Perencanaan dan Kebijakan Spektrum Broadband Wireless Access (BWA)
Direktorat Spektrum Frekuensi Radio
dan Orbit Satelit
Ditjen Postel-Depkominfo
Jakarta, 13 Juli 2005
2
Pendahuluan Kebijakan dan perencanaan spektrum
Perencanaan frekuensi memperhatikan hal-hal sbb (Referensi: PP53/2000, pasal 4) : tidak saling mengganggu, efisien dan ekonomis, perkembangan teknologi, kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan; dan/atau mendahulukan kepentingan pertahanan keamanan negara, keselamatan dan
penanggulangan keadaan marabahaya (Safety and Distress), pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/ SAR), kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.
Bilamana menggunakan sumber daya terbatas (spektrum, penomoran) dilakukan proses seleksi (Referensi: Kepmenhub 20/200, Psl.60)
Pemerintah (Ditjen Postel) bertekad melaksanakan hukum secara konsisten, fair dan transparan
Peminat BWA (termasuk WiMax) sangat banyak dan jauh melebihi ketersediaan spektrum frekuensi
3
Dasar Hukum UU 36/1999 tentang Telekomunikasi UU 32/2002 tentang Penyiaran PP 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi PP 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
dan Orbit Satelit Kepmen 5/2001 tentang Penyempurnaan Tabel Alokasi
Frekuensi Indonesia Kepmen 20/2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi Pasal 60: Bilamana menggunakan sumber daya terbatas (spektrum,
penomoran) dilakukan proses seleksi Peraturan Dirjen 155/2005 : SOP Perizinan Frekuensi
4
Perizinan Stasiun Radio (Izin Frekuensi)
Catatan:• Setiap perangkat komunikasi radio harus telah disertifikasi• Izin Prinsip harus telah mendapatkan persetujuan alokasi frekuensi terlebih dahulu• Inspeksi Teknis Konstruksi Stasiun Radio dilakukan oleh UPT Balmon maks 6 bulan• Perizinan frekuensi mengikuti kebijakan dan perencanaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk setiap pita dan servis • Proses peizinan tidak diberlakukan untuk perangkat berdaya pancar sangat rendah dan Wireless LAN 2.4 GHz
PEMOHON
IZIN STASIUN RADIO
PROSES
Tidak
Perlu Izin Prinsip?
Ditjen SKDI
Penyiaran
Dittelinfo
Penyelenggara TelekomunikasiYa
PP53, ps.21
UU 32/2002
-Telsus Perseorangan-Telsus Dinas Khusus-Komrad lingkup terbatas-Komrad p-to-p
PP53, ps.22
MEMENUHI SYARAT
INSPEKSI TEKNIS
PEMOHON MEMPERBAIKI PARAMETER TEKNISMaksimal 1 tahun dari terbit izin
PERPANJANGAN IZIN
Ya
Tidak
5
Diagram hubungan perizinan frekuensi Diagram hubungan perizinan frekuensi dengan izin telekomunikasi / siaran & type dengan izin telekomunikasi / siaran & type approvalapproval
UPTBalmon
PemohonSyarat:1. Administratif2. Teknis3. Cek status proses
Proses ISRStation Radio
* Freq policy & plan* Type approval
Analisis teknikDatabase
SIM-FPEMOHON
IZIN PRINSIP
Proses Keperluan Izin Prinsip
Penyelenggara Telekomunikasi
Penyelenggara Penyiaran
IZIN STASIUN RADIO
MEMENUHI SYARAT
INSPEKSI TEKNIS
PEMOHON MEMPERBAIKI PARAMETER TEKNISMaksimal 1 tahun dari terbit izin
PERPANJANGAN IZIN
Ya
Tidak
PengukuranPengawasanMonitoring
X hr Y hr Z hr
Media percepatan proses & Transparansi-Internet-CD-ROM-Entry izin
PEMOHON AJUKAN IZIN
PRINSIP
1
2
3a3b
4
5
6 7 8 9a
9b
10
6
Calon pengguna spektrum
Permohonan izin
Pengisian data
Persyaratan administratif
Analisis teknik(electromagnetic
compatibility /EMC)
Verfifikasi persyaratan koordinasi
internasional
Notifikasi ke ITU, koordinasi dengan
negara lain
Otorisasi Penetapan Frekuensi
Cetak & Kirim Invoice (SPP)
Pengecekan pembayaran BHP
Pencetakan Izin
Penolakan Izin
Informasi kepada pemohon
Pemohon bayar
BHP frek
Ya
Tidak
Informasi kepada pemohon
7-10 hari kerja
1
7-30 hari kerja
1
2
4 hari kerja3
1 hari kerja4
5
X hari
6 3 hari kerja
7 6 hari kerja
Diagram Alur Proses Perizinan FrekuensiDiagram Alur Proses Perizinan Frekuensi
7
Perkembangan Teknologi Broadband Wireless Access (BWA) adalah jaringan akses lokal untuk
penyelenggaraan komunikasi multimedia ataupun data berpita lebar. BWA dapat menyediakan jaringan akses lokal dengan kapasitas melebihi
2 Mbps. Berdasarkan regulasi saat ini, Indonesia masih menganut eksklusifitas
untuk penyelenggara jaringan teleponi (PSTN) lokal. Penyelenggara BWA tidak dapat menyelenggarakan layanan komunikasi telepon konvensional.
