGubernur Bank Indonesia
b. Melakukan kajian mengenaiidentifikasi dan assessment ketentuanliberalisasi aliran modal berkaitanpinjaman luar negeri jangka panjang.
Country report mengenaiidentifikasi dan assessmentketentuan liberalisasi aliranmodal berkaitan pinjaman luarnegeri jangka panjang
September 2011 Tersedianyaassessmenttahapanliberalisasi aliranmodal yang lebihbebas untukpinjaman luarnegeri jangkapanjang
6. Priority ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 23 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
6. Priority IntegrationSectors (PIS)
a. Menyelesaikan komitmen yang telahdiidentifikasi berdasarkan roadmap12 PIS
1. Review dua-tahunan sekaliguna memonitor status,kemajuan dan efektivitas dariperkembangan roadmap PISantara negara anggotaASEAN
September 2011 -berlanjut
Tercapainyareview dua-tahunan sekaliguna memonitorstatus, kemajuandan efektivitasdari perkem-bangan roadmapPIS antara negaraanggota ASEAN
Menteri Koordinator BidangPerekonomian dan MenteriPerdagangan berkoordinasidengan:- Menteri Perindustrian- Menteri Perhubungan- Menteri Komunikasi dan
Informatika- Menteri Kesehatan- Kementerian Pertanian- Kementerian Kehutanan- Kementerian Kelautan dan
Perikanan- Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata
2. Identifikasi proyek-proyekpada spesifik sektor atauinisiatif dengan negaraKoordinator PIS melaluidialog atau konsultasidengan para pemangkukepentingan, khususnyasektor swasta
Desember 2011 Terlaksananyapengindentifika-sian proyek-proyek padaspesifik sektor
Menteri Perdaganganberkoordinasi denganMenteri Perindustrian
3. Laporan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 24 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
3. Laporan implementasiroadmap dari 12 PIS
Desember 2011 Tercapainyakomitmen yangtelah diidentifikasi dandisusunberdasarkanroadmap dari 12PIS
Menteri Perdaganganberkoordinasi denganMenteri Perindustrian
b. Priority Integration Sectors(Sektor Otomotif):
1) Peninjauan berkala untukmemonitor status, perkembangandan efektivitas roadmap PIS disektor otomotif
Laporan peningkatan nilaiperdagangan dan investasi disektor otomotif
September 2011 -berlanjut
Tercapainyaintegrasi regionalmelalui liberalisasi,fasilitasi danpromosi untukmenciptakanintegrasi penuh disektor otomotif
Menteri Perindustrianberkoordinasi denganMenteri Perdagangan
2) Identifikasi terhadap proyek atauinisiatif spesifik melalui dialog ataukonsultasi dengan stakeholder dansektor swasta di sektor otomotif
Laporan hasil identifikasipeningkatan kemampuanteknologi di sektor otomotif
September 2011 -berlanjut
Meningkatnyakemampuanteknologi danpartisipasi sektorswasta di sektorotomotif
3) Meningkatkan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 25 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
3) Meningkatkan kemampuansumber daya manusia di sektorotomotif
Pelatihan berupa workshopuntuk peningkatan keahliansejumlah sumber daya manusiadalam bidang otomotif
September 2011 TersedianyaSumber DayaManusia yangberkualitas disektor otomotif
4) Meningkatkan standar dan kualitasproduk-produk otomotif melalui:
a. Pertukaran informasi tentangstandar, peraturan, prosedurdan persyaratan wajib dinegara anggota ASEAN terkaitdengan sektor otomotif
Tersedianya informasi tentangstandar, peraturan, prosedur danpersyaratan wajib di setiapnegara anggota ASEAN terkaitsektor otomotif dalam portalASEAN yang dapat diakses secaraonline oleh kalangan umum
Desember 2011 Menteri Perindustrianberkoordinasi denganMenteri Perhubungan
b. Analisa dan studi bandingperaturan antar negara anggotaASEAN
Hasil analisa dan studi bandingperaturan antar negara anggotaASEAN dalam sektor otomotif
Desember 2011
Tercapainyapenghapusanhambatan teknisperdagangan yangdisebabkan olehperbedaan standarnasional danprosedurpenilaiankesesuaian disektor otomotif
c. Identifikasi area untukharmonisasi standar dan MRA
Daftar Harmonisasi standar danMRA sektor otomotif
September 2011
d. Mengembangkan MRA sektoral Daftar MRA sektor otomotif September 2011
e. Identifikasi kebutuhaninfrastruktur teknis
Daftar kebutuhan infrastrukturterkait sektor otomotif
September 2011
7. Komitmen ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 26 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
7. Komitmen AECuntuk PerdaganganMakanan,Pertanian, danKehutanan
1. Harmonisasi prosedur karantina daninspeksi/sampling
Prosedur karantina daninspeksi/sampling nasional yangsejalan dengan peraturanperkarantinaan daninspeksi/sampling kawasanregional dan internasional
Desember 2011 Tercapainyaharmonisasiprosedur karantinadaninspeksi/samplingnasional yangsejalan denganperaturanperkarantinaankawasan regionaldan internasional
Menteri Pertanianberkoordinasi dengan:- Menteri Perdagangan- Menteri Kelautan dan
Perikanan- Menteri Kehutanan- Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan
2. Mengembangkan danmengimplementasikan TimberLegality Assurance System (TLAS)
Tersedianya danterimplementasinya TLAS yangdiakui pasar internasional
Desember 2011 Tercapainyapelaksanaan tatakelola hutan,penegakan hukumdan promosiperdagangan kayuyang terjaminlegalitasnya
Menteri Kehutanan
3. Mengembangkan danmengimplementasikan sistempengendalian kualitas produk hasilhutan (kayu dan non kayu)
Sistem pengendalian kualitasproduk hasil hutan (kayu dannon kayu)
Desember 2011 Tercapainyakualitas, nilaitambah, dan dayasaing produkkehutanan
Menteri Kehutananberkoordinasi dengan:- Menteri Pertanian- Menteri Perdagangan
B. MENUJU ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 27 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
B. MENUJU WILAYAH EKONOMI YANG BERDAYA SAING TINGGI
1. KebijakanPersaingan
Melakukan berbagai kegiatan advokasidan publikasi untuk mendorongpentingnya kebijakan persaingan diIndonesia
Kegiatan diseminasi PedomanRegional tentang KebijakanPersaingan dan Buku PeganganRegional tentang Kebijakan danHukum Persaingan Usaha diASEAN untuk Pelaku Bisnis (TheRegional Guideline onCompetition Policy dan RegionalHandbook on Competition Policyand Law in ASEAN forBusinesses)
Agustus 2011 Terciptanyabudayapersaingan sehat
Menteri Koordinator BidangPerekonomian berkoordinasidengan Ketua KomisiPengawas Persaingan Usaha
2. Hak atas KekayaanIntelektual
Menyusun Rencana Kerja Hak atasKekayaan Intelektual
a. Formasi jaringan BusinessDevelopment Services (BDS)Nasional secara online danlink ASEAN
September 2011 -berlanjut
Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia
b. Studi Kelayakan (FeasibilityStudy) dan Penelitiandampak dari penerapanProtokol Madrid
PemenuhanKomitmen AEC-Blueprint bidangHak atas KekayaanIntelektual
c. Perubahan peraturanperundang-undangan dibidang Hak atas KekayaanIntelektual
3. Pengembangan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 28 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
3. PengembanganInfrastruktur
1) Menyusun Transport Action Plan danRoad Safety Requirement
Implementasi ASEAN five-yearRegional Road Safety Action Plan(2010-2011) yang mengacukepada ASEAN StrategicTransport Plan (ASTP) 2011-2015
Desember 2011 Terpenuhinyakomitmen AEC-Blueprint untuksektorperhubungan danpeningkatan dayasaing nasional dibidanginfrastrukturyang terkaitdengan RoadSafetyRequirement
Menteri Perhubunganberkoordinasi denganMenteri Pekerjaan Umum
2) Melakukan proses ratifikasi danpeningkatan daya saing yangmeliputi:
a. Melakukan proses pengesahanASEAN Multilateral Agreement onAir Services
Peraturan Presiden tentangPengesahan ASEAN MultilateralAgreement on Air Services
September 2011 Menteri Perhubunganberkoordinasi dengan :- Menteri Luar Negeri- Sekretaris Kabinet
b. Melakukan proses pengesahanProtokol 1 mengenai UnlimitedThird and Fourth Freedom TrafficRights within the ASEAN Sub-Region
Peraturan Presiden tentangPengesahan Protokol 1 mengenaiUnlimited Third and FourthFreedom Traffic Rights within theASEAN Sub-Region
September 2011
Terpenuhinyakomitmen AECBlueprint untukmengesahkanbody agreementdan peningkatandaya saingstakeholderspenerbangannasional
c. Melakukan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 29 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
c. Melakukan proses pengesahanProtokol 2 mengenai UnlimitedFifth Freedom Traffic Rights withinthe ASEAN Sub-Regions
Peraturan Presiden tentangPengesahan Protokol 2 mengenaiUnlimited Fifth Freedom TrafficRights within the ASEAN Sub-Regions.
September 2011
d. Identifikasi faktor-faktorpenghambat daya saingstakeholders penerbangannasional
Dokumen yang mengidentifikasifaktor-faktor penghambat dayasaing stakeholders penerbangannasional
September 2011 Menteri Perhubungan
e. Penyusunan roadmap AngkutanUdara menuju AEC 2015
Roadmap Angkutan Udaramenuju AEC 2015
September 2011 Menteri Perhubungan
3) Melakukan pengesahan terhadapProtokol 1 Penunjukan Rute danFasilitas Angkutan Transit (Protocol 1Designation of Transit TransportRoutes and Facilities)
Peraturan Presiden mengenaiPengesahan Protokol 1Penunjukan Rute dan FasilitasAngkutan Transit (Protocol 1Designation of Transit TransportRoutes and Facilities) sebagaidasar penetapan penunjukanrute ASEAN Highway (AH.150Indonesia-Entikong danMalaysia-Tibedu)
Desember 2011 Terpenuhinyakomitmen AECuntuk ASEANHighway
Menteri Perhubunganberkoordinasi dengan- Menteri Luar Negeri- Sekretaris Kabinet
4) Pembangunan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 30 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
4) Pembangunan jaringan backbonenasional dengan pita lebar(implementasi PALAPA Ring)
Jaringan backbone nasionaldengan pita lebar (implementasiPALAPA Ring)
Desember 2011 TercapainyaNasionalConnectivity dantersedianyakebutuhankoneksi pita lebarsecara nasionaluntuk menunjangjaringan masamendatang
Menteri Komunikasi danInformatika
5) Memperkuat keamanan informasidunia cyber
Sistem keamanan informasidunia cyber nasional
Desember 2011 Tersedianya sistemkeamananinformasi duniacyber nasionalyang dapatmenunjangkerjasamapertukaraninformasi antardaerah,pemerintah,industri dan mitrainternasional
6) Menerbitkan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 31 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
6) Menerbitkan regulasi mengenaiinteroperability dan interkoneksiyang berbasis Next GenerationNetworks
Rancangan Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatikatentang Next GenerationNetworks
Desember 2011 TercapainyaNasionalConnectivity danmaksimalnyapenggunaansumber dayaterbatas (pitafrekuensi)
7) Pengembangan (upgrade) programinternet pedesaan dengan broadband512 kpbs
Program Internet pedesaandengan broadband 512 kpbs
Desember 2011 Terpenuhinya KPIASEAN ICTMasterplan danterjembataninyakesenjangandigital
8) Pembangunan Indonesia InternetExchange
Indonesia Internet Exchange Desember 2011 Tersedianyanasional ‘peeringplatform’ dantercapainya frontliner Indonesiapada ASEANInternet Exchange
4. Perpajakan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 32 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
4. Perpajakan Melakukan negosiasi bilateral dengannegara anggota ASEAN yang belummemiliki Penghindaran PengenaanPajak Berganda (P3B) dengan Indonesia
Perjanjian Bilateral dengannegara anggota ASEAN terkaitpersetujuan penghindaranpengenaan pajak berganda danpenghindaran pengelakan pajakpada tahun 2010-2011, sampaiperluasan yang memungkinkan
Desember 2011 TerlaksananyaPerjanjian Bila-teral dengannegara anggotaASEAN terkaitpersetujuanpenghindaranpengenaan pajakberganda danpenghindaranpengelakan pajak
Menteri Keuangan
5. Perdagangansecara elektro-nik (e-commerce)
Menyusun Rancangan PeraturanPemerintah tentang PenyelenggaraanInformasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah tentangPenyelenggaraan Informasi danTransaksi Elektronik
Desember 2011 Terlaksananyapenyelenggaraaninformasi dantransaksi elek-tronik yang se-suai dengan ke-tentuan Undang-Undang No. 11Tahun 2008tentang Informasidan TransaksiElektronik
Menteri Komunikasi danInformatika
C. MENUJU ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 33 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
C. MENUJU KAWASAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG SEIMBANG
Pengembangan sektorUsaha Kecil Menengah(UKM)
1) Menerapkan kurikulum umumtentang kewirausahaan
Program PendidikanKewirausahaan di PerguruanTinggi
September 2011 TercapainyapercepatanpengembanganUKM danoptimalisasikeragamanASEAN
Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah
2) Pembentukan Pusat Pelayanan UKMyang terhubung secara regional dansub-regional dengan negara anggotaASEAN
Pedoman dan terbentuknya PusatPelayanan UKM
Desember 2011 Tercapainyapeningkatan dayasaing dandinamika UKMASEAN denganfasilitasi aksesinformasi, pasar,pengembanganSDM danketerampilanmaupun teknologi
3) Pendirian ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 34 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
3) Pendirian fasilitas keuangan UKMsesuai kebutuhan
Fasilitas keuangan UKM Desember 2011 Tercapainya UKMyang kuat secaraekonomi makroyang dapatmengatasipermasalahankeuangan danpesatnya arusliberalisasiperdagangan
4) Pengembangan inkubator bisnis danteknologi untuk pengembanganwirausaha baru inovatif
Inkubator bisnis dan teknologi September 2011 Meningkatnyajumlah inkubatorbisnis danteknologi yangmampumenumbuhkanwirausaha baru
5) Penyediaan dana padanan danpemanfaatan dana pengembanganUsaha Kecil Menengah (UKM)sebagai sumber keuangan UKMASEAN
Komitmen penyediaan danapadanan dalam pembentukandana pengembangan UKM
Desember 2011 Tercapainya UKMASEAN yang kuatsecara ekonomidan dapatmengatasipermasalahankeuangan
6) Melakukan ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
- 35 -
PROGRAM TINDAKAN KELUARANTARGET
PENYELESAIANSASARAN
PENANGGUNGJAWAB
6) Melakukan programpengembangan/pelatihan kapasitasUsaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM)
Program pengembangan/pelatihan bagi UMKM dalammenyusun laporan keuangandan rencana usaha (businessplan) dalam 2011 sebanyak 5kali (di 5 kota) dengan pesertaKonsultan Keuangan Mitra Bank(KKMB) masing-masingsebanyak 30 orang per pelatihan
September 2011 -berlanjut
TercapainyapeningkatanpemahamanUMKM dalammenyusun laporankeuangan danbusiness plan
Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengahberkoordinasi denganGubernur Bank Indonesia.