PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA DI WILAYAH YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013
SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
OLEH:
SAMSUL ARISANDI
NIM. 09340102
PEMBIMBING:
1. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag.,M.Hum 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H.,M.Hum
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014
ABSTRAK
Narkotika merupakan momok menakutkan untuk semua lapisan, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana kasus narkotika yang ada di wilayah Yogyakarta pada Tahun 2012-2013 mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya. Narkotika dalam lingkup tindak pidana dilakukan penyitaan oleh penyidik Kepolisian atau penyidik BNN. Penyitaan tersebut mempunyai kepentingan sebagai pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pemusnahan yang berpedoman kepada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2010 tentang pedoman teknis penanganan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman.
Penelitian ini meneliti bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 dan apa faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah Yogyakarta tahun 2012-2013. Hal tersebut perlu mengingat proses pemusnahan barang sitaan narkotika berpotensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga dikhawatirkan kehilangan dan kerusakan barang sitaan narkotika tersebut bisa beredar lagi di kalangan masyarakat.
Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) berupa wawancara dan diperkuat dengan data-data berupa dokumen yang ada ditempat penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena skripsi ini menganalisis data-data mengenai pemusnahan barang sitaan narkotika.
Hasil dari penelitian skripsi ini adalah pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, karena pemusnahan barang sitaan dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan melainkan pelaksanan pemusnahan dilakukan sesuai dengan sedikit banyaknya barang sitaan narkotika. Sedangkan faktor penghambat dilakukannya pemusnahan barang sitaan narkotika lebih banyak dibanding faktor pendukung dilakukannya pemusnahan.
ii
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal : Nota Dinas
Lamp : -
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta Assalamu’alaikum Wr.Wb
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:
Nama : Samsul Arisandi
NIM : 09340102
Judul Skripsi : Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.
Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Yogyakarta, 25 Rabiul Awwal 1435 H 27 Januari 2014 M
Pembimbing I
M. Misbahul Mujib, S.Ag.,M. Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002
iii
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal : Nota Dinas
Lamp : -
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta Assalamu’alaikum Wr.Wb
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:
Nama : Samsul Arisandi
NIM : 09340102
Judul Skripsi : Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013.
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.
Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Yogyakarta, 25 Rabiul Awwal 1435 H 27 Januari 2014 M Pembimbing II
Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIRNomor:
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012Yang dipersiapkan dan disusun oleh, Nama NIM Telah dimunaqosyahkan PadaNilai Munaqosyah Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Penguji I
Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum. NIP. 19750615200003 1 001
Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D
iv
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM
PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR Nomor: UIN 02/K.IH-SKR/PP.00.9/008/2014
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013. Yang dipersiapkan dan disusun oleh,
: Samsul Arisandi : 09340102
Telah dimunaqosyahkan Pada : Jum’at, 07 Februari 2014 : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
TIM MUNAQASYAH : Ketua Sidang
M. Misbahul Mujib, S.Ag.,M. Hum. NIP. 19780212 201101 1 002
Penguji II
Ach. Tahir, S.H.I., LL.M NIP. 19800626 200912 1 002
Yogyakarta, 07 Februari 2014 UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari’ah dan Hukum DEKAN
Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. NIP. 19711201199503 1 001
BM-05-07/RO
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu
, LL.M., M.A. 19800626 200912 1 002
v
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Samsul Arisandi
NIM : 09340102
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Judul :“ Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013”
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Yogyakarta, 07 Februari 2014
Penyusun
Samsul Arisandi 09340102
vi
MOTTO
Janganlah engkau jadikan cinta sebagai
cita-cita, tetapi jadikanlah cita-cita
sebagai cinta.
Jangan memohon pada Tuhan untuk
meringankan cobaan yang ada, berdoalah
pada Tuhan untuk memberikanmu kekuatan
untuk dapat melaluinya. (Mario Teguh)
Allah akan menolong seorang hamba,
selama hamba itu senantiasa menolong
saudaranya. (HR. Muslim)
vii
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan untuk:
KEDUA ORANG TUAKU, MBO’ DAN EMA’
ADIK-ADIKKU, IMTI DAN CHULWAH
NENEKKU, ARNIYAH DAN HALIMAH SERTA ALM LATO’ TAMMA
DAN LATO’ RUNA
WA’ MUHLE, WA’ SULAIMAN, WA’ ZAINAL, WA’ SILASA
SAHABAT-SAHABATKU,
FARRAH, FAHRIAN, HABIB, RONI, PETRUK DAN SEMUA
SAHABATKU DI PRODI ILMU HUKUM
KAMPUS TERCINTA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
viii
KATA PENGANTAR
اهللا إال إله ال أن أشهد .والدين مورالدنياأ على نستعني وبه العاملني رب هللا دحلمأ
سيدنا املرسلنيو األنبياء فشر أ على والسالم والصالة. اهللا رسول حممدا أن وأشهد
.مابعدأ. مجعنيأ وصحبه أله وعلى حممد
Bismillahirrahmanirrahim
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang senantiasa memberikan
kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat
dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam,
segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan
mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.
Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah
penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di
Wilayah Yogyakarta 2012-2013.
Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak
kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari
ix
kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari
berbagai pihak senantiasa diharapkan.
Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas
dari do’a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini,
penyusun haturkan rasa terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. Musa Asy’arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik dan Ketua
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
4. Ach. Tahir, S.H.I, LL.M., M.A., selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. M. Misbahul Mujib, S.Ag.,M.Hum selaku Pembimbing I yang telah
bersedia meluangkan waktu serta tenaga untuk memberi pengarahan dan
bimbingan dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat
terselesaikan.
6. Budi Ruihatudin, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II yang telah bersedia
meluangkan waktu serta tenaga untuk member pengarahan dan bimbingan
dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Dedy Sumarsono, SIK dari unit Dirres Narkoba DIY, Krisna Pramono,
S.H Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan AKBP Sumargiyono,
SST.Ft, S.H bagian Pemberantasan BNNP DIY yang telah meluangkan
waktu memberikan data-data yang saya perlukan dalam penelitian.
x
9. Kedua orang tuaku yang membanggakan, Abu Bakar dan Hasaliyah,
Adik-adikku tersayang, Imtihanah dan Chulwah, Nenekku Arniyah dan
Halimah, Kakekku Alm Daeng Bacok Tamma, Wa’ Abd. Muhle dan Ma’
Jemma serta keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tiada
henti-hentinya mendoakan, memberi nasehat, semangat dan dukungan.
10. Sahabat-sahabatku Farrah, Hanum, Ingga, Fahrian, Taufiq, Petruk, X-Boy,
Habib Coy, Aim dan Roni terima kasih atas dukungan, nasehat, semangat
dan bantuannya selama ini, semoga persahabatan kita kekal selamanya.
11. Sahabat-sahabatku di Prodi Ilmu Hukum terima kasih atas dukungan dan
bantuannya selama ini, semoga persahabatan ini terjaga.
12. Teman-teman seperjuangan Spring N’ Freedom dan Kos Saudara terima
kasih atas kekeluargaan dan kebersamaannya selama ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas
dukungan dan bantuannya.
Semoga segala bantuan dan jasa baik yang diberikan mendapatkan balasan
dan menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Selanjutnya
penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh
karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan.
Akhirnya, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap
pembaca.
Yogyakarta, 27 Januari 2014
Penyusun
Samsul Arisandi NIM 09340102
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..............................................................................
ABSTRAK .............................................................................................. i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..................................................... ii
PENGESAHAN ...................................................................................... iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ................................................. v
MOTTO .................................................................................................. vi
PERSEMBAHAN ................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ............................................................................ viii
DAFTAR ISI ........................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah ................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................ 7
C. Tujuan dan Kegunaan .................................................................. 7
D. Telaah Pustaka ............................................................................. 8
E. Kerangka Teoritik ........................................................................ 10
F. Metode Penelitian ......................................................................... 17
G. Sistematika Pembahasan .............................................................. 20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika ........................................ 22
xii
B. Macam-Macam Narkotika ........................................................ 32
C. Sanksi Tindak Pidana Narkotika ............................................... 43
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN,
BARANG SITAAN DAN PEMUSNAHAN
A. Wilayah Yogyakarta...................................................................... 56
B. Barang Sitaan ................................................................................ 57
C. Pemusnahan .................................................................................. 58
1. Pengertian Pemusnahan .......................................................... 58
2. Prosedur Pemusnahan ............................................................. 59
3. Pihak- Pihak Yang Berwenang Melakukan Pemusnahan Barang
Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta ............................... 68
BAB IV PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, FAKTOR
PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN
PEMUSNAHAN DI WILAYAH YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013
A. Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika ......................................... 71
1. Pelaksanaan Pemusnahan ........................................................ 71
2. Analisis Pemusnahan .............................................................. 74
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemusnahan Barang
Sitaan Narkotika .......................................................................... 77
1. Faktor Pendukung ............................................................ 77
2. Faktor Penghambat ........................................................... 77
xiii
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................. 79
B. Saran ............................................................................................. 81
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 83
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A. Curriculum vitae
B. Surat Ijin Penelitian
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang
dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi
canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak
menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang
sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang narkotika.1
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 digunakan sebagai
pengganti dan penyempurna dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997
yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi
yang berkembang dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana
narkotika.
