PENGENDALIAN INTERNAL DALAM
PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN
Oleh
Sari Masshitah, S.Kom
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA
2014
ii
PENGENDALIAN INTERNAL DALAM
PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN
Oleh
Sari Masshitah, S.Kom
92208078
TESIS
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Magister Manajemen Sistem Informasi
Program Pasca Sarjana
Universitas Gunadarma
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA
2014
iv
ABSTRAK
Sari Masshitah. 9228078.
PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA
AGUNAN
Tesis Jurusan Sistem Informasi Bisnis, Magister Manajemen Universitas Gunadarma,
2014.
(xiv + 68)
Masalah yang dikemukakan dalam penelitian, yaitu bagaimana sistem
pengendalian internal diterapkan dan apakah sistem pengendalian internal pada
proses pemberian Kredit Tanpa Agunan telah diterapkan secara efektif pada Bank
Mandiri Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemberian kredit
yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat serta
mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian internal pada proses pemberian kredit
tanpa agunan pada Bank Mandiri Jakarta, agar tidak terjadinya kredit bermasalah atau
kredit macet. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif statistik
dengan menggunakan metode studi kasus. Metode analisis yang digunakan uji
kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), analisis korelasi dan analisis koefisien
determinasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling.
Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Prosedur pemberian kredit tanpa agunan
yang dilakukan oleh Bank Mandiri Jakarta kepada debiturnya sangat efektif dengan
persentase sebesar 96,67%, karena telah sesuai dengan kebijakan COSO, kebijakan
kredit Bank Indonesia yang diterapkan oleh Bank Mandiri Jakarta. Sistem
pengendalian internal yang diterapkan pada Bank Mandiri Jakarta sebesar 92%
sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Karena telah memenuhi unsur-unsur
pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktifitas
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan, analisa 5C dan 7P.
Kata Kunci : Pegendalian Internal, Kredit Berbasis Tanpa Agunan, Uji
Kualitas Data (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas), Analisis
Korelasi dan Analisis Koefisien Determinasi.
Daftar Pustaka : 1998 - 2014
v
ABSTRACT
Sari Masshitah. 9228078.
INTERNAL CONTROL IN GRANTING LOAN WITHOUT COLLATERAL PT. BANK
MANDIRI (Persero) Tbk Consumer Loans Business Center Jakarta.
Thesis Department of Business Information Systems, Master of Management
Universitas Gunadarma, 2013.
(xiv + 68)
The problem raised in the study, namely how the internal control system is
implemented and whether the internal control system in the process of granting
Unsecured Loans has been effectively applied at Bank Mandiri Jakarta. This study
aims to evaluate the process of lending in accordance with the principles of prudence
and the principle of sound lending and evaluate the effectiveness of the internal
control system in the process of lending collateral without Bank Mandiri in Jakarta,
so as to avoid the occurrence of problem loans or bad loans. This research uses
qualitative and quantitative statistical data using case study methods. The analytical
method used is data quality test (validity and reliability test), correlation analysis and
coefficient of determination analysis. The data collection technique used was
purposive sampling. The results of the evaluation show that the procedure for
providing loans without collateral carried out by Bank Mandiri Jakarta to its debtors
is very effective with a percentage of 96.67%, because it is in accordance with COSO
policies, Bank Indonesia's credit policies implemented by Bank Mandiri Jakarta. The
internal control system applied at Bank Mandiri Jakarta is 92% so it can be said to
be very effective. Because it has fulfilled the elements of internal control such as the
control environment, risk assessment, control activities, information and
communication, and monitoring, analysis of 5C and 7P.
Keywords : Internal Control, Unsecured-Based Credit, Data Quality Test
(validity and reliability test), Correlation Analysis, Coefficient
of Determination Analysis.
Bibliography : 1998 - 2014
vi
RIWAYAT HIDUP
Sari Masshitah, lahir di Solok pada tanggal 31 Januari 1986 sebagai anak
ketiga dari enam bersaudara pasangan dari Arjon dan Nelly Damuri. Penulis lahir di
Solok, dan merantau ke Medan dan Jakarta. Berdarah asli gadis minang membuat
penulis berniat untuk sekolah setinggi-tingginya agar ilmu yang didapat berguna bagi
diri sendiri khususnya dan masyarakat umumnya.
Pendidikan pertama, TK Pertiwi Nanbalimo Solok pada tahun 1991, SD
Negeri 6 Tanjung Paku, Solok pada tahun 1992-1997, kemudian penulis pindah
sekolah ke SD Negeri 2 Air Putih Tanjung Gading, Asahan pada tahun 1997-1998,
lalu melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 2 Air Putih Tanjung Gading, Asahan
pada tahun 1998-2001, dan penulis melanjutkan sekolah SMU Negeri 1 Matauli
Sibolga, Tapanuli Tengah pada tahun 2001-2004 yang merupakan sekolah negeri
semi militer yang berasrama. Tak hanya menapakkan kaki ditanah Sumatera, penulis
melanjutkan mencari ilmu di tanah Jawa, dan selanjutnyakuliah mengambil jurusan
Sistem Informasi Strata Satu pada Universitas Gunadarma 2004-2008.
Penulis mendapatkan beasiswa dari Universitas Gunadarma untuk
mengikuti program Studi Pasca Sarjana Magister Manajemen jurusan Sistem
Informasi Bisnis di Universitas Gunadarma dan pada tahun 2010 penulis bekerja di
perusahaan BUMN yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pelaksana di
Consumer Loan Group. Pertanggal 01 April 2013, penulis mengundurkan diri dari
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penulis gemar melakukan olahraga yang memacu
adrenalin seperti arung jeram, body rafting, dan outbound.
vii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat
dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tujuan
memenuhi syarat dalam mencapai gelar Magister Jurusan Sistem Informasi Bisnis,
Fakultas Manajemen Sistem Informasi, Universitas Gunadarma.
Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang
tidak terhingga kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, turut
andil dan memotivasi penyelesaian tesis ini, antara lain kepada:
1. Prof. Dr. E.S. Margianti, SE, MM selaku Rektor Universitas Gunadarma.
2. Prof. Dr. Yuhara Sukra, MSc selaku Koordinator Program Studi Magister
Manajemen Universitas Gunadarma.
3. Prof. Dharma Tintri., SE., MBA selaku Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Gunadarma.
4. Dr. Ir. Sudaryanto, MSc selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia
meluangkan waktu dan memberikan saran yang berharga dari awal hingga
akhir penulisan.
5. Segenap staf Pasca Sarjana Universitas Gunadarma yang telah memberikan
ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Universitas
Gunadarma.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Arjon dan Ibu Nelly Damuri.
viii
7. Kelima saudara kandung penulis (Febris Julinta, Hambali, Medi Setiawan
Arjon, Sri Rahayu Wulandari, Akbar Rahmat Hidayat), om dan tante penulis.
8. Suami penulis, Syarief Afid Rambe dan anak penulis, Shafiyyah Izzati Rambe.
7. Seluruh keluarga kedua penulis “Nascimento ate’os seis“.
8. Seluruh teman-teman Bank Mandiri CLBC Jakarta.
10. Kepada seluruh teman-teman 35SIB.
Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari
kesempurnaan dan banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan
pengetahuan yang dimiliki penulis. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan
kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan
penulisan tesis ini.
Akhir kata, penulis berharap agar penulisan tesis ini dapat berguna dan
bermanfaat bagi semua pihak.
Jakarta, September 2014
Sari Masshitah, S. Kom
ix
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................iii
ABSTRAK ....................................................................................................... iv
RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ vii
KATA PENGANTAR .................................................................................... viii
DAFTAR ISI ..................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiv
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah .......................................................................... 3
1.3 Tujuan Penelitian............................................................................ 4
1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................... 4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank ........................................................ 5
2.1.1 Pengertian Bank .................................................................... 5
2.1.2 Fungsi Bank .......................................................................... 6
2.2 Tinjauan Umum Kredit .................................................................. 7
2.2.1 Pengertian Kredit .................................................................. 7
2.2.2 Unsur-unsur Kredit ............................................................... 8
2.2.3 Tujuan Kredit ........................................................................ 9
2.2.4 Fungsi Kredit ........................................................................ 9
2.2.5 Jenis Kredit ......................................................................... 11
2.3 Kredit Konsumer Tidak Berbasis Agunan ...................................... 13
2.4 Prinsip Pemberian Kredit ............................................................. 14
x
2.5 Sistem Pengendalian Internal ....................................................... 16
2.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal ............................. 16
2.5.2 Unsur Sistem Pengendalian Internal .................................. 18
2.6 Tujuan Sistem Pengendalian Internal ......................................... 19
2.7 Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perbankan ...................... 20
2.8 Risiko Kredit ................................................................................ 22
2.8.1 Pengertian Risiko Kredit ....................................................... 22
2.8.2 Jenis Risiko Kredit .............................................................. 23
2.8.3 Manajemen Risiko Kredit ................................................... 24
2.9 Kebijakan Perkreditan Bank ......................................................... 25
2.9.1 Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan .......... 25
2.9.2 Batas Maksimum Pemberian Kredit ...................................... 26
2.9.3 Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan
Kebijakan Perkreditan ........................................................... 27
2.10 Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SDI BI) ..................... 28
2.11 Penelitian Terdahulu ..................................................................... 29
2.13 Kerangka Pemikiran .................................................................... 30
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian .......................................................................... 32
3.2 Jenis Penelitian .............................................................................. 32
3.3 Jenis Data ...................................................................................... 33
3.4 Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 34
3.5 Metode Analisis Data ................................................................... 35
3.5.1 Analisis Uji Penerapan SPI pada proses Pemberian Kredit .. 35
BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................... 37
4.2 Prosedur Pemberian Kredit Konsumer Berbasis Tanpa Agunan ..... 42
4.3 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian KTA .….47
4.3.1 Analisis Prosedur Pemberian KTA Bank Mandiri ................ 48
xi
4.3.2 Analisis SPI Pemberian Kredit Tanpa Agunan ..................... 50
4.3.3 Evaluasi Analisa Statistik Terhadap SPI Pemberian KTA .... 52
4.3.4 Aspek Pengendalian Internal Berdasarkan COSO
Dalam Penerapan Perkreditan Bank Mandiri ....................... 55
4.3.4 Aspek Pengendalian Internal Berdasarkan Kebijakan
BI Dalam Penerapan Perkreditan Bank Mandiri .................. 56
BAB 5 PENUTUP
5.1 Kesimpulan .................................................................................... 65
5.2 Saran .............................................................................................. 66
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 66
LAMPIRAN ..................................................................................................... 69
xii
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ....................................................................... 31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Mandiri CLG Jakarta .............................. 39
Gambar 4.2 Alur Proses Kredit Tanpa Agunan .................................................. 46
xiii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 2.1 Unsur-unsur Kredit ............................................................................... 8
Tabel 2.2 Tujuan Kredit ....................................................................................... 9
Tabel 2.3 Fungsi Kredit ..................................................................................... 10
Tabel 2.4 Penggolongan Jenis Kredit ................................................................. 11
Tabel 2.5 Analisis 5C ......................................................................................... 15
Tabel 2.6 Analisis 7P ......................................................................................... 15
Tabel 2.7 Komponen Pengendalian Internal ....................................................... 19
Tabel 2.8 Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perbankan ............................. 21
Tabel 2.9 Jenis Risiko Kredit ............................................................................. 23
Tabel 2.10 Penelitian Terdahulu ......................................................................... 29
Tabel 3.1 Perbandingan Kebijakan Perkreditan BI dengan Manual Produk
Bank Mandiri ..................................................................................... 36
Tabel 4.1 Tugas dan Tanggung Jawab Unit Bank Mandiri cabang
Jakarta ................................................................................................ 40
Tabel 4.2 Syarat Dokumen Kredit KTA dan Mitrakarya ..................................... 43
Tabel 4.3 Deskripsi Data Kuisioner .................................................................... 47
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas .............................................................................. 53
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas .......................................................................... 53
Tabel 4.6 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi ............................................ 54
Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi ......................................................................... 54
Tabel 4.8 Penerapan COSO BM Dalam Pemberian KTA .................................. 55
xiv
Tabel 4.9 Temuan Lingkungan Pengendalian .................................................... 57
Tabel 4.10 Penerapan Kebijakan BI dan BM Dalam Pemberian KTA ............... 62
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Lembaga keuangan seperti perbankan merupakan instrumen penting dalam
memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Saat ini perbankan telah
memasuki persaingan berskala global, merupakan suatu tantangan yang harus
dihadapi dan ditangani oleh bank untuk dapat memberikan kontribusi dalam
pembangunan bangsa melalui pemberdayaan ekonomi. Dengan berdirinya bank-bank
komersil mengakibatkan debitur dihadapkan pada banyak pilihan produk bank.
Bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan, yang menjalankan tugasnya
sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kemasyarakat, yang
disebut sebagai kredit. Kredit memegang peranan penting dalam dunia perbankan.
Selain itu kredit merupakan sumber pendapatan terbesar untuk pembiayaan bagi
segala jenis kegiatan usaha, seperti kegiatan industri dan kegiatan ekonomi lainnya
serta kredit juga merupakan alat stabilitas ekonomi suatu negara.
