PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB
KEPUTUSANKETUAPENGADILANNEGERIMARTAPURANomor W15.U3/I7I^ /KP.04.01/10/2018
TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENGENDAU GRATIFIKASI
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAMenimbang : a. bahwa karena telah terjadi Mutasi Ketua / Hakim yang bertugas di
Pengadilan Negeri Martapura
b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor20Tahun
2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, setiap Pegawai
Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
c.bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentangPembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan dibawahnya; *^ ^
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaUlmaksud pada huruf
a, b dan c perlu membentuk Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) di
Pengadilan Negeri Martapura.
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Ri;2.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;3.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;
4.Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak
Pidana Korupsi;5.Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;6.Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi;
7.Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentangAksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
SUTIYONO
lan Negeri Martapura Kelas IB
Martapura
3Oktober 2018
Ditetapkan di
8.Peraturan Menteri Pendaya gunaan Aparatu rNegara dan ReformasiBirokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum PaktaIntegritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan PemerintahDaerah;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman PembangunanZona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
lO.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138A/KMA/SKA/III/2014tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Ungkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
MEMUTUSKAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Tentang
Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri
Martapura.
Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadian Negeri Martapura Pada
Nomor: W15.U3/1593/KP.04.01/8/2017 tanggal 1 Agustus 2017,
tentang Tim Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri
Martapura;"•^
Membentuk Tim Pengendali Gratfikasi PengadilafTNegeri Martapura
dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini;
Tugas Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Martapura
melaksanakan Analisa, melaporkan, monitoring dan evaluasi kepada
Ketua Pengadilan Negeri Martapura terkait dan gratifikasi;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaiamana mestinya.
KEMPAT
KETIGA
KEDUA
PERTAMA
Menetapkan
Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal 3Oktober2018adilan Negeri Martapura Kelas IB
1.AGUSTINUS SANGKAKALA, SH., MH.
2.GESANG YOGA MADYASTO, S.H.
3.H. A. SYIRAJUDDIN, S.E.
Anggota Tim Pengendali Gratifikasi :
SUSUNAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB
: SUTIYONO, S.H.
: EDY RAHMANSYAH, S.H.
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri MartapuraNomor W15.U3/\^I6 /KP.04.01/10/2018Tanggal 3oktober2018
Ketua
Sekcetaris
CAPTURE KAMERA PENGAWAS (CCTV) & TAMPILANNYA
rja.H-.fa-n / t.-ti t •itterst :
adilan Negeri Martapura Kelas IB
Dengan Hormat,
Mengharapkan kedatangan Bapak/ Ibu untuk menghadiri Rapat pada :
Had: Rabu
Tanggal: 27 Februari 2019
Pukul: 08.00 WITA
Tempat: Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB
Mfengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak/lbu dapat hadir tepat pada waktunya.
Agenda Rapat
-Rapat Bulanan.
-Pengumuman Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Martapura.-Sosialisasi Whistle Blowing, Pedoman Penanganan Gratifikasi, dan Penanganan Benturan Kepentingan.-Sosialisasi Perma Nomor 7, 8 dan 9. Tahun 2016
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimasih.
Kepada Yth.
26 Februari 2019NOMOR
LAM PI RAN
UNDANGAN RAPAT
Ketua Pengadilan Negeri MartapuraKeias IB
26 Februari 2019
-
-
26Februari2019
-
Disahkan oleh
Tanggai Efektif
Tangal Revise
Revisi
Tanggal Pembuatan
No. Dokumen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. JEND. A.YANI No. 32 Martapura
Telp / fax. ( 0511) 4721044 - 4721546Website: www.pn-martapura.co.idEmail: [email protected]
7
TP11.fp10.
7.
6.
5.
4.
3.
-tt2.
1.
-
TANGGAL27 Februari 2019TEMPATRuang Sidang Utama Pengadilan Negeri Martapura Kelas IBAGENDA- Rapat Bulanan.
-Pengumuman Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Martapura.-Sosialisasi Whistle Blowing, Pedoman Penanganan Gratifikasi, dan Penanganan Benturan
Kepentingan.
-Sosialisasi Perma Nomor 7, 8 dan 9. Tahun 2016
DAFTAR HADIR
Ketua Pengadilan Negeri MartapuraKelas IB
27Februari2019
Disahkan oieh
Tanggal Efektif
Tangal Revisi
Revisi
27Februari2019Tanggal Pembuatan
No. Dokumen
PENGAD1LAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. JEND. A.YANI No. 32 Martapura
Telp/fax. ( 0511)4721044-4721546
Website: www.pn-martapura.co.idEmail: [email protected]