PENGAWALAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA OLEH BPKP
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Jakarta, 18 Mei 2017
www.bpkp.go.id
• Desa mengelola dana yang besar; • Kondisi SDM pemerintahan desa relatif belum memadai baik dari sisi
kuantitas maupun kualitas; • Pengelolaan keuangan desa dituntut untuk akuntabel dan sesuai
ketentuan; • Diperlukan strategi pengawasan dan pengawalan pengelolaan
keuangan desa; • Diperlukan tools aplikasi yang membantu pengelolaan keuangan desa; • Sudah terdapat kasus-kasus penyelewengan keuangan desa.
LATAR BELAKANG
www.bpkp.go.id
4
PERAN BPKP PP 60/2008
Perpres 192/2014
Bimkon
Bimtek dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa
SDM
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM Pemda dan
Desa
Regulasi Memberi masukan dan saran kepada regulator (Kemenkeu,
Kemendagri dan KemenDesaPDTT, Kab/Kota)
SISTEM
Pengembangan Pedoman Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa &
Aplikasi Sederhana (SISKEUDES)
Peran BPKP Dalam Rangka Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
www.bpkp.go.id 5
d/h SIMDA DESA: Telah diLaunching tanggal 13 Juli 2015, yg dihadiri oleh stakeholders terkait seperti KPK-RI, Komisi XI-DPR-RI, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes PDTT, Gubernur, Bupati, LKPP
APLIKASI SISKEUDES
PENGEMBANGAN APLIKASI
www.bpkp.go.id
Transparansi Akuntabilitas
Keuangan Desa
Sesuai dengan Regulasi yang
Berlaku
Memudahkan Tatakelola Keuangan
Desa
Kemudahan Penggunaan
Aplikasi (User Friendly)
Built-in internal control Kesinambungan
Maintenance
Didukung dengan
Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual
Aplikasi
Menatausahakan seluruh sumber dana yg dikelola
oleh desa
APLIKASI SISKEUDES
Aplikasi GRATIS !!
Output aplikasi:
• RPJM DESA & RKP DESA
• APB Desa
• Buku/Dokumen Penata- usahaan Keu Desa (BKU, Bank, Pajak,SPP dll)
• Laporan Realisasi APB Desa;
• Laporan Kekayaan Milik Desa;
• Laporan Realisasi per sumber dana;
• Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda
6
www.bpkp.go.id
Sosialisasi 353 Kab/Kota
Mencakup 55.836 desa
Implementasi Penuh 192 kab/kota
Mencakup 24.863 desa
Bimtek/ Workshop 311 Kab/Kota
Mencakup 45.942 desa
Sosialisasi telah dilakukan selain oleh masing-masing Perwakilan BPKP, juga dilakukan oleh Satgas Pusat bersama Ditjen Bina Pem Desa Kemendagri atau bekerja sama dengan Pemprov, PemKab/Kota, IAI, AAIPI, Universitas/Perguruan Tinggi.
Bimtek/Workshop Aplikasi SISKEUDES berupa pelatihan sebagai persiapan implementasi aplikasi SISKEUDES kepada Perangkat Desa dan Pegawai di Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan Bimtek telah disampaikan Standard Meta Language (SML) untuk masing-masing kabupaten/kota.
Implementasi penuh berarti desa-desa telah dapat melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES.dan telah mampu membuat laporan-laporan terkait pengelolaan keuangan desa di tahun 2016.
Posisi Per 30 APRIL 2017
7
IMPLEMENTASI SISKEUDES
www.bpkp.go.id 8
Perpres No: 2 Tahun 2015 RPJMN 2015 - 2019
Agenda Pembangunan Nasional: • Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; • Penurunan 5.000 desa tertinggal dan peningkatan 2.000 desa mandiri.
• Telah terbentuk 14.686 BUM Desa dari 74.087 Desa; • Kopentensi SDM kurang memadai;
• Rawan Penyalahgunaan, • Perlu peningkatan akuntabilitas.
Arah dan Strategi: • Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi; • Fasilitisasi pengelolaan BUMDES, Sarpras, Pendampingan.
BUM Desa
RKP 2017
• Kegiatan: Pembentukan dan penataan BUM Desa, serta penguatan kelembagaan BUM Desa • Sasaran : - Bantuan Modal dan sarana kerja bagi 1200 BUM Desa - Peningkatan kapasitas 500 aparatur Desa yang mempunyai kemampuan dalam mengelola BUM Desa
PP No. 43 Tahun 2014
UU No. 6 Tahun 2014
PP No. 47 Tahun 2015
PermenDesaPDTT No. 4 Tahun 2015
Dasar Hukum:
Pembimbingan Tata Kelola Keuangan dan Kinerja
BPKP:
PENGAWALAN TATA KELOLA BUMDES
www.bpkp.go.id
1. Pedoman Asistensi Tata Kelola Keuangan dan Kinerja BUM Desa, Nomor PED-11/D5/05/2016 Tgl 2 September 2016 2. Petunjuk Teknis Penyusunan LK BUM Desa, Nomor PED-12/D5/05/2016 Tgl 2 September 2016 3. Petunjuk Teknis Tata Kelola dan SPI BUM Desa, Nomor PED-22/D5/05/2016 Tgl 30 Desember 2016
A. PENYUSUNAN PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS ASISTENSI
B. PENGEMBANGAN APLIKASI SIA BUM DESA
LAUNCHING Tgl 22 Sep. 2016
di Denpasar disaksikan
Dirjen PPMD
• Implementasi 15 BUM Desa pada 9 Kab./Kota di Prov. Bali. • Penyerahan Aplikasi SIA BUM Desa pada 4 Kab. (Sleman, Bantul, Klaten & Wonogiri) bersama-sama Baleg DPR RI. • Sosialisasi SIA BUM Desa oleh Perwakilan BPKP di Provinsi Sulteng, Sultra dan Sumut.
C. IMPLEMENTASI APLIKASI SIA BUM DESA
PENGEMBANGAN APLIKASI SIA-BUMDES