TEKNIS PENYUSUNAN
ANGGARAN BANTUAN
KEUANGAN (HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL)
Stephanus Aan, SSTP. M.Si
HIBAH •Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemda kepada
pemerintah atau Pemda lainnya, Perusda, masyarakat dan Ormas, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
BANSOS •Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemda
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
Dasar Hukum 1. UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU 10/2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
4. UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. UU 33/2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
6. UU 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
7. UU 24/2007 Tentang Penanggulangan
Bencana
8. UU 11/2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Dasar Hukum
1. PP 57/2005 Tentang Hibah Kepada Daerah.
2. PP 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
3. PP 38/2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
4. PP 41/2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah
5. PP 71/2010 Tentang Standar Akutansi
Pemerintahan
6. PP 10/2011 Tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun
2006
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
4. Dan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri
No 39 Tahun 20112 yang sedang kita bahas
ini.
Pembahasan & Kesepakaan
KUA & PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni)
SE KDH kepada SKPD (Juni)
Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September)
Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November)
Penetapan Perda APBD
(Desember)
Penetapan RKPD (Mei)
Musrenbang Kab/Kota (Maret)
Forum SKPD
Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret)
Musrenbang Kecamatan
(Februari)
Musrenbang Desa
(Januari)
JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Penyusunan/Pengesahan DPA SKPD (Desember)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
10
13
Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya
Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
Perencanaan dan Penganggaran melalui
APBD
Mengapa
hArus beNar
dAn tePat
SaSaran
PERMENDAGRI 32/2011 jo 39/2012
TahunJumlah Bantuan Sosial dalam APBD (dalam
trilyun rupiah)
Jumlah Bantuan sosial dalam APBN
(dalam trilyun rupiah)
2007 11.89 49.75
2008 11.63 57.74
2009 12.98 73.81
2010 11.96 71.17
Total 48.46 252.48
Total anggaran bansos pada pemerintah pusat dan daerah 2007 - 2010
300.94
Hasil kajian Bansos
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2011
1. Besarnya jumlah
anggaran Bansos
No. PemerintahAPBN & APBD (dalam juta rupiah)
Bantuan sosial
KeteranganNilai (dalam juta rupiah)
% terhadap APBN & APBD
1 Pusat 990.502.300 71.172.800 7.19
2 Provinsi 113.133.101 3.452.239 3.05 33 Provinsi
3 Kabupaten/ Kota
330.868.615 8.514.298 2.57 491 kab./kota
www.themegalle
ry.com
Hasil Kajian Bansos
2. Banyaknya pengaduan masyarakat
terkait TPK pada Bansos
No. Modus PenyimpanganJumlah
PengaduanProporsi
1 Kelemahan dalam perencanaan dan proposal 27 20.6 %
2 Pertanggungjawaban fiktif 18 13.7%
3 Pemotongan / penggelapan dana oleh panitia
6 4.6%
4 Realisasi yang tidak sesuai peruntukan 70 53.4%
5 Penerima bansos yang sama (double) 2 1.5%
6 Penyuapan / pemerasan dalam penanganan kasus bansos
8 6.1%
Total Pengaduan 98
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2011
RASIO BELANJA HIBAH TERHADAP BELANJA DAERAH
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
Sumber: Kemendagri, 2011
RASIO BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA DAERAH
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
Sumber: Kemendagri, 2011
www.themegallery.com
HIBAH BANSOS
pemberian uang/barang atau jasa dari pemda kepada :
- pemerintah atau
- pemerintah daerah lainnya,
- perusahaan daerah,
- masyarakat dan
- organisasi kemasyarakatan
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggara-an urusan pemerintah daerah
pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada:
- individu,
- keluarga,
- kelompok dan/atau
- Masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi-nya resiko sosial
RESIKO SOSIAL
Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak
krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau
fenomena alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan
semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar UU No. 11 Tahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial.
MENUNJANG PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMDA
Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
PEMBERIAN HIBAH
PENERIMA HIBAH
PEMERINTAH
PEMDA LAINNYA (DOB)
PERUSAHAAN
DAERAH
MASYARAKAT (7 keg)
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
UANG,
BARANG/
JASA
BENTUK
BANTUAN SOSIAL
PENERIMA BANSOS
LEMBAGA NON
PEMERINTAHAN (melindungi resiko sosial)
BENTUK UANG/
BARANG MASYARAKAT
KELUARGA
INDIVIDU
Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:
Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
Tidak wajib dan tidak mengikat;
Bersifat sementara dan tidak terus menerus
setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan;
Memenuhi persyaratan penerima hibah.
HIBAH KAPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
a. telah terdaftar pada pemda setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yg bersangkutan; dan
c. memiliki sekretariat tetap.
HIBAH KAPADA PEMERINTAH
a. Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2008; b. Permenkeu Nomor 40/PMK.05/2009 c. Permenkeu Nomor 255/PMK.05/2010
Persyaratan Pemberian Hibah
HANYA DIBERIKAN KPD CALON PENERIMA YANG DITUJUKAN UNTUK MELINDUNGI DARI
KEMUNGKINAN RESIKO SOSIAL.
MEMILIKI IDENTITAS YG JELAS DAN BERDOMISILI DALAM WIL ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN
DAERAH BERKENAAN.
TUJUAN PENGGUNAAN a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial; e. penanggulangan kemiskinan; dan f. penanggulangan bencana.
SELEKTIF
MEMENUHI PERSYARATAN
BERSIFAT SEMENTARA DAN TIDAK TERUS MENERUS, KECUALI KEADAAN TERTENTU DAPAT BERKELANJUTAN
a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
c. memiliki identitas yang jelas; dan
d. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
Teknisnya? Bagaimana
Kondisi Awal
Proses Pembangunan
Kondisi Akhir
1. Jangka Panjang RPJPD
2. Jangka Menengah RPJMD dan Renstra SKPD
3. Tahunan RKPD dan Renja SKPD
ALAT UKUR
KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN?
INDIKATOR
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Visi/Misi
Tujuan dan
Sasaran
Program
Kegiatan
Masukan
(Input)
Dampak
(Impact)
Hasil
(OutCome)
Keluaran
(Out Put)
Hasil Pembangunan
daerah yg diperoleh dari
pencapaian outcame
Manfaat yang diperoleh
dari jangka menengah
untuk beneficiaries tertentu
sebagai hasil dari output
Produk/barang/jasa adalah
yang dihasilkan dalam
proses/kegiatan yang
megunakan input
Sumberdaya yang
memberikan konstribusi
dalam menghasilkan output
“Apa yang ingin
diubah”
“Apa yang ingin
dicapai”
“Apa yang
dikerjakan dan
dihasilkan (barang)
atau dilayani
(proses)”
“Apa yang
digunakan
dalam bekerja”
Kinerja Keuangan
Dana
Perimbangan
(DAU, DBH,
DAK)
Hibah
Subsidi dan Bantuan
PNPM
Jamkesmas
BOS
PENCAPAIAN
RPJMD
APBD
(PAD)
Belanja K/L dan
(Dekon) -TP
SUMBER PENDANAAN PRIORITAS DAERAH
I. M. P. L. E. M. E. N. T. A. S. I.
• Implementasi kebijakan dalam rangka mendorong pembangunan daerah adalah tertuang dalam TUJUAN dan SASARAN di RPJMD.
• TUJUAN dan SASARAN dijabarkan tiap tahun melalui serangkaian PRIORITAS PEMBANGUNAN dalam RKPD
2011
2012 2013
2014
2015
Apa yang harus di-siap-kan oleh
Analisis Prioritas Pembangunan sesuai dengan Rancangan Awal RKPD 1
Cek Capaian Kinerja, Target Indikator Kinerja, dan SPM (prinsip ABK)
2
Analisis Teknokratik (kewilayahan, intervensi program prioritas, kebijakan daerah pencapaian visi misi, dll)
3
Sinkronisasikan dengan Design Kegiatan prioritas yang ada di RKPD dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS
4
Masalah Tujuan Sasaran Indikator Satuan Program Kegiatan Pagu SKPD
TIPS Sinkronisasi Program Kegiatan Hibah Bansos
1. Lihat usulan per
SKPD dalam
Dokumen RKPD
(barang/jasa)
2. Sesuaikan dengan
kebijakan daerah
1. Lihat target capaian
Tahun N di dokumen
RKPD bab IV.
2. Analisa Intervensi
Wilayah/Bidang/Prio
ritas Pembangunan
Lihat evaluasi Bab
II RKPD dan
Permasalahan per
Urusan di KUA
<
O
Apa yang harus di-siap-kan oleh
Lakukan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan. Verifikasi lapangan 5
Filter Hasil Verifikasi administrasi dan lapangan. draft rekomendasi
6
Rekomendasi Ka SKPD kepada Bupati melalui TAPD. dibahas saat KUA PPAS
7
Susun RKA 2.2.1 untuk BL setelah Nota Kesepakatan 8
MEKANISME PENGANGGARAN
Kepala
Daerah
Usulan Tertulis
oleh Calon
Penerima Hibah
& Bansos
SKPD Terkait
Ya Tidak selesai
Rekomendasi
(hasil ev)
TAPD
Kepada KDH
melalui
pertimbangan - Prioritas Daerah
- Kapasitas Fiskal
Rancangan
KUA – PPAS
(Mg II Juni)
Nota
Kesepakatan
Dasar alokasi
anggaran,
By name by
address baik
BTL atau BL
RKA
Uang Barang/Jasa
RKA-PPKD 2.1
(Belanja Tidak
Langsung)
RKA-SKPD 2.2.1
(Belanja
Langsung)
R A P B D
1
2
3 Evaluasi
4
5 6
7
31
DPRD
Bappeda
SKPD
Kecamatan
Desa/Kel
Januari Februari Maret April Mei Juni
SE KDH ttg
Ranc Awal
RKPD
Musrenbang
Desa/Kel
Ranc Awal
Renja SKPD
Musrenbang
Kecamatan
Forum SKPD
Musrenbang
Kabupaten
Max Usulan
Hibah
Bansos
Max Usulan
Hibah
Bansos
RKPD
Max Usulan
Hibah
Bansos
Pokok-Pokok
Pikiran DPRD
KUA
PPAS
Hasil Evaluasi Rekomendasi
Proses Evaluasi
Kelompok BTL
Jenis Belanja Hibah
Obyek Belanja Berkenaan.
Rincian Obyek Belanja Berkenaan
HIBAH
UANG BARANG/JASA
Kelompok Belanja Langsung
Jenis Belanja Barang Dan Jasa,
Obyek Belanja Hibah Barang DAN Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Rincian Obyek Belanja Hibah Barang Dan Jasa Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat Berkenaan.
Dalam Rincian OBJEK Belanja Tercantum Nama
Penerima Dan Besaran Hibah.
PPKD SKPD
Kelompok BTL
Jenis Belanja Bansos
Obyek Belanja Berkenaan.
Rincian Obyek Belanja Berkenaan
BANTUAN
SOSIAL
UANG BARANG/JASA
Kelompok Belanja Langsung
Jenis Belanja Barang & Jasa,
Obyek Belanja BANSOS Barang Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Rincian Obyek Belanja BANSOS Barang Kepada Pihak Ketiga/ Masy
Berkenaan.
Dalam Rincian OBJEK Belanja Tercantum Nama Penerima
Dan Besaran BANTUAN SOSIAL
PPKD SKPD
HIBAH/BANSOS/BANTUAN KEUANGAN BERUPA UANG
35
REK URAIAN BELANJA
4 BELANJA HIBAH
4 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
4 01 01 Pemerintah Pusat
4 02 Belanja Hibah kepada Pemerinyah Daerah Lainnya3)
4 02 01 Pemerintah Daerah
4 02 02 Dst………………………….
4 03 Belanja Hibah kapada Pemerintah Desa
4 03 01 Pemerintah Desa …..
4 03 02 Dst………………………….
4 04 Belanja Hibah kepada perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4)
4 04 01 Perusahaan Daerah/BUMN/BUMD
4 04 02 Dst………………………….
4 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
4 05 01 Badan/lembaga/organisasi swasta
4 05 02 Dst………………………….
4 06 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
4 06 01 Kelompok masyarakat/perorangan
4 06 02 Dst………………………….
5 BELANJA BANTUAN SOSIAL
5 01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
5 01 01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan ….
a. .................................
b. .................................
c. .................................
5 01 02 Dst………………………….
5 02 Belanja Bantuan Partai Politik
5 02 01 Belanja Bantuan Partai Politik
a. .................................
b. .................................
c. .................................
5 02 02 Dst………………………….
CONTOH
HIBAH/BANSOS BERUPA BARANG/JASA
REK URAIAN BELANJA JUMLAH (Rp.)
2 BELANJA BARANG DAN JASA
2 01 Hibah Barang dan Jasa
4 01 01 Hibah Barang Dan Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga
/Masyarakat,
a. .................................................................................
b. .................................................................................
c. .................................................................................
d. .................................................................................
REK URAIAN BELANJA JUMLAH (Rp.)
2 BELANJA BARANG DAN JASA
2 01 Bantuan Sosial Barang dan Jasa
4 01 01 Bantuan Sosial Barang Dan Jasa Berkenaan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
a. .................................................................................
b. .................................................................................
c. .................................................................................
d. .................................................................................