PEMERINTAH KOTA DEPOK
DASAR HUKUMPermendagri no 86 tahun 2017
2
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi
berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan Efisiensi
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)
S P M N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencanapembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistemperencanaan pembangunan nasional.
PASAL 260
UU 23/2014
Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan
penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Pelindungan
Masyarakat
6. Sosial
Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN:
1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan
Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan
Pilihan
8 URUSAN:
1. Kelautan dan perikanan2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. Energi dan Sumber Daya Mineral6. Perdagangan7. Perindustrian; dan8. Transmigrasi.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
KEWENANGAN DAERAH(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)
UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264
RPJPD
Renstra
RPJMD
Renja
RKPDPerencanaanPembangunan
Daerah
RencanaPembangunan
Daerah
RencanaPerangkat
Daerah
memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau UrusanPemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
ditetapkan denganPerkada setelah RPJMD ditetapkan.
ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomiDaerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun denganberpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkanoleh Pemerintah Pusat
ditetapkan dengan Perkada
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokokpembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
Ditetapkan dengan PERDApaling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
UU No.23 Th. 2014, Pasal272-273
Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH &
RENCANA PERANGKAT DAERAH
(Pasal 11 Permendagri 86/2017)
RPJPD
RPJMD
RKPD
RENSTRA PD
RENJA PD
DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
DOKUMEN RENCANA PERANGAKAT
DAERAH
BAPPEDA PERANGKAT DAERAH
Menyusun Menyusun
Mengkoordinasikan
FUNGSI DAN SANKSI
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan
Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala
daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-
hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala
daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014)
RPJPD
RPJMD
RKPD
Menjadi pedoman dalam perumusan visi,
misi, dan
program calon kepala daerah
Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
•Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
•Menjadi pedoman kepala daerah dalam
menyusun KUA serta PPAS.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuatrancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritaspembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaanuntuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun denganberpedoman pada RKP dan program strategis nasionalyang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
RKPDPasal 12
RKPDPERDA APBD
PENELAHAAN OLEH
OPD
KESEPAKATANKUA & PPAS
PENELAAHAN OPD :
1. SYARAT2 USULAN
2. LOKASI
3. KELAYAKAN TEKNIS
4. KELAYAKAN ANGGARAN
5. PERATURAN PERUNDANGAN
Cetakan/ouput disampain kepada
Bappeda/Kecamatan dan OPD terkait
MEKANISME USULAN MUSRENBANG RKPD
RKPDPERDA APBD
BAPPEDA(Input RKPD online)
PENELAHAAN OLEH
OPD
KESEPAKATANKUA & PPAS
Pasal 178 Permendagri 86 Tahun 2017 ayat 4
Menyatakan Pokir DPRD disampaikan paling
lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan
Musrenbang RKPD dilaksanakan, jika melewati
batas waktu yang sudah ditentukan, maka
diakomodir pada anggaran perubahan.
Peraturan DPRD Kota Depok No. 1 tahun 2014 :
Pasal 56 huruf a : Badan Anggaran mempunyaitugas: memberikan saran dan pendapat berupapokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikotadalam mempersiapkan RAPBD selambat-lambat 5(lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
PENELAAHAN OPD :
1. SYARAT2 USULAN
2. LOKASI
3. KELAYAKAN TEKNIS
4. KELAYAKAN ANGGARAN
5. PERATURAN PERUNDANGAN
Cetakan/ouput disampaikan kepada kepala
daerah di ttd oleh ketua fraksi/komisi dan
ketua DPRD
DASAR HUKUM
BL : SUDAH DI INPUT OLEH OPD
KE RENJA
BTL (HIBAH DAN BANSOS) :
DITELAAH DAN DIBUAT BERITA
ACARA OLEH OPD SEBAGAI
DASAR PENGINPUTAN KE
RENJA PPKD
PENELAHAAN POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD
BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD
Rancangan Awal RKPD
Musrenbang RKPD kab/kota
Rancangan Akhir RKPD
Perumusan sasarandan prioritas
pembangunan
Forum Konsultasi
Publik
PerumusanKerangka
Ekonomi & Kebijakan Keuda
Pengolahan data dan informasi
Analisis Ranc Kerangka
Ekonomi & keuda
PerumusanPermasalahanPembangunan
Daerah
Telaahan kebijakan nasional (RKP)/program
strategis nasional
SE Penyusunan Renja-PD
Penyusunan Rancangan
Renja PD kab/kota
Rancangan RKPD
VERIFIKASIBappeda
Persiapan Penyusunan
RKPD
Pokok-pokok pikiran DPRD
Berita AcaraMusrenbang kecamatan
Analisis Gambaran
Umum Kondisi Daerah
Evaluasi Kinerja RKPD Tahun
Lalu
Dok RKPD kab/kota tahun berjalan
Perumusanprogram prioritas
daerah beserta pagu indikatif
Penyelarasan Rencana program prioritas
daerah beserta pagu indikatif
PENYUSUNAN KUA & PPAS
Penetapan PERBUP/PERWAL
ttg RKPD
1
2
3
4
5
ReviewRPJMD
Fasilitasi Menteri/ Gubernur
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
RENJA PDPasal 12
Pendahuluan;
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
Penutup
SISTEMATIKA RENJA PD
Pasal 129
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA PD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Rancangan AwalRenja-PD
Prov/kab/kota
Pembahasan Renja PD pada Forum PD
Prov/Kab/Kota
Penetapan Renja PD dengan Keputusan
KDH
Perumusan program dan kegiatan,
indikator kinerja, dana indikatif
Pengolahan data dan informasi
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
PD
Analisis Gambaran
Pelayanan PD
Rancangan Renja PD Prov/kab/kota
Persiapan Penyusunan Renja
PD
hasil evaluasi capaian Renstra
PD Prov/kab/kota
hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD Prov/kab/kota tahun
lalu
Perumusan Sasaran
Perumusan Tujuan
Telaahan Rancangan Awal
RKPD Prov/kab/kota
Usulan program & kegiatan dari masyarakat
SE KDHperihal penyampaian rancangan
awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-PD
Prov/kab/kota
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Penyesuaian Rancangan Renja PD
kab/kota
Rancangan AkhirRenja PD
prov/kab/kota
Penyusunan Rancangan
RKPD
Musrenbang RKPD
Perumusan R. akhir RKPD
Per KDH RKPD prov/kab/kota
RENJA-PDProv/Kab/Kota
1
2
3
4
5
Pedoman PD dalamMenyusun RKA PD
6
“KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN
DAN RELIGIUS”
UNGGULMENJADI YANG TERBAIK DAN TERDEPAN DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN PUBLIK, MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA YANG
SEJAHTERA, KREATIF DAN BERDAYA SAING YANG BERTUMPU
PADA KETAHANAN KELUARGA.
NYAMAN
TERCIPTANYA SUATU KONDISI RUANG KOTA YANG BERSIH, SEHAT,
ASRI, HARMONIS, BERWAWASAN LINGKUNGAN, AMAN DAN
RAMAH BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT
RELIGIUSTERJAMINNYA HAK-HAK MASYARAKAT DALAM MENJALANKAN
KEWAJIBAN AGAMA BAGI MASING-MASING PEMELUKNYA, YANG
TERJAMIN DALAM PENINGKATAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN
YANG MAHA ESA, SERTA KEMULIAAN DALAM AKHLAQ, MORAL
DAN ETIKA SERTA BERWAWASAN KENEGARAAN DAN
KEBANGSAAN YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945
Prioritas Pembangunan Tahun 2016-2021, yaitu :
1. Membangun Infrastruktur publik dan penataan Kota
yang nyaman dan ramah
2. Meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi
dengan meningkatkan sektor strategis domestik/lokal
3. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial
kemasyarakatan yang ramah dan religius
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan berbasis
kewilayahan
6. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat
7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang
kokoh dan mandiri
Janji walikota :1. Program Depok peduli pendidikan.2. Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap
Kecamatan dan pembangunan RSUD wilayah timur.3. Pembangunan taman terpadu di setiap Keluarahan4. Pembangunan pusat kreasi rakyat dan panggung budaya
kreatif5. Revilatisasi pasar tradisional yang bersih dan nyaman dan
penyediaan 1000 kios UMKM.6. Pembangunan sentra industri kreatif.7. Peningkatan insentif RT, RW dan LPM8. Peningkatan dana operasional bagi kader psoyandu dan
posbindu9. Pemberiaan dana insentif bagi pembimbing rohani10. Pembangunan alun-alun Kota
Program Unggulan Tahun 2016-2021, yaitu :1. Depok Kota Sehat2. Depok Kota Bersih3. Depok Kota Ramah Keluarga
KERANGKA PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2016-2021 (Juta Rp)
Korek Uraian2019 2020 2021
Rencana 2019 Rencana 2020 Rencana 2021
1 2 6 7 8
1. PENDAPATAN DAERAH 2.797.823.703.874,16 3.015.327.575.314,61 3.210.257.350.715,87
1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.096.791.969.401,47 1.251.044.900.942,00 1.386.419.482.038,00
1.1.1. Pajak Daerah 840.700.947.940,00 975.692.119.293,00 1.088.371.010.632,00
1.1.2. Retribusi Daerah 64.705.068.200,47 73.861.494.908,00 85.384.261.000,00
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
19.661.769.738,00 23.562.632.794,00 28.584.883.160,00
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah
171.724.183.523,00 177.928.653.947,00 184.079.327.246,00
1.2. DANA PERIMBANGAN 1.167.332.490.544,62 1.190.100.297.553,58 1.208.936.049.501,08
1.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 128.548.997.309,98 125.070.302.320,13 117.659.552.268,82
1.2.2. Dana Alokasi Umum 831.245.717.760,00 831.245.717.760,00 831.245.717.760,00
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 207.537.775.474,64 233.784.277.473,45 260.030.779.472,26
1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH
533.699.243.928,06 574.182.376.819,03 614.901.819.176,80
1.3.1. Hibah
1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
505.068.297.248,06 543.188.335.471,03 581.308.373.694,00
1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
1.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau
pemerintah daerah lainnya
23.630.946.680,00 25.994.041.348,00 28.593.445.482,80
JUMLAH 2.797.823.703.874,16 3.015.327.575.314,61 3.210.257.350.715,87
KERANGKA PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RPJMD 2016-2021 (Juta Rp)
Korek Uraian2019 2020 2021
Rencana 2019 Rencana 2020 Rencana 2021
1 2 6 7 8
2. BELANJA DAERAH 3.197.823.703.874,16 3.365.327.575.314,61 3.510.257.350.715,87
2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.222.748.106.057,25 1.231.683.806.642,07 1.240.619.507.226,89
2.1.1. Belanja Pegawai 1.117.201.369.778,80 1.126.137.070.363,62 1.135.072.770.948,44
2.1.4. Belanja Hibah 64.273.927.250,00 64.273.927.250,00 64.273.927.250,00
2.1.5. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /
Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
- - -
2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 28.234.893.200,00 28.234.893.200,00 28.234.893.200,00
2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
870.816.804,00 870.816.804,00 870.816.804,00
2.1.8. Belanja Tidak Terduga 12.167.099.024,45 12.167.099.024,45 12.167.099.024,45
2.2. BELANJA LANGSUNG 1.975.075.597.816,90 2.133.643.768.672,54 2.269.637.843.488,98
JUMLAH 3.197.823.703.874,16 3.365.327.575.314,61 3.510.257.350.715,87
SURPLUS/(DEFISIT) (400.000.000.000,00) (350.000.000.000,00) (300.000.000.000,00)
3. PEMBIAYAAN 400.000.000.000,00 350.000.000.000,00 300.000.000.000,00
3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 500.000.000.000,00 450.000.000.000,00 400.000.000.000,00
3.1.1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA)
500.000.000.000,00 450.000.000.000,00 400.000.000.000,00
JUMLAH 500.000.000.000,00 450.000.000.000,00 400.000.000.000,00
3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah
100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00
3.2.3. Pembayaran Pokok Utang
PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2019UNTUK PERENCANAAN 2020 (PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)
Januari Februari Maret Mei
MUSRENBANG KELURAHAN
FORUM OPD
MUSRENBANGKOTA
PENETAPAN PERATURAN WALIKOTA
TENTANG RKPD 202014 - 18 Januari 2019
19 Feb – 1 Maret 2019
31 Mei 2019
13 – 14 Maret 2019
M-2
M-3M-4
MUSRENBANG KECAMATANN
6 – 13 Februari 2019
M-2 M-3
FORUM OPD KECAMATAN 11 – 18 Feb 2019
SOSIALISASI PEMBANGUNAN
M-1
9 Januari 2019
KONSULTASI PUBLIK
21 - 22 Jan 2019
Penajaman hasil Musrenbang Kota
M-4
18 – 19 Maret 2019
PEMBAHASAN RANCANGAN AKHIR DNG WALIKOTA
28 Maret 2019
Peran aktif DPRD
FORUM RW
9 - 11 Januari 2019
PEMBAHASAN RANCANGAN AKHIR DNG PD
25 - 26 Maret 2019
M-3
CEK LAPANGAN USULAN
MUSENBANGKEL
RKPDPERDA APBD
PENELAHAAN OLEH
OPD
KESEPAKATANKUA & PPAS
PENELAAHAN OPD :
1. SYARAT2 USULAN
2. LOKASI
3. KELAYAKAN TEKNIS
4. KELAYAKAN ANGGARAN
5. PERATURAN PERUNDANGAN
Cetakan/ouput disampain kepada
Bappeda/Kecamatan dan OPD terkait
MEKANISME USULAN MUSRENBANG RKPD
JADWAL RANGKAIAN KEGIATAN MUSRENBANG KOTA DEPOK TAHUN 2018
NORANGKAIAN KEGIATAN
MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5
1 Sosialisasi Pembangunan
Tahun 2019 9 Januari 2019Aula Balaikota Depok Lantai I/Ruang Teratai
(Sosialisasi untuk Kelurahan)
Bappeda (Bidang Program Pembangunan)
2
2 Pra Musrenbang
Kelurahan (Forum RW)15 - 19 Januari 2018
Masing-masing RW Kelurahan dan LPM Kelurahan
3 Musrenbang Kelurahan22 - 26 Januari 2018
Masing-masing Kelurahan Lurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi
dengan Kecamatan
4 Musrenbang Kecamatan 29 Januari 2018 Kecamatan Limo Camat, LPM, berkoordinasi dengan
Bappeda (Bidang Program Pembangunan) Kecamatan Cinere
30 Januari 2018 Kecamatan Pancoranmas
Kecamatan Cipayung
31 Januari 2018 Kecamatan Sukmajaya
Kecamatan Cilodong
1 Februari 2018 Kecamatan Tapos
Kecamatan Cimanggis
2 Februari 2018 Kecamatan Sawangan
Kecamatan Bojongsari
5 Februari 2018 Kecamatan Beji
21
NORANGKAIAN KEGIATAN
MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB
1 Sosialisasi Pembangunan Tahun 20199 Januari 2019
Aula Balaikota Depok Lantai I/Ruang Teratai (Sosialisasi untuk Kelurahan)
Bappeda (Bidang Program Pembangunan)
2 Pra Musrenbang Kelurahan (Forum RW)
9 - 11 Januari 2019 Masing-masing RWKelurahan dan LPM Kelurahan
3 Musrenbang Kelurahan14 - 18 Januari 2019 Masing-masing Kelurahan
14 Januari 2019 Kelurahan DepokLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
14 Januari 2019 Kelurahan Rangkapan JayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
14 Januari 2019 Kelurahan Pasir Gunung SelatanLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
14 Januari 2019 Kelurahan CinangkaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
14 Januari 2019 Kelurahan GrogolLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
14 Januari 2019 Kelurahan MekarjayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
14 Januari 2019 Kelurahan KukusanLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
14 Januari 2019 Kelurahan CipayungLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
14 Januari 2019 Kelurahan SukamajuLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
14 Januari 2019 Kelurahan CinereLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
14 Januari 2019 Kelurahan LeuwinanggungLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
14 Januari 2019 Kelurahan CimpaeunLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
14 Januari 2019 Kelurahan Curug BojongsariLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi denganKecamatan
22
NORANGKAIAN KEGIATAN
MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB
15 Januari 2019 Kelurahan Depok JayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
15 Januari 2019 Kelurahan HarjamuktiLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
15 Januari 2019 Kelurahan Cisalak PasarLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
15 Januari 2019 Kelurahan SawanganLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
15 Januari 2019 Kelurahan KrukutLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
15 Januari 2019 Kelurahan BaktijayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
15 Januari 2019 Kelurahan Tanah BaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
15 Januari 2019 Kelurahan Cipayung JayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
15 Januari 2019 Kelurahan CilodongLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
15 Januari 2019 Kelurahan GandulLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
15 Januari 2019 Kelurahan SukataniLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
15 Januari 2019 Kelurahan BojongsariLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
15 Januari 2019 Kelurahan Duren MekarLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
16 Januari 2019 Kelurahan Pancoran MasLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
16 Januari 2019 Kelurahan CurugLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
16 Januari 2019 Kelurahan Pasir PutihLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
16 Januari 2019 Kelurahan Sawangan BaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
23
NORANGKAIAN KEGIATAN
MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB
16 Januari 2019 Kelurahan LimoLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
16 Januari 2019 Kelurahan CisalakLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
16 Januari 2019 Kelurahan KemirimukaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
16 Januari 2019 Kelurahan Ratu JayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
16 Januari 2019 Kelurahan KalibaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
16 Januari 2019 Kelurahan Pangkalan JatiLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
16 Januari 2019 Kelurahan Sukamaju BaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
16 Januari 2019 Kelurahan Bojongsari BaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
16 Januari 2019 Kelurahan Duren SeribuLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
17 Januari 2019 Kelurahan MampangLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
17 Januari 2019 Kelurahan TuguLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
17 Januari 2019 Kelurahan BedahanLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
17 Januari 2019 Kelurahan KedaungLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
17 Januari 2019 Kelurahan SukmajayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
24
NORANGKAIAN KEGIATAN
MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB
17 Januari 2019 Kelurahan TirtajayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
17 Januari 2019 Kelurahan Pondok CinaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
17 Januari 2019 Kelurahan Bojong Pondok TerongLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
17 Januari 2019 Kelurahan KalimulyaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
17 Januari 2019 Kelurahan Pangkalan Jati BaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
17 Januari 2019 Kelurahan JatijajarLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
17 Januari 2019 Kelurahan SeruaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
18 Januari 2019 Kelurahan Rangkapan Jaya BaruLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
18 Januari 2019 Kelurahan MekarsariLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
18 Januari 2019 Kelurahan PengasinanLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
18 Januari 2019 Kelurahan MeruyungLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
18 Januari 2019 Kelurahan AbadijayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
18 Januari 2019 Kelurahan BejiLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
18 Januari 2019 Kelurahan Beji TimurLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
18 Januari 2019 Kelurahan Pondok JayaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
18 Januari 2019 Kelurahan JatimulyaLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
25
NORANGKAIAN KEGIATAN
MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB
18 Januari 2019 Kelurahan CilangkapLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
18 Januari 2019 Kelurahan Pondok PetirLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
18 Januari 2019 Kelurahan TaposLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
18 Januari 2019 Kelurahan TaposLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
18 Januari 2019 Kelurahan TaposLurah dan LPM Kelurahan, Berkoordinasi dengan Kecamatan
4 Musrenbang Kecamatan
6 Februari 2019Kecamatan Cilodong
Camat, LPM, berkoordinasi dengan Bappeda (Bidang Program Pembangunan)
Kecamatan Cipayung
7 Februari 2019Kecamatan Pancoranmas
Kecamatan Cinere
8 Februari 2019Kecamatan Sukmajaya
Kecamatan Limo
11 Februari 2019Kecamatan Tapos
Kecamatan Cimanggis
12 Februari 2019Kecamatan Bojongsari
Kecamatan Beji
13 Februari 2019 Kecamatan Sawangan
26
NORANGKAIAN KEGIATAN
MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB
5 Forum PD Kecamatan 11 Februari 2019 Kecamatan CilodongCamat, LPM, berkoordinasi denganBappeda (Bidang Program Pembangunan)
Kecamatan Cipayung
12 Februari 2019
Kecamatan Pancoranmas
Kecamatan Cinere
13 Februari 2019
Kecamatan Sukmajaya
Kecamatan Limo
14 Februari 2019
Kecamatan Tapos
Kecamatan Cimanggis
15 Februari 2019 Kecamatan Bojongsari
Kecamatan Beji
18 Februari 2019
Kecamatan Sawangan
27
NORANGKAIAN KEGIATAN
MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB
6 Forum PD Sekretariat, Badan, Dinas dan Kantor
19 Februari 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Infrastuktur dan Peng. Wilayah)
Rumah Sakit Umum DaerahPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)
20 Februari 2019 Dinas Koperasi dan Usaha MikroPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Infrastuktur dan Peng. Wilayah)
Badan Keuangan DaerahPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)
21 Februari 2019 Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)
Dinas PendidikanPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)
Dinas Komunikasi dan InformatikaPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Infrastuktur dan Peng. Wilayah)
22 Februari 2019 Dinas Perumahan dan PermukimanPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Infrastuktur dan Peng. Wilayah)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)
25 Februari 2019Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)
Dinas KesehatanPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)
Sekretariat DPRDPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)
28
NORANGKAIAN KEGIATAN
MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB
26 Februari 2019 Inspektorat DaerahPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)
Dinas PerhubunganPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Infrastuktur dan Peng. Wilayah)
27 Februari 2019 Sekretariat DaerahPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)
Dinas Perdagangan dan PerindustrianPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)
Dinas Kearsipan dan PerpustakaanPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)
28 Februari 2019 Dinas SosialPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)
Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)
1 Maret 2019 Dinas Tenaga KerjaPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Ekonomi dan Kemas)
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
PD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial dan Pemerintahan)
Satuan Polisi Pamong PrajaPD berkoordinasi dgn Bappeda (Bidang Sosial danPemerintahan)
29
NORANGKAIAN KEGIATAN
MUSRENBANG 2018WAKTU TEMPAT/PD PENANGGUNG JAWAB
7 Inventarisir Hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum PD
7 Februari - 4 Maret 2019 Bappeda Kota Depok
Bappeda (Bidang Program Pembangunan)
8 Musrenbang Kota
Rabu, 13 Maret 2019 Balaikota Depok
Bappeda (Bidang Program Pembangunan)
Kamis, 14 Maret 2019 Balaikota Depok
30
PEMERINTAH KOTA DEPOK
PANDUAN MUSRENBANG DAN FORUM PDTAHUN 2019….
32
2020
2020
MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
Pengertian Musrenbang RKPD di KelurahanMusrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan diKelurahan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatanprioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan masing-masingRukun Warga (RW) yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan.Musrenbang RKPD di kelurahan dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan oleh Lurah.
Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD di kelurahan antara lain:1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat RW yang
menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan yang bersangkutan.2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan usulan Kelurahan yang belum
tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan tingkat RW.3. Menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan berdasarkan tugas dan
fungsi Perangkata Daerah (PD) dalam bentuk Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan.
MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
Kriteria untuk usulan kegiatan prioritas kelurahan adalah:1. Merupakan kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat;2. Memiliki daya ungkit meningkatkan pendapatan masyarakat Kelurahan, mudah
di tangani dan dampak yang ditimbulkan terhadap publik sangat tinggi ;3. Mendukung pengembangan potensi lokal/kewilayahan;4. Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan kota (target RPJMD);5. Mempedomani surat edaran dan petunjuk teknis atau pelaksanaan prioritas
pembangunan Kelurahan tahun 2020;
Hasil Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kelurahan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan hasilmusrenbang beserta lampiran yang terdiri dari :1. Berita acara hasil Musrebang kelurahan (form A-1);2. Daftar hadir peserta musrenbang kelurahan (form A-2);3. Daftar usulan kegiatan prioritas kelurahan (form A-3); Berisikan hasil kesepakatan Musrenbang kelurahan dengan
pembiayaan yang bersumber dari dana Kelurahan.4. Daftar Kegiatan Prioritas di luar Kegiatan Kelurahan (form A-4); Berisikan kegiatan yang disepakati sebagai kegiatan
prioritas kelurahan diluar kegiatan-kegiatan yang di biayai dari pagu prioritas kelurahan;5. Daftar delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan (form A-5).
Hasil Musrenbang Kelurahan disampaikan paling lambat 2(dua) hari setelah penyelengaraan musrenbang Kelurahan dalambentuk hard copy yang di jilid rapih (isi : Form A-1 sampai dengan A.5 yang telah ditandatangi dan cap basah) dan file softcopy kepada :•Camat sebagai bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan;•PD Terkait•Kepala Bappeda.
Data Pendukung :• Lampiran pendukung (proposal, foto/video kondisi eksisting, dokumen kepemilikan lahan, surat pernyataan, KAK per
kegiatan yang berbasis manajemen resiko) dan setiap usulan kegiatan di unggah dalam sistem RKPD online• Sistem Admin Kelurahan/Kecamatan akan di tutup jika dalam dua hari tidak di unggah dan atau tidak menyerahkan
Dokumen hasil Musrenbang
HASIL MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
USULAN MUSRENBANG KELURAHAN HARUS SUDAH MASUK KE
RKPD ON LINE PALING LAMBAT
“2 HARI SETELAH PELAKSANAAN
MUSRENBANG KELURAHAN”
KEWENANGAN MENGINPUT RKPD ON LINE ADALAH
ADMIN KELURAHAN
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
Pengertian Musrenbang RKPD di KecamatanMusrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan diKecamatan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan
prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Prioritas Rencana KegiatanPembangunan yang diluar pagu prioritas Dana Kelurahan yang dikoordinasikanoleh Lurah dan dilaksanakan oleh Camat.
Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan antara lain:1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat RW yang
menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan yang bersangkutan.2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan usulan Kelurahan yang belum
tercakup dalam dana prioritas Kelurahan.3. Menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan berdasarkan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan.
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
Kriteria untuk usulan kegiatan prioritas kecamatan adalah:1. Merupakan kegiatan prioritas Kelurahan (di luar pagu prioritas Dana Kelurahan)
dan Pemberdayaan Masyarakat;2. Memiliki daya ungkit meningkatkan pendapatan masyarakat Kelurahan, mudah
di tangani dan dampak yang ditimbulkan terhadap publik sangat tinggi ;3. Mendukung pengembangan potensi lokal/kewilayahan;4. Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan kota (target RPJMD);5. Mempedomani surat edaran dan petunjuk teknis atau pelaksanaan prioritas
pembangunan Kelurahan tahun 2020;
Hasil Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan hasil musrenbangbeserta lampiran yang terdiri dari:• Berita acara hasil musrenbang RKPD di Kecamatan (form B-1);• Daftar hadir peserta musrenbang RKPD di Kecamatan (form B-2);• Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut OPD (form B-3);• Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD di Kecamatan (form B-4);• Delegasi untuk mengikuti musrenbang RKPD di tingkat Kota dan Forum OPD (form B-5).• Pokok - pokok pikiran DPRD (form B-6)
Hasil Musrenbang Kelurahan disampaikan paling lambat 2(dua) hari setelah penyelengaraan musrenbang Kelurahan dalambentuk hard copy yang di jilid rapih (isi : Form A-1 sampai dengan A.5 yang telah ditandatangi dan cap basah) dan file softcopy kepada :•Camat sebagai bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan;•PD Terkait•Kepala Bappeda.
Data Pendukung :• Lampiran pendukung (proposal, foto/video kondisi eksisting, dokumen kepemilikan lahan, surat pernyataan, KAK per
kegiatan yang berbasis manajemen resiko) dan setiap usulan kegiatan di unggah dalam sistem RKPD online• Sistem Admin Kecamatan akan di tutup jika dalam dua hari tidak di unggah dan atau tidak menyerahkan Dokumen hasil
Musrenbang
HASIL MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
USULAN MUSRENBANG KELURAHAN HARUS SUDAH MASUK KE
RKPD ON LINE PALING LAMBAT
“2 HARI SETELAH PELAKSANAAN
MUSRENBANG KECAMATAN”
KEWENANGAN MENGINPUT RKPD ON LINE ADALAH
ADMIN KECAMATAN
FORUM RENJA KECAMATAN
Pengertian Musrenbang RKPD di KecamatanPenyelenggaraan forum Renja-Kecamatan difokuskan pada pembahasanRenja-Kecamatan Tahun 2020 dan hasil musrenbang kecamatan yangmerupakan kewenangan kecamatan.
Tujuan penyelenggaraan forum Renja Kecamatan adalah:1. Menyempurnakan Renja Kecamatan;2. Menjaring aspirasi peserta forum Renja Kecamatan;3. Menyepakati hasil musrenbang kecamatan yang merupakan kewenangan
kecamatan untuk dimasukan kedalam Renja Kecamatan;
Hasil Penyelenggaraan Forum Renja-Kecamatan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatanhasil musrenbang beserta lampiran yang terdiri dari:•Berita Acara Hasil forum Renja-Kecamatan hari kedua(form C-1);•Daftar hadir peserta forum Renja-Kecamatan hari kedua (Form C-2);•Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan (form C-3);•Daftar kegiatan lintas OPD dan lintas wilayah (Form C-4).
Hasil Forum Renja-Kecamatan diinput kedalam sistem RKPD on line (yang diinput: usulan kegiatantahun 2018 dan data pendukung) paling lambat 2 (dua) hari setelah penyelenggaraan Forum Renja-Kecamatan, dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk buku (isi buku: usulan kegiatan tahun2018, data pendukung dan lampirannya) kepada Kepala Bappeda Kota Depok sebagai bahan penyusunan RKPD paling lambat 2 (dua) hari setelah penyelenggaraan Forum Renja-Kecamatan.
HASIL FORUM RENJA KECAMATAN
USULAN FORUM KECAMATAN HARUS SUDAH MASUK KE
RKPD ON LINE PALING LAMBAT
“2 HARI SETELAH PELAKSANAAN FORUM
PD KECAMATAN”
KEWENANGAN MENGINPUT RKPD ON LINE ADALAH ADMIN
KECAMATAN
FORUM RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (PD)
Pengertian Forum Rencana Kerja Perangkat DaerahForum Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum Renja- PD merupakan wadah penampungandan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangankebijakan penyusunan Renja-PD. Hal ini menunjukan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistemperencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
Tujuan Forum Renja-PD adalah:• Menyelaraskan program dan kegiatan PD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di
kecamatan dan kelurahan;• Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta mengacu
pada target kinerja RPJPD Tahun 2005-2025, P-RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMN Tahun 2015-2019• Menyelaraskan program dan kegiatan antar PD dengan PD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran
sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan• Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif.
Rancangan Renja-PD hasil Forum Renja-PD menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas didalam musrenbang RKPD tingkat kota.
Rumusan kesepakatan hasil Forum Renja- PD, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil Forum Renja- PDbeserta lampiran-lampiran sebagai berikut:
• Berita Acara Hasil Forum Renja- PD (Form D-1);• Daftar hadir peserta Forum Renja- PD (Form D-2);• Rumusan rencana program dan kegiatan PD (Form D-3);• Daftar kegiatan lintas PD dan lintas wilayah (Form D-4)
Hasil Forum Renja- PD menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja- PD dan RKPD. Selanjutnya hasil Forum Renja-OPD diinput kedalam sistem RKPD on Line (yang diinput: usulan kegiatan tahun 2020 dan data pendukung) palinglambat 4 (empat) hari setelah penyelenggaraan Forum Renja- PD, dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk Buku (isibuku: isi buku: Form D-1 sampai dengan D-4 yang telah ditandatangi dan cap basah) dan file soft copy ) paling lambat4 (empat) hari setelah penyelenggaraan Forum Renja- PD.
PD wajib menyusun Kerangka Acuan Kerja atau smart Planning, Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) setiap kegiatan dan disampaikan bersamaan dengan panyampaian
usulan kegiatan hasil forum PD
HASIL FORUM RENCANA KERJA OPD
USULAN FORUM KECAMATAN HARUS SUDAH MASUK KE RKPD
ON LINE PALING LAMBAT
“2 HARI SETELAH
PELAKSANAAN FORUM PD”
KEWENANGAN MENGINPUT RKPD ON LINE ADALAH
ADMIN PERANGKAT DAERAH (PD)
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Prioritas pada rumah tangga sasaran yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT)
Kriteria teknisnya mengacu pada Peraturan Walikota tentang Rumah Tidak Layak Huni
Pelaksana : Kelurahan (fisik) dan Disrumkim (Monev dan rekomendasi teknis)
Pembangunan Jamban dan Septiktank Komunal/Bersama Prioritas bagi lingkungan yang terdapat rumah yang belum mempunyai septic tank.
Tersedia data by name by address Kepala Rumah Tangga Sasaran (KRTS).
Jumlah penerima manfaat 2 (dua) sampai 5 (lima) rumah yang berdampingan per (1) satu lokasi septictank bersama.
Tersedia lahan untuk pembangunan septictank yang disertai pernyataan tertulis kesediaan pemilik lahan.
Membuat dan melampirkan Surat Pernyataan bersedia membentuk Kelompok Penerima Manfaat dan Pemelihara untuk melakukan pemeliharaan dan pengurasanseptictank dilakukan secara berkala termasuk pembayaran retribusi penyedotan tinja
Pelaksana : Disrumkim
Pelatihan/Sosialisasi Pemilahan dan Pengadaan Sarana Prasarana Sampah Pelaksanaan pelatihan TOT : Rp. 280.000,- per orang (termasuk alat peraga kebersihan).
Pelaksana : Kelurahan
Sarana dan Prasarana
Bor biopori
Gerobak sampah
Tempat sampah terpilah
Pelaksana : Kelurahan
Upgrading TPS menjadi TPS terpilah
Pelaksana DLHK
48
Pembuatan Sumur Resapan (mekanisme hibah barang) Luas lahan minimum 2 m2
Dilengkapi surat pernyataan kesediaan penggunaan lahan dan pemeliharaan
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalan Lingkungan, Permukiman dan Perumahan Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman dan Perumahan
Lebar jalan ≤ 2,5 m menggunakan paving blok
Lebar jalan ≥ 2,5 m menggunakan beton/aspal
Bila eksisting jalan masih berupa tanah agar diusulkan paving blok/beton.
Bila eksisting jalan sudah dibeton, maka usulan berupa overlay (aspal) / pavingblok.
Jalan yang diusulkan adalah jalan dengan kondisi kerusakan lebih dari 30%.
Menyertakan dokumen berupa foto kondisi eksisting dan titik koordinat lokasi.
Maksimal jumlah usulan 2 (dua) lokasi per kelurahan.
Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman dan Perumahan Drainase yang diusulkan berada pada satu kawasan lingkungan yang saling terhubung (tuntas hulu ke hilir)
Lokasi kegiatan diprioritaskan pada daerah rawan genangan
Menyertakan dokumen berupa foto tentang kondisi eksisting dan titik koordinat lokasi.
Maksimal usulan 2 (dua) lokasi per kelurahan
Perkiraan pagu usulan untuk U-ditch 30 x 40, untuk U-ditch 40 x, U-ditch 40 x 60
Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Jalan Permukiman dan Perumahan berada pada jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan roda 4
Jarak antara tiang PJU minimal 30 (tiga puluh) meter
Jumlah titik yang diusulkan minimal 10 titik per lokasi, dengan total maksimal usulan 30 titik PJU per kelurahan
Diprioritaskan pada lokasi yang sudah memiliki tiang PLN
49
BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. Pelatihan Menjahit bagi IKM (Dagin)
2. Pelatihan Sablon bagi IKM (Dagin)
3. Pelatihan Handycraft/kriya bagi IKM (Dagin)
4. Pelatihan Desain Produksi bagi IKM (Dagin)
5. Pelatihan Service Elektronik (Disnaker)
6. Pelatihan Tehnik Pengolahan Makanan bagi IKM (Dagin)
7. Pelatihan Perbengkelan Roda Dua (Disnaker)
8. Pelatihan Tata Boga (Disnaker)
9. Pelatihan Komputer (Disnaker)
10. Pelatihan Kecantikan (Disnaker)
11. Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur bagi Usaha Mikro (Disnaker)
13. Pelatihan Produk Olahan Makanan / Minuman(Kelurahan)
14. Pelatihan Pembuatan Desain Kemasan bagi Usaha Mikro(Kelurahan)
15. Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pemasaran bagiUsaha Mikro (Kelurahan)
16. Sarana dan Prasarana Peternakan (DKP3, Hibah barang)
17. Sarana dan Prasarana Perikanan (DKP3, Hibah barang)
18. Sarana dan Prasarana Pertanian (DKP3, Hibah barang)
19. Pelatihan Budidaya/ Peningkatan Produksi danProduktivitas Pertanian (DKP3, Hibah barang)
20. Pelatihan Budidaya/ Peningkatan Produksi danProduktivitas Peternakan (DKP3, Hibah barang)
21. Pelatihan Budidaya/ Peningkatan Produksi danProduktivitas Perikanan (DKP3, Hibah barang)
50
Pembangunan Posyandu Terdaftar pada data dasar Posyandu Dinas PAPMK
Lahan fasos/fasum/hibah tanah sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok yang dibuktikan dengan surat penyerahan aset.
Luas lahan minimal 30 m2
Melampirkan proposal pembangunan dan dilengkapi surat pernyataan ketersediaan Kader Aktif minimal 5 (lima) orang kader diketahui oleh RT,RW, LPM Kelurahan, Lurah dan Camat
Pelaksana : DPAPMK
Rehab Posyandu Status lahan milik pemerintah yang dibuktikan dengan sertifikat.
Melampirkan proposal dan dilengkapi surat pernyataan Ketersediaan Kader Aktif minimal 5 orang Kader, bukti fisik bangunan berupa foto dan denahdiketahui oleh RT,RW, LPM Kelurahan, Lurah dan Camat
Pelaksana : Kelurahan
sarana/prasarana posyandu/posbindu Status lahan milik pemerintah yang dibuktikan dengan sertifikat.
Melampirkan proposal dan dilengkapi surat pernyataan Ketersediaan Kader Aktif minimal 5 orang Kader, bukti fisik bangunan berupa foto dan denahdiketahui oleh RT,RW, LPM Kelurahan, Lurah dan Camat
Jenis sarana dan prasarana posyadu : timbangan, Papan Data, Tensimeter Digital, Alat Ukur Panjang dan tinggi Bayi, Tempat tidur periksa, Meja, Kursi danTermometer
Pelaksana : Kelurahan
Pelaksanaan Kelurahan Layak Anak Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi Tim Gugus Tugas minimal 4 (empat) kali dalam setahun (makan, minum, honor harian)
Pelaksanaan sosialisasi/workshop dan pembentukan RW Ramah Anak minimal 1 (satu) kali setahun (makan, minum, transport peserta dan honor narsumber)
Pengadaan Sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kelurahan Layak Anak (banner dan poster)
Pengadaan Sarana Prasarana Ruang Menyusui (wastafel, Sofa, Kulkas, AC)
Pelatihan konvensi hak anak
Penyusunan Profil Kelurahan Layak Anak
Pelaksana Kelurahan
51
Pelaksanaan Kelurahan Sehat
Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Sehat minimal 4 (empat) kali dalam setahun (makan, minum, honor harian dan honor narasumber)
Penyusunan Profil Kelurahan Sehat
Pembinaan 5 (lima) tatanan Kelurahan Sehat
Pendampingan dan Pemantauan Penemuan Kasus Penyakit Menular (Khusus untuk penyakit TB Paru, HIV/AIDs, Kusta)
Pelaksanaan PHBS/Kota Sehat (Prioritas PHBS Tatanan Rumah Tangga ada 10 Indikator dan Honorarium Pemantauan jentik nyamuk )
Pelatihan kader kesehatan masyarakat
Pelaksana : Kelurahan
Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat (Hibah)
Dilengkapi dengan Proposal disertai tandatangan ketua RT, RW & Lurah setempat.
Dilengkapi Berita Acara Kesanggupan pemeliharaan
Pelaksana : Disporyata
52
BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHANKelurahan Ramah Lansia Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi Pokja Kelurahan Ramah Lansis minimal 4 (empat) kali dalam setahun (makan, minum,
dan honor harian)
Pelaksanaan TOT Petugas RW Ramah Lansia 2 (dua) kali dalam setahun (makan, minum, transport peserta dan honor narasumber)
Pelaksana : Kelurahan
Sarana prasarana Kelurahan PC (2 unit)
Laptop 1 (satu) unit
Printer 1 (satu) unit
Infocus 1 (satu) unit
Sound System 1 (satu) unit
Pelaksana : Kelurahan
Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat dan Bermain Anak Meja
Rak Buku
Buku
Kursi
Alat Permainan Edukatif (APE) (indoor maupun outdoor)
Pelaksana : Kelurahan
Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas (dinas sosial)
53
54