Salah satu yang menghambat pertumbuhan kredit adalah faktor penawaran
yaitu keengganan bank untuk menyalurkan kredit, yang sering disebut sebagai
fenomena credit crunch. Credit crunch dapat memberikan dampak yang kurang
menguntungkan dunia usaha yang pada akhirnya dapat memperburuk kualitas
pinjaman bank serta meningkatkan risiko terjadinya kembali krisis keuangan.
2
Kebutuhan masyarakat yang mendesak membuat jasa perbankan sangat
dibutuhkan, dalam hal ini adalah dana kredit. Dana kredit merupakan salah satu
program yang diselenggarakan oleh bank untuk membantu masyarakat
menyelesaikan masalah keuangan. Dana kredit yang diajukan oleh calon debitur tidak
langsung disetujui oleh pihak bank, karena bank harus menganalisa data calon debitur
apakah layak atau tidak untuk diberikan dana pinjaman. Secara umum prinsip-prinsip
pemberian kredit yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu kredit untuk
dicairkan berupa 5C dan 7P.
Pengaturan mengenai kredit ini memberikan informasi dan ketentuan yang
tepat baik bagi pihak bank maupun pihak calon debitur. Bagi pihak bank adalah lebih
terjaminnya kejelasan mengenai kredit yang ditawarkan dengan adanya suatu
perjanjian diawal, sedangkan bagi pihak calon debitur, adanya keuntungan dengan
sikap keterbukaan mengenai penjelasan dari pihak bank mengenai kredit yang
ditawarkan.
Perkembangan kredit konsumtif (consumer loan) yang sangat pesat disektor
perbankan, mendorong bank untuk mengembangkan usaha dengan salah satu
fokusnya adalah pertumbuhan pada segmen kredit konsumtif. Adapun salah satu
produk yang dikembangkan dari segmen ini adalah kredit konsumtif tidak berbasis
agunan yang terdiri atas Kredit Tanpa Agunan Mandiri (Mandiri KTA) dan Kredit
Mitrakarya Mandiri Tanpa Agunan (Mandiri KTA Mitrakarya).
Untuk mendukung berjalannya kredit yang sehat maka pihak bank harus
melakukan pengawasan serta pembinaan selama proses pemberian kredit
3
berlangsung. Karena pemberian kredit memiliki risiko yang dikhawatirkan oleh
pihak bank, salah satu risiko yang dari pemberian kredit adalah munculnya kredit
bermasalah (Non Performing Loan) atau sering disebut kredit macet. Bahaya yang
timbul dari kredit macet adalah tidak terbayar kembalinya kredit tersebut, baik
sebagian maupun seluruhnya. Terjadinya kredit macet sebagai akibat pemberian
persetujuan kredit yang tidak ketat dan kurang patuhnya bank-bank terhadap prinsip-
prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Olla Auryna (2009) dengan judul
“Peran Pengendalian Internal Piutang dalam Meminimalkan Kerugian Pada PT.
Federal International Finance”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa
pengendalian internal piutang berperan dalam meminimalkan kerugian.
Penelitian oleh Dewa Putu Gede Sumerta Yasa (2013) dengan judul
“Pengaruh Komponen Pengendalian Internal Kredit pada Kredit Bermasalah BPR di
Kabupaten Buleleng”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa komponen
pengendalian internal kredit memiliki pengaruh yang negatif terhadap kredit
bermasalah.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan judul “Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan “.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah bahwa rumusan masalah yang dilakukan
penulisan adalah sebagai berikut:
4
1. Bagaimana penerapan pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit
tanpa agunan pada PT. Bank Mandiri?
2. Apakah pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit pada PT. Bank
Mandiri sudah sesuai untuk mengurangi risiko kredit?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini
adalah melakukan evaluasi proses pemberian kredit tanpa agunan yang sesuai dengan
prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat dan mengevaluasi efektifitas
sistem pengendalian internal pada proses pemberian kredit tanpa agunan pada PT.
Bank Mandiri.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini dapat terbagi menjadi manfaat akademis
dan manfaat praktis. Manfaat akademis, yaitu dapat lebih memahami pengendalian
internal dalam pemberian kredit berbasis tanpa agunan pada Bank Mandiri serta dapat
mengembangkan pengetahuan yang didapat selama bekerja di Bank Mandiri Jakarta.
Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Bank
Mandiri atau bank lainnya untuk menerapkan pengendalian internal dalam pemberian
kredit tanpa agunan, sehingga dapat meminimalisasi risiko kredit dikarenakan
tingginya risiko kredit yang akan dihadapi pada segmen kredit berbasis tanpa agunan.
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank
2.1.1 Pengertian Bank
Definisi bank menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang
perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahaanya.
Menurut Hasibuan (2007), Bank umum adalah lembaga keuangan,
pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas
pembayaran, stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.
Berdasarkan beberapa definisi bank diatas, penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa bank adalah suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang
menghimpun dana dari masyarakat dan melaksanakan berbagai macam jasa dan
menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
6
2.1.2 Fungsi Bank
Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai
tujuan (financial intermediary). Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006)
menyatakan secara lebih spesifik fungsi dari bank yaitu Agen Kepercayaan (agent
of trust), Agen Pengembangan (agent of development), Agen Pelayanan (agent of
service).
Agen kepercayaan merupakan dasar utama kegiatan perbankan adalah
kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana.
Masyarakat akan mau menitipkan dananya dibank apabila dilandasi adanya unsur
kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk
mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.
Agen pengembangan merupakan kegiatan perekonomian masyarakat
disektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut
selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak dapat
bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak dapat bekerja dengan baik pula.
Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk
kelancaran kegiatan sektor perekonomian riil. Kegiatan bank tersebut
memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi dan juga
konsumsi barang-barang dan juga jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-
distribusi-konsumsi saling berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran
kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan ekonomi.
Agen pelayanan, disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan
penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain
7
kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan
perekonomian masyarakat. Secara umum jasa perbankan yang ditawarkan antara
lain berupa jasa pemindah uang (transfer), jasa penagihan (inkaso), jasa kliring,
jasa penjualan valuta asing, jasa save deposits, travelers cheque, bank card, letter
of credit, bank garansi.
2.2 Tinjauan Umum Kredit
2.2.1 Pengertian Kredit
Kata “kredit” berasal dari bahasa latin Credere yang berarti kepercayaan.
Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan yang diberikan seseorang
(kreditur) kepada orang lain dan percaya bahwa si penerima kredit tersebut
(debitur) akan melunasi segala sesuatu yang telah disepakati.
Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan
kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, selain itu bila
dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai
ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu
bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah
jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara
kreditur dan debitur.
8
Berdasarkan pada pengertian kredit diatas, penulis berpendapat bahwa
kredit pada umumnya merupakan perjanjian antara bank dengan pihak lain
dimana bank menyediakan dana untuk dipinjamkan oleh pihak lain dalam waktu
tertentu dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk mengembalikannya
setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang telah disepakati.
2.2.2 Unsur-unsur Kredit
Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa unsur yang
memungkinkan terjadinya kredit. Adapun unsur–unsur kredit tersebut disajikan
pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Unsur-Unsur Kredit
No UnsurKredit Keterangan
1 Kepercayaan
Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang
diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu
dimasa yang akan datang.
2 Jangka Waktu
Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi
dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3 Risiko
Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat
risikonya. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya
pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, semakin pula sebaliknya.
4 Balas Jasa
Obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi
juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Merupakan
keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga
dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank,
sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas
jasanya ditentukan dengan bagi hasil.
5 Kesepakatan Didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini
dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing
pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
Sumber: Kasmir (2007)
9
2.2.3 Tujuan Kredit
Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari
misi bank. Tujuan utama pemberian kredit terdiri dari mencari keuntungan,
membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Secara lengkap disajikan pada
Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Tujuan Kredit
No Tujuan Kredit Keterangan
1 Mencari Keuntungan fdf Pemberian kredit bertujuan untuk mendapatkan hasil yang berupa keuntungan. Hasil tersebut dapat dalam
bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas
jasa, biaya administrasi, provisi dan biaya–biaya
lainnya yang dibebankan kepada nasabah dan memperoleh fasilitas kredit akan bertambah maju dalam usahanya.
2 Membantu Usaha Nasabah
Tujuan kredit berikutnya adalah membantu usaha
nasabah yang memerlukan dana, baik dana tersebut
digunakan untuk investasi ataupun modal kerja.
Dengan dana tersebut, nasabah debitur dapat mengembangkan usahanya.
3 Membantu Pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka akan semakin baik
mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor
Sumber: Kasmir (2007)
2.2.4 Fungsi Kredit
Organisasi bank dalam kehidupan perekonomian yang moderen, banyak
memegang peranan yang sangat penting sehingga bank selalu diikut sertakan
dalam menentukan kebijakan dibidang moneter. Hal ini menyebabkan bank
mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam bidang kehidupan khususnya
dibidang ekonomi. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan
perdagangan menurut Kasmir (2007) disajikan pada Tabel 2.3.
10
Tabel 2.3 Fungsi Kredit
No Fungsi Kredit Keterangan
1 Kredit dapat meningkatkan
daya guna (utility) uang
Dana yang dihimpun oleh bank akan bermanfaat
jika bank dapat menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada para debitur berdasarkan studi kelayakan yang tepat
2 Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) barang
Kredit dapat digunakan oleh produsen untuk memproduksi atau mengolah barang menjadi bermanfaat
3 Kredit dapat meningkatan
peredaran dan lalu lintas
uang
Melalui kredit peredaran uang kartal ataupun
uang giral akan lebih berkembang. Kredit
menciptakan kegairahan berusaha sehingga
penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif dan kuantitatif
4 Kredit meningkatkan peredaran barang
Kredit dapat memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya
5 Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi
Kredit yang disalurkan oleh perbankan harus
diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang berpengaruh bagi hajat hidup orang banyak.
Selain itu kredit yang diberikan juga akan
menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat dan meningkatkan kegiatan ekspor yang menunjang perolehan devisa bagi Negara.
6 Kredit untuk mengaktifkan dan meningkatkan faedah-
faedah atau kegunaan potensi
– potensi ekonomi
Bantuan kredit akan mendorong para pengusaha terutama di bidang perindustrian untuk
meningkatkan produksinya dengan mengaktifkan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya
7 Kredit sebagai jembatan
untuk meningkatkan
pemerataan pendapatan nasional
Kredit dapat meningkatkan usaha dan
peningkatan usaha berarti peningkatan profit,
sehingga pendapatan akan meningkat pula yang berimbas pajak perusahaan akan bertambah
8 Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional
Bank sebagai lembaga yang menyalurkan kredit tidak saja bergerak dalam negeri tetapi juga diluar
negeri. Negara yang telah kuat perekonomiannya
dalam hubungan persahabatan biasanya
membangun. Salah satu caranya berupa bantuan kredit yang berdampak akan mempererat
hubungan perekonomian dan perdagangan antar negara
Sumber: Kasmir (2007)
11
2.2.5 Jenis Kredit
Jenis kredit dapat digolongkan menurut kriteria tertentu dapat dibagi
menjadi beberapa golongan berdasarkan jangka waktu, atas tujuan
penggunaannya, waktu pencairannya, dan cara penarikannya. Secara lengkap
ditampilkan pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4 Penggolongan Jenis Kredit
No Penggolongan Jenis Keterangan
1
Kredit Berdasarkan
Jangka Waktu
Kredit Jangka Pendek Kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 (satu) tahun
Kredit Jangka Menengah Kredit yang mempunyai jangka
waktu antara 1 (satu) – 3 (tiga) tahun
Kredit Jangka Panjang Kredit yang mempunyai jangka
waktu diatas 3 (tiga) tahun.
2 Kredit Berdasarkan Atas Tujuan Penggunaannya
Kredit Produktif Kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja atau usaha
Kredit Konsumtif
Kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan atau usaha
jasa untuk tujuan konsumsi ,
umumnya untuk pembelian rumah,mobil, dan barang
konsumsi lainnya
3 Kredit Berdasarkan
Waktu Pencairannya
Kredit Pinjaman Tunai
Kredit yang pencairan
kreditnya dilakukan dengan tunai atau pemindahbukuan
kedalam rekening pihak debitur
Kredit Pinjaman non Tunai
Kredit yang tidak memungkinkan nasabah
menarik dana tunai secara
langsung tanpa adanya
persyaratan khusus tertentu
12
Tabel 2.4 Penggolongan Jenis Kredit (lanjutan)
No Penggolongan Jenis Keterangan
4 Kredit Berdasarkan cara Penarikannya
Kredit Sekali Jadi (Alfopend) Kredit yang pencairannya
dilakukan sekaligus
Kredit Rekening Koran Kredit yang penyediaan
dananya maupun penarikan
dananya dilakukan secara
berulang-ulang
Kredit Berulang-ulang (Revolving)
Kredit yang diberikan secara
berulang-ulang sesuai
kebutuhan asalkan masih
dalam bats maksimum dan dalam jangka waktu yang diperjanjikan
Kredit Bertahap Kredit yang pencairan dananya
dilakukan secara bertahap
dalam beberapa termin
Kredit Tiap Transaksi (self-liquidating)
Kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, dimana
pengembalian kreditnya
diambil dari hasil transaksi
yang bersangkutan. Kredit ini dananya ditarik secara sekaligus, yaitu tiap transaksi
Kredit Demand Loan Kredit yang cara penarikan
fasilitasnya selama jangka
waktu kredit, dapat dilakukan
secara revolving, namun penarik fasilitas ini tidak dapat
menggunakan cek atau bilyet
giro, tetapi harus dengan surat sanggup dan tanda terima uang
Kredit Fix Loan Kredit yang pencairannya
ditarik secara sekaligus dengan menggunakan tanda terima
uang dan pelunasannya dilakukan secara bertahap.
