PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan kembali organisasi lembaga teknis daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 27 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republikn Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor…, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1045/MENKES/PER/XII/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
8. Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten.
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan dan Kantor.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah.
12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
14. Unit pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
1. Inspektorat Kabupaten;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
7. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah ;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
11. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
12. Kantor Perpustakaan Umum;
13. Kantor Pengelola Pasar;
14. Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3
(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Badan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4) Kantor merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(5) Rumah Sakit Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Inspektorat Kabupaten
Pasal 4
(1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
(2) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan Inspektorat.
(3) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
a. Inspektorat
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari:
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 5
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penataan ruang.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, statistik, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana pembangunan daerah;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang pengembangan wilayah dan kerjasama pembangunan;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan pembangunan daerah;
f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang statistik, penelitian dan pengembangan; dan
g. pengelolaan kesekretariatan Badan.
(3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Sekretariat terdiri dari ;
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Analisis Program Pembangunan Daerah;
2. Sub Bidang Penyusunan Rencana.
d. Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan terdiri dari :
1. Sub Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah;
2. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
e. Bidang Pengendalian dan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengendalian;
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari ;
1. Sub Bidang Statistik dan Informasi Teknologi;
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 6
(1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
(2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pegawaian; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepangkatan dan pensiun pegawai; e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kedudukan hukum dan
kesejahteraan pegawai; f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan; dan g. pengelolaan kesekretariatan Badan.
(3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
a. Badan Kepegawaian Daerah
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengadaan dan Formasi Pegawai;
2. Sub Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan.
d. Bidang Kepangkatan dan Pensiun Pegawai terdiri dari :
1. Sub Bidang Kepangkatan;
2. Sub Bidang Pensiun.
e. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
1. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai;
2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
1. Sub Bidang Diklat Prajabatan, Kader dan Kepemimpinan;
2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pasal 7
(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesatuan bangsa, politik dan organisasi sosial.
(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, organisasi sosial; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kesatuan bangsa, politik, organisasi sosial; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi dan wawasan
kebangsaan; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang politik; e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini dan organisasi
kemasyarakatan; f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan sosial budaya dan
ekonomi; g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan h. pengelolaan kesekretariatan Badan.
(3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
a. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari :
1. Sub Bidang Ketahanan Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
2. Sub Bidang Pembauran, Kewarganegaraan dan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan.
d. Bidang Politik terdiri dari :
1. Sub Bidang Kelembagaan dan Kebijakan Politik;
2. Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum.
e. Bidang Kewaspadaan Dini dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini;
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
f. Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi.
1. Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya;
2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4). Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pasal 8
(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan desa; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pelatihan
masyarakat; e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang usaha ekonomi masyarakat; f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya alam dan teknologi
tepat guna; dan g. pengelolaan kesekretariatan Badan.
(3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
1. Sub Bidang Fasilitasi Pemerintahan Desa;
2. Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Administrasi dan Pengembangan Desa.
d. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat terdiri dari :
1. Sub Bidang Bina Lembaga dan Pelatihan Masyarakat;
2. Sub Bidang Pembinaan dan Potensi Masyarakat.
e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
2. Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan.
f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
g. Kelompok Jabatan Fungsional
(4) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
Bagian Keenam
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Pasal 9
(1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.
(2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
lingkungan hidup; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan dan analisis
mengenai dampak lingkungan; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran
lingkungan; e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemulihan dan kemitraan
lingkungan; f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan g. pengelolaan kesekretariatan Badan.
(4) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
a. Badan Lingkungan Hidup
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL terdiri dari :
1. Sub Bidang Tata Lingkungan;
2. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara;
2. Sub Bidang Pengendalian Limbah Padat dan B3.
e. Bidang Pemulihan dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
1. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan;
2. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Kemitraan Lingkungan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pasal 10
(1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga sejahtera: e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan; f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak; g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan h. pengelolaan kesekretariatan Badan.
