7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
1/208
KEMENTERIANI KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERALJAKARTA
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANANNOMOR . P.4llI-KDrJ l2OLg
TENTANG
PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2014
LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris JenderalKementerian Kehutanan Nomor. P.3/II-Keul 2O12 sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Sekretaris JenderalKementerian Kehutanan Nomor. P.2lII-Ke:ul2OI3 telah
dit t k t t P d H S t P k k K i t
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
2/208
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2OIO tentangPenyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianNegara/Lembaga Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun2OIO Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5178);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2OO2 tentangPedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72Tahun 2OO4;
6. Keputusan Presiden Nomor 84lP Tahun 2OO9 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59lP Tahun 2OII;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2OIO tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI
Nomor 70 Tahun 2Ol2:B. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2OIO
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanansebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-Il/ 2Ol2;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.OSl2ol2tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka PelaksanaanA P d d B l j N
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
3/208
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
Harga Standar Biaya Keluaran yang bersifat teknis operasional/bersifat khusus ditetapkan tersendiri oleh Menteri Keuangan atasusulan Eselon I melalui Menteri Kehutanan.
Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur dan kenaikan tarifsetelah Peraturan ini ditetapkan, sepanjang anggaran kegiatandisediakan dalam dokumen anggaran, kegiatan dapatdilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur dan tarif baru.
a. Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2OI4sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakanbatas tertinggi dan estimasi yang digunakan sebagai pedomanbagi Satuan Kerja, untuk menyusun Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negaraf Lernbaga RI A-KIL) dan sebagaipelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2OI4;
b. Sebagai batas Tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf amerupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui;
c. Sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapatdilampaui sepanjang disesuaikan dengan harga pasar danketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsipekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada peraturanperundang-undangan;
d S bi l i id k k S d Bi M k
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
4/208
D A F T A R I S I
Hal.
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANANNOMOR. P./II-KEU/2013 TENTANG HARGA SATUAN POKOKKEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 LINGKUP KEMENTERIANKEHUTANAN . 1
LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
KEHUTANAN NOMOR P./II-KEU/2013 . 4
ROMAWI I : KETENTUAN UMUM . 4
ROMAWI II : STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014,BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI 8A. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 8
B. Honorarium Penanggungjawab Pengelola KeuanganPada Satker Yang Mengelola Belanja Pegawai .. 9
C. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa . 9D. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan ..................... 11E. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) ................................... 11
F H i P l l Si Ak i I i
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
5/208
O. Honorarium Penyuluh/Pendamping Non PegawaiNegeri .. 21
P.Honorarium Rohaniwan
21Q. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal .. 22R. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah .. 22S. Honorarium Tim Pengelola Website .. 23
T. Honorarium Satpam, Pengemudi, PetugasKebersihan Dan Pramubakti .. 24
U. Honorarium Sidang/Konferensi-Internasional Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral,Regional, Multilateral) 24
V. Honorarium Workshop/Seminar/ Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional 25
W. Satuan Biaya Narasumber Kegiatan Di Luar Negeri .. 25X. Vakasi Dan Honorarium Penyelenggara Ujian . 26Y Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil . 27Z. Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan
Lembur 27
AA. Perjalanan Dinas Dalam Negeri . 281. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas
Dalam Negeri .. 28
l
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
6/208
C. Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/ PembicaraKhusus) Untuk Kegiatan Seminar/ Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/ Focus Group Discussion /Kegiatan Sejenis .. 38
D. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan DiLuar Kantor ... 39
E. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan . 41F. Satuan Biaya Penerjemahan Dan Pengetikan .. 42G. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi . 42
H. Satuan Biaya Sewa Kendaraan . 43I. Perjalanan Dinas Dalam Negeri . 44
1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan DinasDalam Negeri (PP) .................. 44
2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas DalamNegeri . 45
3. Ketentuan Lain-Lain . 46 J. Pendidikan Dan Latihan (Diklat) .. 47
1. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural .. 472. Satuan Biaya Latihan Prajabatan 473. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/
Non Gelar Dalam Negeri .. 48
K. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor .. 49
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
7/208
T. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua)Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan .. 53
U. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas 53V. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar
Negeri (PP) . 54W. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di
Luar Negeri 55
ROMAWI IV : SATUAN BIAYA MASUKAN KEMENTERIAN KEHUTANANTAHUN ANGGARAN 2014, YANG BERFUNGSI SEBAGAIBATAS TERTINGGI ........ 59
A. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi/ Focus Group Discussion Dan/AtauKegiatan Sejenisnya .. 59
B. Satuan Biaya Transportasi Sekitar Jabotabek(Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Bandung, DanSerang Untuk Kegiatan Yang Dilakukan Di LuarKantor Untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dan RapatKerja/Pembahasan, Lokakarya, Seminar, Penataran,Pembinaan, Penyegaran, Sosialisasi Dan/AtauKegiatan Sejenisnya .. 59
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
8/208
L. Honorarium untuk Manggala Agni dan Masyarakat
Mitra POLHUT (MMP) 66M. Satuan Biaya Operasional Pengamanan Hutan .. 67N. Honorarium Pejabat Penagih Iuran Kehutanan,
Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat(P2SK-SKB), Pejabat Pemeriksa Laporan HasilProduksi (P2LHP), Dan Pejabat Pemeriksa KayuBulat (P3KB) . 67
O. Insentif Kepala Sekolah /Wakil Kepala Sekolah/Wali Kelas/Wali Asrama .. 68
P. Pengembangan Diklat .. 69a. Kepanitian Pendidikan dan Pelatihan untuk PNS
(Aparatur) dan Masyarakat (Non-Aparatur) . 69b. Standar Biaya Pendidikan dan Pelatihan yang
Diselenggarakan oleh DIKAT 70Q. Honorarium Bagi Tenaga Bakti Sarjana Kehutanan .. 72R. Satuan Biaya Penyuluh Kehutanan Swadaya
Masyarakat (PKSM) 73S. Satuan Biaya Sertifikasi Profesi Tenaga Fungsional
Kehutanan . 73
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
9/208
TABEL - TABEL
Hal.
ROMAWI I : KETENTUAN UMUM .. 1
ROMAWI II : STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014,BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI 8
TABEL 1 : Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara .. 13
TABEL 2 : Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan . 13
TABEL 3 : Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan 14
TABEL 4 : Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi/ Focus Group Discussion /Kegiatan Sejenis. 15
TABEL 5 : Honorarium Panitia Seminar/Rakor/ Sosialisasi/
Diseminasi/ Focus Group Discussion /Kegiatan Sejenis.. 16
TABEL 6 : Honorarium Penyuluh/Pendamping Non Pegawai Negeri .. 21
TABEL 7 : Honorarium Tim Penyusunan Jurnal 22
TABEL 8 : Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah 23
TABEL 9 : Honorarium Tim Pengelola Website 23
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
10/208
TABEL 19 : Satuan Biaya Latihan Prajabatan .. 47
TABEL 20 : Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/NonGelar Dalam Negeri .. 48
ROMAWI IV : SATUAN BIAYA MASUKAN KEMENTERIANKEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2014, YANGBERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI . 59
TABEL 21 : Honorarium kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/ focus group discussion dan/atau kegiatansejenisnya 59
TABEL 22 : Satuan Biaya Transportasi Sekitar Jabotabek (Jakarta,Bogor, Tangerang, Bekasi), Bandung, Dan Serang UntukKegiatan Yang Dilakukan Di Luar Kantor UntukPerjalanan Dinas Jabatan Dan Rapat Kerja/Pembahasan,Lokakarya, Seminar, Penataran, Pembinaan, Penyegaran,Sosialisasi Dan/Atau Kegiatan Sejenisnya . 60
TABEL 23 : Insentif Pelaksanaan Pemeriksaan Dan PembinaanPengelolaan Keuangan/Pemeriksaan Kas Bendahara DiLingkungan Satuan Kerja Kementerian Kehutanan 60
TABEL 24 : Honorarium Staf Pengelola Kegiatan Yang Tidak Mengikat(Non CPNS/PNS) .. 64
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
11/208
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
12/208
ROMAWI III : STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN2014, BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI .
LAMPIRAN 16 : Satuan Biaya Konsumsi Rapat .. 103LAMPIRAN 17 : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di
Luar Kantor .. 1041. Menteri & Setingkat Menteri 1042. Pejabat Eselon I/Eselon II . 1053. Pejabat Eselon III Ke Bawah . 106
LAMPIRAN 18 : Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan . 107
LAMPIRAN 19 : Satuan Biaya Sewa Kendaraan .. 108
LAMPIRAN 20 : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas DalamNegeri (PP.) 109
LAMPIRAN 21 : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri . 118LAMPIRAN 22 : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor .. 119
LAMPIRAN 23 : Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Di
Dalam Negeri 120
LAMPIRAN 24 : Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 121LAMPIRAN 25 : Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama Dan/Atau
Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru . 122LAMPIRAN 26 : Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional
Kendaraan Dinas 1231. Pejabat ............ 123
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
13/208
1. ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu,Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, Dan
Jamuan . 135
2. Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor,Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, danKonsumsi Rapat . 140
LAMPIRAN 34 : Biaya Langsung Personil ( Renumeration/ Billing Rate ) Tahun 2014 Untuk Tenaga Ahli NasionalBerpendidikan S1/S2/S3 Dengan UndanganInternasional (Icb) Berdasarkan Pengalaman Profesi
Yang Setara ( Comparable Experiences ) .. 144LAMPIRAN 35 : Dasar Perhitungan Biaya Personil Langsung 145
LAMPIRAN 36 : Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) Tahun 2014Untuk Jenis Pengeluaran Reimbursable 146
LAMPIRAN 37 : Biaya Langsung Personil ( Remuneration /Billing Rate )Untuk Tenaga Ahli Nasional Berpendidikan S1/S2/S3Dengan Undangan Nasional (Icb) BerdasarkanPengalaman Profesi Yang Setara ( ComparableExperiences ) . 148
LAMPIRAN 38 : Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate ) Tahun 2014 Untuk Tenaga Sub Profesional *) 149
LAMPIRAN 39 : Biaya Langsung Personil ( Remuneration / Billing Rate ) Tahun 2014 Untuk Tenaga Pendukung *) . 150
LAMPIRAN 40 : Indek Biaya Langsung Personil Per Provinsi Tahun
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
14/208
LAMPIRAN 50 : Biaya Pendidikan Program S3, S2, MM/MBA, S1, D4,D3 & D2 Pada Perguruan Tinggi Di Dalam Negeri . 168
LAMPIRAN 51 : Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Di Luar Negeri 169
LAMPIRAN 52 : Biaya Pendidikan Program Magister Sains (S2) Di LuarNegeri . 170
LAMPIRAN 53 : Biaya Pelatihan Di Luar Negeri . 171
LAMPIRAN 54 : Biaya Kegiatan Pembinaan & Pengembangan Diklat . 172
LAMPIRAN 55 : Biaya Kegiatan Pembinaan & Pengembangan PegawaiDan/Atau Widyaiswara, Instruktur Dan Guru 173
LAMPIRAN 56 : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Kehutanan .. 174LAMPIRAN 57 Satuan Biaya Pembuatan Unit Percontohan
Penyuluhan Kehutanan 175
LAMPIRAN 58 Satuan Biaya Upah Kerja/Kerjantara, Pengadaan PalBatas Beton, Pal Batas Kayu, Dan Tugu Batas 178
LAMPIRAN 59 Satuan Harga Kegiatan Kehumasan LingkupKementerian Kehutanan . 179
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
15/208
LAMPIRAN : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIANKEHUTANAN
NOMOR : P.4/II-KEU/2013TANGGAL : 22 Juli 2013
PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2014
LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
I. KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah sebagai pedoman bagi
Kementerian Kehutanan untuk menyusun biaya komponen masukan
kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Kehutanan
Berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2014, selain itu juga dapat
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
16/208
e. Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Kegiatan yang
selanjutnya disebut HPK adalah uang yang dibayarkan kepada
Pengelola Keuangan, Pengelola Kegiatan yang karena jabatannyadalam struktur DIPA, melaksanakan tugas-tugas Pengelola
Keuangan, Pengelola Kegiatan sesuai dengan jabatannya.
f. Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Pegawai
yang ditunjuk atas nama jabatannya untuk menatausahakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Pegawai yangditunjuk atas nama jabatannya untuk menatausahakan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Kementerian Kehutanan.
g. Upah Kerja adalah uang yang dibayarkan kepada seseorang baik
Pegawai Negeri/Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Harian yang
melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya mendesakdan harus segera diselesaikan dan tidak dapat dilaksanakan oleh
Pihak Ketiga.
h. Konsinyering adalah mengumpulkan pegawai disuatu tempat (hotel,
penginapan, ruang rapat lainnya) untuk menyelesaikan pekerjaan
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
17/208
k. Paket Halfday adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan
diluar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Komponen
biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali(siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan
(termasuk screen projector , podium, flip chart , white board , standard
sound system , mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
l. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara
Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia (POLRI).
m. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka
waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan
Pembangunan yang bersifat Teknis Profesional dan Administrasi
sesuai dengan Kerangka Sistem Kepegawaian, yang tidakberkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
n. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas
kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat yang
dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ketempat kedudukan
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
18/208
s. Tenaga Kerjantara adalahburuh/tenaga harian yang berasal dari
daerah setempat yang diikutsertakan pada kegiatan lapangan yang
diberi upah secara harian berdasarkan lamanya di lapangan.t. Peta Digital Tematik Kehutanan adalah gambaran informasi muka
bumi yang dituangkan pada bidang datar secara kartografis dengan
skala maupun proyeksi tertentu yang memuat tema atau informasi
tentang kehutanan (contoh: Peta Kawasan Hutan, Peta Izin
Pemanfaatan Kawasan Hutan, Peta Ijin Pinjam Pakai KawasanHutan, Peta DAS, Peta Lahan Kritis, dll.)
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
19/208
II. STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014,
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
A. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN,
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan honorarium
berdasaran besaran pagu dana yang dikelola untuk setiap DIPA, yangbesarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium
berdasarkan besaran pagu dana yang dikelola untuk setiap DIPA,
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal terdapat yang kegiatan lokasinya berjauhan dengan
tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja
Bendahara Pengeluaran sangat berat, Menteri kehutanan atau
Pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih
Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
20/208
4. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola
keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
5. Untuk KPA yang dibantu oleh salah satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang
termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap
PPK paling banyak 2 (dua) orang.
6. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola
keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluhpersen) dari pagu dana yang dikelola untuk setiap DIPA.
B. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN
PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI, (YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI) .
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker yang mengelola
belanja pegawai, dapat diberikan honorarium sebesar pagu dana yang
dikelolanya, yang besarannya sebagaimana tercantum pada
Lampiran2.
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
21/208
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket
pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggiRp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja
Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dibagi menjadi 3
Kepanitian, yaitu:
a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi);
b. Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi);
c. Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi).
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat oleh
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi
Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia
Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP paling sedikit 3
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
22/208
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
23/208
F. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI),
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dapat diberikan honorarium
per Orang/Bulan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada
Lampiran 7.