Terdapat sejumlah standar regional yang kompetitif pada pita frekuensi yang sama, yaitu: Standar Eropa (BWA, HiperLAN, dsb) Standar Amerika Serikat (Wi-Fi, pre-Wimax, MMDS, dsb) Standar Jepang, China, dll
8
Kondisi eksisting spektrum yang diidentifikasi untuk BWA Beberapa pita frekuensi yang diajukan untuk BWA berdasarkan berkas
permohonan yang diterima Ditjen Postel antara lain: Pita frekuensi 1.9 GHz Pita frekuensi 2.3 – 2.7 GHz Pita frekuensi 3.3 – 3.7 GHz Pita frekuensi 5.8 GHz Pita frekuensi 10.5 GHz
Beberapa pita frekuensi yang dialokasikan untuk layanan BWA : Pita frekuensi 2.5 GHz (2500 – 2520 MHz dan 2670 – 2690 MHz) Pita frekuensi 3.3 GHz (3300 – 3400 MHz) Pita frekuensi 3.5 GHz sekunder terhadap layanan Satelit Pita frekuensi 5.8 GHz (5725 – 5825 MHz) Pita frekuensi 10.5 GHz (10150 – 10300 MHz dan 10500 – 10650 MHz)
Beberapa pita frekuensi radio telah diberikan izin kepada pengguna BWA Secara ekslusif di suatu lokasi Digunakan bersama dengan servis lain
Hal ini disebabkan pita frekuensi untuk BWA terlebih dahulu banyak digunakan terutama untuk sistem komunikasi selular, microwave link, dan juga sistem telekomunikasi satelit.
9
Pita Frekuensi 2.5 – 2.69 GHz Kondisi saat ini:
Pada pita frekuensi 2500 – 2690 MHz masih terdapat microwave link teknologi lama di beberapa lokasi tertentu, sejak tahun 1980-an. Referensi Rec ITU-R F.283
Pita frekuensi 2520 – 2670 MHz digunakan untuk satelit penyiaran digital Cakrawarta (Indovision) cakupan nasional, sejak tahun 1997
Pada tahun 2001 telah dialokasikan untuk beberapa penyelenggara Broadband Wireless Access di pita frekuensi 2500 – 2520 MHz dan 2670 – 2690 MHz. Standar teknologi yang digunakan TDMA dan OFDM dengan teknik duplexing TDD. Ketersediaan bandwidth untuk alokasi BWA sebesar 2 x 20 MHz dengan lebar tiap kanal 6 MHz => 6 kanal
Trend perkembangan teknologi Pita 2.5 GHz telah ditetapkan sebagai pita tambahan untuk band IMT2000 pada sidang WRC-2000. Referensi
Rec ITU-R.M.1036-2 Pita 2.5 GHz merupakan salah satu pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk WiMAX (IEEE 802.16)
Beberapa permasalahan pokok Pengalaman membuktikan sharing frekuensi tidak bisa efektif dilakukan di Indonesia.
Indovision banyak mengeluh gangguan akibat spurious emission dan out-of band emission yang kemungkinan diidentifikasi dari penyelenggara BWA di adjacent channel.