(3) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
a. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
1. Sub Bidang Pelayanan Kontrasepsi;
2. Sub Bidang Bina Institusi, Peran serta, Sosialisasi Data, Advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
d. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
f. Bidang Perlindungan Anak
a. Sub Bidang Perlindungan Anak;
b. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.
g. Unit Pelaksana Teknis Badan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan struktur organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
Bagian Kedelapan
Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah
Pasal 11
(1) Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyiapan dan pengelolaan sarana prasarana komunikasi daerah, informatika, pengolahan data elektronik, kearsipan dan persandian.
(2) Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi daerah, informatika pengolahan data elektronik, kearsipan dan persandian;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sarana prasarana komunikasi daerah, informatika pengolahan data elektronik, Kearsipan dan persandian;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyiapan dan pengelolaan sarana prasarana komunikasi daerah dan informatika;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data dan informasi elektronik;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan; f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang persandian; g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan h. pengelolaan kesekretariatan Badan.
(3) Susunan Organisasi Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah terdiri dari :
a. Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
1. Sub Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi;
2. Sub Bidang Telekomunikasi dan Informatika.
d. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Elektronik terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik;
2. Sub Bidang Penyedia Informasi Data Elektronik.
e. Bidang Kearsipan terdiri dari :
1. Sub Bidang Arsip Statis;
2. Sub Bidang Arsip Dinamis.
f. Bidang Persandian terdiri dari :
1. Sub Bidang Peralatan Sandi (Palsan);
2. Sub Bidang Sistem Sandi (Sissan).
g. Unit Pelaksana Teknis Badan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan struktur organisasi Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
Bagian Kesembilan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pasal 12
(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang akuntansi;
f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang aset;
g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
h. pengelolaan kesekretariatan Badan.
(3) Susunan Organisasi Badan Pengelola dan Aset Daerah terdiri dari:
a. Badan Pengelola dan Aset Daerah;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum Kepegawaian.
c. Bidang Anggaran terdiri dari :
1. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
2. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
d. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
1. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas;
e. Bidang Akuntansi terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengelolaan Data Akuntansi;
2. Sub Bidang Administrasi, Evaluasi dan Pelaporan.
f. Bidang Aset terdiri dari :
1. Sub Bidang Inventarisasi Aset;
2. Sub Bidang Pengadaan dan Pengelolaan Aset.
g. Unit Pelaksana Teknis Badan
i. Kelompok Jabatan Fungsional
(4) Bagan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
Bagian Kesepuluh
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Pasal 13
(1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang distribusi, akses, konsumsi dan kemanan pangan;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan;
f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagaan, kelembagaan, dan pengembangan SDM;
g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
h. pengelolaan Kesekretariatan Badan.
(3) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan terdiri dari :
a. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum Kepegawaian.
c. Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :
1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
2. Sub Bidang Cadangan dan Kerawanan Pangan.
d. Bidang Distribusi, Akses, Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
1. Sub Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
2. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar.
e. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
1. Sub Bidang Program Penyuluhan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Sub Bidang Supervisi dan Tata Penyuluhan.
f. Bidang Ketenagaan, Kelembagaan dan Pengembangan SDM terdiri dari :
1. Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan;
2. Sub Bidang Pengembangan SDM.
g. Unit Pelaksana Teknis
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
Bagian Kesebelas
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
Pasal 14
(1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal.
(2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perijinan jasa usaha;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perijinan tertentu;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang monitoring dan informasi pelayanan;
f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal;
g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
h. pengelolaan kesekretariatan Badan.
(3) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari:
a. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum Kepegawaian.
c. Bidang Perijinan Jasa Usaha terdiri dari :
Tim Teknis Perijinan Jasa Usaha
d. Bidang Perijinan Tertentu terdiri dari :
Tim Teknis Perijinan Tertentu
e. Bidang Monitoring, Informasi Pelayanan terdiri dari :
Tim Teknis Monitoring Evaluasi dan Informasi Pelayanan
f. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi;
2. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional
(4) Bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keduabelas
Kantor Perpustakaan Umum
Pasal 15
(1) Kantor Perpustakaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan.
(2) Kantor Perpustakaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas layanan pustaka dan informasi;
f. pembinaan dan pelaksanaan tugas pembinaan teknis, pengembangan dan kerjasama perpustakaan; dan
g. pengelolaan ketatausahaan Kantor.