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2
Narkotika hampir sama dengan psikotropika, apalagi jika dilihat
dari pengertian dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa
bentuknya berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis.
Perbedaannya adalah pada narkotika disebutkan ada yang berasal dari
tanaman sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan
demikian.
Selain mengatur tentang penyalahgunaan narkotika oleh konsumen
yang tidak sah narkotika seperti pecandu maupun pengedarnya, undang-
undang tentang narkotika juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan
narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.2
Narkotika masuk dalam hukum pidana khusus karena diatur di luar
hukum pidana umum. Contohnya saja penyidikan kasus narkotika dapat
dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
Narkotika dalam lingkup tindak pidana dilakukan penyitaan oleh
penyidik BNN atau penyidik kepolisian. Penyitaan tersebut mempunyai
kepentingan sebagai pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan pemusnahan.
Barang sitaan adalah narkotika dan prekursor narkotika atau yang
diduga narkotika dan prekursor narkotika atau yang mengandung
2 Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3
narkotika dan prekursor narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak
pidana narkotika dan prekursor narkotika yang disita oleh Penyidik.3
Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN
Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman teknis penanganan barang sitaan
narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman.
Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk
memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada
penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan
dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian
Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur
pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak
lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.4
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) dalam ayat (4) menentukan bahwa benda sitaan
yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk
dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Termasuk
dalam kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain
adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak
3 Tri Jata Ayu Pramesti, “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika”,
www.hukumonline.com, akses 28 Agustus 2013.
4 Tri Jata Ayu Pramesti, “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika”, http://www.hukumonline.com/, akses 28 Agustus 2013.
4
serta buku-buku atau gambar-gambar dan bentuk lain dari barang-barang
yang masuk dalam kelompok pornografi.5
Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika yang diperbaharui di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika Pasal 91 dan 92 mengatur tentang pemusnahan
narkotika yang salah satu penyebabnya berhubungan dengan tindak
pidana. Sedangkan untuk pemusnahan psikotropika yang berkaitan dengan
tindak pidana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika.6 Menurut ketentuan dalam kedua undang-
undang tersebut, pemusnahan barang sitaan yang berupa narkotika dan
psikotropika yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap dilakukan oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan
oleh pejabat yang mewakili Kepolisian dan Departemen Kesehatan dengan
dibuat Berita Acara Pemusnahan.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang masih perlu
untuk diperjelas adalah mengenai mekanisme pemusnahan barang sitaan
yang bersifat terlarang dan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan
pemusnahan barang sitaan tersebut. Pelaksanaan pemusnahan barang
sitaan yang bersifat terlarang tersebut berpotensi terjadinya
penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam
5 Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP.
6 Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
5
pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan yang bersifat
terlarang masih ada kemungkinan bisa beredar lagi di masyarakat.