Sumber: Banker Association for Risk Management (BARa) dan LSPP (2010)
13
2.3 Kredit Konsumer Tidak Berbasis Agunan
Sejalan dengan perkembangan pasar kredit konsumer dan semakin
ketatnya persaingan dalam memperebutkan pasar maka perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap aturan-aturan mengenai produk pinjaman konsumer
khususnya kredit segmen konsumer tidak berbasis agunan. Kredit segmen
konsumer tidak berbasis agunan adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada
perorangan dan dapat diajukan secara kelompok, untuk berbagai kebutuhan
kecuali untuk usaha/investasi yang sumber pelunasannya berasal dari penghasilan
debitur.
Kredit Tanpa Agunan adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada
perorangan (pegawai, professional atau wiraswasta), dan ditujukan untuk
memenuhi berbagai kebutuhan seperti pendidikan, renovasi rumah, kesehatan
yang sumber pelunasannya berasal dari penghasilan debitur menurut Manual
Produk Kredit Segmen Konsumer Tidak Berbasis Agunan Bank Mandiri (2009).
Kredit Mitrakaya Tanpa Agunan adalah kredit yang diberikan kepada
pegawai diperusahaan yang telah mendapatkan batas limit kredit mitrakarya dari
bank, pegawai tersebut menyerahkan surat pernyataan penyaluran penghasilan
dari perusahaan kepada bank atau surat penyaluran penghasilan pada bank
menurut Manual Produk Kredit Segmen Konsumer Tidak Berbasis Agunan Bank
Mandiri (2009).
Pinjaman tanpa jaminan atau juga dikenal dengan istilah unsecured loans,
adalah merupakan pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas
pinjaman tersebut. Dikarenakan tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman
14
tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada
riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa
kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah
merupakan pengganti jaminan menurut Manual Produk Kredit Segmen Konsumer
Tidak Berbasis Agunan (2009). Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menarik
kesimpulan bahwa kelengkapan syarat dokumen kredit dibedakan berdasarkan
jenis kredit dan jenis pekerjaan calon debitur. Hal ini digunakan untuk
memudahkan untuk memantau jenis kredit dan calon debitur yang mengajukan
kredit, sehingga pengajuan kredit sesuai dengan peruntukan kreditnya. Dengan
pengelompokan ini juga dapat menaksirkan dan memperkecil risiko kredit.
2.4 Prinsip Pemberian Kredit
Dalam proses pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip
pemberian kredit yang benar, artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan,
bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar
akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum
kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan
berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang debiturnya. Ada beberapa
prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C
dan 7P. Penjelasan analisis 5C menurut Kasmir (2007) secara lengkap
ditampilkan pada Tabel 2.5.
15
Tabel 2.5 Analisis 5C
No Jenis Analisis Keterangan
1 Character
Keadaaan watak atau sifat dari calon debitur yang harus dapat
dipercaya. Dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun
sifat pribadi, gaya hidup, keadaan keluarga, dan hubungan sosial.
2 Capacity Kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan
usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan, sehingga mempunyai kemampuan membayar. Dapat dilihat dari pendidikan dan pengalaman mengelola usahanya.
3 Capital Jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
Dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini,
penggunaan modal apakah efektif atau tidak dilihat dari laporan keuangan atau neraca rugi laba.
4 Collateral Jaminan yang diberikan calon debitur. Jaminan hendaknya
melebihi jumlah kredit yang diberikan, sehingga jika terjadi masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5 Condition of economy
Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara.
Sumber: Kasmir (2007)
Menurut Kasmir (2007), penilaian suatu kredit dapat dilakukan dengan
analisa 7P, unsur penilaian tersebut personality, party, purpose, prospect,
payment, profitability secara lengkap ditampilkan pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6 Analisis 7P
No Jenis Analisis Keterangan
1 Personality
Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah
lakunya sehari-hari maupun kepribadiaannya masa lalu.
Penilaian juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan
menyelesaikannya.
2 Party
Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau
golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas
serta karakternya. Nasabah kedalam golongan tertentu akan
mendapatkan fasilitas yang bebeda dari bank.
16
Tabel 2.6 Analisis 7P (lanjutan)
No Jenis Analisis Keterangan
3 Purpose
Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit,
termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan
pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja,
investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.
4 Prospect Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang
menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai
prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit tanpa mempunyai prospek, bukan hanya
pemberi kredit yang rugi akan tetapi juga nasabah.
5 Payment
Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang
telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembilian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan
debitur maka maka semakin baik. Sehingga jika salah satu
usahanyamerugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
6 Profitability
Untuk menganalisis bagaimana mengukur kemampuan nasabah dalam mencari laba diukur dari periode ke periode,
apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi
dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7 Protection
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang
diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit
yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang
diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
Sumber: Kasmir (2007)
2.5 Sistem Pengendalian Internal
2.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen risiko yang
harus dilaksanakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuan lembaga.
Demikian perlunya pengendalian internal dalam sebuah lembaga sehingga hal ini
harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan
kepercayaan pihak donor maupun masyarakat. Sebuah organisasi nirlaba
independen yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan
keuangan melalui etika dan pengendalian internal yang efektif yang disebut
17
dengan Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission
(COSO), dibentuk pada tahun 1985.
Komisi ini disponsori oleh 5 organisasi besar di Amerika Serikat yaitu The
Ammerican Accounting Association (AAA), The American Institute of Certified
Public Accountants (AICPA), Financial Executive Institute (FEI), The Institute Of
Internal Auditors (IIA), The Institute Of Management Accountants (IMA).
Defenisi pengendalian internal menurut Mulyadi (2002) adalah
pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu,
pengendalian internal ini bukan tujuan tetapi merupakan suatu tindakan yang tidak
terpisahkan dari infrastruktur entitas, dijalankan oleh orang dari setiap jenjang
organisasi yang mempunyai kebijakan. Pengendalian internal diharapkan mampu
memberikan keyakinan yang memadai dan bermanfaat dalam pencapaian tujuan
yang saling berkaitan yaitu pelaporan, keuangan, kepatuhan dan operasi.
Sumarsan (2010) mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai
suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan
organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Pengendalian internal merupakan
kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan usaha.
Berdasarkan defnisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengendalian
internal merupakan proses kebijaksanaan atau prosedur yang dijalankan dewan
direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang
untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan,
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi
operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan.
18
2.5.2 Unsur Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian internal terdiri atas beberapa unsur-unsur, namun hendaknya
tetap diingat bahwa unsur-unsur tersebut saling berhubungan dalam suatu sistem.
Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway atau COSO
(Baidaie, 2005) yang meliputi unsur-unsur pokok pengendalian internal adalah
Lingkungan pengendalian (control environment), Penaksiran risiko (risk
assestment), Aktivitas pengendalian (control activities), Informasi dan
komunikasi (information and communication), Pemantauan (monitoring).
Lingkungan pengendalian merupakan suasana organisasi yang
mempengaruhi kesadaran penguasaan (control consciousness) dari seluruh
pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen lain
karena menyangkut kedisiplinan dan struktur.
Penaksiran risiko adalah proses mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko
yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Setelah teridentifikasi, manajemen harus
menentukan bagaimana mengelola / mengendalikannya.
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang harus
ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah
dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat organisasi
dan pengolahan data.
Informasi dan komunikasi merupakan dua elemen yang dapat membantu
manajemen melaksanakan tanggung jawabnya. Manajemen harus membangun
sistem informasi yang efektif dan tepat waktu. Hal tersebut antara lain
menyangkut sistem akuntansi yang terdiri dari cara dan perekaman (records) guna
mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan, mencatat dan
19
melaporkan transaksi yang timbul serta dalam rangka membuat pertanggung
jawaban (akuntabilitas) aset dan utang-utang perusahaan.
Pemantauan adalah suatu proses penilaian sepanjang waktu atas kualitas
pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu.
Menurut IAI (2002), pengendalian internal terdiri dari lima komponen
yang saling berkaitan yaitu Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Risiko,
Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan. Secara lengkap
disajikan pada Tabel 2.7.
Tabel 2.7 Komponen Pengendalian Internal
No Variabel SPI Indikator Ukuran
1 Lingkungan
Pengendalian
Lingkungan
Pengendalian yang Memadai
- Nilai integritas dan etika
- Komitmen terhadap kompetensi
- Dewan komisaris dan komite audit
- Filosofi dan gaya operasi
- Struktur organisasi
- Pembagian wewenang dan tanggung
jawab
- Kebijakan dan praktik sumber daya
manusia
- Kesadaran pengendalian
2 Penaksiran Risiko
Adanya penaksiran risiko
- Identifikasi risiko
- Analisis Kredit
3 Aktivitas Pengendalian
Adanya penerapan
aktivitas pengendalian
berupa SOP
- Dokumen dan catatan yang memadai
- Pemisahan tugas yang memadai
- Pengendalian fisik atas kekayaan dan
catatan
- Penelaahan atas kinerja
4
Informasi dan Komunikasi
Informasi dan
Komunikasi yang
memadai
- Pertukaran informasi dan komunikasi
5
Pengawasan
Adanya
pengawasan yang
konsisten
- Pengawasan secara rutin kinerja pengendalian
Sumber: IAI (2002)
2.6 Tujuan Sistem Pengendalian Internal
Boynton dkk (2003) mengungkapkan pentingnya pengendalian internal
adalah lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan
20
tersebar luas sehingga manajemen harus bergantung pada sejumlah laporan dan
analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif, pengujian dan penelaahan
yang melekat dalam sistem pengendalian internal yang baik menyediakan
perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan
terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan, tidak praktis bagi auditor untuk
melakukan audit atas kebanyakan perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi
tanpa menggantungkan pada sistem pengendalian internal klien.
Tujuan pengendalian internal juga dikemukakan oleh Mulyadi (2002),
tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam
pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan informasi keuangan, kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.
Berdasarkan dari beberapa definisi tujuan pengendalian internal, peneliti
menyimpulkan bahwa tujuan pengendalian internal adalah membentuk sebuah
sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai dan menyediakan
perlindungan terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kemungkinan
terjadinya kekeliruan.
2.7 Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perbankan
Sistem pengendalian pada proses pemberian kredit pada hakikatnya
menginginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi bank maupun debiturnya,
serta untuk menghindari terjadinya kredit macet. Menurut SE No.05/22/DPNP
Bank Indonesia, penerapan sistem pengendalian internal dalam perbankan
meliputi pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian, identifikasi dan
21
penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi, sistem akuntansi,
informasi dan komunikasi. Secara lengkap disajikan pada Tabel 2.8.
Tabel 2.8 Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perbankan
No Pedoman Rincian
1 Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian
Dewan komisaris berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap
permasalahan bank yang dapat mengurangi
efektivitas pengendalian internal
Dewan komisaris melakukan kajian ulang
terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor internal dan
auditor eksternal
Memelihara struktur organisasi yang
mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas
Memastikan bahwa kegiatan fungsi
pengendalian intern telah dilaksanakan oleh
pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai
2 Identifikasi dan penilaian risiko Penilaian risiko merupakan suatu tindakan
yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang
dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha
yang ditetapkan. Risiko dapat timbul dan
berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain: Perubahan kegiatan operasional bank,
Perubahan susunan personalia, Perubahan
sistem informasi, Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu, Perkembangan
teknologi, Perubahan dalam sistem akuntansi,
dan hukum yang berlaku
3 Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta
proses verifikasi lebih dini untuk memastikan
bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara
konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian antara lain kaji ulang kinerja operasional, kaji
ulang manajemen, pengendalian sistem
informasi, pengendalian aset fisik, dokumentasi, pemisahan fungsi.
22
Tabel 2.8 Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perbankan (lanjutan)
No Pedoman Rincian
4 Sistem akuntansi, informasi dan
komunikasi
Proses rekonsiliasi antara data akuntansi
dan sistem informasi manajemen
dilaksanakan secara berkala. Setiap
penyimpangan segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya
Sistem informasi harus menghasilkan
laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko
Sistem informasi harus menyediakan data
dan informasi yang relevan, akurat, tepat
waktu, dapat diakses oleh pihak yang
berkepentingan
Sistem komunikasi harus mampu
memberikan informasi kepada seluruh
pihak, baik internal maupun eksternal
Sistem pengendalian internal bank harus memastikan adanya saluran komunikasi
yang efektif agar seluruh pejabat dan
karyawan memahami dan memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku
5 Pemantauan dan tindakan koreksi
atas penyimpangan
Bank harus melakukan pemantauan secara
terus menerus terhadap efektivitas
keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal
Bank harus memantau dan mengevaluasi
kecukupan sistem pengendalian internal berkaitan dengan adanya perubahan kondisi
internal dan eksternal
Bank harus menyelenggarakan audit
internal yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal
Sumber: SE No.05/22/DPNP Bank Indonesia
2.8 Risiko Kredit
2.8.1 Pngertian Risiko Kredit
Definisikan risiko kredit sebagai akibat kegagalan debitur dan/atau pihak
lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Pada aktivitas pemberian kredit
terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak
bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur
23
yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank.
Identifikasi risiko kredit merupakan langkah awal dalam mengelola risiko dan
selanjutnya akan diukur. Hasil dari pengukuran tersebut akan digunakan untuk
menentukan besarnya modal untuk menutup risiko.
Dalam Sertifikasi Manajemen Risiko (2010), untuk kegiatan perkreditan,
penilaian risiko kredit perlu memperhatikan untuk keuangan debitur, khususnya
kemampuan membayar secara tepat waktu, dan tepat jumlah. Gagal bayar dapat
disebabkan berbagai faktor. Penilaian debitur mencakup analisis lingkungan
debitur, karakteristik mitra usaha dari debitur, dan dokumen lainnya yang dapat
digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan
kredibilitas debitur.
2.8.2 Jenis Risiko Kredit
Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No 5/8/PBI/2003 dan
perubahannya No 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum, terdapat 8 (delapan) risiko yang harus dikelola bank. Kedelapan
jenis risiko itu adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko
Likuiditas, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko
Strategis. Uraian jenis risiko kredit dapat disajikan pada Tabel 2.9.
Tabel 2.9 Jenis Risiko Kredit
No Jenis Risiko Uraian
1 Risiko Kredit
Risiko akibat kegagalan debitur dan / atau pihak lain dalam
memenuhi kewajiban kepada bank
2 Risiko Pasar
Risiko pada posisi neraca dan rekening administrative termasuk
transaksi derivative, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option
24
Tabel 2.9 Jenis Risiko Kredit (lanjutan)
No Jenis Risiko Uraian
3 Risiko Likuiditas
Risiko akibat tidakmampuan bank untuk memenuhi
kemampuan yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan / atau dari asset berkualitas tinggi yang dapat diagunkan,
tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank
4 Risiko Operasional
Risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau
adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank
5 Risiko Hukum Risiko akibat tuntutan hukum dan / atau kelemahan aspek
yuridis
6 Risiko Reputasi
Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder
yang bersumber dari presepsi negatif terhadap bank
7 Risiko Strategik
Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam
menutup perubahan lingkungan bisnis
8 Risiko Kepatuhan
Risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan
yang berlaku
Sumber: Bank Indonesia PBI No 5/8/PBI/2003
2.8.3 Manajemen Risiko Kredit
Berdasarkan Sertifikasi Manajemen Risiko Bank Mandiri, sejalan dengan
Arsitektur Perbankan Indonesia (API), penerapan manajemen risiko pada
perbankan menjadi sangat penting dalam menciptakan industri perbankan yang
sehat terintegrasi. Peranan manajemen risiko sebagai patner dari unit bisnis dalam
mencapai target usaha bank menjadi semakin penting sehingga bisnis bank
dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen
risiko yang tertib pada setiap bank pada gilirannya akan menciptakan industri
yang semakin sehat.
25
Lingkungan internal dan eksternal perbankan yang berkembang dengan
pesat disertai dengan risiko kegiatan usaha bank yang semakin kompleks, menurut
bank menerapkan manajemen risiko akan meningkatkan shareholder value,
memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian dimasa
mendatang, serta menungkatkan daya saing bank. Penerapan manajemen risiko
bagi Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank akan mempermudah penilaian
terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang akan mempengaruhi
permodalan bank.
Pembahasan manajemen risiko perbankan dapat dibagi dalam dua aktifitas
pokok yaitu pengelolaan risiko untuk mengendalikan tingkat risiko sampai level
yang dapat diterima bank, perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko
residual dan kerugian tidak diperhitungkan setelah upaya pengelolaan risiko
dilakukan.
2.9 Kebijakan Perkreditan Bank
2.9.1 Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19
September 2012, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan
dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan
integritas pejabat perkreditan.
Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas atau
prinsip yang menyatakan bahwa bank menjalankan fungsi atau kegiatan usahanya
wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang
dipercayakan padanya (Mulyadi, 2002). Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No.
10 tahun 1998 sebagai perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa
26
perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
2.9.2 Batas Maksimum Pemberian Kredit
Untuk menghindari terkonsentrasinya dana dalam jumlah yang besar
hanya pada satu pihak tertentu atau menghindari risiko gagal bayar yang besar dan
sekaligus agar kredit disalurkan kepada banyak pihak, Bank Indonesia
mengeluarkan PBI No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank Umum.
Salah satu penyebab dari kegagalan usaha bank adalah penyediaan dana
yang tidak didukung dengan kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan
dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank
maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit,
antara lain dengan melakukan penyebaran (diversifikasi) portofolio penyediaan
dana melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun
kepada pihak bukan terkait.
Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal bank
yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). BMPK
mendapatkan dasar pengaturan dalam UU Perbankan. Pengaturan tersebut
selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia
(PBI) No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
Berdasarkan PBI tersebut, BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana
yang diperkenankan terhadap modal bank.
Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan
kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana
27
dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara
menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah
ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau
kelompok peminjam tertentu.
2.9.3 Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan
Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung
risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank,
sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada azas-azas perkreditan
yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan
masyarakat.
Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan
berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan
perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah
menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan
melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan
kebijakan perkreditan bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26 /DKBU
Tanggal 19 September 2012.
Berdasarkan SE BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan
perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan
sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok yaitu prinsip kehati-
hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan
persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit,
penyelesaian kredit bermasalah.
28
2.10 Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SDI BI)
Ketentuan mengenai sistem informasi debitur tersebut diatur dalam PBI
No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur. Kelancaran proses kredit dan
penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi
kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem
informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur,
terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana.
Dalam proses kredit, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur
dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan
pemberian kredit. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi
mengenai profil dan kondisi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko
kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga
untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor
(PBI No. 7/8/PBI/2005).
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank
Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem
informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain
dibidang keuangan. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia mengembangkan
sistem informasi debitur yang dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk
disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi (PBI No.
7/8/PBI/2005). Pengambilan data yang dibutuhkan untuk permintaan IDI BI calon
nasabah dibagi menjadi 2(dua) yaitu untuk perorangan dan perusahaan. Data yang
diperlukan untuk perorangan adalah Nama, KTP, Tanggal lahir, NPWP, Alamat
29
dan kode pos calon nasabah. Sedangkan data yang diperlukan untuk perusahaan
adalah Nama, Nomor akte dan tanggal pendirian perusahaan, NPWP, Alamat dan
kode pos perusahaan.
2.11 Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai referensi
dalam penulisan tesis secara lengkap disajikan pada Tabel 2.10
Tabel 2.10 Penelitian Terdahulu
No Peneliti dan Judul
Penelitian
Hasil
1 Olla Auryna (2009) Peranan Pengendalian
Intern Piutang Dalam
Meminimalkan Kerugian Pada PT. Federal
International Finance (FIF) Cabang Medan.
Pengendalian Internal PT. FIF memenuhi persyaratan intern yang efektif dan menilai berbagai
risiko yang kemungkinan terjadi, melakukan
pemisahan fungsi pencatatan, pelaksanaan dan penyimpanan agar transaksi tidak dapat diproses
oleh satu orang sehingga meminimalisasikan
penyelewengan, serta melaksanakan aktivitas pemantauan.
2 Nani Triwahyuniati
(2008) Pelaksanaan Analisis Pemberian
Kredit di PT. Bank Haga Cab Semarang.
PT. Bank Haga Cabang Semarang sudah
melaksanakan Analisis 5 C’s untuk menilai kelayakan pemberian kredit. Dan dapat mengatasi hambatan-hambatan.
3 Ruzanna Amanina (2011)
Evaluasi Terhadap Sistem
Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit
Mikro (Studi pada PT.
Bank Mandiri (PERSERO) tbk Cabang Majapahit Semarang)
Hasil pengujian pengendalian terhadap sistem
pengendalian internal proses pemberian kredit di
Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang menggunakan metode Attribute Sampling model
fixed sample size menunjukan bahwa pengendalian
terhadap proses pemberian kredit adalah efektif karena jumlah batas ketepatan yang dicapai
(Achieved Upper Precission Limit / AUPL) sebesar
3% lebih kecil atau sama dengan Desired Upper
Precision Limit (DUPL) 5%, pada confidence level 95%, dan rate of occurrence 1%.
30
Tabel 2.10 Penelitian Terdahulu (lanjutan)
No Peneliti dan Judul
Penelitian
Hasil
4 Novianty (2012)
Analisis penerapan sistem pengendalian intern
terhadap pemberian
kredit usaha kecil dan mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk
Terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan
pemberian kredit UKM dan SPI: perjanjian kredit dilakukan secara bawah tangan, ada penumpukan
tugas pada fungsi AO, pengawasan fungsi operasional unit belum optimal.
5 Riska S. Papalangi (2013)
Penerapan SPI Dalam
Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM
Pada PT. BRI (Persero) Tbk Manado
Sistem pemberian KUKM sudah dilakukan dengan baik karena sesuai dengan UUD RI No. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan. SPI yang diterapkan telah
memenuhi unsur pengendalian internal. BRI memiliki struktur pengendalian internal dalam
perkreditan untuk mencegah adanya
penyalahgunaan wewenang dan menerapkan
persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha tersebut.
Sumber: Pengolahan Data (2014)
2.13 Kerangka Pemikiran
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang sistem
pengendalian internal dalam pemberian kredit tanpa agunan, maka pada Gambar
2.1 menyajikan kerangka pemikiran penelitian dan menjadi pedoman dalam
penelitian yang dilakukan.
31
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan
bahwa dengan pengolahan dalam pemberian kredit berbasis tanpa agunan
dilakukan melalui pengendalian internal yang mengacu pada unsur-unsur
pengendalian internal model COSO, sehingga dengan menganalisis alur
pemberian kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit
Tanpa Agunan
Standar Prosedur Kredit (manual Produk) Berbasis
Tanpa Agunan Bank Mandiri
Sistem Pemberian Kredit Praktik Perbandingan dengan COSO Statement
dan kebijakan Perkreditan BI
Kesimpulan
32
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 30 karyawan Bank
Mandiri Jakarta dengan 18 pertanyaan yang mencakup prosedur pemberian kredit dan
sistem pengendalian internal. Responden terdiri dari bagian sales, bagian verifikasi
dokumen, bagian verifikasi penghasilan, pemutus kredit, dan pejabat yang berwenang
untuk menganalisa masalah yang diteliti membutuhkan sejumlah data yang akurat
dengan objek yang diteliti.
3.2 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa
dan memperoleh gambaran tentang analisis sistem pemberian kredit dan penerapan
sistem pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan pada Bank Mandiri.
Metode penelitian ini memberikan gambaran atau menguraikan secara
sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat dari hubungan antar fenomena dan
keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian dalam pengendalian internal.
Variabel dalam penelitian ini adalah atribut yang terdapat pada formulir permohonan
kredit karena dalam penelitian ini dilakukan pengujian kepatuhan (compliance test)
terhadap sistem pengendalian internal.
33
Atribut adalah karakteristik yang bersifat kualitatif suatu unsur yang
membedakan unsur tersebut dengan unsur yang lain. Dalam hubungannya dengan
pengujian pengendalian, atribut adalah penyimpangan unsur tertentu dalam suatu
sistem pengendalian internal. Atribut penelitian ini diambil dari formulir kredit, nota
analisa kredit, perhitungan analisa kredit dan kebutuhan limit kredit, perjanjian kredit.
3.3 Jenis Data
Pada penelitian ini jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan
data sekunder. Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh langsung dari
subjek dalam penelitian ini seperti melalui hasil wawancara yang dibuat yaitu tentang
kebijakan dan prosedur pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan pada unit
kerja Bank Mandiri Jakarta, dimulai dari unit verifikasi dokumen sampai dengan unit
persetujuan kredit.
Data sekunder sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang berupa
formulir pengajuan kredit, catatan maupun dokumen-dokumen perusahaan lainnya.
Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah dokumen sejarah
berdirinya Bank Mandiri, struktur organisasi Bank Mandiri, uraian deskripsi
pekerjaan dari masing-masing bagian dalam proses pemberian kredit, formulir
pengajuan kredit, dan manual produk Consumer Loans, serta laporan on job training
officer development programs yang berhubungan dengan proses pemberian kredit
yang diambil langsung dari objek penelitian yang terdiri dari prosedur pemberian
kredit, kebijakan pemberian kredit, dan pengendalian internal kredit.
34
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengambilan data yang digunakan adalah purposive sampling.
Menurut Sugiyono (2011), purposive sampling adalah merupakan metode penetapan
sampel berdasarkan kriteria tertentu. Pengumpulan data yang dilakukan adalah
wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Wawancara dilakukan secara langsung
kepada manajer pada bagian kredit untuk memperoleh data mengenai kebijakan dan
aktivitas pemberian kredit pada Bank Mandiri Jakarta.
Observasi yang dilakukan dengan meninjau secara langsung untuk
mengetahui jalannya prosedur dan kebijakan pemberian kredit tanpa agunan yang
telah diterapkan dengan membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan untuk
memperoleh data mengenai kebijakan dan aktivitas pemberian kredit pada Bank
Mandiri Jakarta. Kuisioner yang diberikan berisi pertanyaan mengenai kebijakan dan
aktivitas pemberian kredit tanpa agunan serta sistem pengendalian internal yang
dibagi menjadi empat jawaban yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju.