(3) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan umum terdiri dari :
a. Kantor Perpustakaan Umum;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
d. Seksi Layanan Pustaka dan Informasi;
e. Seksi Pembinaan Teknis, Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..
Bagian Ketigabelas
Kantor Pengelola Pasar
Pasal 16
(1) Kantor Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan pasar.
(2) Kantor Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
d. pelaksanaan tugas di bidang pendapatan;
e. pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana;
f. pelaksanaan tugas di bidang ketertiban;
g. pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pemeliharaan; dan
h. pengelolaan ketatausahaan Kantor.
(3) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Pasar terdiri dari :
a. Kantor Pengelola Pasar;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pendapatan;
d. Seksi Ketertiban;
e. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan struktur organisasi Kantor Pengelola Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempatbelas
Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 17
(1) Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelayanan medis;
b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
c. pelayanan asuhan keperawatan;
d. pelayanan rujukan; dan
e. pengelolaan administrasi keuangan.
(3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru terdiri dari :
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
1. Sub Bagian Program dan Kerjasama;
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Diklat;
3. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Bidang Pelayanan terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Medis;
2. Seksi Bina Mutu Pelayanan.
d. Bidang Penunjang Medis dan Pengembangan terdiri dari :
1. Seksi Penunjang Medis;
2. Seksi Pengembangan dan Rekam Medis.
e. Bidang Keperawatan dan Penyuluhan terdiri dari :
1. Seksi Keperawatan;
2. Seksi Penyuluhan,Prasarana dan Sarana Keperawatan.
f. Kelompok Jabatan Tenaga Fungsional.
(4) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
BAB V
TATA KERJA
Pasal 18
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
(7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 19
(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Lembaga Teknis Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Lembaga Teknis Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 20
Pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
(1) Rumusan tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.
(2) Pembentukan, rumusan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.
Pasal 22
(1) Lembaga Teknis Daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(3) Ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah.
?."fu No tL rH ze.l
BAB IXKETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan maka Lembaga Teknis DaerahKabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah Kabupaten Kotabaru, masih tetap berlaku sepanjang belum dilaksanakanpenyerasian Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru yang baru berdasarkanPeraturan Daerah ini.
Pelaksanaan penyerasian Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkanPeraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejaktanggal diundangkan.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenaipelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.
tanggal 11 Agustus 2011
KOTABARU,
H. IRHAMI RIDJANI
us 201 1
KABUPATEN KOTABARU.
IANSYAH
(1)
(2)
Ditetapkan di Kotabaru
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2011 NOMOR 12
