P U T U S A N Nomor : 51/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
Marry Pardede Alias Marry Lumban Tobing, Umur : 65 tahun, Agama :
Kristen Protestan Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :
Jalan Bango III No: 14 B, Kelurahan Pondok Labu,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Dalam hal ini
diwakili Kuasanya : C. P. SIREGAR, SH., GINDO
NADAPDAP, SH., ABDULLAH MUHAMMAD AMIN, SH.,
BONATUA PAKPAHAN, SH.MH., FERY ARIANZA, SH.
seluruhnya Advokat - Penasehat Hukum - Konsultan
Hukum, berkantor dan berkedudukan di Jl. Akasia I No.
9 A, Karantina Sutomo Ujung Medan, Telp. (061)
77637444, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober
2014;
L a w a n :
Anny Pardede Alias Any Pardede, Umur : 66 tahun, Agama : Kristen
Protestan Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Linggar
Jati, Nomor: 07, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan
Maimun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I
semula Tergugat I;
Dr. Surya Indriani Alias Surya Indriany Pardede, Umur : 54 tahun,
Agama : Kristen Protestan Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat : Jl. Bukit Mas II B VII, Nomor : 02, Kelurahan
Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Bandung,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula
Tergugat II;
Pengadilan Tinggi tersebut;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 2 -
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang dibuat
dan ditanda tangani Kuasanya tersebut diatas, tertanggal 04 Nopember 2014
dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04
Nopember 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn.,
telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat adalah Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba
International berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International nomor 103,
tanggal 24 Februari 2011 dan Akta Penegasan Pernyataan Rapat nomor
90 tanggal 24 Mei 2011 dan persetujuan oeh Kementrian Hukum dan
HAM Republik Indonesia sesuai surat Dirjen Administrasi Hukum Umum
nomor AHU-AH.01.10-16243 tanggal 27 mei 2011 dengan tanda daftar
perseroan nomor AHU-0043175.AH.01.09 tanggal 27 mei 2011.;-----------
2. Bahwa sebelum perkara ini diajukan, telah diajukan gugatan perbuatan
melawan hukum kepada Penggugat sebagai Tergugat I dengan Register
Perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-MDN di Pengadilan Negeri Medan;--
3. Bahwa dalam gugatan perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN,
Tergugat II bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai
Tergugat VI sedangkan Penggugat adalah pihak Tergugat I dalam
perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-MDN;-----------------------------------------
4. Bahwa secara terselubung Tergugat I telah melakukan kerjasama
dengan Tergugat II dalam perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-MDN,
sebagaimana dengan Laporan Polisi di Kepolisan Daeran Sumatera
Utara nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 sebagai
Terlapor adalah Penggugat ;-----------------------------------------------------------
5. Bahwa hal ini semakin dipertegas dengan amar putusan yang
dimohonkan oleh Tergugat II dalam Perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-
MDN hanya dibebankan kepada Penggugat (ic. Tergugat I, yang mana
permohonan amar putusannya berupa:----------------------------------------------
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I baik secara tangggung renteng untuk
membayar kepada Penggugat (ic. Tergugat II) kerugian materil dan
immaterial.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 3 -
Pada hal Tergugat I dalam perkara dimaksud adalah juga sebagai
Tergugat VI dalam perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-MDN.;--------------
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dahulu sebagai Penggugat dan
Tergugat VI dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN dengan
sengaja tidak menghadiri persidangan dimaksud, walaupun sudah
dipanggil secara patut dan resmi, selain itu pula tidak bersedia membayar
tambahan biaya panjar ongkos perkara.;--------------------------------------------
7. Bahwa pemeriksaan perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN sudah
dalam tahap proses pembuktian saksi-saksi, dengan kata lain, tahap
Pembuktian surat pada perkara dimaksud sudah selesai dilaksanakan.;---
8. Bahwa Penggugat tidak mengetahui kelanjutan pemeriksaan perkara
tersebut, apakah akan dilanjutkan atau tidak, padahal sesuai dengan
ketentuan hukum acara perdata dan praktek peradilan, apabila pihak
penggugat tidak hadir / menyetor biaya perkara, maka perkara nomor.
683/Pdt.G/2013/PN-MDN tidak dapat dihentikan begitu saja oleh Majelis
Hakim kecuali ada persetujuan untuk menghentikan proses dari pihak
lawan (i.C Penggugat dalam perkara aquo).;--
9. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayarkan
kembali tambahan Panjar biaya perkara adalah akal bulus Tergugat I dan
Tergugat II agar perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN dapat
digugurkan atau gugur dengan sendirinya.;----------------------------------------
10. Bahwa adalah tidak logis menurut Penggugat (dahulu sebagai Tergugat I
dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN), Tindakan Tergugat II
yang tidak mau kembali menyetorkan ongkos perkara karena
ketidakmampuan Tergugat II secara finansial. dikarenakan Tergugat II
adalah orang yang mampu dan berkecukupan secara finansial dan
mempunyai usaha .;--------------
11. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat ini juga erat kaitannya dengan
Laporan polisi nomor 1188/XI/2013/SPKT II tanggal 10 Nopember 2013
di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Laporan mana Penggugat adalah
pihak Terlapor. dengan sangkaan telah melakukan Tindak Pidana
menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana
dimaksud dalam pasal 266 KUHPidana yang dilaporkan oleh Tergugat I
(dahulu Tergugat VI dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN).;----
12. Bahwa unsur yang hakiki dari pasal 266 KUHPidana tersebut adalah ada
atau tidak dilaksanakannya Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel Danau
Toba International oleh Penggugat dalam perkara nomor
683/Pdt.G/2013/PN-MDN.;--------------------------------------------------------------
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 4 -
13. Bahwa adalah tidak pernah sama sekali dilakukannya Rapat Dewan
Komisaris PT. Hotel Danau Toba International dilaksanakan oleh
Penggugat. Sehingga laporan tersebut merupakan rekayasa dari
Tergugat I.;--------------------------------
14. Bahwa dengan jelas dan tegas disebutkan pula dalam akta Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional,
Nomor 20; tanggal 07 November 2013, yang diperbuat oleh Notaris Adi
Pinem SH, tidak ada disebutkan hasil Rapat Dewan Komisaris
sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat I, akan tetapi disebutkan
“bahwa atas persetujuan para komisaris permintaan pemegang saham
tersebut disetujui untuk diadakan dan dilangsungkan”;--------------------------
15. Bahwa persetujuan para komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh 4 (empat) dari 6 (enam) komisaris yaitu: Presiden
Komisaris Marry Pardede, Komisaris Sariati Pardede, Komisaris Rudolf
M. Pardede, Komisaris Reny Pardede. Sedangkan yang tidak dimintakan
persetuannya adalah Komisaris Anny Pardede (ic. Tergugat I) yang mana
Tergugat I ikut serta menangani bagian keuangan di PT. Hotel Danau
Toba Internasional sehingga harus ikut dimintakannya
pertanggungjawabannya menyangkut keuangan PT. Hotel Danau Toba
Internasional. Komisaris Jhonny Pardede sedang berada di Australia
sehingga hanya dapat dihubungi melalui telepon seluler;-----------------------
16. Bahwa cukup petunjuk, pada perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN
sengaja tidak berlanjut atau dilanjutkan oleh Tergugat II (dahulu sebagai
Penggugat dalam perkara No. 683/Pdt.G/2013/PN-MDN) agar
keberadaan tentang kebenaran tentang Rapat Dewan Komisaris PT.
Hotel Danau Toba International yang dilaporkan oleh Tergugat I tidak
terungkap (agar tertutup) ;
17. Bahwa dari point-point yang telah penggugat jelaskan, dengan jelas
Tergugat I (dahulu Tergugat VI dalam perkara nomor
683/Pdt.G/2013/PN-MDN) telah merugikan Penggugat. ;-----------------------
18. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari sikap perbuatan Tergugat I
menuduhkan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel
Danau Toba International dan Perbuatan Tergugat II dahulu Penggugat
dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN yang dengan sengaja
tidak bersedia melanjutkan pemeriksaan telah menimbulkan kerugian
bagi penggugat dalam perkara ini.;---------------------------------------------------
19. Bahwa akibat sikap dan perbuatan dari Tergugat I ( dahulu Tergugat VI
dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN) dan Tergugat II ( dahulu
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 5 -
Penggugat dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN) yang telah
diuraikan diatas, adalah sangat merugikan Penggugat, (dahulu Tergugat I
dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN ) berupa .;--------------------
Kerugian Materil
- Untuk menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum
Tergugat II, Penggugat harus mengeluarkan biaya perjalanan dari
Jakarta ke Medan pulang pergi sebesar RP. 15.000.000 x 10 kali
sidang. Sehingga total biaya sidang yang dikeluarkan oleh
Penggugat sebesar RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupih);----------------------------------
- Bahwa untuk menghadiri sidang perbuatan melawan hukum
Tergugat II, Penggugat harus menghabiskan waktu selama 2 (dua)
hari dan meninggalkan pekerjaan Penggugat sebagai pengusaha
di Jakarta sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.
50.000.000,00/hari x 10 kali sidang, total kerugian Penggugat
sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);---------------------
A. Kerugian Immateril:
Penggugat selaku pengusaha menjadi malu karena kehilangan
wibawa dan harga diri terhadap sesama pelaku bisnis dan kehilangan
kepercayaan dari sesama pelaku bisnis dan masyarakat, sehingga
tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam menjalankan
usahanya sehingga produktivitas Penggugat menjadi berkurang, yang
semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan pergantian dalam
bentuk uang tunai sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar
rupiah);--------------------------------------------
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diurai maka kami untuk dan atas
nama Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk dalam waktu yang
ditentukan untuk itu untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, serta
berkenaan untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut .;-----------------
PRIMAIR:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--------
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan
perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);------------------------------
3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan Rapat Dewan
Komisaris di PT. Hotel Danau Toba Internasional sebagaimana yang
dituduhkan oleh Tergugat;---------------------------------------------------------------
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 6 -
4. Menyatakan bahwa dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional,Nomor 20; tanggal 07
November 2013 oleh Notaris Adi Pinem SH tidak ada disebutkan adanya
Rapat Dewan Komisaris;-----------------------------------------------------------------
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada
Penggugat ganti kerugian materil dan immaterial secara tunai dan
sekaligus dalam waktu paling lama 7 (tujuh ) hari sejak putusan ini
diucapkan, dengan perincian sebagai berikut;-------------------------------------
A. Kerugian Materil
- Untuk menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum
Tergugat II, Penggugat harus mengeluarkan biaya perjalanan dari
Jakarta ke Medan pulang pergi sebesar RP. 15.000.000 x 10 kali
sidang. Sehingga total biaya sidang yang dikeluarkan oleh
Penggugat sebesar RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupih);----------------------------------
- Bahwa untuk menghadiri sidang perbuatan melawan hukum
Tergugat II, Penggugat harus menghabiskan waktu selama 2 (dua)
hari dan meninggalkan pekerjaan Penggugat sebagai pengusaha
di Jakarta sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.
50.000.000,00/hari x 10 kali sidang dengan jumlah kerugian
Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-
B. Kerugian Immateril:
Penggugat selaku pengusaha menjadi malu karena kehilangan
wibawa dan harga diri terhadap sesama pelaku bisnis dan kehilangan
kepercayaan dari sesama pelaku bisnis dan masyarakat, sehingga
tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam menjalankan
usahanya sehingga produktivitas Penggugat menjadi berkurang, yang
semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan pergantian dalam
bentuk uang tunai sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar
rupiah);--------------------------------------------
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat berupa
uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
setiap hari keterlambatan sampai Tergugat Idan Tergugat II
melaksanakan isi putusan ini;----------------------------------------------------------
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij
voorad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;------------------------------
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; ------------------------
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 7 -
SUBSIDIAIR
Jika Majelis berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya (ex aeqou et bono)
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa
Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada
pokoknya sebagai berikut :
I. DALAM KONVENSI
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil
gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
A. DALAM EKSEPSI
1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA
DALAM PENYUSUNAN SURAT GUGATAN;
- Bahwa untuk sahnya suatu Gugatan harus memenuhi syarat formil
maupun syarat Materil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3)
RV yakni bahwa Gugatan pada pokonya harus memuat :
a. Identitas Para Pihak;
b. Alasan-Alasan Gugatan;
c. Tuntutan (petitum).
- Bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah bahwa surat
gugatan harus memuat identitas para pihak yang jelas baik
Penggugat maupun Tergugat syarat materil adalah bahwa surat
gugatan harus memuat alasan-alasan gugatan sebagai dasar
mengajukan gugatan (adanya perselisihan atau sengketa) dan
harus memuat apa yang menjadi tuntutan pihak Penggugat;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 4 (empat) halaman
3 (tiga) yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I telah
melakukan kerjasama dengan Tergugat II dalam perkara Nomor :
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebagaimana dengan laporan polisi di
Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II,
tanggal 10 Nopember 2013 sebagai terlapor adalah Penggugat:
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 18 (delapan belas)
halaman 5 (lima) yang pada intinya menerangkan bahwa tindakan
Tergugat I (dahulu Tergugat VI dalam perkara Nomor :
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah merugikan Penggugat;
- Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari sikap perbuatan Tergugat I
menuduhkan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 8 -
Danau Toba International (PT. HDTI) dan perbuatan Tergugat II
dahulu sebagai Penggugat dalam perkara Nomor :
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang dengan sengaja tidak bersedia
melanjutkan pemeriksaan telah menimbulkan kerugian bagi
penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak
menentukan alasan gugatan yang jelas dan konkrit apakah
Penggugat mengajukan gugatan terkait dengan gugurnya perkara
Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn atau menyangkut laporan polisi di
Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II,
tanggal 10 Nopember 2013 serta Penggugat tidak ada menguraikan
dasar hukum dalil-dalil gugatannya untuk menyatakan bahwa
Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan
hukum sebagaimana dalam Petitum Penggugat, Penggugat hanya
mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan
kerugian bagi Penggugat tanpa adanya perselisihan atau sengketa;
- Bahwa atas hal tersebut dengan ketidak jelasan Penggugat
menguraikan peristiwa hukumnya dan tidak menguraikan dasar
hukum dalil gugatanya sehingga alasan-alasan gugatan Penggugat
tidak memenuhi syarat materil dalam penyusunan surat gugatan,
dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak
tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvaankelijke verklaard);
2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM DALAM
MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING);
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 1 (satu) halaman 2
(dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah Presiden
Komisaris PT. HDTI berdasarkan Akta Berita Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 103, tanggal 24
Februari 2011 dan Akta Penegasan Pernyataan Rapat Nomor 90
tanggal 24 Mei 2011 dan persetujuan oleh kementerian Hukum dan
HAM Republik Indonesia sesuai surat Dirjen Administrasi Hukum
Umum Nomor: AHU-AH.01.10.-16243 tanggal 27 Mei 2011 dengan
tanda daftar perseroan nomor AHU-0043175.AH.01.09 tanggal 27
Mei 2011.
- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014, yang
telah diberitahukan dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan
HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 9 -
Umum melalui Surat Nomor: AHU-22344.40.22.2014, perihal
penerimaan perubahan data perseroan PT. Hotel Danau Toba
International, yang diterbitkan dijakarta, tanggal 04 Agustus 2014,
susunan kepengurusan PT. HDTI adalah sebagai berikut:
Presiden Direktur : Tuan Jhonny Pardede
Direktur Umum : Nyonya Venita Pardede
Direktur Keuangan : Nyonya Anny Pardede
Direktur Operational : Nyonya Doktor Surya Indriany Pardede
Komisaris : Nyonya Emmy Pardede
- Bahwa dengan Penggugat mendalilkan kedudukannya sebagai
Presiden Komisaris PT. HDTI merupakan dalil yang salah, keliru
dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan perubahan data
perseroan sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 96, tanggal 26 Juli
2014, Penggugat tidak ada dalam struktur kepengurusan perseroan
PT. Hotel Danau Toba International, maka secara hukum
Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan
gugatan dalam perkara a quo, dengan demikian Gugatan
Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat
diterima (niet ontvaankelijke verklaard);
3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA);
- Bahwa dengan Penggugat mendalilkan Tergugat II sebagai
Penggugat dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dan
tujuan Penggugat adalah untuk mengajukan gugatan kepada
Penggugat dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
sementara dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
sebagai Penggugat adalah PT. HDTI yang diwakili oleh Dr. Surya
Indriany Pardede, untuk itu apabila Penggugat ingin mengajukan
gugatan kepada Penggugat dalam perkara Nomor :
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, maka Penggugat seharusnya mengajukan
gugatan kepada PT. HDTI bukan kepada Dr. Surya Indriany
Pardede karena kepengurusan perseroan sifatnya tidak tetap dan
selalu berubah ubah yang pengangkatannya diputuskan melalui
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan sesuai
dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(UUPT) dan anggaran dasar PT. Hotel Danau Toba International;
- Bahwa dengan Penggugat mendalilkan Tergugat I dalam perkara
Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, adalah sebagai Tergugat VI dan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 10 -
Penggugat sebagai Tergugat I, akan tetapi Penggugat mengajukan
Gugatan kepada Tergugat I dengan menghubung hubungkan
kepada laporan polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:
1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 yang
menyatakan bawa secara terselubung Tergugat I dan Tergugat II
telah melakukan kerjasama, bahwa dalil tersebut adalah keliru dan
tendensius karena perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan
laporan polisi Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember
2013, sama sekali tidak ada korelasi yuridis karena peristiwa
hukumnya berdiri sendiri serta orang yang berkepentingan juga
sudah berbeda, bahwa dalam perkara Nomor :
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, Penggugat dan Tergugat I sama-sama
pada posisi Tergugat yang digugat oleh PT. HDTI, untuk itu
Penggugat dan Tergugat I dalam perkara a quo adalah pihak yang
dirugikan atas gugurnya perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
maka apabila Penggugat merasa keberatan dan merasa dirugikan
akibat tindakan Penggugat i.c PT. HDTI dalam perkara Nomor :
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, seharusnya Penggugat mengajukan
gugatan kepada PT. HDTI bukan kepada Tergugat I;
- Bahwa dengan kelirunya Penggugat untuk menentukan pihak-pihak
yang akan digugat maka gugatan Penggugat salah pihak (error in
persona), dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak
atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvaankelijke
verklaard);
4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);
a. Bahwa gugatan Penggugat disebut kabur atau obscuur libel
dikarenakan gugatan Penggugat tersebut tidak terang dan tidak jelas
atau tidak tegas (duidelijk), hal ini jelas dalil Penggugat antara Posita
dan Petitum saling kontradiksi dan atau bertentangan satu sama lain;
b. Bahwa kontradiksi itu akan diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 4 (empat)
halaman 3 (tiga) yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I
telah melakukan kerjasama dengan Tergugat II dalam perkara
Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebagaimana dengan laporan
polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:
1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 sebagai
terlapor adalah Penggugat, bahwa Penggugat telah mencampur
adukkan peristiwa hukum perkara Nomor:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 11 -
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dengan laporan polisi di Kepolisian
Daerah Sumatera Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal
10 Nopember 2013, padahal permasalahan keduanya tersebut
adalah berbeda dan tidak ada kaitannya karena orang yang
berkepentingan dalam perkara tesebut maupun laporan tersebut
adalah juga berbeda,
- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak
menentukan dasar gugatan yang jelas dan konkrit apakah
Penggugat mengajukannya gugatannya terkait dengan peristiwa
hukum menyangkut perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn
atau menyangkut laporan polisi di Kepolisian Daerah Sumatera
Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013
serta Penggugat tidak ada menguraikan dasar hukum dalil-dalil
gugatannya untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II
menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam
perkara a quo tidak jelas, sehingga muncul permasalahan hukum
sebagai berikut:
1. Apakah gugatan Penggugat menyangkut Perbuatan Melawan
Hukum terkait gugurnya perkara Nomor :
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn?
2. Apakah gugatan Penggugat menyangkut Perbuatan Melawan
Hukum terkait dengan Laporan Polisi Nomor:
1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013?
- Bahwa Petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I
dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onrecht matige daad), tanpa menyebutkan dasar hukumnya
yang jelas yang menjadi alasan Penggugat menyatakan bahwa
Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan
hukum, Penggugat hanya menyatakan bahwa Penggugat telah
mengalami kerugian, dan dalam Posita Penggugat terlihat jelas
ketidak konsistenan Penggugat untuk mendalilkan apa yang
menjadi alasan-alasan pengajuan gugatan a quo sehingga antara
posita dengan petitum saling bertentangan;
- Bahwa dengan uraian diatas, menurut hukum gugatan Penggugat
tidak jelas dan menjadi kabur (obscuur libel) yang menyebabkan
gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvaankelijke verklaard).
Hal ini didukung:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 12 -
“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 28 November 1956,
Nomor 195 K/Sip/1955 yang menyatakan dalam pertimbangannya:
Surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat
diterima”
Hal ini didukung:
Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21
Nopember 1970 yang menyatakan dalam pertimbangannya: “Gugatan
yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa
yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
Hal ini didukung:
“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616
K/Sip/1973 yang dalam pertimbangannya menyatakan: surat gugatan
yang tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”
5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERMASUK SEBAGAI SURAT
GUGATAN;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 2 (dua) halaman 2
(dua) yang mendalilkan bahwa sebelum perkara ini diajukan, telah
diajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan
Tergugat I dengan Register Perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn
di Pengadilan Negeri Medan, dan berdasarkan dalil Penggugat pada
point 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa akibat
hukum yang disebabkan oleh Tergugat II dengan tidak membayar
biaya perkara, dimana sebelumnya telah dipangggil dengan patut
oleh Majelis Hakim i.c Juru Sita Pengganti Perkara Perdata Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn maka mengakibatkan Majelis Hakim yang
memeriksa, mengadili perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn
menggugurkan perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn pada
tanggal 30 Oktober 2014;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, yang menjadi alasan
Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah karena gugurnya
perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dengan demikian sudah
jelas bahwa antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat
II tidak ada perselisihan atau sengketa yang menimbulkan kerugian
bagi Penggugat, dan apabila Penggugat merasa dirugikan dengan
gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, seharusnya
Penggugat mengajukan keberatan atas gugurnya perkara Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn tersebut. untuk itu dengan berdasarkan dalil
Penggugat tersebut secara hukum berakibat gugatan a quo bukanlah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 13 -
merupakan sebagai surat gugatan, dengan demikian dalil Penggugat
haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
(niet ontvaankelijke verklaard).
B. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian
yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak tegas seluruh dalil-dalil
Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam
Jawaban;
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 (satu) halaman 2 (dua) yang pada
intinya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Presiden Komisaris PT.
HDTI berdasarkan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT. HDTI Nomor 103, tanggal 24 Februari 2011 dan Akta
Penegasan Pernyataan Rapat Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011 dan
persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
sesuai surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10.-
16243 tanggal 27 Mei 2011 dengan tanda daftar perseroan nomor AHU-
0043175.AH.01.09 tanggal 27 Mei 2011, adalah keliru dan tidak
berdasar hukum karena berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 96, tanggal 26 Juli
2014, yang telah diberitahukan dan didaftarkan di Kementerian Hukum
dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum melalui Surat Nomor: AHU-22344.40.22.2014, perihal
penerimaan perubahan data perseroan PT. Hotel Danau Toba
International, yang diterbitkan dijakarta, tanggal 04 Agustus 2014, telah
terjadi pergantian kepengurusan PT. HDTI karena kepengurusan
perseroan sifatnya tidak tetap dan selalu berubah ubah yang
pengangkatannya diputuskan melalui keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham perseroan, adapun susunan kepengurusan PT. HDTI
berdasarkan Akta Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014 adalah sebagai
berikut:
Presiden Direktur : Tuan Jhonny Pardede
Direktur Umum : Nyonya Venita Pardede
Direktur Keuangan : Nyonya Anny Pardede
Direktur Operational : Nyonya Doktor Surya Indriany Pardede
Komisaris : Nyonya Emmy Pardede
Untuk itu Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai Presiden Komsiaris
PT. HDTI dan Penggugat beranggapan bahwa Penggugat selalu
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 14 -
memegang jabatan sebagai Presiden Komisaris sampai batas waktu
yang tidak ditentukan lamanya adalah salah dan keliru sebab
Penggugat sudah mengetahui bahwa kepengurusan perseoran sifatnya
tidak tetap dan selalu berubah ubah yang pengangkatannya diputuskan
melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, maka
secara hukum Penggugat tidak berdasar untuk mengajukan Gugatan
perkara a quo, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak
atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
4. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 (empat) halaman tiga (3) yang
pada intinya mendalilkan bahwa secara terselubung Tergugat I telah
melakukan kerjasama dengan Tergugat II dalam perkara Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebagaimana dengan Laporan Polisi di
Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II,
tanggal 10 Nopember 2013 sebagai terlapor, bahwa berdasarkan dalil
tersebut Penggugat telah mengada-ada dan tendensius serta
Penggugat tidak memahami Hukum Acara Perdata, hal ini terbukti
dengan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan
Tergugat II padahal antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat
II tidak ada perselisihan atau sengketa yang menimbulkan kerugian
pada Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak
atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
5. Bahwa dalil Penggugat point 5 (lima) halaman 3 (tiga) yang pada intinya
mendalilkan bahwa amar putusan yang dimohonkan oleh Tergugat II
dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn hanya dibebankan
kepada Penggugat (ic. Tergugat I), yang mana permohonan amar
putusannya berupa:
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan
hukum;
- Menghukum Tergugat I baik secara tanggung renteng untuk
membayar kepada Penggugat;
Padahal Tergugat I dalam perkara dimaksud adalah juga sebagai
Tergugat VI dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa
dalil tersebut adalah keliru karena yang mengajukan gugatan perkara
Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah PT. HDTI bukanlah Tergugat II
dalam perkara a quo, dan dalam Perkara tersebut Tergugat I juga
sebagai Tergugat VI, karena dalam gugatan perkara Nomor :
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn bahwa sebagai Tergugat I adalah Presiden
Komisaris PT. HDTI dan Tergugat VI adalah Anny Pardede serta
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 15 -
permohonan amar putusannya yang didalilkan Penggugat adalah salah
sebab permohonan amar putusan dalam perkara Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah sebagai berikut:
DALAM PROVISI:
- Menyatakan Putusan Provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini
sah dan berharga;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan
hukum (onrecht matige daad);
3. Menyatakan bahwa Tergugat XII telah melakukan perbuatan
melawan hukum (onrecht matige daad);
4. Menyatakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPS-LB) PT. HDTI, nomor: 20, tanggal 07 Nopember
2013 yang diterbitkan oleh Tergugat XII adalah tidak sah dan batal
demi hukum;
5. Menyatakan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPS-LB) PT. HDTI, Nomor :138, tanggal 22 Nopember 2013
yang diterbitkan oleh Tergugat XII adalah tidak sah dan batal demi
hukum;
6. Menyatakan seluruh produk yang dihasilkan dan tindakan yang
didasarkan kepada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. HDTI, Nomor : 20, tertanggal 07
Nopember 2013, yang diterbitkan Tergugat XII dan Akta Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PT. HDTI Nomor: 138,
tertanggal 22 Nopember 2013, yang diterbitkan Tergugat XII adalah
tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XII baik secara tanggung
renteng maupun sendiri-sendiri untuk membayar kepada Penggugat
ganti kerugian materil dan immateril secara tunai dan sekaligus,
dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, dengan
perincian sebagai berikut:
A. Kerugian Materil:
- Dimungkinkan akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan
Penggugat dalam mengelola managemen perseoran PT.
HDTI yaitu: untuk Direktur Operasional sebesar Rp.
65.000,000,- (enam puluh lima juta rupiah) setiap bulannya
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 16 -
dan untuk Direktur Umum Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah) setiap bulannya;
B. Kerugian Immateril;
- Penggugat selaku Direksi Perseroan menjadi malu karena
kehilangan wibawa dan harga diri selaku Direksi yang sah
dimata karyawan, kehilangan kepercayaan di kalangan bisnis
dan masyarakat, sehingga tidak dapat berpikir tenang dan
konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktifitas
Penggugat menjadi berkurang, yang semuanya itu menurut
hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang
tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijatuhkan dalam
perkara ini yaitu: atas Akta-Akta yang diterbitkan Tergugat XII
berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPS-LB) PT. HDTI Nomor : 20, tertanggal 07 Nopember
2013, yang diterbitkan Tergugat XII dan Akta Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS-LB) PT. HDTI Nomor: 138, tertanggal 22
Nopember 2013;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XII untuk membayar kepada
Penggugat uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah), setiap hari keterlambatan sampai Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,
Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII
melaksanakan isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,
Tergugat X, Tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar
bij voorad) walapun ada verzet, banding ataupun kasasi;
Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa permohonan
amar putusannya hanya dibebankan kepada Penggugat adalah keliru
dan tidak berdasar, dengan demikian dalil Penggugat haruslah
dikesampingkan atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
6. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 (enam) halaman 3 (tiga) adalah
keliru dan tidak berdasar karena Tergugat II bukanlah sebagai
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 17 -
Penggugat dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, akan tetapi
Penggugat dalam perkara tersebut adalah PT. HDTI, jadi Penggugat
tidak memahami kedudukan pihak-pihak apakah pihak tersebut
bertindak dan mewakili atas nama perseroan atau bertindak untuk diri
sendiri, dengan demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan
atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
7. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 (delapan) halaman 3 (tiga) yang
pada intinya mendalilkan tidak mengetahui kelanjutan pemeriksaan
perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, apakah akan dilanjutkan atau
tidak, dalil tersebut hanyalah kamuflase jika dikaitkan dengan dalil
Penggugat pada point 10 (sepuluh), dalam point 10 (sepuluh) tersebut
Penggugat sudah mengetahui kelanjutan pemeriksaan perkara tersebut
yang menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili
perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, menggugurkan perkara
tersebut pada tanggal 30 Oktober 2014, dengan demikian dalil
Penggugat haruslah dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
8. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 (dua belas) halaman 4 (empat)
yang mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini juga erat
kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal
10 Nopember 2013 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Laporan
mana Penggugat adalah pihak Terlapor, dengan sangkaan telah
melakukan Tindak Pidana menempatkan keterangan palsu dalam Akta
otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHPidana yang
dilaporkan oleh Tergugat I, dalil tersebut adalah tidak benar adanya dan
Penggugat telah mencampuradukkan perkara yang bersifat perdata dan
perkara yang bersifat pidana yang keduanya jelas-jelas tidak ada
korelasi yuridis dan berakibat hukum gugatan Penggugat menjadi tidak
jelas apa yang menjadi alasan gugatan Penggugat, dengan demikian
dalil Penggugat haruslah dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak
dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
9. Bahwa dalil Penggugat pada point 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15
(lima belas) dan 16 (enam belas) halaman 4 (empat) yang pada intinya
menguraikan peristiwa hukum atau alasan-alasan hukum dalam perkara
Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn sehingga dalil tersebut tidak ada
korelasi yuridis terhadap gugatan a quo dan Penggugat jelas sangat
tidak konsisten untuk mendalilkan apa yang menjadi dasar hukumnya
mengajukan gugatan a quo dan gugatan a quo bukanlah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 18 -
mempermasalahkan gugatan perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn
akan tetapi gugatan penggugat adalah mempermasalahkan atas
gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa dalil
penggugat tersebut sangat relevan diajukan oleh Penggugat dalam
tahap jawab menjawab pada perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
dengan demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
10. Bahwa dalil Penggugat pada point 17 (tujuh belas) halaman 4 (empat)
yang pada intinya mendalilkan bahwa perkara Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn sengaja tidak berlanjut atau dilanjutkan oleh
Tergugat II agar keberadaan tentang kebenaran tentang Rapat Dewan
Komisaris PT. HDTI yang dilaporkan oleh Tergugat I tidak terungkap
(agar tertutup), dalil tersebut adalah menyangkut pembahasan pokok
perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dan dalil tersebut sangat
relevan diajukan dalam jawab menjawab perkara Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan tidak relevan lagi apabila hal tersebut
didalilkan pada gugatan a quo karena kedua perkara ini sangat jelas
berbeda dan peristiwa hukumnya juga jelas sangat berbeda, dengan
demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan atau setidak-
tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
11. Bahwa dalil Penggugat pada point 18 (delapan belas) halaman 5 (lima)
yang mendalilkan “bahwa dari point-point yang telah Penggugat
jelaskan, dengan jelas Tergugat I (dahulu Tergugat IV dalam perkara
Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn) telah merugikan Penggugat”, dalil
tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum menyatakan
Tergugat I telah merugikan Penggugat karena dalam dalilnya tidak ada
secara rinci menguraikan perbuatan Tergugat I yang telah merugikan
Penggugat, Penggugat justru menguraikan pokok perkara Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan menghubungkannya dengan Laporan
Polisi Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 di
Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan tidak adanya korelasi
yuridis dan Penggugat justru menguraikan peristiwa hukum pada
perkara lain sehingga alasan dalam gugatan a quo tidak tepat untuk
mengatakan Tindakan Tergugat I telah menimbulkan kerugian pada
Penggugat, dengan demikian dalil Pengugat haruslah dikesampingkan
atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
12. Bahwa dalil Penggugat pada point 19 (sembilan belas) halaman 5 (lima)
yang mendalilkan “bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari sikap
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 19 -
perbuatan Tergugat I menuduhkan telah mengadakan Rapat Dewan
Komisaris PT. HDTI dan Perbuatan Tergugat II dahulu Penggugat
dalam perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dengan sengaja
tidak bersedia melanjutkan pemeriksaaan telah menimbulkan kerugian
bagi Penggugat dalam perkara ini”, bahwa dalil Penggugat tersebut
adalah sangat tidak berdasar karena Penggugat sudah salah
menentukan pihak yang ditarik dalam perkara a quo, bahwa pihak yang
berkepentingan sebagai Pengugat dalam perkara Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah PT. HDTI, jadi bagaimana mungkin
orang yang tidak berkepentingan atau pihak yang salah ditarik dalam
perkara a quo dituntut untuk mengganti kerugian pada Penggugat
sementara pihak yang ditarik tersebut tidak pernah melakukan tindakan
yang merugikan Penggugat dan seharusnya Penggugat mengajukan
gugatan kepada PT. HDTI, dengan demikian dalil Pengugat haruslah
dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijk verklaard);
13. Bahwa Penggugat juga telah menggabungkan peristiwa hukum yang
berbeda sebagai alasan gugatan a quo , dengan demikian Penggugat
seharusnya mengajukan gugatan apakah gugatan penggugat terkait
dengan gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn atau
gugatan terkait dengan adanya Laporan Polisi Nomor:
1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 di Kepolisian Daerah
Sumatera Utara, jadi Penggugat tidak dapat menggabungkan kedua
peristiwa hukum tersebut sehingga gugatan Penggugat tidak jelas apa
yang menjadi alasan gugatan a quo, dengan demikian dalil Pengugat
haruslah ditolak atau dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
14. Bahwa dalil Penggugat pada point 20 (dua puluh) halaman 5 (lima)
menyangkut kerugian materil dan kerugian immateril adalah keliru dan
tidak berdasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang
disebabkan karena Penggugat telah salah menentukan pihak yang akan
ditarik sebagai Penggugat selaku pihak yang berkepentingan yang
mengakibatkan kerugian pada Penggugat, dan Penggugat dalam
positanya terlihat tidak terarah untuk menunjukkan dan membuktikan
bahwa Penggugat benar-benar dirugikan akibat gugurnya perkara
Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, hal ini terbukti dalam dalil Penggugat
yang menguraikan pada alasan alasan hukum yang salah dan tidak
jelas sebagaimana Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya bahwa
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 20 -
yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo
adalah karena gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, akan
tetapi Penggugat justru mendalilkan atau menguraikan serta membahas
pokok permasalahan dalam perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn
dan membahas atau menguraikan Laporan Polisi Nomor:
1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 di Kepolisian Daerah
Sumatera Utara yang tidak ada korelasi yuridis terhadap perkara a quo
sehingga sasaran Penggugat yang menyatakan Penggugat telah
dirugikan tidak tercapai dengan dalil Penggugat tersebut terbukti bahwa
Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami teknik dan cara-cara
mengajukan surat gugatan yang baik dan benar sesuai dengan
ketentuan hukum acara yang berlaku, dengan demikian dalil Penggugat
haruslah ditolak atau dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
II. DALAM REKONVENSI
1. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi (Penggugat I dk) dan Tergugat II
dalam Konvensi (Tergugat II dk) sekarang dalam kedudukannya selaku
Penggugat I dalam Rekonvensi (Penggugat I dr) dan Penggugat II
dalam Rekonvensi (Penggugat II dr) akan mengajukan gugatan
Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi (Penggugat dk) dalam
kedudukannya sekarang selaku Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat
dr) ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konvensi tersebut
diatas mohon agar dianggap telah dimuat dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk adalah
tidak berdasar hukum karena antara Penggugat I dr/Tergugat I dk dan
Penggugat II dr/Tergugat II dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk tidak
ada hubungan hukum atau perselisihan hukum yang mengakibatkan
kerugian pada Tergugat dr/Penggugat dk yang didasarkan pada
gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa yang
menjadi pihak yang berkepentingan dan memiliki hubungan hukum
dengan Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah PT. HDTI selaku Penggugat, untuk itu
apabila Tergugat dr/Penggugat dk merasa dirugikan akibat gugurnya
perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn tersebut seharusnya Tergugat
dr/Penggugat dk mengajukan perlawanan dan kalaupun Penggugat
berkesimpulan harus mengajukan gugatan maka gugatan Tergugat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 21 -
dr/Penggugat dk diajukan kepada PT. HDTI selaku Penggugat bukan
kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk;
4. Bahwa adapun pihak-pihak dalam Perkara Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, adalah sebagai berikut:
Penggugat : PT. Hotel Danau Toba International;
Tergugat I : Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba
International;
Tergugat II : Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International;
Tergugat III : Sariaty Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel
Danau International sebanyak 141 lembar saham;
Tergugat IV : Drs. Rudolf M. Pardede, selaku Pemegang Saham PT.