Honorarium SAI dibagi 4 unit Akuntansi, yaitu:
1. UAPPA/Barang yang ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri;2. UAPPA/Barang-E1 yang ditetapkan atas dasar SK. Eselon I;
3. UAPPA/Barang-Wilayah yang ditetapkan atas dasar Satuan Kerja
yang ditunjuk selaku UAPPA/B Wilayah;
4. UAKPA/Barang yang ditetapkan atas dasar Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang.
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas
melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada
Kementerian Kehutanan sesuai dengan unit akuntansi masing-
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
24/208
G. HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
(BMN), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Tabel 1(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya TA. 2014
(1) (2) (3) (4)1. Tingkat Pengguna Barang OB 400.000
2. Tingkat Kuasa Pengguna Barang OB 300.000
Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara diberikan
kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa
Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku
Pengurus/Penyimpan Barang berdasarkan Surat Keputusan Pengguna
Barang. Jumlah Pejabat/Pegawai yang dapat diberikan honorarium
selaku Pengurus /Penyimpan Barang Milik Negara paling banyak 4
(empat) orang pada Tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada
Tingkat Kuasa Pengguna Barang.
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
25/208
I. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN, (YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Tabel 3(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya TA. 2014
(1) (2) (3) (4)1. Pembantu Peneliti/Perekayasa OJ 25.000
2. Koordinator Peneliti/Perekayasa OB 420.0003. Sekretariat Peneliti/Perekayasa OB 300.000
4. Pengolah Data Penelitian/Perekayasaan
1.540.000
5. Petugas Survey Orang/Responden
8.000
6. Pembantu Lapangan OH 80.000
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai
Negeri yang terdiri dari Pembantu Peneliti/Perekayasa, Koordinator
Peneliti/Perekayasa, Sekretariat Peneliti/Perekayasaan, Pengolah
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
26/208
J. HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/
DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION /KEGIATAN SEJENIS,
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).Tabel 4
(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya TA. 2014
(1) (2) (3) (4)
A. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS1. Menteri/Pejabat Setingkat
Menteri/Pejabat NegaraLainnya/yang disetarakan
OJ 1.700.000
2. Pejabat Eselon I/yang disetarakan OJ 1.400.000
3. Pejabat Eselon II/yang disetarakan OJ 1.000.000
4. Pejabat Eselon III ke bawah/yangdisetarakan
OJ 900.000
B. HONORARIUM MODERATOR OJ 700.000
1. Honorarium Narasumber/Pembahas.
Honorarium Narasumber diberikan kepada Pegawai Negeri yang
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
27/208
dalam hal diperlukan.
Pejabat/Pegawai Negeri yang ditunjuk sebagai Moderator dapat
diberikan Honorarium selaku Moderator dan dapat diberikanPerjalanan Dinas dari satker yang bersangkutan.
Catatan:Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/ Focus Group Discussion /Kegiatan Sejenis
setara dengan jam pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh limamenit).
K. HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/
DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION /KEGIATAN SEJENIS,
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Tabel 5(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya TA. 2014
(1) (2) (3) (4)
1. PenanggungJawab OK 450.000
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
28/208
Perjalanan Dinas Narasumber, Moderator, dan Panitia sbb:
1. Biaya transportasi keberangkatan Pejabat Negara/Pegawai
Negeri/Pegawai Tidak Tetap dalam rangka mengikutiSeminar/Rapat/dan lain-lain dibayarkan sebesar biaya riil yang
dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran.
2. Biaya transportasi kepulangan Pejabat Negara/Pegawai
Negeri/Pegawai Tidak Tetap dalam rangka mengikuti
Seminar/Rapat/dan lain-lain, bila tidak terdapat bukti tiketkepulangan dapat dibayarkan sesuai tarif yang berlaku dengan
mengacu pada bukti biaya transportasi yang disampaikan pada saat
kedatangan.
3. Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap, dilarang
menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali ataulebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang
sama.
L. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
29/208
ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.
Ketentuan Pembentukan Tim adalah sebagai berikut:
a. Mempunyai keluaran jelas dan terukur;
b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut-
sertakan eselon 1 lainnya;
c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi
Pejabat Negara/Pegawai Negeri disamping tugas pokoknya
sehari-hari; dan
e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
Dalam Pembentukan Tim sebagaimana tersebut di atas, maka
unsur a sampai dengan unsur e terpenuhi.
2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri
yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang
berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
30/208
Kementerian yang bersangkutan (termasuk Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) dana dekonsentrasi dantugas pembantuan) paling banyak untuk 2 (dua) TimPelaksana Kegiatan.
2) Pejabat Eselon III/Eselon IV, dan Pejabat Fungsional sertaPelaksana setiap bulannya hanya diperkenankan menerimahonorarium Tim yang bersumber dari DIPA danaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebanyak-
banyaknya untuk 3 (tiga) Tim Pelaksana Kegiatan.
M. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA,
PAKET FULLBOARD DAN FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA,
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Uang Harian Paket Fullboard di luar kota, Paket Fullboard dan
Fullday/Halfday di dalam kota dapat diberikan per Orang/Hari, yang
besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 9.
Satuan Biaya Uang Harian Paket Fullboard di luar kantor diberikan
kepada Peserta dan Panitia kegiatan rapat/pertemuan yang
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
31/208
berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan) dapatdialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinassesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
N. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR, (YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor dapat diberikan kepada Pegawai
Negeri/Non Pegawai Negeri sebesar Rp. 250.000,- per Orang/Kali.
Uang Saku Rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi
Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang melakukan kegiatan rapat
yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas
pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor
( fullboard, fullday dan halfday ).
Uang Saku Rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang:
1. Melibatkan peserta dari Eselon I lainnya dan/atau masyarakat;
2. Dilaksanakan minimal 4 (empat) jam di luar jam kerja;
3. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
32/208
O. HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING NON PEGAWAI NEGERI,
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Tabel 6(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya TA. 2014
(1) (2) (3) (4)1. SLTA OB 1.900.000
2. Sarjana Muda (D1, D2, D3) OB 2.100.000
3. Sarjana (D4) OB 2.300.000
4. Master (S2) OB 2.500.000
Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri yang ditunjuk
untuk melakukan Penyuluhan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
Pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu
maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
33/208
sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi
Rohaniwan.
Q. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, (YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Tabel 7(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya
TA. 2014(1) (2) (3) (4)
1. Penanggung Jawab Oter 450.000
2. Redaktur Oter 350.000
3. Penyunting/Editor Oter 275.000
4. Desain Grafis & Fotografer Oter 180.000
5. Sekretariat Oter 150.000
6. Pembuat Artikel Halaman 150.000
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal dapat diberikan kepada Pegawai
Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
34/208
Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan
buletin/majalah, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang
berwenang.Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara
periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentu.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui
pembaca.
S. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE, (YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Tabel 9(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya TA. 2014
(1) (2) (3) (4)
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
35/208
DAN PRAMUBAKTI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI)
Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti dapat
diberikan honorarium per Orang/Bulan, yang besarannya
sebagaimana tercantum pada Lampiran 10.
Honorarium diperuntukan bagi Non Pegawai Negeri yang ditunjuk
untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti
dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium
dapat ditambah maksimal 15% (lima belas persen) dari Satuan Biaya,
besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih
tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri Keuangan,
maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan
tersebut.
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
36/208
Konferensi Tingkat Menteri
(KTM) : 3 hari sebelum kegiatan + hari
kegiatan + 2 hari setelah kegiatan.
Senior Official Meeting (SOM) : 2 hari sebelum kegiatan + harikegiatan + 2 hari setelah kegiatan.
Pegawai Negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian
perjalanan dinas.
V.
HONORARIUMWORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHANBERSKALA INTERNASIONAL, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI).
Honorarium Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan berskala
Internasional dapat diberikan honorarium per Orang/Hari, yang
besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 11.
Honorarium Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan berskala
Internasional dapat diberikan kepada Pegawai Negeri penyelenggara
kegiatan Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan berskala
Internasional, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
37/208
disetarakan dengan Menteri, Ketua dan
Wakil Ketua Lembaga Negara.
Narasumber Kelas B : Narasumber Non Pegawai Negeri yangdisetarakan dengan Duta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh, Duta Besar yang
menjabat Kepala Perwakilan, Pegawai
Negeri golongan IV/c ke atas, Perwira
Tinggi TNI/Polri, Anggota Lembaga Negara.
Narasumber Kelas C : Narasumber Non Pegawai Negeri yang
disetarakan dengan Pegawai Negeri
Golongan III/c sampai dengan IV/b dan
Perwira menengah TNI/Polri.
Biaya Tiket Dan Penginapan untuk Narasumber tersebut ditanggung
oleh Penyelenggara.
X. VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN, (YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
38/208
Sedang untuk Pendidikan Tingkat Tinggi, Vakasi dapat diberikan
untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan
ujian akhir.
Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi
penyusun naskah dan pengawas ujian pada Pendidikan Tingkat
Dasar, Menengah dan Tinggi, Satuan biaya pengawas ujian sudah
termasuk uang transport.
Y. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS),
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Tabel 11(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya
TA. 2014(1) (2) (3) (4)1. Golongan I dan II OH 25.000
2. Golongan III OH 27.000
3. Golongan IV OH 29.000
Uang Makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihitung
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
39/208
melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat
yang berwenang.
2. Uang makan lembur diperuntukan bagi semua golongan dan
diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara
berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
AA. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat diberikan
kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri, yang besarannya
sebagaimana tercantum pada Lampiran 12.
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai
Negeri/Non Pegawai Negeri dalam menjalankan Perintah
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
40/208
Pendidikan/dinas di luar kedudukan dapat diberikan uang
harian yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran
47 .
2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat diberikan
kepada Pejabat Negara/Pegawai, yang besarannya sebagaimana
tercantum pada Lampiran 13.
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk pengalokasian
biaya penginapan dalam RKA-K/L sesuai dengan peruntukannya.
Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-
sama untuk melaksanakan suatu kegiatan Rapat/Seminar/dan
Sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada
hotel/penginapan yang sama.
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
41/208
merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai
Negeri/Non Pegawai Negeri dalam menjalankan Perintah
Perjalanan Dinas di Luar Negeri yang dapat digunakan untuk
uang makan, transport lokal, uang saku, dan penginapan.
Klasifikasi Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah
sebagai berikut:
a. Golongan A : Menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Lembaga Negara, Duta Besar Luar Biasa
Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan dan
Pejabat Negara Lainnya yang Setara,
termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga
Lain yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan dan Pejabat Eselon I.
b. Golongan B : Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan
IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
42/208
perjalanan dinas ke Negara Uganda, besarannya merujuk padaUang Harian Negara Kenya.
2. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUARNEGERI ( ONE WAY ), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI).
Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri ( One Way )
dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan
keluarga yang sah, yang besarannya sebagaimana tercantumpada Lampiran 15.
Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinaspindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali jalan ( one way ). Satuan
Biaya Tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax
serta biaya restribusi lainnya.
Satuan Biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
43/208
hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima)tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyaicacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai
penghasilan sendiri; atau4) Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, anak
angkat perempuan yang sah menurut hukum yangberumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidakbersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
b. Untuk Perjalanan Dinas Pindah antar Perwakilan ( cross-
posting ) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan biaya mutasi khususnya biaya transportasi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan/atau Anggota
Keluarga dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang
diperoleh dari perusahaan travel dan ditetapkan oleh
KPA/PPK;
2) Penetapan biaya transportasi tersebut agar tetap
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
64/PMK.05/2011 Pasal 20 huruf a, bahwa biaya
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
44/208
dan keluarga yang sah berdasarkan Surat Keputusan pindah dari
tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan.
Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah
dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan karena atas
permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.
Komponen Biaya Perjalanan Dinas Pindah, sebagai berikut:
a. Biaya transport pegawai;
b. Biaya transport keluarga yang sah;
c. Uang harian; dan/atau
d. Biaya pengepakan dan angkutan barang.
Biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan mengenai standar biaya.
Uang Harian Perjalanan Dinas Pindah dapat diberikan kepada
Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan masing-masing anggota
keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
45/208
pindah, sebagai berikut:
a. Biaya transport keluarga yang sah;
b. Uang harian; dan/atau
c. Biaya pengepakan dan angkutan barang.
Pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai
Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke
tempat tujuan menetap, dapat diberikan biaya perjalanan dinas
pindah, sebagai berikut:
a. Biaya transport keluarga yang sah;
b. Uang harian; dan/atau
c. Biaya pengepakan dan angkutan barang.
Catatan:a. Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:
1) Pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan Pindah;
2) Pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yangdiberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau
mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
46/208
menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua
puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah
menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
3) Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah
menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh
lima) tahun, menurut surat keterangan dokter mempunyai
cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai
penghasilan sendiri;
4) Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan
anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang
berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak
bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
5) Selain keluarga yang sah, bagi Pegawai Negeri paling
rendah golongan IV atau Pejabat Eselon III diperkenankan
pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak
1 (satu) orang;
6) Pembantu rumah tangga dapat diberikan biaya sesuai
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
47/208
Dinas Pindah Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan
angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat
negara/pegawai negeri yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat
Keputusan Pejabat yang berwenang.
Satuan Biaya ini pada dasarnya merupakan Bantuan Yang
Diberikan Pemerintah kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri
yang berkenaan. Satuan Biaya ini sudah termasuk ongkos
tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya
angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
48/208
A. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM
KABUPATEN/KOTA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota dapat diberikan
kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri sebesarRp. 110.000,- per
Orang/Kali.
Satuan Transport dapat diberikan kepada Pegawai Negeri/NonPegawai Negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang
bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu
kabupaten/kota.
Batas wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi
kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara,
Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.
Uang Transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
49/208
lima persen) dari satuan biaya uang perjalanan dinas dalam negeridan tidak diberikan penginapan.
4. Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang
memerlukan waktu tempuh melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang(tidak termasuk waktu transit) dapat menggunakan mekanismeperjalanan dinas dalam negeri.
B. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI
ESTIMASI).
Biaya Konsumsi Rapat dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana
tercantum pada Lampiran 16.
Satuan Biaya Konsumsi Rapat merupakan Satuan Biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi
makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan
baik untuk rapat koordinasi tingkat Menteri/Eselon I/Setara maupun
untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.
C. HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
50/208
dan Konsumsi) dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana
tercantum pada Lampiran 17 angka 1, angka 2 dan angka 3.
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di
luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu
dilakukan secara intensif.
Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dapat dilaksanakan
sepanjang pelaksanaan rapat yang membutuhkan koordinasi dengan
unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari Eselon
I lainnya/masyarakat.
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut
peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:
1. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, Pejabat Menteri/
Setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri
li diki 1 ( ) P j b M i/S i k M i
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
51/208
alat tulis, air mineral, dan permen).
2. Paket Fullday
Satuan Biaya Paket Fullday disediakan untuk kegiatan
rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8
(delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1
(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan
dan fasilitasnya (termasuk screen projector , podium, flip chart ,
white board , standard sound system , mikrophon , alat tulis, air
mineral, dan permen).
3. Paket Halfday
Satuan Biaya Paket Halfday disediakan untuk kegiatanrapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah
hari minimal 5 (lima) jam.
Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1
(satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
52/208
K/L terdiri atas : biaya transportasi yang diberikan secara atcost , indeks paket pertemuan fullboard , dan uang harian paket
fullboard di luar kota, yang besarannya sebagaimana
tercantum pada Lampiran 9.
b. Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasipada RKA-K/L terdiri atas : indeks paket pertemuan( fullboard / fullday / halfday ), uang saku dan biaya transportasidalam kota.
4. Besaran Uang Saku untuk kegiatan Rapat/Pertemuan di LuarKantor, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran 9.
5. Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dalam rangkapenyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harusmenggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas.
E. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN, (YANG BERFUNGSI
SEBAGAI ESTIMASI).
Biaya Sewa Gedung Pertemuan dapat diberikan, yang besarannya
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
53/208
(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya TA. 2014
(1) (2) (3) (4)1. DARI BAHASA ASING KE BAHASA INDONESIA
a. Dari bahasa Inggris
b. Dari bahasa Jepang
c. Dari bahasa Mandarin, Belanda
d. Dari bahasa Prancis, Jermane. Dari bahasa asing lainnya
Halaman jadi
Halaman jadi
Halaman jadi
Halaman jadiHalaman jadi
140.000
220.000
220.000
160.000160.000
2. DARI BAHASA INDONESIA KE BAHASA ASING
a. Dari bahasa Indonesia
b. Dari bahasa Jepang
c. Dari bahasa Mandarin, Belanda
d. Dari bahasa Prancis, Jerman
e. Dari bahasa asinglainnya
Halaman jadi
Halaman jadi
Halaman jadi
Halaman jadi
Halaman jadi
140.000
220.000
220.000
160.000
160.000
Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan merupakan Satuan Biaya
yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
54/208
H. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI
ESTIMASI).
Biaya Sewa Kendaraan dapat diberikan, yang besarannya
sebagaimana tercantum pada Lampiran 19.
Satuan Biaya Sewa Kendaraan merupakan Satuan Biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda
4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besaruntuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif
serta efisien. Satuan Biaya Sewa Kendaraan sudah termasuk bahan
bakar dan pengemudi.
Satuan Biaya Sewa Kendaraan dapat diperuntukan bagi Pejabat
Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Negara,
Menteri/Setingkat Menteri) yang melakukan Perjalanan Dinas dan
memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara at cost.
Catatan:
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
55/208
1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI (PP), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).
Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) dapat
diberikan yang besarannya sebagaimana tercantum pada
Lampiran 20.
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah
Satuan Biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang
(PP.) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota
tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan
anggaran, Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri
menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).
Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri:Tabel 16
No Pejabat Negara, Eselon I, EselonII dan Eselon III Kebawah
TingkatPerjalanan
Dinas
PesawatUdara
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
56/208
2012).
2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI,
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri satu kali jalan dapat
diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada
Lampiran 21.
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan
menuju Bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan
menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/
stasiun kedatangan dan sebaliknya.
Catatan:a. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari
Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kotaSamarinda.
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
57/208
a. Pejabat Penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan Pihak Lain
di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap
untuk melakukan Perjalanan Dinas.
b. Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di
atas, yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan
negara digolongkan dalam 3 (tiga) Tingkat, yaitu:
Tabel 17
No. Pejabat Negara, dan Eselon,
PNS (Pangkat/Golongan)
TingkatPerjalanan
Dinas
(1) (2) (3)
1. Ketua/Wakil Ketua dan Anggota padaMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, Badan Pemeriksa Keuangan,Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,dan Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur,Bupati, Wakil Bupati, Walikota, WakilWalikota Ketua/Wakil Ketua/Anggota
A
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
58/208
BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).
Tabel 18(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya TA. 2014
(1) (2) (3) (4)
1. Diklat Pimpinan Tk. II Peserta/Angkatan 30.261.000
2. Diklat Pimpinan Tk. III Peserta/Angkatan 22.125.000
3. Diklat Pimpinan Tk. IV Peserta/Angkatan 20.230.000
Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural merupakan Satuan
Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat
penjenjangan bagi Pejabat/Pegawai yang akan/telah menduduki
jabatan tertentu. Satuan Biaya ini sudah termasuk biaya observasi
lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
2. SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN, (YANG BERFUNGSI
SEBAGAI ESTIMASI).
Tabel 19
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
59/208
Tabel 20(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya
TA. 2014(1) (2) (3) (4)
1. Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata I
a. Biaya hidup dan
Biaya Operasional
- Diploma I dan Diploma III
- Diploma IV dan Strata 1
OT
OT
15.300.000
16.200.000
b. Uang buku dan
Referensi per tahun
- Diploma I
- Diploma III
- Diploma IV dan Strata 1
OT
OT
OT
1.250.000
1.500.000
1.750.0002. Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2
a. Biaya hidup dan
Biaya Operasional
- Strata 2 dan Spesialis 1 OT 19.700.000
K h d l l dil i i d T f
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
60/208
Kehutanan yang dalam pengusulannya dilampiri dengan Terms of
Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang
ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas Pasca Sarjana, besaran
tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden RI Nomor 57
Tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar
Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan MengikutiPendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana.
K. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR, (YANG
BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).
Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor dapat diberikan, yang besarannyasebagaimana tercantum pada Lampiran 22.
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor digunakan untuk
mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung
l h i kh j d k i) P l
t k b /b it / j l h d i i i
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
61/208
surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.
M. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH,
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh dapat diberikan,yang
besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 24.
Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biayapengadaan makanan/minuman bagi Pegawai Negeri sebagai
penambah daya tahan tubuh, diberikan kepada Pegawai Negeri yang
jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan
pegawai tersebut.
N. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU
PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU, (YANG
BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).
Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris
k P i B d dib ik b b i
Operasional Operasional Dalam Lingkungan Kantor Roda 6 (enam)
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
62/208
Operasional, Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 (enam)
dan Speed Boat serta Operasional Patroli Jalan Raya (PJR) dapat
diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran
26 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4.
Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas
digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam
kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya
termasuk biaya bahan bakar.Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK).
Catatan:
Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantoradalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungankantor.
Contoh:Golf car yang digunakan dalam rangka patroli polisi bandara,
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
63/208
pegawai Sepanjang diperlukan dapat diberikan ongkos kirim untuk
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
64/208
pegawai. Sepanjang diperlukan, dapat diberikan ongkos kirim untuk
pengadaan kendaraan operasional bus, yang besarannya disesuaikan
dengan harga pasar.
T. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 (DUA)
OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN, (YANG
BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).
Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) Operasional Kantor
dan/atau Lapangan dapat diberikan, yang besarannya sebagaimanatercantum pada Lampiran 30.
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) Operasional Kantor
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis sport/trail yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
U. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS, (YANG BERFUNGSI
SEBAGAI ESTIMASI)
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
65/208
3. Tarif Ekonomi untuk Perjalanan Dinas Golongan C dan D.
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
66/208
3. Tarif Ekonomi untuk Perjalanan Dinas Golongan C dan D.
Untuk Perjalanan Dinas Golongan C dan D yang lama perjalanannya
melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit),dapat menggunakan tarif bisnis.
W. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN RI DI LUAR
NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).
Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di Luar Negeri dapat diberikan,
yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 33 angka 1
dan angka 2.
Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di Luar Negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional Perwakilan RI di Luar
Negeri, berupa:
1. ATK, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai
pengadaan kebutuhan alat tulis (mis. Kertas, ballpoint , dan
dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
67/208
g p y , y
Catatan:
Untuk Negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biayatersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.
Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yangmewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapatdialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan datadukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Wisma Duta/Konsul,
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan
rutin gedung/bangunan Perwakilan RI di Luar Negeri dengan
maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan
kantor Perwakilan RI di Luar Negeri agar tetap dalam kondisi
semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau
sama dengan 2% (dua persen).
Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma
duta/ konsul di luar negeri dialokasikan untuk:
G d /b ilik d /
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
68/208
lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru,
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
69/208
pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, pengadaankendaraan operasional bus, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan
gedung/bangunan dalam negeri, sewa kendaraan, pengadaankendaraan roda 2 (dua) dan operasional kantor dan/ataulapangan, pengadaan operasional kantor dan/atau lapangan(roda 4), dan pengadaan pakaian dinas dan/atau kerja, padabeberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuanbiaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan
Menteri Keuangan sehingga menjadi sebagai berikut:
No Provinsi Kabupaten Toleransi
1. Aceh Simeuleu 134% Dari Satuan BiayaProv. Aceh
2. Sumut Nias 118% Dari Satuan BiayaProv. SumutNias Barat 124%
Nias Utara 125%
Nias Selatan 130%
3 Sumbar Kep 135% Dari Satuan Biaya
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
70/208
A. HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/
DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION DAN/ATAU KEGIATAN
SEJENISNYA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Tabel 21(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya TA. 2014
(1) (2) (3) (4)
1. Asisten Narasumber/AsistenPembahas
OJ 450.000
2. Pembuat Makalah Naskah 450.000
3. Pembuat Naskah Pidato Naskah 300.000
Honorarium Asisten Narasumber/Pembuat Makalah dapat diberikan
kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang membantu
Narasumber memberikan informasi/pengetahuan kepada Pegawai
SEJENISNYA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
71/208
Perjalanan Dinas Jabatandan Rapat Kerja, Rapat Kerja
Gabungan/Koordinasi/Lokakarya, Seminar, Penataran, Pembinaan,
Penyegaran, Sosialisasi dan Rapat Dinas Lainnya yang dilakukan di
luar kantor dapat diberikan biaya transport sebagai berikut:
Tabel 22(dalam rupiah)
No Uraian Biaya TA. 2014
(1) (2) (4)
1. Jakarta Bogor/Tangerang/Bekasi (PP) 300.000
2. Jakarta Cipayung Bogor (PP) 350.000
3. Jakarta Cisarua Bogor (PP) 375.000
4. Bogor - Cisarua dan sekitarnya (PP) 110.000
5. Jakarta Bandung dan sekitarnya (PP) 500.0006. Jakarta Serang dan sekitarnya (PP) 500.000
C. INSENTIFPELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN/PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA DI
BIAYA LANGSUNG PERSONIL ( REMUNERATION ) DAN BIAYA
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
72/208
LANGSUNG NON-PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST ),
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
1. Honorarium konsultan pendamping ( counterpart ) sepanjang tidak
ditentukan tersendiri dalam agreement , diberikan honorarium
sepanjang tercantum dalam DIPA. Apabila suatu kegiatan
memerlukan konsultan, hanya diperkenankan mengangkat tenaga
yang berpengalaman di bidang tugasnya.
2. Ketentuan mengenai pemberian honorarium bagi konsultan dan
tata cara pengadaan barang/jasa serta biaya jasa konsultan
berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010
dengan perubahannya yang terakhir dengan Peraturan Presiden RINomor 70 Tahun 2012.
Untuk menyusun Harga Perkiraan Sementara (HPS) jasa
konsultansi dapat dipakai dari informasi Biaya Satuan yang
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
73/208
3. Pada saat Peraturan Presiden RI ini berlaku, Peraturan Presiden
RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor
65 Tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali untuk proses pengadaan
tanah yang masih berlangsung (Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 pasal 123).
4. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun
2012, telah ditetapkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun
2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
5. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala BPN RI
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
P id RI N 36 T h 2005 P d T h b i
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gd. Negara.
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
74/208
Pengawasan teknis atas pembangunan/rehabilitasi gedung
negara/rumah jabatan dan bangunan lainnya, dilakukan olehMenteri Pekerjaan Umum dan atau Dinas/Instansi terkait.
Tarif/Satuan Biaya untuk Pembangunan Gedung Negara/Rumah
Jabatan dan Bangunan lainnya lingkup Kementerian Kehutanan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan atau pada Harga
Satuan Tertinggi Setempat yang ditetapkan oleh Dinas/Instansi
terkait setempat, dengan Tarif/Satuan Biaya sebagaimana tercantum
pada Lampiran 44, Lampiran 45 dan Lampiran 46.
G. PERENCANAAN/DESIGN/PENGAWASAN
Biaya perencanaan/design/pengawasan/manajemen konstruksi
pengelolaan kegiatan/proyek pembangunan gedung negara, rumah
dinas, kantor dan bangunan lainnya mengacu pada Peraturan
M i P k j U P d T k i P b
Tabel 24(dalam rupiah)
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
75/208
(dalam rupiah)
No Jenjang Pendidikan/Profesi Honorarium/Bulan
(1) (2) (3)1. S2 2.400.000
2. S1 dan D4 2.200.000
3. D1, D2 dan D3 2.000.000
Honorarium staf pengelola kegiatan yang tidak mengikat (Non
CPNS/PNS) dapat diberikan honorarium sepanjang tugasnya
melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan
DIPA.
J. SATUAN BIAYA PELAKSANAAN PENINGKATAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASTERTINGGI).
Tabel 25(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya Ket.
b. Ketua/Wakil Ketua Ok 400.000
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
76/208
c. Sekretaris OK 300.000
d. Anggota OK 300.000
B. PERJALANAN
1. Pengarah OT 350.000
2. Penyaji/Pengajar:
a. Pej. Eselon II/yang disetarakan
OT
b. Pejabat Eselon III kebawah/yg disetarakan
OT
3. Narasumber/Penceramah/Moderator
OT
4. Perjalanan Panitia dan Peserta OT
C. BAHAN-BAHAN1. Alat tulis keperluan kegiat. Kegiatan 4.500.000
2. Penggandaan bahan/naskahpelajaran
Kegiatan 4.000.000
D. PENGELUARAN LAINNYA
Yang dimaksud dengan bahan-bahan yaitu bahan ajar yang
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
77/208
merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan dalam
kegiatan peningkatan kompetensi.
Materi pengajaran merupakan seperangkat materi yang disusun
secara sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga
tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan peserta untuk
menerima penyampaian materi.
Bentuk-bentuk materi dapat berupa:
a. Bahan cetak seperti hand-out , buku, modul, lembar kerja
siswa/peserta pelatihan, brosur, leaflet , wallchart ;
b. Audio visual seperti video/film,VCD;
c. Audio seperti radio, kaset, CD audio, PH;
d. Visual: foto, gambar, model/maket;
e. Multi media: CD inter-aktif, computer based, internet.
3. LAIN-LAIN
Uang Harian Peserta/Panitia sebagaimana tercantum pada Tabel
tersebut di atas dapat diberikan sepanjang anggaran tersedia.
M. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENGAMANAN HUTAN, (YANG
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
78/208
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Biaya Operasional Pengamanan Hutan yang dilakukan oleh Pegawai
Negeri/POLRI/TNI dan PTT dapat diberikan bantuan berupa:
a. Biaya Operasional sebesar Rp. 250.000,-/Orang/Hari;
b. Biaya Pemondokan sebesar Rp. 400.000/Orang/Bulan.
Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada butir a terdiri dari
uang makan, uang saku, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan
pengamanan hutan.
Dalam Pelaksanaan operasional pengamanan hutan yang
dilaksanakan oleh Pegawai Negeri/POLRI/TNI dan PTT disertai
dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja
dengan jangka waktu maksimal 12 hari setiap bulannya.
N. HONORARIUM PEJABAT PENAGIH IURAN KEHUTANAN, PEJABAT
PENERBIT SURAT KETERANGAN SAH KAYU BULAT (P2SK-SKB),
PEJABAT PEMERIKSA LAPORAN HASIL PRODUKSI (P2LHP), DAN
PEJABAT PEMERIKSA KAYU BULAT(P3KB) (YANG BERFUNGSI
Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) berdasarkan penerimaan pada satuan
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
79/208
kerja yang bersangkutan.
Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat
diberikan honorarium sebesar pagu dana yang dikelolanya yang
besarannya mengacu pada honorarium staf pengelola sebagaimana
tercantum pada Lampiran 6.
Pemberian honorarium kepada Pejabat Penagih Iuran Kehutanan,
Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SK-SKB),
Pejabat Pemeriksa Laporan Hasil Produksi, dan Pejabat Pemeriksa
Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) dapat diberikan sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.55/Menhut-II/2006 jo Nomor P.63/Menhut-II/2006 dan Nomor
P.8/Menhut-II/2009 dapat diberikan honorarium, yang besarannya
sebagaimana tercantum pada Tabel tersebut di atas.
O. INSENTIF KEPALA SEKOLAH /WAKIL KEPALA SEKOLAH/WALI
KELAS/WALI ASRAMA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI).
Guru yang bertugas sebagai pengajar tatap muka, praktek sekolah,
k k k j /i d i d b di i/ k k ik l
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
80/208
praktek kerja/industri, dan pengembangan diri/ekstrakurikuler yang
dilakukan diluar jam kerja setelah beban minimum mengajar
terpenuhi dapat diberikan Insentif maksimal 4 JPL perminggu yang
besarannya diatur dalam Lampiran 48 .
P. PENGEMBANGANDIKLAT, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI).
a. KEPANITIAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK PNS(APARATUR) DAN MASYARAKAT (NON-APARATUR)
Satuan Biaya Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan
keterampilan Masyarakat (Yang Berfungsi Sebagai Batas
Tertinggi) , yang besarannya sebagaimana tercantum pada
Lampiran 49 , kecuali biaya akomodasi dan konsumsidisesuaikan dengan tarif yang berlaku.
Satuan biaya penyelenggaraan Peningkatan Keterampilan untuk
Masyarakat (Non-Aparatur), yang besarannya sebagaimana
Standar Biaya Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan
P t Dikl t K h t t di i
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
81/208
Pusat Diklat Kehutanan terdiri:
1) Pelatihan Kehutanan
a) Honorarium yang dibayarkan untuk: Panitia pelaksana/penyelenggara;
Mengajardalam satuan jam mengajar (jam pelajaran);
Menyusun garis-garis besarbahan pelajaran/ syllabus;
Narasumber/ resource person ;
Instruktur/pendamping/pendamping praktek;
Moderator/fasilitator/pemandu diskusi; Asisten/pendamping pengajar;
Petugas kedisiplinan dan kebersihan.
b) Uang vakasi penyelenggaraan ujian dapat diberikan
sebagaimana tercantum pada Tabel 10.
Vakasi penyelenggaraan ujian pada tingkat pendidikan
tinggi diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.
Uang vakasi penyelenggaraan ujian pada tingkat
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
82/208
b) Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Luar Negeri.
PNS yang ditugaskan mengikuti Program Pendidikan D2
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
83/208
PNS yang ditugaskan mengikuti Program Pendidikan D2,
D3, D4, S1, S2, dan S3 di dalam maupun di luar negeri
berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.45/Menhut-II/2005 jo Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor 50/Menhut-II/2008 dan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2006.
c) Pelatihan di Luar Negeri.
Standar Biaya untuk pelatihan di luar negeri sebagaimana
tercantum pada Lampiran 54.
4) Pembinaan dan Pengembangan DIKLAT.
Standar Biaya Kegiatan dalam rangka Pembinaan dan
Pengembangan DIKLAT (yang berfungsi sebagai Batas Tertinggi) sebagaimana tercantum pada Lampiran 55.
Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dan/atau
Widyaiswara, Instruktur Dan Guru yang ditugaskan untuk
melaksanakan Magang Kerja/ Detasering /Penelitian Diklat/
1. Bantuan BiayaPemondokan
Orang/Bulan 500.000
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
84/208
Pemondokan
2. Biaya Operasional Orang/Bulan 500.000
3. Personal use berupa:Baju, Celana, Rompi, Topi.
Orang 600.000
4. Biaya Penempatan OT At cost
R. SATUAN BIAYA PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA
MASYARAKAT (PKSM), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI).
Tabel 29(dalam rupiah)
No Uraian Satuan Biaya Ket.(1) (2) (3) (4) (5)
1. Insentif Orang/Bulan 480.000 -
2. Personel Use Orang 600.000 -
S. SATUAN BIAYA SERTIFIKASI PROFESI TENAGA FUNGSIONAL
KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
Satuan Biaya Pembuatan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan,
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Satuan Volume dan Besaran
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
85/208
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi, Satuan, Volume dan Besaran
Biaya untuk Penyusunan Rancangan Teknis UPPK, Pembuatan UPPK
(Tahun ke-1), Pemeliharaan UPPK (Tahun ke- 2), dan PemeliharaanUPPK (Tahun ke-3 dan Tahun ke-4) sebagaimana tercantum pada
Lampiran 57.
U. SATUAN BIAYA PEMBUATAN PETA DIGITAL TEMATIK
KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).Satuan Biaya Pembuatan Peta Digital Tematik dapat dibayarkan
sebesar Rp. 1.350.000,-/Tema, dengan rincian sebagaimana
tercantum pada Tabel tersebut di bawah ini, dengan Komponen
terdiri dari:
Tabel 31(dalam rupiah)No. Uraian Satuan Biaya
TA. 2014
(1) (2) (3) (4)
1. Bahan-Bahan Pemetaan Lembar 100.000
V. SATUAN BIAYA UPAH KERJA/KERJANTARA, PENGADAANPAL
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
86/208
BATAS BETON, PAL BATAS I{AYU DAN TUGU BATAS, YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BAT^A,S ERTINGGII.
Satuan Biaya Upah Kerja/Kerjantara yang mengikuti Tim pelaksana
kegiatandapat diberikan upah kerjaper hari yang besarannya
sebagaimana tercantum pada Lampiran 58 kolom 3.
Satuan Biaya Pembuatan Pal Batas Beton/Kayu/Tugu Batas
besarannyasebagaimana tercantum pada Lampiran 58 kolom 4,
kolom 5 dan kolom 6.
Catatan:Satuan Biaya Upah Kerja/Kerjantara sebagaimana dimaksud pada
Lampiran 58 Kolom 3 berlaku untuk semua kegiatan di Lapangan.
W. SATUAN BIAYA KEGIATAN KEHUMASAN, LIPUTAN DAN
PUBLII ASI MEDIA MASA, YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI).
Satuan Biaya Kegiatan Kehumasan, Liputan dan Publikasi Media
Lampiran 1
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
87/208
NO SATUAN BIAYATA. 2014
(1) (3) (4)
1
1.1 a. OB 500000 b. OB 610000 c. OB 720000 d. OB 830000 e. OB 970000 f. OB 1110000
g. OB 1250000 h. OB 1580000 i. OB 1910000 j OB 2250000 k. OB 2580000 l. OB 3080000
(dalam rupiah)
(2)
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta
SEBAGAI BATAS TERTINGGI
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliarNilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar
URAIAN
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliarNilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta
Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta
Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar
NO SATUAN BIAYATA. 2014
(dalam rupiah)
URAIAN
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
88/208
(1) (3) (4)
1.3
a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta OB 400000 b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta OB 480000 c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta OB 570000 d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar OB 660000 e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar OB 770000 f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar OB 880000 g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar OB 990000 h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar OB 1250000 i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar OB 1520000 j OB 1780000 k. OB 2040000 l. OB 2440000 m. OB 2830000 n. OB 3230000 o. OB 3620000 p OB 4420000
1.4
a. OB 340000b OB 420000
Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM
Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s d Rp 250 juta
Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar
BENDAHARA PENGELUARAN
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliarNilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar
(2)
Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar
NO SATUAN BIAYATA. 2014
(dalam rupiah)
URAIAN
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
89/208
(1) (3) (4)
d. OB 430000 e. OB 500000 f. OB 570000 g. OB 640000 h. OB 810000 i. OB 980000 j OB 1150000 k. OB 1330000 l. OB 1580000 m. OB 1840000 n. OB 2090000 o. OB 2350000 p OB 2860000
Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliarNilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliarNilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliarNilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M
(2)
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar
Lampiran 2
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
90/208
NO SATUAN BIAYATA. 2014
(1) (3) (4)
1
1.1a. OB 350.000b. OB 460.000c. OB 580.000d. OB 690.000
e. OB 810.000
1.2a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milliar OB 250.000b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milliar s.d Rp. 50 milliar OB 330.000c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milliar s.d Rp. 100 milliar OB 410.000d Nilai pagu dana di atas Rp 100 milliar s d Rp 200 milliar OB 490 000
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milliar s.d Rp. 200 milliar
Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milliarNilai pagu dana di atas Rp. 25 milliar s.d Rp. 50 milliar
PEMEGANG KAS/BENDAHARA
ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/KPA
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milliar s.d Rp. 100 milliar
PEGAWAI
Nilai pagu dana di atas Rp. 200 milliar
KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA
(2)
(dalam rupiah)
URAIAN
PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAISEBAGAI BATAS TERTINGGI
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
91/208
NO SATUAN BIAYATA. 2014
(dalam rupiah)
URAIAN
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
92/208
(1) (3) (4)
2.