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KAEUPATEN KOTABAI? i.J
NOMOR 12 TAHUN 2011
IANGGAL 1 1 AGUSTUS 201 1
JABATANFUNGSIONAL
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
SUB BAGIANPERENCANMAN DAN KEUANGAN
l
'",-1 i, l-l\-t
.. :-'
INSPEKTORAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
EVALUASI DAN PELAPORANSUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMERINTAHAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMERINTAHAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAHBIDANG KEMASYARAKATAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERI H
BIDANG ,ffiMASYARA(ATAN
INSPEKTUR PEMBANTI;
WILAYAH IV
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
5EK5I
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMERINTAHAN
5EK5IPENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG KEMASYARAKATAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAHBIDANG PEMERINTAHAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN
5EK5IPENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG KEMASYARAKATAN
\'J/. i
-/ BUPATI K(r /" I -' i:-" I i -,i
iL :
-
)T
JABATAN
FUNGSIONAL
LA/T^PIRAN II : PERATURAN DAERAH KAEUPAT€N KOTABARUNOMOR 12 TAHUN 2011TANGGAL 11 AGUSTUS 201.I
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAEMH
.(TI KOTABARU,
. .-,-}'
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT
sUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
TATA RUANG PENGEMBANGAN
WILAYAH & KERJASAMAPEMBANGUNAN
BIDANGPENGENDALIAN &
PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANGSTATISTIK, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
BIDANGPENYUSUNAN RENCANAPEMBANGUNAN DAERAH
SUB BIDANGTATA RUANG PENGEMBANGAN
WII.AYAH
SUB BIDANG
PENGENDALIAN
SUB BIDANGSTATISTIK DAN INFORMASI
TEKNOLOGI
sUB BIDANG
ANALISIS PROG. PEMB. DAERAH
SUB BIDANG
PENYUSUNAN RENCANA
SUB BIDANG
EVALUASI DAN PELAPORANSUB BIDANG
PENELITIAN DANPENGEMBANGAN
SUB BIDANGKERJASMAA PE'VIBANG UNAN
IRHAAAI RIDJANI
LA,!\PIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPAIEN KoTAEARUNOMOR 12 TAHUN 201 1
TANGGAL 11 AGUSTUS 201 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JAEATANFUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUMDAN K€PEGAWAIAN
EIDANGPENGEMBANGAN
PEGAWAI
BIDANGKEPANGKATAN DAN
PENSIUN PEGAWAI
BIDANGKEDUDUKAN HUKUM DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BIDANGPENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
5UB EIDANGPENGADAAN DAN
FORAAASI PEGAWAI
SUB BIDANG
KEPANGKATANSUB BIDANG
KEDUDUKAN HUKUM
PEGAWAI
SUB BIDANGDIKLAT PRAJABATAN,
KADER DAN
KEPEMIMPINAN
SUB BIDANGMUTASI DAN PROMOSI
JABATAN
SUB BIDANGKESEJAHTERAAN
PEGAWAI
5UB BIDANGDIKLAT TEKNIS DAN
FUNGSIONAL
\f' '3
BqPATil KOTABARU,i i. ,i
ia;$iinif,r*r RTDJANI
JAEATAN
FUNGSIONAL
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BADAN KESATUAN tsANGSA DAN
POLITIK
LA^APIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARUNOMOR TAHUN 201 ITANGGAL
F{. IRHAMI RIDJANI
SUB BAGIAN
PROGRAM
5UB BIDANG
KELEMBAGAAN DAN
KEBIJAKAN POLITIK
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SEKRETARIAT
5UB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
BINA IDEOLOGI DAN
WAWASAN KEBANCSAAN
BIDANGKEWASPADMN DINI OAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BIDANCKETAIIANAN SOSIAI
BUt),qYA DAN L:K(INOMI
SUB BIDANG
KETAHANAN
IDIOLOGI,WAWASANKEBANGSAAN DAN BEI.A
NEGARA
5UB BIDANG
KEWASPADMN DINISUB BIDANC
KETAJ{ANAN SOSI.{L DANBLJDAYA
SUB BIDANGPENDIDIKAN BUDAYA
POLITIK DANFASILITASI PEMILIHAN
UMUM
5UB BIDANG
ORGAN I5A5I KEMASYARAKATANSUB I]IDANC
KETAHANAN I]KONOMI
SUB BIDANGPEMBAUMN,KEWARGANEGA
RAAN DAN NILAI.NII.AISEJAMH KEBANGSAAN
KOTABARU,
ZJ
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
LTdAPIRAN V : PERATURAN DAIRAH KABUPATEN KOTAEARUNOMOR I2 TAHUN ZO11
TANGGAL 1 1 AGUSTUS 201 1
PEMERINTAHAN DESA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN PEMERINTAHAN DESA
SEKRETARIAT
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
PEMERINTAHAN DESA
EIDANG
KELEMBAGAAN DAN
PELATIHAN MASYARAKAT
BIDANG
USAHA EKONOMI
MASYARAKAT
BIDANGSUMBER DAYA ALAM DAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
5UB BIDANG FASILITASIPEMERINTAHAN DESA
SUB BIDANG BINALEMBAGA DAN PELATIHAN
MASYARAKAT
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN USAHAEKONOMI MASYARAKAT
SUB BIDANGPENGEMBANGAN DAN
PEMANFATMN SUMBER
DAYA ALAM
5UB BIDANG FASILITASI
PENGELOLAANADMINISTRASI DAN
PENGEMBANGAN DESA
SUB BIDANG PEMBINMNDAN POTENSIMASYARAKAT
SU8 BIDANG
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA EKONOMIPERDESAAN
SUB BIDANGPENGEMBANGAN DAN
PEMANFATAAN TEKNOLOGITEPAT GUNA
SUB BAGIAN
PROGRAM
JABATAN
FUNGSIONAL
It
H. IRHAMI RIDJANI
JABATAN
FUNGSIONAL
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
UIIPIRAN VI : PEMTURAN DAERAH (ABUPATEN KOTABARUNOMOR 12 TAHUN 2011TANGGAL 11 AGUSTUS 201 1
TI KOTABARU,
i.l!I
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
BIDANGTATA LINGKUNGAN
DAN ANALISIS MENGENAIDA'IAPAK LINGKUNGAN
BIDANGPENG EN DALIAN PENCEA,I,ARAN
LINGKUNGAN
BIDANGPEMULIHAN DAN KEMITRMN
LINGKUNGAN
SUB BIDANGTATA LINGKUNGAN
SUB BIDANG
PENGENDALIAN PENCEMARANAIR DAN UDARA
SUB BIDANGPEMULIHAN LINGKUNGAN
SUB BIDANGANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN
sUB BIDANGPENGENDALIAN LIMEAH
PADAT DAN 83
SUB BIDANGPENEGAKAN HUKUM DAN
IRHAMI RIDJANI
PEMBERDAYMN
LAMPIRAN VII :
PEREMPUAN DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARUNOMOR 1 Z TAHUN 201 1
TANGGAL 1 I AGUSTUS 201 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA,PERLINDUNGAN ANAK
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYMN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SEKRETARIAT
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN
JABATANFUNG5IONAL
BIDANGKELUARGA BERENCANA BIDANG
KELUARGA SEJAHTERA
BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BIDANG
PERLINDUNGAN ANAK
5UB BIDANG
PENGARUSUTAMAANGENDER
SUB BIDANGPELAYANAN
KONTRASEPSI
SUB BIDANGPERLINDUNGAN ANAK
SUB BIDANG
PENINGKATAN KUALITAS.HIDUP DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
SUB BIDANGBINA INSTITUSI,PERAN
SERTA, SOSIALISASI
DATA,ADVOKASI SERTAKOMUNIKASI,INFORMASI
DAN EDUKASI (KIE)
SUB BIDANG
KESEJAHTERAAN ANAK
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
KETAHANAN KELUARGA
SUB BIDANGPEMBERDAYMN EKONOMI
KELUARGA
H. IRHAMI RIDJANI
JABATAN FUNG-SIONAL
Llvr{PlRANVllr : PERATUMi DAERATI TGBUPATEN (OTAoARU
NOI OR 12 TAHUN 201rTANGGAL 1 1 AGUSTUS ZO1 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOMUNIKASI, INFORA,IATIKA, ARSIP DAN SANDI DAEMH
BADAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, ARSIP
DAN SANDI DAERAH
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PROGRAM
SUB BAGIAN
KEUANGANSUB EAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANGKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
BIDANGPENGOLAHAN DATA DAN
INFORMASI ELEKTRONIK
BIDANG
KEARSIPAN
BIDANG
PERSANDIAN
SUB BIDANG
SARANA KOMUNIKASIDAN DESIMINASI
INFORMASI
SUB BIDANGPENGOLAHAN DATA
ELEKTRONIK
SUB BIDANG
ARSIP STATIS
SUB BIDANGPERALATAN SANDI (PALSAN )
SUB BIDANG
ARSIP DINAMIS
SUB BIDANG
TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