Penggusuran pengguna spektrum lama, seperti microwave link tidak mudah dilakukan Rencana Aksi:
Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi di pita 2.5 GHz termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan
Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah mempertimbangkan beberapa masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita frekuensi tersedia
Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru
10
Pengkanalan BWA eksisting pada pita 2.5 GHz
Keterangan :1. 2520 - 2670 MHz alokasi untuk BSS (Indostar)2. Pada kanal 29 terjadi overlapping dengan kanal yang digunakan oleh Indostar3. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap alokasi frekuensi yang telah diberikan
2500
2503
2506
kanal 1
2509
2512
2515
2518
kanal 2 kanal 3
[MHz]
[MHz]
2671
2674
2677
2680
2683
2686
[MHz]
[MHz]2668
LEBAR TIAP KANAL : 6 MHz
kanal 29 kanal 30 kanal 31
11
Pita frekuensi 3.3 – 3.4 GHz Kondisi saat ini:
Pita alokasi 3300 – 3400 MHz, footnote RR 5.429 alokasi tambahan untuk BWA di Indonesia dan negara-negara lain. Satuan unit kanal terkecil 2 MHz.
Pada tahun 2001-an diberikan untuk sejumlah penyelenggara BWA di beberapa lokasi Trend perkembangan teknologi
Semula diperuntukkan untuk pengembangan industri nasional. Akibat derasnya permintaan permohonan, diakomodasi untuk sistem lain Teknologi yang digunakan Frequency Hopping – CDMA dengan teknik duplexing FDD dan
TDD. Beberapa permasalahan pokok
Tidak ada permasalahan sharing dengan servis satelit, memudahkan implementasi Bukan alokasi regional/global, sehingga relatif sulit mendapatkan perangkat
Rencana Aksi: Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi
di pita 3.3-3.4 GHz termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan
Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah mempertimbangkan beberapa masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita frekuensi tersedia
Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru
12
332333213319331733153313331133093307330533033301
121110987654321ChFc
Lebar Pita = 2MHz
337333713369336733653363336133593357335533533351
373635343332313029282726
334933473345334333413339333733353333333133293327
252423222120191817161514
3375
3325
38
13
339933973395339333913389338733853383338133793377
121110987654321Ch
Fc
FDD - UP Stream (to BTS)
FDD - DOWN Stream (from BTS)
TDD (52 MHz)
Guardband
Guardband
Catatan : Tiap operator maksimal memperoleh 3 kanal
Pengkanalan BWA eksisting pada pita 3.3 – 3.4 GHz
13
Rekapitulasi penyelenggara BWA di pita 3.3-3.4 GHz
=> Pemberian alokasi kanal untuk tiap operator dalam 1 wilayah maksimum 3 kanal (FDD 3 kanal berpasangan, TDD 3 kanal tidak berpasangan)
=> Dalam lokasi yang sama dapat dialokasikan untuk 4 operator FDD dan 8 operator TDD
No. Lokasi Operator Eksisting Kesempatan Penambahan operator baru
Jumlah Penetapan kanal
1 Jabotabek 3 FDD 1 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
2 Jawa Barat 2 FDD 2 operator (FDD) dan 7 operator (TDD)
1 TDD
3 Jawa Timur 1 FDD 3 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
4 Jawa Tengah 2 FDD 2 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
5 DI Jogjakarta 2 FDD 2 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
6 Bali 2 FDD 2 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
7 Kalimantan 1 FDD 3 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
8 Sulawesi 1 FDD 3 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
9 Sumatera Selatan 1 FDD 3 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
10 Wilayah lain 0 Masing-masing 4 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)
14
Pita Frekuensi 3.5 GHz Kondisi saat ini dan permasalahan
Pita frekuensi 3400 – 3700 MHz telah digunakan terlebih dahulu oleh Penyelenggara Satelit (ext-C band) yaitu Telkom, PSN dan ACeS
Pada tahun 2000 ditetapkan BWA 3.5 GHz harus sharing frekuensi dengan servis satelit sesuai Kepdirjen No. 119/DIRJEN/2000 sharing antara tetap satelit (DL) dengan WLL data (WLL status sekunder dikota sedangkan status primer di non-kota)
Pada tahun 2000 diberikan untuk sejumlah penyelenggara BWA di beberapa lokasi dengan Teknik Duplex : FDD dengan pita alokasi awal 3410 – 3497.5 MHz dan 3510 – 3597.5 MHz.