Sejauh ini pemusnahan barang sitaan Narkotika di wilayah
Yogyakarta dilakukan oleh Penyidik Polda DIY dan Kejaksaan Negeri
Yogyakarta, sedangkan barang sitaan yang ada di BNNP Yogyakarta
dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta.7 Berikut data yang
diperoleh dalam pemusnahan Narkotika diwilayah Yogyakarta pada Tahun
2012-2013.8
DATA PEMUSNAHAN NARKOTIKA DI WILAYAH YOGYAKARTA TAHUN 2012
Hr/Tg/Bln/Thn Nama Jenis Sifat Jumlah Tempat Pemusnahan
Kamis-22-03-2012
Ganja Tanaman 1.550 gr Polda DIY
Kamis-29-11-2012
Heroin Bahan Kimia
1.173,5 gr Polda DIY
Kamis-29-11-2012
Shabu Bahan Kimia
212,7 gr Polda DIY
7 wawancara dengan Bapak Sumargiyono anggota BNNP DIY pada tanggal 3
Oktober 2013. 8 BAP Polda DIY
6
Berikut data yang diperoleh dalam pemusnahan Narkotika di
wilayah Yogyakarta pada Tahun 2013.
DATA PEMUSNAHAN NARKOTIKA DI WILAYAH YOGYAKARTA TAHUN 2013
Hr/Tg/Bln/Thn Nama Jenis Sifat Jumlah Tempat
Pemusnahan
Kamis-10-01-2013
Shabu Bahan Kimia
1.031 gr Polda DIY
Sedangkan kasus Narkotika di wilayah Yogyakarta pada tahun
2013 meningkat dibanding tahun sebelumnya, berdasarkan data di
Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda DIY, yaitu:.9
Data Kasus Narkotika di wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013
Tahun 2012 Tahun 2013
Shabu : 62 kasus Shabu : 103 kasus
Ganja : 124 kasus Ganja : 93 kasus
Ekstasi : 6 kasus Ekstasi: 2 kasus
Putau : 6 kasus Putau : 3 kasus
9 http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/22/184235.
7
Dengan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk meneliti
proses pemusnahan barang sitaan Narkotika di wilayah Yogyakarta.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan Narkotika di
wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013 ditinjau dari Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang
Sitaan Narkotika, Prekursor narkotika dan Bahan Kimia lainnya Secara
Aman?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemusnahan
barang sitaan Narkotika di wilayah Yogyakarta tahun 2012-2013?
C. Tujuan dan Kegunaan
Dari rumusan masalah di atas dapat dijabarkan tujuan dan
kegunaan penelitian, yaitu:
1. Tujuan
a. Mengetahui yang berwenang melakukan pemusnahan barang sitaan
narkotika di wilayah Yogyakarta tahun 2012-2013.
b. Mengetahui kesesuaian proses pemusnahan barang sitaan narkotika
di wilayah Yogyakarta tahun 2012-2013 dengan Undang-undang
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala
8
BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan
Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia
Lainnya Secara Aman.
2. Kegunaan
a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran secara luas tentang narkotika terutama
mengenai proses pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah
Yogyakarta tahun 2012-2013.
b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
dalam penegakan hukum, khususnya dilingkungan masyarakat,
diharapkan masyarakat lebih mengetahui mengenai proses
pemusnahan barang sitaan narkotika.
D. Telaah Pustaka
Dalam penyusunan skripsi ini telah dilakukan telaah pustaka oleh
penyusun dan menghasilkan data beberapa mahasiswa yang sebelumnya
menyusun dalam masalah yang hampir sama dengan judul yang akan
penyusun buat. Oleh karena itu, untuk menghindari duplikat dari hasil
karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara
masing-masing judul dan masalah apa yang dibahas, sejauh pengamatan
penulis sampai disusunnya penelitian ini belum ada penyusun yang
memfokuskan penelitian pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah
Yogyakarta tahun 2012-2013.
9
Melalui telaah pustaka yang dilakukan peneliti, ada beberapa
penelitian yang berhubungan dengan pemusnahan barang sitaan nrkotika,
antara lain:
Skripsi Mokhamad Haris, “Upaya Badan Narkotika Propinsi
(BNP) dalam Penanggulangan Narkoba dari Tahun 2001-2003” mengulas
mengenai apa yang menjadi kendala dan bagaimana upaya badan
narkotika propinsi dalam penanggulangan narkoba di Yogyakarta pada
tahun 2001-2003.10 Adapun skripsi ini membahas tentang bagaimana
proses pemusnahan barang sitaan Narkotika di wilayah Yogyakarta.
Skripsi Khaerul Syakir yang berjudul, “Pemusnahan Barang Bukti
Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi di Kejaksaan Negeri
Purwokerto Terhadap Putusan Perkara No: 11/Pid.Sus/2010/PN. Pwt)”
mengulas tentang alasan jaksa Penuntut Umum dalam pemusnahan barang
bukti narkotika dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi saat
Penuntut Umum melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dalam
Putusan Perkara No: 11/Pid.Sus/2010/PN. Pwt.11
Skripsi Sri Rahayu yang berjudul, “Tinjauan Yuridis terhadap
Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Mamuju” membahas tinjauan yuridis pemusnahan barang bukti
10 Mokhamad Haris, “Upaya Badan Narkotika Propinsi (BNP) dalam
Penanggulangan Narkoba dari Tahun 2001-2003”, skripsi, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
11 Khaerul Syakir, “Pemusnahan barang bukti narkotika oleh Jaksa Penuntut
Umum (Studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto terhadap Putusan Perkara No: 11/Pid.Sus/2010/PN. Pwt)”, Skripsi, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012
10
yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju.12 Adapun skripsi
ini membahas tentang pemusnahan barang sitaan narkotika yang ada di
wilayah Yogyakarta.
E. Kerangka Teoritik
Melihat dari pentingnya pemusnahan barang sitaan narkotika,
maka mengetahui prosedur pemusnahan barang sitaan narkotika agar lebih
sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Undang-undang. Teori-teori
dibawah ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada.
Tri Jata Ayu Pramesti menerangkan bahwa pemusnahan dalam
Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010
adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan,
yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala
Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh
pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan
Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut
tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu
pejabat atau anggota masyarakat setempat.13
Menurut Tri, barang sitaan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BNN
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan
12 Sri Rahayu, “Tinjauan Yuridis terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika
di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju”, Skripsi, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2012
13 Tri Jata Ayu Pramesti, “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika”, http://www.hukumonline.com/, akses 28 Agustus 2013.
11
Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan
Kimia Lainnya Secara Aman (Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun
2010) adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang diduga
Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengandung Narkotika dan
Prekursor Narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita oleh Penyidik.14
Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul Hukum Narkoba
Indonesia, menerangkan bahwa cara pemusnahan narkotika sebagai barang
bukti dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan
sebelum putusan dan sesudah putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan
dalam pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika.15
1. Pemusnahan sebelum putusan
Pemusnahan narkotika sebelum adanya putusan pengadilan dilakukan
pada tingkat penyelidikan atau penyidikan. Pemusnahan ini
dimungkinkan, karena dalam pasal 71 ayat (1) memerintahkan
penyidik polri ketika menemukan tanaman narkotika dalam waktu 24
jam wajib memusnahkan temuan tersebut setelah sebagian disisihkan
untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan.
14 Tri Jata Ayu Pramesti, “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika”,
http://www.hukumonline.com/, akses 28 Agustus 2013
15 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 263
12
Di samping itu pada tingkat penyidikan narkotika,
dimusnahkan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri
yang isinya memerintahkan untuk dimusnahkan (Pasal 70 ayat (1)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).
Adapun cara pemusnahannya dilakukan oleh penyidik polri
dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kejaksaan, kementerian
Kesehatan dan penyidik PNS yang menguasai barang sitaan. Apabila
dalam keadaan tertentu misalnya karena kondisi tempat kejadian
perkara tidak memungkinkan untuk menghadirkan pejabat instansi
terkait secara lengkap, maka pemusnahan cukup disaksikan pejabat
dari tempat kejadian perkara bersangkutan.
2. Pemusnahan sesudah putusan
Pemusnahan narkotika sesudah putusan dilakukan setelah putusan
perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. Undang-undang Narkotika
tidak menentukan sampai berapa lama eksekusi pemusnahan narkotika
tersebut dilaksanakan. Namun demikian bukan berarti tanpa batas
waktu mengeksekusinya. Pelaksanaan pemusnahan narkotika di sini
sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf b adalah pejabat kejaksaan, ini
adalah sebagai eksekutor putusan pengadilan.16
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
merupakan Undang-undang sebagai pedoman dalam permasalahan
Narkotika maupun hal yang terkait. Dalam hal ini penulis ingin
16Ibid, hlm. 264.
13
memaparkan pasal-pasal yang bersangkutan ataupun terkait dengan
judul penelitian skripsi penulis mengenai analisis pemusnahan barang
sitaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.
Penyusun akan memaparkan pasal-pasal yang merupakan
kewajiban yang harus dilakukan oleh BNN, terkhusus Badan
Narkotika Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik hal yang wajib dan
harus dilaksanakan terkait dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009. BNN memiliki kewenangan yang ditunjuk langsung oleh
Presiden. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 91 Undang-undang
Narkotika:
1. Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan
tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN,
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status
barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk
kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan,
dan/atau dimusnahkan.
2. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam
penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk
dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala
Kejaksaan Negeri setempat.
14
3. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling
lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan
tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada
penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala
Kejaksaan Negeri setempat, ketua Pengadilan Negeri setempat,
Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang
1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
5. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan
pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5
(lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan
Negeri setempat.
6. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang
sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.17
Pasal 92 menjelaskan tentang pemusnahan narkotika yaitu:
1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN
wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu
paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat
17 Pasal 91 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
15
ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan dapat
disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
2. Untuk tanaman narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit
terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan
dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
3. Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman narkotika sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang
sekurang-kurangnya memuat:
a. Nama, jenis, sifat dan jumlah
b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun
ditemukan dan dilakukan pemusnahan
c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman
narkotika
d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau
pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.
4. Sebagian kecil tanaman narkotika yang tidak dimusnahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk
kepentingan pembuktian
5. Sebagian kecil tanaman narkotika yang tidak dimusnahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan
16
pengawas Obat dan Makanan untuk kepentigan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
6. Sebagian kecil tanaman narkotika yang tidak dimusnahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk
kepentingan pendidikan dan pelatihan.18
Pasal 60 ayat (1) menjelaskan pemusnahan narkotika dilakukan
sebagaimana yang dijelaskan dalam hal huruf d, berkaitan dengan tindak
pidana. Sedangkan Pasal 62 ayat (1) menjelaskan pemusnahan narkotika
sebagaimana dimaksud pasal 60 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :
1. Dalam pemusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam tahap
penyelidikan atau penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan disaksikan oleh Pejabat
yang mewakili Kejaksaan, Departemen Kesehatan, dan Penyidik
Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan.
2. Dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan setelah putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan
dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan di saksikan oleh Pejabat yang
mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen
Kesehatan.19
18 Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
19 Pasal 60 ayat (1) dan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
17
Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman
Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan
Bahan Kimia Lainnya Secara Aman, secara lengkap menjelaskan langkah-
langkah pemusnahan yang tepat dan aman, yakni salah satunya dengan
melakukan karakterisasi limbah untuk mengidentifikasi bahan kimia agar
tidak membahayakan. Selain itu, di dalam Peraturan Kepala BNN Nomor
7 Tahun 2010 tidak hanya mengatur mengenai pemusnahan barang sitaan
saja, tetapi juga mengenai penanganan, pemusnahan dan pembuangan sisa
pemusnahan secara aman yang dilakukan penyidik dengan beberapa cara
seperti yang tertera dalam Lampiran Peraturan Kepala BNN Nomor 7
Tahun 2010 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN
Nomor 7 Tahun 2010 itu.20
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan
(field research), karena data yang diperoleh dari penelitian di Badan
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY, Polresta Yogyakarta, Polda
DIY dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini berupa
wawancara dan diperkuat dengan data-data berupa dokumen yang ada
di tempat-tempat penelitian yang disebutkan diatas.
20 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis
Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.
18
2. Sifat Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian yang
bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan membuat gambaran
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-
sifat pada suatu objek penelitian tertentu.21 Skripsi ini meneliti tentang
pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah Yogyakarta Tahun
2012-2013.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah
pendekatan kualitatif karena menganalisis data yang berkaitan dengan
pemusnahan barang sitaan pada tindak pidana narkotika.
4. Pengumpulan Data
a. Wawancara
Yaitu suatu bentuk komunikasi yang berbentuk tanya jawab
lagsung, dengan tujuan untuk mendapatkan data. Metode ini berguna
sebagai alat ukur. Untuk memperoleh data tersebut dengan memakai
garis-garis pokok wawancara agar lebih terarah dan memperkuat
validitas data yang sangat dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan
kepada penegak hukum di BNNP DIY dan Kepolisian untuk
mengetahui lebih rinci tentang pemusnahan barang sitaan narkotika.