Ukuran tingkat kesesuaian dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga
responden memilih satu jawaban yang dianggap paling cocok menurut responden dari
empat alternatif jawaban. Untuk menghitung hasil persentase jawaban, penulis
menggunakan klasifikasi yaitu tidak efektif (dengan range persentase 0%-25%),
kurang efektif (dengan range persentase 26%-50%), cukup efektif (dengan range
persentase 51%-75%), sangat efektif (dengan range persentase 76%-100%).
Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber
informasi dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan sistem
35
pengendalian internal dan prosedur pemberian kredit seperti manual produk kredit
tanpa agunan dan sebagai bahan penunjang lainnya seperti menganalisa jurnal
kebijakan kredit serta jurna yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal.
3.5 Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif statistik dengan
menggunakan metode studi kasus. Metode analisis yang digunakan uji kualitas data
(uji validitas dan uji reliabilitas), analisis korelasi dan analisis koefisien determinasi.
3.5.1 Analisis Uji Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Proses
Pemberian Kredit
a. Membandingkan sistem pengendalian internal yang ada pada prosedur
perkreditan Bank Mandiri dengan teori berdasarkan 5 unsur pengendalian
internal menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko,
informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Analisis
ini dilakukan melalui wawancara pengendalian internal.
b. Membandingkan manual produk pemberian kredit tanpa agunan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk Jakarta dengan kebijakan perkreditan Bank Indonesia
melalui checklist yang berisi pokok-pokok kebijakan perkreditan Bank
Indonesia. Perbandingan tersebut ditampilkan pada Tabel 3.1.
36
Tabel 3. 1 Perbandingan Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia dengan
Manual Produk Bank Mandiri
No Kebijakan Perkreditan BI
Kebijakan Bank Mandiri
1 Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan
(SE BI no.14/26/DKBU)
Manual Produk Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis Agunan
(SE No. 005/KRD/CNB.CLN/2008 tanggal
14 Maret 2008)
a. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan
Prinsip kehati-hatian dilakukan secara four eyes principles
b. Organisasi dan Manajemen
Perkreditan
Adanya struktur organisasi dan pengerjaan
tugas sesuai unit
c. Kebijakan Persetujuan
Kredit
Adanya Risk Acceptance Criteria
(pengecekan dari penghasilan, faktor pengkali gaji (BAND), DSR, limit kredit dan jangka
waktu
d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit
Dokumentasi fisik berupa formulir kredit, persyaratak kredit dan konfirmasi kredit serta
data calon debitur yang diinput disistem
e. Pengawasan Kredit
Adanya bagian unit Consumer Loans Group
f. Penanganan Kredit bermasalah
Adanya bagian unit Retail & Consumer Risk
Group
2 Transparan dalam Memberikan Informasi
a. Informasi mengenai
karakteristik kredit yang ditawarkan
Sales menjelaskan jenis kredit yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan calon
debitur, biaya-biaya, perhitugan bunga, jangka waktu kredit
b. Kejelasan mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit
Pelaksanaan penandatanganan Perjanjian
Kredit dilakukan bersamaan pada saat permohonan kredit dilakukan oleh Nasabah
yaitu Formulir kredit
Sumber: Data diolah(2011)
37
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berdiri berdasarkan akta pernyataan
keputusan rapat No.10 tanggal 2 Oktober 1998, yang dibuat oleh Sujipto, SH,
Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.C2-16561.HT.01.01.TH.98,
tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank
milik pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor
Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia bergabung menjadi PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk.
Sejak didirikan, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terus bertekad untuk
membentuk tim manajemen yang handal dan profesional serta bekerja
berdasarkan prinsip-prinsip corporate governance, pengawasan dan kepatuhan
yang sesuai standar internasional. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk disupervisi
oleh komisaris yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tingkatan tertinggi dari
manajemen eksekutif adalah direksi, yang diketuai oleh Direktur Utama. Direksi
terdiri dari para bankir yang berasal dari legacy bank dan juga direksi
independent. Selain itu, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk membentuk Compliance
Group, Internal Audit, Corporate Secretary, dan juga dari waktu ke waktu secara
teratur diperiksa oleh Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
serta diaudit oleh Auditor Independent.
38
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menyediakan solusi keuangan yang
menyeluruh bagi perusahaan swasta maupun milik negara, komersil, usaha kecil
dan mikro serta debitur konsumer. Portfolio kredit di PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk sebagian besar masih terkontrasi pada segmen korporat. Namun seiring
dengan aspirasi menjadi dominant multi spesialist bank di Indonesia, maka PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk berusaha untuk meningkatkan pelayanan pada
segmen konsumer. Kredit yang diberikan adalah kredit konsumtif dan bersifat non
produktif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan
atau ketertiban umum.
Untuk menjangkau segmen konsumer, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
memiliki Consumer Loan Group. Dengan memiliki satu grup yang bertanggung
jawab pada segmen ini diharapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi rekan
usaha disetiap pemain segmen konsumer yang saling menguntungkan.
Karakteristik usaha disegmen konsumer berbeda dengan segmen korporat, produk
kreditnya bersifat massal dengan target debitur individual dan sumber
pembayarannya berasal dari pendapatan individu yang bersangkutan. Penanganan
kreditnya sendiri dilakukan dengan standarisasi prosedur disertai dengan suku
bunga yang bersaing dengan kompetitor. Sejalan dengan perkembangan pasar
consumer finance dan semakin ketatnya persaingan dalam memperebutkan pasar
kredit maka perlu dilakukan penyempurnaan aturan-aturan dalam pemberian
kredit terhadap calon debitur.
Consumer Loan Group merupakan unit kerja yang terdiri dari Consumer
Loan Business Center dan Credit Operation Loan Factory. Kedua unit kerja ini
memproses pemberian mandiri kredit tanpa agunan dan mandiri mitrakarya calon
39
debitur, mulai pengajuan kredit masuk sampai dengan penyimpanan dokumen
kredit debitur.
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Mandiri Consumer Loans Group
Jakarta
Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 4.1, Consumer Loans Group
adalah unit kerja bank yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengembangan,
pemasaran, dan monitoring kredit konsumer dan mempunyai tugas dan tanggung
jawab. Unit yang berada dalan Consumer Loans Group Jakarta adalah Credit
Operation Loan Factory, Verifikasi dan Investigasi Penghasilan, Workflow
Manager and Credit Approval, Automated System Analyst, Consumer Loan
Credit Operation Loan
Factory
Consumer Loan Business
Center
Collateral Verification &
IDI BI
Verifikasi Dokumen Workflow Manager &
Credit Approval
Group Head Consumer
Loans Group Jakarta
Verifikasi dan
Investigasi Penghasilan
Mitrakarya & KTA Automated System
Analyst
Administration Monitoring
& Safekeeping
40
Business Center, Collateral Verification and IDI BI, Verifikasi Dokumen,
Mitrakarya dan KTA, Administration Monitoring & Safekeeping.
Tabel 4.1 Tugas dan Tanggung Jawab Unit Bank Mandiri Cabang Jakarta
No Departemen Unit Tugas dan Tanggung Jawab
1 Credit Operation Loan
Factory
Verifikasi dan Investigasi Penghasilan
Suatu kegiatan penelitian atas informasi yang diberikan pemohon
berkaitan dengan penghasilan
debitur diperkuat dengan
investigasi untuk pengecekan kebenaran alamat rumah ataupun
kantor debitur
Workflow Manager and
Credit Approval
Penanggung jawab dan kordinator
atas kegiatan proses dan juga memiliki wewenang untuk
memutus aplikasi pada limit
tertentu
Automated System
Analyst
Penerima usulan user untuk
pengembangan Loans Origination
System (LOS) dan meneruskan ke
maintenance IT
2 Consumer Loan
Business Center
Collateral Verification
and IDI BI
Permintaan IDI BI melalui Sistem
Informasi Debitur Bank Indonesia
(SID BI) adalah kegiatan pengecekan calon debitur pada
bank melalui sistem online IDI BI
Verifikasi Dokumen Memeriksa kelengkapan dan
keabsahan dokumen yang diserahkan sales sebelum masuk
kebagian verifikasi dan pemutus
Mitrakarya dan KTA Proses penyampaian persetujuan
kredit kepada debitur melalui telpon, pembentukan rekening
pinjaman pada sistem LOS,
penginputan biaya administrasi, asuransi, jangka waktu kredit, limit
kredit, jumlah angsuran kredit
Administration
Monitoring & Safekeeping
Dokumen hasil verifikasi dan
pencairan di administrasikan, dan disimpan secara aman, tertib dan
benar
Sumber : Bank Mandiri (2012)
41
Kredit Segmen Konsumer Tidak Berbasis Agunan adalah kredit yang
diberikan oleh Bank Mandiri kepada perorangan dan dapat diajukan secara
kelompok, untuk berbagai kebutuhan (bukan usaha/investasi) yang sumber
pelunasannya berasal dari penghasilan debitur. Produk kredit segmen konsumer
tidak berbasis agunan Bank Mandiri terdiri atas Mandiri Kredit Tanpa Agunan
dan Mandiri Mitrakarya.
Kredit Tanpa Agunan Mandiri (Mandiri KTA) adalah kredit yang
diberikan kepada perorangan (pegawai, profesional atau wiraswasta) yang
ditujukan untuk memenuhi segala kebutuhan, seperti pendidikan, renovasi rumah,
kesehatan dan kebutuhan lainnya.
Kredit Mitrakarya Mandiri Tanpa Agunan (Mandiri Mitrakarya) adalah
kredit yang diberikan kepada pegawai diperusahaan yang telah mendapatkan
plafond kredit mitrakarya dari Bank Mandiri. Pegawai tersebut menyerahkan surat
pernyataan penyaluran penghasilan dari perusahaan kepada bank atau surat
pernyataan penyaluran penghasilan pada bank. Kerjasama dengan perusahaan
mitrakarya adalah kerjasama antara Bank Mandiri dengan perusahaan dalam
rangka menyalurkan kredit konsumer kepada pegawai perusahaan (kredit
mitrakarya mandiri).
Produk Mandiri KTA dan Mandiri Mitrakarya dibuat dalam bentuk kredit
program yang disesuaikan dengan target market yang akan dituju melalui
standarisasi kriteria risiko yang dapat diterima (risk acceptance criteria) oleh
bank antara lain meliputi minimal penghasilan, faktor pengali penghasilan, debt
service ratio, limit kredit, jangka waktu kredit dan persyaratan dokumen) serta
42
standarisasi proses end-to-end. Pengajuan Mandiri KTA dan Mandiri Mitrakarya
dimulai dari limit lima juta rupiah (Rp. 5.000.000) sampai dengan dua ratus juta
rupiah (Rp. 200.000.000). Oleh karena Mandiri KTA ini dipasarkan secara massal
kepada perorangan yang dianalisa memiliki kemampuan untuk membayar kembali
pinjaman yang diberikan sehingga keputusan kredit yang dilakukan secara prinsip
empat mata (four eyes principles) antara pemegang kewenangan memutus kredit
konsumer dengan skoring (consumer scorecard system).
Skoring adalah suatu sistem yang dipergunakan untuk menilai batasan
risiko seseorang dalam memenuhi kewajibannya kepada bank berkaitan dengan
fasilitas kredit yang akan diterimanya. Sistem tersebut akan memberikan suatu
nilai tertentu secara sistematis terhadap setiap pengajuan kredit konsumer yang
mencerminkan ukuran risiko potensial atas pemberian Mandiri KTA kepada calon
debitur bersangkutan.
4.2 Prosedur Pemberian Kredit Konsumer Berbasis Tanpa Agunan
Dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit, proses awal pengajuan
permohonan kredit harus melalui tim sales Bank Mandiri terlebih dahulu. Sales
akan mempertanyakan kepada calon debitur keperluan pengajuan kredit dan
menjelaskan syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh calon debitur.
Kelengkapan dokumen disajikan pada Tabel 4.2.
43
Tabel 4.2 Syarat Dokumen Kredit KTA dan Mitrakarya
No Jenis Dokumen MKM KTA
Pegawai Profesional Wiraswasta
1 Asli aplikasi formulir
kredit √ √ √ √
2 Fotokopi KTP √ √ √ √
3 Kartu identitas pegawai √
4 SP3 √
5 Asli/salinan slip gaji √ √
6 Fotokopi Surat Ijin Praktek /SIUP
√ √
7 Asli rekening koran/rek
tabungan √ √ √
8 Fotokopi kartu kredit (depan dan belakang) dan
asli tagihan selama 1 bulan
√ √ √
9 Fotokopi NPWP/ SPT √ √ √ √
Sumber: http://www.bankmandiri.co.id/article/730264580236.asp diakses tanggal
31 Oktober 2013.
Calon debitur menyerahkan formulir permohonan kredit beserta dokumen
pendukung lainnya kepada tim sales. Formulir permohonan kredit yang sudah
ditanda tangani calon debitur serta dokumen pendukung lainnya yang sudah
dilengkapi harus distempel sesuai dengan asli (authentificate) dan menuliskan
nama sales yang menangani pengajuan kredit tersebut. Berkas diteruskan
kebagian verifikasi dokumen untuk pengecekan keabsahan dokumen dan sesuai
dengan syarat yang sudah ditentukan. Jika berkas belum sesuai maka berkas
tersebut akan dikembalikan kepada sales untuk dilengkapi kembali.
Dokumen yang akan diproses dilakukan pengecekan catatan hitam debitur
(blacklist customer) pada sistem IDI BI untuk mengetahui riwayat kredit calon
debitur. Berkas calon debitur yang bebas dari blacklist diinput kedalam Loans
Origination System (LOS Cubes) untuk mendapatkan nomor urut formulir kredit
44
secara komputerisasi. Formulir yang sudah memiliki nomor urut akan diverifikasi
dan investigasi penghasilannya.
Bagian verifikator melakukan pengecekan kebenaran data calon debitur
yang diserahkan. Verifikasi dan investigasi penghasilan merupakan pengecekan
atas informasi yang diberikan calon debitur berkaitan dengan penghasilan dan
pekerjaan debitur. Verifikasi ini dapat dilakukan menggunakan dua metode, yaitu
verifikasi penghasilan melalui telepon dan investigasi melalui kunjungan langsung
(on the spot) kekantor atau tempat usaha calon debitur untuk pengecekan
kebenaran alamat rumah, kantor atau tempat usaha calon debitur. Hasil verifikasi
dan investigasi penghasilan akan dianalisa oleh pemutus kredit.
Pemutus kredit atau credit approval berperan sebagai penanggung jawab
dan kordinator atas kegiatan proses, dan juga memiliki wewenang untuk memutus
nilai limit tertentu. Dalam bagian ini dilakukan tahap skoring akhir yaitu
berdasarkan verifikasi dari penghasilan yang telah diproses dibagian verifikasi.
Hasil dari akhir skoring ini digunakan sebagai dasar penetapan limit kredit yang
ditetapkan dalam proposal kredit, yang diajukan kepada credit approval sebagai
pemegang kewenangan keputusan.
Hal–hal yang harus diperhatikan untuk pemutusan kredit adalah hasil
skoring akhir dan limit kredit hasil verifikasi penghasilan dan investigasi, hasil
Informasi Debitur Individual Bank Indonesia (IDI BI), debt service ratio (DSR),
non performance loan (NPL) dan informasi lain tentang kebenaran data. Hasil
keputusan kredit akan disampaikan kepada calon debitur melalui konfirmasi
telepon, jika calon debitur menyetujui keputusan kredit, maka semua berkas
45
diserahkan ke unit pencairan kredit untuk dibuatkan perjanjian kredit, dan
compliance review. Jika tidak, maka dibuatkan surat penolakan (reject by
customer).
Alur proses kredit pada Gambar 4.2 menjelaskan bahwa tahapan
perjalanan dokumen kredit sesuai dengan ketentuan manual produk Bank Mandiri.
Tahapan yang dilakukan sudah tersistem dengan baik menggunakan LOS. Semua
aksi yang dilakukan oleh petugas kredit dalam proses pemberian kredit tercatat di
history LOS. Alur proses disajikan dalam bentuk diagram alir pada Gambar 4.2.
46
Gambar 4.2 Alur Proses Kredit Tanpa Agunan
47
4.3 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian KTA
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian
internal pemberian kredit berbasis tanpa agunan pada Bank Mandiri cabang
Jakarta sudah sesuai atau belum. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya sistem
pengendalian internal pemberian kredit tersebut dilakukan dengan cara melakukan
evaluasi unsur-unsur dan pelaksanaan psistem pengendalian internal pemberian
kredit yang telah ditentukan oleh perusahaan seperti lingkungan pengendalian,
penaksiran risiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan
pemantauan kemudian membandingkan dengan pelaksanaan sistem pengendalian
internal pemberian kredit yang menggunakan analisis 5C (Character, Capacity,
Capital, Collateral, Condition of Economic) dan analisis 7P (Personality, Party,
Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection).
Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan sebanyak 30 kuesioner kepada
karyawan Bank Mandiri dengan 18 pertanyaan. Pada deskripsi hasil kuesioner,
penulis menyajikan hasil pertanyaan yang berhubungan dengan proses pemberian
kredit dan yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal.
Tabel 4.3 Deskripsi Data Kuesioner
No Jumlah
Pertanyaan Unsur
Persentase Keterangan
Ya Tidak
1
4
pertanyaan
Prosedur
Kredit 96.67% 3.33% Sangat Efektif
2
4
pertanyaan
Lingkungan
Pengendalian 95.83% 4.17% Sangat Efektif
3
2
pertanyaan
Penaksiran
Risiko 85% 15% Sangat Efektif
4
4
pertanyaan
Aktifitas
Pengendalian 90% 10% Sangat Efektif
5
2
pertanyaan Informasi 91.67% 8.33% Sangat Efektif
48
Tabel 4.3 Deskripsi Data Kuesioner (lanjutan)
No Jumlah
Pertanyaan Unsur
Persentase Keterangan
Ya Tidak
6
2
pertanyaan Pengawasan 95% 5% Sangat Efektif
Jumlah 30
pertanyaan
554% 46%
Rata-
rata 92% 8% Sangat Efektif
Sumber: Data diolah (2014)
Pada Tabel 4.3 menampilkan deskripsi data hasil kuesioner dengan jumlah
pertanyaan sebanyak 18 pertanyaan dan jumlah jawaban ya 554%, jawaban tidak
46%, dengan rata-rata sebesar 92%.
4.3.1 Analisis Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan Bank Mandiri
Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri Jakarta
kepada debitur mempunyai nilai persentase kuesioner sebesar 96,67%, artinya
kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Bank Mandiri Jakarta sangat
efektif dan sesuai dengan analisa kredit 5C dan 7P yang dilakukan oleh karyawan
bagian analisa kredit terhadap calon debitur sehingga kredit sesuai tujuan dan
tepat sasaran. Sistem pemberian kredit pada Bank Mandiri Jakarta, dapat
dijelaskan berdasarkan prosedur pemberian kredit berikut ini:
1. Prosedur permohonan pengajuan kredit tanpa agunan
Dalam prosedur ini, calon debitur harus memenuhi segala persyaratan
yang telah ditentukan agar permohonan kreditnya dapat diproses. Calon debitur
menyerahkan fotokopi KTP dan mengisi formulir kredit serta menandatangani
formulir tersebut. Dokumen calon debitur diverifikasi dan di cek IDI BI.
49
2. Prosedur verifikasi data dan penghasilan calon debitur dan Analisa Kredit
Setelah permohonan kredit diajukan oleh calon debitur, selanjutnya pihak
Bank Mandiri Jakarta melakukan penyelidikan data calon debitur. Survey
dilakukan dengan cara menghubungi hrd tempat calon debitur bekerja untuk
mencocokkan data yang tertera di formulir kredit. Hal ini dilakukan bagi calon
debitur yang bekerja dengan perusahaan yang gajinya payroll ke Bank Mandiri.
Bagi calon debitur yang wiraswasta dilakukan survey langsung ke tempat usaha
calon debitur serta memeriksa kebenaran mengenai informasi yang telah
disampaikan oleh calon debitur.
Selanjutnya melakukan analisa kredit terhadap permohonan kredit yang
telah diajukan calon debitur. Dalam menganalisa kredit pihak Bank Mandiri
Jakarta menggunakan prinsip 5C dan 7P serta pengendalian internal untuk
memperoleh keyakinan agar kredit sesuai tujuan dan tepat sasaran.
3. Penyampaian Hasil Analisa Kredit Kepada Pemutus Kredit
Tahap ini akan diperoleh kesimpulan dari tahap analisa kredit berapa limit
kredit dan jangka waktu serta angsuran calon debitur tiap bulannya yang harus
dipenuhi. Hasil tersebut diserahkan kepada pemutus kredit untuk diterima atau
ditolak.
4. Hasil Persetujuan Permohonan Kredit
Tahap ini dimana permohonan kredit calon debitur akan diterima atau
ditolak, jika prosedur permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tidak
diterima, maka semua berkas calon debitur mengenai permohonan kredit akan
dikembalikan dan sebaliknya apabila prosedur permohonan kredit tersebut
diterima bank, maka bagian teleconfirm akan menghubungi calon debitur melalui
50
telpon yang hasil percakapannya direkan oleh mesin telepon sebagai bukti
konfirmasi. Jika calon debitur menyetujui hasil keputusan kredit, maka bank akan
menyiaokan perjanjian kredit.
5. Perjanjian Kredit
Tahap ini setelah permohonan kredit debitur diterima, pihak Bank akan
mengeluarkan Surat Keputusan Kredit. Surat keputusan kredit akan dikirimkan
oleh pihak bank kealamat debitur yang sesuai di formulir kredit.
6. Proses Pencairan Kredit
Pada proses pencairan dana kredit dilakukan dengan cara mentransfer dana
ke rekening tabungan debitur. Sebelumnya debitur diwajibkan memiliki tabungan
Bank Mandiri dan dilakukan pembentukan rekening pinjaman serta pemasangan
AGF (Auto Grab fund) yang nantinya secara otomatis rekening tabungan akan
dipotong sesuai angsuran bulannya. Hal ini bentuk pencegahan terjadinya
keterlambatan pembayaran angsuran yang dapat menyebabkan kredit macet.
4.3.2 Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Tanpa
Agunan
Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Mandiri Jakarta
sudah berjalan dengan sangat efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata hasil
kuesioner sebesar 92%. Berikut analisa sistem pengendalian internal pemberian
kredit tanpa agunan yang dilakukan oleh Bank Mandiri Jakarta:
1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian yang ada pada Bank Mandiri Jakarta dapat
dikatakan sangat efektif dengan nilai prosentase sebesar 95,83%. Karena setiap
tahunnya terdapat audit internal bank.
51
2. Penaksiran Risiko
Penaksiran risiko yang ada pada Bank Mandiri Jakarta sudah sangat efektif
dengan nilai persentase sebesar 85%. Untuk mengantisipasi dan mengurangi
adanya kredit macet atau bermasalah yang disebabkan oleh berbagai macam
faktor seperti adanya nasabah yang pindah alamat rumah, nasabah meninggal,
atau bangkrutnya usaha nasabah, Bank Mandiri Jakarta menerapkan kebijakan-
kebijakan yang ditujukan pada debiturnya, yaitu dengan memantau perkembangan
usaha debitur, dan Bank melakukan penagihan kepada debitur kredit macet.
3. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian pada Bank Mandiri Jakarta memiliki prosentase
90% ini dapat dikatakan sangat efektif. Dalam meminimalkan kredit macet seperti
tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan, Bank Mandiri Jakarta mempunyai
tahapan-tahapan dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit macet dengan cara
restrukturisasi kredit.
4. Informasi
Informasi dan komunikasi Bank Mandiri Jakarta memliki prosentase
91,67% ini dapat dikatakan sangat efektif. Bank Mandiri melakukan pengecekan
informasi di SID BI sehingga dapat melihat data mengenai calon debitur, apakah
sudah terdaftar kredit pada bank lain, tidak memiliki kredit atau malah sudah
terkena kredit macet serta memberikan informasi kepada unit kerja yang lain
bahwa calon debitur layak menerima kredit atau tidak.
5. Pemantauan dan Pengawasan
Pengawasan pada Bank Mandiri Jakarta memiliki prosentase 95% ini
dapat dikatakan sangat efektif. Sistem Pengendalian Intern yang ada pada Bank
52
Mandiri Jakarta sudah sangat efektif dalam bidang perkreditannya, yakni dengan
rata-rata hasil jawaban dari kuisioner sebesar 92%.
Bank Mandiri Jakarta juga mempunyai struktur organisasi yang jelas dan
pembagian tugas karyawan yang baik sesuai dengan kemampuan masing-masing
karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada Bank
Mandiri Jakarta sudah sesuai dengan teori-teori sistem pengendalian intern yang
ada yakni: Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian,
Informasi Dan Komunikasi, dan Pemantauan/Pengawasan sehingga dapat
mendorong tercapainya pemberian kredit yang cukup efektif pada debitur.
4.3.3 Evaluasi Analisa Statistik Terhadap Sistem Pengendalian Internal
Pemberian Kredit Tanpa Agunan
Analisis statistik yang dilakukan oleh peneliti mengenai evaluasi terhadap
sistem pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan. Analisis ini
berdasarkan hasil kuisioner yang dibagikan kepada 30 responden dengan 18
pertanyaan yang merupakan karyawan Bank Mandiri Jakarta. Uji analisis statistik
yang dihasilkan sebagai berikut:
1. Uji Validitas
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan jika rhitung > rtabel, maka data
yang digunakan valid. Hasil dari rtabel adalah 0.374, sehingga hasil korelasi
tiap faktor yang bernilai diatas 0,374, maka instrumen tersebut dinyatakan
valid. Dan sebaliknya jika bernilai dibawah 0,374, maka instrumen dinyatakan
tidak valid.
53
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas
No Unsur r hitung r tabel Keterangan
1 x1 0.888 0.374 Valid
2 x2 0.749 0.374 Valid
3 x3 0.585 0.374 Valid
4 x4 0.684 0.374 Valid
5 x5 0.798 0.374 Valid
Sumber: Data diolah (2013)
Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.4, semua indikator pada
table menunjukkan angka diatas r tabel 0,374 dinyatakan semua indikator
tersebut valid.
2. Uji Reabilitas
Berdasarkan analisis data didapat nilai Alpha sebesar 0,773 sedangkan
nilai r kritis adalah 0,6. Hal ini menunjukan bahwa nilai Alpha lebih besar dari
r kritis (0,773>0,6). Artinya bahwa dari 18 pertanyaan mengenai sistem
pengendalian intern pemberian kredit memiliki tingkat reabilitas sebesar
0,773.
Tabel 4.5 Hasil Uji Reabilitas
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.773 5
Sumber: Data dioleh (2013)
3. Analisis Uji Korelasi Product Moment
Analisis korelasi product moment digunakan untuk mengetahui keeratan
hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah hubungan yang terjadi.
Untuk menganalisis korelasi pada variabel sistem pengendalian internal
terhadap pemberian kredit tanpa agunan.
54
Tabel 4.6 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199 Sangat rendah
0,20 – 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,000 Sangat kuat
Sumber: Sugiyono (2011)
Dari hasil uji korelasi Product Moment didapat nilai korelasi antara
sistem pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan sebesar 0,457.
Nilai tersebut menunjukan adanya hubungan (korelasi) antara sistem
pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan. Selanjutnya tingkat
hubungan antara sistem pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan
berada pada interval koefisien antara 0,400 – 0,599 yang berarti tingkat
hubungan antara dua variabel itu sedang.
4. Determinasi
Analisis ini digunakan untuk mengetahui presentase pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukan
seberapa besar presentase variabel independen mampu menjelaskan
variabel dependen.
Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi
Mode
l R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin -
Watson
1 0,457 0,209 0,044 0,95309 1,998
Sumber: Data diolah (2013)
55
Berdasarkan hasil uji determinasi yang ditampilkan pada Tabel 4.6
diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,209, yang berarti 20,9% variabilitas variabel
dependen yang dapat dijelaskan oleh sistem pengendalian internal pemberian
kredit tanpa agunan adalah sebesar 20,9%, sedangkan sisanya sebesar 79,1%
dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.
4.3.4 Aspek Pengendalian Internal Berdasarkan COSO Dalam Penerapan
Perkreditan Bank Mandiri
Pengendalian internal terdiri atas beberapa unsur-unsur, namun hendaknya
tetap diingat bahwa unsur-unsur tersebut saling berhubungan dalam suatu sistem.
Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway atau COSO
meliputi unsur-unsur pokok pengendalian internal adalah Lingkungan
pengendalian (control environment), Penaksiran risiko (risk assestment), Aktivitas
pengendalian (control activities), Informasi dan komunikasi (information and
communication), Pemantauan (monitoring).
Tabel 4.8 Penerapan COSO Bank Mandiri Dalam Pemberian Kredit
Tanpa Agunan
NO Variabel SPI
(COSO) Ukuran
Kesesuaian
Sesuai Tidak
Sesuai
1
Lingkungan
Pengendalian
-Nilai integritas dan etika √ - Komitmen terhadap kompetensi √ -Dewan komisaris dan komite audit √ - Filosofi dan gaya operasi √ - Struktur organisasi √ - Pembagian wewenang dan tanggungjawab √ - Kebijakan dan praktik sumber daya
manusia √ - Kesadaran pengendalian √
2 Penaksiran
Risiko
- Identifikasi risiko √ - Analisis Kredit √
56
Tabel 4.8 Penerapan COSO Bank Mandiri Dalam Pemberian Kredit
Tanpa Agunan (lanjutan)
NO Variabel SPI
(COSO) Ukuran
Kesesuaian
Sesuai Tidak
Sesuai
3
Aktivitas
Pengendalian
- Dokumen dan catatan yang memadai √
- Pemisahan tugas yang memadai √ - Pengendalian fisik atas kekayaan dan
catatan √ - Penelaahan atas kinerja √
4 Informasi dan
Komunikasi - Pertukaran informasi dan komunikasi
√
5 Pengawasan
- Pengawasan secara rutin kinerja pengendalian √
Sumber: Data diolah (2013)
Berdasarkan hasil penelitian yang ditampilkan pada Tabel 4.7, ditemukan
bahwa Bank Mandiri sudah melakukan penerapan kebijakan pemberian kredit
tanpa agunan sudah sesuai dengan kebijakan COSO.
3.3.5 Aspek Pengendalian Internal Berdasarkan Kebijakan Bank Indonesia
Dalam Penerapan Perkreditan Bank Mandiri
Penilaian dilakukan dengan wawancara, pengendalian internal dan
checklist Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia. Review checklist dilakukan
terhadap kesesuaian penerapan Manual produk Kredit Tanpa Agunan dan
Mitrakarya dengan Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia. Hasil review checklist
tersebut bahwa Manual produk Kredit Tanpa Agunan dan Mitrakarya telah
memenuhi pokok-pokok Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia. Review juga
dilakukan terhadap wawancara komponen-komponen pengendalian internal, yaitu
lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas
pengendalian, dan pemantauan.
57
Dalam lingkungan pengendalian terdiri dari beberapa aspek diantaranya
Nilai integritas dan etika, Komitmen terhadap kompetensi, Dewan direksi dan
komite audit, Filosofi dan gaya operasi manajemen, Struktur organisasi,
Pembagian wewenang dan tanggung jawab, Kebijakan dan praktik sumber daya
manusia.
Tabel 4.9 Temuan Lingkungan Pengendalian
No Aspek Efek Solusi
Positif Negatif
1 Nilai
integritas
dan etika
Mengikuti pedoman
manual produk,
menghindarkan terjadinya
penyimpangan
(fraud) dan sesuai standar kebijakan
Pelayanan karyawan
kurang luwes karena
ada beberapa kasus tidak tertulis di manual
produk
Meningkatkan
pelayanan
karyawan sesuai dengan keadaan
yang sedang
berlangsung namun tidak melewati
batas standarisasi
2 Komitmen
terhadap kompetensi
Memacu
produktivitas karyawan untuk
berpengalaman dan
lebih berprestasi
Adanya karyawan yang
berorientasi reward
Meningkatkan
SDM dengan adanya sistem
reward and
punishment
3 Dewan
direksi dan
komite
audit
Kontrol
pengendalian
terpantau dengan
baik
Koreksi dan perbaikan
membutuhkan waktu
untukmensosialisasikan
Menegakkan SPI
dan prinsip kehati-
hatian agar
meminimalisasikan risiko kredit
4 Filosofi
dan gayaoperasi
manajemen
Mengembangkan
kreativitas karyawan dalam
pengambilan
keputusan
Ada beberapa keraguan
karyawan karena kurang pengalaman
Memberikan
pengalaman kepada karyawan secara
bertahap
5 Struktur organisasi
Dengan sistem top down, manajemen
lebih terstruktur
Membutuhkan waktu untuk pelaporan secara
struktural
Mengoptimalkan kordinasi antara
unit
6 Pembagian wewenang
dan
tanggung jawab
Dengan menggunakan
prinsip empat mata
dapat meminimalisasikan
risiko kredit karena
bekerja sesuai tugas dan wewenang yang
diberikan
Lamanya rotasi kerja membuat karyawan
dalam kondisi nyaman
Mengadakan rotasi kerja secara berkala
untuk penyetaraan
ilmu kredit.
58
Tabel 4.9 Temuan Lingkungan Pengendalian
No Aspek Efek Solusi
Positif Negatif
7 Kebijakan
dan praktik sumber
daya
manusia
Karyawan
mempelajari manual produk, dibimbing
oleh karyawan lama
dan menggunakan prinsip learning by
doing
Tidak adanya masa
training diawal karyawan masuk kerja
Menjadwalkan
training kepada karyawan, dan
meninjau ulang
pengalaman yang didapat karyawan
Sumber: Data diolah (2013)
Dalam aspek penaksiran risiko pada Bank Mandiri cabang Jakarta dapat
mengidentifikasi risiko yang mungkin dapat timbul dari sumber eksternal
(perubahan peraturan dan kebijakan dari Bank Indonesia) dan sumber internal
(perubahan peraturan kebijakan dari kantor pusat dan kemungkinan kesalahan
yang terjadi pada sistem).
Apabila ada kebijakan baru mengenai pengelolaan perkreditan yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti peningkatan suku bunga atau syarat lain
untuk mengajukan kredit, maka manajemen akan berusaha untuk menyesuaikan
kebijakan tersebut agar Bank Mandiri cabang Jakarta dapat menjalankan
aktivitasnya dengan baik sesuai kebijakan perkreditan dari Bank Indonesia,
sehingga tetap menjalankan operasional dengan memegang prinsip kehati-hatian
(prudential banking).
Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Mandiri cabang Jakarta telah
menerapkan sistem komputerisasi yang dapat meminimalisir timbulnya
penyimpangan (fraud). Sistem yang memudahkan proses aplikasi perkreditan
yang dimiliki oleh Bank Mandiri cabang Jakarta yaitu Loan Origination System
(LOS), karena dapat melakukan pengecekan langsung, apakah sesuai dengan
standar kebutuhan pengajuan kredit atau tidak. Error yang pernah terjadi pada
59
sistem LOS yaitu data calon debitur yang akan diproses kadang tidak langsung
muncul pada deretan proses yang akan dikerjakan (bucket) karyawan, seolah-olah
data tersebut mengambang dan tidak terdistribusi dalam antrian pekerjaan
karyawan yang seharusnya dikerjakan, sehingga membuat service level agreement
(SLA) bertambah.
SLA adalah standarisasi waktu untuk mengerjakan pemberian keputusan
kredit yang gunanya juga untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan dalam
memproses pemberian kredit. Kemudian, IT Business Solution and Application
Service melakukan beberapa penyempurnaan pada tampilan menu, diantaranya
ditambahkan setting auto grap fund (AGF) pada bank delivery system (BDS).
Bank Delivery System adalah sistem yang dimiliki Bank Mandiri untuk
pembentukan rekening baik rekening tabungan maupun pembentukan rekening
pinjaman. Selain itu, ditambahkan sub menu checking yang berfungsi melakukan
checking blacklist Bank Mandiri dan deduplikasi debitur atas fasilitas kredit di
Bank Mandiri. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kerugian yang
mungkin timbul dalam pemberian kredit berbasis tanpa agunan.
Dalam aspek aktifitas pengendalian Bank Mandiri cabang Jakarta telah
memiliki pemisahan tugas yang cukup dalam prosedur pemberian kredit.
Penawaran dilakukan oleh sales, perhitungan kelayakan debitur dilakukan oleh
verifikasi investigasi dan penghasilan, pemberian keputusan persetujuan kredit
dilakukan oleh workflow manager and credit approval, dan pencairan dana kredit
dilakukan oleh teller serta dana kredit dapat langsung dilihat direkening tabungan
debitur.
60
Dalam proses pemberian kredit Bank Mandiri cabang Jakarta, bagian
verifikasi investigasi dan penghasilan akan melakukan verifikasi menggunakan
telepon ke HRD tempat usaha atau kantor atau instansi tempat calon debitur
bekerja, dan jika data calon debitur diragukan maka Bank Mandiri cabang Jakarta
akan melakukan COS (check on the spot) kebenaran data calon debitur. Namun
untuk COS biasanya Bank Mandiri cabang Jakarta menunjuk lembaga independen
yang sudah terikat untuk melakukan pengecekan dilapangan tentang kebenaran
data calon debitur.
Sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Bank Indonesia, Bank
Mandiri cabang Jakarta telah melakukan analisis 5C dan 7P terhadap kredit yang
diajukan. Hal ini terlihat dari formulir-formulir yang berkaitan dengan pemberian
Mandiri KTA dan Mandiri Mitrakarya memuat informasi mengenai data calon
debitur (character), data penghasilan calon debitur (capacity), modal usaha
(capital), jenis usaha (condition of economy), dan data jaminan (collateral) serta
kepribadian (personality), penggolongan (party), tujuan (purpose), prospek
(prospect), pembayaran (payment), laba (profitability), dan perlindungan
(protection).
Dalam aspek informasi, pada saat melaksanakan analisis kelayakan calon
debitur, Bank Mandiri cabang Jakarta telah mengusahakan bank to bank
information dan memperhatikan IDI Bank Indonesia atas kredit calon debitur.
Bank Mandiri cabang Jakarta memperoleh informasi calon debitur baik dari
sumber internal maupun sumber eksternal, melalui sosialita, check on spot, dan on
desk.
61
Sosialita adalah salah satu cara mengumpulkan informasi calon debitur
dengan melakukan pembicaraan secara langsung kepada calon debitur untuk
menggali dan menyakini kebenaran informasi yang diberikan. Memperoleh
informasi juga dapat dilakukan dengan orang lain, seperti dari lingkungan sekitar,
tetangga, atau instansi yang berwenang tempat calon debitur bekerja. Check On
Spot yaitu mengunjungi secara langsung baik tempat usaha dan tempat tinggal
calon debitur, mengunjungi instansi yang terkait baik jenis usaha maupun tempat
usaha calon debitur. On Desk yaitu menggali informasi dan menyakini informasi
yang telah diberikan dengan cara menelpon calon debitur atau melakukan
pengumpulan informasi terhadap usaha yang sejenis melalui website.
Dalam aspek komunikasi pada Bank Mandiri cabang Jakarta dilakukan
melalui briefing dan sharing. Briefing dilakukan pada pukul 07.30 sedangkan
untuk sharing, pada sesi inilah disampaikan informasi dari pusat yang perlu
disampaikan kepada seluruh karyawan. Briefing dan sharing merupakan wadah
yang sangat dibutuhkan oleh karyawan dan level manajerial untuk berkomunikasi
dua arah, karena pada kesempatan ini semua kendala dapat dikomunikasikan
dengan baik dan berembuk untuk menemukan solusinya sehingga waktu yang
dibutuhkan lebih efisien dan efektif.
Dalam aspek pemantauan, pengawasan terus menerus. Bank Mandiri
Consumer Loan Business Center Jakarta melakukan inspeksi secara mendadak,
sehingga data yang diperoleh merupakan data yang cukup akurat untuk
membuktikan tingkat efektivitas sistem pengendalian internal yang telah
diterapkan perusahaan dan melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian
62
internal perusahaan dan kebijakan perkreditan dilakukan oleh auditor internal
(Regional Internal Control).
Manual Produk Kredit Tanpa Agunan dan Mitrakarya, struktur organisasi,
dan instruksi pelaksanaan kredit Bank Mandiri Consumer Loan Business Center
Jakarta telah tersedia dan dikomunikasikan kepada karyawan terutama kepada
bagian kredit.
Tabel 4.10 Penerapan Kebijakan BI dan Bank Mandiri Dalam
Pemberian Kredit Tanpa Agunan
No Kebijakan Perkreditan
BI
Kebijakan Manual Produk Bank
Mandiri
Kesesuaian
1 Kebijakan Pokok Dalam
Perkreditan (SE BI
no.14/26/DKBU)
Manual Produk Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis Agunan
(SE No. 005/KRD/CNB.CLN/2008
tanggal 14 Maret 2008)
Ya Tidak
a. Prinsip Kehati-hatian
Dalam Perkreditan
Prinsip kehati-hatian dilakukan
secara four eyes principles
b. Organisasi dan
Manajemen Perkreditan
Adanya struktur organisasi dan
pengerjaan tugas sesuai unit
c. Kebijakan Persetujuan
Kredit
Adanya Risk Acceptance Criteria
(pengecekan dari penghasilan,
faktor pengali gaji (BAND), DSR,
limit kredit dan jangka waktu
d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit
Dokumentasi fisik berupa formulir
kredit, persyaratak kredit dan
konfirmasi kredit serta data calon debitur yang diinput di LOS
e. Pengawasan Kredit Consumer Loans Group
f. Penanganan Kredit bermasalah Retail & Consumer Risk Group
a. Transparansi dalam
memberikan informasi
mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan
Adanya penjelasan tentang nama
kredit yang ditawarkan, biaya-
biaya, perhitugan bunga, jangka waktu kredit
2
b. Transparansi dalam
memberikan kejelasan mengenai bentuk dan isi
perjanjian kredit
Pelaksanaan penandatanganan
Perjanjian Kredit dilakukan
bersamaan pada saat permohonan kredit dilakukan oleh Nasabah yaitu
Formulir kredit
Sumber: Data diolah (2013)
63
Berdasarkan hasil pembahasan beberapa aspek dari komponen-komponen
pengendalian internal diatas dapat diberikan beberapa solusi terkait diantaranya
dalam lingkungan pengendalian dibutuhkannya peningkatan kualitas karyawan
dimulai dengan pelatihan, bimbingan, dan etika dalam melayani debitur dengan
cara memahami manual produk dan kebijakan kredit dengan menggunakan prinsip
kehati-hatian. Memberikan hadiah kepada karyawan yang berprestasi dan loyal
terhadap perusahaan, dan memberikan peringatan bertahap kepada karyawan yang
melakukan penyimpangan seperti tidak jujur, memalsukan data atau bekerjasama
dengan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri. Memberikan kesempatan
terbuka kepada karyawan untuk melakukan keputusan kredit agar mendapatkan
pengalaman yang lebih namun masih dalam pengawasan koordinator unit serta
meningkatkan kordinasi antar unit untuk mempercepat proses pemberian kredit.
Dalam penaksiran risiko, perusahaan harus dapat mengidentifikasi
kemungkinan risiko yang terjadi baik secara internal maupun secara eksternal.
Dengan mengoptimalkan sistem LOS dan DBS dapat mengurangi terjadinya
penyimpangan yang akan mengurangi NPL karena memegang prinsip kehati-
hatian.
Dalam aspek aktifitas pengendalian dibutuhkannya koordinasi dan
dokumentasi dilapangan yang dapat menentukan kelayakan calon debitur yang
akan merima pemberian kredit, sehingga pemutus kredit benar-benar menilai
calon debitur dari sisi 5C dan 7P. Dalam aspek informasi dan komunikasi sudah
dilakukannya sistem bank to bank, check on the spot dan on desk yang sudah
sesuai dengan analisi kelayakan debitur yang dapat memfilter calon debitur yang
64
mengajukan kredit dan adanya komunikasi diantar karyawan lebih memudahkan
informasi tersampaikan dengan efektif.
Dalam aspek pemantauan, perusahaan sudah melakukan pengawasan terus
menerus untuk membuktikan tingkat efektifitas sistem pengendalian internal dan
evaluasi terpisah yang dilakukan oleh auditor. Hal ini sangat efektif untuk
memantau penggerakan kredit yang sehat pada Bank Mandiri Jakarta.
Dari ke lima komponen tersebut Bank Mandiri sudah melakukan sistem
pengendalian internal dan prinsip kehati-hatian dengan baik dan sesuai dengan
kebijakan kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta peraturan perkreditan
yang ditentukan oleh Bank Mandiri.
65
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, penulis
dapat menyimpulkan bahwa:
1. Prosedur pemberian kredit tanpa agunan yang dilakukan oleh Bank Mandiri
Jakarta kepada debiturnya sangat efektif dengan persentase sebesar 96,67%,
karena telah sesuai dengan kebijakan COSO, kebijakan kredit Bank Indonesia
yang diterapkan oleh Bank Mandiri Jakarta.
2. Sistem pengendalian internal pemberian kredit tanpa agunan yang diterapkan
oleh Bank Mandiri Jakarta adalah sangat baik. Hal ini didukung oleh beberapa
faktor yaitu:
a. Integritas dan etika yang ada pada karyawan Bank Mandiri Jakarta.
b. Adanya analisa 5C dan &7P pada saat analis melakakukan analisa terhadap
calon debitur yang mengajukan kredit.
c. Adanya pemisahan tugas dan wewenang yang memadai serta struktur organisasi
yang jelas memisahkan tugas tersebut.
d. Adanya sistem informasi yang baik dan lancer antara karyawan, sistem.
e. Adanya pengawasan dalam bentuk audit.
3. Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Bank Mandiri Jakarta
sebesar 92% sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Karena telah memenuhi
unsur-unsur pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian, penaksiran
66
risiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan
kemudian membandingkan dengan pelaksanaan sistem pengendalian internal
pemberian kredit yang menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital,
Collateral, Condition of Economic) dan analisis 7P (Personality, Party, Purpose,
Prospect, Payment, Profitability, Protection).
5.2 Saran
1. Bank Mandiri Jakarta dapat mempertahankan sistem pengendalian internal
pemberian kredit tanpa agunan sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga
terhindar dari ketidakmampuan debitur membayar angsuran bulanan yang
menyebabkan kredit macet.
2. Untuk peneliti selanjutnya supaya dapat mengembangkan materi penelitian ini
dengan menambahkan sampel, variable atau metode yang digunakan.
67
DAFTAR PUSTAKA
Amanina, Ruzanna. 2011. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada
Proses Pemberian Kredit Mikro (Studi pada PT. Bank Mandiri (PERSERO)
tbk Cabang Majapahit Semarang).
http://eprints.undip.ac.id/26647/1/Jurnal_Ruzanna_Amanina_C2C607134_.p
df (diakses tanggal 13 Oktober 2013).
Auryna, Olla. 2009. Peranan Pengendalian Intern Piutang Dalam Meminimalkan
Kerugian Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan,
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
Baidaie, M.Chatim. 2005. Corporate Governance dan Kebijakan Audit. Edisi Revisi.
Yayasan Pendidikan Internal Audit, Institut Pendidikan dan Pelatihan Audit
dan Manajemen. Jakarta.
Bank Indonesia. 2003. Peraturan Bank Indonesia nomor: 5/8/PBI/2003 tentang
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Jakarta.
-------------------. 2005. Peraturan Bank Indonesia nomor: 7/3/PBI/2005 tentang
Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Jakarta.
-------------------. 2005. Peraturan Bank Indonesia nomor: 7/8/PBI/2005 tentang
Sistem Informasi Debitur. Jakarta.
-------------------. 1995. SK Dir BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995
Tentang Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. Jakarta.
-------------------. Surat Edaran No.05/ 22/ DPNP. 2003. Tentang Pedoman Standar
Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum. Jakarta.
-------------------. Surat Edaran No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012
Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank
Perkreditan Rakyat. Jakarta.
-------------------. 2009. Manual Produk Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis
Agunan, Jakarta.
-------------------.Mandiri Kredit Tanpa Agunan, dari
http://www.bankmandiri.co.id/article/978985831710.asp, diakses tanggal 31
Oktober 2013.
68
Bank Mandiri. Mandiri Mitrakarya, dari
http://www.bankmandiri.co.id/article/730264580236.asp, diakses tanggal 31
Oktober 2013.
Banker Association for Risk Management (BARa) dan LSPP. 2010. Sertifikasi
Manajemen Resiko. Bank Mandiri: Jakarta.
Boynton, Johnson, Kell. 2003. Modern Auditing, Edisi Ketujuh. Jilid 1, alih bahasa,
Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo Budi; editor Yati Sumiharti.
Erlangga: Jakarta.
Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006, Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya, Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.
Hasibuan, David H.M. Evaluasi Sistem Review Pengendalian Intern Dalam
Meningkatkan Efektivitas Penjualan Kredit (Studi Kasus PT. Mersifarma
Tirmaku Mercusana), Jurnal Ilmiah Ranggagading, Vol 4, No.2, Oktober
2004 (diakses 14 November 2013).
Hasibuan, Malayu S.P. 2007. Dasar-Dasar Perbankan. Bumi Aksara: Jakarta.
Hastoni dan Andi Nugraha. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam
Meminimalkan Kredit Macet (Studi Kasus PT. Sinar Sosro Kp Sawangan),
Jurnal Ilmiah Ranggagading Volume 6 No.1, April 2006: 24-30 (diakses
tanggal 14 November 2013).
Hastoni. Peranan Sistem Dan Prosedur Penjualan Dalam Menunjang Efektifitas
Pengendalian Intern Piutang (Studi Kasus PT. Indomobil Finance Indonesia),
Jurnal Ilmiah Ranggading Volume 4 No.2, Oktober 2004: 79-85 (diakses
tanggal 14 November 2013).
Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat:
Jakarta.
Kasmir, 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam, Pinjaman yang
diberikan. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Larashati Nilam, 2011. “Evaluation of The Internal Control of Micro Business in
Bank of Indonesia Lending (Case Study PT BRI unit Weru)“, Jurnal Ekonomi,
Universitas Gunadarma. Jakarta.
Meydianawati, Luh Gede, 2007. ”Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan
Kepada Sektor UMKM di Indonesia 2002-2006”, Buletin Studi Ekonomi,
Volume 12 Nomor 2.
69
Mulyadi, 2002. Auditing, Edisi Keenam. Salemba Empat: Jakarta.
Munawaroh. Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjamg Efektivitas Sistem
Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Koperasi
Pegawai BRI Cabang Kediri), Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 13,
No. 1, Maret 2011: 76-82 (diakses tanggal 14 November 2013).
Novianty, Theresia A. 2012. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Dan Mikro Pada PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Skripsi. Universitas Bina Nusantara.
Jakarta. http://thesis.binus.ac.id/Doc/Cover/2011-2-00566-AK%.pdf, diakses
pada Februari, 28, 2013.
Papalangi, Riska S. Penerapan SPI dalam menunjang efektifitas pemberian kredit
UKM pada PT. BRI (Persero) TBK Manado, Jurnal EMBA, Vol.1, No.3
September 2013, Hal 1212-1220 (diakses tanggal 5 Februari 2014).
Santoso, Patricia Angela. Evaluasi Penerapan Internal Control Berdasarkan
Kerangka COSO 2012 Pada Divisi Kartu Kredit Di Bank “X”, Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.1, No.1 (2012) diakses tanggal 14
November 2013.
Setiawan Teguh, 2003. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Credit Crunch
Perbankan Sumatera Utara. Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas
Sumatera Utara. Medan.
Sumarsan, Thomas. 2010. Sistem Pengendalian Manajemen. Indeks: Jakarta.
Suryati. 2007. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah pada PT.
Bank “X” (Persero) TBK.” Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Jakarta.
Triwahyuniati, Nani. 2008. Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit di PT. Bank
Haga Cabang Semarang. Tesis, Program Pascasarjana Kenotariatan
Universitas Diponegoro. Semarang.
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun
1992 tentang Perbankan. Jakarta.
70
LAMPIRAN
L1.1 SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN
71
L1.2 SURAT PERNYATAAN
72
L1.3 SURAT PERNYATAAN PENYALURAN PENDAPATAN
73
L1.4 SURAT PENGANTAR PERNYATAAN PENYALURAN PENDAPATAN
KEPADA PERUSAHAAN
74
L1.5 SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PLAFOND INDUK
75
L1.6 FORMULIR KREDIT TANPA AGUNAN (depan)
76
L1.6 FORMULIR KREDIT TANPA AGUNAN (belakang – sekaligus
perjanjian kredit)
77
L1.7 SURAT PERNYATAAN PELUNASAN KREDIT DIBANK LAIN
78
L1.8 SYARAT UMUM KREDIT KONSUMTIF