Perencanaan kanal BWA semula disediakan 25 kanal, karena adanya keluhan gangguan dari operator satelit adanya gangguan interferensi dari operator BWA, maka beberapa waktu lalu melalui forum antara operator BWA 3.5 dan Operator Satelit sepakat BWA hanya dapat menggunakan 5 kanal untuk menghindari servis satelit dan tetap berstatus sekunder
Beberapa pengguna eksisting masih harus menyesuaikan dengan ketentuan hanya 5 kanal yang dapat dipergunakan. Teknologi yang digunakan Frequency Hopping – CDMA dengan teknik duplexing FDD dan TDD
Trend perkembangan teknologi Pita 3.5 GHz merupakan salah satu pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk WiMAX (IEEE 802.16) Pita 3.5 GHz juga merupakan alokasi pita frekuensi standar yang banyak digunakan untuk FWA/BWA di beberapa negara,
sehingga ketersediaan perangkat memadai Beberapa permasalahan pokok
Postel perlu meninjau kembali perencanaan BWA 3.5 GHz secara keseluruhan karena hingga saat ini secara teknis masih belum dapat diatasi gangguan interferensi terhadap servis satelit
Perlu eksplorasi lebih dalam pada band 3.5 GHz mengingat adanya teknologi baru akan beroperasi di band tersebut (WiMAX) Rencana Aksi:
Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi di pita 3.4-3.7 GHz termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan
Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah mempertimbangkan beberapa masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita frekuensi tersedia
Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru
15
3.4 – 3.6 GHz EksistingSpasi kanal : 3.5 MHz
DownLink
UpLink
3410
1 5 97 86432 10 14 1816 1715131211 19 23 2524222120
3497.5
3510 3597.5
34383441.5 34803483.5
35173520.5 35593562.5
2 EV 3 EV
5 EV
3440 3480
3520 3560 3600
1 EH 2EH 3EH
3EH 4EH 5EH
3476.5
4MHz
3402 3438 3442 3478 3482
3518 3522 3558 3562 3598
DTH TELKOM
SCPC PSN
Channel :
Notes :
16
Keterangan : Satelit : downlink Ext-C band PT. Telkom dan PT. PSN untuk layanan VSAT dan DTH
3420.5 3424 3427.5
kanal 4
3431 3434.5
kanal 5 kanal 6
[MHz]
[MHz]
kanal 7 kanal 8
3438
3422.25 3425.75 3429.25 3432.75 3436.25
3524 3527.5
kanal 4
3531 3534.5
kanal 5 kanal 6
[MHz]
[MHz]
kanal 7 kanal 8
3538
3522.25 3525.75 3529.25 3532.75 3536.25
1. DOWNLINK
2. UPLINK
3520.5
PENGKANALAN PITA 3.5 GHz(5 kanal BWA hasil kesepakatan sementara dengan penyelenggara satelit)
17
PITA FREKUENSI 5.8 GHz Kondisi saat ini dan permasalahan
Pita alokasi yang digunakan 5725 – 5825 MHz Pada tahun 2001 telah diberikan kepada sejumlah penyelenggara BWA 5 kanal dengan lebar pita 15 MHz dengan
teknologi yang digunakan Spread Spectrum dengan teknik duplexing TDD Penggunaan pita frekuensi 5.8 GHz adalah secara bersama (sharing) tertuang dalam Kepdirjen No. 74A/Dirjen/2000
tentang “Alokasi pita frekuensi 5725 – 5825 MHz untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA)” Trend perkembangan teknologi
Pita 5.8 GHz merupakan salah satu pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk WiMAX (IEEE 802.16) Pita 5.8 GHz merupakan salah satu pita frekuensi WiFi. Di beberapa negara banyak digunakan untuk class
license atau license exempt untuk low power devices Beberapa permasalahan pokok
Postel perlu meninjau kembali perencanaan BWA 5.8 GHz secara keseluruhan Ditengarai banyak penggunaan perangkat WiFi 5.8 GHz secara illegal, akibat misinterprestasi unlicensed
band di beberapa negara yang belum diterapkan di Indonesia Perlu dievaluasi perkembangan pemegang izin BWA TDD yang telah diberi izin
Rencana Aksi: Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi di pita 5.8 GHz
termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan
Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah mempertimbangkan beberapa masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita frekuensi tersedia
Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru
18
Pengkanalan pita frekuensi 5.8 GHz pengguna BWA eksisting
LEBAR TIAP KANAL : 15 MHz
Keterangan :
=> Penggunaan pita frekuensi 5.8 GHz secara bersama (sharing) antar pengguna BWA.
