KOMPAK Akronim dari KOlaborasi Masyarakat dan P elayA nan
untuk Kesejahteraan
KOMPAK merupakan program pembangunan 7 tahun tahun kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang didanai oleh DFAT, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk meningkatkan kualitas hidup kaum miskin dan rentan di Indonesia
TENTANG KOMPAK
TUJUAN KOMPAK : adalah memastikan masyarakat miskin
dan rentan di Indonesia mendapatkan manfaat dari
meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Dasar dan
kesempatan ekonomi yang lebih besar melalui kegiatan-
kegiatan program guna mewujudkan tiga capaian utama
di akhir program.
TENTANG KOMPAK
Pemerintah Daerah dan Unit-Unit
Layanan menangani kebutuhan
Pengguna Layanan Dasar dengan baik .CAPAIAN-1
Masyarakat Miskin dan Rentan
mendapatkan manfaat atas
peningkatan tata kelola desa.CAPAIAN-2
Masyarakat Miskin dan Rentan
mendapatkan manfaat atas
meningkatnya kesempatan kerja di luar
sector pertanian dan pembangunan
Ekonomi
CAPAIAN-3
Page 4
INTERVENSI KOMPAK DALAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS LAYANAN DASAR DI DAERAH TERPENCIL
Fokus Intervensi Kompak meliputi:
1. Transfers Fiscal (DID –DAK)
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Identitas Kependudukan
5. Penguatan Tata Kelola Desa dan Kecamatan
6. Pengembangan Peluang ekonomi
7. Akuntabilitas Sosial
8. Penguatan Regulasi dan Kebijakan
5. Penguatan Tata Kelola Desa dan KecamatanFOKUS STRATEGI DI LINI TERDEPAN (Frontline)
Partisipasi MasyarakatMiskin dan Rentan
Peningkatan Aksesdan Kualitas
Peningkatan Tata Kelola
Sesuai Amanat UU 23/2004 tentangPemerintahan Daerah 6 SPM Urusan Pelayanan Dasar
PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN
• Masyarakat Miskin Mau danMampu Mengakses PelayananDasar
• Kecamatan Tanggap dan Cakapdalam mengkoordinasi semua jenispelayanan dasar
• Kabupaten melakukanperencanaan dan penganggaranberbasis bukti untuk pelayanandasar yang lebih berpihak kepadaMasyarakat Miskin dan Rentan
STRATEGI
Menerapkan insentif kinerja dan membangun sistemyang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar yang responsif dan akuntabel.
Pemerintah Daerah (termasuk SKPD) mempunyai kapasitaskelembagaan dan operasional untuk menangani kebutuhan pelayanan dasar secara efektif
1Mengoptimalkan dan merujuk Struktur Desa dan Masyarakat yang melekat (kearifan lokal) untuk pembangunan masyarakat inklusif
Dana desa dipergunakan untuk menangani kebutuhan-kebutuhan prioritas kaum miskin dan terpinggirkan
2Meningkatkan pilihan terhadap pekerjaan di luar bidang pertanian melalui mobilitas tenaga kerja dan pilihan ekonomi yang lebih besar
Meningkatnya mobilitas tenaga kerja kaum miskin dan akses terhadap peluang-peluang pembangunan ekonomi
3
OBJEKTIF KOMPAK
• SK Bupati tentang Pelimpahan sebagian KewenanganBupati Kepada Camat
• Peningkatan Peran Camat dalam mengkoordinasikanPerbaikan Pelayanan dasar di wilayahnya
• Peningkatan Management Puskesmas (Akreditasi, Service Excellent, Penataan Ruang Pelayanan, Mekanisme Pengaduan)
• Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Desa(RPJMDes, RKPDes, APBDes yang berpihak padapelayanan dasar)
Page 8
• Pelatihan Peningkatan kapasitas Camat dan Sekcam denganMateri Pelatihan : 1. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Hak2. Kepemimpinan Camat Sigap dan Cakap3. Pelayanan Dasar Berbasis Hak4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat5. Koordinasi Kegiatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat6. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Hak7. Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan8. Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat9. Membangun pemahaman dan komitmen untuk memperkuat governance
bagi penanggulangan kemiskinan10.Membuat Innovasi satu Innovasi satu Kecamatan.
Page 9
• Perbaikan pelayanan Kesehatan Ibu dan AnakPerbup No. 65 Tahun 2017 tentang IMD dan ASI Eksklusif Penetapan Duta IMD dan ASI Ekslusif melalui SK Bupati Pangkep
nomor 165 Tahun 2018 tentang Bapak Peduli ASI, Ibu Peduli ASI danNenek Peduli ASI
• Deklarasi gerakan IMD dan ASI eksklusif oleh berbagai komunitas lintasprogram, lintas OPD, lintas sector
• Perguruan tinggi Akbid AISYAH>> IMD dan ASI eksklusif muatan local, perlu cek kapasitas mata kuliah ini spesifik atau umum untuk semua PT Kebidanan
• PKK Kabupaten (Pokja A) melakukan pelatihan monitor IMD& ASI eksklusif uji coba 1 Kecamatan Pulau
• Inovasi Perahu Sehat Pulau Bahagia di PKM Sabutung dengan model pelayanan media mendatangi pulau pulau sacara secara rutin danterjadwal.
Page 10
• Kampanye Gerakan Mari Bersekolah
• Inovasi “KELAS PERAHU” sebuah inovasi model pelayanan pendidikan bagi anak pulau untuk menekanangka putus sekolah
Page 12
Page 13
Implementasi GERTAK dalam bentuk:• Perahu Perak• Pelayanan Keliling Adminduk• Pelayanan Malam Hari (Adminduk Night Service)
kerjasama dengan Panitia Pasar Malam Minasa Tene• Pekan Pelayanan di Pulau• Pelayanan TERPADU SATU ATAP Akta untuk semua
(Pelayanan KTP el, Sidang Isbat, Akta Kelahiran)• Bekerjasama dengan orang tua dan sekolah PAUD dan
SD Penjaringan Anak Tanpa Akta Kelahiran (<18 tahun) yang belum memiliki Akta Kelahiran di KecamatanLiukkang Tupabbiring Utara.
• Bekerjasama dengan Kepala Desa untuk mendata warga yang belum meiliki KTP el dan Buku Nikah
Pelayanan Dasar yang Responsif dan Akuntabel1
Saran dan Dialog
Kebijakan
Transfer Fiskal
Manajemen Kinerja
Berbasis Prestasi &
insentif kinerja
Standar Pelayanan
Minimum (SPM)
Penguatan Kapasitas Dukungan Inovasi
Memperkuat peran
Camat/kecamatan untuk
meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja
pelayanan
(termasuk keterkaitan
pelayanan antara
Kecamatan – Desa)
Mekanisme
pendanaan yang
fleksibel untuk inovasi
lokal
Inovasi berbasis
teknologi untuk
mengatasi hambatan
yang ada dalam
penyelenggaraan
pelayanan dasar
Pembangunan Berbasis Masyarakat Inklusif2
Saran dan Dialog
Kebijakan
Kerangka kerja peraturan
UU Desa (melaksanakan
peraturan-peraturan dan
panduan teknis).
Struktur Pendampingan
Penguatan
KapasitasDukungan Inovasi
Aparat Desa
Jaringan kader akar
rumput
Kemitraan CSO-
Pemerintah
Pengembangan teknologi
cerdas dan solusi data
besar untuk pemantauan
berbasis masyarakat.
Lapangan Kerja, Mobilitas Tenaga Kerja, dan Pilihan Ekonomi3
Saran dan DialogKebijakan
Strategi penghidupan berkelanjutan Pemerintah Indonesia (mobilitas tenaga kerja dan lapangan kerja,masyarakat pesisir pantai dan pengelolaan aset rumah tangga)
Penguatan kapasitas Dukungan Inovasi
Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah dan Pusat
Sektor swasta dan masyarakat Madani (menguasai masalah keuangan)
Kemitraan dengan MAMPU untuk percobaan penggunaan dana desa untuk mengoperasikan pusat penitipan anak agar para ibu bisa masuk atau masuk kembali ke dunia kerja
Pemetaan atas kegiatan lapangan kerja yang sedang berlangsung di Indonesia.
Design Penguatan Balai Latihan Kerja (Kemitraan dg Jejaring Industri; Pemanfaatan teknologi untuksosialisasi informasi pekerjaan di daerah sulit dan peningkatan kemampuan pekerja)
Ujicoba pusat penitipan anak untuk mendukung pekerja perempuan.
PEKERJAAN YANG TELAH/SEDANG/AKAN DILAKUKAN SAAT INI
INKLUSI SOSIAL
Inklusi sosial adalah ...........
Proses membangun hubungan sosial dan menghormati
individu serta komunitas,
sehingga mereka yang marjinal dan mengalami
prasangka
dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan,
kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya,
serta memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber
daya (untuk memenuhi kebutuhan dasar)
dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang
dianggap layak di dalam kelompok masyarakat yang
bersangkutan
UPAYA MEWUJUDKAN INKLUSI SOSIAL DALAM PELAYANAN PUBLIK
Penguatan Kapasitas Individu
(PEREMPUAN, DISABILITAS, DAN ANAK)
Membangun Penerimaan Sosial Keluarga dan Masyarakat
Membangun Penerimaan Sosial Pemerintah (Desa dan Kabupaten),
termasuk petugas layanan
PROGRAM
“SOCIAL
AKUNTABILITY AND
PUBLIC
PARTUICIPATION –
CIVIL REGISTRATION
AND VITAL
STATISTIC”
(SAPP-CRVS)
YASMIB SULAWESI
TAF
KOMPAK
Masyarakat Yang Lebih Terorganisir dengan Kapasitas yang Lebih Baik
Terbentuk Jaringan Perempuan dan Jaringan
Disabilitas di 4 Desa
Sejumlah anggota JP dan JD terlibat dalam
proses perencnanaan desa
Sejumlah anggota JP dan JD terpilih sebagai Tim RKP, Posyandes
Terbentuk Jaringan Kabupaten di Pangkep
(JD, Relawan Kabupaten, JITU Desa)
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan
Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran yang
responsif gender dan inklusif
Mendorong Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dan Daerah yang responsif
gender dan inklusif
Ketersediaan Regulasi dan Layanan yang memastikan semua warga tanpa diskriminasi mendapatkan manfaat pembangunan
Ranperbup : Kewenangan Desa , Pengelolaan
Keuangan Desa sementara proses penetapan (bersama
KOMPAK Provinsi)
Ranperbup Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi
Pembangunan Desa di Pangkep sementara proses
penetapan (bersama KOMPAK Provinsi)
Terbentuk Pos Pelayanan Desa (Posyandes) di
Mattiro Baji dan Mattiro Kanja Pangkep
Untuk persiapan pelaksanaan musrenbang Kelurahan-Kabupaten pada bulan Januari – April 2018, Pemerintah Daerah Kab.Pangkep mengeluarkan SE tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang (Isu Gender dan Inklusi)
Pelaksanaan Kebijakan yang Lebih Baik
Isu GESI masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa
draft revisi RPJMD Kab.Pangkep
Anggaran Pendataan Penduduk Inklusif di desa
Anggaran layanan kesehatan/pendidikan dan Pos Layanan Desa (sementara proses
penetapan RKP Desa) : Bantaeng dan Pangkep
Alokasi Anggaran untuk Penguatan kelembagaan PUG di Pangkep
Warga disabilitas mendapatkan layanan pendidikan dan adminduk (peran dari Jaringan
Perempuan, Jaringan Disabilitas, Jaringan Kabupaten, dan Stakeholder terkait)
Tersedia
Data
Penduduk
Desa yg
inklusif(ter
masuk
aplikasi)
Akses, Partisipasi dan Kontrol Masyarakat termasuk Kelompok Marjinal
Pemantauan Kolaboratif di
Puskesmas, Posyandu, dan PAUD
Sejumlah warga (kelompok perempuan
dan disabilitas) dilibatkan oleh pemerintah desa
dalam proses perencanaan desa (6 tahun dan 1 tahun)
Sejumlah warga telah menggunanakan layanan pengaduan desa
Warga disabilitas mendapatkan layanan pendidikan dan adminduk (peran dari Jaringan Perempuan, Jaringan Disabilitas, Jaringan
Kabupaten, dan Stakeholder terkait)