Hotel Danau Toba International sebanyak 218 lembar
saham;
Tergugat V : Emmy Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel
Danau Toba International sebanyak 141 lembar
saham;
Tergugat VI : Anny Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel
Danau Toba International sebanyak 141 lembar
saham;
Tergugat VII : Marry Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel
Danau Toba International sebanyak 141 lembar
saham;
Tergugat VIII : Jhonny Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel
Danau Toba International sebanyak 218 lembar
saham;
Tergugat IX : Ahli Waris Alm. Raden Hisar Pardede, selaku
Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba
International sebanyak 218 lembar saham;
Tergugat X : Reny Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel
Danau Toba International sebanyak 141 lembar
saham;
Tergugat XI : Dr. Surya Indriany Pardede, selaku Pemegang Saham
PT. Hotel Danau Toba International sebanyak 141
lembar saham;
Tergugat III : Adi Pinem, SH, selaku Notaris di Medan.
5. Bahwa tindakan Tergugat dr/Penggugat dk yang menggugat Penggugat I
dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk jelas merupakan
perbuatan melawan hukum karena antara Penggugat I dr/Tergugat I dk
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 22 -
dan Penggugat II dr/Tergugat II dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk
tidak ada hubungan hukum yang mengakibatkan kerugian pada
Tergugat dr/Penggugat dk yang didasarkan pada gugurnya perkara
Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn;
6. Bahwa karena Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan
melawan hukum maka hendaknya kepada Tergugat dr/Penggugat dk
dibebebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh
Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk;
7. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat I dr/Tergugat I dk dan
Penggugat II dr/Tergugat II dk adalah berupa kerugian materil dan
immateril. Nama baik Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II
dr/Tergugat II dk menjadi tercemar dan hubungan relasi usahanya
menjadi terganggu dan disamping itu juga Penggugat I dr/Tergugat I dk
dan Penggugat II dr/Tergugat II dk telah mengalami kerugian waktu,
tenaga, biaya dan pikiran;
8. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat I dr/Tergugat I dk dan
Penggugat II dr/Tergugat II dk tersebut masing-masing adalah sebagai
berikut:
a. Kerugian Penggugat I dr/Tergugat I dk
- Kerugian materil berupa Biaya Honorarium Advokat/Penasehat
Hukum yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah);
- Kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas
Penggugat I dr/Tergugat I dk, dan kalau dinilai kerugian tersebut
dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.
50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah);
- Kerugian Penggugat II dr/Tergugat II dk
- Kerugian materil berupa Biaya Honorarium Advokat/Penasehat
Hukum yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah);
- Kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas
Penggugat II dr/Tergugat II dk, dan kalau dinilai kerugian
tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar
Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah);
Berdasarkan uraian-uraian yang didukung dengan dalil-dalil hukum
sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 23 -
I. DALAM KONVENSI
A. DALAM EKSEPSI
- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
B. DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
Perkara ini.
II. DALAM REKONVENSI
- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I dr/Tergugat I dk dan
Penggugat II dr/Tergugat II dk;
- Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbutaan
melawan hukum (onrecht matige daad);
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi
kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk
dengan rincian sebagai berikut:
a. Kerugian Penggugat I dr/Tergugat I dk
1) Kerugian materil berupa Biaya Honorarium Advokat/Penasehat
Hukum yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah);
2) Kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas
Penggugat I dr/Tergugat I dk, dan kalau dinilai kerugian tersebut
dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.
50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah);
b. Kerugian Penggugat II dr/Tergugat II dk
1) Kerugian materil berupa Biaya Honorarium Advokat/Penasehat
Hukum yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah);
2) Kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas
Penggugat I dr/Tergugat I dk, dan kalau dinilai kerugian tersebut
dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.
50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voarbaar bij
vooraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini;
Atau;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 24 -
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Para
Penggugat menyatakan ada mengajukan suatu perubahan yaitu sebagai
berikut;
1. Bahwa dalam surat gugatan hal 2 No. 5 tertulis “MARIANA br SAMOSIR NY
MANGANTAR GULTOM, jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Bertani,
Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal di Huta Sipollung
Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir. Provinsi
Sumatera Utara, dan selanjutnya dalam hal ini akan disebut : TERGUGAT V;
Selanjutnya dirubah/ diperbaiki bunyinya sebagai berikut:
5. MARIANA br SIMARE-MARE NY. MANGANTAR GULTOM, Jenis
Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Bertani, Kebangsaan Indonesia, Agama
: Kristen, Tempat Tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan
Onanrunggu Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara dan
selanjutnya dalam hal ini akan disebut : TERGUGAT V;
2. Bahwa dalam surat gugatan hal 2 No.8 tertulis “DEMAS GULTOM, Jenis
Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama
: Kristen, Tempat tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onan
Runggu Kabupaten Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya dalam hal ini
akan disebut : TERGUGAT VIII;
Selanjutnya dirubah/ diperbaiki bunyinya sebagai berikut:
8. DEMAS GULTOM, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta,
Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat Tinggal di Huta
Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir
Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya dalam hal ini disebut :
TERGUGAT VIII;
3. Bahwa dalam surat surat gugatan hal 4 No. 18 tertulis “Bahwa Elias Gultom
Hutapea memiliki keturunan yaitu : 1. Medan Gultom Hutapea, 2. Sudin
Gultom Hutapea,3.Mangiring Gultom Hutapea dan Medan Gultom Hutapea
Memiliki keturunan yaitu : 1. Herlem Gultom Hutapea (in casu : Penggugat
III), Hardiman Gultom Hutapea 4.Harmadi Gultom Hutapea dan 5. Koradin
Gultom Hutapea dan Sudin Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu :
Fredddy Gultom Hutapea dan Edu Gultom Hutapea.
Selanjutnya dirubah/ diperbaiki bunyinya sebagai berikut:
18. Bahwa dalam surat surat gugatan hal 4 No. 18 tertulis “Bahwa Elias
Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu : 1. Medan Gultom Hutapea, 2.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 25 -
Sudin Gultom Hutapea,3.Mangiring Gultom Hutapea dan Medan Gultom
Hutapea Memiliki keturunan yaitu : 1. Herlem Gultom Hutapea (in casu :
Penggugat III), Hardiman Gultom Hutapea 4.Harmadi Gultom Hutapea
dan 5. Koradin Gultom Hutapea dan Sudin Gultom Hutapea memiliki
keturunan yaitu : Fredddy Gultom Hutapea dan Edu Gultom Hutapea.
4. Bahwa dalam surat gugatan hal 4 No.20 tertulis “bahwa Kampung Sipollung
merupakan perkampungan dan mempunyai areal pekarangan
disekelilingnya yang luasnya kira-kira 16822 m2 dengan batas-batas sebagai
berikut:
Sebelah Timur : Danau Toba;
Sebelah Selatan : Sungai/ Tanah Op. Balubu;
Sebelah Barat : Jalan Raya Onanrunggu-Lagundi;
Sebelah Utara : Tanah Op. Balubu;
Selanjutnya dirubah/ diperbaiki sebagai berikut:
20. Bahwa Kampung Sipollung merupakan perkampungan dan mempunyai
areal pekarangan disekelilingnya yang luasnya lebih kurang 16822 m2
dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Danau Toba;
Sebelah Selatan : Sungai/ Tanah Op. Balubu;
Sebelah Barat : Jalan Raya Onanrunggu-Lagundi;
Sebelah Utara : Tanah Op. Balubu;
5. Bahwa dalam surat gugatan hal 5 no. 25 tertulis “Bahwa para kakek dan
orangtua para penggugat memberitahukan kepada para penggugat bahwa
semasa hidupnya Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian telah turut bermukim
di Kampung (huta) Sipollung tersebut bersama dengan kakek para
penggugat yang bernama Oppu Balubu Gultom Hutapea dan kedudukan
Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian adalah sebagai saudara semarga
pemukim bersama (batak : dongan tubu parripe pangisini huta), sehingga
Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian beserta keturunannya tidak termasuk
sebagai marga yang meraja ( belanda : HEERSENDE MARGA atau batak :
tungganihuta/raja huta) di kampung (huta) Sipollung maupun di tanah ulayat
sekitarnya sehingga Oppu Manghomat Gultom Hutapea beserta
keturunannya tidak mempunyai hak milik mutlak (eigendom recht) atas tanah
yang dikuasai dan diusahainya di tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea
maupun di kampung Sipollung dan tanah sekitarnya;
Selanjutnya dirubah/ diperbaiki sebagai berikut:
25. Bahwa para kakek dan orangtua para penggugat memberitahukan kepada
para penggugat bahwa semasa hidupnya Oppu Mangkomat Gultom
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 26 -
Hutabalian telah turut bermukim di Kampung (huta) Sipollung tersebut
bersama dengan kakek para penggugat yang bernama Oppu Balubu Gultom
Hutapea dan kedudukan Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian adalah
sebagai saudara semarga pemukim bersama (batak : dongan tubu parripe
pangisini huta), sehingga Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian beserta
keturunannya tidak termasuk sebagai marga yang meraja ( belanda :
HEERSENDE MARGA atau batak : tungganihuta/raja huta) di kampung
(huta) Sipollung maupun di tanah ulayat sekitarnya sehingga Oppu
Manghomat Gultom Hutapea beserta keturunannya tidak mempunyai hak
milik mutlak (eigendom recht) atas tanah yang dikuasai dan diusahainya di
tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea maupun di kampung Sipollung dan
tanah sekitarnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa
Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X begitu juga kuasa Tergugat XI
telah mengajukan jawaban tertulis yang masing-masing dibacakan pada
persidangan tanggal 27 Mei 2015 yang isinya sebagai berikut:
Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat X:
I DALAM PROVISI :
Bahwa letak tanah tempat pembangunan Tugu GULTOM HUTA BALIAN
berada di Kampung ( Huta ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan
Runggu, Kabupaten Samosir dan Kampung ( Huta ) Sipollung tersebut adalah
sah secara hukum milik turunan GULTOM HUTA BALIAN sesuai dengan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979
Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01
Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan
Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ,
dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia agar menolak
gugatan Provisi yang dimintakan oleh para Penggugat agar Para Tergugat
menghentikan pembangunan Monumen atau TUGU GULTOM HUTA BALIAN
diatas tanah perkara , sebab Para Penggugat tidak mempunyai otoritas dan
tidak memiliki Hak apapun untuk melarang Para Tergugat membangun dan atau
mendirikan TUGU GULTOM HUTA BALIAN diatas tanah miliknya para
Tergugat ;-------------------------------------------------------------------------------------------
II DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI :
1. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH NEBIS IN IDEM ;
Bahwa memperhatikan dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan
bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung dimana tempat Tugu GULTOM HUTA
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 27 -
BALIAN didirikan adalah milik Para Penggugat selaku keturunan OMPU
BALUBU GULTOM HUTAPEA ; ---------------------------------------------------------
Bahwa sebenarnya Kampung ( Huta ) Sipollung, Desa Sitamiang,
Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dimana TUGU GULTOM HUTA
BALIAN didirikan adalah tanah milik GULTOM HUTA BALIAN bukanlah milik
GULTOM HUTAPEA sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 /
PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14
/ Perdata / 1975 / PN-Blg ; -----------------------------
Bahwa masalah kepemilikan Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa
Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir ( sekarang ),
keturunan dari OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yakni 1. MONANG
GULTOM, 2. NYONYA TAOAR ALS. NAN JAMAN BORU SITINDAON,
JANDA DARI MENDIANG GANJANG GULTOM HUTA PEA, 3. JAMAN
GULTOM HUTA PEA, selaku PENGGUGAT telah pernah menggugat : 1.
ALLER GULTOM HUTA BALIAN, 2. JIRMAN GULTOM HUTA BALIAN, 3.
KASIRUN GULTOM HUTA BALIAN, 4. AMA NI GAUL GULTOM HUTA
BALIAN, 5. AMA NI PURIDIN GULTOM HUTA BALIAN, 6. AMA NI BOLUK
GULTOM HUTA BALIAN, 7. AMA NI BERLI GULTOM HUTA BALIAN, 8.
MANGANTAR GULTOM HUTA BALIAN ( selaku TERGUGAT ) dalam
Perkara Perdata Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; -----
Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K / Sip / 1978
tanggal 19 Desember 1979, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal
01 Agustus 1977, Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan
Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 /
PN-Blg putusan mana telah berkekuatan hukum tetap ( incracht van
gewijsde ) dimana dalam putusan tersebut telah dengan tegas menyebutkan
bahwa Huta ( Kampung ) Sipollung adalah milik keturunan GULTOM HUTA
BALIAN ; --
Bahwa kemudian dalam perkara aquo ( Perkara Perdata No.43 / Pdt.G /
2014/ PN-Blg ), PARA PENGGUGAT ( sekarang ), adalah juga sama yaitu
: KETURUNAN DARI OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA, dan dalam
Perkara Nomor 14 / Perdata / 1975/ PN-Blg para Penggugat juga adalah
keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA ; ----
Bahwa Objek perkara dalam perkara Nomor.43 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg
dan Objek dalam Perkara Perdata Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 28 -
juga adalah sama yaitu TANAH TEMPAT TUGU GULTOM HUTA BALIAN
YAKNI HUTA ( KAMPUNG ) SIPOLLUNG ; -----------
Bahwa dari apa yang telah terurai diatas, dimana Para PENGGUGAT
dalam Perkara Perdata No 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg dan pihak
PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 43 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg adalah
sama yaitu KETURUNAN OMPU BALUBU dan Objek Perkara adalah juga
sama yaitu : HUTA (KAMPUNG ) SIPOLLUNG TEMPAT TUGU GULTOM
HUTA BALIAN BERDIRI , oleh karena Pihak Penggugat adalah sama yakni
Turunan OMPU BALUBU dan objek perkara adalah sama yakni Tanah
tempat TUGU GULTOM HUTABALIAN / HUTA SIPOLLUNG berada untuk
itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar menolak gugatan
Para Penggugat dengan dasar : Nebis in Idem ; ----
2. SURAT KUASA TIDAK SAH DAN GUGATAN JUGA TIDAK SAH ;
Bahwa bila memperhatikan Surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 1
(satu) dinyatakan bahwa Penggugat - II SAHALA GULTOM dan Penggugat - III
HARLEM GULTOM sesuai dengan Surat Kuasa Tanggal 1 September 2014
diwakili Kuasa Hukumnya dan telah memilih kediaman hukum ( domicilie ) di
alamat Kantor Kuasa Hukumnya : SARLES GULTOM,S.H.M,H
ANTONI SUMIHAR PURBA,S.H
ROSMAWARI PURBA,S.H
MANGEMBANG PANDIANGAN,S.H, M.H
Para Advokat dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia ( PERADI ),
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat kantor di Kompleks Ruko Griya Sitorus
Jalan Kapten M.H.Sitorus No.B.10 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan
Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya
bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai
kuasa hukum dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Penggugat-
Penggugat
Bahwa Penggugat- I SARLES GULTOM telah dengan tegas menyatakan
mengajukan gugatan atas dan untuk dirinya sendiri atau telah memberikan
kuasa khusus kepada SARLES GULTOM,S.H,M.H selaku Advokat /
Penasehat Hukum. Bahwa ternyata SARLES GULTOM selaku PENGGUGAT-I
juga adalah merupakan Advokat / Penasehat Hukum dalam perkara aquo yang
juga merupakan kuasa hukum dari pada PENGGUGAT–I, PENGGUGAT -II
dan PENGGUGAT – III ;
Bahwa secara umum pengertian Kuasa, dapat dirujuk pada pasal 1792
KUHPerdata yang menyatakan “ Pemberian kuasa “ adalah suatu persetujuan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 29 -
dengan mana seseorang memberikan kekuasaan pada orang lain, yang
menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan sesuatu urusan “.
Bahwa oleh karena “ Pemberian Kuasa “ itu bersifat konsensual dan sifat
dari perjanjian atau persetujuan Kuasa adalah konsensual ( consensuale
overeenkomst ) yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan ( agreement ) antara
hubungan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dalam arti hukum ;
Bahwa oleh karena hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
merupakan dalam bentuk persetujuan maka tidak terlepas dari apa yang telah
diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : “ Suatu persetujuan
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “ ;
Bahwa selanjutnya dalam pasal 1315 KUHPerdata berbunyi : “ Pada
umumnya tak seseorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau
meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri “
Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 18 Ayat ( 2 ) Undang-undang No.18
Tahun 2003 tentang Advokat jelas dinyatakan bahwa “ Advokat tidak dapat di
identikan dengan klientnya dalam membela perkara klient --------------------------“
Bahwa ternyata SARLES GULTOM selaku Penggugat - I dalam perkara
aquo, juga merupakan Kuasa hukum bagi dirinya sendiri sebagaimana yang
telah diuraikan dalam gugatan aquo adalah tidak dapat dibenarkan sebab
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku kemudian juga
akan dapat menimbulkan suatu conflict interest dalam perkara aquo ;
Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus dalam perkara aquo bertentangan
dengan ketentuan hukum dengan jelas dan tegas Surat Kuasa Khusus yang
demikian adalah tidak sah, dan selanjutnya oleh karena Surat Kuasa Khusus
tersebut tidak sah dengan demikian Gugatan para penggugat juga adalah tidak
sah. Oleh karena itu Kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia agar
menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkeljik
veerklaard ) ; --------------------------------------
ERROR IN OBJECTO ;
Bahwa dalil gugatan para Penggugat menyatakan objek perkara adalah
sebidang tanah yang luasnya ± 64 m2 ( enam puluh empat meter persegi )
tempat TUGU GULTOM HUTA BALIAN berdiri, di Huta ( Kampung ) Sipollung,
Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dengan batas-
batas sebagai berikut
Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan Sipollung
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Onan Runggu – Lagundi
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 30 -
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah yang diusahai Pangihutan Sijabat
Bahwa dalil para Penggugat tersebut harus ditolak oleh karena para
Penggugat telah salah menetapkan Objek perkara ( error in objecto ) sebab
Tempat / lokasi TUGU GULTOM HUTA BALIAN didirikan adalah berada di huta
( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten
Samosir. Sedangkan huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan
Onan Runggu tersebut adalah huta ( Kampung ) milik GULTOM HUTA BALIAN
sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19
Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi
Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo
Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata /
1975 / PN-Blg dan sudah berkekuatan hukum tetap ( Incracht van gewijsde ) ; --
KURANG PIHAK YANG DIGUGAT ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM ) ;
Bahwa huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan
Runggu, Kabupaten Samosir adalah milik bersama semua keturunan GULTOM
HUTA BALIAN baik yang sekarang tinggal di Sipollung maupun diluar huta (
Kampung ) Sipollung oleh karenanya ada banyak pihak yang tidak ditarik
sebagai pihak dalam perkara aquo, termasuk yang tinggal di huta ( Kampung )
Sipollung. Oleh karena ada beberapa orang / pihak yang memiliki, menguasai
dan mengusahai huta ( Kampung ) Sipollung tidak ditarik sebagai pihak dalam
perkara aquo, dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak, atau
setidak-tidaknya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
( Niet Ontvantkelijk veerklaard ) ;.
DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah para TERGUGAT kemukakan dan
telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis-
mutandis mohon dianggap telah termasuk dan atau menjadi bagian yang
tidak terpisahkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini ; ---------------------
Bahwa para TERGUGAT menolak dengan tegas setiap pernyataan,
klaim, dalil, posita maupun petitum Para PENGGUGAT sebagaimana
disebutkan dalam gugatan aquo, kecuali terhadap hal-hal yang telah
secara tegas diakui kebenarannya oleh Para TERGUGAT ; ------------------
2. Bahwa para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, klaim para
PENGGUGAT dalam gugatannya karena didasarkan pada cerita belaka,
maupun hikayat dan bersifat sepihak yang nilai kebenarannya sulit
dipertanggung jawabkan secara hukum ; -------------------------------------------
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 31 -
3. Bahwa Para TERGUGAT sangat keberatan dan menolak semua dalil-
dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan di Samosir ada istilah :
HAK ULAYAT, PEMEGANG HAK ULAYAT, TANAH ULAYAT ,
PEMANGKU HAK ULAYAT, TANAH PUSAKA ULAYAT DAN SESAJEN
ADAT / HEWAN SESAJEN ;
Bahwa secara umum dalam Hukum Adat Batak di Samosir dan
sekitarnya yakni tentang tanah serta kepemilikan tanah di Samosir tidak
dikenal dengan kata-kata atau istilah HAK ULAYAT, PEMEGANG HAK
ULAYAT, TANAH ULAYAT, PEMANGKU HAK ULAYAT, TANAH
PUSAKA ULAYAT dan SESAJEN ADAT / HEWAN SESAJEN yang ada
adalah antara lain : TANAH ADAT( TANO ADAT ), GOLAT MARGA,
HUTA, LUMBAN, SOSOR, TUNGGANE HUTA / SIPUNGKA HUTA,
atau SI SUAN BULU, JAMBAR , RAJA HUTA, BIUS dan kemudian
adalagi berbentuk jabatan yang diberikan oleh Pemerintah Belanda
kepada Pribumi yaitu antara lain RAJA PAIDUA ( R-II ) dan DJAIHUTAN ;
Bahwa dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya dengan
menggunakan istilah-istilah tersebut diatas dalam gugatannya adalah
sangat terlalu dipaksakan dengan demikian sekali lagi kami memohon
kepada Majelis Hakim yang mulia agar menolak semua gugatan para
Penggugat ; ----
4. Bahwa dalil gugatan para PENGGUGAT pada point 3 ( tiga ) dan point 7
(tujuh) pada halaman 3 ( tiga ) yang menyatakan bahwa TOGA GULTOM
semasa hidupnya ada mengangkat seorang anak laki-laki (mangain)
yang diberi nama GULTOM HUTA BALIAN dan sebagai anak angkat
(anak ain) tidak mempunyai pusaka ( golat ) ; -----------------------
Bahwa dalil Para PENGGUGAT tersebut tidak dapat dibenarkan dan
harus ditolak, bila benar TOGA GULTOM semasa hidupnya ada
mengangkat anak laki-laki ( mangain anak ) yakni GULTOM HUTA
BALIAN, jelaslah Para PENGGUGAT tidak memahami dengan baik arti
atau makna yang sebenarnya tentang mangain ( mengangkat ) anak
dan Hak-hak anak na diain ( yang diangkat sebagai anak ) dalam arti
hukum ( Adat Batak ) yakni hak kepemilikan harta warisan dalam hukum
Adat Batak : -----------------------
Bahwa menurut Kamus Bahasa dan Budaya Batak Toba, Penerbit
Balai Pustaka Jakarta yang ditulis oleh M.A.MARBUN dan
I.M.T.HUTAPEA bahwa “ Mangain “ berarti menerima seseorang masuk
dan memakai marga keluarga baik secara perseorangan maupun secara
kelompok . Selanjutnya menurut buku PUSTAHA TOMBAGA HOLING,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 32 -
Adat Batak, Patik Uhum, yang ditulis oleh RAJA PATIK TAMPUBOLON,
Penerbit Dian Utama, Jakarta, perihal kepemilikan harta pusaka anak na
niain menyatakan “ adong do deba sian anak pungut laos diain gabe
anakna ima sian natading dilampin naso marama dohot naso marina,
torus dipagodang-godang jala laos dipanggoarhon asa gabe anakna , jala
na rap mamusakai di arta pusaka dohot anak nanitubuhonna “ ( dalam
bahasa Indonesia : ada dari sebahagian anak pungut jadi diangkat
menjadi anaknya dari sejak kecil yang yatim piatu terus dibesarkan dan
dibuatkan anak dan marganya sama dengan marga yang
mengangkatnya dan mengenai harta pusaka anak angkat sama-sama
memiliki dengan anak kandung ) ; -------------------------------
Bahwa kedua pendapat tersebut diatas telah didukung dan
dikuatkan oleh pendapat Mr.Teer Haar,Bzn dalam bukunya “ Beginselen
en stelsel van het Adatrecht “ ( Asas asas dan Susunan Hukum Adat )
terjemahan dari K.Ng.Soebakti Poesponoto, Penerbit Pradnya Paramata,
Jakarta, Cetakan ke 8 Tahun 1985, halaman 247 menyatakan : “ Anak
angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang
asing, sepanjang perbuatan ambil anak (adoptie) telah menghapuskan
perangainya sebagai orang asing dan menjadikannya perangai anak
maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak itulah titik
pangkalnya Hukum Adat “
Bahwa dari pendapat tersebut diatas, dan dihubungkan dengan
hukum waris adat Batak secara umum anak angkat ( anak na diain )
mempunyai hak kepemilikan warisan sebagaimana anak kandung. Dan
untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menolak dalil-
dalil gugatan para Penggugat ; --------------------------------------------------------
5. Bahwa dalil gugatan para PENGGUGAT pada posita point 5 ( lima ) dan
point 6 ( enam ) dihalaman 3 ( tiga ) harus ditolak, sebab dalil para
Penggugat sangat dipaksakan dan hanya bersumber dari hikayat yang
diciptakan para Penggugat yang nilai kebenarannya sangat diragukan ; -
6. Bahwa tidak benar GULTOM HUTA BALIAN hanya dongan tubu parripe
pangisi huta di Sipollung dan tidak mempunyai kampung ( huta )
Sipollung sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita point 7
( tujuh ) dan 8 ( delapan ) halaman 3 ( tiga ), yang benar adalah : bahwa
GULTOM HUTA BALIAN sebagai pemilik Huta ( Kampung ) Sipollung,
Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dan hal
ini dapat dibuktikan dengan Jurisprudensi Hukum Indonesia yakni
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 33 -
1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo
Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 /
Perdata / 1975 / PN-Blg ( Incracht van gewijsde ) ; -----------
7. Bahwa tidak benar OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yang membuka
dan mendirikan HUTA SIPOLLUNG sebagaimana didalilkan Para
Penggugat pada point 19 ( sembilan belas ) halaman 4 (empat), sebab
jauh sebelum OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA moyang para
Penggugat berada di HUTA SIPOLLUNG, GULTOM HUTA BALIAN dan
keturunannya telah berada di HUTA SIPOLLUNG, ini dapat dibuktikan
dengan Makam moyang para Tergugat telah lebih dahulu dimakamkan di
HUTA SIPOLLUNG sementara makam moyang Para Penggugat OMPU
BALUBU GULTOM HUTAPEA tidak dimakamkan di Huta Sipollung dan
hal tersebut membuktikan bahwa Moyang Para Tergugat adalah si
Pemilik Kampung / Sipungka Huta dan jika benar Moyang Tergugat
tidak pemilik kampung Sipollung tentu tidak dapat dimakamkan di
Kampung Sipollung ;
Bahwa Buku Raja Bius Samosir adalah ciptaan pemerintahan
Belanda pada waktu itu, bahwa OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA
yang disebut Raja di kampung Sipollung, dengan putusan tertanggal 25