SUB BIDANG
PENYEDIA INFORMASIDATA ELEKTRONIK
SUB BIDANG
SISTEM SANDI (SISSAN)
H: IRHAMI RIDJANI
IAA4PIRAN IX : PERATURAN DAERA}I KABUPATEN KOTAEARUNOMOR I Z TAHUN 201 1
TANGGAL 1 1 AGUSTUS 201 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SUB BAGIAN SUB BAGIANKEUANGANPROGRAM
--
lJABATAN
FUNGSIONAL
/;t'il \
BUPATI
.. H.IRHAMI RIDJANI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
SUB BAGIAN UMUMDAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
ANGGARAN
BIDANC
PERBENDAHARMN
BIDANG
AKUNTANSI
SUB BIDANG
ANGGARAN BEUNJALANGSUNG
SUB BIDANGPELqYANAN
PERBENDAHARAAN
SUB BIDANG
PENGELOLAAN DATAAKUNTANSI
SUB BIDANGINVENTARISASI ASET
SUB BIDANG
AI.IGGARAN BEI.ANJATIDAK I-ANGSUNG DAN
PEMBIAYMN
SUB BIDANG
PENGELOLAAN KAS
SUB BIDANG
ADMINISTMSI, EVALUASI
DAN PEI.APOMN
SUB BIDANG PENGADMNPENGELOI.AAN ASET
KOTABARU,
28
LAMPIRAN Xi
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
PIRATURAN DAERAH KAEUPATEN KOTABARUNOMOR 12 TAHUN 2011TANGGAL 1 1 AGUSTUS 201 1
JABATANFUNGSIONAL
BADAN PELAYANANPERIJINAN TERPADL
DAN PENANAMAN MODAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIANKEUANGAN
sUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
PERIJINAN JASA USAHA
BIDANGPERIJINAN TERTENTU
BIDANGMONITORING,INFORMASI
PELAYANAN
BIDANG
PENANAMAN MODAL
SUB BIDANGPERENCANAAN DAN
PROMOSI
5UB BIDANGPEI.AYANAN
PENANAAIAN MODAL
JABATAN FUNG-SIONAL
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN UMUl,t
LA^^PIMN XII : PEMTURAN DAERAH KAEUPATEN KOTABARUNOMOR 12 TAHUN 2011TANGGAL 1 1 AGUSTUS ZOl 1
TI KOTABARU,
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI
PENGADMN DAN PENGOLAHANBAHAN PUSTAKA
SEKSI
I-AYANAN PUSTAKA DAN
INFORAAASI
5EK5IPEMBINAAN TEKNIS,
PENGEMBANGAN & KERJASATIIA
PERPUSTAKMN
LA/I,IPIMN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARUNOMOR 12 TAHUNZOlITANGGAL 11 AGUSTUS 2011
JABATAN FUNG.5IONAL
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGELOLA PASAR
5EKsIKETERTIBAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
srKSlPENDAPATAN
SEKSI
KEBERSIHAN DANPEMELIHARMN
LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARUNOMOR 12 TAHUN 2011TANGGAL 1 1 AGUSTUS 201 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RU'$AH SAKIT UMUM DAERAH
JABATAN FUNG.SIONAL
SUB BAGIAN UMUM,KEPEGAWAIAN &DIKLAT
SUB BAGIANKEUANGAN. EVALUASI & PELAPORAN
BIDANG
PENUNJANG MEDIS DANPENGEMBANGAN
BIDANGPELAYANAN
BIDANGKEPEMWATAN DAN
PENYULUHAN
SEKSI
PEI-AYANAN MEDIS
SEKSI
PENUNJANG MEDIS
5EKsIKEPERAWATAN
SEKSI
BINA MUTU PELAYANAN
SEKSI
PENGEMBANGAN DAN
REKAM MEDIS
SEKSI
PENYULUHAN,PMSARANADAN SARANA KEPERAWATAN
LAA4PIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARUNOMOR TAHUN 201 1
TANGGAL
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANANKEHUTANAN
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PEI-AKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN, KEHUTANAN
SEKRETARIATJABATAN
FUNGSIOT'IAL
SUEI BAGIANKEIJANGAN
BIDANGKETERSEDIAAN, CADANGAN
DAN KERAWANAN PANGAN
SUB BIDANG
CADANGAI.I DAN
KERAWANAN PANGAN
BIDANG DISTRIBUSI,AKSES,
KONSUMSI DAN KEAMANANPANGAN
SIJB BIDANG
DISTRIBUSI DAN AKSES
PANGAN
SUB BIDANGKONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGANSEGAR
j:
t
5UB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG
KETERSEDIAAN PANGAN
BIDANGKETENAGAAN,
KELEMBAGAAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
SUB BIDANGPROGRAMA
PENYULUHAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN
SUB BIDANGKETENAGMN DAN
KELEMBAGAAN
SUB BIDANGSUPERVISI DAN
rATA PENYULUHANSUB BIDANG
PENGEMBANGAN SDM
SUB BAGIAN
PROGRAM
BIDANG
PENYULUHAN
RIDJANI
29