21http://penelitiannstatistik.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-metodelogi-penelitian-dan.html, diakses pada tanggal 1 September 2013 pukul 9.34 WIB.
19
b. Dokumentasi
Metode dokumentasi ini digunakan untuk menggali data di
berbagai buku untuk mengetahui secara lebih detail mengenai tindak
pidana narkotika terutama tentang pemusnahan barang sitaan
narkotika.
Terdapat beberapa sumber dokumen yang dipakai yaitu:
1) Sumber primer
Sumber dokumen primer merupakan data yang berasal dari
undang-undang. Dalam skripsi ini menggunakan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan
Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis
Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan
Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.
2) Sumber sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik berupa
literatur, seperti buku-buku, jurnal dan sumber-sumber lainnya
yang sesuai dengan topik pembahasan.
3) Sumber tersier
Sumber tersier merupakan sumber data yang bersifat umum
yang digunakan untuk memperjelas isi dari skripsi.
5. Analisis Data
Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa,
mempelajari, membandingkan data dan membuat interpretasi yang
20
diperlukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan
metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang
menghasilkan data deksriptif berupa data yang diberikan responden secara
tulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari
sebagai sesuatu yang utuh.
G. Sistematika Pembahasan
Pembahasan secara terperinci dalam penulisan skripsi akan
tertuang dalam empat (4) bab yang masing-masing bab terdiri dari
beberapa sub bab.
Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori,
metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.
Bab II. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika, berisi
pengertian tindak pidana narkotika, macam-macam narkotika, sanksi
tindak pidana narkotika,
Bab III. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian, berisi Wilayah
Yogyakarta, pengertian barang sitaan, pengertian pemusnahan, prosedur
pemusnahan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan
Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun
2010 dan pihak-pihak yang berwenang melakukan pemusnahan di wilayah
Yogyakarta.
21
Bab IV. Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di wilayah
Yogyakarta Tahun 2012-2013, berisi pelaksanaan Pemusnahan, analisis
pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika, faktor pendukung dan
penghambat Pelaksanaan Pemusnahan Barang sitaan Narkotika.
Bab V. Penutup yang berisi kesimpulan, kritik dan saran
79
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah
Yogyakarta Tahun 2011-2013 ditinjau dari Undang-undang Nomor 35
tahun 2009 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
merupakan pedoman dalam permasalahan Narkotika maupun hal yang
terkait. Dalam hal pemusnahan barang sitaan narkotika yaitu dilakukan
oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN. Khususnya bagi BNNP
Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal dalam menangani kasus
narkotika di Provinsi Yogyakarta. BNNP Yogyakarta saat ini tidak
menangani pemusnahan narkotika, hanya sebatas pencegahan dan
penanggulangan. Pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah
Yogyakarta saat ini lebih aktif dilakukan oleh Polda DIY.
Prosedur pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan
oleh Polda DIY belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan
pemusnahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan oleh
Polda DIY tidak bergantung pada waktu yang ditentukan melainkan
pelaksanaan pemusnahan dilakukan sesuai dengan sedikit banyaknya
barang sitaan narkotika tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan
79
80
pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang
menjelaskan bahwa barang sitaan narkotika yang berada dalam
penyimpanan atau pengamanan penyidik harus dimusnahkan dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
Sedangkan tata cara pengelolaan barang bukti di Polda DIY
sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri pasal Nomor 10 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun
2010 dan Permenkes RI No. 28/MENKES/PER/1978 tentang
Penyimpanan Narkotika tentang Pedoman Teknis Penanganan dan
Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan
Kimia Lainnya Secara Aman. Dari membuat berita acara dan
memanggil pejabat-pejabat yang terkait sebagai pengawas
pemusnahan, seperti dari kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan
Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemusnahan Barang
Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013
Dalam proses pemusnahan barang sitaan narkotika di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdapat faktor pendukung dan
penghambat. Faktor pendukungnya adalah :
a. Adanya respon positif untuk menyaksikan proses pemusnahan
narkotika dari pejabat yang mewakili Kejaksaan Negeri,
Kementerian Kesehatan dan Badan pengawas obat dan makanan,
81
sehingga proses pemusnahan barang sitaan narkotika bisa berjalan
lancar sesuai dengan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 22
tahun 1997.
Sedangkan faktor penghambatnya adalah :
a. Kendala melakukan pemusnahan salah satunya adalah kendala
biaya.
b. Pemusnahan dilakukan setelah barang sitaan terkumpul dengan
jumlah yang banyak.
c. Belum matangnya Badan Narkotika Nasional provinsi Yogyakarta
(BNNP Yogyakarta)
d. Kendala untuk melakukan pemusnahan disebabkan oleh
pembangunan yang baru dan belum menangani pemusnahan hanya
sebatas pencegahan dan penanggulangan narkotika saja.
B. Saran
Kepada para penegak hukum yang menangani kasus narkotika,
BNNP maupun Polresta Yogyakarta seharusnya lebih maksimal dalam
menangani kasus narkotika di wilayah Yogyakarta khususnya dalam
pemusnahan barang sitaan narkotika.
Agar lebih membenahi diri dalam menangani proses pemusnahan
barang sitaan narkotika sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan
oleh Undang-undang Narkotika.
Untuk menambah anggaran dana agar lebih efektif dalam
82
menangani kasus narkotika khususnya dalam kasus pemusnahan barang
sitaan narkotika.
83
DAFTAR PUSTAKA
A. Hukum
Supramono, Gatot, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2001.
Santoso, Topo, Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung: Asy Syaamil,
2001.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,
Bandung: Refika Aditama, 2003.
Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1992.
Wiyanto, Roni, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: CV. Mandar
Maju, 2012.
Sunarso, Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika,
Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni 1986, dan dilihat
buku-buku, Perang Total Melawan Narkotika II, Surabaya:
Yayasan Generasi Muda, 1972.
D, Soedjono, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, Bandung: PT.
Karya Nusantara, 1976.
Taufik Makaro, Moh, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Galia Indonesia, tt.
Prakoso, Djoko, Lany, Bambang Riyadi dan Mukhsin, Kejahatan-kejahatan
yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Jakarta: Penerbit
Bina Askara, tt.
84
Sasangka, Hari, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana,
Bandung: Mandar Maju, 2003.
Yahya Harahap, M, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Putri, Nurliza Neci, Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak
Dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika, Studi di Polda Daerah
Istimewa Yogyakarta, Skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
Syakir, khaerul, pemusnahan Barang Bukti narkotika Oleh Jaksa Penuntut
Umum, Studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto Terhadap Putusan
Perkara No: 11/Pid.Sus/2010/PN. Pwt, Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012.
Haris, Mokhamad, Upaya Badan Narkotika Propinsi (BNP) Dalam
Penanggulangan Narkoba Dari Tahun 2001-2003, Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2013.
Rahayu, Sri, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti
Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2012.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
85
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis
penanganan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan
kimia lainnya secara aman.
Tri jata ayu pramesti, Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika,
http://www.hukumonline.com/, akses 28 Agustus 2013.
Dikutip oleh AR. Sujono dan Bony Daniel, meriam-webster
http://www.meriam-webster .com/dictionary/ narcotic. Tidak
diterbitkan.
http://penelitiannstatistik.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-metodelogi-
penelitian-dan.html, diakses pada tanggal 1 September 2013 pukul
9.34 WIB.
http://miftah-lan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur
tindak.html.
http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html.
http://www.jogjakota.go.id/news/gelar-pemusnahan-barang-bukti-2013. http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/22/184235.
B. Lain-lain
Puspa, yan pramadya, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda
Indonesia Inggris, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
Curriculum Vitae
Nama : Samsul Arisandi
Tempat tanggal lahir : Sumenep, 14 Desember 1991
Alamat : Dusun Bugis RT 001 RW 006 Desa Pajanangger Kec. Arjasa
Kabupaten Sumenep
Nama Ayah : Abu Bakar
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Hasaliyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Email : [email protected]
HP : 087836460647
Riwayat Pendidikan : TK Al-Hikmah Cellong 1995-1996
SDN Pajanangger I Cellong 1996-1997
MTs Darul Hikmah Cellong 1997-2003
MA Al-Mu’min Sukoharjo 2006-2009
Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga 2009-2014