Mei 1908 Nomor.2043 diberi pangkat R – II oleh Pemerintah Belanda
dan sebutan Raja – II tidak sama dengan SIPUKKA HUTA ; -----------------
Bahwa dalam Buku Bius tersebut tidak ada menerangkan bahwa
OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA adalah pemilik Kampung
Sipollung,melainkan hanya menerangkan bahwa OMPU BALUBU
GULTOM HUTAPEA mempunyai pangkat R-II yakni satu golongan
pangkat dalam Pemerintahan Belanda dan Bukanlah merupakan
SIPUKKA HUTA atau sebagai PEMILIK HUTA SI POLLUNG ; ------------
Bahwa kemudian Sebutan Djaihutan juga pada masa
Pemerintahan Belanda ketika itu adalah bentuk jabatan yang diberikan
oleh Pemerintah Belanda di Samosir, seorang Djaihutan bukanlah juga
berarti seorang pemilik Huta atau Sipukka Huta ; --------------------------------
Bahwa dalil gugatan Para penggugat pada Posita point 23 ( dua puluh
tiga ) di halaman 5 ( lima ) yang menyatakan bahwa JAMAN GULTOM
HUTAPEA Als AMA ROSLI GULTOM telah mendaftarkan kembali
Kampung Sipollung ke Kantor Camat atas namanya pada tahun 1980
dan menyatakan Kampung Sipollung adalah tetap dikuasai dan diusahai
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 34 -
oleh keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA termasuk para
Penggugat ; ---------------------------------------
Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang
dipaksakan, dan sifatnya mencoba-coba, dan harus ditolak sebab
sebenarnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1979
Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanggal 01
Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo Putusan
Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata /
1975 / PN-Blg telah dengan tegas dinyatakan bahwa KAMPUNG (HUTA)
SIPOLLUNG adalah milik GULTOM HUTA BALIAN ;
Bahwa JAMAN GULTOM HUTAPEA, NAN JAMAN BORU
SITINDAON ISTERI MENDIANG GANJANG GULTOM HUTAPEA dan
MONANG GULTOM HUTAPEA selaku Keturunan OMPU BALUBU
GULTOM HUTAPEA adalah pihak yang dikalahkan dalam Putusan
Mahkamah Agung Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978,
Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 1 Agustus 1977, Jo
Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 /
Perdata / 1975 / PN-Blg dan kemudian mencoba-coba kembali
mendaftarkan Kampung SIPOLLUNG pada Tahun 1980 seakan-akan
Pemilik Kampung Sipollung adalah keturunan OMPU BALUBU yaitu
JAMAN GULTOM d.k.k, padahal pemilik Kampung Sipollung sebenarnya
adalah GULTOM HUTA BALIAN ; -------------------------------------------------
Bahwa adalah benar Moyang Para Tergugat adalah OMPU
MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN sebagaimana didalilkan Para
Penggugat dalam posita point 24 ( dua puluh empat ) pada halaman 5 (
lima )
8. Bahwa sebenarnya, sebelum OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA
BALIAN yakni semasa hidup TOGA GULTOM , GULTOM HUTA BALIAN
telah bermukim dan memiliki kampung Sipollung, dan tidak benar kalau
OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN sebagai saudara
semarga pemukim bersama sebagaimana didalilkan Para Penggugat
dalam gugatan Para Penggugat pada posita point 25 ( dua puluh lima ),
dan OMPU BALUBU bukanlah Tunggane Huta di Sipollung dan perlu
diketahui bahwa TUNGGANE HUTA tidak identik dengan RAJA HUTA
dengan demikian dimintakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus perkara aquo agar menolak dalil Para Penggugat ;----------------
9. Bahwa adalah benar OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN dan
keturunannya tinggal di Huta Sipollung serta menguasai dan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 35 -
mengusahai beberapa bidang lahan pertanian sebagai warisan dari
GULTOM HUTA BALIAN sebagaimana didalilkan para Penggugat pada
gugatannya pada posita point 26 ( dua puluh enam ) di halaman 5 (
lima ) dan tidak ada pihak manapun yang keberatan ; -------------------------
10. Bahwa adalah benar ada beberapa orang dari keturunan dari OMPU
MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN yang sampai sekarang tinggal di
Kampung Sipollung sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam
posita point 27 ( dua puluh tujuh ), dan posita point 28 ( dua puluh
delapan ) dan keturunan dari OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA
BALIAN adalah tetap menguasai dan mengusahai lahan yang ada di
Huta Sipollung dan sekitarnya sebagai milik mereka tanpa ada larangan
dari pihak lain, sebab Kampung ( Huta ) Sipollung adalah benar milik
Moyang Para Tergugat dan telah dikuatkan Putusan Mahkamah Agung
tanggal 19 Desember 1979, Nomor : 178 K / Sip / 1978 , Jo.Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 1 Agustus 1977 Nomor : 184 / PERD /
1977 / PT.MDN ‘ Jo. Keputusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20
Juni 1975, Nomor : 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ;
11. Bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung adalah milik GULTOM HUTA
BALIAN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia
tanggal 19 Desember 1979 Nomor : 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977 Nomor : 184 / PERD /
1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni
1975 Nomor: 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg. Dan sampai sekarang
keturunan GULTOM HUTA PEA, yakni : 1. SARIANA BR PAKPAHAN
ALS. NAI ROSLI BR PAKPAHAN , 2. TURANNA BR NAINGGOLAN
ALS. NAI LUKINAR BR NAINGGOLAN 3. HALOMOAN SITANGGANG
( Menantu NAI ROSLI ) 4. SOBIL GULTOM Anak NAI ROSLI BR
PAKPAHAN tanpa izin dari keturunan GULTOM HUTA BALIAN masih
tinggal dan hidup di SIPOLLUNG ; ---------------------------------------------------
12. Bahwa adalah benar Tergugat I sampai dengan Tergugat X bukanlah
termasuk keturunan GULTOM HUTAPEA sebagaimana didalilkan Para
penggugat pada posita point 29 ( dua puluh sembilan ), tetapi Tergugat I
sampai dengan Tergugat X adalah keturunan OMPU MANGKOMAT
GULTOM HUTA BALIAN sebagai pewaris dan Pemilik Huta ( Kampung )
Sipollung sebagaimana telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K /
Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 36 -
1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo. Putusan pengadilan
Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ;
13. Bahwa benar sesuai asal usul kekerabatan Para Tergugat I sampai
dengan Tergugat X adalah keturunan GULTOM HUTA BALIAN tidak
turut sebagai Pemangku hak ulayat diatas tanah ulayat Nagari Gultom,
sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada posita 30 ( tiga puluh )
halaman 6 ( enam ) ; -
Bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah
keturunan GULTOM HUTA BALIAN dan merupakan pewaris dan pemilik
huta ( kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu,
Kabupaten Samosir, dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip /
1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977
Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri
Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ---------
Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita point 31 ( tiga puluh
satu ) , point 32 ( tiga puluh dua ), 33 ( tiga puluh tiga ) dan point 34 ( tiga
puluh empat ) adalah dalil yang sangat mengada-ada, tidak jelas,
diragukan dan sangat dipaksakan dengan demikian dalil para Penggugat
harus ditolak ; ----
14. Bahwa adalah benar Tergugat – I sampai dengan Tergugat – VIII
menguasai dan mengusahai tanah di Kampung Sipollung, Desa
Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir sebagaimana
didalilkan Para Penggugat pada posita point 35 ( tiga puluh lima ) dan
Point 36 ( tiga puluh enam ) adalah didasari bahwa tanah yang berada di
Kampung ( Huta ) Sipollung adalah tanah milik GULTOM HUTA BALIAN
yang merupakan peninggalan moyang para Tergugat yang bernama
OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN, bukanlah milik OMPU
BALUBU GULTOM HUTAPEA dan Keturunannya termasuk para
Penggugat, hal ini telah dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung
tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD /
1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni
1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ----------------------------------
15. Bahwa dalil gugatan Penggugat dapa posita point 37 ( tiga puluh tujuh )
dengan tegas harus ditolak oleh Para Tergugat, sebab tidak benar
OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN dan keturunannya
sebagai MENUMPANG ATAU SEMARGA PENDIAM BERSAMA di
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 37 -
HUTA SIPOLLUNG, tetapi OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA
BALIAN dan keturunannya adalah sah dan benar sebagai Pemilik
KAMPUNG SIPOLLUNG hal ini dibuktikan dengan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 178 K / Sip / 1978, Tanggal 19 Desember 1979 , Jo
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184
/ PERD / 1977 / PT-MDN, Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20
Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; -----
16. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita point 38 ( tiga puluh
delapan ) pada halaman 7( tujuh ) menyatakan bahwa sebidang tanah
dengan luas 64 M2 ( enam puluh empat meter persegi ) terletak di
Kampung ( Huta ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu,
Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan Sipollung,
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya Onan Runggu – Lagundi
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang diusahai Pangihutan
Sijabat
Dan selanjutnya disebut : Objek Terperkara ;
Bahwa dalil Para penggugat tersebut diatas harus ditolak, sebab
Tanah Perkara sebagaimana didalilkan Para Penggugat adalah
merupakan bagian dari Kampung ( Huta ) Sipollung dan merupakan satu
kesatuan dengan Huta (Kampung) Sipollung, sementara Huta (Kampung)
Sipollung adalah milik waris Para Tergugat yang diterima dari Moyang
Tergugat OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN ; ------------------
Bahwa sebenarnya tanah yang luasnya ± 64 M2 ( enam puluh empat
meter persegi ) dimana tempat TUGU GULTOM HUTA BALIAN didirikan
berada dalam huta ( kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan
Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Dan Huta ( Kampung ) Sipollung
adalah milik GULTOM HUTA BALIAN dan keturunannya Ic. Para
Tergugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan
Pengadilan Tinggi Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 /
PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975
Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg. Dengan demikian sangat cukup
beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini
agar dalil dalam gugatan para Penggugat ditolak ; -----
17. Bahwa tentang KAMPUNG ( HUTA ) SIPOLLUNG tidak benar milik O.
BALUBU GULTOM HUTA PEA , tetapi yang benar adalah Milik
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 38 -
GULTOM HUTA BALIAN ,untuk kesekian kali kami kemukakan
kehadapan Majelis Hakim yang mulia bahwa KAMPUNG ( HUTA )
SIPOLLUNG sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184
/ PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal
20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; -----
18. Bahwa keturunan O.BALUBU GULTOM HUTAPEA yang bernama
MONANG GULTOM HUTAPEA , Ny.TAOAR ALIAS NAN JAMAN BORU
SITINDAON Janda dari Mendiang GANJANG GULTOM HUTAPEA, dan
JAMAN GULTOM HUTAPEA ( PENGGUGAT ) telah pernah mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri Balige perihal : Kepemilikan Kampung (
Huta ) SIPOLLUNG terhadap : 1. ALLER GULTOM HUTA BALIAN, 2.
JIRMAN GULTOM HUTA BALIAN, 3. KADIRAN GULTOM HUTA
BALIAN, 4. AMA NI GAUL GULTOM HUTA BALIAN, 5. AMA NI PURIDIN
GULTOM HUTA BALIAN, 6. AMA NI BOLUK GULTOM HUTA BALIAN,
7. AMA NI BERLI GULTOM HUTA BALIAN, 8. MANGANTAR GULTOM
HUTA BALIAN ( TERGUGAT ) dalam Perkara Perdata Nomor 14 /
Perdata / 1975 / PN-Blg ;
19. Bahwa adapun Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 14 / Perdata /
1975 / PN-Blg, tertanggal 20 Juni 1975 tersebut adalah sebagai berikut :
M E N G A D I L I :
- Menerima gugat Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa Kampung Sipollung terperkara
adalah Kampung Penggugat sebagai sipukka huta ;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat2 adalah sebagai Parripe
di Kampung Sipollung ;
- Menghukum Tergugat2 supaya meninggalkan dan mengosongkan
Kampung Sipollung, dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada
Penggugat guna dapat leluasa diusahai dan dimiliki dengan jalan
membongkar segala bangunan2nya dari atau Kampung Sipollung ;
- Menetapkan bahwa gongga yang telah dilakukan lebih dahulu tetap
sah dan berharga ;
- Menghukum Tergugat2 untuk membayar ongkos ongkos perkara
yang sampai hari ini berjumlah Rp 20,000,- ( dua puluh ribu rupiah ) ;
- Menolak gugat selebihnya ;
20. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 14 / Perdata /
1975 / PN-Blg tertanggal 20 Juni 1975 tersebut, ALLER GULTOM, d.k.k
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 39 -
selaku Tergugat dalam Perkara Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg
tersebut telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Medan,
dengan Nomor Perkara 184 / PERD / 1977 / PT-MDN ;
21. Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01
Agustus 1977, Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN adalah sebagai
berikut :
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Tergugat ;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 20 Juni
1975 No.14/Perdata/1975/PN-Blg dalam perkara antara kedua pihak
yang dibanding ;
MENGADILI SENDIRI :
- Menolak gugatan Penggugat-Terbanding ;
- Memerintahkan supaya gongga yang telah diletakkan atas Kampung
Sipollung terperkara dan rumah bangunan Tergugat dicabut dengan
segera ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos2 perkara dalam kedua
tingkatan, dalam tingkat pertama ditetapkan sebanyak Rp 20,000,- (
dua puluh ribu rupiah ) dan dalam tingkat banding ini dihitung
sebanyak Rp 3,125,- ( tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah ) ;
22. Bahwa kemudian MONANG GULTOM HUTAPEA, d.k.k, selaku
Terbanding / semula Penggugat, atas putusan Pengadilan Tinggi Medan
Tanggal 1 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN tersebut
mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, yang
terdaftar dengan perkara Nomor 178 K / Sip / 1978 ;
23. Bahwa adapun Amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tanggal 19 Desember 1979, Nomor 178 K / Sip / 1978 tersebut adalah
sebagai berikut :
M E M U T US K A N :
- Menolak permohonan Kasasi dari Penggugat untuk Kasasi :
MONANG GULTOM, untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa dari : 1. Ny.
