I</c
~ 6b/DI ~
fSKRIPSI
LIA K URNIASARI
PENETAPAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA BERDASARKAN REKOMENDASI
IMO TAHUN 1998
FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI
PENETAPAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA BERDASARKAN REKOMENDASI IMO TAHUN 1998
\
SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MI!I.I!NGKAPI TUGM
DAN MIMINUHISYARATJt,YMAT GUNA
MENCAPAI GELAR U.j,,1UANA I«JKUM
IlIne SMNft,a.1rBn M.DNIP. 131 QS3 4ft
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AlRLANGGA SURABAYA
1001
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI
Skripsi bd teJah diuJi dan dipertahukan di had.pan Panitla PenguJi
P.d. tllJllPl 17 Mel 2001
PanIda PenpJl Skripsi :
: Dr. B. Ahdoel Raalid. aD., LLM.
AnI... : 1. DIpa SuatowaCJ, SJL. M..u.....
2. Ba....b. N........". 8,u" MeS,
3. FEE B. 1-s,B.. M..S. c ___-===:::::==--_ .....- ...
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI
BABIV
PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Dasar-dasar pemikiran dalam penetapan AlKI adalah menggunakan
pendekatan yuridis dan historis, yaitu :
e Berdasarkan Pasal 53 Konvensi PBB 1982 tentang Hukum laut,
mewajibkan perfu adanya pengaturan yang menentukan alur laut
dan rute penerbangan diatasnya melalui perairan
kepulauanlnusantara Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia
menetapkan 3 (tiga) AlKI sebagaimana diatur dalam Pasal 18
Undang-Undang Nomor 6 T ahun 1996 tentang Perairan Indonesia
merupakan implementasi dari UNClOS 1982.
e Konvensi PBB 1982 tentang Hukum laut (UNClOS 1982) yang
diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 19a5
mempunyai arti yang penting bagi Negara Republik Indonesia,
karena asas negara kepulauan yang diperjuangkan oleh
Indonesia selama 25 tahun diterima dan diakui oleh masyarakat
intemasional. Hal ini, melahirkan sebuah konsekuensi yuridis,
dimana Indonesia wajib mengakomodasikan kepentingan
51
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI
52
masyarakat intemasional dengan menetapkan jalur-jalur lalu lintas
bagi palayaran intemasional melalui perairan Indonesia.
b. Dalam menetapkan ALKI, Indonesia haruslah menyampaikan usul
kepada organisasi intemasional yang berwenang, dalam hal ini
Intemational Maritime Organization (IMO). Organisasi tersebut
berfungsi memberikan saran - saran dan rekomendasi dalam
penerimaan dan penetapan mengenai alur laut kepulauan. Pada
tanggal 19 Mei 1998, IMO secara resmi menerima dan menetapkan 3
(tiga) ALKI yang diajukan oleh Indonesia.
c. Lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang ditetapkan oleh
Pemerintah RI berlaku bagi sagata jenis kapaJ dan pesawat udara
asing baik negara pantai maupun negara tidak berpantai, metalui
perairan Indonesia, antara satu bagian laut lepas atau ZEE Indonesia
dengan bagian laut tepas atau ZEE Indonesia lainnya. Lintas di ALKI
tersebut dilakukan secara langsung, terus menerus dan secepat
mungkin serla tidak terhalang.
Mengenai persyaratanlkewajiban bagi kapal dan pesawat udara yang
metintas, pemerintah tetah menyiapkan 19 (sembilan belas)
ketentuan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan hak lintas alur
laut kepulauan melalui perairan Indonesia.
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI
53
d. Dampak yang dapat timbul sehubungan dengan ditetapkannya ALKI
tersebut ditinjau dari segi yuridis, politis, keamanan dan
kesejahteraan.
2. Saran
a. Mengingat ALKI yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia telah
diterima dan disetujui oleh IMO dan untuk mengoptimalkan
penerapannya agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,
maka pemerintah pertu segera menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang ALKI. Hal tersebut demi menjamin kepastian hukumnya serta
pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di ALKI.
b. Dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran
internasional melalui ALKI, pemerintah Indonesia pertu segera
memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan UNCLOS 1982 yaitu
mempersiapkan peta-peta navigasi dilengkapi simbol-simbol ASL
(Archipelagic Sea Lanes) dan mempersiapkan perangkat MSC
(Monitoring Surveillance Control) sesuai dengan kesepakatan dalam
sidang MSC~9IMO.
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI