PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PERTANIAN KawasanWonorejoTerpadu No. (0334) 892916-892917 Fax. 892917
LUMAJANG
TAHUN2017
REVIEW RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015 - 2019
Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat zat yang Maha Agung Allah SWT, karena atas rahmat dan bimbingan-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dapat terselesaikan.
Dengan dirumuskan Renstra ini, Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang bersiap diri untuk menyongsong
kondisi masa depan melalui rancangan arahan yang akan dicapai dan kegiatan–kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang mulai tahun 2015 sampai 2019.
Renstra ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada Pemerintah Desa/kelurahan, Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang, serta stakeholder terkait dengan pembangunan pertanian. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan komitmen bersama untuk maju dan mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan membantu dalam penyelesaian Renstra ini. Saran dan kritik sangat diharapkan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Renstra ini.
Terima kasih.
Lumajang, 19 Juni 2017
Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR LAMPIRAN vi
I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Landasan Hukum 2
1.4. Sistimatika Penulisan 3
II GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI 5
2.1. Dasar Hukum Organisasi 5
2.2. Penjabaran Tugas dan Fungsi 7
2.3 Sarana dan Prasarana 49
2.4 Sumberdaya Manusia 58
III ANALISA ISU-ISU STRATEGIS 66
3.1. Permasalahan dan Pemecahannya 66
3.2. Tantangan 72
3.3. Arah Pengembangan 76
IV TUJUAN DAN SASARAN 78
4.1. Tujuan 78
Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
iii
4.2. Sasaran 78
V STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Strategi
85
85
5.2. Kebjakan 85
5.3. Program dan Kegiatan 86
VI PENUTUP 95
LAMPIRAN-LAMPIRAN 96
Matriks Renstra 73
73
Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
iv
DAFTAR TABEL
Nomor Teks Halaman
1 Produsen, Penyalur dan Penggunaan Benih
Pertanian di Kabupaten Lumajang Tahun 2013
50
2 Luas Areal sawah Teknis yang Stabil Air Irigasi
Teknisnya untuk mendukung Program Aksi
peningkatan Produksi Padi di Kabupaten Lumajang Tahun 2012
52
3 Jenis, Jumlah dan Kondisi Alat/Mesin untuk
Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten
Lumajang Tahun 2012.
55
4 Jenis Usaha Rumah Tangga Pertanian (RTP) Di
Kabupaten Lumajang Tahun 2003
62
5 Jumlah, Anggota dan Klas Kelompok Tani Di
Kabupaten Lumajang Tahun 2013
64
6 Jumlah Gabungan Kelompok Tani Di Kabupaten
Lumajang Tahun 2013
65
7 Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan
pada Dinas Pertanian Tahun 2014-2019.
79
8 Target dan Realisasi Produksi Tanaman hortikultura
pada Dinas Pertanian Tahun 2014-2019.
81
9 Target dan Realisasi Produksi Tanaman Perkebunan
pada Dinas Pertanian Tahun 2014-2019.
82
10 Target dan Realisasi Produksi dan Populasi Peternakan pada Dinas Pertanian Tahun 2014-
2019.
84
Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
v
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
Teks
1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten
Lumajang
6
Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Teks
1 Matrik Rencana Stratejik Dinas Pertanian Tahun 2015-2019
Review Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pertanian Kabupaten Lumajang bahwa Dinas Pertanian berfungsi
sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang pertanian
yang meliputi pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura,
tanaman perkebunan, peternakan, penyuluhan dan informasi pertanian
serta bidang sarana prasarana, termasuk kewenangan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas
dan tangungjawab Dinas Pertanian ini sangat strategis karena pertanian
tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan,
peternakan, penyuluhan dan informasi pertanian serta bidang sarana
prasarana menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Lumajang
dalam memacu pembangunan di Kabupaten Lumajang, melalui Program
Agropolitan berbasis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan
Peternakan.
Alasan utama yang sangat mendasar bahwa Sektor Pertanian
merupakan salah satu program unggulan adalah dukungan sumber
daya lahan sawah dan bukan sawah yang potensinya 179.090 Ha
merupakan luas wilayah Kabupaten Lumajang, dengan Jumlah Rumah
Tangga sekitar 153.792 KK (55,71 %) merupakan rumah tangga
pertanian1, serta kontribusi PDRB atas dasar harga konstan tahun
2016** sebesar 33,32%.
Untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki dan memberikan hasil
yang optimal maka perlu disusun perencanaan strategis agar potensi
serta peluang pengembangan di sektor pertanian khususnya bidang
tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan
peternakan dapat terakomodir dalam suatu kerangka logic yang baik.
1 Rumah Tangga Pertanian adalah rumah tangga yang melakukan salah satu
kegiatan : (i) rumah tangga pertanian pengguna lahan, dan (ii) rumah tangga
pertanian bukan pengguna lahan.
** Angka Proyeksi.
Review Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
2
Perencanaan stratejik merupakan serangkaian rencana, tindakan
dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan
dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Lumajang. Pencapaian
target kinerja selama 3 tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik,
untuk mencapai target kinerja yang lebih berorientasi kepada dampak
langsung kepada masyarakat terutama insan pertanian di Kabupaten
Lumajang, maka perlu dilakukan perbaikan (revisi) Dokumen Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas
Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 sebagaimana
diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.
Perumusan perencanaan stratejik mengikuti pola yang ada dan
merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai Visi
dan Misi Bupati Lumajang. Selanjutnya Dokumen Renstra hasil
reivisi/perbaikan ini menjadi acuan untuk jajaran Dinas Pertanian
Kabupaten Lumajang dan stakeholders pertanian dalam pengembangan
pertanian di Kabupaten Lumajang.
1.2. Maksud dan Tujuan
Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang telah direvisi
ini merupakan perangkat dokumen untuk mencapai harmonisasi
perencanaan pembangunan pertanian dalam rangka mendukung
program yang telah dilaksanakan pada kurun waktu tiga tahun terakhir.
Pencapaian target kinerja dari indikator yang telah disempurnakan akan
dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan
kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang.
Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang hasil revisi ini
juga merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan
pertanian dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan tahun
2017-2019.
1.3. Landasan Hukum
Revisi Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-
2019 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah, Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
Review Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
3
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang
pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerinatah nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, pembentukan Perangkat Daerah
berdasarkan asa efisiensi, efektifitas, pembagian habis
tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas,
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 130 – 67 Tahun
2002 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 15 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lumajang nomor 30 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pertanian
Kabupaten Lumajang.
1.4. Sistimatika Penulisan
Sistimatika penulisan Revisi Rencana Strategik Dinas Pertanian
Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Landasan Penyusunan
4. Sistimatika Penulisan
Review Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
4
Bab II. Gambaran Umum Tugas Pokok
1. Dasar Hukum Organisasi
2. Struktur Organisasi dan Tupoksi
3. Prasarana dan Sarana
4. Sumberdaya Manusia
Bab III Analisa Isu-Isu Strategis
Bab IV Ruh, Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran
1. Tujuan
2. Sasaran
BAB V Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
1. Kebijakan
2. Program dan Kegiatan Indikatif
BAB VI Penutup
Lampiran-lampiran
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
5
BAB II. GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI
2.1. Dasar Hukum Organisasi
Dasar hukum Susunan Organisasi Dinas Pertanian sesuai
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
(1) Sub. Bagian Penyusunan Program;
(2) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
(3) Sub. Bagian Keuangan.
3. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
(1) Seksi Lahan dan Irigasi;
(2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat, dan Mesin Pertanian;
(3) Seksi Pembiayaan dan Investasi.
4. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
(2) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan.
5. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi :
(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
(2) Seksi Produksi Hortikultura;
(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
6. Bidang Perkebunan, membawahi :
(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Perkebunan;
(2) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
6
(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Perkebunan.
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
(1) Seksi Perbibitan dan Produksi;
(2) Seksi Kesehatan Hewan;
(3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan
dan Pemasaran.
8. Bidang Penyuluhan dan Informasi Pertanian, membawahi :
(1) Seksi Kelembagaan;
(2) Seksi Ketenagaan;
(3) Seksi Metode dan Informasi Pertanian.
9. Unit Pelaksana Teknis UPT;
10. Kelompok Jabatan Unit Pelaksana Teknis Fungsional.
Struktur organisasi Dinas Kabupaten Lumajang dapat dilihat
pada Gambar 1.
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang.
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
7
2.2. Penjabaran Tugas dan Fungsi
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2007, Struktur
Organisasi tersebut di atas telah ditetapkan penjabaran tugas dan
fungsi organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang; adalah sebagai
berikut :
2.2.1. Kepala Dinas Pertanian
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok :
Membantu Bupati dalam melaksanakan bidang
pertanian;
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas,
Kepala Dinas mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan
sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan
dan informasi pertanian;
2. penyusunan program penyuluhan pertanian;
3. pengembangan prasarana pertanian;
4. menjaga dan melestarikan/melindungi tingkat
kesuburan lahan/bahan organik 5% (lima
perseratus) sebagaimana satu media usaha tani
sebaimana amanat Aksi Gerakan Pemupukan
Organik dan Benih Unggul Bersertifikat;
5. pemberian informasi terhadap penataan,
pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian;
6. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian
penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan
hijauan pakan ternak;
7. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
8. pembinaan produksi di bidang pertanian;
9. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit
tanaman dan penyakit hewan;
10. fasilitasi pengendalian dan penanggulangan
bencana alam;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
8
11. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian;
12. pelaksanaan penyuluhan dan informasi pertanian;
13. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis
pertanian;
14. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
15. pelaksanaan administrasi Dinas ; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2.2. Sekretariat Dinas
Sekretariat Dinas mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian,
keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan
fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan
pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretariat
Dinas mempunyai fungsi :
1. perumusan kegiatan operasional dan program-
program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan
sebagai pedoman kerja;
2. pelaksanaan koordinasi penyusunan program,
anggaran dan perundang-undangan;
3. pengelolaan dan pelayanan administasri umum,
kerjasama dan hubungan masyarakat;
4. pengelolaan urusan rumah tangga;
5. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan
dan peningkatan karier pegawai;
6. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan
keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran;
7. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern;
8. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan
peralatan serta pelaksanaan keamanan dan
kebersihan Dinas;
9. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
9
Dinas;
10. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
11. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-
tugas bidang;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan
ketatalaksanaan;
13. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala
Dinas;
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sekretaris Dinas membawahi :
1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program yang
mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan tugas :
a. menyusun rencana program kerja Subbagian
Penyusunan Program;
b. menghimpun data dan menyiapkan bahan
koordinasi penyusunan program;
c. melaksanakan pengolahan data program,
kegiatan dan anggaran;
d. melaksanakan penyusunan perencanaan
program/kegiatan dinas;
e. melakukan penyiapan bahan penyusunan
satuan biaya, daftar isian pelaksanaan
anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan
revisi anggaran;
f. melakukan Kinerja Instansi
Pemerintahan/LAKIP, pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat/ IKM dan lain-lain);
g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan perundang-undangan;
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan masing-
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
10
masing program;
i. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil dibidang tugasnya kepada Sekertaris;
dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Sekertaris.
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
mempunyai fungsi :
1) perumusan kegiatan operasional dan program-
program kerja Sekretariat yang akan
ditetapkan sebagai pedoman kerja;
2) pelaksanaan koordinasi penyusunan program,
anggaran dan perundang-undangan;
3) penyusunan rencana anggaran dan
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi
organisasi dan ketatalaksanaan;
5) pemberian saran dan pertimbangan kepada
Sekretaris;
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan tugas :
a. menyusun rencana program kerja Subbagian
Umum dan Kepegawaian;
b. melakukan administrasi kepegawaian;
c. melakukan pengelolaan pengadaan dan
inventarisasi barang inventaris;
d. melakukan urusan rumah tangga, surat
meyurat, pengarsipan dan keprotokolan;
e. melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan
keamanan;
f. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan
Barang Unit;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
11
g. melakukan penatausahaan barang milik
daerah;
h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan
sarana dan prasarana;
i. melakukan urusan kerja sama, hubungan
masyarakat dan protokol;
j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan
penyusunan peraturan perundang-undangan;
k. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil dibidang tugasnya kepada Sekertaris;
dan
l. melakukanan oleh Sekretaris Dinas sesuai
dengan tugasnya.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. pengelolaan dan pelayanan administrasi
umum, kerjasama dan hubungan masyarakat;
b. pengelolaan urusan rumah tangga;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian,
pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
d. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan
dan peralatan serta pelaksanaan keamanan
dan kebersihan Dinas;
e. pemeliharaan dan pengadaan sarana
prasarana Dinas;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada
Sekretaris;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
12
3. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas :
a. melakukan penyusunan rencana kerja
Subbagian Keuangan;
b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
d. melakukan penyiapan pertanggungjawaban
dan pengelolaan dokumen keuangan;
e. melakukan penyusunan laporan keuangan
(Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan
lain-lain);
f. melakukan penyiapan bahan pemantauan
tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan
penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
gati rugi;
g. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub
bagian keuangan;
h. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil dibidang tugasnya kepada Sekertaris;
dan
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
(1) pengelolaan keuangan serta
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
(2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
(3) pemberian saran dan pertimbangan kepada
Sekretaris;
(4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
13
2.2.3. Bidang Prasarana dan Sarana
Bidang Prasarana dan sarana mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan
kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan
dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. Untuk
melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Prasarana dan
Sarana mempunyai fungsi :
1. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan
sarana pertanian;
2. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
3. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan
irigasi pertanian;
4. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan
penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan
mesin pertanian;
5. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
6. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan
prasarana pertanian; dan
8. pemberian saran dan pertimbangan mengenai
lagkah dan tindakan yang peru diambil kepada
Kepala Dinas; dan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Bidang Prasarana dan Sarana membawahi :
1. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Bidang Prasarana
dan Sarana dalam melaksanakan :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Lahan dan
Irigasi;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan
irigasi pertanian;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
14
c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan
lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi
tersier;
d. melaksanakan penyusunan peta
pengembangan, rehabilitasi, konservasi,
otimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
e. melaksanakan penyiapan bahan
pengembangan tata ruang dan tata guna
lahan pertanian;
f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
g. melaksanakan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan
Irigasi;
h. monitoring terhadap penataan, pemanfaatan
dan pengendalian lahan pertanian sebagai
lahan pertanian pangan berkelanjutan;
i. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Prasarana dan
Sarana; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Lahan dan Irigasi yang mempunyai
fungsi :
(1) penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
(2) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan
dan irigasi pertanian.
2. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin
Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan
tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida,
Alat Dan Mesin Pertanian;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
15
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan
mesin pertanian;
c. melaksanakan perencanaan kebutuhan pupuk,
pestisida, alat dan mesin pertanian;
d. melaksanakan pegawasan peredaran dan
pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin
pertanian;
e. melaksanakan pengawasan dan monitoring
pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
f. melaksanakan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk,
pestisida, alat dan mesin pertanian;
g. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Prasarana dan
Sarana; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pupuk,
Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian yang
mempunyai fungsi :
(1) penyediaan, pengawasan, dan bimbingan
penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan
mesin pertanian;
3. Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan
Investasi;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan dan pemberian bimbingan
teknis di bidang pembiayaan pertanian;
c. melaksanakan pendampingan dan supervisi di
bidang pembiayaan pertanian;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
16
d. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan
pelayanan investasi pertanian;
e. melaksanakan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan
dan Investasi;
f. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Prasarana dan
Sarana; dan
g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi Pembiyaan dan Investasi yang
mempunyai fungsi :
(1) pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
(2) pemberian fasilitasi investasi pertanian.
2.2.4. Bidang Tanaman Pangan
Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan
kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan
dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
Fungsi Pokok:
1. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,
perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang tanaman pangan;
2. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan
benih di bidang tanaman pangan;
3. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang
tanaman pangan;
4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan
produksi di bidang tanaman pangan;
5. pengendalian dan penanggulangan hama
penyakit, penanggulangan bencana alam, dan
dampak perubahan iklim di bidang tanaman
pangan;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
17
6. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
7. pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman
pangan;
8. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman
pangan;
9. pemberian saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Dinas; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
Kepala Bidang Tanaman Pangan membawahi :
1. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan
Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Dan
Perlindungan Tanaman Pangan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan di bidang perbenihan dan
perlindungan di bidang tanaman pangan;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan
dan pengawasan peredaran benih di bidang
tanaman pangan;
d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan
dan pengujian mutu benih di bidang tanaman
pangan;
e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi
benih dan pengendaliaan sumber benih di
bidang tanaman pangan;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana kebutuhan benih dan pengembangan
vaerietas unggul di bidang tanaman pangan;
g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi
pemasukan dan pengeluaran benih yang
beredar di bidang tanaman pangan;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
18
h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
produksi benih dan kelembagaan benih di
bidang tanaman pangan;
i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian
serangan organisme pengganggu tumbuhan di
bidang tanaman pangan;
j. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan
organism pengganggu tumbuhan di bidang
tanaman pangan;
k. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian,
pemantauan, bimbingan operasional
pengamatan dan peramalan organisme
pengganggu tanaman di bidang tanaman
pangan;
l. melaksanakan pengelolaan data organism
pengganggu tumbuhan di bidang tanaman
pangan;
m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
kelembagaan organism pengganggu
tumbuhan di bidang tanaman pangan;
n. melaksanakan penyiapan bahan sekolah
lapang pengendalian hama terpadu di bidang
tanaman pangan;
o. melaksanakan penyiapan bahan penanganan
dampak perubahan iklim di bidang tanaman
pangan;
p. melaksanakan penyiapan bahan
penanggulangan bencana alam di bidang
tanaman pangan;
q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
teknis perbenihan dan perlindungan di bidang
tanaman pangan;
r. melaksanakan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan
Dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
s. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
19
diambil kepada Kepala Bidang Tanaman
Pangan; dan
t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan yang
mempunyai fungsi :
(1) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,
perlindungan, pengolahan dan pemasaran
hasil di bidang tanaman pangan;
(2) penyusunan rencana kebutuhan dan
penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
(3) pengawasan mutu dan peredaran benih di
bidang tanaman pangan.
2. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Produksi
Tanaman Pangan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan, di bidang peningkatan produksi
tanaman pangan;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana tanam dan produksi di bidang
tanaman pangan;
d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu
dan produksi di bidang tanaman pangan;
e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi
budidaya di bidang tanaman pangan;
f. melaksanakan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi
Tanaman Pangan;
g. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
20
diambil kepada Kepala Bidang Tanaman
Pangan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Tanaman Pangan.
Seksi Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan
yang mempunyai fungsi :
(1) pemberian bimbingan penerapan peningkatan
produksi di bidang tanaman pangan;
(2) pengendalian dan penanggulangan hama
penyakit, penanggulangan bencana alam, dan
dampak perubahan iklim di bidang tanaman
pangan.
3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam
melaksanakan tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman
pangan;
c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
dan pengembangan unit pengolahan hasil di
bidang tanaman pangan;
d. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan
alat pengolahan hasil di bidang tanaman
pangan;
e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan
cara produksi pangan olahan yang baik dan
pemberian surat keterangan kelayakan
pengolahan/surat kelayakan pengolahan di
bidang tanaman pangan;
f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan
informasi pasar di bidang tanaman pangan;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
21
g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di
bidang tanaman pangan;
h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran
hasil di bidang tanaman pangan;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
j. melaksanakan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan
Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
k. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Tanaman
Pangan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai
dengan tugasnya.
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan yang mempunyai fungsi :
(1) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang tanaman
pangan.
2.2.5. Bidang Hortikultura
Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan
penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Hortikultura.
Fungsi Pokok :
a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,
perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang hortikultura;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
22
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan
benih di bidang hortikultura;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang
hortikultura;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan
produksi di bidang hortikultura;
e. pengendalian dan penanggulangan hama
penyakit, penanggulangan bencana alam, dan
dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
g. pemberian rekomendasi teknis di bidang
hortikultura;
h. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
dan
i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Dinas; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
Kepala Bidang Hortikultura membawahi :
1. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan
Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan
Perlindungan Hortikultura;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan di bidang perbenihan dan
perlindungan di bidang hortikultura;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan
dan pengawasan peredaran benih di bidang
hortikultura;
d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan
dan pengujian mutu benih di bidang
hortikultura;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
23
e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi
benih dan pengendalian sumber benih di
bidang hortikultura;
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana kebutuhan benih dan pengembangan
vaerietas unggul di bidang hortikultura;
g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi
pemasukan dan pengeluaran benih yang
beredar di bidang hortikultura;
h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
produksi benih dan kelembagaan benih di
bidang hortikultura;
i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian
serangan organisme pengganggu tumbuhan di
bidang hortikultura;
j. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan
organisme pengganggu tumbuhan di bidang
hortikultura;
k. melaksanakan menyiapan bahan
pengendalian, pemantauan, bimbingan
operasional pengamatan dan peramalan
organisme pengganggu tumbuhan di bidang
hortikultura;
l. melaksanakan pengelolaan data organisme
pengganggu tumbuhan di bidang hortikultura;
m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
kelembagaan organisme pengganggu
tumbuhan di bidang hortikultura;
n. melaksanakan penyiapan bahan sekolah
lapang pengendalian hama terpadu di bidang
hortikultura;
o. melaksanakan penyiapan bahan penanganan
dampak perubahan iklim di bidang
hortikultura;
p. melaksanakan penyiapan bahan
penanggulangan bencana alam di bidang
hortikultura;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
24
q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
teknis perbenihan dan perlindungan di bidang
hortikultura;
r. melaksanakan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan
dan Perlindungan Hortikultura;
s. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Hortikultura;
dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Hortikultura dengan tugasnya.
Seksi Perbenihan dan Perlindungan
Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura yang
mempunyai fungsi :
(1) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,
perlindungan, pengolahan dan pemasaran
hasil di bidang hortikultura;
(2) penyusunan rencana kebutuhan dan
penyediaan benih di bidang hortikultura;
(3) pengawasan mutu dan peredaran benih di
bidang hortikultura.
2. Kepala Seksi Produksi Hortikultura mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Hortikultura dalam
melaksanakan tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Produksi
Hortikultura;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan, di bidang peningkatan produksi
hortikultura;
c. melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan
rencana tanam dan produksi di bidang
hortikultura;
d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu
dan produksi di bidang di bidang hortikultura;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
25
e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi
budidaya di bidang hortikultura;
f. melaksanakan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi
Hortikultura;
g. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Hortikultura;
dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai Hortikultura dengan
tugasnya.
Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi Produksi Hortikultura yang
mempunyai fungsi :
(1) pemberian bimbingan penerapan peningkatan
produksi di bidang hortikultura;
(2) pengendalian dan penanggulangan hama
penyakit, penanggulangan bencana alam, dan
dampak perubahan iklim di bidang hortikultura.
3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi pengolahan dan
pemasaran hasil hortikultura;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan di bidang pengolahan hasil
hortikultura;
c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
dan pengembangan unit pengolahan hasil di
bidang hortikultura;
d. melasanakan penyiapan bahan kebutuhan alat
pengolahan hasil di bidang hortikultura;
e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan
cara produksi pangan olahan yang baik dan
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
26
pemberian surat keterangan kelayakan
pengolahan di bidang hortikultura;
f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan
informasi pasar di bidang hortikultura;
g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di
bidang hortikultura;
h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran
hasil di bidang hortikultura;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang hortikultura;
j. melaksanakan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi pengolahan
dan pemasaran hasil hortikultura;
k. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Hortikultura;
dan
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Hortikultura sesuai dengan
tugasnya.
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang
mempunyai fungsi :
(1) pemberian bimbingan pascapanen,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
hortikultura;
(2) pemberian rekomendasi teknis di bidang
hortikultura.
2.2.6. Kepala Bidang Perkebunan
Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan
penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
27
Fungsi Pokok :
1. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan,
produksi, perlindungan, pengolahan dan
pemasaran hasil perkebunan;
2. penyusunan rencana kebutuhan dan
penyediaan benih di bidang perkebunan;
3. pengawasan mutu dan peredaran benih di
bidang perkebunan;
4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan
produksi di bidang perkebunan;
5. pengendalian dan penanggulangan hama
penyakit, penanggulangan bencana alam, dan
dampak perubahan iklim di bidang
perkebunan;
6. penanggulangan gangguan usaha, dan
pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
7. pemberian bimbingan pascapanen,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
perkebunan;
8. pemberian bahan pertimbangan terhadap
pengajuan ijin usaha di bidang perkebunan;
9. pemantauan dan evaluasi di bidang
perkebunan;
10. pemberian saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala Dinas; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
Kepala Bidang Perkebunan membawahi :
1. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan
Tanaman Perkebunan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam
melaksanakan tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan
Perlindungan Perkebunan;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
28
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan di bidang perbenihan dan
perlindungan perkebunan;
c. melaksanakan penyediaan dan pengawasan
peredaran/penggunaan benih di bidang
perkebunan;
d. melaksanakan pengawasan dan pengujian
mutu benih tanaman perkebunan;
e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi
benih dan pengendalian sumber benih di
bidang perkebunan;
f. melaksanakan kebutuhan benih dan
pengembangan varietas unggul di bidang
perkebunan;
g. melaksankan penyiapan bahan rekomendasi
pemasukan dan pengeluaran benih yang
beredar di bidang perkebunan;
h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
produksi benih dan kelembagaan benih di
bidang perkebunan;
i. melaksankan penyiapan bahan pengendalian
organiasme pengganggu tanaman di bidang
perkebunan;
j. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan
organiasme pengganggu tanaman di bidang
perkebunan;
k. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian,
pemantauan, bimbingan operasional
pengamatan dan peramalan organiasme
pengganggu tanaman di bidang perkebunan;
l. melaksanakan pengelolaan data organiasme
pengganggu tanaman di bidang perkebunan;
m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
kelembagaan organiasme pengganggu
tanaman di bidang perkebunan;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
29
n. melaksanakan penyiapan bahan sekolah
lapang pengendalian hama terpadu di bidang
perkebunan;
o. melaksanakan penyiapan bahan penanganan
dampak perubahan iklim di bidang
perkebunan;
p. melaksanakan penyiapan bahan
penanggulangan bencana alam di bidang
perkebunan;
q. melaksanakan pemberian bimbingan teknis
perbenihan dan perlindungan di bidang
perkebunan;
r. melaksanakan penyusunan pelaporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan
dan Perlindungan Perkebunan;
s. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Perkebunan;
dan
t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perkebunan.
Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
yang mempunyai fungsi :
(1) penyusunan kebijakan di bidang perbenihan,
produksi, perlindungan, pengolahan dan
pemasaran hasil perkebunan;
(2) penyusunan rencana kebutuhan dan
penyediaan benih di bidang perkebunan;
(3) pengawasan mutu dan peredaran benih di
bidang perkebunan.
2. Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Perkebunan dalam melaksanakan tugas :
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
30
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Produksi
Perkebunan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan di bidang produksi perkebunan;
c. melaksanakan menyiapkan bahan rencana
tanam dan produksi di bidang perkebunan;
d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu
dan produksi di bidang perkebunan;
e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi
budidaya di bidang perkebunan;
f. melaksanakan penyusunan pelaporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi
Produksi Perkebunan;
g. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Perkebunan;
dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perkebunan.
Seksi Produksi Tanaman Perkebunan dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi Produksi Tanaman
Perkebunan yang mempunyai fungsi :
(1) pemberian bimbingan penerapan peningkatan
produksi di bidang perkebunan;
(2) pengendalian dan penanggulangan hama
penyakit, penanggulangan bencana alam, dan
dampak perubahan iklim di bidang perkebunan.
3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Perkebunan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam
melaksanakan tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perkebunan;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
31
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan di bidang pengolahan hasil
perkebunan.
c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
dan pengembangan unit pengolahan hasil di
bidang perkebunan;
d. melaksanakan penyiapan dalam penyusunan
kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang
perkebunan;
e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan
cara produksi pangan olahan yang baik dan
pemberian surat keterangan kelayakan
pengolahan/surat kelayakan pengolahan di
bidang perkebunan;
f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan
informasi pasar di bidang perkebunan;
g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di
bidang perkebunan;
h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran
hasil di bidang perkebunan;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang perkebunan;
j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil perkebunan;
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perkebunan
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Perkebunan yang mempunyai fungsi :
(1) penanggulangan gangguan usaha, dan
pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
32
(2) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.
2.2.7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehata
hewan pertanian.
Fungsi Pokok :
1. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit,
produksi, peternakan dan kesehatan hewan,
perlindungan serta pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang perternakan;
2. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
3. pengendalian peredaran dan penyediaan
benih/bibit ternak, pakan ternak, dan
benih/bibit hijauan pakan ternak;
4. pemberian bimbingan penerapan peningkatan
produksi ternak;
5. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan
kesehatan hewan;
6. pengawasan obat hewan;
7. pengawasan pemasukan dan pengeluaran
hewan, dan produk hewan;
8. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan
jasa Medik Veteriner;
9. penerapan dan pengawasan persyaratan
teknis kesehatan masyarakat veteriner dan
kesejahteraan hewan;
10. pemberian izin/rekomendasi di bidang
peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;
11. pemberian bimbingan pascapanen,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
peternakan;
12. pemantauan dan evaluasi di bidang
peternakan dan kesehatan hewan; dan
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
33
13. pemberian saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala Dinas; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
Kepala Bidang Peternakan membawahi :
1. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Peternakan dalam melaksanakan tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan
Produksi;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan di bidang perbibitan, pakan, dan
produksi peternakan;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan
dan peredaran pakan, perbibitan ternak, dan
hijauan pakan ternak;
d. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi
pakanperbibitan dan hijauan pakan ternak;
e. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian
penyediaan dan peredaran hijauan pakan
ternak;
f. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan
produksi, mutu, pakan, perbibitan hijauan
pakan ternak;
g. melaksanakan penyiapan bahan pengujian
perbibitan hijauan pakan ternak;
h. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan
sumber daya genetik hewan melalui jaminan
kemurnian dan kelestarian;
i. melaksanakan pemberian bimbingan
peningkatan produk peternakan;
j. melaksanakan penyiapan bahan
pemberdayaan kelompok peternak;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
34
k. melaksanakan penyusunan pelaporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit
dan Produksi Peternakan;
l. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Petenakan dan
Kesehatan Hewan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Petenakan dan Kesehatan
Hewan sesuai dengan tugasnya.
Seksi Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi yang
mempunyai fungsi :
(1) penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit,
produksi, peternakan dan kesehatan hewan,
perlindungan serta pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang perternakan;
(2) pengelolaan sumber daya genetik hewan;
(3) pengendalian peredaran dan penyediaan
benih/bibit ternak, pakan ternak, dan
benih/bibit hijauan pakan ternak.
2. Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan dalam melaksanakan fungsi :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Kesehatan
Hewan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan di bidang kesehatan hewan;
c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan
dan mutu obat hewan tingkat distributor;
d. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan,
pencegahan dan pemberantasan penyakit
hewan;
e. melaksanakan penyiapan bahan penetapan
persyaratan teknis kesehatan hewan dan
penerbitan keterangan kesehatan hewan;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
35
f. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan
kesehatan hewan;
g. melaksanakan penyiapan bahan
penanggulangan, penutupan dan pembukaan
daerah wabah penyakit hewan menular;
h. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan
peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
i. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan
izin/rekomendasi usaha distributor obat
hewan;
j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan
Hewan;
k. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Petenakan dan
Kesehatan Hewan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Petenakan dan Kesehatan
Hewan sesuai dengan tugasnya.
Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Kesehatan Hewan yang mempunyai
fungsi :
(1) pemberian bimbingan penerapan peningkatan
produksi ternak;
(2) pengendalian penyakit hewan dan penjaminan
kesehatan hewan;
(3) pengawasan obat hewan;
(4) pengawasan pemasukan dan pengeluaran
hewan, dan produk hewan.
3. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Kesehatan
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
36
Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Peternakan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan di bidang kesehatan masyarakat
veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil
peternakan;
c. melaksanakan penyiapan bahan penilaian
penerapan penanganan limbah dampak,
hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
d. melaksanakan pemberian fasilitas sertifikasi
unit usaha produk hewan skala kecil;
e. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi
teknis hasil penilaian dokumen aplikasi
pengeluaran dan/atau pemasukan produk
hewan;
f. melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan
pemasukan produk hewan;
g. melaksanakan penyiapan sertifikasi veteriner
pengeluaran produk hewan;
h. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan
penularan zoonosis;
i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
rumah potong dan pemotongan hewan
qurban;
j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
dan pengembangan unit pengolahan hasil di
bidang peternakan;
k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan
dan kesehatan hewan;
l. melaksanakan penyiapan bahan penerapan
cara produksi pangan olahan yang baik dan
pemberian surat keterangan kelayakan
pengolahan/surat di bidang peternakan dan
kesehatan hewan;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
37
m. melaksanakan pelayanan dan pengembangan
informasi pasar di bidang peternakan dan
kesehatan hewan;
n. melaksanakan fasilitasi promosi produk di
bidang peternakan dan kesehatan hewan;
o. melaksanakan penyiapan bahan pemberian
bimbingan teknis kesehatan hewan,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
peternakan;
p. melaksanakan pematauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
peternakan;
q. melaksanakan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan
Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Peternakan;
r. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Petenakan dan
Kesehatan Hewan; dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Petenakan dan Kesehatan
Hewan sesuai dengan tugasnya.
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan, dan Pemasaran dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan, dan Pemasaran yang mempunyai
fungsi :
1. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan
jasa Medik Veteriner;
2. penerapan dan pengawasan persyaratan
teknis kesehatan masyarakat veteriner dan
kesejahteraan hewan;
3. pemberian izin/rekomendasi di bidang
peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner.
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
38
2.2.8. Kepala Bidang Penyuluhan dan Informasi Pertanian
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan
pelaksanaan kebijakan, program, dan pelaksanaan penyuluhan.
Fungsi Pokok :
1. penyusunan kebijakan dan programa
penyuluhan pertanian;
2. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan
pengembangan mekanisme, tata kerja, dan
metode penyuluhan pertanian;
3. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan
penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku
utama dan pelaku usaha;
4. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
5. pemberian fasilitasi penumbuhan dan
pengembangan kelembagaan dan forum
masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku
usaha;
6. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai
Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang
penyuluhan pertanian;
8. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan
pendataan statistik pertanian;
9. penyusunan dan perumusan informasi bidang
pertanian;
10. pemberian saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil
kepada Kepala Dinas; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
Kepala Bidang Penyuluhan dan Informasi Pertanian
membawahi :
1. Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan
Informasi Pertanian dalam melaksanakan tugas :
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
39
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan
pertanian;
c. melaksanakan penyiapan bahan penguatan,
pengembangan, peningkatan kapasitas di
bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
d. melaksanakan penyiapan bahan penguatan,
pengembangan, dan peningkatan kapasitas
kelembagaan petani;
e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi
akreditasi kelembagaan penyuluhan
pertanian;
f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi
sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
g. melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan
pemberian penghargaan balai penyuluhan
pertanian;
h. melaksanakan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
i. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan
Informasi Pertanian; dan
j. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Informasi
Pertanian.
Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Kelembagaan yang mempunyai fungsi
:
(1) pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
(2) pemberian fasilitasi penumbuhan dan
pengembangan kelembagaan dan forum
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
40
masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku
usaha.
2. Kepala Seksi Ketenagaan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan
Informasi Pertanian dalam melaksanakan fungsi :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan ketenagaan;
c. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan
database ketenagaan penyuluhan pertanian;
d. melaksanakan penyiapan bahan
pengembangan kompetensi kerja ketenagaan
penyuluhan pertanian;
e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi
penilaian dan pemberian penghargaan
penyuluh pertanian;
f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan
pertanian;
g. melaksanakan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi
Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
h. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan
Informasi Pertanian; dan
i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Informasi
Pertanian.
Seksi Ketenagaan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Ketenagaan yang mempunyai fungsi :
(1) penyusunan kebijakan dan programa
penyuluhan pertanian;
(2) pelaksanaan penyuluhan pertanian dan
pengembangan mekanisme, tata kerja, dan
metode penyuluhan pertanian;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
41
(3) pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan
penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku
utama dan pelaku usaha;
(4) peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai
Negeri Sipil, swadaya dan swasta.
3. Kepala Seksi Metode dan Informasi Pertanian
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Penyuluhan dan Informasi Pertanian dalam
melaksanakan tugas :
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana dan anggaran Seksi Metode dan
Informasi Penyuluhan Pertanian;
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program penyuluhan pertanian;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
materi dan pengembangan metodologi
penyuluhan pertanian;
d. melaksanakan penyiapan bahan supervisi
materi dan pengembangan metodologi
penyuluhan pertanian;
e. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan
media penyuluhan pertanian;
f. melaksanakan penyiapan bahan
pengembangan dan pengelolaan sistem
manajemen informasi penyuluhan pertanian;
g. melaksanakan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan
Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
h. menyiapkan bahan dan bimbingan pendataan
statistik pertanian
i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data dan statistik di bidang
pertanian;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pendataan statistik serta metode
penyuluhan pertanian;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
42
k. melaksanakan penyusunan dan penyajian
informasi pertanian;
l. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
informasi pertanian;
m. memberikan saran dan pertimbangan
mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan
Informasi Pertanian; dan
n. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Informasi
Pertanian.
Seksi Metode dan Informasi Pertanian dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi Metode dan Informasi
Pertanian yang mempunyai fungsi :
1. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan
pendataan statistik pertanian;
2. penyusunan dan perumusan informasi bidang
pertanian.
2.2.9. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pertanian
Tugas dan Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Balai
Penyuluhan pertanian
1. Tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian pada
Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
operasional Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian
pada Dinas Pertanian
2. Uraian tugas
Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian mempunyai
fungsi :
a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program
kerja dan program penyuluhan pertanian ;
b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan penyuluhan
pertanian ;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
teknis pelayanan penyuluhan pertanian ;
d. pelaksanaan kegiatan operasional peramalan dan
pengamatan berkembangnya organisme jasad
pengganggu tumbuhan di wilayah kecamatan ;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
43
e. pelaksanaan pembinaan teknis penerapan penggunaan
pestisida dan agen hayati ;
f. pelaksanaan pembinaan teknis pemberantasan hama
penyakit tanamaan ;
g. pemberian rekomendasi areal puso karena serangan
OPT ;
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
Pertanian
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Pertanian.
2.2.10. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan
Tugas dan Uraian tugas UPT Perbenihan Tanaman Pangan :
1. Tugas
melaksanakan perencanaan teknis operasional pelayanan
perbenihan pembinaan teknis penerapan penggunaan
benih tanaman pangan;
2. Uraian tugas
a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program
kerja dan program perbenihan tanaman pangan ;
b. melaksanaan teknis operasional pelayanan perbenihan
tanaman pangan;
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
teknis pelayanan perbenihan tanaman pangan ;
d. melaksanakan pembinaan teknis penerapan
penggunaan benih tanaman pangan;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala
Dinas Pertanian
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pertanian.
2.2.11. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Hortikultura dan
Perkebunan
Tugas dan Uraian tugas UPT Perbenihan Hortikultura dan
Perkebunan :
1. Tugas
melaksanakan perencanaan teknis operasional pelayanan
perbenihan pembinaan teknis penerapan penggunaan
benih Hortikultura dan Perkebunan;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
44
2. Uraian tugas
a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program
kerja dan program perbenihan Hortikultura dan
Perkebunan;
b. melaksanaan teknis operasional pelayanan perbenihan
Hortikultura dan Perkebunan;
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
teknis pelayanan perbenihan Hortikultura dan
Perkebunan;
d. melaksanakan pembinaan teknis penerapan
penggunaan benih Hortikultura dan Perkebunan;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala
Dinas Pertanian melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.
2.2.12. Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak
1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi Kerja Unit Pelaksana Teknis
Perbibitan Ternak
2. Uraian Tugas
a. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan, dan
peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan
ternak
b. Melaksanakan penyiapan bahan produksi, mutu, pakan,
benih/ bibit hijauan pakan ternak
c. Melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit
hijauan pakan ternak
d. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi
ternak
e. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok
peternak
f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian
kegiatan Seksi Benih/bibit dan produksi Peternakan
g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugasnya
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
45
Tugas dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Hewan
1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi kerja Pusat Kesehatan Hewan.
2. Uraian Tugas
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja Pusat
Kesehatan Hewan
b. Melaksanakan pengamatan, pencegahan, dan
pemberantasan penyakit hewan
c. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan
d. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, peredaran
dan penerapan mutu obat hewan
e. Melaksanakan pengawasan pengeluaran dan pemasukan
produk hewan
f. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan
pengembangan unit pengolahan hasil bidang peternakan
dan kesehatan hewan
g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan
alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan
kesehatan hewan
h. Melaksanakan pelaporan kegiatan Pusat Kesehatan
Hewan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
Dinas sesuai dengan tugasnya
2.2.13 . Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan
1. Tugas
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan ,
pemantauan dan evaluasi Kerja Rumah Potong Hewan .
2. Uraian Tugas
a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana
kerja unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan
b. Melakukan penyiapan Bahan Pencegahan Penularan
Zoonosis
c. Melaksanakan Penyiapan Bahan Bimbingan
Pemotongan Ternak dan Sanitasi, Higiene Rumah
Potong Hewan
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
46
d. Melaksanakan pembinaan pelarangan pemotongan
ternak betina Produktif
e. Melaksanakan Pemungutan Retribusi pemotongan
ternak sesuai ketentuan yang berlaku
f. Melaksanakan penyetoran Retribusi ke kas daerah
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas
sesuai dengan tugasnya
2.2.14. Pelaksana Penyuluh Pertanian mempunyai tugas
membantu Kepala UPT dalam melaksanakan fungsi:
(1) Melaksanaan identifikasi Wilayah dan
Agrosistem pertanian serta kebutuhan
teknologi pertanian;
(2) Menyusunan programa penyuluhan pertanian;
(3) Menyusunan Rencana kerja Penyuluh
Pertanian;
(4) Melaksanaan penyuluhan pertanian dengan
penyusunan materi penyuluhan pertanian,
penerapan metoda penyuluhan pertanian dan
pengembangan swadaya dan swakarsa petani;
(5) Melaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil dan
dampak penyuluhan pertanian;
(6) Mengembangan penyuluhan pertanian;
(7) Mengembangan profesi penyuluh pertanian;
(8) Mengembangkan profesi penyuluh pertanian.
1. Pelaksana Pengendalian Organisme
Penggangu Tumbuhan mempunyai tugas
membantu Kepala UPT dalam melaksanakan fungsi
:
(1) Pengamatan keliling untuk mencari sumber
serangan OPT dan mengevaluasi keadaan OPT
secara umum;
(2) Pengamatan populasi hama;
(3) Pengamatan intensitas serangan OPT pada
petak contoh;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
47
(4) Penggalian informasi untuk mengetahui
aktivitas petani di bidang perlindungan
tanaman;
(5) Pemantauan faktor-faktor iklim dan bencana
alam;
(6) Pemantauan pestisida yang beredar dan
digunakan; serta kasus keracunan pestisida;
(7) Pelaksanaan analisis hasil pengamatan dan
menusun laporan;
(8) Pelaporan peringatan dini dan memberikan
informasi dan acuan rekomendasi
pengendalian serangan OPT;
(9) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang
tugasnya yang diberikan oleh Kepala Unit
Pelaksana Teknis.
2.2.15. Kelompok Jabatan Fungsional
Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan
sesuai dengan Surat Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Lumajang, khususnya untuk Jabatan Koordinator Fungsional di
tingkat Kabupaten dan tingkat ex Pembantu Bupati.
Tugas dan fungsi Jabatan Koordinator Fungsional di tingkat
Kabupaten adalah :
1. Perumusan dan penyusunan rencana kerja Penyuluh
Pertanian di tingkat wilayah kerja Penyuluh Pertanian;
2. Permusan dan penyusunan Programa Penyuluhan
Pertanian di Tingkat UPT Kecamatan;
3. Pembinaan dan Pengembangan SDM Tenaga Penyuluh
Pertanian;
4. Pembinaan dan penumbuh kembangan Kelompok Tani
dan Gabungan Kelompok Tani;
5. Pembinaan dan mengembangkan kemitraan
kelembagaan tani dengan pihak lain dalam Agribisnis;
6. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan penyuluhan pertanian;
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
48
7. mengembangkan informasi dan metode penyuluhan
pertanian;
8. Menyelengarakan supervisi, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
9. Menganalisis dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
penyuluhan kepada Kabupaten.
10. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan
kegiatan penyuluhan dengan Kepala UPT dan Dinas
yang terkait;
11. Mengadministrasikan pelaporan kegiatan pelaksanaan
penyuluhan pertanian;
12. Membantu urusan administrasi kepegawaian tenaga
penyuluh pertanian;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
Tugas dan fungsi Jabatan Koordinator Fungsional di tingkat
ex Pembantu Bupati adalah :
1. Perumusan dan penyusunan rencana kerja Penyuluh
Pertanian di tingkat wilayah kerja Penyuluh Pertanian;
2. Permusan dan penyusunan Programa Penyuluhan
Pertanian di Tingkat UPT Kecamatan;
3. Pembinaan dan Pengembangan SDM Tenaga Penyuluh
Pertanian;
4. Pembinaan dan penumbuh kembangan Kelompok Tani
dan Gabungan Kelompok Tani;
5. Pembinaan dan mengembangkan kemitraan
kelembagaan tani dengan pihak lain dalam Agribisnis;
6. mengembangkan informasi dan metode penyuluhan
pertanian;
7. Menyelengarakan supervisi, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
8. Menganalisis dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
penyuluhan kepada Kabupaten.
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
49
9. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan
penyuluhan dengan Kepala UPT dan Dinas yang
terkait;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
2.3. Sarana dan Prasarana
2.3.1. Institusi Perbenihan
Institusi Perbenihan merupakan salah satu faktor
penentu dalam mencapai produksi pertanian yang optimal.
Keberadaan Institusi Perbenihan bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan petani terhadap penyediaan benih dalam suatu
proses produksi. Institusi Perbenihan merupakan lembaga
penyedia benih bermutu dan berlabel serta menjamin
ketersediaan benih berkualitas bagi petani. Ketersediaan benih
bermutu dan terjamin sumbernya merupakan faktor penentu
dalam pencapaian hasil yang optimal.
Kegiatan Perbenihan merupakan mata rantai yang harus
dilaksanakan secara terpadu mulai penyediaan benih pokok (SS)
yang dihasilkan oleh Balai Benih Induk (BBI) sampai penyediaan
benih sebar (ES) yang dihasilkan oleh Balai Benih Pembantu
(BBP) atau Kelompok Penangkar Benih. Gambaran Penangkar
Produsen, Penyalur dan Penggunaan Benih Pertanian di
Kabupaten Lumajang Tahun 2016 disajikan pada Tabel 1.
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
50
Tabel 1. Produsen, Penyalur dan Penggunaan Benih Pertanian di
Kabupaten Lumajang Tahun 2016.
No. Komoditi
Penangkar Benih Peredaran Benih
Jumlah Penggunaan Benih
selama setahun
Jumlah
Penangkar/
Produsen
(Unit
Usaha)
Luas Penangkaran
selama setahun
(Ha.)
Produksi
Selama
setahun
Jumlah
Pengedar
Benih
(Unit
Usaha)
Jumlah
Benih
Yang
diedarkan
selama
setahun
Tanam Panen
Jumlah
Penggunaan
Benih
berlabel
(Kg. atau
pohon)
Tidak
Bersertifikat
1. Benih Padi 9 218 218 1.553 88 187.938,10 240.181.,10 6.125,18
a. Hibrida - - - - 9 1.212,40 1.212,40 -
b. Unggul (Non
Hibrida)
9 218 218 1.553 79 186.725,70 238.968,70 6.125,18
c. Lokal - - - - - - - -
2. Benih Palawija
a. Jagung 38 23,837.50 49,058.20 7.240,50
1). Hibrida - - - 24 23.831,30 33.581,70 -
2). Komposit - - - 20 12,90 22.692,90 2,50
3). Lokal - - - - - - 7,240
b. Kedelai - - - 4 12,80 12,80 -
c. Kacang
Tanah - -
- 3 1,80 1,30 2.517,30
d. Kacang Hijau - - - - - - -
e. Ubi Jalar - - - - - 1.960.000
f. Ubi Kayu - - - - - - 9.080.000
3. Benih
Hortikultura
a. Sayuran
1). Bawang
merah - -
- - - - -
2). Cabe - - - 16 27 27 -
3). Kacang
Panjang - -
- 16 605 605 -
4). Bayam - - - 2 1 1 -
5). Sawi - - - - - - -
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
51
No. Komoditas
Penangkar Produsen Benih Pedagang Penyalur Benih Penggunaan Benih
Jumlah
Penangkar
(Orang atau
Unit)
Luas
Penang-
karan
(Ha.)
Produksi
Benih
(Kg. atau
Pohon)
Jumlah
Pedagang
Penyalur
Benih
(orang)
Jumlah
Benih
Yang
Terjual/
disalurkan
(Kg. atau
pohon)
Jumlah
Penggunaan
Benih
berlabel
(Kg. atau
pohon)
Jumlah
Penggunaan
Benih tidak
berlabel
(Kg. atau
pohon)
1 - - 7 683.000 170.750 5.130
7). Kubis - - - 9 351 351 -
b. Buah-
buahan
1). Jeruk - - - 2 - - 10.000
2). Jeruk besar - - - 2 - - 1.000
3). pepaya - - - 1 8.000 8.000 -
4). Salak 3 - 72.000 - - - -
Institusi Perbenihan juga merupakan salah satu faktor
penentu dalam mencapai produksi Peternakan yang optimal,
kegiatan pembibitan yang dapat secara langsung dikelola adalah
Pelayanan Inseminasi Buatan dengan sarana dan prasarana
yang dimiliki antara lain :
No Uraian Satuan Jumlah
1. Inseminator sapi
- PNS Orang 16
- Swadaya Orang 38
2. Inseminator kambing Orang 2
3. Petugas PKB Orang 25
4. Petugas ATR Orang 17
5.
Petugas Handling Semen
Beku Orang 2
6. Kontainer Depo Buah 5
7. Kontainer Lapangan Buah 55
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
52
2.3.2. Ketersediaan Air Irigasi
Untuk mendukung Program Peningkatan Produksi Padi,
maka air irigasi yang dibutuhkan harus diberikan dalam jumlah,
waktu, dan mutu yang tepat. Kebutuhan air irigasi dalam
jumlah, waktu dan mutu yang tepat ini utamanya untuk areal
tanam padi (khususnya hibrida). Sebagai syarat utama
terwujudnya ketersediaan air irigasi, perlu adanya faktor-faktor
pendukung diantaranya :
(i) Pemberdayaan HIPPA
(ii) Optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui
perbaikan jaringan irigasi.
(iii) Optimalisasi penggunaan pompa air.
Dalam merealisasikan syarat-syarat pendukung
ketersediaan air irigasi ini dibutuhkan kerjasama yang solid
diantara Dinas Pertanian dengan Dinas KIMPRASWIL (utamanya
Pengairan). Dari KIMPRASWIL (utamanya Pengairan) Kabupaten
Lumajang menginformasikan bahwa air irigasi yang dijamin
stabil (jumlah, mutu dan ketepatan) atau air pengairannya tidak
bermasalah ada di 8 kecamatan yang tersebar di 38 desa (Tabel
2).
Tabel 2. Luas Areal sawah Teknis yang Stabil Air Irigasi
Teknisnya untuk mendukung Program Aksi
peningkatan Produksi Padi di Kabupaten Lumajang
Tahun 2016.
No Kecamatan Desa Areal Irigasi di jamin Stabil (ha)
MK I MK II Total 1 Candipuro 1 Sumbermujur 100 80 180 2 Tambakrejo 80 70 150 3 Kloposawit 70 50 120
2 Pasirian 4 Pasirian 70 50 120 5 Nguter 70 50 120 6 Sememu 60 30 90
3 Lumajang 7 Labruk Lor 80 40 120 8 Ditotrunan 40 40 80 9 Jogotrunan 60 0 60
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
53
No Kecamatan Desa Areal Irigasi di jamin Stabil (ha)
MK I MK II Total 10 Jogoyudan 60 0 60 11 Blukon 60 0 60 12 Boreng 80 40 120 13 Banjarwaru 80 40 120 14 Denok 40 0 40
4 Sukodono 15 Karangsari 100 80 180 16 Kebonagung 100 80 180 17 Kutorenon 50 50 100 18 Dawuhan Lor 100 90 190
5 Sumbersuko 19 Mojosari 80 75 155 20 Labruk Kidul 65 60 125 21 Sumbersuko 60 55 115 22 Kebonsari 60 55 115 23 Grati 60 55 115
6 Jatiroto 24 Rojopolo 80 70 150 25 Kaliboto Kidul 40 0 40 26 Banyuputih Kidul 100 100 200 27 Suikosari 130 130 260 28 Kaliboto Lor 100 100 200
7 Tekung 29 Tukum 40 30 70 30 Wonokerto 60 50 110 31 Wonosari 40 30 70 32 Karangbendo 40 25 65 33 Tekung 55 40 95 34 Klampok arum 40 25 65
8 Yosowilangun 35 Kalipepe 200 150 350 36 Kebonsari 100 80 180 37 Yosowilangun Lor 150 120 270 38 Munder 100 50 150 T O T A L 2,900 2,090 4,990
Sumber Data : Dinas KIMPRASWIL (Pengairan) kabupaten
Lumajang 2012.
Areal sawah irigasi teknis seluas 4.990 ha yang tersebar
di 8 kecamatan dan 38 desa tersebut di atas memenuhi salah
satu syarat tumbuh yang dibutuhkan oleh tanaman padi hibrida
pada Program Akselerasi Peningkatan Produksi Padi di
kabupaten Lumajang Tahun 2016.
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
54
2.3.3. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
Ketersediaan alat dan mesin pertanian merupakan
faktor penting dalam kegiatan usahatani. Keterbatasan tenaga
kerja dalam upaya pengembangan usahatani akan memberikan
peluang berkembangnya alat dan mesin pertanian.
Pengembangan Alsintan diprioritaskan untuk kegiatan usahatani
yang membutuhkan tenaga kerja cukup besar seperti
pengolahan tanah, tanam dan panen. Ananto, dkk., (1997)
menyatakan bahwa pengembangan Alsintan akan berperan
dalam upaya meningkatkan :
• Luas lahan garapan
• Produktivitas dan efisiensi sumberdaya manusia dan
lahan
• Menekan kehilangan hasil
• Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian
• Membuka kesempatan kerja, serta
• Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah
Perkembangan jumlah alat dan mesin pertanian di
Kabupaten Lumajang pada tahun 2016 menunjukkan
peningkatan yang cukup berarti baik jumlah maupun jenisnya.
Untuk menekan kehilangan hasil dan memperbaiki kualitas
gabah, sistim perontokan sangat penting dalam proses pasca
panen hasil padi sawah. Dalam sistim perontokan kurang lebih
80% petani masih menggunakan alat banting tradisional dan
sisanya (20%) telah menggunakan alat mesin perontok (Power
Thresher). Untuk memperoleh kualitas dan mutu beras yang
baik dapat menggunakan mesin penggilingan padi (RMU) double
pass. Untuk penggunaan mesin penggilingan padi double pass di
wilayah Kabupaten Lumajang masih terbatas, kurang lebih
mencapai 15%.
Dalam pengembangan Alsintan ke depan, pendayagunaan
dan pengembangannya diarahkan pada optimalisasi
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
55
pemanfaatan dengan identifikasi kebutuhan, merencanakan dan
mengevaluasi penggunaan Alsintan di suatu lokasi dan
selanjutnya ditumbuhkembangkan melalui kerjasama kemitraan
operasional dengan sistem dan manajemen yang baik, terarah
dan terencana agar dicapai hasil yang optimal.
Tabel 3. Jenis, Jumlah dan Kondisi Alat/Mesin untuk Tanaman
Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Lumajang
Tahun 2016.
No Jenis Alat/Mesin dan Kelembagaan Pertanian
Kondisi
Baik/Rusak
Ringan*)
Rusak
Berat
**)
Jumlah (3)+(4)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pengolahan lahan a. Traktor roda dua 1089 48 11`37
b. Traktor roda empat 11 0 11
2
Penanaman
a. Alat tanam padi
(rice transplater)
62 0 62
b. Alat tanam biji-
bijian (seeder)
2 0 2
3 Pengendalian OPT a. Penyemprotan
(hand sprayer dan power sprayer)
10650 294 10944
b. Pengabuatan pestisida (swing pog)
7 1 8
c. Bahan asap
(alpostran, emposan
tikus)
535 90 625
d. Permbersihan
gulma (power weeder)
641 18 659
4 Pengairan Pompa air 1109 67 1176
a. < 4 inci 748 65 813
b. 4 inci 232 5 237
c. > 4 inci 175 12 187
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
56
No Jenis Alat/Mesin dan Kelembagaan Pertanian
Kondisi
Baik/Rusak
Ringan*)
Rusak
Berat
**)
Jumlah (3)+(4)
5 Pemanenan a. Sabit
bergerigi/sabit
1968 74 2042
b. Pemotongan padi
tipe gunting (reaper)
11 0 11
c. Pemotongan padi
tipe gendong (paddy
mower)
9 2 11
d. Pemanenan padi
tipe sisir (sripper)
0 0 0
e. Rice combine harvester
68 0 68
1) Combine harvester kecil
35 0 35
2) Combine harvester
menengah
26 0 26
3) Combine harvester
besar
7 0 7
f. Corn combine
harvester
3 0 3
g. Pengungkit ubi
kayu/ubi jalar
0 0 0
6
Perontokan/pemipilan
a. Perontok padi /
thresher
713 32 745
b. Pemipil jagung /
cornsheller
82 2 84
c. Perontok multiguna (padi, jagung,
kedelai)
43 1 44
7 Peranjangan umbi Perajang mekanis 0 0 0
8 Pembersihan
Pembersih gabah/winower
5 0 5
9 Pengeringan
a. Pengering tipe
datar / Flaat bed
dryer
13 0 13
b. Pengering tipe
vertikal / vertical dryer
3 0 3
c. Pengering rak / try dryer
0 0 0
10 Penggilingan
a. Penggilingan padi
kecil / small rice mill
158 0 158
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
57
No Jenis Alat/Mesin dan Kelembagaan Pertanian
Kondisi
Baik/Rusak
Ringan*)
Rusak
Berat
**)
Jumlah
(3)+(4)
b. Penggilingan padi
menengah / medium
rice mill
87 0 87
c. Penggilingan padi
besar / large rice mill
37 0 37
11 Penyimpanan
Penyipanan hasil tanaman pangan
(silo)
3 1 4
12 Pembuatan pupuk
Alat pembuat pupuk
organik
(APPO)/Kompos
97 0 97
13
Kelembagaan
pertanian
a. Usaha pelayanan
jasa alsintan (UPJA)
57
b. Kelompok tani (Poktan)
994
c. Gabungan kelompok tani
(Gapoktan)
209
d. Koperasi unit desa
(KUD)/Koperasi tani
11
e. Kios sarana
produksi pertanian (Saprotan)
338
f. Kelompok penangkar benih
8
g. Regu pengendali
hama
64
2.3.4 Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan
Sarana Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan sangat
memberikan peran yang sangat penting, terutama terhadap
produksi peternakan, populasi hewan ternak, dan peredaran
hewan ternak di masyarakat.
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
58
Berikut ini merupakan kondisi/keberadaan Rumah Potong Hewan
dan Pasar Hewan di Kabupaten Lumajang :
No. Uraian Lokasi Jumlah
1. Rumah Potong Hewan
Kecamatan
Klakah,
Lumajang,
Jatiroto,
Yosowilangun,
Pasirian,
Tempeh, dan
Candipuro
7 unit
2. Pasar Hewan
Kecamatan
Klakah,
Lumajang,
Yosowilangun,
Pasirian,
Tempeh, dan
Candipuro
7 unit
2.4. Sumberdaya Manusia
Dalam suatu sistem organisasi, ketersediaan sumberdaya
manusia merupakan faktor strategis dalam pencapaian tujuan dan
sasaran yang ditetapkan. Untuk itu peningkatan kualitas sumberdaya
manusia diperlukan dalam menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas
dan profesional. Sumber produksi lain seperti dana, sarana dan
prasarana tidak memberikan kontribusi yang berarti tanpa adanya
dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki
keterampilan dan keahlian dalam pengelolaannya. Untuk menciptakan
sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya
diperlukan peningkatan mutu profesionalisme melalui kursus, magang,
pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil. Peningkatan
kualitas sumberdaya manusia aparatur berdampak pada peningkatan
kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
59
2.4.1. Aparat Dinas Pertanian
Dalam konteks pembangunan pertanian, ketersediaan
sumberdaya manusia yang memahami visi, misi, dan tujuan
Kepala Daerah dan sasaran organisasi mutlak diperlukan. Hal ini
dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran program dalam
bentuk kegiatan. Begitu pula ketersediaan sumberdaya manusia
aparatur ditingkat lapangan, harus tersedia dalam jumlah dan
kualitas yang cukup untuk melaksanakan program/kegiatan
yang telah dirumuskan.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pertanian Kabupaten Lumajang maka dalam pelaksanaan
program maupun kegiatan akan didukung karyawan/karyawati
sejumlah 339 orang yang terdiri dari :
1. Pegawai Negeri Sipil Struktural sebanyak 61 orang;
2. Pegawai Negeri Sipil Fungsional sebanyak 114 orang;
3. Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu untuk
ditugaskan sebagai :
a. THL sebanyak 63 orang;
b. TKP sebanyak 5 orang;
c. THL POPT-PHP sebanyak 8 orang;
d. Tenaga Kontrak Dinas sebanyak 88 orang.
Berdasarkan golongan ruang, sejumlah 175 orang pada
Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang keadaan sampai dengan
bulan Januari 2017 terdiri dari atas :
1. Golongan IV = 30 orang
2. Golongan III = 94 orang
3. Golongan II = 44 orang
4. Golongan I = 7 orang
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
60
Berdasarkan jabatan eselonering, sejumlah 61 orang
pada Dinas Pertanan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 terdiri
atas :
1. Eselon II = 1 orang
2. Eselon III.a. = 1 orang
3. Eselon III.b. = 6 orang
4. Eselon IV = 53 orang
Berdasarkan pendidikan, sejumlah 175 orang pada Dinas
Pertanan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 terdiri atas :
1. Pasca Sarjana = 15 orang
2. Sarjana = 80 orang
3. Diploma 3 = 18 orang
4. Diploma 1 = 1 orang
5. SLTA = 49 orang
6. SLTP = 3 orang
7. SD = 9 orang
Berdasarkan golongan ruang, sejumlah 175 orang pada
Dinas Pertanan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 terdiri atas :
1. Pembina Utama Muda (IV/b) = 1 orang
2. Pembina Tingkat I (IV/b) = 4 orang
3. Pembina (IV/a) = 24 orang
4. Penata Tingkat I (III/d) = 28 orang
5. Penata (III/c) = 25 orang
6. Penata Muda Tingkat I (III/b) = 17 orang
7. Penata Muda (III/a) = 14 orang
8. Pengatur Tingkat I (II/d) = 7 orang
9. Pengatur (II/c) = 12 orang
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
61
10. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) = 2 orang
11. Pengatur (II/a) = - orang
12. Juru Muda (I/b) = 2 orang
Komposisi jumlah karyawan/karyawati Dinas Pertanian
Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 adalah sebanyak 51
orang (29,14%) berada di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten
Lumajang dan sisanya sebanyak 124 orang (70,86%) berada di
Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian (UPT-BPP) yang
berkedudukan di Kecamatan dan atau di lapangan.
2.4.2. Rumah Tangga Petani
Berdasarkan Sensus Pertanan Tahun 2013, disebutkan
bahwa jumlah rumah tangga Tahun 2013 di Kabupaten
Lumajang 276.047 KK, dimana sebanyak 153.792 KK (55,71 %)
merupakan rumah tangga pertanian1. Dari sejumlah rumah
tangga pertanian tersebut, sebanyak 152.823 KK (99,37 %)
merupakan rumah tangga pertanian pengguna lahan2, dimana
109.893 KK (71,91 %) dari jumlah rumah tangga pertanian
pengguna lahan tersebut merupakan Petani Gurem3.
Tabel 4. Jenis Usaha Rumah Tangga Pertanian (RTP) Di Kabupaten
Lumajang Tahun 2013.
1 Rumah Tangga Pertanian adalah rumah tangga yang melakukan salah satu kegiatan : (i) rumah tangga pertanian pengguna lahan, dan (ii) rumah tangga pertanian bukan pengguna lahan.
2 Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan adalah rumah tangga pertanian yang dalam usahanya menggunakan lahan pertanian untuk : (i) mengusahakan tanaman padi dan palawija, (ii) mengusahakan tanaman hortikultura, (iii) mengusahakan tanaman perkebunan, (iv) mengusahakan tanaman kehutanan, (v) mengusahakan ternak/unggas, (vi) membudidayakan ikan atau biota lain di kolam air tawar/sawah, (vii) membudidayakan ikan/biota lain di tambak air payau, serta (viii) mengusahakan penangkaran satwa liar.
3 Rumah Tangga Petani Gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasahi lahan pertanian dengan luasan < 0,50 ha.
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
62
NO JENIS USAHA JUMLAH
1 Padi dan Palawija 102.999 RTP
2 Palawija 75.072 RTP
3 Padi 74.108 RTP
4 Peternakan/Perunggasan 66.565 RTP
5 Hortikultura 63.792 RTP
6 Perkebunan 31.163 RTP
7 Budidaya Tanaman Hutan 30.246 RTP
8 Berusaha di bidang jasa pertanian 12.827 RTP
9 Penangkapan ikan/biota lain di perairan umum 1.423 RTP
10 Budidaya Ikan di Kolam/di Sawah 1.241 RTP
11 Budidaya Ikan di Kolam Tawar 1.182 RTP
12 Pemungutan hasil hutan dan/atau satwa liar 1.104 RTP
13 Penangkapan ikan/bita laian di laut 635 RTP
14 Budidaya ikan/biota lain di perairan umum 75 RTP
15 Budidaya Ikan di Sawah 63 RTP
16 Budidaya Ikan di Tambak air Payau 15 RTP
17 Penangkaran Satwa Liar 8 RTP
18 Budidaya Ikan/biota lain di laut 4 RTP
Sumber : Sensus Pertanian Tahun 2013
Dari data Sensus Pertanian Tahun 2013, disebutkan
bahwa terdapat 18 jenis usaha rumah tangga pertanian di
Kabupaten Lumajang sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Dari
Tabel 4, dapat disampaikan bahwa rumah tangga pertanian
yang berusahatani padi dan palawija menempati posisi teratas.
Sedangkan rumah tangga pertanian yang berusahatani palawija,
padi, peternakan/perunggasan, hortikulturan, dan perkebunan
masing-masing menempati posisi 2 sampai 6. Bila dikaitkan
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
63
dengan jumlah rumah tangga pertanian di Kabupaten Lumajang
Tahun 2003 sebanyak 153.792 KK, maka rumah tangga
pertanian yang berusahatani padi dan palawija sekitar 66,97 %.
Sebagai way of life dan sumber kehidupan sebagian
besar rumah tangga pertanian di Kabupaten Lumajang,
seharusnya posisi mereka mendapatkan akses yang memadai
terhadap sumberdaya pertanian (misalnya : lahan, air,
informasi, teknologi, pasar, modal, dll). Posisi mereka selama
ini cenderung dipandang sebagai penghasil (output) komoditas
an-sich dan belum dipandang sebagai pelaku pertanian yang
seharusnya ditingkatkan kesejahteraannya. Sejalan dengan hal
tersebut, posisi pertanian yang semula juga di posisikan sebagai
penghasil komoditas saja, juga harus berubah pola pikirnya agar
sektor pertanian diposisikan multi-fungsi. Sektor pertanian
yang memiliki multi-fungsi tersebut meliputi peran pertanian
sebagai : (i) pemasok pangan dan bahan baku industri; (ii)
Pembangunan daerah dan perdesaan, (iii) Penyangga dalam
masa krisis, (iv) Penghubung sosial ekonomi antar masyarakat
dari berbagai pulau dan daerah sebagai perekat persatuan
bangsa, (v) Kelestarian sumberdaya lingkungan, (vi) Sosial
budaya masyarakat Usaha pertanian berkaitan erat dengan
sosial-budaya dan adat istiadat masyarakat, serta (vii)
Kesempatan kerja, PDB, dan devisa.
Prespektif posisi rumah tangga pertanian harus
ditingkatkan kesejahteraannya dan posisi sektor pertanian yang
memiliki multi-fungsi tersebut di atas inilah yang dibutuhkan
dalam Revitalisasi Pertanian. Dalam konteks ini, Revitalisasi
Pertanian bukan dimaksudkan untuk membangun pertanian at
all cost dengan cara-cara yang top-dwon sentralistik; bukan pula
orientasi proyek untuk menggalang dana; tetapi Revitalisasi
Pertanian adalah menggalang komitmen dan kerjasama seluruh
stakeholder dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat
melihat pertanian tidak hanya urusan bercocok tanam yang
sekedar hanya menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi.
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
64
2.4.3. Kelompok Tani
Jumlah kelompok tani yang tersebar di 21 kecamatan
wilayah Kabupaten Lumajang yang dibina oleh Dinas Pertanian
Kabupaten Lumajang sampai akhir Tahun 2013 berjumlah 948
kelompok (lihat Tabel 5). Dari Tabel 5, dapat disampaikan juga
bahwa total anggota dari 948 kelompok tani berjumlah 162.349
orang petani atau rata-rata anggota kelompok tani sebanyak
7.735 orang petani.
Tabel 5. Jumlah, Anggota dan Klas Kelompok Tani Di
Kabupaten Lumajang Tahun 2014.
No Kecamatan Jml.
Kelompok Tani
Jml. Anggota
Kelas
Kelompok Tani
P L M U
1 Tempursari 33 4.582 9 12 11 1
2 Pronojiwo 40 5.958 5 27 8 0
3 Candipuro 55 11.017 11 31 12 1
4 Pasirian 51 21.544 18 23 8 2
5 Tempeh 68 11.799 26 41 1 0
6 Lumajang 34 4.158 4 20 9 1
7 Sumbersuko 47 4.908 15 17 15 0
8 Tekung 38 3.979 3 26 9 0
9 Kunir 45 15.428 2 36 7 0
10 Yosowilangun 59 15.522 3 28 23 5
11 Rowokangkung 45 4.557 12 30 3 0
12 Jatiroto 27 4.091 3 22 2 0
13 Randuagung 54 10.832 10 44 0 0
14 Sukodono 32 4.715 7 15 10 0
15 Padang 33 3.043 17 12 4 0
16 Pasrujambe 40 4.763 9 25 6 0
17 Senduro 67 1.969 14 29 21 3
18 Gucialit 32 1.881 4 24 4 0
19 Kedungjajang 47 15.120 18 28 1 0
20 Klakah 49 4.436 8 33 6 2
21 Ranuyoso 52 8.137 5 41 6 0
J u m l a h 948 162.439 203 564 166 15
Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
65
Dari 948 kelompok tani yang tersebar di 21 kecamatan
wilayah Kabupaten Lumajang tersebut di atas tergabung dalam
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di setiap kecamatan.
Nama-nama pengurus Gapoktan di setiap kecamatan dapat
dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Jumlah Gabungan Kelompok Tani Di Kabupaten
Lumajang Tahun 2013.
No Kecamatan N.I.G.K Nama Pengurus
Ketua Sekretaris Bendahara
1 Tempursari 35.08.010 Sugianto M. Sulkhan Dadang Sutrisna
2 Pronojiwo 35.08.020 Nurul Huda Sukardi Sugianto
3 Candipuro 35.08.030 Jaenal
Mustajab Abdul Hamid
Sugeng Mariyanto
4 Pasirian 35.08.040 Rifa' i Sujito Sutoyo H. Nur
Rohman
5 Tempeh 35.08.050 Ach. Taufik Abdolloh S. Fudholi
6 Lumajang 35.08.060 H. Sutari Abdul Hasan Fauzi
7 Sumbersuko 35.08.061 Imron Abd. Wahid Mistawi
8 Tekung 35.08.070 Muhyi Irfandi H. Nasichin
9 Kunir 35.08.080 Abdul Kadir Imam Busaeri Abdul Mukim
10 Yosowilangun 35.08.090 Ngaturi Sari Pio Novianto M. Abdul Rohim
11 Rowokangkung 35.08.100 Mariyoto Drs. Susianto H. Timbul Santoso
12 Jatiroto 35.08.110 Natalianto
Widodo, SE Sutiram
H. Adi Susanto
13 Randuagung 35.08.120 Samsul Arifin Martawi Akhyar Kamil
14 Sukodono 35.08.130 Dodi Dianto Arifin M. Abubakar
15 Padang 35.08.140 Lukman Sukoco Matrejo
16 Pasrujambe 35.08.150 Budi Hartono Samsul Hadi Misto
17 Senduro 35.08.160 Jaya Syahran Nurkholis Tohar
Suhartono
18 Gucialit 35.08.170 Wage Hadi S Legiran H.M. Tupin
19 Kedungjajang 35.08.180 Asman, SH Darul Ulum Suhi
20 Klakah 35.08.190 Anas Mahfud Misto Eka Candra
21 Ranuyoso 35.08.200 Mujum Yunus Misnawar Matsudi
65 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
BAB III.
ANALISA ISU-ISU STRATEGIS
Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019,
disebutkan bahwa masalah strategis yang saat ini menjadi kendala
dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat, antara lain adalah
”masih rendahnya pendapatan petani dan produktivitas pertanian
dalam arti luas”. Isu strategis tersebut merupakan isu strategis Dinas
Pertanian, khususnya menyangkut masyarakat tani yang bergerak di
sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman
perkebunan, dan peternakan.
Terkait dengan isu strategis tersebut di atas, berikut ini
disampaikan faktor penyebab permasalahan dan solusinya, tantangan
dan arah pembangunan pertanian tahun 2015-2019.
3.1. Permasalahan dan Pemecahannya
3.1.1. Keterbatasan dan Penurunan Kapasitas
Sumberdaya Pertanian
Kedepan, pembangunan pertanian tanaman pangan,
tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan
peternakan dihadapkan kepada permasalahan
permintaan produk yang semakin meningkat sejalan
dengan meningkatnya pertambahan penduduk.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Lumajang,
disebutkan bahwa pertambahan jumlah penduduk per
tahun di Kabupaten Lumajang sejak Tahun 2010
sampai Tahun 2015 mencapai 0,37 % per tahun.
Sementara itu kapasitas sumberdaya lahan dan air
terbatas dan bahkan semakin menurun. Luas baku
lahan pertanian semakin menurun karena alih fungsi
lahan terus meningkat.
Besarnya tekanan penambahan penduduk terhadap
lahan berakibat pada pemilikan dan penggarapan lahan
semakin terfragmentasi, sehingga jumlah petani gurem
meningkat dengan rataan pemilikan lahan yang
semakin kecil. Upaya peningkatan produktivitas
tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman
perkebunan, dan Produksi Peternakan dengan
menggunakan teknologi pra panen, pasca panen, tepat
66 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
guna dan spesifik lokasi serta teknologi peternakan
tepat guna, selain itu pemerintah Kabupaten Lumajang
juga melakukan suatu kebijakan Penetapan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menekan
alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu
jawaban untuk mensolusikan persoalan ini.
3.1.2. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan Kurang
Tepat Sasaran
Kementerian Pertanian menginformasikan bahwa
sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih lemah
karena lambatnya diseminasi teknologi baru (invention)
dan pengembangan teknologi yang sudah ada
(innovation) di tingkat petani. Salah satu penyebanya
adalah masih lemahnya penyelenggaraan sistem
penyuluhan pertanian dewasa ini. Dari Naskah
Akademik Sistem Penyuluhan Pertanian DPR RI
disampaikan bahwa berbagai permasalahan yang ada
dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dewasa
ini adalah sebagai berikut:
(1) Adanya perbedaan persepsi tentang pengertian
penyuluhan pertanian, baik dari para pembinanya
di tingkat pusat maupun para pelaksananya di
daerah.
(2) Adanya perbedaan persepsi tentang visi, misi,
tujuan penyuluhan pertanian baik dari para
pembinanya di tingkat pusat maupun para
pelaksananya di daerah.
(3) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan
dengan menggunakan pendekatan, sistem kerja
dan metode yang tidak sesuai dengan paradigma
baru pembangunan yang partisipatif.
(4) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di
Kabupaten/Kota dilakukan oleh berbagai
kelembagaan yang dibentuk oleh masing-masing
daerah dengan tugas dan fungsinya yang
berbeda-beda/tidak terstandar, sehingga tidak
sesuai dengan misi penyuluhan pertanian.
(5) Pembinaan jabatan fungsional penyuluh pertanian
di Kabupaten/ Kota tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya, sehingga tidak
meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian
67 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
yang berakibat rendahnya kinerja mereka.
(6) Peraturan perundang-undangan yang ada yang
menyangkut pembinaan dan pemberdayaan
sumberdaya manusia pertanian dalam arti luas
belum menguraikan secara jelas tentang
penyuluhan pertanian, sehingga belum dapat
dipakai sebagai pedoman bagi para pembina dan
pelaksana penyuluhan pertanian baik di tingkat
pusat maupun daerah.
(7) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum memberikan jaminan perlindungan terhadap petani terhadap berbagai dampak negatif dan penerapan teknologi yang dianjurkan, sehingga petani menjadi tidak termotivasi untuk menerapkannya.
(8) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum didukung oleh biaya operasional yang memadai.
(9) Beberapa perubahan lingkungan strategis (globalisasi, berlakunya otonomi daerah, perubahan kebijakan pembangunan pertanian, perubahan kondisi petani dan pergeseran paradigma) mempunyai implikasi yang luas terhadap penyuluhan pertanian menghendaki perubahan sistem penyuluhan pertanian secara menyeluruh.
Berbagai permasalahan tersebut apabila tidak dilakukan
upaya pemecahannya akan dapat merugikan petani dan
pelaku usaha pertanian lain karena penyelenggaraan
penyuluhan pertanian yang demikian tidak berfungsi
dalam memfasilitasi petani dan pelaku usaha pertanian
lain untuk meningkatkan keberdayaannya.
Upaya revitalisasi penyuluhan pertanian yang
komprehensif dalam bentuk Perda Sistem Penyuluhan
Pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan merupakan jawaban atas
solusi permasalahan tersebut di atas.
3.1.3. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha,
terutama Permodalan
Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan
sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani.
Usaha pertanian yang sebagian besar dilakukan oleh
68 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
petani gurem dan petani kecil dihadapkan kepada
persoalan keterbatasan akses layanan usaha, terutama
permodalan. Ketidakmampuan mereka mengakses
permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini
disebabkan oleh:
(1) Keberadaan lembaga keuangan formal di
perdesaan masih sangat terbatas,
(2) Prosedur yang berlaku dan persyaratan yang
diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada
masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan
(3) Petani tidak mampu mengakses kredit dengan
aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan
pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).
Menghadapi persoalan keterbatasan akses permodalan
di atas, Kementerian Pertanian mencoba mengenalkan
program kegiatan peningkatan akses petani terhadap
permodalan, antara lain melalui :
(1) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan
(PUAP),
(2) Lembaga Usaha Ekonomi Produktif (LUEP),
(3) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),
(4) Asuransi Pertanian.
Selain itu, instansi lain juga turut memfasilitasi
peningkatan akses permodalan dengan berbagai
kegiatan, antara lain pengembangan koperasi dan
Usaha Kecil Menengah (UKM), lembaga keuangan mikro
perdesaan, BPR, dan BRI Unit Desa. Meski selama ini
telah memberikan hasil yang cukup baik, namun
kegiatan - kegiatan tersebut masih perlu terus
ditingkatkan lagi dengan target penerima diperluas
menjangkau ke seluruh petani.
Kegiatan lainnya yang akan dilakukan Kementerian
Pertanian untuk mengatasi masalah permodalan antara
lain:
(1) Pengembangan kerjasama bank syariah pertanian,
melalui penyediaan dana APBN sebagai penjamin,
(2) Pengembangan lembaga keuangan mikro di
perdesaan, dan
(3) Pemberdayaan petani melalui pola BLM,
69 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
(4) Pemberdayaan petani dan peternak melalui
Asuransi Pertanian.
3.1.4. Rantai Tata Niaga yang Panjang dan Sistem
Pemasaran yang Belum Adil
Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi
infrastruktur pedesaan yang belum memadai (misalnya
ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan
jalan desa). Sistem pemasaran yang belum adil terkait
dengan keterbatasan modal yang menyebabkan petani
banyak terjebak dalam sistem ijon yang melemahkan
posisi tawar mereka. Disamping itu, kemampuan
petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga
seringkali hasil panen harus segera dijual sesaat
sesudah panen. Kondisi ini diperburuk oleh
membanjirnya produk impor di pasar domestik sebagai
akibat dari liberalisasi perdagangan. Upaya
pemerintah memberikan jaminan harga
terkendala oleh dana dan kemampuan, sehingga
hanya beras dan gula yang mendapat
perlindungan harga dari pemerintah.
Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran
telah dilakukan Departemen Pertanian dengan
memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani,
membangun pola kemitraan, pasar lelang, contract
farming, yang umumnya belum memberikan hasil yang
optimal. Kebijakan proteksi dan promosi yang telah
diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui
kegiatan yang lebih konkrit antara lain: (1) penerapan
tarif, (2) pemberian subsidi, dan (3) promosi ekspor.
3.1.5. Kualitas, Mentalitas, dan Keterampilan
Sumberdaya Petani Rendah
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan
kendala yang serius dalam pembangunan pertanian.
Tingkat pendidikan dan keterampilan masih rendah.
Kementerian Pertanian menginformasikan bahwa
selama 10 tahun terakhir kemajuan pendidikan berjalan
lambat. Pada Tahun 2011, 193 jiwa atau 4,98%
tenaga kerja di sektor pertanian tamat SD, sedangkan
yang tamat SLTP 934 jiwa atau 24,14 % (BPS, 2011).
Rendahnya mentalitas petani antara lain dicirikan oleh
usaha pertanian yang berorientasi jangka pendek,
mengejar keuntungan sesaat, serta belum memiliki
70 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
wawasan bisnis luas. Selain itu banyak petani menjadi
sangat tergantung pada bantuan/pemberian
pemerintah. Keterampilan petani yang rendah terkait
dengan rendahnya pendidikan dan kurang
dikembangkannya kearifan lokal (indigenous
knowledge).
Selama ini, masalah di atas oleh Departemen Pertanian
diatasi melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan yang bertujuan untuk peningkatkan
kemampuan SDM petani dan aparat pertanian. Untuk
mendukung kegiatan tersebut maka sarana yang
digunakan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang
berada di Daerah seperti Balai Diklat, Sekolah Tinggi
Penyuluhan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, dan
Sekolah Pembangunan Pertanian.
Ketertinggalan petani dalam hal pendidikan diatasi
dengan pendekatan penyetaraan pendidikan yang
selanjutnya dikaitkan dengan pelatihan keterampilan
berusahatani. Disamping itu, berbagai upaya penguatan
kapasitas petani juga perlu dilakukan terutama dalam
hal pengembangan sikap kewirausahaan, kemampuan
dalam pemasaran dan manajemen usaha.
3.1.6. Kelembagaan Petani dan Posisi Tawar Petani
Rendah
Saat ini, keberadaan kelembagaan petani sangat
lemah. Kelompok tani yang banyak dibentuk selama
periode 1980-an dalam mengejar swasembada beras
sudah banyak yang tidak berfungsi, mungkin hanya
tinggal nama kelompok saja. Intensitas dan kualitas
pembinaan terhadap kelompok pasca otonomi daerah
jauh berkurang karena sistem penyuluhan yang kurang
mendapat perhatian dari pemerintah daerah
sebagaimana disebutkan di atas.
Selama ini pengembangan kelembagaan petani
umumnya berorientasi keproyekan. Kelompok tani
hanya aktif pada saat proyek masih berjalan. Setelah
masa proyek berakhir, umumnya kelompok tani yang
dibentuk menjadi tidak aktif. Pembentukan kelompok
tani seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan petani.
Kondisi kelompok tani saat ini juga dinilai sangat buruk
karena berbagai instansi pemerintah masing-masing
membentuk kelompok tani/kelembagaan tani untuk
pelaksanaan kegiatan proyek mereka. Hal ini
71 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
menyebabkan timbulnya banyak kelompok tani yang
tumpang tindih.
Berkaitan dengan hal ini, revitalisasi sistem penyuluhan
perlu segera dilaksanakan agar fungsi PPL sebagai
pembina atau fasilitator kelompok tani dapat kembali
berjalan dengan baik. Disamping itu, kelembagaan
petani yang ada saat ini perlu ditata dengan baik sesuai
dengan kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat.
Koordinasi ditingkat pusat dalam pembinaan kelompok
tani perlu ditingkatkan agar kegiatan yang melibatkan
petani tidak tumpang tindih. Pengembangan kelompok
tani agar dilakukan dengan pendekatan pembangunan
masyarakat (community development).
3.1.7. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Terkait dan
Birokrasi
Kinerja pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh
keterpaduan diantara subsistem pendukungnya, yaitu
mulai dari subsistem hulu (industri agro-input, agro-
kimia, agro-otomotif), subsistem budidaya usahatani
(onfarm), subsistem hilir (pengolahan dan pemasaran)
dan subsistem pendukung (keuangan, pendidikan, dan
transportasi). Keterkaitan antar subsistem sangat erat
namun penanganannya terkait dengan kebijakan
berbagai sektor. Sementara itu, Departemen Pertanian
hanya memiliki kewenangan dalam aspek
budidaya/usahatani.
Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya
kesamaan persepsi dan komitmen tentang peranan
sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian
daerah dan nasional. Apabila disepakati bahwa sektor
pertanian merupakan penggerak utama ekonomi
nasional dan daerah maka koordinasi antar instansi
menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun
kebijakan maupun implementasinya. Untuk itu perlu
perbaikan menejemen pembangunan pertanian dengan
mengacu pada UU dan Peraturan Pemerintah.
3.1.8. Kebijakan Makro Ekonomi Yang Belum Berpihak
Kepada Petani
Salah satu faktor penting yang menentukan kelanjutan
72 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
dan kemampuan dayasaing usaha pertanian adalah
adanya kebijakan makro yang kondusif. Saat ini
kebijakan makro ekonomi baik fiskal, moneter,
perdagangan, maupun prioritas dalam pengembangan
ekonomi nasional dinilai belum kondusif bagi
keberlanjutan dan kemampuan dayasaing usaha
pertanian.
Kebijakan pemerintah yang belum memihak sektor
petanian antara lain: (1) penerapan pajak ekspor
komoditas pertanian yang bertujuan untuk mendorong
industri pengolahan produk pertanian dalam negeri; (2)
kredit perbankan yang disediakan pemerintah, porsi
terbesar diserap oleh pengusaha konglomerat, sisanya
adalah untuk koperasi, usaha kecil menengah termasuk
petani; (3) alokasi dana APBD untuk pembangunan
sektor pertanian kurang memadai; (4) beberapa daerah
menarik biaya retribusi yang tinggi termasuk pada
komoditas pertanian sehingga mengurangi daya saing
dan menjadi penghambat dalam investasi di sektor
pertanian; (5) pembangunan sarana dan prasarana
lebih besar di perkotaan dibanding dengan perdesaan;
dan (6) liberalisasi perdagangan telah menyebabkan
membanjirnya produk pertanian yang disubsidi berlebih
oleh negara maju membuat petani kita tidak mampu
bersaing. Untuk itu diperlukan: (a) advokasi kebijakan
dengan instansi terkait, dan (b) dukungan legislatif dan
stakeholders lainnya.
3.2. Tantangan
Pembangunan pertanian pada periode 2015-2019 di Kabupaten
Lumajang, terdapat 5 (lima) tantangan yang paling mendesak untuk
segera ditangani, yaitu:
3.2.1. Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian
Tingginya laju konversi lahan pertanian subur di
pedesaan pada umumnya dan sekitar daerah perkotaan
khususnya, mengharuskan sektor pertanian
memanfaatkan lahan-lahan yang relatif kurang subur
dan marjinal.
Semakin berkurangnya sumber air dan luas lahan yang
diairi, lahan tidur juga semakin meningkat akibat
sistem pemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang
tidak adil. Untuk itu dituntut kemampuan mengelola
73 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
sumberdaya dengan ditunjang oleh teknologi untuk
memanfaatkan lahan kurang subur dan marjinal
dengan skala kecil. Pada bagian lain, dituntut pula
kebijakan yang memberikan rasa keadilan dalam
pemanfaatan lahan pertanian, baik dalam kepemilikan
maupun pengusahaannya, sehinga tidak terjadi banyak
lahan produktif tidak dimanfaatkan (lahan tidur).
Diperlukan peninjauan kembali UU Pokok Agraria dan
UU Sumberdaya Air yang memungkinkan dapat
dilakukannya pendayagunaan lahan secara optimal.
Kegiatan yang telah dilakukan selama ini dan perlu
diintensifkan di masa mendatang, antara lain (1)
pengembangan lahan rawa, lebak, lahan marjinal, (2)
pengembangan zona agro-ekologi, dan (3) rehabilitasi
lahan marjinal dan daerah aliran sungai (DAS).
3.2.2. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Penyediaan
Bahan Baku Industri
Ketahanan pangan merupakan kemampuan untuk
menjamin seluruh penduduk memperoleh pangan
dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan
juga halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan
dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik.
Indikator kemandirian pangan salah satunya adalah
tingkat ketergantungan ketersediaan pangan nasional
terhadap impor.
Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang
banyak, Indonesia mempunyai pangsa pasar domestik
yang sangat besar. Kondisi ini diperkuat dengan masih
adanya peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya produktif pertanian. Indonesia memiliki
berbagai keunggulan komparatif di sektor pertanian.
Namun, hingga kini pasokan pangan domestik belum
mampu memenuhi kebutuhan pangan (beras, jagung,
kedelai, kacang tanah dan gula) dalam negeri.
Selain pemenuhan kebutuhan pangan, sektor pertanian
juga berpeluang dalam penyediaan bahan baku
industri. Penduduk Indonesia yang besar merupakan
pangsa pasar untuk komoditas pertanian. Disatu sisi,
letak geografis yang strategis dan besarnya jumlah
penduduk menyebabkan negara lain melihat Indonesia
sebagai potensi pasar. Di sisi lain, Indonesia berpeluang
sebagai pemasok bahan baku industri berbasis
pertanian baik dalam negeri maupun internasional.
74 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
Upaya yang telah, sedang dan terus perlu dilakukan
dalam mewujudkan kemandirian pangan dan
penyediaan bahan baku industri adalah peningkatan
produksi dan akses, perbaikan sistem distribusi, dan
diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan
terhadap pola pangan tertentu.
3.2.3. Terbangunnya Industri Hasil Pertanian Sampai
Tingkat Desa
Selama ini wilayah perdesaan lebih banyak berfungsi
sebagai pemasok bahan baku bagi industri yang
umumnya berada di daerah perkotaan (urban). Hal ini
berarti bahwa petani belum dapat menikmati nilai
tambah produknya secara optimum. Potensi
pengembangan agroindustri di perdesaan sangat besar
mengingat sentra-sentra produksi pertanian berada di
perdesaan, tenaga kerja yang melimpah, dan potensi
pasar yang besar. Selama ini potensi agroindustri dan
minat berinvestasi di perdesaan terkendala oleh
keterbatasan infrastruktur termasuk perbankan.
Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini
terbatas pada pemberian alat-alat/sarana yang masih
belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani.
Diseminasi teknologi agroindustri telah sering
dilakukan, namun masih ada yang belum tepat sasaran.
Ke depan, fokus kegiatan untuk meraih peluang
pengembangan agroindustri di perdesaan antara lain
adalah: (1) di tingkat Pusat dan Daerah perlu dilakukan
koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelaraskan
pembangunan infrastruktur; (2) mengajak investor
melalui promosi dan fasilitasi kerjasama kemitraan; (3)
meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan petani.
3.2.4. Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Sejalan
Era Otonomi Daerah
Manajemen pembangunan pertanian di era otonomi daerah menuntut adanya keselarasan program antara Pusat dan Daerah. Kendala yang dihadapi saat ini adalah koordinasi antara Propinsi dan Kabupaten/Kota sangat lemah, terutama pada awal diberlakukannya otonomi daerah. Propinsi memiliki kewenangan dan dana namun tidak memiliki wilayah, sementara Kabupaten/Kota memiliki kewenangan tetapi dana terbatas. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat
75 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
dan Pemerintah Daerah menuntut adanya interrelasi dan interdependensi antara program/kegiatan Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Implementasi kedua undang-undang ini adalah bahwa program pembangunan yang ditetapkan oleh Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota harus sinkron dan menjadi acuan bersama dalam pelaksanaannya.
Selama ini telah dibangun mekanisme perencanaan pembangunan pertanian secara berjenjang, dimana prioritas Propinsi disusun berdasarkan Musyawarah Pembangunan Pertanian Daerah yang mengacu pada prioritas Kabupaten/Kota di wilayahnya. Demikian pula Pusat memfasilitasi pertemuan regional guna menyelaraskan prioritas lintas propinsi dengan prioritas nasional. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah hal ini tidak mudah dilakukan karena masih kentalnya euphoria otonomi. Di masa mendatang, upaya ini masih perlu terus dilaksanakan sejalan dengan penyempurnaan manajemen pembangunan pertanian.
3.2.5. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
(Good Governance)
Good governance dicirikan, antara lain dengan keterbukaan, demokrasi, akuntabel, partisipatif dan bebas KKN. Kendala utama penyelenggaraan good governance adalah praktek KKN yang hingga kini masih menjadi masalah kronis. Upaya pengawasan internal dan eksternal telah banyak dilakukan namun belum efektif. Perlu disadari bahwa permasalahan KKN yang mendasar berada pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem penganggaran, sistem penggajian, sistem rekruitmen dan penjenjangan karir pegawai, sistem pengawasan dan pengendalian, serta moral individu aparat. Oleh sebab itu penghapusan KKN harus diawali dengan perubahan secara radikal pada setiap sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut.
Tuntutan masyarakat terhadap good governance dan kuatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan momentum yang sangat tepat untuk mewujudkan tujuan di atas. Dinas Pertanian sebagai pemegang mandat pembangunan pertanian saat ini terus mengupayakan birokrasi yang bersih, yang berarti bebas dari KKN, amanah, transparan dan akuntabel. Upaya pencegahan dilakukan antara lain melalui peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan, pembinaan mental bagi pengawas dan
76 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
aparat lainnya. Sangsi diterapkan secara tegas bagi aparat yang terbukti melanggar peraturan.
3.3. Arah Pengembangan
Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian daerah
tercermin dalam PDRB, penyediaan pangan dan pengentasan
kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan
pendapatan masyarakat. Belajar dari pengalaman tersebut, sudah
selayaknya strategi pembangunan daerah memperhatikan keunggulan
yg dimiliki Lumajang dengan memperhatikan faktor internal dan
eksternal.
Selanjutnya dalam menentukan arah pembangunan pertanian
yang dilaksanakan Dinas Pertanian mengacu pada RPJMD Pemerintah
Kabupaten Lumajang 2015-2019 disampakan berikut ini.
3.3.1. Arah dan Masa Depan Petani Kabupaten
Lumajang
Transformasi struktur perekonomian yang terjadi
menunjukkan bahwa peran pertanian dalam pembangunan
daerah terus mengalami peningkatan, namun belum seperti
yang diharapkan. Hal ini, karena sektor pertanian Kabupaten
Lumajang belum ditunjang oleh sumberdaya manusia pertanian
yang berkualitas. Pada hakekatnya Pembangunan pertanian
Kabupaten Lumajang lebih menekankan kepada 4 hal, yaitu:
(1) Pembangunan pertanian kedepan akan diarahkan
pada pola pendekatan agribisnis;
(2) Pembangunan pertanian harus sinergis dan terkait
dengan sektor lain (lintas/inter-sektoral);
(3) Intensifikasi pertanian dibidang peternakan.
3.3.2. Arah Kondisi Sumberdaya Pertanian Kabupaten
Lumajang
Sumberdaya utama pembangunan pertanian adalah
lahan, air dan populasi hewan ternak. Kondisi pertanian
dihadapkan kepada terbatasnya lahan, sumber-sumber air,
pengairan, populasi ternak. Oleh karena itu dengan
memperhatikan masalah dan sasaran serta tujuan yang ingin
dicapai, maka pembangunan pertanian Kabupaten Lumajang
diarahkan pada :
(1) Menumbuhkembangkan usaha pertanian di
pedesaan melalui pendekatan program agropolitan
dan melanjutkan “prima tani” berbasis tanaman
77 Revisi Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
pangan dan hortikultura yang akan memacu
aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan
lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
(2) Menumbuhkan industri hulu, hilir dan penunjang
dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah
produk pertanian;
(3) Memanfaatkan sumberdaya pertanian secara
optimal melalui pemanfaatan teknologi yang
tepat.
(4) Membangun kelembagaan petani yang mandiri;
(5) Meningkatkan peran sektor pertanian untuk
pengembangan perekonomian daerah;
(6) Meningkatkan fungsi Rumah Potong Hewan dan
Puskeswan untuk meningkatkan Produksi dan
Populasi Peternakan.
78 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang
yang telah dilakukan review, ditetapkan tujuan pembangunan pertanian
pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 yang
terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) hasil review yaitu
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dalam PDRB
dengan indikator kinerja PDRB Sektor Pertanian.
4.2. Sasaran
Terkait dengan tujuan tersebut di atas maka sasaran
pembangunan pertanian pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten
Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
4.2.1. Produksi Tanaman Pangan
Komoditi tanaman pangan utama yang diproyeksikan,
produksi selama 2014-2019 ke depan meliputi tanaman : padi,
jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan
ubijalar.
Hasil review Indikator sasaran untuk komoditi tanaman pangan dari tahun 2014-2019 adalah jumlah produksi tanaman pangan
yang semula memiliki indikator peningkatan produksi tanaman
pangan. Dengan menggunakan data dasar tahun 2016
pertumbuhan rata-rata produksi tanaman pangan (7 komoditas tersebut di atas) sekitar 0,8% dan total produksinya sebesar 7.278.664 kuintal maka proyeksi total produksi 7 (tujuh)
komoditas tanaman pangan pada tahun 2019 nanti sekitar 7.353.020 kuintal atau meningkat sekitar 1,02% dari data dasar
total produksi 7 (tujuh) komoditas tanaman pangan pada tahun
2016.
Gambaran proyeksi produksi tanaman pangan tahun
2014-2019 dengan menggunakan data dasar tahun 2016
disajikan pada Tabel 7.
79 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
Tabel 7. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tahun 2014-2019.
URAIAN Satuan
Data Dasar Tahun 2013
Realisasi Target
214 2015 2016 2017 2018 2019
I Produksi
1 Padi Ku 4.584.060 4.603.320 4.844.272 5.304.645 5.304.645 5,331,741 5,358,837
2 Jagung Ku 1.437.510 1.518.310 1.631.072 1.392.973 1.392.973 1,400,088 1,407,204
3 Kedele ku 15.680 38.690 37.977 15.185 15.185 15,263 15,340
4 Kacang Tanah ku 46.120 44.270 26.400 17.221 17.221 17,309 17,397
5 Kacang Hijau ku 440 330 176 112 112 113 113
6 Ubi kayu ku 513.470 571.300 558.421 391.808 391.808 393,808 395,809
7 Ubi Jalar ku 91.070 121.500 113.864 156.720 156.720 157,520 158,320
Jml produksi ku 6.688.350 6.897.720 7.212.182 7.278.664 7.278.664 7.315.842 7.353.020
Sumber : Data Diolah Dinas Pertanian Lumajang 2016.
Dari Tabel 7 di atas, sumbangan terbesar total produksi 7
(tujuh) komoditas tanaman pangan sampai tahun 2019 nanti
berasal dari tanaman padi dan jagung. Sasaran proyeksi
peningkatan produksi dan provitas kedua tanaman pangan
tersebut lebih tinggi dari komoditas tanaman pangan lainnya,
didasarkan pada konsistensinya Departemen Pertanian
menempatkan kedua komoditas tanaman pangan tersebut
sebagai komoditas prioritas dalam program swasembada
pangan. Strategi peningkatan produksi kedua komoditas
tanaman pangan tersebut terus dikembangkan oleh Departemen
Pertanian. Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan
program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan
Sumberdaya Terpadu (SL-PTT) untuk kedua komoditas tersebut
merupakan salah satu buktinya.
BLBU merupakan salah satu program Departemen
Pertanian dalam memberikan subsidi sektor pertanian berupa
benih varitas unggul bermutu untuk tanaman padi dan jagung
kepada para petani. Sedangkan SL-PTT merupakan program
akselerasi peningkatan provitas dan produksi untuk kedua
komoditas tanaman pangan tersebut dengan mengandalkan
inovasi teknologi. Akselerasi peningkatan produksi tanaman
padi, baik untuk varitas padi hibrida maupun padi inhibrida,
dengan aplikasi teknologi sebagai berikut :
(i). Penanaman varietas padi unggul yang sesuai
dengan lingkungan setempat;
(ii). Penggunakan benih bermutu, bersih, sehat, dan
bernas (berlabel);
80 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
(iii). Pengolahan tanah sempurna, olah tanah minimal,
olah tanah konservasi, tanpa olah tanah, sesuai
dengan tipologi lahan dan kondisi tanahnya;
(iv). Pemeliharaan persemaian dengan baik;
(v). Penanaman bibit sesuai umur anjuran (15 – 20
hari), serta penanaman bibit 1-3 batang per lubang;
(vi). Pengaturan tata tanam secara tepat;
(vii). Pemberian pupuk organik pada tanaman;
(viii). Pemupukan tanaman dengan pupuk an-organik
sesuai dengan kebutuhan;
(ix). Pemberian air pada tanaman secara efektif dan
efisien sesuai dengan kondisi tanah;
(x). Pengendalian hama dan penyakit tanaman secara
terpadu;
(xi). Pengendalian gulma secara tepat;
(xii). Penanganan proses panen dan pasca panen dengan
baik.
Sedangkan akselerasi peningkatan produksi tanaman
jagung, baik untuk varietas jagung hibrida maupun jagung
komposit, dengan aplikasi teknologi sebagai berikut :
(i) Penggunaan varietas unggul baru (VUB) berlabel
yang berdaya hasil tinggi, bernilai ekonomi tinggi.
(ii) Pemupukan berimbang dengan penggunaan pupuk
secara berimbang dan sesuai kebutuhan tanaman
spesifik lokasi.
(iii) Penggunaan pupuk organik berupa kompos dan
pupuk kandang sebagai penyedia hara dan
pembenah tanah.
(iv) Penggunaan alat mesin (alsin) berupa alat pra
panen dan pasca panen seperti alat pengering
jagung (dryer) dimusim hujan untuk mengurangi
apflatoksin, alat pemipil jagung (corn sheller) untuk
mempercepat proses pemipilan, dan gudang
penyimpanan hasil jagung atau silo untuk menekan
kerusakan hasil.
(v) Pengairan dan pompanisasi dengan pemanfaatan air
irigasi, air hujan, embung, sumur pantek, dan
81 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
sumber air permukaan (sungai, danau, sumur
buatan).
Sasaran proyeksi produksi untuk masing-masing komoditas
tanaman pangan tahun 2014-2019 disajikan pada Lampiran 2.
4.2.2. Produksi Tanaman Hortikultura
Komoditi tanaman hortikultura utama yang
diproyeksikan, produksi selama 2014-2019 ke depan meliputi
tanaman buah-buahan; yakni: pisang, manggis, durian,
rambutan, alpokad, nangka, dan jeruk keprok, salak, papaya,
petai, buah naga serta tanaman sayuran & buah semusim; yakni
: kentang, kobis, cabe rawit, cabe besar, bawang daun, dan
semangka.
Indikator tercapainya peningkatan produksi tanaman
hortikultura utama tersebut adalah persentase rata-rata
peningkatan setiap tahun produksi tanaman hortikultura (2014-
2019) dengan menggunakan data dasar tahun 2016 sebesar 3%
dan dengan total produksinya sebesar 2.820.035 kuintal.
Proyeksi total produksi komoditas tanaman hortikultura
pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari tahun
ketahun yang diawali dengan produksi sebesar 2.147.367
kuintal untuk buah semusim dan 660.010 kuintal untuk sayur
pada tahun 2016 menjadi 2.166.751 kuintal untuk buah
semusim dan 665.968 kuintal untuk sayuran pada tahun 2019
(terinci sebagaimana tabel 8).
Tabel 8. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Tanaman hortikultura
pada Dinas Pertanian Tahun 2014-2019.
URAIAN Satuan Data Dasar Tahun 2013
Realisasi Target
2014 2015 2016 2017 2018 2019
I Produksi
1 Pisang Ku 1.156.080 1.166.013 1.104.753 1.106.507 1.109.827 1,113,156 1,116,495
2 Manggis Ku 87.810 24.162 12.486 7.879 7.903 7,926 7,950
3 Durian Ku 136.820 13.864 30,006 27.542 27.625 27,707 27,791
4 Rambutan Ku 20.270 20.272 71,592 25.989 26.067 26,145 26,224
5 Alpukat Ku 17.220 17.973 32,374 22.033 22.099 22,165 22,232
6 Nangka Ku 23.960 24.254 28,983 22.170 22.237 22,303 22,370
7 Jeruk Keprok Ku 122.290 123.856 190,550 157.133 157.604 158,077 158,551
8 Salak Ku 175.076 187.402 281.251 267.625 268.428 269,233 270,041
9 Pepaya Ku 382.104 510.683 485.106 487.628 489.091 490,558 492,030
82 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
URAIAN Satuan Data Dasar Tahun 2013
Realisasi Target
2014 2015 2016 2017 2018 2019
10 Petai Ku 9.966 29.398 23.209 18.131 18.185 18,240 18,295
11 Buah Naga ku 0 0 4.730 4.730 4.744 4,758 4,772
Jml produksi buah ku 2.131.596 2.117.877 2.265.040 2.147.367 2.153.809 2.160.270 2.166.751
12 Kentang ku 88.130 81.500 88.000 90.036 90,306 90,577 90,849
13 Kobis ku 105.770 116.930 116.148 115.840 116,188 116,536 116,886
14 Cabe Rawit ku 239.020 234.040 206.603 116.160 116,508 116,858 117,209
15 Cabe Besar ku 64.400 86.178 42.109 62.182 62,369 62,556 62,743
16 Bawang Daun
ku 152,640 152.640 152.640 160.272 160,753 161,235 161,719
17 Semangka ku 43,350 133.620 154.670 115.520 115,867 116,214 116,563
Jml produksi sayur ku 693.310 804.908 760.170 660.010 661.990 663.976 665.968
Sumber : Data Diolah Dinas Pertanian Lumajang 2016.
4.2.3. Produksi Tanaman Perkebunan
Komoditi tanaman perkebunan utama yang
diproyeksikan, produksi selama 2014-2019 ke depan meliputi
tanaman tahunan yakni kopi, kelapa, cengkeh, dan kakao serta
tanaman semusim yakni tebu dan tembakau.
Indikator jumlah produksi tanaman perkebunan utama
tersebut adalah jumlah produksi tanaman perkebunan setiap
tahun (2014-2019) dengan target menggunakan data dasar
tahun 2016 sebesar 0.88% untuk tanaman tahunan dengan total
produksinya sebesar 108.485 kuintal dan untuk target tanaman
semusim sebesar 5% dengan total produksinya sebesar
12.412.167 kuintal.
Proyeksi total produksi komoditas tanaman perkebunan
pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun yang diawali dengan produksi sebesar 105.671 kuintal
untuk tanaman tahunan dan 10.722.096 kuintal untuk tanaman
semusim pada tahun 2016 menjadi 12.412.167 kuintal pada
tahun 2019 (terinci sebagaimana tabel 9).
Tabel 9. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan
pada Dinas Pertanian Tahun 2014-2019.
URAIAN Satuan
Data Dasar Tahun 2013
Realisasi Target
2014 2015 2016 2017 2018 2019
I Produksi Tanaman Tahunan
1 Kopi Ku 20.164 18.809 17.549 17.489 17.643 17.798 17.955
2 Kelapa Ku 82.240 79.218 80.775 81.473 82.190 82.913 83.643
83 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
URAIAN Satuan
Data Dasar Tahun 2013
Realisasi Target
2014 2015 2016 2017 2018 2019
3 Cengkeh Ku 2.658 2.423 2.330 2.287 2.307 2.327 2.348
4 Kakao Ku 418 742 880 1.182 1.192 1.203 1.213
5 Pinang Ku 3.399 2.816 3.211 3.240 3.269 3.297 3.326
Jml produksi Ku 526.461 845.266 983.865 105.671 106.601 107.538 108.485
II Produksi Tanaman Semusim
5 Tebu Ku 10.548.750 10.366.300 10.188.500 10.714.770 11,250,509 11,813,034 12,403,686
6 Tembakau Ku 15.795 13.047 8.512 7.326 7,692 8,077 8,481
Jml produksi Ku 10.564.545 10.379.347 10.197.012 10.722.096 11.258.201 11.821.111 12.412.167
Sumber : Data Diolah Dinas Pertanian Lumajang 2016.
4.2.4. Produksi Peternakan
Produksi peternakan utama yang diproyeksikan selama
2014-2019 ke depan meliputi produksi peternakan yakni
produksi daging, produksi telur, dan produksi susu serta
populasi yakni ternak besar, kecil, dan unggas.
Indikator jumlah produksi peternakan utama tersebut
adalah jumlah produksi peternakan setiap tahun (2014-2019)
dengan target menggunakan data dasar tahun 2016 sebesar
1.5% untuk produksi peternakan dengan total produksinya
sebesar 37.203.058 kg dan untuk target produksi peternakan
sebesar 1.5% per tahun dengan proyeksi total produksinya
sebesar 38.991.606 kg. Proyeksi total produksi peternakan pada
tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
yang diawali dengan produksi sebesar 37,203,058 kg (terinci
sebagaimana tabel 10).
4.2.5. Populasi Ternak
Populasi Ternak dikategorikan menjadi 3 yaitu :
a. Populasi Ternak Besar terdiri dari Sapi Potong, Sapi Perah,
Kerbau dan Kuda.
b. Populasi Ternak Kecil terdiri dari Kambing, Domba, dan Babi
c. Populasi Unggas terdiri dari Ayam Buras, Ayam Petelur, Ayam
Pedaging dan Itik.
Proyeksi total populasi tahun 2016-2019 mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun yang diawali dengan populasi
84 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
4.466.359 ekor untuk populasi ternak pada tahun 2016 menjadi
4.615.375 ekor pada tahun 2019 (terinci sebagaimana tabel 10).
Tabel 10. Target dan Realisasi Jumlah Produksi dan Populasi
Peternakan pada Dinas Pertanian Tahun 2014-2019.
URAIAN Satuan
Data Dasar Tahun 2013
Realisasi Target
2014 2015 2016 2017 2018 2019
I Produksi Peternakan
1 Daging Kg 16,380,300 17,358,458 18,080,205 19,655,957 20,049,076 20,450,057 20,859,058
2 Telur Kg 7,405,000 7,920,880 8,083,142 8,379,893 8,472,072 8,565,265 8,659,483
3 Susu Kg 6,959,100 7,327,569 8,726,094 9,167,208 9,268,047 9,369,995 9,473,065
Jml produksi Kg 30,744,400 32,606,907 34,889,441 37,203,058 37,789,195 38,385,317 38,991,606
II Populasi Ternak Besar
4 Sapi Potong
Ekor 164.892 172.920 182.993 194.049 196,184 198,342 200,523
5 Sapi Perah
Ekor 4.080 4.243 4.576 4.989 5,044 5,099 5,155
6 Kerbau Ekor 4.667 4.694 4.748 4.797 4,850 4,903 4,957
7 Kuda Ekor 942 944 967 985 996 1,007 1,017
Jml populasi Ekor 170,909 182,801 193,284 204,820 207,073 209,351 211,653
III Populasi Ternak Kecil
8 Kambing ekor 91.038 93.585 97.225 103.645 104,785 105,938 107,103
9 Domba ekor 35.755 36.721 38.393 40.904 41,354 41,809 42,269
10 Babi ekor 2.132 2.203 2.394 2.588 2,616 2,645 2,674
Jml populasi ekor 128.925 132.509 138.012 147.137 148,756 150,392 152,046
IV Populasi Ternak Unggas
11 Ayam Buras
ekor 1.002.784 1.012.812 1.023.943 1.035.195 1,046,582 1,058,095 1,069,734
12 Ayam Petelur
Ekor 506.612 509.144 520.877 581.227 587,620 594,084 600,619
13 Ayam Pedaging
Ekor 1.738.648 1.888.273 1.962.208 2.182.002 2,206,004 2,230,270 2,254,803
14 Itik Ekor 302.128 303.641 309.782 315.978 319,454 322,967 326,520
Jml populasi Ekor 3,550,172 3,713,870 3,816,810 4,114,402 4,159,660 4,205,416 4,251,676
Sumber : Data Diolah Dinas Pertanian Lumajang 2016.
85 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
BAB V. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Strategi
Tujuan pembangunan pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten
Lumajang periode tahun 2014-2019 yang telah diuraikan di atas dapat
ditempuh melalui Strategi sebagai berikut :
1. Meningkatan kesuburan lahan pertanian dengan
penggunaan pupuk berimbang dan penggunaan pupuk
organik; 2. Meningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat;
3. Mempertahankan dan melesterikan penggunaan lahan
pertanian berkelanjutan;
4. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian;
5. Meningkatkan sumber daya penyuluhan pertanian dan
memperkuat kelembagaan petani (kelompok tani dan
gabungan kelompok Tani) 6. Memenuhi kebutuhan sarana pengolahan hasil pertanian
tanaman pangan dan hortikultura serta pemasarannya;
7. Memfasilitasi pemodalan usaha pertanian;
5.2. Kebijakan
Untuk pencapaian Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian
pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang periode tahun 2014-2019
dapat ditempuh melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut :
(2) Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
dengan memantapkan Implementansi Program Aksi-
Gerakan Pemupukan Organik dan Benih Unggul
Bersertifikat (SIGARPUN BULAT);
(3) Pemberdayaan masyarakat petani dalam pembangunan
Jaringan Irigasi Pedesaan dan Infrastruktur pertanian
lainnya yang mendukung kegiatan produksi produktivitas
pertanian;
(4) Pelatihan / peningkatan SDM Penyuluh dan mengajukan
tambahan Penyuluh Pertanian melalui Perekrutan Tenaga
Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-
86 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
TBPP) secara proporsional; Peningkatan inovasi dan
diseminasi teknologi tepat guna;
(5) Mengalokasikan anggaran untuk Operasional Kelompok
Tani;
(6) Kerjasama dengan perbankan dalam pengembangan
klaster usaha pertanian;
(7) Kerja sama dengan pelaku usaha pertanian dalam
pemasaran hasil pertanian.
5.3. Program dan Kegiatan
Kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan diatas akan dijabarkan
Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang ke dalam program dan kegiatan.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk
menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang dan jasa.
Adapun susunan program dan kegiatan yang direncanakan oleh
Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang pada Periode Tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut :
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Indikator Kinerja
Kegiatan (output)
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Prosentase Kelompok yang mendapatkan Pembinaan lingkungan Sosial
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Pengembangan Pakan Ternak
Jumlah Kelompok yang dibina
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan
Luas Panen Tanaman pangan
Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Jumlah promosi hasil tanaman pangan
Volume bimbingan teknis pengolahan hasil tanaman pangan
87 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
Kegiatan Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan
Jumlah Brigade pengendalian OPT Tanaman Pangan
Jumlah PPAH yang mengikuti Bimtek
Kegiatan Pemetaan Komoditi Strategis Tanaman Pangan
Jumlah komoditas strategis tanaman pangan yang dipetakan
Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Kacang dan Umbi
Jumlah Sertifikasi Organik
Kegiatan Pengembangan Bibit/Benih Unggul Tanaman Pangan
Jumlah Desa Mandiri Benih
Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Produksi Pertanian (Good Agriculture Practices/GAP) serta Good Manufacturing Practices/GMP)
Jumlah kelompok yang melaksanakan SL - GAP dan SL-GMP (kegiatan)
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura
Luas Panen Tanaman Hortikultura
Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura
Jumlah pembinaan dan promosi tanaman hasil hortikultura
Kegiatan Farm Filed Day Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu
Volume Sekolah Lapang
Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah
Volume Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Pengawalan dan Pendampingan Penerapan Good Agculture Procedure (GAP)
Jumlah penerapan GAP
Jumlah peserta yang dibina
Volume sosialisasi GAP
Kegiatan Pembinaan Penerapan Teknologi Hortikultura
Volume penerapan teknologi, sertifikasi dan penyusunan SOP (Kegiatan)
Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Hortikultura
Jumlah kebun benih yang terfasilitasi
Jumlah peserta sosialisasi Pengembangan Bibit Unggul
88 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
Jumlah pengembangan penangkar benih hortikultura
Kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura
Volume pengembangan kawasan tanaman sayur, biofarmaka dan buah
Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura
Volume pengembangan dan pengendalian OPT Tanaman Hortikultura
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Perkebunan
Jumlah Produktivitas Tanaman Perkebunan
Luas Areal Tanaman Perkebunan
Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Jumlah Poktan yang dilatih Tekhnologi dan managemen penggunaan Alsintan
Kegiatan Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan
Jumlah kawasan pengendalian OPT Tanaman Perkebunan
Kegiatan Intensifikasi tanaman perkebunan
Jumlah poktan yang mengikuti bimtek
Volume Pupuk
Kegiatan Pengembangan Promosi Produk Pertanian
Volume promosi produk pertanian
Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Kegiatan Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati
Luasan Tanaman Perkebunan yang direhabilitasi Volume Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida
Kegiatan Pengawasan dan Peredaraan Benih Tanaman Perkebunan
Volume monitoring peredaran benih tanaman perkebunan
Kegiatan pengawalan dan pendampingan penerapan Good Agricilture Procedure (GAP) Tanaman Perkebunan
Jumlah peserta yang dibina
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Jumlah Produktivitas Tanaman Perkebunan
Luas Areal Tanaman Perkebunan
89 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku
Volume pupuk NPK
Volume pupuk Organik
Jumlah kelompok pembinaan teknis
Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
Jumlah poktan yang terfasilitasi
Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan dan/atau Pengesahan Badan Hukum Kelompok Petani Tembakau
Jumlah pembinaan SL yang terfasilitasi
Kegiatan Penguatan dan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau
Jumlah kelompok yang didampingi
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian
Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian yang memadai
Kegiatan Pengelolaan Lahan untuk Jalan Usaha Tani dan Embung
Volume jalan usahatani dan embung
Kegiatan Audit Lahan
Jumlah Peta Lahan Desa yang teraudit
Volume Sosialisasi
Kegiatan Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi dan Sapi
Jumlah Pendampingan AUTP
Jumlah Pendampingan AUTS
Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Harga Pasar Produksi Pertanian
Jumlah Pertemuan Sosialisasi dan Monev pemantauan harga
Volume Siaran Radio
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana tekhnologi pertanian
Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
Jumlah dam parit yang terbangun
Jumlah box bagi,pintu air dan jaringan irigasi yang terbangun
90 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
Jumlah jaringan irigasi tersier yang ter bangun
Jumlah embung yang terbangun
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
Jumlah RDKK yang tersusun (buku)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pola Kemitraan Usaha di Bidang Pertanian
Sentra wilayah padi organik
Kegiatan Koordinasi, Pengawasan, dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi
Jumlah pertemuan koordinasi, pengawasan, dan Evaluasi Pendistribusian pupuk bersubsidi
Volume Pupuk Organik (ton)
Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian di Pedesaan
Volume Peta yang dilakukan Digitasi Lahan (LP2B)
Program Peningkatan SDM dan Informasi Pertanian
Persentase Peningkatan kelas Kelompok Tani
Jumlah data informasi Pertanian yang dipublikasikan
Kegiatan Sinkronisasi Data Statistik Pertanian
Jumlah dokumen data statistik
Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
Jumlah dokumen laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Volume pertemuan rembug tani
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Volume monev
Jumlah laporan pendampingan upsus
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Jumlah PPL yang mengikuti sosialisasi
Jumlah PPL yang mengajukan Dupak
Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan
Volume demplot sigarpun bulat
Volume promosi, informasi pertanian
91 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
Volume mimbar sarasehan
Volume temu lapang
Jumlah leflet dan poster
Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya Jumlah Kelahiran Ternak
Meningkatnya Jumlah Pemasukan Ternak
Menurunnya Jumlah Kematian Ternak
Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Ternak
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Meningkatnya Jumlah Pemotongan Ternak
Jumlah Ternak (Sapi,Kerbau dan Kambing) yang diobati
Kegiatan Pengendalian Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) pada Unggas
Jumlah Ternak Unggas yang divaksin
Pembinaan dan Pengawasan Depo dan Peredaran Obat Hewan
Jumlah depo/kios/toko yang diawasi
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Hewan Susu, Daging, Telur, dan Kulit
Jumlah pasar yang diawasi
Kegiatan Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak
Volume penyuluhan
Penyuluhan, pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
Jumlah peserta penyuluhan
Pengembangan Areal Hijauan Makanan Ternak
Luasan areal hijauan makanan ternak
Peningkatan bibit unggul ternak di Kabupaten Lumajang
Jumlah peserta penyuluhan peningkatan bibit ternak
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan
Jumlah RPH yang dipelihara Sarana dan Prasarananya
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskeswan/Rumah Potong Hewan
Jumlah RPH yang direhab
Kegiatan Optimalisasi Inseminasi Buatan Jumlah Ternak yang di IB
92 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
Jumlah ternak yang ikut kontes
Jumlah siswa SD yang mendapat tambahan gizi susu kambing
Jumlah Video Promosi
Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Volume penyuluhan
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase administrasi perkantoran yang terlayani
Kegiatan Pelayanan dan administrasi perkantoran
Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah pegawai pengelola administrasi keuangan dan barang daerah
Jumlah petugas kebersihan
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Jenis bahan logistik kantor yang disediakan
Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan
Jumlah aktivitas rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah aktivitas rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
93 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
Jumlah petugas keamanan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan
Kegiatan Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah bangunan gedung kantor yang dibangun Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan
Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan
Jumlah Meubelair yang diadakan
Jumlah gedung kantor yang direhab
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara
Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase dokumen pelaporan dan evaluasi hasil pembangunan yang tepat waktu
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Jumlah laporan akuntabilitas kinerja yang disusun
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan keuangan & prognosis yang disusun
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun
Kegiatan Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Jumlah laporan kepuasan masyarakat yang disusun
94 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Jumlah rencana kerja dan anggaran yang disusun
95 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
BAB VI. PENUTUP
Dengan tersusunnya Review Rencana Strategi (Renstra) pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang
Tahun 2015-2019 akan menjadi acuan di dalam penyusunan program
dan kegiatan tahunan maupun Lima Tahunan untuk memacu
pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan petani serta peningkatan perekonomian daerah. Renstra
ini akan menjadi acuan dalam rangka sinergitas program/kegiatan
dengan kecamatan dan stakeholder.
Keberhasilan Renstra SKPD Dinas Pertanian Tahun 2015-2019
ini dibutuhkan/diperlukan dukungan dari Dinas/Instansi Pemerintah
Daerah lainnya, seperti : (i) Dinas Ketahanan Pangan, (ii) Dinas
Koperasi, (iii) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, (iv) Dinas Lingkungan
Hidup, (v) Dinas Perdagangan, (vi) Bagian Ekonomi Setda Pemerintah
Kabupaten Lumajang, serta (vii) Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu,
Dinas Pertanian juga membutuhkan dukungan partisipasi dari seluruh
stakeholders pelaku agribisnis.
96 Renstra – Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019
LAMPIR LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 : 1 - 2
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT
MISI : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN, PEMBERDAYAAN UMKM
DAN JASA PARIWISATA SERTA USAHA PENDUKUNGNYA
1
Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Pertanian Dalam
PDRB
1 PDRB Sektor Pertanian 1
Meningkatnya Produksi
Tanaman Pangan,
Tanaman Hortikultura,
Tanaman Perkebunan
dan Peternakan
1 Jumlah Produksi Tanaman Pangan 1
Menyusun dan menetapkan
peraturan Daerah tentang
pengelolaan Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
dengan memantapkan
implementasi Program Aksi-
Gerakan pemupukan
Organik dan Benih Unggul
Bersertifikat (SIGARPUN
BULAT);
1Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
2Jumlah Produksi Tanaman
Hortikultura :2
Meningkatkan Sarana dan
Prasarana Pertanian dari
Hulu sampai Hilir 2
Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan
1. Tanaman Buah 3
Meningkatkan keterampilan
dan pengetahuan sumber
daya manusia insan
pertanian tentang penguatan
kelembagaan dan teknologi
pertanian
3
Program Peningkatan
Produksi dan Nilai
Tambah Hortikultura
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG
MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019
CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS
KEBIJAKAN PROGRAM
TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR
Lampiran 1 : 2 - 2
CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS
KEBIJAKAN PROGRAM
TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR
2. Tanaman Buah dan sayur
semusim4
Meningkatkan penerapan
Upaya Khusus Sapi Induk
Wajib Bunting (UPSUS
SIWAB) melalui optimalisasi
pelaksanaan gerakan
Pasukan Ungu (SUNGU)
dalam mendukung
Inseminasi Buatan (IB).
4
Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas,
dan Mutu Hasil Tanaman
Perkebunan
3Jumlah Produksi Tanaman
Perkebunan :5
Program Peningkatan
Kualitas Bahan Baku
1. Tanaman Tahunan 6
Program Peningkatan
Prasarana dan Sarana
Pertanian
2. Tanaman Semusim 7
Program Peningkatan
SDM dan Informasi
Pertanian
4 Jumlah Produksi Peternakan :
1. Daging
2. Telur
3. Susu
1 Populasi Ternak Besar
2 Populasi Ternak Kecil
3 Populasi Unggas
Meningkatnya Populasi
Ternak
2
Program Peningkatan
Produksi, Nilai Tambah
Peternakan dan
Kesehatan Hewan
8