TAOAR ALIAS NAN JAMAN BORU SITINDAON, 2. JAMAN GULTOM
dan pemohon Kasasi dari Penggugat untuk Kasasi : ALLER GULTOM
tersebut ;
- Menghukum Penggugat2 untuk Kasasi akan membayar biaya perkara
dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 10,105 ( sepuluh
ribu seratus lima rupiah ) ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 40 -
24. Bahwa dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember
1979, Nomor 178 K / Sip / 1978 tersebut, Penggugat MONANG
GULTOM,d.k.k / Pemohon Kasasi tidak mengajukan upaya hukum
PENINJAUAN KEMBALI ( P K ) atas Putusan Mahkamah Agung Nomor
178 K / Sip / 1978 tersebut, dengan demikian Putusan Mahkamah Agung
tersebut yang telah memutuskan bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung
adalah milik GULTOM HUTA BALIAN adalah telah berkekuatan hukum
tetap ( Incracht van gewijsde )
25. Bahwa oleh karena tanah tempat Tugu Gultom Huta balian tersebut
berada atau berdiri di Kampung ( Huta ) Sipollung dan Huta ( Kampung )
Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten
Samosir adalah milik Gultom Huta balian Ic Para Tergugat maka
penyerahan tanah tempat Tugu Gultom Huta balian berdiri / berada yang
dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat
V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII kepada Tergugat IX dan
Tergugat X dihadapan Notaris Ny.Edith Siahaan Naibaho,S.H dengan
Akta Notaris tanggal 12 April 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum ;--
26. Bahwa oleh karena Para TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X
yang telah mendirikan TUGU GULTOM HUTA BALIAN diatas tanah milik
nya sendiri yaitu di Kampung ( Huta ) Sipollung, adalah tidak perlu
mendapat izin atau persetujuan dari Keturunan OPPU BALUBU
GULTOM HUTAPEA, sebab tanah tempat berdirinya TUGU GULTOM
HUTA BALIAN yang terletak di Kampung ( Huta ) Sipollung adalah tanah
milik GULTOM HUTA BALIAN , bukanlah milik OPPU BALUBU
GULTOM HUTAPEA hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 178 K / Sip / 1978 Tanggal 19 Desember
1979, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977
Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN,Jo Putusan Pengadilan Negeri
Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ----
27. Bahwa oleh karena tanah tempat berdirinya TUGU GULTOM HUTA
BALIAN berada dan terletak di Huta ( Kampung ) Sipollung dan oleh
karena Huta ( Kampung ) Sipollung adalah tanah milik GULTOM HUTA
BALIAN sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tanggal 19 desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD /
1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni
1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg dengan demikian Para
Penggugat tidak mempunyai otoritas untuk melarang Para Tergugat I
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 41 -
sampai Tergugat X untuk membangun TUGU GULTOM HUTABALIAN
diatas tanah miliknya sendiri, kami memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara aquo agar menolak dalil-dalil gugatan
para Penggugat ; -----------------------------------------
28. Bahwa adalah benar Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tetap
melanjutkan pembangunan TUGU GULTOM HUTA BALIAN dengan
alasan bahwa tanah tempat berdirinya TUGU GULTOM HUTA BALIAN
tersebut merupakan harta peninggalan / warisan dari OMPU
MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN. Dan Ijin ataupun Rekomendasi
dari Tergugat XI ( Camat Kecamatan Onan Runggu ) untuk mendirikan
TUGU GULTOM HUTA BALIAN adalah sudah benar, sebab
Rekomendasi yang dikeluarkan Tergugat XI yakni Camat Onan Runggu
dengan Nomor : 06 / Tahun 2014, tertanggal 17 Juni 2014 adalah telah
berdasarkan keabsahan kepemilikan Kampung ( Huta ) Sipollung yakni
milik GULTOM HUTABALIAN sesuai dengan Keputusan Mahkamah
Agung Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD /
1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni
1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ;-----------------------------------------
29. Bahwa keberatan Para Penggugat selaku Keturunan OMPU BALUBU
GULTOM HUTAPEA atas didirikannya Tugu GULTOM HUTA BALIAN
oleh keturunan OPPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN
sebagaimana didalilkan para penggugat pada posita point 43 ( empat
puluh tiga ) di halaman 8 ( delapan ) adalah sangat tidak beralasan. Dalil
para Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan
sifatnya mencoba-coba, sebab sudah jelas bahwa tanah tempat / lokasi
berdirinya Tugu GULTOM HUTA BALIAN adalah berada di kampung (
Huta ) Sipollung yang merupakan Kampung ( Huta ) milik Para Tergugat
I ~ tergugat - VIII sebagai keturunan OPPU MANGKOMAT GULTOM
HUTA BALIAN hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tanggal
19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan
Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-
MDN, Jo Putusan Pengadilan Neger Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor
14 / Perdata / 1975 / PN.Blg. Dan untuk itu kami mohon kepada Majelis
Hakim yang mulia agar menolak dalil gugatan para Penggugat tersebut ;
30. Bahwa tindakan para Tergugat-I sampai dengan Tergugat-X yang
mendirikan TUGU GULTOM HUTA BALIAN diatas tanah milik para
tergugat–I sampai dengan tergugat – X yakni di Huta Sipollung, Desa
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 42 -
Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu sesuai dengan Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K /
Sip / 1978 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus
1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan
Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN -Blg
tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum, oleh karena
itu dalil-dalil Para Penggugat harus di kesampingkan ; ------------------------
31. Bahwa tindakan Para Penggugat yang melarang para Tergugat–I
sampai Tergugat-X untuk meneruskan pembangunan Tugu GULTOM
HUTA BALIAN di Huta Sipollung tidak dapat dibenarkan, sebab para
Tergugat-I sampai dengan Tergugat–X membangun Tugu GULTOM
HUTA BALIAN diatas tanah milik mereka sendiri sesuai dengan Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979
Nomor 178 K / Sip / 1978,Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal
01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo.Putusan
Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata /
1975 / PN-Blg, dengan demikian gugatan dalam Provisi para penggugat
harus ditolak ; ---------------------------------------------------
32. Bahwa permohonan sita ( conservatoir beslag ) atas tanah perkara oleh
para Penggugat harus ditolak sebab tidak didasari oleh hukum, oleh
karena tanah perkara berada dihuta ( kampung ) Sipollung, Desa
Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir sedangkan
Kampung ( Huta ) Sipollung adalah jelas milik Para Tergugat sesuai
dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19
Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi
Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN,
Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 nomor 14 /
Perdata / 1975 / PN-Blg ;-----------------------------------
33. Bahwa oleh karena para Penggugat di pihak yang dikalahkan dalam
perkara aquo, adalah pantas dan wajar bagi Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum para Penggugat
untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---------------
DALAM REKONVENSI
Bahwa Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X dalam Konvensi, sekarang
menjadi Para Penggugat dalam Rekonvensi I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X ;
Selanjutnya disebut : -----------------------------------------------------------------
PENGGUGAT DALAM REKONVENSI :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 43 -
Bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dengan ini akan membuat,
menandatangani dan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap :
PENGGUGAT DALAM KONVENSI - I : SARLES GULTOM,
PENGGUGAT DALAM KONVENSI - II : SAHALA GULTOM,
PENGGUGAT DALAM KONVENSI – III : HARLEM GULTOM ,
Selanjutnya disebut : -------TERGUGAT DALAM REKONVENSI :
Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukannya gugatan ini adalah
sebagai berikut :
1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat d/r sebagaimana
telah disampaikan didalam konvensi adalah satu kesatuan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini ;
2. Bahwa para Penggugat d/r adalah keturunan GULTOM HUTA BALIAN
dari Turunan OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN ‘
3. Bahwa tanah perkara yang diperkarakan oleh Para Tergugat d/r yang
luasnya ± 64 M2 (enam puluh empat meter persegi ) tempat TUGU
GULTOM HUTA BALIAN didirikan adalah terletak didalam huta (
kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu,
Kabupaten Samosir dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan Sipollung
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Onan Runggu – Lagundi
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah yang diusahai Pangihutan
Sijabat
4. Bahwa Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan
Runggu, Kabupaten Samosir, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979,Nomor : 178 K / Sip /
1978 . Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977
Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri
Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg, adalah
sah milik GULTOM HUTA BALIAN dan Keturunannya ; ----------------------
5. Bahwa Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan
Runggu, Kabupaten Samosir, adalah milik Penggugat Dalam Rekonvensi
berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19
Desember 1979 Nomor : 178 K / Sip /1978, Jo.Putusan Pengadilan
Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977, Nomor : 184 / PERD / 1977 / PT-
MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor
: 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg . Dan sampai sekarang turunan OMPU
BALUBU GULTOM HUTA PEA masih berada di Huta SIPOLLUNG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 44 -
antara lain : 1. SARIANA BR PAKPAHAN Als. NAI ROSLI BR
PAKPAHAN, 2. TURIANNA BR NAINGGOLAN Als. NAI LUKINAR BR
NAINGGOLAN, 3. HALOMOAN SITANGGANG ( Menantu dari SARIANA
BR PAKPAHAN Als. NAI ROLI BR PAKPAHAN, 4. SOBIL ( Anak dari
NAI ROSLI BR PAKPAHAN ) ;
6. Bahwa atas tindakan para Tergugat d/r yang telah mengajukan gugatan
kepada Penggugat d/r ke Pengadilan telah menimbulkan kerugian
kepada Para Penggugat d/r, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut
KERUGIAN MATERIIL :
Bahwa akibat tindakan dari pada Tergugat d/r membuat pengurus
Punguan GULTOM HUTA BALIAN (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
sejabodetabek yang berkedudukan di Jakarta harus datang ke Sipollung,
Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir (pulang-
pergi) untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, yang dapat
diperhitungkan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan besarnya
pembiayaan sebagai berikut : 5 x 3 x Rp 4,000,000.- = Rp 60.000.000.-
(enam puluh juta rupiah ) ;
KERUGIAN IMMATERIIL :
Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat d/r yang melakukan gugatan
ke Pengadilan telah mempermalukan dan merendahkan harkat dan
martabat semua keturunan GULTOM HUTA BALIAN yang tidak ternilai
tetapi cukup kami tetapkan sebesar Rp 5,000,000,000.- ( lima miliard
rupiah ) ;---------------
Hingga kerugian Materiill dan Immateriil yang dialami para Penggugat d/r
adalah sebesar Rp 5.060,000,000.- (lima miliard enam puluh juta rupiah);
7. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan didasari fakta-fakta hukum yang
tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat d/r, supaya putusan dalam
perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij voorraad )
meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
Demikian jawaban, eksepsi dan Gugat Rekonvensi ini kami sampaikan
kehadapan Majelis Hakim yang terhormat dan dengan segala kerendahan hati
memohon agar Majelis Hakim yang terhormat agar memuat putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :
M E N G A D I L I :
DALAM PROVISI :
- Menolak gugatan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 45 -
- Menerima Eksepsi para Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM REKONVENSI :
1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya :
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah Keturunan
GULTOM HUTA BALIAN ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan
GULTOM HUTA BALIAN dari OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA
BALIAN ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah tempat berdirinya TUGU
GULTOM HUTABALIAN adalah terletak didalam Huta ( Kampung )
Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten
Samosir ;
5. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum tetap Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K /
Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus
1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo Putusan Pengadilan
Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa huta ( kampung ) Sipollung adalah
huta ( kampung ) milik GULTOM HUTABALIAN ;
7. Menghukum semua turunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yang
tinggal di Huta Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu,
Kabupaten Samosir, termasuk didalamnya :1. SARIANA ALS. NAI
ROSLI BR PAKPAHAN , 2. TURIANNA ALS. NAI LUKINAR BR
NAINGGOLAN , 3. HALOMOAN SITANGGANG ( Menantu dari NAI
ROSLI ) , 4. SOBIL ( Anak dari NAI ROSLI ) agar menyerahkan tanah
huta ( kampung ) Sipollung kepada keturunan dari GULTOM HUTA
BALIAN tanpa dibebani persyaratan apapun ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
banding, kasasi maupun verzet ( uit voor baar bij voorraad ) ;
9. Menghukum Tergugat d/r untuk membayar ganti Kerugan Materill dan
Kerugian Materiil keseluruhannya sebesar Rp 5,060,000,000.- ( lima
miliard enam puluh juta rupiah ) sekaligus ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
1. Menghukum Penggugat d.k/ Tergugat d.r membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini ;
A T A U :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 46 -
Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya ( aequo et bono ).
Jawaban Tergugat XI sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI
A. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT
1. Bahwa apabila dicermati dan diteliti dalil-dalil gugatan PARA
PENGGUGAT, maka secara jelas dapat diketahui bahwa yang menjadi
objek gugatan PARA PENGGUGAT merupakan kewenangan Pengadilan
Tata Usaha Negara karena PARA PENGGUGAT mendalilkan
Gugatannya pada Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu yang
dikeluarkan oleh TERGUGAT XI.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata
Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata".
3. Bahwa berdasarkan defenisi sebagaimana dikemukakan dalam angka 2
di atas, Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu Nomor: 06 Tahun 2014
yang ditujukan kepada Saudara Kasirun Gultom adalah terang
benderang berbentuk keputusan tertulis yang berisi penetapan
(beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang
membuatnya (einmalig), sehingga objek sengketa berupa Rekomendasi
Izin Mendirikan Tugu adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara.
4. Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah
untuk penyelesaian masalah hak ulayat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Samosir khususnya yang berada di Sipollung Desa Sitamiang
Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, dimana hak ulayat pada
pokoknya adalah hak publik dan berada dalam lingkup hukum publik
bukan hukum privat, karena hak ulayat adalah hak untuk mengatur
penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah sebuah alas
hak untuk memiliki.
5. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah disebabkan oleh belum adanya
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang penetapan hak ulayat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 47 -
sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dimana
ditegaskan bahwa kewenangan pengaturan hak ulayat ada pada
Pemerintah Kabupaten/Kota dimana hal tersebut juga selaras dengan
Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Hak Ulayat yang mengatakan bahwa penetapan ada
tidaknya hak ulayat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bahwa berdasarkan pada poin 4-5 diatas, maka gugatan Para Penggugat
adalah juga menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat
Fiktif Negatif sehingga hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari
Pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka
TERGUGAT XI memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa
Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang secara absolut untuk
memeriksa dan mengadili perkara a-quo oleh karena perkara a-quo
merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
B. TENTANG PLURIUM LITIS CONSORTIUM (DIMANA PENGGUGAT DAN
TERGUGAT TIDAK LENGKAP).
1. bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya dengan mendalilkan
bahwa Oppu Balubu Gultom Hutapea mewariskan Huta Sipollung kepada
Para Penggugat, termasuk objek perkara.
2. bahwa Huta Sipollung bukan hanya dimiliki/dikuasai oleh Para Penggugat
dan Tergugat I s/d Tergugat X, tetapi masih banyak pihak lain yang
menguasai tanah Huta Sipollung tersebut, namun tidak diikutsertakan
sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat yang
mempunyai hubungan hukum dengan yang didalilkan dalam gugatan
PARA PENGGUGAT.
3. bahwa Keturunan dan/atau ahli waris dari Oppu Balubu Gultom Hutapea
bukan hanya Para Penggugat saja, akan tetapi masih banyak keturunan
dan/atau ahli warisnya yang lain, namun tidak diikutsertakan sebagai
pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan tidak
diikutsertakannya Pihak-pihak tersebut, maka subjek gugatan PARA
PENGGUGAT tidak lengkap sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima.
C. TENTANG GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 48 -
• Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam posita nomor 52 Tergugat XI
ikut serta dalam menguasai tanah terperkara tanpa persetujuan Para
Penggugat sedangkan dalam posita nomor 47 yang melakukan perbuatan
melawan hukum hanyalah Tergugat I s/d Tergugat X, sehingga gugatan
diatas adalah kabur (obscuur libel). Dengan demikian Gugatan yang
demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima.
D. TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM
Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yang intinya mendalilkan
bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
Para Penggugat, yaitu dengan menguasai dan mendirikan Monumen atau Tugu
Gultom Hutabalian di Huta Sipollung yang luasnya lebih kurang 64 M2 adalah
Nebis In Idem, karena terhadap objek sengketa dimaksud telah pernah
diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, yaitu dalam:
• Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 14/Perdata/1975/PN.BIg tanggal 20
Juni 1975 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
184/PRD/1977/PT.MDN tanggal 26 Juni 1977 Jo. Putusan Mahkamah
Agung Rl No. 178/K/Sip/1978 tanggal 19 Desember 1979.
II. DALAM POKOK PERKARA
Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain tentang eksepsi yang diajukan TERGUGAT XI bersama ini
kami sampaikan Jawaban atas Gugatan PARA PENGGUGAT sebagai berikut:
1. Bahwa apa yang telah kami uraikan DALAM EKSEPSI diatas mohon
secara mutatis mutandis dianggap telah kami uraikan DALAM POKOK
PERKARA ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa TERGUGAT XI menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan
PARA PENGGUGAT kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas
dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
3. Bahwa PARA PENGGUGAT sesungguhnya tidak dapat membedakan
aspek hukum Publik dalam hak ulayat sehingga dalam dalil-dalil
Gugatannya telah mempersamakan hak ulayat dengan hak milik. Bahwa
Hak Ulayat harus dilihat sebagai hak pemanfaatan bersama, dimana
konsep hak ulayat mengandung pengertian bahwa wilayah tertentu itu
adalah wilayah yang dikuasai secara bersama-sama oleh seluruh warga
persekutuan. Basis material hak-hak ulayat adalah satu persekutuan
hidup setempat, bukan pada satu kategori kebudayaan, sub-kebudayaan,
atau etnisitas. Secara kewilayahan, persekutuan hidup terikat pada satu
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 49 -
wilayah tentorial tertentu. Hak-hak adat hidup dan/atau melekat pada
wilayah teritorial yang menjadi wilayah kedaulatan persekutuan.
Kesatuan wilayah teritorial inilah yang disebut sebagai wilayah dibawah
hak ulayat persekutuan hidup setempat itu.
4. Bahwa tidak ada hak ulayat yang bisa diwarisi sebagaimana dalam dalil
PARA PENGGUGAT pada angka 5 karena apabila seseorang anggota
persekutuan tidak lagi menggunakan tanah ulayat, maka tanah tersebut
akan kembali kepada persekutuan hidup setempat sehingga hak ulayat
lebih menekankan kepada hak publik dan tidak ada hak ulayat yang
dimiliki oleh orang pribadi.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman
penyelesaian masalah Hak Ulayat masyarakat hukum adat, kriteria dan
penentuan masih adanya hak ulayat meliputi 3 (tiga) unsur yaitu:
- Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih
merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama
suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan
ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi
lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan
tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu
terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan
penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para
warga persekutuan hukum tersebut.
Senada dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tersebut kriteria
penentuan masih adanya hak ulayat menurut Maria Soemardjono (Tanah Dalam
Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,
2008, hal.43) adalah bahwa bila disepakati untuk mengatur tentang pengakuan
hak ulayat, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi secara kumulatif karena
merupakan petunjuk bahwa hak ulayat dikalangan masyarakat hukum itu masih
ada, sebaliknya kiranya adil bila salah satu diantara persyaratan itu sudah tidak
ada lagi, maka dapat dikatakan bahwa hak ulayat sudah tidak ada lagi.
6. Bahwa dalil - dalil PARA PENGGUGAT yang mengatakan bahwa Huta
Sipollung sebagai hak ulayatnya adalah hal yang mengada-ada dan tidak
berdasar atas hukum karena penentuan ada tidaknya hak ulayat harus
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dimana sampai dengan saat ini
belum pernah diterbitkan suatu Peraturan Perundang-undangan di
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 50 -
Indonesia terutama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang
menetapkan Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu
Kabupaten Samosir sebagai hak ulayat dari PARA PENGGUGAT.
7. Bahwa TERGUGAT XI menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada
angka 52 karena TEGUGAT XI tidak dapat dinyatakan telah melakukan
perbuatan melawan hukum karena perbuatan TERGUGAT XI dalam
mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu tidak memenuhi
unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal
1365 KUH Perdata, dimana unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:
- Adanya suatu perbuatan: bahwa perbuatan TERGUGAT XI yang
mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu adalah semata-
mata dalam posisinya sebagai Camat Onanrunggu yang mempunyai
wewenang dalam memberikan rekomendasi tersebut sesuai dengan
ketentuan dan syarat yang telah diajukan pemohon yaitu adanya data-
data sebagai berikut:
a. Formulir Permohonan IMB dari TERGUGAT I;
b. Surat Keterangan Keabsahan Tanah Nomor:
60/2008/04/SAM/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
c. Surat Pernyataan dan Penyerahan Tanah Kampung Sipollung
kepada Pengurus Punguan Gultom Hutabalian se-Jabodetabek;
d. Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 14/Perdata/1975/PN.BIg
tanggal 20 Juni 1975 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
184/PRD/1977/PT.MDN tanggal 26 Juni 1977 Jo. Putusan
Mahkamah Agung Rl No. 178/K/Sip/1978 tanggal 19 Desember
1979.
- Perbuatan tersebut melawan hukum: bahwa perbuatan-perbuatan yang
dilakukan oleh TERGUGAT XI sama sekali bukan merupakan perbuatan
melawan hukum, melainkan dalam rangka melaksanakan tugasnya
sebagai abdi masyarakat yang melayani permohonan masyarakat.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku: bahwa PARA PENGGUGAT dalam
gugatannya tidak menguraikan perihal adanya kesalahan dari
TERGUGAT XI dan TERGUGAT XI tidak melakukan kesalahan dalam
penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu tersebut.