2.1
a. Per Paket 760.000 b. OP 760.000
c. OP 920.000
d. OP 1.140.000
e. OP 1.370.000
f. OP 1.600.000
g. OP 1.910.000
HONORARIUM PANITIA PENGADAAN JASA (NON -
Rp. 2,5 miliar
5 miliar
Rp. 10 miliar
KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Rp. 500 juta
Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d
Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d
Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miiar s.d
(2)
Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d
Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d
Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta
PENGADAAN (ULP); DAN
KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN
Rp. 1 miliar
HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG (NONKONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN
PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DAN
PENGADAAN (ULP)
Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d
NO SATUAN BIAYATA. 2014URAIAN
(dalam rupiah)
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
93/208
(1) (3) (4)
c. Per Paket 450.000 d. OP 480.000
e. OP 600.000
f. OP 720.000
g. OP 910.000
h. OP 1.090.000
i. OP 1.270.000
j. OP 1.510.000
k. OP 1.750.000
l. OP 1.990.000
m. OP 2.230.000
di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar
di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnyadi atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar
di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar
di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar
di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya
di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar
di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya
di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya
(2)
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 juta
di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya
Lampiran 4
HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
94/208
NO SATUAN BIAYATA. 2014
(1) (3) (4)
1.
1.1a. OP 3.580.000
b. OP 4.030.000
c. OP 4.490.000
d. OP 4.940.000
e. OP 5.560.000
1.2a. OP 3.230.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d
Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun
(2)
Rp. 250 miliar
Rp. 500 miliar
PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d
SEBAGAI BATAS TERTINGGI
(dalam rupiah)
URAIAN
PENGGUNA ANGGARAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d
Rp. 750 miliar
Rp. 1 triliun
Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d
Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d
NO SATUAN BIAYATA. 2014
(dalam rupiah)
URAIAN
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
95/208
(1) (3) (4)
g. OP 3.200.000
h. OP 3.520.000
i. OP 3.960.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa
(2)
lainnya di atas Rp. 1 triliun
lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliarNilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasalainnya di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliunNilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa
Lampiran 5
HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
96/208
NO SATUAN BIAYATA. 2014
(1) (3) (4)
1
1.1 OB 420.000
1.2
a. OP 420.000b. OP 520.000
c. OP 620.000
d. OP 770.000
e. OP 910.000
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/
Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp. 200 jutaNilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
(2)
SEBAGAI BATAS TERTINGGI
PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASAHONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL
(dalam rupiah)
Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
URAIAN
Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta
PENGADAAN BARANG/JASA
PENGADAAN BARANG/JASA
Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar
Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar
Lampiran 6
HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)SEBAGAI BATAS TERTINGGI
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
97/208
NO SATUAN BIAYATA. 2014
(1) (3) (4)
1
1.1 a. OB 420.000 b. OB 510.000
c. OB 610.000
d. OB 700.000
e. OB 890.000
f. OB 1.070.000
g OB 1 260 000
HONORARIUM PENGELOLA PNBP
SEBAGAI BATAS TERTINGGI
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d
Rp. 250 juta
Rp. 500 juta
Rp. 1 miliar
(dalam rupiah)
URAIAN
(2)
ATASAN LANGSUNG BENDAHARANilai pagu dana s.d Rp. 100 jutaNilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d
Nil i g d di t R 5 ili d
Rp. 2,5 miliar
Rp. 5 miliar
NO SATUAN BIAYATA. 2014
(1) (3) (4)
(dalam rupiah)
URAIAN
(2)
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
98/208
(1) (3) (4)
b. OB 420.000
c. OB 500.000
d. OB 570.000
e. OB 730.000
f. OB 880.000
g. OB 1.030.000
h. OB 1.260.000
i. OB 1.490.000
j OB 1.720.000
k. OB 1.950.000
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d
Rp. 500 juta
Rp. 1 miliar
Rp. 2,5 miliar
Rp. 25 miliar
Rp. 50 miliar
Rp. 75 miliar
Rp. 100 miliar
Rp. 250 juta
Rp. 5 miliar
Rp. 10 miliar
(2)
NO SATUAN BIAYATA. 2014
(1) (3) (4)
URAIAN
(2)
(dalam rupiah)
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
99/208
(1) (3) (4)
g. OB 770.000
h. OB 940.000
i. OB 1.110.000
j OB 1.280.000
k. OB 1.450.000
l. OB 1.680.000
m. OB 1.910.000
n. OB 2.140.000
o. OB 2.370.000
p OB 2.820.000Rp. 1 triliun
Rp. 750 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d
Rp. 500 miliar
Rp. 250 miliar
Rp. 100 miliar
Rp. 75 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d
Rp. 50 miliar
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d
Rp. 25 miliar
Rp. 10 miliar
Rp. 5 miliar(2)
Lampiran 7
HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)SEBAGAI BATAS TERTINGGI
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
100/208
No SATUAN BIAYATA. 2014
(1) (3) (4)
1
1.1
a. OB 700.000b. OB 600.000c. OB 500.000d. OB 400.000e. OB 350.000
1.2
(2)
HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI
(dalam rupiah)
URAIAN
Unit Akuntansi Tingkat Kementerian Negara/Lembaga(UAPPA/Barang) yang ditetapkan atas DasarKeputusan Menteri
yang ditetapkan atas Dasar SK. Eselon I
KoordinatorKetua/Wakil Ketua
Penanggung Jawab
Unit Akuntansi Tingkat Eselon I (UAPPA/Barang-E1)
INSTANSI
Anggota /Petugas
Pengarah
yang ditetapkan atas Dasar SK. Eselon I
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
101/208
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
102/208
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
103/208
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
104/208
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
105/208
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Lampiran 12
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
106/208
NO. PROVINSI SATUAN LUAR KOTADALAM KOTALEBIH DARI 8
(DELAPAN) JAMDIKLAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. ACEH OH 360.000 140.000 110.000 2. SUMATERA UTARA OH 370.000 150.000 110.000 3. R I A U OH 370.000 150.000 110.000 4. KEPULAUAN RIAU OH 370.000 150.000 110.000 5. JAMBI OH 370.000 150.000 110.000 6. SUMATERA BARAT OH 380.000 150.000 110.000 7. SUMATERA SELATAN OH 380.000
150.000 110.000 8. LAMPUNG OH 380.000 150.000 110.000 9. BENGKULU OH 380.000 150.000 110.000
10. BANGKA BELITUNG OH 410.000 160.000 120.000 11. BANTEN OH 370.000 150.000 110.000 12. JAWA BARAT OH 430.000 170.000 130.000
SEBAGAI BATAS TERTINGGI
(dalam rupiah)
Lampiran 13
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERISEBAGAI BATAS TERTINGGI
(d l i h)
7/22/2019 Persekjenhut ttg HSPK 2014
107/208
PEJABATNEGARA/PEJABATESELON I
PEJABATNEGARA
LAINNYA/PEJABAT
ESELON II
PEJABATESELON III/GOLONGAN
IV
PEJABATESELON IV/
GOLONGAN III
GOLONGANI/II
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. ACEH OH 4.420.000 1.308.000 1.080.000 410.000 370.000
2. SUMATERA UTARA OH 4.960.000 1.206.000 703.000 470.000 310.0003. R I A U OH 3.817.000