POIN-POIN PENTING SEPUTAR REGULASI E-COMMERCEBusiness Explosion Day, 30 September 2015
“How to Thrive in This Economic Situation”
TENTANG
Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com
yang memberikan solusi pendirian badan usaha dan
perizinan di Indonesia. Kami membantu UKM, wirausaha,
dan startup untuk mendirikan badan usaha dengan
mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan transparansi.
0817 689 [email protected]@easybizID
Leo has a diversed working experience, both in public and private sector. Prior to joining Easybiz as Business Development Director, he was the assistant to Minister of Tourism and Creative Economy for Media and Communications. His main duty was to coordinate media relations activity of the minister and to ensure its main messages well delivered across targeted journalists and multiple media platform. Previously, Leo worked at APCO Worldwide as Associate Director. He advised clients mainly in dealing with regulatory issues and commercial litigation in Indonesia. Leo started his career as a researcher at Center of Indonesia Law and Policy Studies and subsequently he moved to hukumonline.com, the most comprehensive legal website in Indonesia.
Leo Faraytody
Bimo PrasetioBimo is a lawyerpreneur and founder of the firm. Prior to establishing Easybiz, he established BP Lawyers (previously known as SMART Attorneys at Law), practiced as lawyers in various reputable law firms, and was a journalist in hukumonline.com. He is indeed an experienced lawyer with the capacity in the field of corporate law and litigation which comprise a range of complex commercial litigation, including, bankruptcy and liquidation, antitrust, trademark dispute, and land acquisition litigation. Bimo has represented clients in all stages of litigation, including appeals, industrial relation courts, commercial courts, and arbitration before arbitral tribunal in and outside Indonesia. In the last several years, Bimo has provided professional consultation, representation and general legal assistance to his clients in among other things, intellectual property, telecommunication, plantation, mining, energy, environment, manpower, antitrust, and general corporate practices such as merger and acquisition and investment company formation.
MENGAPA E-COMMERCE? Jumlah penduduk 235 juta, populasi penduduk yang memiliki akses
internet diperkirakan mencapai lebih dari 93 juta (naik dibandingkan 83, juta di 2014).
Pengguna internet didominasi oleh mereka yang berusia 12-35 tahun (digital native) yang jumlahnya mencapai lebih dari 58%.
Kontribusi e-commerce Indonesia adalah US$ 8 miliar di 2013 dan diperkirakan mencapai US$ 18 miliar di 2015.
5 jam 24 menit perhari untuk mengakses informasi melalui laptop atau desktop.
15% dari populasi terhubung dengan media sosial. Rata-rata menghabiskan waktu 2 jam 54 menit perhari untuk mengakses media sosial.
MENGAPA E-COMMERCE?
Indonesia have the largest online/digital in
SEA
FB penetration,Twitter largest
Video is massive in Indonesia, especially
YouTube.
6 billion views per month
Indonesia is the 3rd media consumer in SEA
There are around 75 million news readers in
Indonesia
HIGHLIGHT ON ONLINE PURCHASE
2012 2013 2014 2015
3,14,6
5,97,4*
Digital buyers in IndonesiaPercentage of internet users
* in millions
Source: eMarketer
6,7%8%
9%10%
MOST USED E-COMMERCE SITES
Kaskus
Groupon
Tokobagus
Livingsocial
Amazon
0 10 20 30 40 50 60
.
Source: eMarketer
11% ONLINE CONSUMER IS GROWINGIN INDONESIA
54,1% USE
SMARTPHONE TO SHOP ONLINE
Transfer Data Di Internet Secara Global
AVERAGE MONEY SPENT
IN INDONESIA
US$ 239 or IDR 2,3MILLION
Slide 4-7 dan 9 courtesy of Mr Seno Pramuadji in “Digital Numbers in Indonesia”
Classified/listing/iklan baris. Contoh: Kaskus FJB, Tokobagus, Berniaga,OLX
Marketplace C2C. Contoh: Tokopedia, Bukalapak, Lamido, Blanja,
Elevenia
Shopping Mall. Contoh: Blibli
Toko online B2C. Contoh: Bhinneka, Lazada, Berrybenka
Toko online di media sosial.Contoh: Onigi, LakuBgt
MODEL BISNISE-COMMERCE
REGULASI SEPUTAR E-COMMERCE
Undang-Undang Perdagangan
Undang-Undang ITE
Undang-Undang Perlindungan Konsumen
PERDAGANGAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM
UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
Diatur dalam Pasal 1 ayat (24), 65, dan 66.Mengatur kewajiban dan sanksi bagi pedagang
yang berdagang secara elektronik serta penyelesaian sengketa
KEWAJIBAN:
Wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, minimal meliputi:• Identitas dan legalitas sebagai pelaku usaha• Persyaratan teknis barang yang ditawarkan• Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan• Harga dan cara pembayaran• Cara penyerahan barang
Wajib berdagang sesuai data dan/atau informasi yang telah disediakan.Penggunaan sistem elektronik wajib mematuhi ketentuan dalam UU ITE.
SANKSI:
Sanksi administratif berupa pencabutan izin dalam hal tidak menyediakan data dan/atau informasi yang sesuai dengan barang atau jasa yang diperdagangkan.
TATA CARA DAN TEKNIS TRANSAKSI DAGANG
ELEKTRONIK
DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi dikirimkan pengirim dan diterima dan disetujui penerima melalui pernyataan penerimaan penawaran elektronik
Transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak elektronik Pedagang dan pembeli berwenang memilih hukum yang berlaku atas
transaksi perdagangan internasional yang dibuatnya Pengirim dan penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri,
melalui pihak yang diberi kuasa olehnya, atau melalui agen elektronik
KEWAJIBAN BAGI PELAKU USAHA:
Wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan sebagai bentuk iktikad baik sebagai pedagang.
PENYELESAIAN SENGKETA:
Patuh pada asas Hukum Perdata Internasional, kecuali jika pedagang dan pembeli secara bersama-sama telah menyepakati hukum yang dipilih dalam penyelesaian sengketa.Sengketa muncul akibat adanya gugatan perdata atau pengajuan sengketa ke lembaga arbitrase dan sejenisnya.
PERLINDUNGAN PEDAGANG DAN PEMBELI
DALAM
UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERLINDUNGAN BAGI PEDAGANG
Berhak menerima pembayaran yang sesuai kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
Berhak mendapat perlindungan hukum dari pembeli yang beriktikad tidak baik
Berhak membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa Berhak atas rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum kerugian
pembeli bukan disebabkan barang/jasa yang ditawarkan
PERLINDUNGAN BAGI PEMBELI
Berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang/jasa dan jaminan
Berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa
Berhak memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa sesuai nilai tukar, kondisi barang/jasa, dan jaminan yang dijanjikan
Berhak didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa Berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
yang patut Berhak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen Berhak diperlakukan/dilayani secara benar, jujur, dan non-diskriminatif Berhak mendapat kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang/jasa tidak
sesuai yang sebagaimana mestinya
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (RPP E-Commerce)
Masih dalam tahap pembahasan, isi masih sangat mungkin berubah Penekanan RPP pada tata cara transaksi dan perlindungan konsumen Pemerintah juga sedang menyiapkan roadmap E-Commerce Pelaku E-Commerce bersikap pro dan kontra terhadap isi RPP tersebut
PRO KONTRA RPP E-COMMERCE
Pemerintah Pelaku Usaha KonsumenPerpajakan + -- ?Investasi asing -- + ?Perizinan dan sertifikasi
+ -- +
Keamanan Transaksi
+ + +
Perlindungan Konsumen
+ + +
Penyelesaian perselisihan
+ + +
Pelaku Usaha dan Para Pihak dalam Transaksi E-Commerce
PELAKU USAHA DAN PARA PIHAKPengaturan Notes
• Pelaku usaha terdiri dari: Pedagang, PTPMSE dan Penyelenggara Sarana Perantara (Pasal 11)
Siapa yang dimaksud PTPMSE? Yang menyediakan jasa yang memungkinkan terjadinya transaksi elektronik. Dia menyediakan sistem aplikasi untuk sarana komunikasi elektronik guna memfasilitasi kegiatan usaha perdagangan.
• Pedagang dan Penyelenggara Sarana Perantara dapat berbentuk perorangan atau badan usaha (Pasal 12)
Siapa Penyelenggara Sarana Perantara? Penyedia sarana sistem penelusuran informasi (search engine), hosting, dan caching
• PTPMSE wajib berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia (12). Mayoritas saham harus dimiliki oleh perorangan dan atau badan hukum Indonesia
Sinkronisasi dengan DNI?
PELAKU USAHA DAN PARA PIHAK
• Pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan umum yang ditentukan perundang-undangan (Pasal 15)
Untuk kasus Uber?
• Kalau konsumen ada di Indonesia maka dianggap melakukan kegiatan operasional di Indonesia.
• Kewajiban PTPMSE: Memiliki nama domain tingkat tinggi yang merupakan kode negara (dot ID); melakukan pendaftaran sistem elektronik, memperoleh sertifikasi keandalan, memperhatikan ketentuan sektoral lain bila terkait dengan perizinan dan pendaftaran kegiatan usaha; memiliki izin penyelenggaraan transaksi perdagangan melalui sistem elektroik (25)
www..easybiz.id
PELAKU USAHA DAN PARA PIHAK
• Kewajiban PTPMSE lainnya data retention 10 tahun meliputi pelanggan, penerimaan penawaran, konfirmasi elektronik, konfirmasi pembayaran, dst (Pasal 30)
• Kewajiban Pelaku Usaha: Menyediakan Layanan Pengaduan yang paling sedikit mencakup alamat dan nomor kontak, prosedur pengajuan, jangka waktu pengaduan, dst (Pasal 32)
Perizinan dan Legalitas
PERIZINAN DAN LEGALITAS
• Pelaku usaha wajib memiliki tanda daftar khusus sebagai pelaku usaha yang dikeluarkan oleh menteri (18)
• Wajib memiliki izin khusus perdagangan SIUP Khusus?
• Penyelenggara sarana dikecualikan sepanjang bukan yang mendapatkan manfaat atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak
Definisi manfaat?
PERIZINAN DAN LEGALITAS• Bila pedagang dan penyelenggara transaksi
perdagangan merupakan pelaku usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Indonesia maka wajib memiliki izin menteri
• Pendaftaran pelaku usaha TPMSE dilakukan melalui sistem elektonik dan nantinya akan mendapatan nomor identitas perusahaan secara elektronik (Pasal 19)
• Nomor identitas perusahaan secara elektronik adalah identitas hukum pedagang atau PTPMSE
• Pemberian dan penggunaan nomor elektronik akan diatur dalam Peraturan Menteri
Tata Cara Transaksi & Perdagangan
TATA CARA TRANSAKSI DAN PERDAGANGAN
• Para Pihak harus mencantumkan atau menyampaikan identitas subjek hukum yang jelas. Setiap transaksi lintas negara wajib memenuhi aturan impor dan ekspor (Pasal 8)
• Transaksi barang yang berdampak pada kerentanan keamanan nasional harus mendapat security clearance instansi yang berwenang. Security clearance menjadi tanggung jawab pembeli
Siapa yang membuat batasannya? Kalau konsumen tidak mengetahui barangnya masuk ke dalam security clearance?
• Iklan elektronik (Pasal 38) Bentuknya tulisan, suara, gambar, atau video. Bisa disampaikan melalui PTPMSE. Materi menjadi tanggungjawab yang membuat, menyediakan sarana dan/atau yang menyebarluaskan
• Penawaran elektronik Harus memuat spesifikasi barang, harga, cara pembayaran, dst
• Persetujuan terhadap penawaran elektronik
• Pembayaran: Penyelenggara Sistem Pembayaran harus mendapatkan izin dari instansi di bidang sistem pembayaran dan atau perbankan PTPMSE dapat bekerjasama degan pelaku usaha penyelenggara sistem pembayaran
• Untuk barang digital?
TATA CARA TRANSAKSI DAN PERDAGANGAN
• Perlindungan Data Privacy Tidak boleh: bocor, dibawa ke negara lain. Pemilik data yang berhenti berlangganan berhak minta penghapusan data
• Pengiriman Barang: Dapat menggunakan jasa kurir atau mekanisme pengiriman barang yang lain. Kalau hasil transaksi lintas negara berlaku ketentuan kepabeanan (Pasal 62). Kalau pengiriman menggunakan jasa kurir maka keamanan dan kelayakan kondisi barang menjadi tanggungjawab dari jasa kurir.
Penyelesaian Perselisihan
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
• Apabila ada transaksi perdagangan MSE yang merugikan konsumen dapat melaporkan kerugian kepada menteri dan pelaku usaha harus menyelesaikan masalah ganti rugi (Pasal 21)
• Yang tidak menyelesaikan masalah ganti rugi akan masuk Daftar Prioritas Pengawasan
• Untuk keluar dari daftar pengawasan pelaku usaha harus membuktikan sudah menerapkan perlindungan konsumen
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Dimungkinkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau mekanisme lain (Pasal 79)Dimungkinkan online dispute resolution
PAJAK
ATURAN TERKAIT LAINNYADaftar Negatif InvestasiSmall Claim Court