- Adanya kerugian bagi korban: bahwa dengan adanya tindakan
TERGUGAT XI yaitu mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu
tidak merugikan pihak manapun.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian: bahwa
mengacu pada uraian butir diatas terbukti tidak ada perbuatan melawan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 51 -
hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT XI, sehingga dengan demikian
tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan TERGUGAT XI
terhadap kerugian yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.
8. Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 48 adalah dalil
gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali
karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah, dimana tuntutan tersebut
semata-mata hanya merupakan pemikiran dan asumsi PARA
PENGGUGAT belaka tanpa didasari oleh suatu data yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa
yurisprudensi berikut:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 558.K.SIP/1983 tanggal 28 Mei
1984, menegaskan: Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena
tidak disertai dengan bukti, harus ditolak.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 117K/SIP/1971 tanggal 2 Juni
1971 dan No. 459K/SIP/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan:
Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak
mempunyai dasar hukum dan harus ditolak.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 550K/SIP/1979 pada intinya
menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian immateril haruslah
dirinci.
9. Bahwa tuntuntan uitvoerbaar bij voorraad dari PARA PENGGUGAT
adalah sangat mengada-ada karena sangat bertentangan dengan SEMA
Rl No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No. 3
Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan
Provisionil Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001
tentang permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan
provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan
Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan
bahwa : setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar
bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7
SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan agar setiap akan
melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus
disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai
barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak
lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang
membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Tanpa jaminan
tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Bahwa
selanjutnya menurut pasal 180 (1) HIR, putusan uitvoerbaar bij voorraad
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 52 -
hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang
otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap. Bahwa kalaupun terdapat akta otentik, quod non,
terhadap permohonan uitvoerbaar bij voorraad ini, Mahkamah Agung Rl
berpendapat sebagai berikut:
- Dalam Surat Edaran No. 02 Tahun 1975: agar Pengadilan
Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam
mempergunakan lembaga uitvoerbaar bij voorraad.
- Dalam Surat Edaran No. 06 Tahun 1975: kepada Ketua/Hakim
Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij
voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 RBg
telah dipenuhi.
- Dalam Surat Edaran No. 03 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978:
menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri diseluruh
Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad
walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah dipenuhi. Bila
putusan uitvoerbaar bij voorraad dikabulkan maka dalam waktu 2 (dua)
minggu setelah putusan, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus
mengirimkan salinannya kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya
kepada Mahkamah Agung.
Bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut sangat tepat mengingat akibat
hukum yang ditimbulkan apabila putusan bersangkutan ditingkat berikutnya
dibatalkan, maka dengan demikian tuntutan/Gugatan Penggugat yang meminta
agar Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)
haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas TERGUGAT XI memohon agar
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan
amar putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
1. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum
pemeriksaan Pokok Perkara;
2. Menerima Eksepsi TERGUGAT XI untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 53 -
Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut
Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor :
518/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 29 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :
DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI
- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tegugat II tersebut di
atas ;
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini yang diperhitungkan berjumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus
sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
DALAM REKONPENSI
- Menyatakan gugatan Penggugat I dalam Rekonpensi dan Penggugat II
dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat I dalam Rekonpensi dan Penggugat II dalam
Rekonpensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini yang
diperhitungkan nihil ;
Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat tanggal 6 Juli 2015, telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn
tanggal 29 Juni 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada
Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanggal 20 Oktober
2015;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 Agustus 2015, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2015, dan memori
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum
Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanggal 20 Oktober 2015;
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tertanggal 6 Nopember 2015, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2015,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 54 -
dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Nopember 2015;
Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan
kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 13 Nopember
2015 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II
tanggal 20 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah
pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-
Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat, menerangkan sebagai berikut :
1. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN
Bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Factie Klas I-A Medan tertanggal 29
Juni 2015 Nomor 518/ Pdt.G/2014/PN.Mdn, secara nyata tidak
mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat secara khusus bagi
PEMBANDING dahulu PENGGUGAT, karena didasarkan kepada
pertimbangan hukum yang keliru, cacat hukum, tidak profesional dan sama
sekali tidak seksama dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang nyata dalam
proses hukum pemeriksaannya di persidangan.:--------------------------------------
Bahwa Pembanding dahulu Penggugat sangat keberatan dan tidak
sependapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie pada
halaman 58 yang menyatakan :
“ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena gugatan
tuntutan ganti rugi oleh Penggugat dalam perkara Aquo sesuai posita
gugatan Penggugat No. 19 dan No. 20, halaman 5 adalah didasarkan atas
alasan telah diajukan gugatan perdata oleh Tergugat II kepada Penggugat
dalam Perkara No. 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tetapi Tergugat II dengan
sengaja tidak bersedia melanjutkan pemeriksaan dan juga karena telah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 55 -
dilaporkan Penggugat oleh Tergugat I kepada Polisi sesuai dengan Laporan
Polisi No.1188/XI/2013/SPKT III, tanggal 10 Nopember 2013, namun oleh
karena pertimbangan setiap orang menurut hukum dijamin haknya untuk
mengajukan gugatan atau melapor kepada aparat penegak Hukum, maka
dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara Aquo terbukti tidak
mempunyai dasar Hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang maupun
Yurispudensi.”
Bahwa perlu Pembanding tegaskan dahulu Penggugat, dasar dari gugatan
yang diajukan Pembanding sangat jelas, tegas dan lugas tentang dasar-
dasar dari Pembanding dahulu Penggugat mengajukan gugatan dalam
perkara aquo. :--------------------------------------------------
Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya hanya
memahami secara sepenggal-sepenggal dan tidak secara menyeluruh/utuh
gugatan Pembanding dahulu Penggugat dimana antara korelasi Yuridis
tentang digugurkannya Gugatan Perbautan Melawan Hukum nomor
683/Pdt.G/2013/PN.Medan dengan laporan Polisi di Kepolisian Daerah
Sumatera Utara nomor LP 1188/XI/2013/SPKT II tanggal 10 November
2013. :---------------------------------------
Bahwa yang menjadi dasar dari Gugatatan Pembanding dahulu Penggugat
adalah dengan telah digugurkan secara sepihak dan tanpa alasan yang sah
menurut hukum perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN.Medan, sangat
bertentangan dengan hukum acara perdata. Sehingga atas hal tersebutlah
tindakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan Melawan hukum
(onrecht matigedaad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1368 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Pembanding dahulu Penggugat
mengalami kerugian baik moril dan materi akibat adanya gugatan perdata
Nomor 683/Pdt.G/2013/PN.Medan. :------------------------------------------
Bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II
telah menuduh Pembanding dahulu Penggugat melakukan sesuatu dan
ternyata dalam persidangan perkara perdata nomor
683/Pdt.G/2013/PN.Medan tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Terbanding I
dahulu Tergugat I dan Terbanding II. Dalam proses pemeriksaaan di
persidangan yang sudah sampai pada tahap pembuktian keterangan saksi,
Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II dengan
sengaja mencabut kuasa dari penasihat hukumnya dengan tujuan agar
Terbanding dahulu Pembanding hadir secara langsung di dalam
persidangan. Ternyata Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II
dahulu Tergugat II tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara patut
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 56 -
dan dan resmi oleh pengadilan Negeri Medan, sehingga terhadap perkara
tersebut digugurkan, bahwa hal itulah salah satu dasar Pembanding dahulu
Penggugat dalam melakukan gugatan dalam perkara ---------------------------
Bahwa demikian juga tentang Kuasa Hukum/ Penasehat Hukum Tergugat I
dan Tergugat II sekarang Terbanding I dan Terbanding II adalah juga
pemegang Kuasa dalam perkara perdata nomor 683/Pdt.G/2013/PN.Medan,
sehingga sangat jelas dan nyata adanya unsur kesengajaan untuk
menggugurkan perkara terdahulu, perkara mana terdaftar dengan No.
Registrasi : 683/Pdt.G/2013/PN.Medan dan didalam perkara tersebut
Terbanding I dan Terbanding II dalam perkara Aquo , adalah sebagai
Penggugat ketika itu, bahwa hal itulah salah satu dasar Pembanding dahulu
Penggugat dalam melakukan gugatan dalam perkara a quo-------------
Bahwa dengan merujuk pada dasar Penggugat/ Pembanding dalam perkara
a quo melakukan gugatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka
terbantahkanlah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie yang
memutus perkara a quo yang menyebutkan “gugatan Penggugat dalam
perkara a quo, terbukti tidak mempunyai dasar hukum yang dibenarkan oleh
undang-undang maupun Yurisprudensi.” :-----------------------------------------------
Bahwa mengenai Pengguguran Gugatan telah dengan jelas diatur dalam
pasal 124 HIR yang berbunyi :
“Jika Penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan Negeri pada
hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak
pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat
gugatannya dianggap dapat gugur dan penggugat dihukum biaya perkara
; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi,
sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR tersebut, Pengguguran suatu
Gugatan hanya dapat dilakukan apabila Penggugat tidak datang
mengahadap pada hari sidang yang ditentukan, walaupun telah dipanggil
secara patut dan sah untuk itu. :----------------------------------------------
Secara tersirat, makna kalimat jika penggugat tidak hadir menghadap
persidangan yang ditentukan adalah hari sidang pertama. Penafsiran
tersebut disimpulkan berdasarkan kaitan kalimat dengan Panggilan.
Berdasarkan tata tertib beracara, relevansi atau urgensi panggilan adalah
sidang pertama, karena proses sidang selanjutnya tidak memerlukan
panggilan.
Pendapat ini sesuai dengan pedoman yang digariskan Mahkamah Agung
dalam Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 57 -
MA RI, Jakarta 1994 yang mengatakan : “ jika Penggugat pada hari sidang
pertama tidak datang …, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari
ketiga Penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak bisa digugurkan (Pasal
124 HIR/ Pasal 148 RBG). :-----------------------------------------------------------------
Bahwa dalam gugatan Perkara Nomor : 683 Pdt.G/2013/PN Mdn tersebut
yang digugurkan oleh Majelis Hakim, tahapan persidangan sudah selesai
pada tahap Pembuktian Surat. Para Pihak telah melakukan Jawab
menjawab dan mengajukan bukti surat masing-masing. Akan tetapi sdengan
alasan yang tidak jelas Tergugat telah dengan sengaja mencabut kuasa dari
penasihat hukumnya dan dengan sengaja tidak menghadiri persidangan
dalam tahap Pembuktian keterangan saksi. :-------------------------------------------
Bahwa atas perbuatan Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II
Tergugat II tersebutlah Pembanding dahulu Penggugat merasa dirugikan. :---
Bahwa dengan tegas dalam hukum acara perdata menyebutkan tentang
Pencabutan Gugatan “Gugatan dapat ditarik kembali apabila sebelum tahap
jawab menjawab” dan apabila Gugatan ingin ditarik kembali setelah tahap
jawab menjawab haruslah mendapat persetujuan pihak Tergugat. :-------------
Faktanya, Gugatan Perdata perkara nomor 683 /Pdt.G/2013/PN.Mdn
tersebut digugurkan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tanpa
terlebih dahulu meminta persetujuan Tergugat (i.c Penggugat) dalam
perkara a quo. :--------------------------------------------------------------------------
Bahwa atas hal tersebutlah Tindakan Terbanding I dahulu Tergugat I dan
Terbanding II dahulu Tergugat II dikategorikan telah melakukan perbuatan
melawan hukum, Yaitu dengan sewenang-wenang telah melanggar
ketentuan hukum acara perdata sehingga menurut Pembanding dahulu
Penggugat, tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II selain melakukan
Perbuatan Melawan Hukum, telah dapat dikategorikan sebagai Penghinaaan
terhadap Pengadilan (Contemp of court) :-----------------------------------------------
Bahwa sebagaiman pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya
berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan Sinar Grafika halaman 76
sampai dengan 80 tentang Pengguguran Gugatan, menyebutkan syarat-
syarat digugurkannya Gugatan setelah dipanggil secara sah dan patut pada
sidang pertama atau dipanggil kembali pada sidang berikutnya apabila
dalam persidangan Pertama Penggugat tidak hadir: :--------------------------------
Bahwa adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dan mustahil tindakan
Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Terbanding II yang
tidak mau membayar tambahan biaya perkara Nomor: 683 Pdt.G/2013/PN
Mdn, dikarenakan Tergugat I dan II adalah orang yang sangat berkecukupan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 58 -
apalagi dalam perkara aquo Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding
II dahulu Terbanding II merupakan pengurus dari Perseroan Terbatas PT.
Hotel Danau Toba International yang memiliki jabatan dan mempunyai Gaji
yang telah ditetapkan.;---
Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, Pertimbangan Majelis Hakim
Judex Factie tentang Gugatan Pembading dahulu Penggugat tidak
mempunyai dasar hukum yang dibenarkan oleh undang-undang adalah
Keliru, cacat hukum dan tidak beralasan. Maka oleh karenanya terhadap
pertimbangan hukum tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat
diterima. :-----------------
Bahwa adapun pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Judex Factie
telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan Gugatan Pembanding
dahulu Penggugat, oleh karenanya terhadap Pertimbangan hukum tersebut
haruslah dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim pada
tingkat Pengadilan Tinggi Medan yang menerima, memeriksa dan memutus
perkara aquo. :----------------------------------------------------------------------------------
2. PERTIMBANGAN HUKUM KONTRADIKTIF
Bahwa disisi lain pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie perkara
aquo pada halaman 58 alinea kedua sangatlah kontradiktif disatu sisi
menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, namun
disisi lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah dinyatakan jelas. :--
Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut sangatlah tidak berdasar,
karena Majelis Hakim Judex Factie telah keliru dan salah dalam melakukan
pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya Pertimbangan hukum Hakim
Judex Factie yang menyatakan gugatan Penggugat sudah dinyatakan jelas,
maka sudah sepatutnya eksepsi dari Terbanding I dahulu Tergugat I dan
Tergugat II dahulu Tergugat II haruslah dikesampingkan dan dinyatakan
tidak diterima. :--------
Bahwa Majelis Haim Judex Factie dalam perkara aquo telah INKONSISTEN
dalam mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang telah diajukan
Pembanding dahlu Penggugat.;---
Sudah sangat terang dan tegas dalam dalil gugatan yang diuraikan
Pembanding dahulu Penggugat dalam surat gugatannya, Replik maupun
konklusi yang disampaikan. Yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
judex factie menyebutkan :
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka meskipun dalil
gugatan penggugat sudah dinyatakan jelas…”
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 59 -
Sehingga apabila gugatan Pembanding dahulu Penggugat sudah jelas,
maka gugatan tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materiil
dalam suatu Gugatan dan sudah memiliki dasar hukum untuk mengajukan
gugatan di Pengadilan Negeri Medan. :------------------------------------
Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap pertimbangan hukum yang
menyatakan Gugatan Penggugat sudah dinyatakan jelas, haruslah dikuatkan
dan dipertahankan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan,
dikarenakan putusan Judex factie tidak memuat pertimbangan hukum yang
benar, proporsional, tidak rinci, tidak seksama, bahkan keliru dan
mencerminkan kedangkalan pemahaman hukum dan tidak jujur dalam
menyatakan kebenaran. :-------------------
3. PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA
DAN BUKTI-BUKTI PADA PERSIDANGAN
Bahwa Judex Factie tidak memperhatikan dengan akurat dan seksama
sesuai fakta dan bukti yang benar secara Materil, dan secara Formil,
Pembanding dahulu Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang
menyatakan bahwa , Pembanding dahulu Penggugat selaku Presdien
Komisaris PT. Hotel Danau Toba International (PT.HDTI) dalam
melaksanakan Rapat Umum Luar Biasa pada tanggal 07 November 2013
tidak ada melakukan / melaksanakan Rapat Dewan Komisaris PT. HDTI
terlebih dahulu dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan
gugatan Perbuatan Melawan hukum di Pengadilan Negeri Medan, dengan
Registrasi Nomor: 683 Pdt.G/2013/PN Mdn. :------------------------------------------
Bahwa dalil gugatan mana dikuatkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan
oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam keterangan saksi halaman 39
samapai dengan halaman 41 putusan nomor 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn yaitu
saksi Wakimin dan saksi Adi Pinem, SH .
Bahwa ternyata terhdap saksi yang dihadirkan oleh Terbanding I dan II
dahulu Tergugat I dan II tidak mengetahui tidak menyaksikan, tidak
berkualitas dan tidak mempunyai relevansi terhadap perkara aquo. :------------
Bahwa keterangan yang diberikan di persidangan oleh saksi David
Halomoan Lingga dan Yos Andri adalah keterangan yang tidak mempunyai
hubungan hukum dengan perkara yang sedang digugat pada perkara aquo.
Sehingga dengan jelas dan terang Pembanding dahulu Penggugat telah
berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya pada perkara aquo. :---------------
FAKTA DAN KEBENARAN MATERIILNYA YANG TIDAK DAPAT DIBATAH
OLEH TERBANDING I DAN II DAHULU TERGUGAT I DAN II ADALAH,
PENGGUGAT SEBELUM MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 60 -
SAHAMA LUAR BIASA PT. HDTI. TIDAK ADA MELAKSANAKAN RAPAT
DEWAN KOMISARIS TERLEBIH DAHULU. :------------------------------------------
Bahwa dari argumen-argumen hukum tersebut diatas, sangat jelas dan nyata
diketahui bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tidak didasarkan atas fakta-
fakta maupun bukti-bukti yang nyata dan benar secara materil dan dengan
demikian tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dengan demikian Pembanding
dapat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima dan
mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan banding Pembanding ini,
dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ------------
MENGADILI
1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding.
2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri medan Nomor: 518/Pdt.G/2014/PN
Mdn, tanggal 29 Juni 2015.
MENGADILI SENDIRI
DALAM PROVISI
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding dahulu disebut
Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan
Perbuatan Melawan
Hukum (onrecht matigedaad).
3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan Rapat Dewan
Komisaris di PT. Hotel Danau Toba International (PT. HDTI)
sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat.
4. Menyatakan bahwa dalam Akta Rapat Umum Pemegang saham Luar
Biasa (RUPS-LB) PT. Hotel Danau Toba International (PT. HDTI) Nomor
20, tanggal 07 November 2013 oleh Notaris ADI PINEM, SH tidak ada
disebutkan adanya Rapat Dewan Komisaris.
5. Menghukum Tergugat I dan dan Tergugat II untuk membayar kepada
Penggugat ganti kerugian materil dan immaterial secara tunai dan
sekaligus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini
diucapkan dipersidangan dengan perincian sebagai berikut:
a. Kerugian Materil
Untuk menghadiri sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum tergugat II,
Penggugat harus mengeluarkan biaya perjalanan dari Jakarta ke Medan
pulang pergi sebesar Rp 15.000.000,- X 10 kali sidang sehingga total
biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp
150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).:-------------------------------
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 61 -
Bahwa untuk menghadiri sidang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II,
Penggugat harus menghabiskan waktu selama 2 (dua) hari dan
meninggalkan pekerjaan Penggugat sebagai Pengusaha di Jakarta
sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,-/hari x
10 kali Sidang dengan jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp.
1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).-----------------------------------------------
b. Kerugian Immateril
Penggugat selaku Pengusaha menjadi malu karena kehilangan wibawa
dan harga diri terhadap sesama pelaku bisnis dan kehilangan
kepercayaan dari sesama pelaku bisnis dan masyarakat, sehingga tidak
dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam menjalankan usahanya
sehingga produktifitas Penggugat menjadi berkurang yang semuanya itu
menurut hukum dapat dimintakan pergantian dalam bentuk uang tunai
sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).---------------------
6. Menghukum tergugat II untuk membayar Kepada Penggugat berupa uang
paksa (dwang Som) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari
keterlambatan sampai Tergugat I dan Tergugat II Melaksanakan isi
putusan ini.---------------------------------------------------------
7. Menyatakan putusan ini dapat serta merta dijalankan (uit voorbaar bij
Voorad) walaupun ada verzet, Banding dan Kasasi.:-----------------------------
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.:-------------------------
SUBSIDAIR
Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa Perkara Aquo
berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex
Aequo et Bono)
Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II menerangkan sebagai
berikut :
1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A
Medan pada Putusannya telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta
hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memberikan rasa
keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya PARA
TERBANDING dahulu sebagai PARA TERGUGAT.
Bahwa mencermati Memori Banding yang telah diajukan oleh
PEMBANDING dahulu disebut PENGGUGAT tidak ada hal-hal baru
sebagai alasan-alasannya dalam mengajukan memori bandingnya, dan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 62 -
terhadap semua alasan-alasan yang di uraikan PEMBANDING dahulu
PENGGUGAT hanyalah mengulangi dalil –dalilnya yang sudah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie secara tepat dan benar,
dengan demikian sangat beralasan hukum Permohonan Banding yang
diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT haruslah ditolak atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Bahwa setelah mencermati Memori Banding dari PEMBANDING dahulu
PENGUGUGAT pada intinya PEMBANDING dahulu PENGGUGAT
keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Judex
Factie Pengadilan Negeri Medan terkait:
I. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN;
II. PERTIMBANGAN HUKUM KONTRADIKTIF;
III. PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-
FAKTA DAN BUKTI-BUKTI PADA PERSIDANGAN.
3. Bahwa terhadap alasan-alasan PEMBANDING dalam memori
bandingnya, PARA TERBANDING memberikan tanggapan hukum
sebagai berikut:
I. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN
Bahwa alasan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dalam Memori
Bandingnya pada lembaran ke 3 (tiga) tentang Pertimbangan Judex
Factie pada halaman 58 yang menyatakan “Menimbang bahwa
berdasarkan petimbangan diatas karena gugatan tuntutan ganti rugi
oleh Penggugat dalam perkara a quo sesuai posita gugatan perdata
oleh Tergugat II kepada Penggugat dalam perkara No:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tetapi Tergugat II dengan sengaja tidak
bersedia melanjutkan pemeriksaan dan juga karena telah dilaporkan
Penggugat oleh Tergugat I kepada Polisi sesuai dengan Laporan
Polisi No. 1188/XI/2013/SPKT III, tanggal 10 Nopember 2013, namun
oleh karena pertimbangan setiap orang menurut hukum dijamin
haknya untuk mengajukan gugatan atau melapor kepada aparat
penegak hukum, maka dengan demikian gugatan penggugat dalam
perkara a quo terbukti tidak mempunyai dasar hukum yanng
dibenarkan oleh Undang-Undang maupun Jurisprudensi;
Bahwa setelah mencermati alasan-alasan PEMBANDING pada dalil-
dalil PEMBANDING tidak mengutip secara utuh dan seksama akan
tetapi hanya mengutip sepenggal-sepenggal pertimbangan Judex
Factie Pengadilan Negeri Medan sehingga dapat menyesatkan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 63 -
Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa, mengadili dan memutus
perkara a quo;
Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut
sudahlah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap
dalam persidangan dan didasari dengan dasar hukum yang kuat
sebagaimana dalam pertimbangan Judex Factie halaman 57 (lima
puluh tujuh) yang dikutip sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa selanjutnya meninjau perumusan luas dari
Perbuatan Melawan Hukum, diketahui bahwa barulah merupakan
perbuatan melawan hukum apabila:
1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;
3. Bertentangan dengan kesusilaan atau;
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam
pergaulan masyarakat mengenai orang atau benda.”
“Menimbang, bahwa dengan diketahui batasan alasan-alasan suatu
perbuatan digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum
diatas maka menurut Majelis telah jelas bahwa melakukan gugatan
perdata ke Pengadilan atau melaporkan suatu perbuatan pidana ke
pihak yang berwenang/kepolisian apapun kemudian hasilnya,
menurut Majelis adalah tidak termasuk dalam kriteria sebagai
perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut suatu ganti kerugian.
Bahkan menurut Majelis melakukan gugatan perdata ke pengadilan
atau melaporkan suatu perbuatan pidana ke pihak yang
berwenang/kepolisian adalah hak yang melekat pada setiap warga
negara yang dijamin undang-undang (Vide Pasal 17 UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Azasi Manusia) dan sikap yang demikian adalah
justru untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang yang
menjurus perbuatan main hakim sendiri (eigen richting);
Bahwa untuk memperkuat dan mendukung pertimbangan tersebut,
Judex Factie telah mengutip beberapa Jurisprudensi sebagaimana
dalam pertimbangannya pada halaman 57 s/d halaman 58 yang
dikutip sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa guna mendukung pertimbangan diatas, maka
berikut ini akan dipaparkan Jurisprudensi yang berkaitan dengan
masalah diatas, diantaranya yaitu:
1. Putusan MA No. 3313 K/Pdt/1983, 29-01/1985. Jo. PT. Medan No.
310/1982, 16-3-1983, Jo. PN. Tanjung Balai No. 02/1980, tanggal
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 64 -
27-08-1980 yang menyebutkan memang benar Tergugat I
melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana dan karena
laporan itu Penggugat telah diperiksa dan diproses persidangan
pengadilan dan selanjutnya Pengadilan menjatuhkan putusan
yang menyatakan Penggugat bebas. Akan tetapi putusan bebas
tersebut tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor
melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti tuntutan ganti
rugi atas alasan bahwa di negara hukum dibenarkan melaporkan
tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedang
masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur
delik merupakan hak sepenuhnya pengadilan memberikan
penilaian. Dengan demikian gugatan yang demikian dianggap
tidak mempunyai dasar hukum;
2. Putusan MA No. 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, Jo. PT. Padang
No. 175/1983, 4-10-1983, Jo. PN. Padang No. 68/1982, 17-01-
1983, yang menyebutkan bahwa gugatan wanprestasi yang
didasarkan atas alasan telah dilaporkan kepada polisi, tidak cukup
menjadi dalil gugatan menuntut ganti rugi, karena setiap orang
berhak mengajukan laporan kepada polisi atau kepada aparat
hukum;
3. Putusan MA No. 2329 K/Pdt/1985, 18-12-1986, yang menegaskan
bahwa adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya
tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan
berdasarkan laporan itu, tetapi tindakan itu dianggap sah menurut
hukum apabila penahanan memenuhi syarat formil dan materil
Pasal 20 Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, sedang pemberitaan
pemeriksaan perkara di pengadilan tidak bertentangan dengan
hukum karena persidangan dilakukan sesuai asas terbuka untuk
umum;”
Dengan demikian sangat beralasan hukum Permohonan Banding
yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT haruslah
ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijk verklaard).
II. PERTIMBANGAN HUKUM KONTRADIKTIF
Bahwa alasan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dalam Memori
Bandingnya pada lembaran 7 (tujuh) tentang pertimbangan Judex
Factie pada halaman 58 alinea ke 2 (dua) yang menyatakan
“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 65 -
meskipun dalil gugatan Penggugat dinyatakan jelas namun oleh
karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo terbukti tidak
mempunyai dasar hukum, maka dengan demikian gugatan Penggugat
dalam perkara a quo adalah mengandung cacat formil”.
Bahwa dalil PEMBANDING dalam Memori Bandingnya yang
mendalilkan bahwa pertimbangan Judex Factie sangatlah kontradiktif
disatu sisi menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memiliki
dasar hukum namun disisi lain menyatakan bahwa gugatan
PENGGUGAT sudah dinyatakan jelas, adalah dalil yang sebab
PEMBANDING tidak memahami atau salah menafsirkan
pertimbangan Judex Factie dan telah menafsirkan secara sepenggal-
sepenggal pertimbangan Judex Factie tersebut.
Bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak dapat
membedakan antara gugatan dinyatakan jelas dengan gugatan yang
tidak memiliki dasar hukum.
Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam putusannya telah jelas dan
terang benderang pada halaman 55 (lima puluh lima) menyatakan
bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
menurut Majelis gugatan Penggugat telah jelas alasan dan dalil
gugatannya yaitu Penggugat mengajukan gugatan adalah karena
terkait gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan
Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:
1188/XI/2013/SPKT III, tanggal 10 Nopember 2013, yang tidak ada
kejelasan”.
Bahwa dengan alasan-alasan gugatan PEMBANDING dahulu
PENGGUGAT tersebut, timbul Pertanyaan Hukum Apakah dengan
alasan terkait gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan
Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:
1188/XI/2013/SPKT III, tanggal 10 Nopember 2013, dapat dijadikan
sebagai dasar untuk tuntutan ganti rugi dengan Perbuatan Melawan
Hukum?
Bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex Factie
sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan Judex Factie
halaman 57 (lima puluh tujuh) Putusan perkara a quo yang
menyatakan bahwa:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 66 -
“Menimbang, bahwa selanjutnya meninjau perumusan luas dari
Perbuatan Melawan Hukum, diketahui bahwa barulah merupakan
perbuatan melawan hukum apabila:
1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;
3. Bertentangan dengan kesusilaan atau;
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam
pergaulan masyarakat mengenai orang atau benda:”
“Menimbang, bahwa dengan diketahui batasan alasan-alasan suatu
perbuatan digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum...
dst. Bahkan menurut Majelis melakukan gugatan perdata ke
pengadilan atau melaporkan suatu perbuatan pidana ke pihak yang
berwenang/kepolisian adalah hak yang melekat pada setiap warga
negara yang dijamin undang-undang (Vide Pasal 17 UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Azasi Manusia) dan sikap yang demikian adalah
justru untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang yang
menjurus perbuatan main hakim sendiri (eigen richting);
Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan
tersebut juga telah diperkuat dan didukung oleh beberapa
Jurisprudensi yang telah dipaparkan oleh Judex Factie sebagaimana
telah diuraikan di atas, sehingga secara hukum dan menurut hukum
pertimbangan Judex Factie tersebut tidaklah Kontradiktif dan sudah
tepat dan benar serta telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan karenanya Pertimbangan hukum Judex
Factie dalam putusannya pada halaman 58 sudahlah tepat dan benar
yang menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan petimbangan
diatas karena gugatan tuntutan ganti rugi oleh Penggugat dalam
perkara a quo sesuai posita gugatan perdata oleh Tergugat II kepada
Penggugat dalam perkara No: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tetapi
Tergugat II dengan sengaja tidak bersedia melanjutkan pemeriksaan
dan juga karena telah dilaporkan Penggugat oleh Tergugat I kepada
Polisi sesuai dengan Laporan Polisi No. 1188/XI/2013/SPKT III,
tanggal 10 Nopember 2013, namun oleh karena pertimbangan setiap
orang menurut hukum dijamin haknya untuk mengajukan gugatan
atau melapor kepada aparat penegak hukum, maka dengan demikian
gugatan penggugat dalam perkara a quo terbukti tidak mempunyai
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 67 -
dasar hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang maupun
Jurisprudensi;
Dengan demikian sangat beralasan hukum Permohonan Banding
yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT haruslah
ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk
verklaard).
III. PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-
FAKTA DAN BUKTI-BUKTI PADA PERSIDANGAN
Bahwa terhadap dalil PEMBANDING dahulu PENGGUGAT yang
mendalilkan Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan
bukti-bukti pada persidangan, secara hukum tidak ada lagi urgensinya
untuk dipertimbangkan karena gugatan PEMBANDING dahulu
PENGGUGAT bukan merupakan kategori atau kriteria Perbuatan
Melawan Hukum dan secara hukum telah jelas tidak memiliki dasar
hukum, sehingga pertimbangan Judex Factie dalam Putusannya
halaman 59 telah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan
bahwa “Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, oleh karena
eksepsi terbukti gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum
dan mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan dalam
pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan dan karenanya harus
dinyatakan tidak dapat diterima”.
Dengan demikian sangat beralasan hukum Permohonan Banding
yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT haruslah
ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk
verklaard).
Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Majelis
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan
sebagai berikut:
MENGADILI
1. Menolak permohonan banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk
seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya
perkara.
MENGADILI SENDIRI
DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 68 -
- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini.
DALAM REKONPENSI
- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I Dalam Rekonpensi dan
PENGGUGAT II dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini.
Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain,
mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat
melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan
hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah
dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,
sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut pada prinsipnya
mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya baik memori
banding maupun kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut,
tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,
meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Medan nomor : 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 29 Juni 2015, memori banding
yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula
Tergugat I dan II, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah
diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan
dengan menerima eksepsi dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II,
yang dalam pokok perkara menyatakan gugatan Pembanding semula
Penggugat tidak dapat diterima, telah tepat dan benar menurut hukum, maka
Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan
pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 69 -
penguatan pertimbangan bahwa gugatan wanprestasi yang didasarkan atas
alasan telah dilaporkan kepada polisi, tidak cukup manjadi dalil gugatan
menuntut ganti rugi, karena setiap orang berhak mengajukan laporan kepada
polisi atau kepada aparat hukum, maka dengan demikian gugatan Pembanding
semula Penggugat dalam perkara aquo terbukti tidak mempunyai dasar hukum
yang dibenarkan oleh Undang-Undang maupun Yurisprudensi;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 29
Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam
peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap
dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam
peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan tersebut dibebankan kepadanya;
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan
hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;
M e n g a d i l i :
- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
518/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 29 Juni 2015, yang dimohonkan banding
tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh kami : DHARMA E.
DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN,
SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Februari
2016, nomor : 51/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, oleh Hakim Ketua
Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta PASTI, SH. sebagai
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 70 -
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
1. JANNES ARITONANG, SH.MH. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
ttd
2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.
Panitera Pengganti,
ttd
PASTI, SH.
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
PANITERA,
Hj. MERI ULFA, SH.MH.
NIP. 195703011985032002.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN