PERATURAN KPU No. 11 TAHUN 2015TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DANWAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PERATURAN KPU No. 11 TAHUN 2015TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DANWAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Jalan Pocut Baren No. 20 Gp. LaksanaKec. Kuta Alam Banda Aceh
Telp. (0651) 637874
Jalan Pocut Baren No. 20 Gp. LaksanaKec. Kuta Alam Banda Aceh
Telp. (0651) 637874
REKATIPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DIKECAMATAN
REKATIPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DIKECAMATAN
KPPS menyampaikan kotak suara kepada PPK melaluiPPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan
Penghitungan suara di TPS.
PPK melaksanakan Rekapitulasi dalam rapat pleno.
PPK menyusun jadwal rapat rekapitulasi HasilPenghitungan Suara dengan membagi jumlah
Desa/Kelurahan dalam wilayah kerjanya agar dapatterlaksana sesuai dengan jadwal tahapan.
Ketua PPK wajib menyampaikan undangan palinglambat 1 (satu) hari sebelum Rekapitulasi.
Masing-masing Paslon dapat mengajukan saksi palingbanyak 4 (empat) orang dengan membawa surat mandat.
Lanjutan...
Ketua PPK membagi tugas Anggota PPK, SekretariatPPK, Ketua PPS, anggota PPS dan Sekretariat PPS.
PPK menyiapkan perlengkapan dan tempat Rekapitulasi.
Jika Rekapitulasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah desaatau sebutan lain/kelurahan dilakukan secara berurutan
dimulai dari TPS pertama di desa atau sebutanlain/kelurahan sampai dgnTPS terakhir dalam wilayah
kerja PPK.
Jika rekapitulasi dalam 1 (satu) wilayah Kecamatanmaka dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS
pertama di Kecamatan sampai dgn PPS terakhir dalamwilayah kerja PPK.
Pasal 3 - 19
PENYELESAIAN KEBERATAN
Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukankeberatan terhadap prosedur dan/atau selisih
rekapitulasi kepada PPK jika tidak sesuai denganPeraturan perundang-undangan.
PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokanselisih rekapitulasi hasil penghitungan dengan
rekapitulasi dalam form model DAA-KWK Plano danatau Model DA1-KWK Plano.
Apabila keberatan diterima, PPK seketika melakukanpembetulan dgn mencoret angka yg salah dan
menuliskan angka yang benar.
Ketua PPK dan saksi yang hadir membubuhkan parafpada angka hasil pembetulan.
Pasal 3 - 19
Lanjutan...
Jika Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan,PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwascam
yang hadir.
PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi PanwasKecamatan diwilayah kerjanya sesuai jadwal Rekpitulasi.
Dalam hal rekomendasi Panwascam disampaikan padaakhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagaikejadian khusus pada form Model DC2 KWK utk
ditindaklanjuti dalam rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
PPK Wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapatRekapitulasi pada Model DA2-KWK.
Pasal 20
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DIKAB/KOTA
KPU Kab/Kota menerima kotak suara dari PPK danRekapitulasi dilaksanakandalam rapat pleno KPU
Kab/Kota.
KPU Kab/Kota menyusun jadwal rapat rekapitulasidengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja
KPU Kab/Kota agar dapat terlaksana sesuai denganjadwal tahapan.
Ketua PPK wajib menyampaikan undangan palinglambat 1 (satu) hari sebelum Rekapitulasi.
Masing-masing Paslon dapat mengajukan saksi palingbanyak 2 (dua) orang dengan membawa surat mandat.
Pasal 3 - 19
Lanjutan...
KPU Kab/Kota membentuk kelompok kerja danmenyiapkan perlengkapan dan tempat rapat
Rekapitulasi.
KPU Kab/Kota membentuk kelompok kerja danmenyiapkan perlengkapan dan tempat rapat
Rekapitulasi.
Ketua KPU Kab/Kota memberikan penjelasan mengenai,agenda rapat, tata cara rekapitulas ditingkat kab/kota.
Ketua KPU Kab/Kota memberikan penjelasan mengenai,agenda rapat, tata cara rekapitulas ditingkat kab/kota.
Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dariPPK pertama sampai PPK terakhir dalam wilayah kerja
kab/kota.
Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dariPPK pertama sampai PPK terakhir dalam wilayah kerja
kab/kota.
Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurdilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Bupati danWakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, maka
terlebih dahulu melakukan rekapitulasi pemilihanGubernur danWakil Gubernur.
Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurdilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Bupati danWakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, maka
terlebih dahulu melakukan rekapitulasi pemilihanGubernur danWakil Gubernur. Pasal 20
Lanjutan...Hasil Rekapitulasi ditanda tangani oleh Ketua dan
Anggota KPU serta Saksi dan diserahkan kepada Saksidan Panwas kabupaten.
Hasil Rekapitulasi ditanda tangani oleh Ketua danAnggota KPU serta Saksi dan diserahkan kepada Saksi
dan Panwas kabupaten.
KPU Kab/Kota menetapkan Rekapitulasi hasilpenghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota dengan KeputusanKPU Kab/Kota.
Rekapitulasi digunakan sebagai dasar penetapanPasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atauWalikota
danWakil Walikota terpilih.
KPU Kab/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan atau
laman KPU Kab/Kota selama 7 (tujuh) hari.
KPU Kab/Kota menggugah form Model DB1-KWK danlampiran pada laman KPU Kab/Kota.
Lanjutan...
PPK mengumumkan hasil rekapitulasi di tempat yangmudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikotadan Wakil Walikota,
KPU Kab/Kota wajib menyimpan, menjaga danmengamankan, kotak Suara berisi form Model DA-
KWK, DAA-KWK, DA1-KWK Plano, DAA-KWK, DA2-KWK, DA1-KWK Plano dan DA2-KWK dan seluruh kotak
suara berisi surat suara dan formulir dari seluruhTPS.
KPU Kab/Kota memberi kesempatan Saksi, PanwasKabupaten/Kota dan Pemantau dalam Negeri atauPemantau Asing untuk mendokumentasikan hasil
rekapitulasi berupa foto atau video.Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUKab/Kota wajib menyerahkan kotak suara berisi formmodel DB KWK, DB1-KWK, DB2 KWK dan DB7-KWK
dalam keadaan tersegel ke KPU Provinsi.
Pasal 21 - 34
PENYELESAIAN KEBERATAN
Saksi atau Panwas Kab/kota dapat mengajukankeberatan terhadap prosedur dan/selisih rekapitulasi
jika tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
KPU Kab/kota wajib menjelaskan prosedur dan/ataumencocokan selisih rekapitulasi hasil penghitungan dgn
rekapitulasi dalam form model DAA-KWK Plano danatau Model DA1-KWK Plano;
Apabila keberatan diterima, KPU Kab/kota seketikamelakukan pembetulan dengan mencoret angka yang
salah dan menuliskan angka yang benar;
Ketua KPU Kab/Kota dan saksi yang hadirmembubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan;
Lanjutan...
Jika Saksi masih keberatan terhadap hasilpembetulan, KPU Kab/kota meminta pendapat dan
rekomendasi Panwas Kab/Kota;
Jika Saksi masih keberatan terhadap hasilpembetulan, KPU Kab/kota meminta pendapat dan
rekomendasi Panwas Kab/Kota;
KPU Kab/kota wajib menindaklanjuti rekomendasiPanwas kab/kota diwilayah kerjanya sesuai jadwal;KPU Kab/kota wajib menindaklanjuti rekomendasiPanwas kab/kota diwilayah kerjanya sesuai jadwal;
Dalam hal rekomendasi Panwas Kab/kotadisampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPUKab/kota mencatat sebagai kejadian khusus pada
Model DB2 KWK untuk ditindaklanjuti daalmrekapitulasi di Provinsi.
Dalam hal rekomendasi Panwas Kab/kotadisampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPUKab/kota mencatat sebagai kejadian khusus pada
Model DB2 KWK untuk ditindaklanjuti daalmrekapitulasi di Provinsi.
Pasal 35
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARAPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI
PROVINSI
KPU Provinsi menerima kotak suara tersegel dari KPUKab/Kota.
Rekapitulasi dilaksanakan dalam rapat pleno KPUProvinsi.
KPU Provinsi menyusun jadwal rapat rekapitulasidengan membagi jumlah kab/kota dalam wilayah kerja
KPU Provinsi.
Ketua KPU Provinsi menyampaikan surat undanganpaling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi.
Lanjutan...
Masing-masing Paslon dapat mengajukan saksi palingbanyak 2 (dua) orang dengan membawa surat mandat.
Ketua KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai,agenda rapat, tata cara rekapitulas ditingkat provinsi.
Ketua KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai,agenda rapat, tata cara rekapitulas ditingkat provinsi.
Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dariKab/Kota pertama sampai Kab/Kota terakhir dalam
wilayah kerja Provinsi.
Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dariKab/Kota pertama sampai Kab/Kota terakhir dalam
wilayah kerja Provinsi.
KPU Provinsi menetapkan Rekapitulasi hasilpenghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.
KPU Provinsi menetapkan Rekapitulasi hasilpenghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.
Lanjutan...
Rekapitulasi digunakan sebagai dasar penetapanPasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi ditempat yg mudah diakses oleh masyarakat dan atau
laman KPU Provinsi selama 7 (tujuh) hari.
KPU Provinsi menggugah form Model DC1-KWK danlampiran pada laman KPU Provinsi.
KPU Provinsi memberi kesempatan Saksi, BawasluProvinsi dan Pemantau Dalam Negeri atau PemantauAsing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi
berupa foto atau video. Pasal 36 - 46
PENYELESAIAN KEBERATAN
Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukankeberatan terhadap prosedur dan/selisih rekapitulasi
jika tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukankeberatan terhadap prosedur dan/selisih rekapitulasi
jika tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur dan/ataumencocokan selisih rekapitulasi hasil penghitungan
dengan rekapitulasi dalam form model DB1- KWK danlampirannya.
KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur dan/ataumencocokan selisih rekapitulasi hasil penghitungan
dengan rekapitulasi dalam form model DB1- KWK danlampirannya.
Apabila keberatan diterima, KPU Provinsi seketikamelakukan pembetulan dengan mencoret angka yang
salah dan menuliskan angka yang benar.
Apabila keberatan diterima, KPU Provinsi seketikamelakukan pembetulan dengan mencoret angka yang
salah dan menuliskan angka yang benar.
Ketua KPU Provinsi dan saksi yang hadir membubuhkanparaf pada angka hasil pembetulan.
Ketua KPU Provinsi dan saksi yang hadir membubuhkanparaf pada angka hasil pembetulan.
Lanjutan...
Jika Saksi masih keberatan thd hasil pembetulan,KPU Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi
Bawaslu Provinsi.
KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasiBawaslu Provinsi diwilayah kerjanya sesuai jadwal.
Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsidisampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU
Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus pada formModel DC2 KWK.
Pasal 48
PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yangmemperoleh suara terbanyak.
Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlahyang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) PasanganCalon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan
persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luassecara berjenjang.
Dalam hal lebih dari 1 (satu) pasangan calon Gubernurdan Wakil Gubernur memperoleh suara terbanyakdengan jumlah yg sama, Paslon terpilih ditentukan
berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebihluas ditingkat kab/kota.
Lanjutan...
Dalam hal persebaran perolehan suara ditingkatkab/kota masih sama, paslon terpilih ditentukan
berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebihluas ditingkat kecamatan.
Dalam hal persebaran perolehan suara ditingkatkecamatan masih sama, Paslon terpilih ditentukan
berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebihluas ditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
Dalam hal persebaran perolehan suara ditingkat desaatau sebutan lain/kelurahan masih sama, paslon terpilihditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yg
lebih luas ditingkat TPS.
Lanjutan...
Dalam hal lebih dari 1 (satu) pasangan calon Bupati danWakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama,Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran
perolehan suara yang lebih luas ditingkat Kecamatan.
Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkatkecamatan masih sama, Paslon terpilih ditentukan
berdsrkan persebaran perolehan suara yang lebih luasditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan
Dalam hal persebaran perolehan suara ditingkat desaatau sebutan lain/kelurahan masih sama, paslon terpilih
ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suarayang lebih luas ditingkat TPS.
Penetapan PaslonGubernur dan Wakil
Gubernur terpilihdalam rapat plenoterbuka dihadiri :
Penetapan PaslonGubernur dan Wakil
Gubernur terpilihdalam rapat plenoterbuka dihadiri :
• Paslon Gubernur danWakil Gubernur.• Parpol atau Gabungan
Parpol.• Bawaslu Provinsi.
Penetapan PaslonBupati dan Wakil
Bupati, Walikota danWakil Walikota :
Penetapan PaslonBupati dan Wakil
Bupati, Walikota danWakil Walikota :
• Paslon Bupati danWakil Bupati,Walikota dan WakilWalikota.• Parpol atau Gabungan
Parpol.• Paswas
Kabupaten/Kota.
Lanjutan...
Berita PenetapanPaslon terpilih :
Berita PenetapanPaslon terpilih :
• Dewan PerwakilanRakyat DaerahProvinsi.• Parpol atau Gabungan
Parpol yangmengusulkan Paslon.• Pasangan Calon
terpilih.• KPU.• Bawaslu Provinsi.
Berita PenetapanPaslon terpilih :
Berita PenetapanPaslon terpilih :
• Dewan PerwakilanRakyat DaerahKab/Kota atau DewanPerwakilan Kab/Kota.• Partai Politik atau
Gabungan PartaiPolitik yangmengusulkanPasangan Calon.• Pasangan Calon
terpilih.• KPU.• Panwas Kab/Kota.
Pasal 49 - 55
REKAPITULASI ULANGDilaksanakan apabila Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara :
Dilakukan secara tertutup.
Dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurangmendapat penerangan cahaya.
Dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
Dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidakdapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara secara jelas.
Terjadi kerusuhan yang mengakibatkan RekapitulasiHasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan.
Dilakukan di luar tempat atau waktu yang telahditentukan.
Pasal 56 - 61
PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATANPASANGAN CALON TERPILIH
KPU Kab/Kota menyampaikan berita acara danKeputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKab/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kotayang dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan WakilWalikota terpilih ditetapkan.
KPU Kab/Kota menyampaikan berita acara danKeputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKab/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kotayang dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan WakilWalikota terpilih ditetapkan.
KPU Provinsi menyampaikan berita acara danKeputusan tentang penetapan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Aceh yangdilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan.
KPU Provinsi menyampaikan berita acara danKeputusan tentang penetapan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Aceh yangdilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan.
PENGUSULAN PENUNDAAN PENGASAHANPENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH
PENGUSULAN PENUNDAAN PENGASAHANPENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH
Dalam hal terdapat Calon Gubernur,Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,Walikota atau Wakil Walikota terpilih
yang ditetapkan sebagai tersangkadugaan tindak pidana korupsi, dalampengusulan pengesahan sebagaimana
dimaksud, KPU Provinsi atau KPUKab/Kota menyampaikan pemberitahuan
kepada Menteri atau Gubernur.
Dalam hal terdapat Calon Gubernur,Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,Walikota atau Wakil Walikota terpilih
yang ditetapkan sebagai tersangkadugaan tindak pidana korupsi, dalampengusulan pengesahan sebagaimana
dimaksud, KPU Provinsi atau KPUKab/Kota menyampaikan pemberitahuan
kepada Menteri atau Gubernur.Pasal 62 - 64