(T IN JAUAN YUR ID IS AKADEMIS)
POKOK-POKOK PIKIRAN UU. NO. 17 TAHUN 2012
TENTANG PERKOPERASIAN
UPTD. BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UMKM PROVINS LAMPUNG
Jalan Dr. Susilo No. 39 Telp/Fax. 0721-241655 Bandar Lampung
• NAMA : Hendrik N.L. Tobing• TTL. : Sibolga, 24 Nopember 1963• JABATAN : Widyaiswara Madya• ALAMAT > RUMAH : Jl. Raden Pemuka Perum. BUKIT RAYA
Blok C No. 1 Gn. Sulah B. Lampung > KANTOR : Jl. Dr. Susilo No. 39 Pahoman Telp./Fax. 0721-241655 B.
Lampung > E-Mail : [email protected] > Follow at Tweeter: @Hendriktobing > Facebook : Hendrik Tobing
4
MENUJU KOPERASI YANG MODERN DAN DINAMIS
5Hendrik NL. Tobing
LOGO KOPERASI YANG LAMA
LOGO KOPERASI YG BARU(PERMENEGKOP NO. 02/PER/M.KUKM/IV/2012, TGL. 17 APRIL
2012)
hendrik nl. tobing
UU No. 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian
UU No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian
KINI SUDAH BERGANTI .....
Sebelum
nya
Sekarang
PENDAHULUAN
• Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia
• Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur
• Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota.
PENDAHULUAN
• Kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
• Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian
DASAR PEMBERLAKUAN UU. NO. 17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN
• Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (30 Oktober 2012). (Pasal 126)
• (Oleh karena itu), Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (lagi). (Pasal 124 ayat 1)
TOLERANSI PEMBERLAKUAN
• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. (Pasal 124 ayat 2)
• Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan (30 Oktober 2012). (Pasal 125)
TUJUAN PEMBERLAKUAN UU. NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
• Undang-Undang ini disusun (dengan tujuan) untuk mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi.
• (Dengan meng-) Implementasi (-kan) Undang-Undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin dipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
(Baca: PENJELASAN UU. No. 17/2012 ttg Perkoperasian)
ESENSI DARI UU N0.17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN
1. Sebagai landasan hukum bagi pengembangan ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi berdasar Pancasila dan UUD 1945
2. Mempertegas kedudukan Koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha atau perusahaan dengan memisahkan kekayaan anggota sebagai modal Koperasi dan adanya tanggung jawab terbatas bagi anggota
3. Peneguhan terhadap landasan ,Azas dan Tujuan Koperasi
4. Pengukuhan terhadap Nilai dan prinsip sebagai jadi diri Koperasi Indonesia serta perubahan cara pandang terhadap koperasi
5. Penguatan (Revitalisasi)
- Anggota dan Pelayanan Kepada Anggota
- Perangkat Organisasi, khususnya Pengawas dan Pengurus
- Jenis dan Usaha Koperasi (jenis Koperasi- Usaha Sektor Riil dan keuangan)
- Kreativitas dalam pengembangan instrumen Modal Koperasi
- Kualitas Pengawasan (Peningkatan fungsi Pengawasan dan Pembentukan Lembaga Pengawas KSP)
- Keamanan terhadap Simpanan Anggota ( dapat dibentuk LPS-KSP)
- Peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Lembaga Gerakan Koperasi dan Kemandirian Dekopin
6 Adanya Sanksi
POKOK-POKOK PIKIRAN
CAKUPAN UU NO.17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN
17 BAB 126 PASAL
10 PP6
PERMEN
TERDIRI DARIPERINTAH
UU.17/12 UNTUK MENGELUARKAN
Bab I Ketentuan UmumBab II Landasan, Asas dan Tujuan Bab III Nilai dan PrinsipBab IV Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman Bab V KeanggotaanBab VI Perangkat OrganisasiBab VII ModalBab VIII Selisih Hasil Usaha dan Dana CadanganBab IX Jenis, Tingkatan, dan UsahaBab X Koperasi Simpan PinjamBab XI Pengawasan dan PemeriksaanBab XII Penggabungan dan PeleburanBab XIII Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan HukumBab XIV PemberdayaanBab XV Sanksi AdministratifBab XVI Ketentuan PeralihanBab XVII Ketentuan Penutup
BAB DALAM UU NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
PERATURAN PELAKSANAUU. NO. 17/2012
PeraturanPemerintah
1. Ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi (Pasal 17 ayat (4)
2. Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi (Pasal 85)
3. Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah (Pasal 87 ayat (4))
4. Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 94 ayat (5))
5. Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 95)
6. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum Koperasi (Pasal 111)
7. Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi (Pasal 113 ayat (2))
8. Ketentuan mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif (Pasal 120 ayat (3))
9. Ketentuan mengenai Modal Koperasi (Pasal 77)
10.Ketentuan mengenai Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 100 ayat (3)
Peraturan Menteri
1. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum (Pasal 10 ayat (5))
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas (Pasal 90 ayat (3))
3. Ketentuan mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi (Pasal 99)
4. Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi (Pasal 101 ayat (6))
5. Ketentuan mengenai Tata Cara Perubahan Unit Simpan Pinjam menjadi KSP (Pasal 122 ayat (4))
6. Ketentuang mengenai persyaratan dan kompetensi pengawas dan pengurus KSP (pasal 92 ayat (2)
1. Pemuatan Nilai dan Prinsip Koperasi yang berlaku secara Internasional (pasal 5 - 6)
2. Pendirian Koperasi dengan Akta Notaris(pasal 9)
3. Nama Koperasi (pasal 17)
4. Anggota Koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan /pengguna jasa.
5. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Anggota (pasal 26). Memiliki satu suara satu orang satu suara
6. Pengawas dapat mengusulkan dan memberhentikan (sementara) Pengurus (pasal 50)
7. Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggotamaupun non anggota (pasal 55)
8. Modal Awal terdiri dari Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) (pasal 66)
9. Selisih hasil usaha (SHU –Surplus-Defisit) dan penggunaan Cadangan
9. Pencantuman Jenis Koperasi di dalam AD Koperasi (pasal 82)
10. Jenis Koperasi hanya 4 : Produsen, Konsumen, KSP danJasa (pasal 83). Usaha pada Koperasi harus mendapatkan Ijin usaha (KSP)
11. KSP harus memperoleh izin Usaha, hanya melayani anggota, dapat menjadi peserta program penjaminan simpananKoperasi. Calon anggota harus sudah menjadi anggota (selambatnya 3 bulan)
12. Pemisahan USP dari Koperasi (induknya) menjadi KSP sebagai badan Hukum terpisah
13. Menteri membentuk Lembaga Pengawasan KSP
14. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) KSP
15. Dewan Koperasi Indonesia (pasal 115)
16. Sanksi
BEBERAPA HAL BARU YANG DIATUR DALAM UU NO.17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN
SANDINGAN PENGERTIAN KOPERASI
UU. NO. 25/1992 (Pasal 1) UU. NO. 17/2012 (Pasal 1)
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan arang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan
Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
UNSUR-UNSUR YG TERKANDUNG DALAM PENGERTIAN KOPERASI
Koperasi : Cooperative : Co Operation : bekerja sama : menolong satu sama lain (to help one anather) : bergandeng tangan (hand in hand)
Koperasi berkaitan dengan : • Fungsi Sosial (sebagai mahluk sosial) • Fungsi Politik (sebagai cara meraih tujuan)• Fungsi Ekonomi (sebagai pelaku usaha)• Fungsi Etika (sebagai batasan normatif interaksi
sosial)
PRINSIP-PRINSIP KOPERASIUU. NO. 25/1992 UU. NO. 17/2012
1.Keanggotaan bersifat sukarela & terbuka2.Pengelolaan dilakukan secara demokrasi3.Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal5.kemandirian6.Pendidikan Perkoperasian7.Kerjasama antar koperasi
1. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; 2. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis; 3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi; 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen; 5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
LANJUTAN
UU. NO. 25/1992 UU. NO. 17/2012
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan 7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota. (Pasal: 6)
SANDINGANTUJUAN KOPERASI
UU. NO. 25/1992 UU. NO. 17/2012 (Pasal 4)
Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional,dalam rangkamewujudkan masyarakat yang maju,adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan
NAMA KOPERASI
UU. NO. 17/2012
PASAL 17:
(1) Koperasi dilarang memakai nama yang: a. telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota; b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan/atau c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan. (2) Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata ”Koperasi” dan diakhiri dengan singkatan ”(Skd)”. (3) Kata “Koperasi” dilarang digunakan oleh badan usaha yang didirikan tidak menurut ketentuan Undang-Undang ini. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
AKTA PENDIRIAN KOPERASI
UU. NO. 17/2012
Pasal 9:
(1)Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan
dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.
(2) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.
SANDINGANTUGAS PENGAWAS
UU. NO. 25/1992 UU. NO. 17/2012 (PASAL 50 AYAT 1)
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penglolaan koperasi.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
a. mengusulkan calon Pengurus; b. memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.
SANDINGANKEWEWENANGAN PENGAWAS
UU. NO. 25/1992 UU. NO. 17/2012 (PASAL 50 AYAT 2)
1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
a. menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; b. meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; c. mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus; d. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan e. dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.
SANDINGAN PENGURUS
UU. NO. 25/1992 UU. NO. 17/2012 (PASAL 55 AYAT 1)
(1) Pengurus dipilih Anggota dan ditetapkan oleh Rapat Anggota
(1) Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota.
PENGURUS
UU. NO. 17/2012 (PASAL 56)
(1)Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas.
NB. Kaitannya dengan pasa 50 ayat 1 (kewenangan Pengawas)
UU NO. 25/1992 UU NO. 17/2012
RAPAT ANGGOTA (RA) RAPAT ANGGOTA (RA)
PENGAWAS PENGAWAS(Ketua, Sekretaris dan Anggota)
wakil terpilih- - - - - PENGURUS - - - - -
EksekutifPENGURUS
Alternatif 1 : Dirut dan beberapa Direktur (menurut fungsi usaha)
Alternatif 2 : GM dan beberapa Manager (menurut fungsi usaha)PENGELOLA
Sandingan : PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI
PERMODALAN KOPERASIUU. NO. 25/1992 UU. NO. 17/2012 (PASAL 66 AYAT 1)
(1) Modal Koperasi terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagai modal awal koperasi.
(1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. (1) Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan. (Pasal 67 ayat 1)(1) Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (Pasal 68 ayat 1)
SANDINGAN MODAL KOPERASI
UU. NO. 25/1992
(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
(2) Modal sendiri dapat berasal dari:
a. simpanan pokok;
b. simpanan wajib;
c. dana cadangan;
d.hibah.
(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
a. anggota;
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e. sumber lain yang sah.
(4) Selain modal ITU Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.(
(5) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
UU.NO. 17/2012Diatur dalam Pasal 66 – 77 :
1) Modal Awal (SP dan SMK)
2) Hibah;
3) Modal Penyertaan;
4) Selain hal di atas Modal Koperasi dapat berasal :a.Anggota;b.Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;c.bank dan lembaga keuangan lainnya;d.penerbitan obligasi dan surat hutang
lainnya; dan/ataue.Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah
Sebagai ekuitas :
1. Setoran Pokok dan
2. Sertifikat Modal Koperasi (SMK)
MODAL AWAL :
Modal dari sumber lain,
Modal yang berasal dari anggota dan atau non anggota. Sebagian dapat dikategorikan sebagai modal sendiri (equity), seperti : 1.Hibah;
sebagaian lagi merupakan modal pinjaman (liability) yang berasal dari
Modal Penyertaan (quasi ekuitas)
1.Anggota;2.Koperasi lainnya dan/atau
Anggotanya;3.bank dan lembaga keuangan
lainnya;4.penerbitan obligasi dan
surat hutang lainnya; dan/atau
Modal Organik,
1. Modal yang berasal dari internal badan usaha/perusahaan Koperasi, yaitu :
a. Cadangan yang disisihkan dari Surplus Hasil Usaha (SHU)
b. Selisih Nilai Sertifikat Modal Koperasi (SMK)
Modal Tambahan;
Merupakan modal yang dihimpun dari setiap kali penerbitan (ulang) Sertifikat Modal Koperasi (SMK)
MODAL KOPERASI
UU NO. 25/1992 UU NO. 17/2012
MODAL SENDIRISIMPANAN POKOK (SP)
MODAL SENDIRISETORAN POKOK (SP)
SIMPANAN WAJIB (SW) DAN SETARA SW
SERTIFIKAT MODAL KOPERASI (SMK)
Modal Organik :CADANGAN
Modal Organik :
CADANGANGAIN SMK
HIBAHMODAL PENYERTAAN
MODAL LUAR
HIBAHMADAL PENYERTAAN
MODAL LUAR
MODEL KONVERSI (SEDERHANA)
35
Lama Baru
1. Simpanan pokok Rp. 1.000.000.000,- asumsi anggota 10.000, maka simpanan pokok per anggota @ Rp. 100.000,-
2. Simpanan wajib Rp. 10.000.000.000,-
3. Cadangan Rp. 7.000.000.000,-
1. Setoran pokok @ Rp. 10.000,- maka total setoran pokok sebesar Rp. 1 0.000 x 10.000 = Rp. 100.000.000Diupayakan nilai setoran pokok besarnya seminimal mungkin untuk membuka peluang masyarakat untuk menjadi anggota koperasi
2. Sertifikat modal koperasi = Total Simpanan Wajib + sisasimpanan pokok yang telah dikonversi menjadi setoran pokok yaitu : Rp. 10.000.000.000 + Rp. 900.000.000 = Rp. 10.900.000.000,- terdiri dari …… 1.090.000 Lembar SMK @Rp. 10.000,-
3. Cadangan Rp. 7.000.000.000,- (tidak boleh dikonversi)
Contoh :
Si Badu :Status anggota penuh Simpanan pokok = Rp. 100.000,-Simpanan wajib = Rp. 100.000.000,-
Contoh : Setoran pokok = Rp. 10.000,-Sertifikat modal koperasi = Rp.
100.090.000,-
Kepemilikan SMK si Badu :Rp. 100.090.000 / 10.000 = 1.009 lembar
CONTOH KONVERSI
4. Simpanan / Tabungan
5. Modal Penyertaan
4. Bukan modal sendiri / equity, tetapi masuk kewajiban lancar
5. Bukan modal sendiri / equity, tetap kewajiban jangka panjang
36
Efektivitas Sertifikat Modal Koperasi DalamMengantisipasi Peluang Usaha
Koperasi di Kota Malang
Anggota : 3.000 orangSimpanan Pokok : @ Rp. 10.000,- Total Simpanan Pokok : Rp. 30.000.000,- Simpanan Wajib : Total Simpanan Wajib : Rp. 120.000.000,-
Total : Rp. 150.000.000,-Di Konversi MenjadiSetoran Pokok : Rp. 30.000.000,-Sertifikat Modal koperasi : : (12.000 lembar) Rp. 120.000.000,-
Total : Rp. 150.000.000,-
Sertifikat Modal Koperasi Baru : (1.000.000 lembar) Rp. 10.000.000.000,-
SPBU
Rp. 10 M
CIRI, FORMAT DAN TATA KELOLA SMK
A. Ciri1. Tanda Bukti Pemilikan 2. Nilai Nominal (denominasi rupiah-maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok)3. Atas Nama (Anggota)4. Dapat dialihkan kepada anggota lain/Koperasi (sementara)
B. Format 5. Nama Koperasi yang Menerbitkan SMK (Logo Kop Penerbit)6. Seri dan Nomor Urut SMK7. Nilai Nominal (Rp dan penyebutannya)8. Kolom Nama Anggota9. Tempat dan Waktu penerbitan10. Tanda Tangan (otorisasi) Pengurus (Direksi/Manajer) 11. Pengaman (hologram)
C. Sistem Penyerahan1. Secara fisik, dan/atau2. Tidak secara fisik (Scriptless-Warkat)
d. Pengelolaan:1 Dikelola oleh bagian tersendiri di bawah kendaali Bendahara2 Perencanaan penerbitan, penjualaan, penjatahan, distribusi, penyimpanan, pengalihan
dan balik nama
CONTOH VISUAL SMK
Koperasi Produsen Kopi LampungSertifikat Modal : Seri Perdana, Nomor 1 – 1.000.000
Nominal : Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
--------------------------------------------------(Nama dan Nomor Anggota)
Bandar Lampung, 15 April 2013Pengurus
----------------------- --------------------- Ketua/Dirut/GM Bendahara/Dir./Manajer
HOLOGRAM
SANDINGANSHU
UU. NO. 25/1992 UU. NO. 17/2012 (BAB VIII)
SISA HASIL USAHA SELISIH HASIL USAHA:1. Surplus Hasil Usaha (Pasal 78)2. Defisit Hasil Usaha (Pasal 79)
JENIS KOPERASI Berdasarkan
UU. No. 17/2012
JENIS KOPERASI
Pasal 83 (UU.No. 17/2012)Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari: a. Koperasi konsumen; b. Koperasi produsen; c. Koperasi jasa; dan d. Koperasi Simpan Pinjam.
SINOPSIS : JENIS KOPERASI
KOPERASI KONSUMEN
KOPERASI PRODUSEN
KOPERASI
JASA
KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
Penyediaan Barang/jasa kebutuhan anggota dan Non Anggota
Penyediaan Input dan Pemasaran Hasil produksi anggota
Penyediaan Jasa Kebutuhan Anggota dan non anggota Penyediaan layanan SP
hanya Kepada Anggota
SEKTOR RiiL Sektor MONETE
R
(MONETER)
Usaha
Sektor Riil
Keuangan
Jenis Usaha
USAHA KOPERASI SELAIN KSP
KOP. SIMP. PINJAM
Usaha
Koperasi
Sektor Riil
Transportasi Perhotelan,
Kurir
Perdagangan Eskpor-impor
DLL
SektorKeuangan
Intermediasi
Terbuka Perbankan
Tertutup Simpan Pinjam
Tidak intermediasi
Gadai
Anjak Piutang
Leasing
Ventura. dll
KEGIATAN USAHA KOPERASIPertanian
secara luas
KOPERASI SIMPAN PINJAM
• UU. No. 17/2012 tentang Perkoperasian secara LANGSUNG mengatur tentang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pada Pasal 88 yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 122 yang mengatur:
(1) Koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam wajib mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan kegiatan simpan pinjam.
46
PERPUTARAN UANG
Sektor Riil Sektor Keuangan
UANG
UANG
UANG
UANG
Pinjaman
Angsuran
Tabungan
Pengambilan
47
Neraca Induk
Neraca USP - KOP
MODAL USP
Anggota
KERAWANAN USP – KOP
Simpanan
Simpanan
48
Kesulitan Dalam Penjaminan Simpanan
- Untuk mengikuti program penjaminan simpanan dari Lembaga Penjamin Simpanan, harus ada kepastian resiko.
- Dalam hal koperasi melaksanakan berbagai macam kegiatan usaha, maka resiko dalam koperasi tersebut menjadi ada bermacam – macam jenis resiko, sehingga resiko terhadap USP – KOP menjadi tidak prediktable.
49
Riwayat Pengaturan Simpan Pinjam
UU 17/2012 Ada 1 BAB
351/194
226/227
19951992
UU 25 / 1992 hanya ada 1 pasal
PP 9/1995
14/15/19/20
2012
Gambar : Basic Spin Off
Proses Pemisahan Setelah Pemisahan
Koperasi “ABC”
Koperasi
Induk
Unit sektor Riill
Unit USP Dipisah (spin off) KSP
Catatan : KSP = Koperasi Simpan Pinjam dengan BH sendiri
terpisah dari Koperasi Induk
Koperasi ‘ABC’ Baru
KSP
KOPERASI SIMPAN PINJAM
UU. No. 17/2012 Pasal 123 mengatur:• (1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
yang telah memberikan Pinjaman kepada non-Anggota wajib mendaftarkan non-Anggota tersebut menjadi Anggota Koperasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini
• (2) Jika non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menjadi Anggota Koperasi yang bersangkutan, non-Anggota tersebut tidak berhak memanfaatkan jasa simpan pinjam dari Koperasi yang bersangkutan.
• (
Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Ps. 88 Koperasi simpan pinjam harus memperoleh izin usaha dari menteri
KOPERASI SIMPAN PINJAM
Kegiatan KSP sesuai Ps 88 UU No. 17
Tahun 2012
cMenempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya.
bMemberikan pinjaman kepada anggota;
a Menghimpun dana dari anggota;
53
LANJUTAN…
4) Usaha simpan pinjam adalah satu satunya usaha Koperasi Simpan Pinjam. Tidak ada lagi Unit Simpan Pinjam.
5) Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota.
6) Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil
54
LANJUTAN…
7) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang telah memberikan pinjaman kepada non-anggota wajib mendaftarkan non-anggota tersebut menjadi anggota Koperasi paling lambat 3 (tiga) bulan.
8) Jika non-anggota tidak bersedia menjadi anggota Koperasi yang bersangkutan, non-Anggota tersebut tidak berhak memanfaatkan jasa simpan pinjam dari Koperasi yang bersangkutan.
55
TRANSFORMASI USP MENJADI KSP
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membina dan mendampingi persiapan perubahan Unit Simpan Pinjam Koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam, sehingga sebelum 3 (tiga) tahun sudah menjadi Koperasi Simpan Pinjam: 1. Bagi Koperasi yang usahanya hanya simpan
pinjam, cukup langsung mengadakan perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam
56
LANJUTAN…2. Bagi koperasi yang memiliki usaha sektor riil dan
unit usaha simpan pinjam tetapi usaha sektor riilnya tidak ekonomis, maka unit sektor riil yang tidak ekonomis dapat dilikuidasi, dan langsung melakukan perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam
3. Bagi koperasi yang usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam akan terus dipertahankan, maka unit simpan pinjam melakukan pemisahan menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Dalam hal ini Badan Hukum Baru dengan alat perlengkapan organisasi yang baru.
57
KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
1. Berbeda dengan UU No.25/1992, dalam UU No.17/2012 tentang perkoperasian telah dicantumkan bab tentang Pengawasan (BAB XI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN), melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi.
2. Pengawasan terhadap Koperasi wajib dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap Koperasi
3. Pengawasan terhadap Koperasi dilakukan oleh Menteri
LANJUTAN…
4. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam
5. Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam bertanggungjawab kepada Menteri
6. Pembentukan Lembaga Pengawasan KSP diatur dengan Peraturan Pemerintah
7. Sebelum Lembaga Pengawasan KSP terbentuk tugas Pengawasan dilaksanakan sesuai amanat PP 9/1995
PENGAWASAN KSP MENURUT PP 9/1995
Pada hakekatnya usaha simpan pinjam yang dikelola koperasi melaksanakan fungsi intermediasi, yaitu:
Menghimpun dana Mengelola dana Menyalurkan dana
Harus diatur, diawasi, dinilai kinerjanya, dan diberi sanksi
TUJUAN PENGAWASAN KSP/USP DAN KJKS/UJKS SERTA KOPDIT:
1) Mengendalikan KSP/USP dan KJKS/UJKS agar dalam menjalankan kegiatan operasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2) Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP/USP dan KJKS/UJKS sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi
3) Menjaga dan melindungi asset KSP/USP dan KJKS/UJKS dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP/USP dan KJKS/UJKS terhadap pihak-pihak yang berkepentingan
5) Mendorong pengelola KSP/USP dan KJKS/UJKS dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien
1) Pengawasan dan pengendalian internal KSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2) Pemantauan perkembangan KSP secara berkala melalui laporan keuangan KSP yang bersangkutan
3) Pemeriksaan terhadap KSP meliputi kegiatan organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan kepada anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) KSP
4) Penilaian kesehatan KSP sesuai standar kesehatan KSP yang diatur oleh Menteri
Ruang lingkup pengawasan KSP:
BENTUK PENGAWASAN
1) Menurut Jenisnyaa. Internal
a) Managerb) Pengurusc) Pengawasd) Dewan Pengawas Syariah
b) Eksternalc) Akuntan Publikd) Fiskale) Pejabat Pengawas (akan dibentuk
Lembaga Pengawas KSP)
63
LANJUTAN…
2) Menurut Aktivitasnyaa. Aktif = Pemeriksaan Langsungb. Pasif = Pemeriksaan Laporan-
laporan : a) Berkala (Bulanan, Triwulanan)b) Tahunanc) Prinsip-prinsip Lembaga
Keuangan/Kehati-hatiand) Pelaksanaan prinsip-prinsip
koperasi
OBJEK PENGAWASAN KSP
1) Aspek organisasi2) Aspek Pengelolaan3) Aspek Keuangan4) Produk dan layanan, dan5) Aspek Pembinaan anggota, pengururs,
pengelola, pengawas dan karyawan
65
PENILAIAN KESEHATANPenilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi dan KJKS-UJKS Koperasi serta Kopdit dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap aspek :1) Permodalan2) Kualitas aktiva produktif3) Manajemen4) Efisiensi5) Likuiditas6) Kemandirian dan pertumbuhan7) Jatidiri Koperasi8) Prinsip Syariah (Khusus KJKS-UJKS Koperasi)
PENJAMINAN SIMPANAN
1. Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota
2. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota
3. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam
4. Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan
67
BENTUK SANKSI
1. Teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;
2. Larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi;
3. Pencabutan izin usaha; dan/atau4. Pembubaran oleh Menteri5. Ketentuan lebih lanjut mengenai
jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 121
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tetap) diakui sebagai Koperasi berdasarkan Undang-Undang ini; b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; c. Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang berlaku)
I. Tantangan Dalam Implmentasi :
I. Tantangan Teknis :
1. Melakukan Sosialisasi dan Penerimaan Gerakan Koperasi atas beberapa aspek, seperti;
- Nilai, prinsip dan Jati diri Koperasi - Anggota (pemilik dan pengguna Jasa),
- Kedudukan Pengawas dan Pengurus- Pelayanan (hany kpd anggota/KSP, anggota dan non anggota Koperasi selain KSP-Konsumen, Produsen dan Jasa)- Istilah-istilah, seperti : SMK-SHU, LPS-KSP dan lainnya
2 Konversi Permodalan Koperasi;
3 Pengalihan USP Koperasi menjadi KSP;
4 Pengawasan KSP oleh Lembaga Pengawas KSP;
5 Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP)
6 Pengalihan USP Koperasi menjadi KSP;
7 Perubahan Anggaran dasar (Nama, Modal Koperasi, jenis, kepengurusan, Pengalihan USP Menjadi KSP)
II. Prubahan cara pandang (mindset) untuk menuju Koperasi ‘sejati’ (genuine coop)
TANTANGAN PASCA UU NO. 17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN
Pada Pasal 112 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah:
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;
2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan koperasi bagi kepentingan anggota.
PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
a. Pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian koperasi;
b. Bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota;
c. Memperkukuh permodalan dan pembiayaan koperasi;
d. Bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lain;
e. Bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau
f. Insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
FASILITASI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP
KOPERASISebagimana Pasal 112 Ayat 3 UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
TERIMA KASIH