5725
5737.5
5745 5760 5775 5790 5805
kanal 3 kanal 412.5 12.5
5825
5812.5
kanal 2kanal 1 kanal 5
5752.5 5767.5 5782.5 5797.5
19
PITA FREKUENSI 10.5 GHz Kondisi saat ini dan permasalahan
Pita frekuensi 10.5 GHz banyak digunakan untuk microwave link backbone transmiei (Rec. ITU-R F.747)
Sejak tahun 2001 telah diberikan kepada sejumlah penyelenggara BWA dengan alokasi yang digunakan 10150 – 10300 MHz dan 10500 – 10650 MHz
Trend perkembangan teknologi Pita 10.5 GHz merupakan salah satu pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk beberapa
teknologi yang berbeda seperti WiMAX (IEEE 802.16), BWA, microwave link, dsb Beberapa permasalahan pokok
Postel perlu meninjau kembali perencanaan BWA 10.5 GHz secara keseluruhan Kesulitan dalam analisa interferensi dan sharing antara BWA 10.5 GHz microwave link Perlu dievaluasi perkembangan pemegang izin BWA yang telah diberi izin
Rencana Aksi: Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan
frekuensi di pita 10.5 GHz termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan
Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah mempertimbangkan beberapa masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita frekuensi tersedia
Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru
20
PENGKANALAN PITA 10.5 GHz
10157.5 10164.5 10171.5 10178.5 10185.5 10192.5 10199.5 10206.5
10154 10161 10168 10175 10182 10189 10196 10203 10210
fc (DL)
kanal 1 2 3 4 5 6 7 8
10507.5 10514.5 10521.5 10528.5 10535.5 10542.5 10549.5 10556.5
10504 10511 10518 10525 10532 10539 10546 10553 10560
10217 10231 10245 10259 10273 10287
10210 10224 10238 10252 10266 10280 10294
kanal 1 2 3 4 5 6
10567 10581 10595 10609 10623 10637
10560 10574 10588 10602 10616 10630 10644
GuardBand4 MHz
10150 10154 10210 10294 10504 10560 10644 10650
GuardBand6 MHz
8 x 7 MHz (DownLink) 6 x 14 MHz (DownLink) 8 x 7 MHz (UpLink) 6 x 14 MHz (UpLink)
fc (UL)
fc (DL)
fc (UL)
21
Rencana perencanaan dan penetapan frekuensi serta proses seleksi Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan
frekuensi di seluruh pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk aplikasi BWA termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan
Ditjen Postel akan mengumumkan secara terbuka kepada publik kesempatan untuk memperoleh izin prinsip BWA melalui mekanisme bilamana kebijakan dan perencanaan pita frekuensi dimaksud sudah ditetapkan. Kriteria persyaratan teknis dan non-teknis yang harus dipenuhi dalam aplikasi permohonan akan juga disampaikan.
Proses penentuan akan dilakukan berdasarkan mekanisme seleksi yang terbuka dan adil.
Ditjen Postel saat ini sedang mengkaji kemungkinan penerapan upfront fee sebagai salah satu mekanisme seleksi. Saat ini penyiapan regulasi dan kebijakan dibantu pakar manajemen frekuensi dari Australia (Didukung oleh Depkeu).
Akan disiapkan ketentuan pengenaan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi yang dihitung berdasarkan lebar pita yang digunakan serta wilayah pelayanan. Sebagai penyederhanaan pengenaan BHP frekuensi berdasarkan stasiun radio yang kurang efektif
Perencanaan kebijakan spektrum frekuensi radio untuk Broadband Wireless Access (BWA) yang melibatkan industri serta konsultasi publik memerlukan persiapan dan waktu yang cukup agar hasilnya optimal
22
Keterangan alokasi frekuensi lain Pita 1.9 GHz adalah pita frekuensi utama IMT-2000
atau Sistem Telekomunikasi Bergerak Generasi ke-3 yang saat ini akan dibuat kebijakan penataan ulang frekuensinya
Permohonan pita frekuensi 1.9 GHz untuk BWA tidak sesuai dengan peruntukannya
Ditjen Postel dalam melakukan pendekatan perencanaan kebijakan frekuensi IMT-2000 (3G) untuk pita 1.9 GHz ini melakukan konsultasi publik dalam jangka waktu tidak terlalu lama
Website Ditjen Postel: www.postel.go.id
Korespondensi: