PELAPORAN SPT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-SPT DAN
E-FILING) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN
PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan)
Oleh
Chycilia Ayu Media Sari
200712096
SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL
JAKARTA
2011
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
PELAPORAN SPT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-SPT DAN
E-FILING) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN
PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan)
Oleh
Chycilia Ayu Media Sari
200712096
Diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif
2011
Jakarta, 24 Oktober 2011
Pembimbing Utama Skripsi Pembimbing Pendamping Skripsi
Drs. Nazmel Nazir, Ak., MBA. Gunawan, SE., MM.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Chycilia Ayu Media Sari
NIM : 200712096
Judul Skripsi : Pelaporan SPT Melalui Media Elektronik (e-SPT dan
e-Filing) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan
Pajak Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP
Pratama Jakarta Mampang Prapatan)
Pembimbing Utama Skripsi Pembimbing Pendamping Skripsi
Drs. Nazmel Nazir, Ak., MBA. Gunawan, SE., MM.
Tanggal Lulus: 24 Oktober 2011
Mengetahui,
Ketua Panitia Ujian Ketua Jurusan Akuntansi
Sparta, SE., Ak., MSi. Etika Karyani, SE., Ak., MSM.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF
Nama : Chycilia Ayu Media Sari
NIM : 200712096
Judul Skripsi : Pelaporan SPT Melalui Media Elektronik (e-SPT dan
e-Filing) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan
Pajak Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP
Pratama Jakarta Mampang Prapatan)
Tanggal Ujian Komprehensif : Senin, 24 Oktober 2011
Penguji
Ketua : Sparta, SE., Ak., Msi.
Anggota : 1. Drs. Nazmel Nazir, Ak., MBA.
2. Bani Saad, SE., Ak., Msi.
Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif :
Pada : Jumat, 24 Oktober 2011 Pkl. 08.00 s/d selesai
Dengan Hasil : LULUS
Penguji,
Ketua
Sparta, SE., Ak., MSi.
Anggota I Anggota II
Drs. Nazmel Nazir, Ak., MBA. Bani Saad, SE., Ak., Msi.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Esa dan atas
segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
karya tulis berbentuk skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah
direncanakan. Shalawat dan salam juga senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Besar
Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu
membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dan membela agama Allah SWT.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk
memperoleh gelar Sarjana ekonomi Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi - Indonesia Banking School (STIE-IBS).
Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari banyaknya pihak yang
memberikan bantuan baik berupa moril maupun materiil tidak peduli seberapa besar dan
kecilnya bantuan tersebut bagi penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada:
1. Bapak Drs. Nazmel Nazir, Ak., MBA. sebagai dosen pembimbing skripsi yang
telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan ikhlas dan
baik hati untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan
petunjuk, saran, kritik, nasihat, dan motivasi yang begitu berarti sehingga
terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih banyak Bapak.
2. Bapak Gunawan, SE., MM. sebagai dosen pendamping skripsi yang juga turut
andil dalam memberikan bantuan, saran, kritik, nasihat, dan motivasi dalam
penyusunan skripsi ini sehingga selesai tepat waktu.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
3. Pimpinan STIE Indonesia Banking School Dr. Siti Sundari, SH., MH., Taufiq
Hidayat, SE., Ak., M.Bankfin., Drs. Atman Poerwokoesoemo, dan Donant A.
Iskandar, SE., MBA.
4. Ibu Etika Karyani, SE., Ak., MSM. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi
STIE – Indonesia Banking School
5. Bapak Freddy Dwi Artanto selaku Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan, Bapak Dwi Rahmat Handoko selaku Kepala Sub Bagian
Umum, Ibu Ine Mardiana selaku Kepala Seksi Pelayanan, terima kasih karena
telah membantu penulis dalam memberikan ijin memperoleh data. Terima kasih
banyak juga diucapkan kepada Mas Danang atas kesabaran dan pengertiannya
dalam memberikan informasi data-data, masukkan, dan kritik yang penulis
butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Gatot Teguh Budi Santoso dan Ibi Endang
Rukmini, penulis khusus mempersembahkan ucapan terima kasih yang tidak
terhingga kepada mereka yang telah membesarkan dan mendidik penulis,
mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat dan dukungan baik secara
materi maupun doa yang tiada henti dipanjatkan disetiap shalatnya demi masa
depan anak-anaknya.
7. Adik-adik penulis, Galih Satria Putra dan Sakha Rafi Raihan, yang memberikan
dorongan berupa pengertian dan doa. Bude Rina Hastuti dan Pa’poh Edi
Sudarmono yang meberikan semangat dan dukungan bagi penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis, Annisa Audria Ajanni, Alita Roesida, Carolina Apriasti,
Meutia Larasati, Mira Octora Suryacandra, Nur Ayunda, Pingkan Daniati, Ulfha
Chaira Luvita, dan Kurniawan, terima kasih atas semangat dan dorongan kalian
saat penulis mengalami hilang semangat karena penyusunan skripsi ini, atas ilmu
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
yang selalu diajarkan dan diinformasikan, atas waktu yang dihabiskan bersama-
sama selama 4 tahun ini baik senang maupun sedih. Thanks girls and boy.
9. Teman-teman angkatan 2007, terima kasih atas persahabatan dan pengalaman
yang penulis rasakan selama duduk di bangku perkuliahan.
10. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak
memberikan bantuan selama ini kepada penulis.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang diinginkan
dan banyak kekurangan, maka saran dan kritik yang sangat membangun begitu
diharapkan dari semua pihak yang membacanya demi terciptanya penyempurnaan
selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bemanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi
penulis dan para pembaca yang membacanya. Amin Ya Robbal Alamin.
Jakarta, 24 Oktober 2011
Chycilia Ayu Media Sari
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
ABSTRACT
Taxes are a vital source of revenue for the country. It is inevitable that the tax
has an important role in supporting the implementation of the state, particularly to
development financing. Therefore, we need a policy to increase tax revenues. One of the
policies conducted by the Directorate General of Taxation is to do a tax reform that is in
the form of improvements to policy and tax administration system. Tax administration
reform carried out with the main goal to improve taxpayer compliance with taxation
obligations through the modernization of tax administration.
One of these modernization activities are in terms of reporting Tax (SPT)
electronically. Electronic SPT is divided into two ways, through the computer (e-SPT)
and via internet (e-Filing). The purpose of this study was to get an overview about the
process of implementing of SPT reporting performed by the Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan or Taxpayer, and know the benefits gained
by the KPP and the taxpayer, and the obstacles faced by KPP in the reporting using e-
SPT, and the last is to determine the development of Taxpayers who use Electronic SPT
and the number of reporting with the implementation of Electronic SPT.
The results obtained show that this application makes the processing of tax to
be much faster, easier, precise, accurate, and efficient for all parties concerned in it.
Therefore, this study suggested that use of Electronic SPT may be required to Taxpayers
who reported the SPT for the creation of tax reform is expected.
Keywords: Reporting SPT, Electronic SPT, e-SPT, e-Filing, Tax Services
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Chycilia Ayu Media Sari
NIM : 200712096
Jurusan : Akuntansi
Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini
merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari
penuliasan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain
maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi
berdasarkan peraturan tata tertib STIE IBS.
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.
Penulis,
Chycilia Ayu Media Sari
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul............................................................................................................. i
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing.................................................................. ii
Halaman Pengesahan Skripsi...................................................................................... iii
Halaman Persetujuan Penguji Komprehensif.............................................................. iv
Kata Pengantar............................................................................................................ v
Abstract....................................................................................................................... viii
Lembar Pernyataan Karya Sendiri.............................................................................. ix
Daftar Isi..................................................................................................................... x
Daftar Tabel................................................................................................................ xiv
Daftar Gambar............................................................................................................. xv
Daftar Lampiran........................................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah................................................................................... 1
1.2 Perumusan Masalah......................................................................................... 5
1.3 Pembatasan Masalah........................................................................................ 6
1.4 Tujuan Penelitian............................................................................................. 6
1.5 Manfaat penelitian........................................................................................... 7
1.6 Sistematika Penulisan...................................................................................... 7
BAB II LANDASAN TEORITIS.............................................................................. 10
2.1 Tinjauan Pustaka............................................................................................. 10
2.1.1 Konsep Dasar Perpajakan.................................................................... 10
2.1.1.1 Definisi Pajak........................................................................ 10
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
2.1.1.2 Fungsi Pajak.......................................................................... 12
2.1.1.3 Jenis Pajak............................................................................. 13
2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak................................................. 15
2.1.2 Surat Pemberitahuan (SPT)................................................................. 19
2.1.2.1 Pengertian SPT...................................................................... 19
2.1.2.2 Fungsi SPT............................................................................ 19
2.1.2.3 Jenis dan Bentuk SPT............................................................ 21
2.1.2.4 Pengisian dan Penyampaian SPT.......................................... 24
2.1.2.5 Batas Waktu dan Perpanjangan Penyampaian SPT............... 26
2.1.2.6 Sanksi Berkaitan dengan Penyampaian SPT......................... 31
2.1.3 Sistem.................................................................................................. 33
2.1.3.1 Pengertian Sistem.................................................................. 33
2.1.3.2 Karakteristik Sistem.............................................................. 34
2.1.3.3 Pengertian Sistem Informasi.................................................. 37
2.1.3.4 Fungsi yang Dijalankan Oleh Sistem Informasi.................... 38
2.1.3.5 Teknologi Informasi Perpajakan............................................ 42
2.1.4 Penyampaian SPT Melalui Media Elektronik...................................... 43
2.1.4.1 Pengertian Elektronik SPT.................................................... 44
2.1.4.2 Dasar Hukum Penggunaan Elektronik SPT.......................... 44
2.1.4.3 Persyaratan Elektronik SPT.................................................. 45
2.1.4.4 Media Penyampaian Elektronik SPT.................................... 45
2.1.4.5 Jenis SPT yang Dapat Dilaporkan melalui Elektronik SPT.. 50
2.2 Penelitian Sebelumnya..................................................................................... 51
2.3 Rerangka Pemikiran........................................................................................ 53
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
BAB III METODOLOGI PENELITIAN................................................................... 55
3.1 Objek Penelitian.............................................................................................. 55
3.2 Metode Pengumpulan Data............................................................................. 56
3.2.1 Jenis Data............................................................................................ 56
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.................................................................. 56
3.3 Teknik Pengolahan Data................................................................................. 57
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN............................................................ 59
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.............................................................................. 59
4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan............. 59
4.1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan ............................................................................................... 61
4.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan................... 62
4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan........... 64
4.1.5 Kegiatan Usaha KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan................. 69
4.2 Pembahasan Penelitian.................................................................................... 71
4.2.1 Mekanisme Pelaporan Elektronik SPT dalam Pengadminis-
trasian Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan........ 72
4.2.1.1 Melalui Media Komputer (e-SPT)....................................... 73
4.2.1.2 Melalui Media Internet (e-Filing)......................................... 77
4.2.2 Mekanisme Pelaporan Elektronik SPT Bagi Wajib Pajak
dalam Melakukan Kewajiban Perpajakannya..................................... 83
4.2.2.1 Melalui Media Komputer (e-SPT)....................................... 83
4.2.2.2 Melalui Media Internet (e-Filing).......................................... 86
4.2.3 Manfaat Elektronik SPT bagi KPP dan Wajib Pajak........................... 88
4.2.4 Hambatan-hambatan yang Dihadapi KPP Pratama Jakarta Mampang
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Prapatan Dalam Pelaporan SPT Menggunakan Elektronik SPT.......... 92
4.2.5 Perkembangan Wajib Pajak Setelah Melaporkan SPT Dengan
Menggunakan Elektronik SPT dan Pertumbuhan Jumlah Penggunaan
Pelaporan Elektronik SPT................................................................... 95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.................................................................... 102
5.1 Kesimpulan...................................................................................................... 102
5.2 Saran................................................................................................................ 106
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................. 108
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
DAFTAR TABEL
No. Judul Tabel Halaman
2.1 SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN/PPnBM beserta Lampirannya................. 21
2.2 SPT Tahunan beserta Lampirannya................................................................. 22
2.3 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa............................................................ 27
2.4 Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan....................................................... 28
2.5 Syarat Lain Saat Perpanjangan Penyampaian SPT......................................... 30
2.6 Daftar e-SPT yang Dimiliki Direktorat Jenderal Pajak................................... 50
4.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan....................................................... 61
4.2 Perbedaan Antara SPT Secara Manual dan SPT Secara Elektronik................ 71
4.3 Jumlah Perkembangan WP yang Melaporkan SPT Menggunakan Elektronik
SPT.................................................................................................................. 96
4.4 Jumlah Pelaporan Elektronik SPT Melalui Media Komputer (e-SPT)........... 98
4.5 Jumlah Pelaporan Elektronik SPT Melalui Media Internet (e-Filing)............. 98
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
DAFTAR GAMBAR
No. Judul Gambar Halaman
2.1 Hubungan Antara Sistem dan Subsistem........................................................ 34
2.2 Karakteristik Dasar Suatu Sistem.................................................................... 35
2.3 Transaksi yang Diproses oleh Sistem Informasi............................................. 38
2.4 Fungsi-Fungsi dari Sebuah Sistem Informasi................................................. 39
2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian....................................................................... 53
4.1 Peta Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan................................................ 63
4.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan....................... 66
4.3 Skema Penyampaian Elektronik SPT Melalui Media Komputer (e-SPT)...... 73
4.4 Bukti Penerimaan Surat yang Diserahkan Kepada Wajib Pajak..................... 76
4.5 Skema Penyampaian Elektronik SPT Melalui Media Internet (e-Filing)....... 78
4.6 Bukti Penerimaan Surat yang Digunakan sebagai Arsip KPP........................ 85
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Pernyataan Riset dari Direktorat Jenderal Pajak
Lampiran 2 Surat Pernyataan Riset dari KPP Mampang Prapatan
Lampiran 3 Bukti Penerimaan Surat untuk KPP dan Wajib Pajak
Lampiran 4 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 47/PJ/2008
Lampiran 5 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 6/PJ/2009
Lampirab 6 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 13/PJ/2011
Lampiran 7 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 01/PJ/2010
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dewasa ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara
menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan
masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan
pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka
diperlukan dukungan dan peran serta seluruh potensi masyarakat.
Pembangunan nasional merupakan suatu pembangunan yang terus
berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan oleh
masyarakat bersama-sama dengan pemerintah yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dari segi materil maupun spiritual.
Agar dalam proses pembangunan dapat berjalan lancar, diperlukan adanya
hubungan yang selaras, serasi dan berimbang antara pemerintah dengan
masyarakat. Faktor terpenting yang mendukung jalannya pelaksanaan
pembangunan nasional tersebut adalah masalah pendanan yang cukup besar
yang selama ini berasal dari bantuan luar negeri dan pihak asing lainnya. Untuk
mewujudkan kemandirian dalam pembangunan nasional, maka pembiayaan
dalam pembangunan nasional diharapkan dapat berasal dari penerimaan dalam
negeri. Dana tersebut dapat dikumpulkan dari potensi sumber daya yang
dimiliki oleh Bangsa Indonesia baik berupa kekayaan alam seperti minyak bumi
dan gas alam maupun iuran yang berasal dari masyarakat yang berbentuk pajak.
Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat vital bagi negara. Pajak
itu sendiri berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diterimanya yang
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
disalurkan kepada pemerintah sebagai sumber pembiayaan negara. Tidak dapat
dipungkiri bahwa pajak memiliki peranan penting dalam menunjang
penyelenggaraan negara dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan suatu
kebijakan agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan. Salah satu upayanya
adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
sampai dengan tanggal batas akhir waktu penyampaian SPT-nya dengan
pemberian kemudahan administrasi perpajakan kepada Wajib Pajak yang
terdaftar.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan yaitu
berupa penyempurnaan terhadap kebijakan dan sistem administrasi perpajakan
agar ruang lingkup perpajakan dapat diperluas sehingga potensi penerimaan
pajak yang diperoleh dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung tinggi
asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
(Wajib Pajak). Reformasi administrasi dilakukan dengan tujuan utama
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya melalui modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi
administrasi perpajakan ini antara lain meliputi perubahan struktur organisasi
yang dibagi berdasarkan fungsi, seperti fungsi pelayanan, pengawasan,
konsultasi, pemeriksaan, dan lainnya.
Seiring kemajuan sistem informasi saat ini, modernisasi perpajakan telah
menggunakan sistem informasi untuk menunjang pelayanan yang optimal
kepada Wajib Pajak. Seperti telah diketahui sebelumnya, perkembangan sistem
informasi dewasa ini berlangsung dengan sangat pesat. Dalam waktu yang
singkat, sistem informasi telah menjadi bagian dalam berbagai aktivitas
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
ekonomi dan bisnis. Tidak terkecuali dengan institusi pajak yang memiliki
kaitan dengan Wajib Pajak, baik perseorangan maupun badan usaha, yang
berjumlah sangat banyak. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang
memanfaatkan kemajuan sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan
efektifitas pemungutan pajak serta memperluas basis pajak, tanpa mengganggu
sektor usaha. Dalam rangka mengembangkan sistem administrasi perpajakan
modern yang terpadu, DJP melakukan pengembangan pelayanan berbasis sistem
informasi dan teknologi informasi melalui e-Registration, e-SPT, e-Filing, e-
Payment, dan e-Counseling. Namun yang akan menjadi fokus dalam penelitian
ini adalah pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media
elektronik (e-SPT) yang dapat menggunakan media komputer dan
menggunakan media internet secara online dan real time yang disebut e-Filing.
Elektronik SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik
yang diisi oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak
untuk kemudahannya dalam penyampaian SPT. Penyampaian SPT dalam
bentuk elektronik adalah penyampaian SPT ke KPP dalam bentuk media
elektronik. Jadi, SPT beserta lampirannya sudah tidak lagi berbentuk kertas,
melainkan dalam bentuk digital. Maksud digital dalam hal ini yaitu suatu
metode penyimpanan data dalam perangkat komputer, lalu data tersebut
disimpan dan diolah secara digital. Selanjutnya, SPT dalam bentuk digital
tersebut disampaikannya melalui media internet (e-Filing) maupun dengan
menggunakan media komputer (e-SPT) untuk dikirim ke Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) dan kemudian diolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk
dapat menggunakan Elektronik SPT, Wajib Pajak harus meng-instal sendiri
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
aplikasi tersebut ke dalam sistem komputernya. Aplikasi ini dapat diperoleh dari
Account Representative masing-masing khusus Wajib Pajak atau dapat di unduh
di www.pajak.go.id, atau untuk pengguna e-Filing dapat diperoleh melalui jasa
provider dimana Wajib Pajak mendaftar.
Pelaporan SPT melalui media elektronik merupakan salah satu bagian
dari proses modernisasi administrasi perpajakan dengan maksud agar Wajib
Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya sehingga
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan
untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan
dapat tercapai. Dengan kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu perlu
dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar
peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak terus berjalan dan sekaligus
tercapainya administrasi perpajakan modern. Pada akhirnya hal tersebut
bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi negara dan target
penerimaan pajak dapat diraih, sehingga pembangunan nasional dapat tercapai
sesuai dengan perencanaan.
Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti bagaimana penerapan
yang terjadi terhadap penyampaian SPT melalui media elektronik dalam rangka
reformasi modernisasi administrasi perpajakan dilakukan di KPP Pratama
Jakarta Mampang Prapatan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
pelayanan pajak yang terdapat di KPP tersebut. Maka dari itu penulis akan
mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi yang berjudul:
“Pelaporan SPT Melalui Media Elektronik (e-SPT dan e-Filing) Dalam
Rangka Meningkatkan Pelayanan Pajak Terhadap Wajib Pajak”.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
rumusan permasalahan yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mekanisme atas pelaporan Elektronik SPT bagi Wajib Pajak
dalam melakukan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan?
Melalui media komputer (e-SPT)
Melalui media internet (e-Filing)
2. Bagaimana mekanisme atas pelaporan Elektronik SPT dalam
pengadministrasian perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan?
Melalui media komputer (e-SPT)
Melalui media internet (e-Filing)
3. Apa manfaat Elektronik SPT bagi Wajib Pajak dan bagi KPP Pratama
Jakarta Mampang Prapatan?
4. Apa sajakah hambatan yang dihadapi KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan dan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT dengan
menggunakan Elektronik SPT?
5. Bagaimana perkembangan Wajib Pajak setelah melaporkan SPT dengan
menggunakan Elektronik SPT dan pertumbuhan jumlah pelaporan
penggunaan Elektronik SPT pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan?
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
1.3 Pembatasan Masalah
Pada penelitian ini, agar penelitian yang dilakukan dapat terarah serta
efektif dan efisien dalam penggunan waktu, biaya, dan tenaga, maka perlu
dilakukan pembatasan masalah, diantaranya:
1. Hanya difokuskan pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
2. Data Elektronik SPT yang digunakan dari tahun 2005-2010 (bila ada).
3. Penelitian ini tidak membahas ruang lingkup mengenai pengendalian internal
yang berada di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
1.3 Tujuan penelitian
Untuk menjawab rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:
1. Memberikan gambaran mengenai mekanisme pelaporan Elektronik SPT
bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya di KPP
Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
2. Memberikan gambaran umum mengenai mekanisme pelaporan Elektronik
SPT dalam pengadministrasian perpajakan di KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan.
3. Mengetahui manfaat yang diperoleh KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan dengan menggunakan Elektronik SPT dan manfaat yang diperoleh
Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan dan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT
dengan menggunakan Elektronik SPT.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
5. Mengetahui perkembangan Wajib Pajak setelah melaporkan SPT dengan
menggunakan Elektronik SPT dan pertumbuhan jumlah pelaporan
penggunaan Elektronik SPT pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
1.4 Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari
penelitian ini adalah:
1. Bagi Penulis
Memberikan pengetahuan mengenai proses penerapan pelaporan SPT
melalui media elektronik dan permasalahan-permasalahan lain yang diteliti
dalam skripsi ini, dan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi STIE Indonesia Banking School.
2. Bagi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Memberikan informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam
rangka mengukur efektifitas dari pelaporan SPT melalui Elektronik SPT di
KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
3. Bagi Pihak-Pihak Lain
Memberikan kontribusi terhadap studi penerapan teknologi komunikasi dan
informasi dalam sektor publik, khususnya dalam sektor perpajakan melalui
prosedur penyampaian SPT dengan media elektronik.
1.5 Sistematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang
dibahas dalam penelitian ini, penulis membagi skripsi ke dalam lima bab
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
dimana setiap babnya terdiri dari sub bab-sub bab yang disusun secara
sistematis, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah,
pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta
sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai garis besar
pokok pembahasan secara menyeluruh.
BAB II LANDASAN TEORITIS
Bab ini akan menguraikan kerangka teori yang mendasari
pembahasan atas mekanisme pelaporan e-SPT dan pengaruhnya
terhdap kinerja pelayanan KPP terhadap Wajib Pajak. Kerangka
teori diawali dengan teori yang bersifat umum mengenai Pajak
dan Surat Pemberitahuan (SPT) dan dilanjutkan dengan teori yang
bersifat khusus mengenai Elektronik SPT dan kerangka pemikiran.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang objek penelitian yang mencakup
waktu dan tempat penelitian, metode penelitian yang digunakan
dalam pengumpulan data dan teknik pengolahan data yang
mecakup teknik pengolahan data dan teknik pengujian hipotesis.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang
meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas pokok dan
fungsi KPP serta wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan. Uraian tentang bagaimana mekanisme pelaporan SPT
melalui media elektronik di KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan, dan deskripsi lain yang berisikan hasil penelitian yang
mencakup hasil analisis serta pembahasan yang berhubungan
dengan permasalahan yang terdapat dalam perumusan masalah.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan bagian penutup skrpsi yang memuat
kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan dan
penelaahan dalam bab-bab sebelumnya, serta sumbangan
pemikiran dalam bentuk saran-saran bermanfaat yang diharapkan
berguna bagi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan serta
pihak-pihak lainnya.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
BAB II
LANDASAN TEORITIS
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Konsep Dasar Perpajakan
2.1.1.1 Definisi Pajak
Menurut Thomas Sumarsan (2009:1) terdapat bermacam-macam batasan
atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya
adalah :
Menurut Prof Dr.P.J.A. Andriani :
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH :
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.
Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara
untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk
public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public
investment.
Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian
secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke
sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang
dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada
pengertian pajak antara lain sebagai berikut :
Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan
pelaksanaannya.
Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib
Pajak.
Pajak dipungut oleh negara baik pemerintahan pusat maupun
pemerintahan daerah.
Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin
maupun pembangunan.
Selain fungsi Budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/
anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan
penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi
dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
2.1.1.2 Fungsi Pajak
Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan
perekonomian suatu negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan,
karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai
anggaran pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Thomas Sumarsan
(2009:5) berpendapat, pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas
negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran
pemerintah, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan
melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat
diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk
pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan,
dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan
dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurngi
pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus
ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin
meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di
tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.
Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling
tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan
dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai
alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka
menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri,
diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka
melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk
yang tinggi untuk produk luar negeri.
2.1.1.3 Jenis Pajak
Siti Resmi (2008:7) menyatakan terdapat berbagai jenis pajak, yang
dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan,
menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.
Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a) Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak
dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau
pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang
bersangkutan.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh yang dibayar atau ditanggung
oleh pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
b) Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat
suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan
terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat
pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.
Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a) Pajak Subjektif
Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak
atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak
(Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang
pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib
Pajak.
b) Pajak Objektif
Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda,
keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya
kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi
Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).
Menurut Lembaga Pemungut
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a) Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Contoh : PPh, PPn dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB).
b) Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I
(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan diatas Air. Pajak Kabupaten/Kota meliputi
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak
Hiburan.
2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak
Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2009:9) terdiri atas
stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.
Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :
a) Stelsel Nyata (Riil)
Selsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek
yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah
penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat
dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan
yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan
stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan
yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan
stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
b) Stelsel Anggapan (Fiktif)
Selsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh,
penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun
sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga
dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya.
Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak terutang pada tahun berjalan
sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang
bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar
selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu
tahun. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada
keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak
akurat.
c) Stelsel Campuran
Selsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun,
besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada
akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang
sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan yang
sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan,
wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika
besarnya pajak pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya
pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali
(restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya,
setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Asas Pemungutan Pajak
Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :
a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas
seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di
wilayahnya, baik penghasilan yang bersal dari dalam maupun luar
negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di
wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas
seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia.
b) Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan
tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh
penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang
diperolehnya tadi.
c) Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan
Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
Sistem Pemungutan Pajak
Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :
a) Official Assesment System
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan
menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para
aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya
pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur
perpajakn (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
b) Self Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak
dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan
memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib
Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami
undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai
kejujuran yang tinggi, seta menyadari akan arti pentingnya membayar
pajak.
c) With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan
sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden,
dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak,
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan
yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak
banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.
2.1.2 Surat Pemberitahuan (SPT)
Berdasarkan prinsip self-assesment system yang diterapkan di Indonesia,
Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan
sendiri besarnya pajak yang harus dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang
harus dipenuhinya dalam suatu Tahun Pajak.
2.1.2.1 Pengertian SPT
Dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa
pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek
Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.1.2.2 Fungsi SPT
Dari pengertian SPT di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak
dalam melaporkan perhitungan pajaknya dan/atau pembayaran pajaknya
menggunakan SPT. Di bawah ini merupakan fungsi dari SPT bagi pihak-pihak
yang berkepentingan berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2011:27) :
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
a) Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan
Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya
terutang dan untuk melaporkan tentang :
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1
(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan Objek
Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
Harta dan kewajiban;
Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan
atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1
(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan.
b) Bagi Pengusaha Kena Pajak
Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu
Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
c) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak
Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan
disetorkannya.
2.1.2.3 Jenis dan Bentuk SPT
Jenis SPT seperti yang telah diungkapkan oleh Mardiasmo (2006:28)
meliputi :
a. SPT Masa, SPT untuk suatu Masa Pajak
Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
Masa Pajak atau pada suatu saat. SPT Masa terdiri dari 2 (dua) macam,
yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPN. Berikut ini
adalah tabel SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN, dan kelengkapan
dokumen yang harus ada :
Tabel 2.1
SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN/PPnBM beserta Lampirannya
Jenis SPT Kelengkapan Dokumen Yang Harus Ada
SPT Masa PPh:
PPh Pasal 21/26 SPT Masa PPh Pasal 21, dengan lampiran
:
Surat Setoran Pajak (SSP)
Daftar Bukti Pemotongan
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
Bukti Pemotongan PPh Pasal 26
PPh Pasal 22 SPT Masa PPh Pasal 22, dengan lampiran :
Surat Setoran Pajak (SSP) yang sekaligus
berlaku sebagai Bukti Pemungutan
PPh Pasal 23/26 SPT Masa PPh Pasal 23/26, dengan lampiran
:
Surat Setoran Pajak (SSP)
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Daftar Bukti Pemotongan
Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
Bukti Pemotongan PPh Pasal 26
PPh Pasal 25
a. Untuk WP Baru (belum mengisi SPT
Tahunan)
b. Untuk WP Lama (sudah mengisi SPT
Tahunan)
Surat Setoran Pajak (SSP) bukti Pembayaran
Surat Setoran Pajak (SSP) bukti pembayaran
yang juga berlaku sebagai SPT Masa
SPT Masa PPN/PPnBM
1. SPT Masa PPN Formulir 1195,
Digunakan oleh PKP bukan
Pedagang Eceran dan PKP Pedagang
Eceran yang tidak menggunakan
Nilai Lain sebagai dasar pengenaan
pajak
2. SPT Masa PPN Formulir 1195,
Digunakan oleh PKP Pedagang
Eceran dan memilih menggunakan
Nilai Lain sebagai dasar pengenaan
pajak.
SSP Bukti pembayaran/pelunasan Faktur
Pajak Masukan
SSP Bukti pembayaran/pelunasan Faktur
Pajak Masukan
Sumber : Adi Priyono (2008)
b. SPT Tahunan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak
Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun
Pajak. SPT Tahunan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu SPT Tahunan
untuk WP Orang Pribadi dan SPT Tahunan untuk WP Badan. Berikut ini
adalah tabel SPT Tahunan, dan kelengkapan dokumen yang harus ada :
Tabel 2.2
SPT Tahunan beserta Lampirannya
Jenis SPT Kelengkapan Dokumen Yang Harus Ada
SPT Tahunan WP Perseorangan /
Orang Pribadi
SPT Tahunan beserta lampiran yang harus
disertakan adalah sebagai berikut :
1. SPT Tahunan PPh WP Perseorangan
(Formulir 1770)
2. SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir
1721)
Dinyatakan lengkap apabila disampaikan ke KPP
dilampiri dengan :
Daftar Neraca, dan Laporan Rugi/Laba bagi
WP yang menggunakan pembukuan lengkap;
Ringkasan Peredaran bruto bagi WP yang
menggunakan Norma Perhitungan;
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
SSP bukti pembayaran setoran akhir PPh
(PPh Pasal 29);
Kelengkapan lain yang dipandang perlu
seperti :
Fotokopi bukti pemotongan /
pemungutan PPh melalui pihak lain;
Fotokopi KTP dan/atau Kartu
Keluarga
Surat Kuasa Khusus bila SPT
ditandatangani bukan oleh WP sendiri
Fotokopi Surat Kematian bila WP
meninggal dunia sebelum akhir tahun
pajak, dan penandatanganan SPT
selanjutnya dilakukan oleh ahli
warisnya
SPT Tahunan WP Badan
SPT Tahunan WP Badan beserta lampiran
yang harus disertakan adalah sebagai
berikut :
1. SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir
1771)
2. SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir
1721)
Dinyatakan lengkap apabila disampaikan ke KPP
dilampiri dengan :
Seluruh lampiran yang telah dibakukan (yaitu
Formulir 1771-I s/d 1771-V) harus diisi
walaupun nihil;
Daftar Neraca dan Laporan Rugi/Laba bagi
WP yang menggunakan pembukuan lengkap;
Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun
pajak berikutnya, jika WP mengisi Kotak
pada angka 14 huruf b induk SPT (1771);
SSP Lembar ke-3 sebagai bukti pembayaran
setoran akhir PPh (PPh Pasal 29);
Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT
ditandatangani oleh bukan pengurus;
Daftar perhitungan penyusutan / amortisasi. Sumber : Adi Priyono (2008)
Waluyo (2010:33) mengatakan dari jenis SPT baik SPT Tahunan
maupun SPT Masa berbentuk :
a. Formulir kertas (handcopy); atau
b. e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang
dibuat oleh Wajib Pajak dengan mengguanakan aplikasi e-SPT yang
disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
2.1.2.4 Pengisian dan Penyampaian SPT
Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 1 terkait dengan
pengisian dan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak, setiap Wajib Pajak wajib
mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa
Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang
Rupiah, dan menandatanganinya serta menyampaikannya ke kantor Direktorat
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan Wajib Pajak yang telah
mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
(Pasal 3 ayat 1A). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib
Pajak harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan ke KPP tempat ia terdaftar mengenai jumlah pajak terutang
yang harus dibayar.
Pengisian SPT
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 1, telah ditetapkan
bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.
Penjelasannya menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011:28) :
a. Benar
Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenar semua unsur-
unsur yang berkaitan dengan objek pajaknya.
b. Lengkap
Memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak
dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan.
c. Jelas
Melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-
unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
d. Ditandatangani
Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda
tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang
semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda
tangan biasa dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007.
Penyampaian SPT
Waluyo (2010:34) mengatakan terhadap SPT yang telah diisi, selanjutnya
Wajib Pajak menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang dapat
dilakukan :
a. Secara langsung;
b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c. Cara lain.
Penyampaian SPT cara lain ini dilakukan :
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
1. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan
yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa
pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke
Direktorat Jenderal Pajak) dengan bukti pengiriman surat; atau
2. e-Filing melalui ASP (Application Service Provider)
ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan
penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat
menyalurkan penyampaian SPT atau pemberitahuan
perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat
Jenderal Pajak.
2.1.2.5 Batas Waktu dan Perpanjangan Penyampaian SPT
Batas Waktu Penyampaian SPT
Batas waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam UU No. 28
Tahun 2007 Pasal 3 ayat 3, diungkapkan sebagai berikut :
a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari
setelah akhir Masa Pajak;
b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
atau
c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Waluyo (2010:38) menyatakan bahwa untuk memudahkan dalam
menetapkan batas waktu penyampaian SPT baik Masa maupun Tahun,
berikut disampaikan batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut :
Tabel 2.3
Batas Waktu Penyampaian SPT Masa
Jenis Pajak Pihak yang
Menyampaikan
Batas Waktu Penyampaian
PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal 21 Paling lama 20 hari setelah
Masa Pajak Berakhir
PPh Pasal 22 Impor Bea Cukai 14 hari setelah akhir Masa
Pajak
PPh Pasal 22 Bendahaawan Pemerintah 14 hari setelah akhir Masa
Pajak
PPh Pasal 22 oleh DJBC Pemungut Pajak (DJBC) Secara mingguan paling lama
7 hari setelah akhir batas
waktu penyetoran pajak
PPh Pasal 22 Pihak yang melakukan
penyerahan
Paling lama 20 hari setelah
akhir Masa Pajak
PPh Pasal 22 badan
tertentu
Pihak yang melakukan
penyerahan
Paling lama 20 hari setelah
akhir Masa Pajak
PPh Pasal 23 Pemotongan PPh Pasal 23 Paling lama 20 hari setelah
akhir Masa Pajak
PPh Pasal 25 Wajib Pajak yang
mempunyai NPWP
Paling lama 20 hari setelah
akhir Masa Pajak
PPh Pasal 26 Pemotong PPh Pasal 26 Paling lama 20 hari setelah
akhir Masa Pajak
PPN dan PPnBM Pengusaha Kena Pajak Paling lama 20 hari setelah
akhir Masa Pajak
PPN dan PPnBM DJBC Bea Cukai Paling lama 7 hari setelah
akhir Masa Pajak
PPN dan PPnBM Pemungut Pajak selain
Bendaharawan
Paling lama 20 hari setelah
akhir Masa Pajak Sumber : Waluyo (2010)
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Tabel 2.4
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Jenis SPT Batas Waktu Penyampaian
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas (1770)
Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun
Pajak
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang
tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas (1770)
Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun
Pajak
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang
mempunyai penghasilan dari satu pemberi
kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih
dari Rp 60.000.000,00 setahun
Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun
Pajak
SPT Tahunan PPh Badan (1771) Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun
Pajak Sumber : Waluyo (2010)
Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2007,
dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian SPT dapat dilakukan paling
lambat pada hari kerja berikutnya.
Perpanjangan Penyampaian SPT
Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan batas waktu
penyampaian SPT dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 3, namun
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian kewajiban
SPT Tahunan dengan mengirimkan surat pemberitahuan perpanjangan
SPT Tahunan mereka. Surat pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan
ini harus dibubuhi tanda tangan oleh Wajib Pajak dan/atau apabila Wajib
Pajak menunjuk seorang kuasa untuk menandatangani, maka harus
disertakan dengan Surat Kuasa Khusus. Bentuk dari surat pemberitahuan
perpanjangan SPT Tahunan dapat berupa formulir kertas (handcopy) atau
dalam bentuk data elektronik.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 4 mengungkapkan
bahwa Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur
Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
Ikatan Akuntan Indonesia (2011:30) menjelaskan bahwa :
1. Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata
tidak dapat menyampaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan
atau neraca perusahaan beserta laporan rugi/laba dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan
masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya
sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan
memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan,
Wajib Pajak dapat memberitahukan secara tertulis atau dengan
cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak untuk perpanjangan
waktu penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama 2 bulan sejak
saat batas waktu penyampaian SPT tersebut berakhir.
Dalam pengajuan surat perpanjangan penyampaian SPT, terdapat
syarat lain yang harus dilampirkan dalam surat tersebut,
diantaranya :
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Tabel 2.5
Syarat Lain Saat Perpanjangan Penyampaian SPT
Syarat Lain Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh
a. Menyampaikan penghitungan sementara pajak penghasilan yang terutang dan
dilampiri Laporan Keuangan sementara tahun pajak yang bersangkutan (bagi Wajib
Pajak yang menyelenggarakan pembukuan)
b. Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang apabila menurut
penghitungan sementara Kurang Bayar berupa Surat Setoran Pajak (SSP)
c. Perhitungan sementara menggunakan formulir 1770Y (Orang Pribadi) / 1771Y
(Badan) / 1721Y (PPh Pasal 21) Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2011)
2. Sanksi akibat menunda penyampaian SPT
Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT
Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang
terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, atas
kekurangan pembayaran tersebut, dikenakan bunga sebesar 2%
perbulan dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian
SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan
pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan seperti yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2007
Pasal 19 ayat 3.
Seperti yang telah diungkapkan, SPT yang telah diisi wajib disampaikan
oleh Wajib Pajak dengan cara-cara yang telah dijelaskan sebelumnya
untuk diolah oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan nantinya
disampaikan kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian
terdapat hal-hal yang membuat SPT dianggap tidak disampaikan menurut
UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 7, antara lain :
a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan
dan/atau dokumen yang harus dilampirkan
c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan
setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak,
bagianTahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis;
atau
d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak
melakukan pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
2.1.2.6 Sanksi Berkaitan dengan Penyampaian SPT
Terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau terlambat
dalam penyampaian kewajiban SPT-nya maka akan dikenakan sanksi seperti
yang tercantum dibawah ini :
1. Sanksi Administrasi
Apabila SPT tidak disampaikan atau disampaikan namun tidak sesuai
dengan jangka waktu seperti yang telah ditetapkan pada UU No. 28
Tahun 2007 Pasal 3 ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian
SPT sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat 4 UU No. 28 Tahun 2007,
maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda
sejumlah uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk
untuk SPT Masa PPN dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT
Masa Lainnya, sedangkan untuk SPT Tahunan sanksi yang akan
dikenakan yakni sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan serta Rp 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) untuk SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi. Maksud
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
diadakannya pengenaan sanksi administrasi ini terhadap kemangkiran
atau keterlambatan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT adalah untuk
menertibkan administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab untuk menyampaikan
SPT.
2. Sanksi Pidana
a. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT
atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau memberikan keterangan yang isinya tidak benar
sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada
penerimaan pemerintah dan perbuatan tersebut merupakan
perbuatan yang kedua kali setelah lolos dari sanksi pidana pada
perbuatan pertama kali, maka akan dikenakan sanksi :
Denda minimal 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan maksimal 2 kali jumlah pajak
yang tidak atau kurang dibayar
Sanksi pidana kurungan minimal 3 bulan atau maksimal 1
tahun. (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 38)
Kealpaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tidak sengaja,
lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya
sehinnga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada
negara.
b. Setiap orang yang secara sengaja tidak menyampaikan SPT atau
menyampaikan SPT dan keterangan dengan tidak benar atau tidak
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada penerimaan
pemerintah akan dikenakan sanksi :
Sanksi pidana kurungan minimal 6 bulan dan maksimal 6
tahun
Denda minimal 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan maksimal 4 kali jumlah pajak
yang tidak atau kurang dibayar. (UU No. 28 Tahun 2007
Pasal 39 ayat 1)
2.1.3 Sistem
2.1.3.1 Pengertian Sistem
Menurut Joseph W. Wilkinson (2000:6)
“Sistem adalah sekelompok komponen terpadu yang saling berinteraksi
yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama.”
Menurut James A. Hall (2008:4)
“Sistem adalah sekelompok, dua, atau lebih komponen saling berkaitan
atau subsistem- subsistem yang bersatu untuk melayani tujuan yang
sama.”
Menurut Nugroho Widjajanto (1989:1)
“Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling
berinteraksi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
suatu sistem merupakan gabungan dari bagian, komponen, ataupun elemen
yang saling berinteraksi atau saling bergantung yang memiliki karakteristik
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
dari suatu sistem. Bagian, komponen, ataupun elemen yang saling berinteraksi
disebut dengan subsistem. Interaksi ini bisa tercapai terutama melalui
komunikasi informasi yang relevan antara subsistem-subsistem, karena antara
subsistem dan subsistem lainnya tidak dapat dilihat pemisahannya secara tegas
sebab interaksi yang terjalin antara subsistem tersebut begitu kuat dan
seringkali subsistem tersebut saling bertumpang tindih seperti yang
digambarkan oleh gambar berikut ini:
Gambar 2.1
Hubungan Antara Sistem dan Subsistem
SISTEM
Sumber: Nugroho Widjajanto (1989)
2.1.3.2 Karakteristik Sistem
Setiap sistem memiliki batasan yang memisahkannya dari lingkungannya.
Kebanyakan dari suatu sistem adalah terbuka, dalam arti bahwa mereka
menerima banyak input dari lingkungan mereka dan memberikan output
kepada lingkungan. Dan kebanyakan dari suatu sistem juga berwujud, karena
mereka menggunakan sumber daya fisik seperti bahan-bahan material dan
pegawai. Gambar 1.2 akan menggambarkan karakteristik dasar dari sebuah
sistem.
Sub
Sistem Sub
Sistem
Sub
Sistem Sub
Sistem Sub
Sistem
Sub
Sistem Sub
Sistem
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Gambar 2.2
Karakteristik Dasar Suatu Sistem
Tujuan
Lingkungan Sistem
Sumber: Joseph W. Wilkinson (2000)
Namun sebuah sistem memiliki karakteristik lainnya yang lebih
mendalam dari hanya sekedar input, sistem, dan output, seperti yang
dijelaskan oleh Jogiyanto H.M (2005:3) :
Sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu memiliki
komponen-komponen (Components) batas sistem (Boundary), lingkungan
sistem (Environtment), penghubung (Interface), masukan (Input), keluaran
(Output), pengolah (Process), dan sasaran (Objectives) atau tujuan (Goals)
Komponen Sistem
Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi,
yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-
komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu
subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai
sifat-sifat untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi
suatu sistem secara keseluruhan.
Sistem
(termasuk komponen
atau sumber daya)
Pen
gg
una
Su
mb
er
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Batas Sistem
Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem
dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem
ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas
suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.
Lingkungan Sistem
Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem
yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat
menguntungkan (harus dijaga dan merupakan energi dari sistem) dan
dapat juga merugikan (harus ditahan dan dikendalikan).
Penghubung Sistem
Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan
subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-
sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya.
Keluaran (output) dari suatu subsistem akan menjadi masukan (input)
untuk subsistem yang lainnya melalui penghubung. Dengan penghubung
satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya
membentuk satu kesatuan.
Masukan Sistem
Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem.
Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan
masukan sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi yang
masukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah
energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Keluaran Sistem
Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan
menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat
merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supersistem.
Pengolah Sistem
Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah
masukan menjadi keluaran.
Sasaran Sistem
Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective).
Kalau suatu sistem tidk mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak
akan ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran
atau tujuan.
2.1.3.3 Pengertian Sistem Informasi
Menurut James A. Hall (2008:6), pengertian sistem informasi adalah:
“Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal dimana data
dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada
pengguna.”
Sistem informasi menerima input, yang disebut sebagai transaksi, yang
dikonversi melalui berbagai proses menjadi informasi output yang nantinya
dapat digunakan oleh para pengguna. Hal tersebut dapat dirangkum dan
dituangkan pada gambar 2.3.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Gambar 2.3
Transaksi yang Diproses oleh Sistem Informasi
Transaksi
Finansial
Informasi
Transaksi
Nonfinansial
Sumber: James A.Hall (2008)
Setiap organisasi harus menyesuaikan sistem informasinya untuk
memenuhi kebutuhan para penggunanya. Oleh karena itu, tujuan khusus dari
suatu sistem informasi mungkin saja berbeda dari perusahaan ke perusahaan.
Namun bagaimanapun, terdapat tiga tujuan fundamental yang berlaku umum
untuk semua sistem, dianataranya:
a. Sistem informasi bertujuan untuk mendukung terlaksananya fungsi
kepengurusan manajemen.
b. Sistem informasi bertujuan untuk membantu management perusahaan
dalam mengambil keputusan.
c. Sistem informasi bertujuan membantu perusahaan dalam menjalankan
kegiatan operasional perusahaan secara harian.
2.1.3.4 Fungsi yang Dijalankan oleh Sistem Informasi
Dalam menjalankan suatu sistem informasi dibutuhkan fungsi-fungsi
pokok yang terangkum dalam serangkaian tahapan seperti subsistem-
subsistem yang saling terkait hingga nantinya dapat membentuk suatu sistem
yang disebut sistem informasi. Fungsi-fungsi ini terdiri dari pengumpulan
Keputusan
Pengguna
Sistem
Informasi
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
data, pemeliharaan data, manajemen data, pengendalian data (termasuk
keamanan), dan penyedia informasi yang pada gilirannya dapat dibagi menjadi
beberapa langkah. Gambar 2.4 akan menggambarkan fungsi-fungsi yang
dijalankan oleh suatu sistem informasi.
Gambar 2.4
Fungsi-Fungsi dari Sebuah Sistem Informasi
Input Output
Sumber: Joseph W. Wilkinson (2000)
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan fungsi pertama yang dijalankan oleh sistem
informasi. Fungsi pengumpulan data ini dilakukan selama tahap input.
Dalam pengumpulan data ini dipastikan bahwa data-data yang
dikumpulkan memiliki keabsahan, lengkap, dan bebas dari kesalahan
materil. Langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengumpulan
data, yaitu:
a. Menangkap data transaksi.
b. Pencatatan data ke dalam formulir.
c. Memvalidasi dan mengedit data untuk memastikan ketepatan
dan kelengkapan data tersebut.
Pengguna
Pengumpulan
Data
Pemeliharaan
Data
Penyedia
Informasi Sumber
Data
Manajemen
Data
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
2. Pemeliharaan Data
Pemeliharaan data merupakan fungsi yang dijalankan selama tahap
proses. Langkah-langkah yang dilibatkan dalam funsi pemeliharaan data,
yaitu:
a. Klasifikasi, atau menetapkan data yang akan dikumpulkan
untuk kategori yang telah dipaparkan sebelumnya.
b. Transkripsi, atau menyalin/mereproduksi data ke dalam
dokumen atau media lain.
c. Penyortiran, atau mengatur elemen-elemen data sesuai dengan
satu atau lebih karakteristik.
d. Pengumpulan, atau mengelompokkan transaksi yang sifatnya
serupa secara bersama-sama.
e. Penggabungan, atau menggabungkan dua atau lebih batch atau
file data.
f. Perhitungan, atau melakukan penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan operasi divisi.
g. Peringkasan, atau menggabungkan elemen-elemen data
kuantitatif.
h. Perbandingan, atau memeriksa item dari batch atau file
terpisah untuk menemukan file yang cocok atau untuk
menentukan bagaimana mereka berbeda.
3. Manajemen Data
Fungsi manajemen data terdiri dari tiga langkah, diantaranya:
a. Penyimpanan, yaitu menempatkan data di tempat
penyimpanan yang disebut file atau basis data. Data harus
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
sering disimpan untuk referensi di masa mendatang, dan juga,
data yang telah diolah menjadi informasi dapat dimiliki
sementara sampai dibutuhkan oleh pengguna.
b. Pemeliharaan, yaitu penyesuaiaan data yang disimpan agar
mencerminkan peristiwa, operasi, atau keputusan-keputusan
terbaru.
c. Pengambilan Ulang, yaitu melakukan pengaksesan dan
penggalian data, baik untuk pengolahan lebih lanjut atau untuk
pelaporan kepada pengguna.
4. Pengendalian Data
Data yang diperoleh dalam sistem informasi merupakan suatu arsip
penting yang harus diteliti keabsahannya dan disimpan dengan baik
sehingga tidak dapat dicuri dan dipalsukan. Maka dari itu dibuatlah fungsi
pengendalian data yang bertujuan untuk menjaga dan mengamankan aset-
aset perusahaan, termasuk data, dan memastikan bahwa data yang akan
diambil merupakan data yang akurat dan lengkap serta diproses dengan
benar. Langkah-langkah yang dilakukan oeh fungsi pengendalian data
untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan memberikan akses
pengamanan terhadap file yang tersedia yang dapat berbentuk password,
sehingga tidak semua pengguna dapat mengambil file tersebut secara
ilegal.
5. Penyedia Informasi
Langkah-langkah yang dijalankan oleh fungsi penyedia informasi yaitu
menafsirkan, pelaporan, dan mengkomunikasikan informasi. Pelaporan
disini diartikan sebagai penyiapan suatu laporan dari data yang telah
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
diolah maupun data yang masih berupa simpanan. Sedangkan
mengkomunikasikan informsi dapat berupa menyajikan laporan yang
mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna dan menyampaikan
laporan kepada pengguna.
2.1.3.5 Teknologi Informasi Perpajakan
Secara bertahap Sistem Informasi Perpajakan (SIP) di Kanwil DJP
Jakarta Khusus akan dikembangkan kepada Sistem Informasi Direktorat
Jenderal Pajak (SI DJP). Pada awalnya SIP yang sudah ada akan dimodifikasi
terlebih dahulu, sehingga dapat diaplikasikan dengan kebutuhan struktur
organisasi yang baru, yaitu yang pada awalnya sistem yang berorientasi ke
jenis pajak kemudian dimodifikasi kepada sistem yang berorientasi ke fungsi
struktur organisasi. Selanjutnya SIP modifikasi ini akan digantikan dengan SI
DJP yang menggunakan database yang tersentralisasi untuk mendukung
seluruh kegiatan. Dalam sistem ini diterapkan manajemen kasus (case
management) dan alur kerja (work flow). Melalui sistem manajemen kasus,
setiap kasus didistribusikan pada para pegawai dan dimonitor oleh sistem.
Sistem alur kerja menghubungkan suatu tugas dengan tugas lainnya sampai
tugas-tugas tersebut selesai. Dengan SI DJP, setiap Wajib Pajak dapat diawasi
secara terus menerus melalui sistem akuntansi Wajib Pajak (taxpayers
accounting system) yang menyediakan data pembayaran pajak dan kewajiban
perpajakan dari setiap Wajib Pajak.
Sistem manajemen kasus atau alur kerja yang diterapkan dalam SI DJP
dimulai dengan penerimaan masukan/input berupa data registrasi, data
pembayaran pajak, data e-SPT, permohonan Wajib Pajak dan surat-surat
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
masuk lainnya. Selanjutnya SI DJP akan menghasilkan kasus yang didapat
dari permohonan, surat-surat, dan hasil perbandingan data (misalnya data
pembayaran pajak dengan data e-SPT). Semua kasus yang dihasilkan tersebut
didaftar dalam sistem termasuk saat diterimanya penugasan dan
penyelesaiannya. Kasus-kasus tersebut akan didistribusikan secara otomatis ke
masing-masing pegawai yang terkait dan akan diselesaikan menurut skala
prioritas yang telah ditetapkan. Perkembangan penyelesaian dari masing-
masing kasus dapat dimonitor melalui sistem ini.
2.1.4 Penyampaian SPT Melalui Media Elektronik
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007
pasal 8 dijelaskan bahwa penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak, dapat dilakukan dengan tiga cara yakni secara langsung, melalui pos
dengan bukti pengiriman surat, atau dengan cara lain yang melalui perusahaan
jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat dan melalu e-
Filling melalui ASP. Dari tiga cara tersebut penyampaian SPT dapat dilakukan
dengan menggunakan SPT manual, yang berupa lembaran-lembaran kertas
SPT ataupun dengan menggunakan media elektronik, berupa file digital yang
aplikasinya telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian SPT
melalui media elektronik dibagi menjadi dua cara yaitu melalui media
komputer yang filenya dikirimkan dalam media elektronik (flashdisk, CD,
disket, dan lain sebagainya) dan melalui internet yang filenya dikirimkan
melalui internet secara online dan real time. Adapun pertimbangan Direktorat
Jenderal Pajak membuat keputusan mengenai penyampaian SPT melalui
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
media elektronik yaitu dalam rangka memperlancar penatausahaan pelaporan
pajak yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.4.1 Pengertian Elektronik SPT
Elektronik SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik
yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan penyampaian SPT
secara elektronik adalah pelaporan SPT beserta lampiran-lampirannya dalam
bentuk digital dengan melalui media komputer dan melalui media internet
(online dan real time) ke KPP. Dengan kata lain Elektronik SPT adalah Surat
Pemberitahuan elektronik yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam bentuk
softcopy dari aplikasi yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada
KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar.
2.1.4.2 Dasar Hukum Penggunaan Elektronik SPT
Dalam penerapan Elektronik SPT sebagai upaya dalam rangka
meningkatkan efisiensi pemrosesan administrasi perpajakan dan meningkatkan
penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak
membuat keputusan yang merupakan aspek hukum dalam pelaksanaan
Elektronik SPT, diantaranya:
1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-06/PJ/2009 tanggal 20
Januari 2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam
Bentuk Elektronik.
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-47/PJ/2008 tanggal 22
Desember 2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan
Secara Elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi
(ASP)
2.1.4.3 Persyaratan Elektronik SPT
Dalam penyampaian SPT, terdapat beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi oleh Wajib Pajak apabila menggunakan Elektronik SPT, yaitu:
Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau sudah memiliki NPWP.
Tersedianya PC yang terkoneksi ke internet dan telah terinstall Internet
Explorer.
Tersedianya Pentium 233 MHz, atau yang lebih cepat, 32 Mb RAM, 40
Mb Diskspace dan memiliki CD-Room Drive di dalam PC tersebut.
PC tersebut menggunakan aplikasi Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
VGA dengan resolusi layar 1024x768
Mouse dan keyboard
2.1.4.4 Media Pelaporan Elektronik SPT
Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, bahwa pelaporan
SPT melalui media elektronik dibagi menjadi dua macam, yaitu:
Dengan menggunakan media komputer (e-SPT)
Penyampaian SPT melalui media elektronik khususnya dalam hal
penggunaan media komputer sebagai perantara dilakukan dengan media
elektronik yang dapat berupa Disket, Compact Disc (CD), Flashdisk, dan
lain sebagainya yang sejenis dengan hal tersebut. Wajib Pajak wajib
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
mengisi data SPT yang disediakan dengan menggunakan aplikasi yang
telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan merekam data yang
telah dilengkapi tersebut ke dalam media harddisk yang akan digunakan.
Aplikasi mengenai software SPT ini dapat diunduh di website Direktorat
Jenderal Pajak atau dengan mendatangi KPP dimana Wajib Pajak tersebut
terdaftar untuk menginstall software SPT yang dibutuhkan. Setelah Wajib
Pajak melengkapi dan menyimpan data SPT tersebut, Wajib Pajak
berkewajiban untuk mencetak formulir induk SPT hasil input untuk
kemudian ditandatanganinya. Lalu Wajib Pajak mendatangi KPP dimana
Wajib Pajak tersebut untuk menyerahkan file yang berisikan data
mengenai kewajiban SPT melalui media harddisk bersamaan print out
formulir induk SPT yang telah dicetak sebelumnya.
Karakteristik yang terkandung didalam penyampaian SPT melalui
media komputer, diantaranya:
Waktu yang lebih cepat untuk merekam data SPT, karena pada
prinsipnya Wajib Pajak merekam SPT-nya sendiri dan KPP hanya
memuat saja
Wajib pajak masih berhubungan langsung dengan petugas pajak
Kesalahan langsung terdeteksi pada saat proses “load”, karena data
yang dituangkan oleh Wajib Pajak dalam e-SPT harus sama dengan
data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak
Tata cara untuk melaporkan SPT menggunakan media komputer
adalah sebagai berikut:
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem
komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi
perpajakannya;
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data
perpajakan yang akan dilaporkan berupa data identitas Wajib Pajak
pemotong/pemungut dan identitas Wajib Pajak yang
dipotong/dipungut, bukti pemotongan/pemungutan PPh, faktur pajak,
data perpajakan yang terkandung dalam SPT, dan data Surat Setoran
Pajak (SSP);
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi
keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari
sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam sistem aplikasi e-SPT
dengan mwngacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-
SPT;
4. Wajib pajak mencetak Bukti Pemotongan.Pemungutan dengan
menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannnya kepada pihak
yang dipotong/dipungut;
5. Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT
Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT;
6. Wajib Pajak menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan/atau
SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-
SPT;
7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi
e-SPT dan disimpan dalam media elektronik;
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
8. Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik
ke KPP dengan membawa formulir induk hasil cetakan e-SPT yang
telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam
media komputer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
9. Wajib Pajak melaporkan SPT secara elektronik ke KPP dengan
membawa formulir induk hasil cetakan e-SPT yang telah
ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya dengan membawa Berita
Acara Serah Terima Informasi SPT yang dikirim secara elektronik
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan menggunakan internet (e-Filing)
e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian
pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang
dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi
(ASP). Jadi e-Filing merupakan layanan yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT beserta
lampirannya secara online dan real time. Proses penyampaian SPT secara
online melalui e-Filing melibatkan tiga pihak yaitu Wajib Pajak sendiri,
Application Service Provider (ASP) atau Penyedia Jasa Aplikasi, dan
Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib
Pajak dapat mengirimkan seluruh data yang telah direkam pada formulir
e-SPT beserta lampirannya ke pusat komputer Direktorat Jenderal Pajak
melalui jasa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh
Direktorat Jenderal Pajak. Setelah data diterima, Wajib Pajak akan
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
menerima Bukti Penerimaan elektronik. Lalu Bukti Penerimaan tersebut
beserta lampiran-lampiran yang tidak dapat dikirimkan melalui internet
dikirimkan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai bukti kepada
KPP.
Karakteristik yang terkandung didalam penyampaian e-SPT
melalui media komputer, diantaranya:
Nyaman; Dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama 24 jam
sehari dan 7 hari seminggu.
Mudah dan Akurat; Software atau aplikasi dibuat untuk mudah
digunakan dan akurat krena penjumlahan dilakukan secara otomatis
melalui sistem.
Aman; Karena data yang dikirim telah di enkripsi, terintegritas, serta
nonrepudiation (tak terelakan).
Tata cara untuk melaporkan SPT menggunakan media internet (e-
Filing) adalah sebagai berikut:
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib pajak terdaftar dengan membawa
lampiran:
Fotocopy NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar
Untuk Pengusaha Kena Pajak menyertai fotocopy Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
2. Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan Wajib Pajak
3. Dalam hal e-FIN hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan NPWP asli ayau Surat
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Keterangan terdaftar dalam hal Pengusaha Kena Pajak asli Surat
pengukuhan Pengusaha kena Pajak.
2.1.4.5 Jenis SPT yang Dapat Dilaporkan melalui Elektronik SPT
Saat ini semua SPT sudah dapat dilaporkan melalui e-SPT kecuali SPT PBB
dan BPHTB. SPT tersebut diantaranya:
1. SPT Masa PPh Pasal 21/26
2. SPT Masa PPh Pasal 22
3. SPT Masa PPh Pasal 23/26
4. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
5. SPT Masa PPh Pasal 15
6. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 dan 1770S)
7. SPT Tahunan Badan (1770 dan 1770S)
8. SPT Tahunan Pasal 21
9. SPT Masa PPN & PPnBM
Tabel 2.6
Daftar e-SPT yang Dimiliki Direktorat Jenderal Pajak
No e-SPT PPh Tahunan e-SPT Masa
Sebelum Tahun 2009
1 e-SPT PPh Tahunan 1771 e-SPT Masa PPN 1107
2 e-SPT PPh Tahunan 1771S e-SPT Masa PPN 1107 PUT
3 e-SPT PPh Tahunan 1721
Sesudah Tahun 2009
1 e-SPT PPh Tahunan 1771 e-SPT PPh Masa Pasal 21/26
2 e-SPT PPh Tahunan 1771S e-SPT PPh Masa Pasal 22
3 e-SPT PPh Tahunan 1770 e-SPT PPh Masa Pasal 23/26
4 e-SPT PPh Tahunan 1770S e-SPT PPh Masa Pasal 4 (2)
5 e-SPT PPh Tahunan 1770SS e-SPT PPh Masa Pasal 15 Sumber: Peraturan Dirjen Pajak No PER -1/PJ/2010
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Adapun keunggulan dari aplikasi Elektronik SPT yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Pajak diantaranya:
a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan
Internet
b. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan
sistem komputer
c. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, dimana tidak
adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran
formulir adalah prenumbered dengan menggunakan sistem komputer
d. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT Induk
e. Wajib Pajak secara cepat, tepat, dan efisien dapat menyelesaikan
kewajiban pelaporan SPT Masa PPh
f. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di
KPP, karena Wajib Pajak telah menyampaikan datanya secara
elektronis.
2.2 Penelitian Sebelumnya
Skripsi Adi Priyono (2008) mengenai Penerapan e-Filing Serta
pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan
mekanisme penerapan sistem e-Filing yang dilaksanakan oleh Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama serta
mengetahui sejauh mana e-Filing dilaksanakan sesuai dengan Keputusan
Dirjen Pajak Nomor : KEP-88/PJ/2004 dan KEP-05/PJ/2005; mengetahui
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
seberapa besar penerapan sistem e-Filing mempengaruhi tingkat
kepatuhan Wajib Pajak; dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang
menghambat dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan e-Filing yang diterapkan
di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama berjalan dengan sebagaimana
mestinya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan; Penerapan e-
Filing sendiri di KPP tersebut berpengaruh terhadap peningkatan
kepatuhan WP penggunanya sebesar 14,39% bagi setiap WP; Dalam
proses penerapan e-Filing yang berjalan di KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Lama terdapat tiga (3) faktor yang dianggap menjadi
penghambat kelancaran jalannnya proses penerapan e-Filing tersebut,
diantaranya jaringan komunikasi data (internet) indonesia, pegawai KPP-
nya, dan sosialisasi mengenai e-Filing-nya; Mengetahui adanya kendala
tersebut, maka pihak KPP hanya melakukan satu usaha untuk
mengatasinya, yaitu melakukan sosialisasi mengenai penerapan e-Filing
melalui seminar, namun hal tersebut tidak dilakukan secara rutin. Oleh
sebab itu pihak KPP lebih menyarankan WP-nya untuk menggunakan e-
SPT.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
2.3 Rerangka Pemikiran
Gambar 2.5
Rerangka Pemikiran Penelitian
Untuk mewujudkan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi
administrasi perpajakan. Modernisasi ini salah satunya dikembangkan dengan
melakukan perkembangan terhadap cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
dengan menggunakan teknologi yang ada seperti sekarang ini, yaitu media
elektronik yang disebut dengan Elektronik SPT. Dengan menggunakan
Elektronik SPT diharapkan dapat memberikan kemudahan terhadap Wajib
Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya khususnya pelaporan SPT,
sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian SPT dapat
Pelaporan
SPT
Media
Elektronik
Media Internet
(e-Filing)
Media Komputer
(e-SPT)
Meningkatkan
Pelayanan Pajak
Terhadap WP
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
diminimalkan. Aplikasi Elektronik SPT merupakan aplikasi SPT yang
berbentuk software yang diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal
Pajak kepada Wajib Pajak. Pelaporan e-SPT beserta lampirannya dibuat dalam
bentuk digital dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baik
menggunakan media internet (online) ataupun dengan menggunakan media
komputer.
Dengan menggunakan aplikasi Elektronik SPT, Wajib Pajak dapat
merekam, memelihara, dan men-generate data Elektronik SPT serta mencetak
SPT beserta lampirannya. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Elektronik
SPT memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk merekam data SPT.
Terdapat beberapa faktor yang mendukung efisiensi pemrosesan
administrasi perpajakan dalam penerapan Elektronik SPT. Untuk menganalisa
faktor-faktor tersebut maka harus dilakukan penelitian dengan cara observasi
dan mengamati langsung objek data bagaimana proses penerapan pelaporan
Elektronik SPT yang dilakukan baik oleh KPP maupun Wajib Pajak, manfaat
Elektronik SPT yang diperoleh KPP dan Wajib Pajak serta kendala yang
dihadapi dalam melaporkan SPT dengan menggunakan e-SPT, dan yang
terakhir perkembangan Wajib Pajak setelah melaporkan SPT dengan
menggunakan Elektronik SPT yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Jakarta Mampang Prapatan dan jumlah pertumbuhannya. Lalu setelah
hasil dari analisa tersebut diperoleh, maka penulis akan memberikan
kesimpulan dan saran jika ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari
penerapan akan pelaporan Elektronik SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Dalam skripsi ini, tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang berlokasi di
Jalan Raya Pasar Minggu No 1, Jakarta Selatan. KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang
berkecimpung dalam kegiatan pelayanan masyarakat, khususnya dalam hal
penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya Kantor
Pelayanan Pajak di daerah Mampang Prapatan diharapkan dapat membantu
para Wajib Pajak yang terdaftar di dalamnya untuk menyampaikan kewajiban
perpajakannya sehingga perpajakan di Indonesia diharapkan dapat berjalan
secara efektif.
Sedangkan hal yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah
mengenai pelaporan SPT melalui media elektronik. Hal ini bertujuan dalam
rangka meningkatkan pelayanan pajak terhadap Wajib Pajak yang terdaftar
pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Penelitian ini ingin
mengetahui lebih dalam lagi mekanisme pelaporan SPT melalui media
elektronik (e-SPT dan e-Filing) baik yang dilakukan oleh KPP Pratama
Jakarta Mampang Prapatan maupun bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP
tersebut dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
3.2 Metode Pengumpulan Data
3.2.1 Jenis Data
Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang nantinya
akan digunakan sebagai sumber informasi dalam pembuatan skripsi ini. Dua
jenis data tersebut diantaranya:
a. Data Primer
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan
melakukan observasi langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Jakarta Mampang Prapatan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai
mekanisme pelaporan SPT menggunakan media elektronik. Hal tersebut
didukung dengan adanya wawancara terhadap staf administrasi yang terjun
langsung menangani prosedur Elektronik SPT di KPP tersebut.
b. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber
data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam
penelitian ini, yang menjadi data sekunder yaitu berupa data yang
diperoleh dari luar tempat dilakukannya observasi, seperti buku, jurnal
pajak, ataupun internet.
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan
dengan berbagai cara, diantaranya:
a. Wawancara
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait dengan segala informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Hal ini dapat dilakukan dengan tanya jawab kepada staff bagian PDI dan
Teknologi Informasi (IT) serta Pelayanan di KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan. Hal ini bertujuan agar penulis dapat mengamati secara
langsung serta memperoleh data mengenai kegiatan –kegiatan yang
berhubungan dengan pembahasan masalah.
b. Dokumentasi
Dokumentasi yang dipergunakan dalam pengumpulan data dapat berupa
data-data tertulis mengenai prosedur penyampaian Elektronik SPT dan
pelaksanaannya pada KPP Jakarta Mampang Prapatan, sehingga hal
tersebut nantinya dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam
pembuatan skripsi ini.
c. Penelitian kepustakaan (Library Research)
Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder
yang bersifat teoritis yang nantinya akan digunakan sebagai dasar analisis
terhadap masalah yang terdapat dalam skripsi ini.
3.3 Teknik Pengolahan Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa
deskriptif (descriptive analysis). Penulis memilih untuk menggunakan metode
ini karena dengan metode ini penulis mengumpulkan data sesuai dengan
kenyataan yang ada dengan berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada situasi
yang diselidiki untuk kemudian dianalisa, lalu diinterpretasikan data dan fakta
tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan saran yang baik secara
langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat memecahkan dan
menjelaskan permasalahan yang ada.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data dokumenter.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dokumenter dalam kaitannya
dengan pengumpulan data dan keterangan lainnya. Data dokumenter yang
digunakan sebagai sumber informasi dapat diperoleh dari tempat dilakukannya
observasi yaitu KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan ataupun dari
dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penerapan pelaporan SPT
melalui media elektronik.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang
dulu merupakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Mampang Prapatan
mulai berdiri pada bulan Maret Tahun 1989 sesuai dengan Surat Keputusan
Menteri Keuangan No. 276/KMK.01/1989 pada tanggal 25 Maret 1989. KPP
ini merupakan pemecahan/pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
Selatan IV (Empat), yang semula berkedudukan di Jalan Taman Makam
Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, yang wilayah kerjanya meliputi empat
kecamatan yaitu:
1. Kecamatan Mampang Prapatan
2. Kecamatan Pancoran
3. Kecamatan Pasar Minggu, dan
4. Kecamatan Jagakarsa
Dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
94/KMK.01/194 tanggal 29 Maret 1994, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
Selatan IV (Empat) dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak yaitu :
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Mampang Prapatan, dengan
wilayah kerja meliputi Kecamatan Mampang Prapatan dan Kecamatan
Pancoran
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Pasar Minggu, dengan wilayah
kerja meliputi Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Jagakarsa.
Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah DJP, Kantor Wilayah, Kantor Palayanan Pajak,
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan
dan Penyidikan Pajak (Karikpa), serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan
Potensi Perpajakan, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Mampang
Prapatan dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta
Mampang Prapatan dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta
Pancoran.
Penetapan KPP Jakarta Mampang Prapatan menjadi KPP Pratama
Jakarta Mampang Prapatan ini berlaku sejak tanggal 12 Juni 2007 sesuai
dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-86/PJ/2007 tanggal 20
April 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai
Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan,
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selain
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat. Hal ini bertujuan
untuk menciptakan suatu kantor pelayanan pajak yang berbasis sistem
administrasi modern.
KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang beralamat di Jalan Raya
Pasar Minggu No. 1 Jakarta Selatan adalah salah satu kantor pelayanan pajak
yang secara organisasional berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Selatan. KPP ini memiliki jumlah pegawai sebanyak
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
110 orang yang ditempatkan berdasarkan faktor jabatan yang dimilikinya,
yang tertera pada tabel berikut ini:
Tabel 4.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah
1 Kepala Kantor 1 Orang
2 Kepala Seksi 9 Orang
3 Fungsional Pemeriksa & Penilai 16 Orang
4 Account Representative 25 Orang
5 Pegawai Pelaksana 59 Orang
Total 110 Orang Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Adapaun Visi dan Misi yang dipegang teguh oleh KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan dalam menjalankan kegiatan pelayanannya yaitu:
Visi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Menjadi model pelayanan masyarakat dengan sistem administrasi modern
yang berkelas dunia, dipercaya, dan dibanggakan dunia.
Misi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang
kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan
KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan merupakan suatu unit
organisasi yang melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh
Direktorat Jenderal Pajak melalui keputusan-keputusan yang dibuatnya,
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
karena dalam pelaksanaan tugas sehari-hari KPP berhubungan dengan Wajib
Pajak baik langsung maupun tidak langsung. KPP sangat diandalkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak
untuk menghimpun penerimaan pajak dalam wilayah kerja masing-masing
KPP, sebab penerimaan pajak itu sendiri dapat membantu terciptanya
pembangunan nasional yang diharapkan. KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan merupakan salah satu unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan
administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak
Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Pada umumnya kondisi topografi wilayah kerja KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan berada di dataran dengan kemiringan rata-rata 0,60 C
dengan ketinggian antara 12m – 29m dari permukaan laut dengan tanahnya
berjenis latarit kemerah-merahan dengan produktifitas sedang.
Wilayah administratif / operasional KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan meliputi seluruh wilayah Kecamatan Mampang Prapatan yang
merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuk daerah Ibu Kota Jakarta
Raya ke Propinsi Jawa Barat melalui jalan utama, yaitu :
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
1. Jalan M.T. Haryono
2. Jalan Kapten Piere Tendean
3. Jalan Warung Buncit Raya
4. Jalan Raya Pasar Minggu
Sesuai dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta Raya No. D.1.7805/a/30/75 tanggal 15 Desember 1995 Kecamatan
Mampang Prapatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut dan yang
tergambarkan pada gambar 4.1.
1. Sebelah Utara : Kecamatan Setia Budi
2. Sebelah Barat : Kecamatan Kebayoran Baru
3. Sebelah Timur : Kecamatan Pancoran
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Pasar Minggu
Gambar 4.1
Peta Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mempunyai wilayah kerja
dalam suatu kecamatan Mampang Prapatan yang terbagi ke dalam beberapa
kelurahan, diantaranya:
1. Kelurahan Kuningan Barat
2. Kelurahan Mampang Prapatan
3. Kelurahan Pela Mampang
4. Kelurahan Tegal Parang
5. Kelurahan Bangka
Gambaran umum wilayah KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan jika
dilihat pada keadaan sosial ekonomi dan hal-hal spesifik sebagai bagian dari
wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia, wilayah yang meliputi seluruh
Kecamatan Mampang Prapatan ini adalah merupakan daerah pemukiman dan
sebagian penduduknya berpenghasilan menengah keatas walaupun masih
banyak yang berpenghasilan rendah. Dan jika dilihat dari lokasi KPP Pratama
Jakarta Mampang Prapatan berada, wilayah KPP ini berada diantara gedung-
gedung perkantoran dan perbankan, gedung-gedung perhotelan maupun
apartemen, dan wilayah ini juga berada di daerah pemukiman dan padat
penduduk dan berada di daerah perdagangan / usaha.
4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Secara umum organisasi dapat diartikan sebagai suatu sistem penetapan
dan pekerjaan yang dilakukan atas dasar pembagian tugas dan wewenang
dalam rangka penetapan hubungan-hubungan antara anggota organisasi
sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil langsung dari proses
pengorganisasian dan rangkaian hubungan formal yang telah ditetapkan.
Tujuan dari struktur organisasi adalah membantu, mengatur dan mengarahkan
usaha sedemikian rupa sehingga usaha tersebut terkoordinir dan sejalan
dengan tujuan organisasi.
Bentuk organisasi yang terdapat pada KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan adalah organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf adalah
suatu bentuk organisasi dimana terdapat tenaga ahli yang diperlukan dari
semua tingkat manajer dan karyawan dibagi dalam dua fungsi garis dan staf.
Pimpinan tertinggi dipegang oleh Kepala Kantor. Dibawah Pimpinan Kepala
Kantor Terdapat satu sub bagian, sembilan seksi dan kelompok jabatan
fungsional. Struktur Organisai KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
terdiri:
1. Kepala Kantor : Freddy Dwi A.
2. Subbagian Umum; (Kepala Sub Bag Umum) : Dwi Rahmat H.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; (Kasi PDI) : Siti Amalijah N.
4. Seksi Pelayanan; (Kasi Pelayanan) : Ine Mardiana
5. Seksi Penagihan; (Kasi Penagihan) : M. Yusran
6. Seksi Pemeriksaan; (Kasi Pemeriksaan) : M. Yusran (Pjs)
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan; (Kasi Ekstensifikasi) : Fadjar Sanjoto
8. Seksi Pengawasan & Konsultasi I; (Kasi Waskon I) : Novadri
9. Seksi Pengawasan & Konsultasi II; (Kasi Waskon II) : Purnawan Agus
10. Seksi Pengawasan & Konsultasi III; (Kasi Waskon III) : Yufina
11. Seksi Pengawasan & Konsultasi IV; (Kasi Waskon IV) : M. Arief M.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
12. Kelompok Jabatan Fungsional. (Ketua tim Fungsional) : Mukhsin
Struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dapat digambarkan sebagai
berikut:
Gambar 4.2
Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Adapun tugas dari masing-masing kedudukan tersebut yaitu sebagai
berikut:
a. Kepala Kantor
Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan
Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai
KEPALA
KANTOR
SUB BAGIAN
UMUM
KELOMPOK
FUNGSIONAL
SEKSI
PELAYA-
NAN
SEKSI
WASKON
II
SEKSI
PENAGIHAN
SEKSI
PEMERIK-
SAAN
SEKSI
EKSTENSI-
FIKASI
SEKSI
WASKON
I
SEKSI
PDI
SEKSI
WASKON
IV
SEKSI
WASKON
III
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kegiatan tata usaha, rumah
tangga dan perlengkapan.
c. Seksi Pemeriksaan
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan,
pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) serta administrasi pemeriksaan
perpajakan lainnya.
d. Seksi Pelayanan
Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum
perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,
penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat
lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta
melakukan kerjasama perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan
objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai
objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
f. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan
data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,
urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian PBB dan
BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-
SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan
laporan kinerja.
g. Seksi Penagihan
Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak,
penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan
penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku, serta
penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV
Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak
Lainnya), bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis
perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak,
melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan
intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan
PBB serta BPHTB dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan
ketentuan yang berlaku.
i. Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang
dalam pelaksanaan pekerjaannya berkoordinasi dengan Seksi
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Pemeriksaan, dan Pejabat Fungsional Penilai PBB yang berkoordinasi
dengan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Pejabat fungsional ini
bertangungjawab secara langsung keada Kepala Kantor KPP Pratama
Jakarta Mampang Prapatan.
j. Account Representative
Dalam organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan terdapat
jabatan Account Representative (Staf Pendukung Pelayanan) yang berada
dibawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan
konsultasi. Tugas dari Account Representative adalah penyusunan profil
Wajib pajak, memberikan informasi perpajakan, analisis kinerja Wajib
Pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan lain
sebagainya.
4.1.5 Kegiatan Usaha KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mempunyai tugas melaksanakan
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak
Langsung Lainnya dalam wilayah Kecamatan Mampang Prapatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan menyelenggarakan fungsi:
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek
pajak, serta penilaian objek PBB;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan
pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan Ekstensifikasi perpajakan;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi perpajakan;
12. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
Dari keseluruhan fungsi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan terdapat produk-produk unggulan yang diberikan kepada
Wajib Pajak, diantaranya:
1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
3. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan)
4. SK Keberatan dan Pengurangan PPh
5. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak, dan lain-lain
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
4.2 Pembahasan Penelitian
Elektronik SPT merupakan salah satu cara yang memberikan kemudahan
bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya dalam hal
pelaporan SPT, jika dibandingkan dengan pelaporan SPT secara manual,
dimana Wajib Pajak datang untuk meminta lampiran-lampiran SPT yang
dibutuhkan dan melengkapi lampiran-lampiran tersebut secara tertulis untuk
kemudian dilaporkan sebelum tanggal jatuh tempo. Pelaporan SPT secara
elektronik sendiri terbagi dalam 2 (dua) media, yaitu penyampaian Elektronik
SPT melalui media komputer dan penyampaian Elektronik SPT melalui
melalui media internet (e-Filing) yang disampaikan secara on line dan real
time. Sebelum memasuki pembahasan dalam hal mekanisme, berikut akan
disampaikan perbedaan karakteristik antara penyampaian SPT secara manual
dan penyampaian SPT secara elektronik baik yang menggunakan media
elektronik maupun yang menggunakan media internet.
Tabel 4.2
Perbedaan Antara SPT Secara Manual dan SPT Secara Elektronik
No
Penyampaian
SPT dilihat dari:
Penyampaian SPT Secara
Manual
Penyampaian SPT Secara
Elektronik
1. Cara memperoleh
formulir
Wajib Pajak mendatangi
KPP tempat WP terdaftar
dan mengambil sendiri
formulir yang dibutuhkan.
Wajib Pajak dapat mendatangi
KPP tempat WP tedaftar untuk
meminta aplikasi software e-SPT
atau dapat mengunduh di
www.pajak.go.id.
2. Perhitungan Pajak
Terutang
Perhitungan pajak dilakukan
oleh Wajib Pajak dengan
menggunakan perhitungan
manual.
Perhitungan pajak dilakukan
dengan menggunakan perhitungan
otomatis melalui sistem yang
telah di setting oleh DJP.
3. Dokumen yang
dikembalikan ke
KPP
Dokumen yang disampaikan
meliputi induk SPT beserta
lampirannya dan SSP (bila
ada).
Media Komputer:
media elektronik (Flashdisk, CD),
Form hasil cetak induk SPT dan
lampiran rekapitulasi, & SSP.
Media internet:
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Dokumen-dokumen yang
dibutuhkan, SSP (bila ada), &
Bukti Penerimaan SPT secara
Elektronik.
4. Waktu yang
dibutuhkan untuk
merekam data
SPT oleh KPP
Perekeman membutuhkan
waktu cukup lama,
khususnya untuk perekaman
data lampiran SPT.
Perekeman membutuhkan waktu
cukup singkat, karena KPP telah
menerima data SPT dalam bentuk
softcopy.
5. Tempat untuk
menyimpan
dokumen SPT
Diperlukan tempat tersendiri
untuk menyimpan dokumen
SPT untuk jangka waktu
penyimpanan selama 1
(satu) daluarsa.
Tidak memakan banyak tempat
untuk penyimpanan dokumen
SPT.
6. Efesiensi
penggunaan
kertas
Menggunakan banyak
kertas, terutama dalam hal
lampiran-lampiran SPT.
Menggunakan sedikit kertas,
hanya untuk induk SPT dan Bukti
Penerimaan Surat (BPS). Sumber: : Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
4.2.1 Mekanisme Pelaporan Elektronik SPT bagi Wajib Pajak dalam
Melakukan Kewajiban Perpajakannya
Wajib Pajak merupakan subjek yang berperan penting dalam kegiatan
perpajakan, tidak terkecuali kegiatan pengadministrasian perpajakan modern.
Seorang Wajib Pajak harus dapat memahami tanggung jawab dan kewajiban
perpajakannya termasuk dalam hal pelaporan SPT. Maka dari itu, Wajib Pajak
yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT harus dapat memahami
mekanisme pelaporan SPT, baik SPT secara manual maupun secara elektronik.
Penyampaian SPT dengan cara elektronik disampaikan dengan menggunakan
media komputer (e-SPT) dan media internet (e-Filing). Dengan menggunakan
Elektronik SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan menghasilkan
data SPT yang memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak atau KPP dalam
hal kegiatan administrasi perpajakan. Mekanisme dari Elektronik SPT bagi
Wajib Pajak akan dijelaskan dalam sub bab dibawah ini.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
4.2.1.1 Melalui Media Komputer (e-SPT)
Mekanisme yang dilakukan oleh Wajib Pajak apabila ingin
menggunakan cara pelaporan SPT dengan e-SPT ataupun apabila Wajib Pajak
ingin merubah cara pelaporan SPT dari yang sebelumnya menggunakan cara
manual, e-SPT merupakan cara yang paling mudah karena Wajib Pajak tidak
perlu repot dan mengalami kesulitan dalam perekaman data lampiran SPT
yang akan dilaporkan. Dengan adanya aplikasi e-SPT ini Wajib Pajak dapat
langsung merekam data menggunakan sistem komputer yang program untuk
aplikasi e-SPT ini telah diatur sedemikian mudah oleh Direktorat Jenderal
Pajak sehingga Wajib Pajak tidak lagi mengalami kesulitan dalam perekaman
data SPT. Adapun mekanisme pelaporan e-SPT menggunakan media
komputer yaitu:
Gambar 4.3
Skema Penyampaian Elektronik SPT Melalui Media Komputer
PC - WP
KPP
Wajib Pajak SPT Induk KPP
KPP
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
a. Wajib Pajak mendatangi KPP tempat dimana Wajib Pajak tersebut
terdaftar untuk meminta jenis aplikasi software e-SPT yang diinginkan
baik SPT Masa ataupun SPT Tahunan. Dalam hal ini, Wajib Pajak yang
terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dapat
memperoleh aplikasi tersebut dengan mendatangi petugas Tempat
Pelayanan Terpadu (TPT) atau Account Representative untuk Wajib Pajak
tersebut. Cara lain yang jauh lebih mudah untuk Wajib Pajak memperoleh
aplikasi e-SPT adalah dengan mengunduh pada website Direktorat
Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.
b. Untuk Wajib Pajak yang sebelumnya telah mempunyai sistem
administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan impor data
dari sitem yang dimiliki Wajib Pajak kedalam aplikasi e-SPT dengan
mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT. Format
data yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk aplikasi e-SPT
adalah CSV.
c. Setelah memperoleh aplikasi software e-SPT, Wajib Pajak dapat
melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang akan
digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
d. Wajib Pajak dapat dengan langsung menggunakan aplikasi e-SPT tersebut
setelah dinyatakan berhasil dalam proses peng-instalan program. Wajib
Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data yang akan
dilaporkan pada kewajiban SPT-nya, antara lain:
1. Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan Identitas Wajib
Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode
Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata
Uang yang Digunakan
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh
3. Faktur Pajak
4. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT
5. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperi: Masa Pajak, Tahun Pajak,
tanggal setor, NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak
e. Saat Wajib Pajak telah selesai melakukan perekaman data dan telah
melengkapinya, Wajib Pajak berkewajiban untuk mencetak (print out)
induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT yang telah dilengkapi dan
menandatanganinya. Tanda tangan yang dicantumkan dalam lembaran
induk SPT tersebut harus merupakan tanda tangan basah dari Wajib Pajak.
Dalam hal apabila aplikasi e-SPT tidak dapat dicetak, Wajib Pajak dapat
mengisi induk SPT secara manual berdasarkan dengan data yang telah
direkam sebelumnya sesuai dengan aplikasi e-SPT.
f. Wajib Pajak dapat menyimpan seluruh data e-SPT yang telah direkam
dengan membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT
dalam media komputer seperti disket, Compact Disc (CD), dan
Flashdisk/USB.
g. Setelah semuanya dilengkapi, Wajib Pajak mendatangi KPP, dalam hal ini
KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, untuk menyampaikan
kewajiban perpajakannya melaporkan SPT dengan menggunakan e-SPT.
Wajib Pajak mendatangi KPP dengan menyerahkan file data yang
tersimpan dalam media komputer (disket, Compact Disc (CD), dan
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Flashdisk/USB), formulir induk SPT yang telah ditandatangani basah,
Surat Setoran Pajak (SSP) (bila ada), dan lampiran rekapitulasi (bila ada).
h. Untuk Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT baik yang menggunakan
aplikasi e-SPT maupun dengan cara manual, akan diterima Bukti
Penerimaan Surat (BPS) yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan. BPS ini memuat identitas Wajib Pajak, jenis pajak
yang dilaporkan, nilai nominal pajak yang disetor, tanggal bayar, tanggal
lapor, dan Masa pajak yang dimaksudkan.
i. BPS ini dapat dijadikan sebagai tanda bukti bahwa Wajib Pajak yang
bersangkutan telah menyampaikan kewajiban perpajakannya dalam hal
melaporkan SPT.
Gambar 4.4
Bukti Penerimaan Surat yang Diserahkan Kepada Wajib Pajak
Sebagai informasi tambahan, dalam hal apabila terjadi pembetulan SPT
atas e-SPT yang telah dilaporkan, pembetulan dapat dilakukan atas kesadaran
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Wajib Pajak sendiri maupun himbauan dari KPP. Hal yang dilakukan oleh
Wajib Pajak apabila terjadi pembetulan SPT menggunakan e-SPT adalah
dengan melaporkan kembali jenis SPT yang akan dilaporkan dengan
melengkapi pernyataan pada tulisan dikanan atas yang bertuliskan Pembetulan
ke- (berapa). Berdasarkan kasus yang kebanyakan terjadi, selama ini untuk
SPT Masa PPN biasanya Wajib Pajak melakukan pembetulan atas kesadaran
sendiri atas perubahan transaksi bulanan mereka, sedangkan untuk SPT PPh
Tahunan biasanya pembetulan karena himbauan dari KPP.
4.2.1.2 Melalui Media Internet (e-Filing)
Proses pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak apabila ingin
menggunakan cara pelaporan SPT dengan e-Filing dapat dikatakan merupakan
mekanisme yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan pelaporan e-SPT.
Dikatakan jauh lebih rumit karena dalam pelaporan e-Filing melibatkan pihak
ketiga sehingga Wajib Pajak harus berinteraksi dengan perantara tersebut.
Pihak ketiga dalam hal ini adalah Application Service Provider (ASP) atau
Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk sebelumnya oleh Direktorat
Jenderal Pajak. Namun demikian, meskipun dikatakan jauh lebih rumit secara
pendaftaran hal tersebut tidak mengurangi makna dari modernisasi perpajakan
yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena bagaimanapun
pelaporan e-Filing sendiri memudahkan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk
menciptakan administrasi perpajakan modern.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Gambar 4.5
Skema Penyampaian Elektronik SPT Melalui Media Internet (e-Filing)
Konsentrasi
Perjanjian Kerjasama Data Nasional
KP - DJP
Provider/ASP
e-Filing e-Filing
Warnet
PC - WP KPP
Wajib Pajak Dokumen Lain KPP
KPP
Kantor Pos
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
a. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik atau biasa
yang disebut dengan e-Filing melalui suatu jasa perantara yaitu
Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh
Direktorat Jenderal Pajak dengan syarat:
1. Berbentuk badan
2. Memiliki izin usaha Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
3. Mempunyai NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak
4. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak
b. Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT menggunakan aplikasi e-
Filing harus memiliki Electronic Filing Identification Number (e-FIN)
yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan memperoleh sertifikat
(digital certificate) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. e-FIN
ini nantinya akan digunakan sebagai nomor identitas Wajib Pajak.
c. Wajib Pajak dapat memperoleh e-FIN ini dengan mendatangi KPP tempat
Wajib Pajak terdaftar misalkan dalam hal ini KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan. Wajib Pajak diharuskan membawa Surat
Permohonan Memperoleh e-FIN yang telah diisi lengkap dengan format
yang dapat dilihat pada website Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu
Wajib Pajak juga harus melampirkan:
1. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak arau Surat Keterangan
Terdaftar
2. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak jika Wajib Pajak
merupakan Pengusaha Kena Pajak
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
d. Setelah surat permohonan diterima oleh KPP, Wajib Pajak harus
menunggu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan disampaikan
secara lengkap. Permohonan yang diajukan dapat disetujui apabila:
1. Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam
database (masterfile) Wajib Pajak di Diretorat Jenderal Pajak
2. Bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai kewajiban menyampaikan
Surat Pemberitahuan, telah menyampaikan:
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan untuk
Tahun Pajak terakhir
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak
terakhir
SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 6 (enam) Masa Pajak
terakhir
e. Apabila e-FIN yang diajukan ditolak oleh KPP, maka Wajib Pajak dapat
mengajukan Surat Permohonan e-Filing yang telah diperbaiki sesuai
rekomendasi dari KPP. Dan jika e-FIN yang dimiliki hilang, maka Wajib
Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat:
1. Menunjukkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar yang asli
2. Untuk Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha
Kena Pajak asli
f. Setelah mendapatkan e-FIN, maka Wajib Pajak diharuskan segera
mendaftarkan diri ke website satu atau beberapa Perusahaan ASP yang
telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya:
1. www.mitrapajak.com
2. www.laporpajak.com
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
3. www.taxreport.co.id
4. www.layananpajak.co.id
5. www.onlinepajak.com
6. www.setorpajak.com
7. www.pajakmandiri.com
8. www.spt.co.id
g. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, ASP yang bersangkutan akan
memberikan konfirmasi, ID pengguna, password, dan CD yang berisikan
program aplikasi e-SPT disertai dengan petunjuk penggunan, tata cara
pelaksanaan e-Filing dan informasi lainnya.
h. Kemudian Wajib Pajak harus meminta sertifikat digital (Digital
Certificate) dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan e-FIN yang
didaftarkan oleh Wajib Pajak pada website ASP yang bersangkutan.
Sertifikat digital akan diberikan secara langsung melalui proses elektronik
ke sistem komputer Wajib Pajak secara otomatis setelah Wajib Pajak
memasukan e-FIN tersebut. Sertifikat digital ini berfungsi sebagai alat
pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses penyampaian SPT.
i. Setelah itu Wajib Pajak dapat langsung mengisi dan melengkapi data
lampiran SPT secara benar, lengkap, jelas, dan dibubuhkan tanda tangan
digital untuk kemudian dilaporkan datanya secara online melalui aplikasi
e-Filing ke Direktorat Jenderal Pajak.
j. Apabila SPT yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan
lengkap, maka akan diberikan Bukti Penerimaan secara elektronik kepada
Wajib Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah Induk SPT yang diterima.
Bukti Penerimaan elektronik tersebut mengandung informasi mengenai:
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
1. Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Tanggal Transaksi
3. Jam Transaksi
4. Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), yaitu nomor transaksi
dari Wajib Pajak kepada ASP
5. Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), yaitu nomor transaksi
dari ASP kepada Direktorat Jenderal Pajak
6. Nama ASP
k. Setelah bukti penerimaan SPT secara elektronik diterima, Wajib Pajak
wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus
dilampirkan dalam SPT yang tidak dapat disampaikan secara elektronik
ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdafatr secara langsung
ataupun melalui kantor pos secara tercatat paling lambat:
14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dalam hal
SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian
14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT dalam hal SPT
disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian
l. Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban tersebut maka SPT
dianggap telah disampaikan dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan
tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan elektronik.
m. Penyampaian SPT menggunakan aplikasi e-Filing ini dapat dilakukan
selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan
standar Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), dan apabila SPT
disampaikan pada akhir batas waktu pelaporan SPT jatuh pada hari libur
maka SPT tersebut dianggap disampaikan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
4.2.2 Mekanisme Pelaporan Elektronik SPT dalam Pengadministrasian
Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
4.2.2.1 Melalui Media Komputer (e-SPT)
Mekanisme Elektronik SPT melalui media komputer (e-SPT) dalam
pengadministrasian perpajakan yang diterapkan oleh KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan merupakan salah satu cara yang paling mudah dalam hal
pelaporan SPT dengan menggunakan sistem elektronik.
Mekanisme yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan yaitu, apabila terdapat Wajib Pajak yang ingin menyampaikan
pelaporan SPT dengan menggunakan e-SPT, atau terdapat Wajib Pajak yang
ingin merubah cara pelaporan SPT yang selama ini digunakan dari
sebelumnya menggunakan cara manual, petugas Tempat Pelayanan Terpadu
(TPT) atau Account Representative KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
mambantu Wajib Pajak yang akan meminta aplikasi software jenis e-SPT yang
diinginkan yang membawa media penyimpanan elektronik berupa Disket,
Flashdisk/USB atau Compact Disc (CD) untuk kemudian diinstall didalam
komputer Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak membawa media elektronik
yang dibutuhkan, petugas TPT dapat memberikan CD yang didalamnya
berisikan aplikasi software e-SPT. Setelah Wajib Pajak meng-install dan
merekam serta melengkapi data yang dibutuhkan dalam e-SPT, Wajib Pajak
kembali mendatangi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan untuk
menyampaikan kewajiban SPT-nya. KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
menerima e-SPT tersebut beserta lampiran induk SPT yang telah
ditandatangani basah oleh Wajib Pajak dan juga Surat Setoran Pajak (SSP)
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
yang telah dibayarkan (bila ada). Setelah menerima softcopy e-SPT yang
disampaikan, petugas TPT dari Seksi Pelayanan meng-upload data e-SPT
tersebut untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak, dan juga disimpan
sebagai data back up-an untuk arsip pribadi KPP. Proses peng-upload-an data
untuk KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan hanya memakan waktu sesaat,
namun untuk penyampaian ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu sendiri
memakan waktu satu hari untuk setelah itu dapat digunakan tegantung dari
server pusat DJP. Selain itu petugas TPT juga berkewajiban mereview file
CSV yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan menyandingkan data e-SPT
yang dilaporkan dengan berkas fisik lampiran induk SPT yang disampaikan
untuk memeriksa kesesuaian antara kedua data tersebut. Setelah semuanya
dianggap lengkap, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan melalui petugas
TPT mengeluarkan satu lampiran Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang terbagi
menjadi 2 (dua) bagian dan menandatanganinya. Bagian atas untuk disimpan
oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, dan bagian bawah untuk
diberikan kepada Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan sebagai bukti bahwa
Wajib Pajak yang bersangkutan telah melaporkan kewajiban SPT.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Gambar 4.6
Bukti Penerimaan Surat yang Digunakan sebagai Arsip KPP
Sebagai informasi tambahan, sebagai salah satu aplikasi suatu
software, sebagaimana layaknya software lainnya, program e-SPT pun
memiliki update-an terbaru yang bertujuan untuk menunjang peningkatan
pelayanan pajak terhadap Wajib Pajak. Update ini semata-mata dilakukan
untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada versi sebelumnya dan
mengakomodasi saran dari Wajib Pajak penggunanya, sehingga
mempermudah pelaporan bagi kedua belah pihak yang berkecimpung
didalamnya. Ada beberapa cara pemberitahuan update software ke Wajib
Pajak, yaitu melalui sosialisasi internal di KPP ataupun pengumuman melalui
website Direktorat Jenderal Pajak.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
4.2.2.2 Melalui Media Internet (e-Filing)
Proses pelaporan Elektronik SPT melalui media internet (e-Filing)
dalam pengadministrasian perpajakan yang diterapkan oleh KPP Pratama
Jakarta Mampang Prapatan, yaitu apabila terdapat Wajib Pajak yang ingin
menyampaikan pelaporan SPT dengan menggunakan e-Filing, atau terdapat
Wajib Pajak yang ingin merubah cara pelaporan SPT yang selama ini
digunakan dari sebelumnya menggunakan cara manual adalah petugas Tempat
Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan menerima
Surat Permohonan Memperoleh e-FIN beserta lampiran lain yang dibutuhkan
dari Wajib Pajak yang ingin memperoleh Electronic Filing Identification
Number (e-FIN). Surat permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada
Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan untuk diberikan
keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak paling lama 2
(dua) hari kerja. Adapun syarat untuk disetujuinya permohonan e-Filing
adalah:
a. Alamat yang tercantum dalam surat permohonan sama dengan alamat
dalam data base Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak
b. Bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai kewajiban menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT), telah menyampaikan:
1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atau Badan
untuk Tahun Pajak terakhir
2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal untuk Tahun Pajak
terakhir
3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 6 (enam) Masa
Pajak terakhir.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Apabila permohonan memperoleh e-FIN yang diajukan kepada KPP
Pratama Jakarta Mampang Prapatan disetujui oleh Kepala Kantor, maka
Kepala Seksi Pelayanan atas nama KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
dapat menandatangani e-FIN tersebut dan diberikan kepada Wajib Pajak untuk
kemudian didaftarkan ke website Application Service Provider (ASP) yang
telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Tahap selanjutnya, pada saat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban
pelaporan SPT secara on line merupakan proses yang tidak melibatkan KPP,
karena dalam dalam tahap ini merupakan tahap yang melibatkan Wajib Pajak
dengan pihak ASP. Namun, tahap terakhir dalam pelaporan menggunakan e-
Filing merupakan tahapan yang melibatkan KPP yaitu pada saat penyampaian
keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT yang
tidak dapat disampaikan secara elektronik ke KPP tempat dimana Wajib Pajak
terdaftar. Penyampaian dokumen lain dan/atau keterangan ini diterima oleh
KPP paling lambat 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir penyampaian
SPT, atau jika lewat batas akhir penyampaian, maka batas waktu penyampaian
adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik
(e-Filing). Apabila dalam 14 hari KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
tidak menerima dokumen tersebut maka Wajib Pajak dianggap belum
menyampaikan SPT. KPP dapat mengakses data pelaporan SPT Wajib Pajak
yang melalui e-Filing melalui masterfile database Direktorat Jenderal Pajak
apabila ingin digunakan untuk kepentingan tertentu.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
4.2.3 Manfaat Elektronik SPT bagi Wajib Pajak dan KPP
Dewasa ini Direktorat Jenderal Pajak sedang menjalankan program
modernisasi perpajakan yang diterapkan pada Kantor-Kantor Pelayanan Pajak
yang ada di seluruh Indonesia, dan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
merupakan salah satu KPP yang tidak luput untuk ikut mendukung dan
mensosialisasikan program tersebut. Dengan adanya modernisasi perpajakan
ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi KPP dalam menjalankan
kegiatan perpajakannya, khususnya dalam hal pengadministrasian perpajakan,
dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pajak yang maksimal terhadap
Wajib Pajak yang terdaftar di dalamnya.
Salah satu keuntungan yang dirasakan oleh KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan dari kegiatan administrasi perpajakan modern ini
dirasakan dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media
elektronik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaporan SPT
dengan menggunakan media elektronik baik melalui e-SPT ataupun e-Filing
merupakan cara yang mudah dalam penyampaian SPT dibandingkan dengan
pelaporan SPT secara manual. Tujuan utama dari diadakannya e-SPT maupun
e-Filing sendiri adalah untuk menciptakan administrasi data dan berkas secara
lebih kredibel, baik dari sisi Wajib Pajak maupun KPP. Banyak manfaat
tersendiri yang didapatkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung didalamnya,
baik oleh KPP, khususnya KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan maupun
oleh Wajib Pajak terdaftar yang menggunakan fasilitas e-SPT.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
A. Manfaat Elektronik SPT bagi Wajib Pajak
Manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak yang menggunakan
Elektronik SPT baik e-SPT ataupun e-Filing dengan adanya kegiatan
administrasi perpajakan modern melalui aplikasi ini diantaranya:
a. Memberikan kemudahan dan keakuratan data
Elektronik SPT dibuat agar Wajib Pajak dapat dengan mudah
menggunakannya sehingga tidak perlu mengalami kesulitan dalam
perekaman data dan perhitungan pajak terutangnya dikarenakan sistem
yang digunakan dalam aplikasi ini sudah mendukung pengoperasian
secara otomatis.
b. Mengurangi penggunaan kertas
Karena dokumen yang dikembalikan dalam pelaporan SPT
menggunakan Elektronik SPT ini terutama hanya merujuk pada
formulir induk dan dokumen-dokumen tertentu saja, maka Wajib Pajak
dapat melakukan efesiensi penggunaan kertas yang digunakan dalam
pelaporan menggunakan Elektronik SPT.
c. Efesiensi biaya dan waktu
Dengan Elektronik SPT yang disediakan oleh Direktoat Jenderal
Pajak, Wajib Pajak dapat menghemat penggunaan waktu dan biaya
yang harus dikeluarkan. Wajib Pajak dapat memperingkas cara
pelaporan dalam proses perekaman data, dan dapat menyampaikan
SPT-nya melalui internet (e-Filing) sehingga dapat meng-efesiensikan
biaya dan waktu yang dikeluarkan.
d. Memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Apabila Wajib Pajak merupakan seorang yang sangat sibuk sehingga
tidak dapat mendatangi KPP untuk melaporkan SPT, Wajib Pajak
dapat melaporkannya melalui media internet selama 24 jam dalam
sehari dan 7 hari dalam seminggu kapanpun dan dimanapun Wajib
Pajak tersebut berada.
e. Kerahasiaan data dapat terjaga
Data laporan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang
menggunakan aplikasi e-Filing dapat terjaga kerahasiaannya
meskipun melewati jasa perantara (ASP). ASP tidak memiliki hak
untuk membuka data pengguna layanannya karena yang berhak untuk
membukanya hanyalah Direktorat Jenderal Pajak.
f. Mempermudah pelaporan (data runtut)
Wajib pajak dapat dengan secara cepat, tepat, dan efisien
menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN dikarenakan
adanya sistem yang bekerja secara otomatis dalam hal penomoran
Lampiran SPT yang sesuai dengan nomor Faktur Pajak yang
dikeluarkan sehingga data yang disampaikan menjadi runtut dengan
sendirinya.
B. Manfaat Elektronik SPT bagi KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan
Manfaat yang dirasakan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan dengan adanya kegiatan administrasi perpajakan modern melalui
Elektronik SPT ini diantaranya:
a. Pemrosesan data menjadi jauh lebih cepat
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Petugas KPP tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk
melakukan proses perekaman data sehingga dapat meng-efesiensikan
waktu yang dimiliki. Data yang diterima dapat langsung bisa
digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan setelah di upload ke
dalam database Direktorat Jenderal Pajak
b. Data yang diterima jauh lebih akurat
Dengan aplikasi Elektronik SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak, hal
tersebut juga memberikan kemudahan bagi KPP dalam proses
perekaman data termasuk keakuratan data. Data yang diterima jauh
lebih dapat meminimalkan kesalahan baik dalam peng-input-an data
ataupun perhitungan pajak terutang dikarenakan adanya sistem
otomatis yang telah diatur dalam aplikasi tersebut sehingga data yang
dihasilkan jauh lebih akurat.
c. Memberikan kemudahan dalam pengadministrasian kertas
Dalam pelaporan SPT menggunakan Elektronik SPT, Wajib Pajak
hanya perlu melampirkan formulir induk hasil cetak dari aplikasi e-
SPT tersebut. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi KPP dalam
pengarsipan kertas sehingga tidak perlu repot dan membutuhkan
banyak tempat untuk menyimpannya.
d. Mempermudah pengawasan data
Dewasa ini KPP Pratama Jakarta Mamang Prapatan menginstruksikan
kepada petugas Seksi PDI untuk menyimpan seluruh file yang
berhubungan dengan aplikasi e-SPT. Pengarsipan file ini bertujuan
sebagai data back up-an untuk tujuan tertentu sehingga data perpajakan
dapat terorganisasi dengan baik.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
e. Data yang disampaikan selalu lengkap
Dalam hal pelaporan SPT yang menggunakan Elektronik SPT untuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya penomoran lampiran SPT
untuk Faktur Pajak, data yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam
penyampaian SPT-nya selalu lengkap karena menggunakan sistem
penomoran komputer secara otomatis yang disesuaikan dengan nomor
Faktur Pajak.
f. Merupakan suatu dukungan secara tidak langsung
Dengan adanya kemudahan dan layanan cepat yang ditimbulkan dari
pelaporan pajak menggunakan Elektronik SPT, hal tersebut
menandakan bahwa Wajib Pajak memberikan dukungan kepada KPP,
khususnya KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, dalam hal
kegiatan pengadministrasian perpajakan.
4.2.4 Hambatan-hambatan yang Dihadapi Wajib Pajak dan KPP Dalam
Pelaporan SPT menggunakan Elektronik SPT
Setiap hal di dunia ini dalam menjalankan suatu kegiatan tidak pernah
luput dari yang namanya hambatan ataupun kendala, tidak terkecuali dengan
kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam
melakukan pengadministrasian pelaporan SPT menggunakan media
elektronik. Disamping beberapa manfaat yang diperoleh oleh KPP dan Wajib
Pajak dalam hal pelaporan SPT menggunakan Elektronik SPT baik yang
menggunakan media komputer ataupun media internet, terdapat beberapa
hambatan ataupun kendala yang dihadapi dalam penerapannya, antara lain:
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
A. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Oleh Wajib Pajak
a. Tidak semua Wajib Pajak mampu untuk menggunakan komputer dan
internet dikarenakan keterbatasan keahlian ataupun biaya yang
merupakan faktor pendukung berjalannya proses pelaporan SPT
secara elektronik.
b. Apabila terjadi kerusakan pada program SPT, maka Wajib Pajak harus
meng-instal ulang aplikasi software e-SPT. Masalah lain yang
ditimbulkan yaitu apabila Wajib Pajak meng-instal ulang aplikasi
software e-SPT tersebut maka terdapat kemungkinan data hilang pada
saat peng-instalan bila tidak didukung oleh Wajib Pajak dengan file
back up-an dari rekaman data SPT yang telah diisi dan dilengkapi.
c. Seringkali Wajib Pajak ketinggalan informasi akan update terbaru
mengenai program e-SPT yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak.
d. Walaupun telah melaporkan SPT secara elektronik, Wajib Pajak masih
harus mendatangi KPP untuk menyerahkan lampiran induk SPT hasil
cetak aplikasi e-SPT yang telah diisi dan dilengkapi dengan tanda
tangan dari Wajib Pajak tersebut.
e. Adanya Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang dalam hal ini
merupakan pihak ketiga sehingga menyebabkan Wajib Pajak yang
menggunakan aplikasi e-Filing harus mengeluarkan biaya tambahan
untuk membayar jasa perantara tersebut.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi KPP Pratama Jakarta
Mampang Prapatan
a. Adanya Wajib Pajak yang tidak mengisi dan melengkapi data secara
benar dan lengkap sehingga pada saat proses peng-upload-an file, file
tidak dapat di upload dan menjadi suatu masalah bagi petugas
pelayanannya.
b. Munculnya kemungkinan gangguan server down baik secara lokal
yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan ataupun
secara pusat yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Pusat.
Apabila kondisi ini terjadi, maka uploader akan mengalami masalah
yang berakibat pada proses penyampaian Elektronik SPT kepada
Direktorat Jenderal Pajak Pusat menjadi terhambat (pending).
Berdasarkan uraian diatas, atas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh
KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dalam pelaporan SPT menggunakan
Elektronik SPT, hal yang telah dilakukan oleh pihak KPP untuk mengatasi
kendala tersebut selain sosialisasi yang tengah gencar dilakukan oleh KPP
terhadap penggunaan e-SPT maupun e-Filing, KPP juga menyiapkan Account
Representative yang akan ditugaskan untuk membantu Wajib Pajak dalam hal
pengisian e-SPT maupun e-Filing. Sedangkan untuk kendala teknis yang
dihadapi Wajib Pajak pengguna e-SPT maupun e-Filing, Direktorat Jenderal
Pajak telah menyiapkan bagian yang akan membantu Wajib Pajak untuk
menyelesaikan masalah teknis tersebut (terdapat Operator Console untuk level
KPP).
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
4.2.5 Perkembangan Wajib Pajak Setelah Melaporkan SPT Dengan
Menggunakan Elektronik SPT dan Pertumbuhan Jumlah Penggunaan
Pelaporan Elektronik SPT
Dalam prakteknya, Direktorat Jenderal Pajak menginginkan agar semua
Wajib Pajak dapat menggunakan e-SPT maupun e-Filing untuk menunjang
tercapainya modernisasi administrasi perpajakan yang telah dicanangkan
sebelumnya. Tetapi hal tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena adanya
keterbatasan biaya dan kemampuan dari Wajib Pajak itu sendiri. Namun
Direktorat Jenderal Pajak tetap memantau perkembangan penggunaan e-SPT
maupun e-Filing dari tahun ke tahun. Dalam memantau perkembangan
tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki target nasional yang akan
dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya setiap tahunnya. Salah satu
upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar target tersebut
tercapai selain sosialisasi yang dilakukan baik secara umum maupun melalui
KPP adalah dengan mewajibkan penggunaan e-SPT maupun e-Filing terhadap
Wajib Pajak yang melakukan transaksi lebih dari 25 (dua puluh lima) Faktur
Pajak dalam sebulan.
KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan merupakan salah satu KPP
yang telah menjalankan pelaporan SPT dengan menggunakan media
elektronik sejak Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan penerapan
pelaporan tersebut pada beberapa tahun sebelumnya. Pelaporan SPT dengan
menggunakan media elektronik di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
mulai berjalan lancar pada tahun 2005 seiring dengan sosialisasi yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Pertumbuhan jumlah pelaporan Elektronik SPT bisa dikatakan
cenderung meningkat setiap tahunnya meski ada saat dimana pertumbuhan ini
sempat menurun pada pelaporan e-Filing. Hal ini menunjukkan bahwa
meningkatnya kesadaran Wajib Pajak akan manfaat yang dimiliki oleh
Elektronik SPT sehingga pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi efektivitas
pengadministrasian perpajakan modern yang ada di Indonesia. Berikut akan
disampaikan perkembangan Wajib Pajak setelah melaporkan SPT dengan
menggunakan Elektronik SPT.
Tabel 4.3
Jumlah Perkembangan WP yang Melaporkan SPT Menggunakan Elektronik SPT
Tahun Wajib Pajak yang Melaporkan SPT
Persentase WP
pengguna
Elektronik SPT Manual e-SPT e-Filling Total
2005 10.150 255 4 10.405 2,49 %
2006 10.511 310 10 10.821 2,96 %
2007 12.092 540 3 12.632 4,3 %
2008 13.927 641 4 14.568 4,4 %
2009 14.546 760 24 15.306 5,12 %
2010 15.051 1.038 32 16.089 6,65 %
Sumber: Masterfile Data SPT Direktorat Jenderal Pajak
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan Wajib Pajak
yang melaporkan SPT dengan menggunakan Elektronik SPT cenderung
mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan kisaran persentase sebesar 0,5%
sampai dengan 1,5% dilihat dari total Wajib Pajak yang melaporkan SPT,
meskipun pada pelaporan e-Filing sempat mengalami penurunan pada tahun
2007 sebesar 333,33% [(10/3)x100%] atau 3,3 kali dari tahun sebelumnya.
Penurunan ini disebabkan karena adanya pendirian Kantor Pelayanan Pajak
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
(KPP) Madya diseluruh Kotamadya DKI Jakarta tidak terkecuali Jakarta
Selatan yang merupakan wilayah dimana KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan berada.
Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan antara Wajib Pajak yang menggunakan Elektronik SPT dengan
yang menggunakan Manual SPT, yang kebanyakan dari para penggunanya
masih banyak yg melaporkan SPT dengan menggunakan cara manual, seperti
pada tahun 2010 yang merupakan perbedaan tertinggi antar penggunanya yaitu
1:69, dimana pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009 perbedaannya
1:39, 1:30, 1:45, 1:46, dan 1:52.
Selain itu dari tabel tersebut pula dapat disimpulkan bahwa
perkembangan Wajib Pajak pengguna Elektronik SPT yang cenderung
mengalami peningkatan masih belum sesuai bila disandingkan dengan
peningkatan total Wajib Pajak keseluruhan yang melaporkan SPT.
Dalam hal pelaporan SPT menggunakan Elektronik SPT, untuk setiap
Wajib Pajak yang melaporkan kewajiban SPT-nya tidak hanya melaporkan 1
(satu) bentuk SPT saja, melainkan banyak dari setiap satu orang Wajib Pajak
tersebut yang melaporkan beberapa SPT yang mengatasnamakan dirinya. Hal
tersebut disebabkan karena Wajib Pajak yang melaporkan SPT mempunyai
kewajiban untuk melaporkan banyak bentuk SPT yang telah menjadi tanggung
jawab perpajakannya. Dengan demikian akan terdapat banyak pelaporan e-
SPT yang akan masuk ke dalam masterfile data Direktorat Jenderal Pajak yang
jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
menggunakan aplikasi e-SPT. Berikut ini akan ditampilkan tabel jumlah
pelaporan Elektronik SPT baik melalui e-SPT maupun e-Filing.
Tabel 4.4
Jumlah Pelaporan Elektronik SPT Melalui Media Komputer (e-SPT)
Tahun Jumlah Pelaporan
e-SPT
Persentase
Perubahan
2005 764 -
2006 929 21,6%
2007 1.619 74,27%
2008 1.923 18,77%
2009 2.281 18,62%
2010 3.115 36,56% Sumber: Masterfile Data SPT Direktorat Jenderal Pajak
Tabel 4.5
Jumlah Pelaporan Elektronik SPT Melalui Media Internet (e-Filing)
Tahun Jumlah Pelaporan
e-Filing
Persentase
Perubahan
2005 35 -
2006 72 105,71%
2007 18 -300%
2008 31 72,23%
2009 182 487,10%
2010 270 48,35% Sumber: Masterfile Data SPT Direktorat Jenderal Pajak
Dari ketiga tabel diatas, maka hal yang dapat disimpulkan dari ketiga
tabel tersebut adalah sebagai berikut:
Tahun 2005
Pada tahun 2005, jumlah Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT adalah
sebanyak 255 Wajib Pajak dengan jumlah pelaporan SPT sebesar 764,
yang berarti rata-rata pelaporan SPT per Wajib Pajak yang melaporkan
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
adalah sebesar 3 (tiga) SPT. Sedangkan Wajib Pajak yang melaporkan e-
Filing adalah sebesar 4 Wajib Pajak dengan jumlah pelaporan SPT
sebanyak 4 Wajib Pajak dengan jumlah pelaporan SPT sebesar 35, dengan
rata-rata pelaporan per Wajib Pajak adalah sebesar 8-9 SPT.
Tahun 2006
Untuk tahun 2006, Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT mengalami
peningkatan sebesar 21,57% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 310
Wajib Pajak dengan jumlah pelaporan SPT sebesar 929 SPT. Hal ini
diikuti pula dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melaporkan
e-Filing yang sebesar 2,5 kali dari tahun 2005 yaitu 10 Wajib Pajak
dengan jumlah pelaporan SPT sebanyak 72 SPT.
Tahun 2007
Dalam tahun ini, Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT kembali
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan dua
tahun sebelumnya yaitu sebesar 74,19% atau sebanyak 540 Wajib Pajak
dengan jumlah pelaporan SPT sebanyak 1.619 SPT. Namun hal ini tidak
sejalan dengan Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing yang mengalami
penurunan sebesar 3,3 kali dari tahun 2006 dengan jumlah pelaporan SPT
sebanyak 18 SPT.
Tahun 2008
Pada tahun 2008, Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT tetap mengalami
peningkatan namun tidak sebanyak tahun 2007, yaitu sebesar 18,70%
dengan jumlah pelaporan SPT sebanyak 1.923 SPT. Sedangkan untuk
Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing kembali meningkat meski hanya
1 Wajib Pajak (33,33%) dengan jumlah pelaporan SPT sebanyak 31 SPT.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Tahun 2009
Untuk tahun 2009, Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT tetap mengalami
peningkatan namun dengan jumlah persentase yang hampir sama dengan
tahun sebelumnya, yakni sebesar 18,56% dengan jumlah pelaporan SPT
sebanyak 2.281 SPT. Dan untuk Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing
mengalami peningkatan yang cukup melambung sebanyak 6 kali dari
tahun sebelumnya yang diikuti dengan meningkatnya jumlah pelaporan
SPT sebanyak 182 SPT
Tahun 2010
Dan dalam tahun 2010, Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT kembali
mengalami peningkatan jauh diatas tahun 2009 yaitu sebanyak 1.038
Wajib Pajak atau sebesar 36,58% dengan jumlah pelaporan SPT sebanyak
3.115 SPT. Sedangkan Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing
mengalami peningkatan sebanyak 8 Wajib Pajak atau sebesar 33,33%
dengan jumlah pelaporan SPT sebanyak 270 SPT.
Selain hal tersebut, informasi lain yang diperoleh penulis dari ketiga
tabel diatas adalah, dalam hal penggunaan e-SPT maupun e-Filing, jenis SPT
yang saat ini paling banyak digunakan oleh Wajib Pajak yaitu SPT Masa PPN,
dan mayoritas Wajib Pajak pengguna e-SPT maupun e-Filing tersebut adalah
Wajib Pajak Badan Hukum.
Hal yang menjadi dasar alasan mengapa jenis SPT yang paling banyak
digunakan adalah SPT Masa PPN, dan mayoritas penggunanya adalah Wajib
Pajak Badan Hukum adalah karena Wajib Pajak Badan Hukum ini melakukan
transaksi jual/beli yang secara langsung berkaitan dengan Faktur Pajak yang
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
dikeluarkan oleh Wajib Pajak tersebut, dimana jika terdapat lebih dari 25 (dua
puluh lima) Faktur Pajak dalam sebulan, maka diwajibkan untuk
menggunakan e-SPT. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan
terhadap transaksi yang berada dibawah 25 Faktur Pajak dalam sebulan untuk
menggunakan e-SPT maupun e-Filing.
Sebagai informasi tambahan, untuk SPT Tahunan yang dilaporkan
menggunakan e-SPT maupun e-Filing, mayoritas penggunanya juga Wajib
Pajak Badan Hukum yang mayoritas telah terbiasa dan merasakan manfaat
dari penggunaan e-SPT maupun e-Filing tersebut. Pelaporan SPT Tahunan
juga tidak menutup kermungkinan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang
melaporkan SPT Tahunan mereka menggunakan e-SPT maupun e-Filing,
namun biasanya hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai
wiraswasta atau yang memiliki usaha disamping pekerjaan tetapnya sebagai
karyawan yang kebanyakan menggunakan e-SPT maupun e-Filing, sedangkan
untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja hanya sebagai
karyawan/pegawai jarang sekali dari mereka yang menggunakan e-SPT
maupun e-Filing untuk melaporkan kewajiban SPT mereka.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada KPP
Pratama Jakarta Mampang Prapatan mengenai mekanisme pelaporan SPT
melalui media elektronik beserta uraian-uraiannya dalam rangka
meningkatkan pelayanan pajak terhadap Wajib Pajak maka dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Mekanisme pelaporan Elektronik SPT bagi Wajib Pajak dalam melakukan
kewajiban perpajakannya.
a. Melalui media komputer (e-SPT)
Cara pelaporan e-SPT bagi Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak mendatangi
KPP tempat dirinya terdaftar untuk meminta aplikasi e-SPT dengan
media komputer misalkan disket, flashdisk, CD atau dapat mengunduh
aplikasi tersebut pada website Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian
Wajib Pajak merekam semua data yang dibutuhkan dalam lampiran e-
SPT dan menyampaikannya ke KPP. Saat menyampaikan e-SPT Wajib
Pajak wajib membawa file yang berisikan rekaman data SPT Wajib
Pajak tersebut dan hasil cetak formulir induk dari e-SPT yang telah
ditandatangani basah.
b. Melalui media internet (e-Filing)
Prosedur yang harus dilakukan adalah Wajib Pajak mengajukan Surat
Permohonan Memperoleh e-FIN yang akan digunakan sebagai nomor
identitas Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Setelah
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
memperoleh e-FIN Wajib Pajak mendaftarkan diri pada website ASP
yang nantinya akan diterima konfirmasi, ID pengguna, password, dan
CD yang berisikan program aplikasi e-SPT untuk kemudian
dilanjutkan dengan meminta sertifikat digital kepada Direktorat
Jenderal Pajak berdasarkan e-FIN yang didaftarkan pada website ASP
sebelumnya. Lalu Wajib Pajak mengisi aplikasi e-SPT tersebut dan
menyampaikannya menggunakan e-Filing melalui perantara ASP.
Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumen lain terkait dengan
lampiran SPT yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.
2. Mekanisme pelaporan Elektronik SPT dalam pengadministrasian
perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
a. Melalui media komputer (e-SPT)
Pada proses pelaporan e-SPT petugas TPT memberikan aplikasi e-SPT
kepada Wajib Pajak yang ingin menggunakan e-SPT. Saat penerimaan
data dari Wajib Pajak, KPP menerima lampiran data e-SPT dalam
bentuk media komputer seperti disket, flashdisk, atau CD yang
didalamnya telah tersimpan data rekaman SPT Wajib Pajak disertai
dengan lampiran formulir induk hasil cetak e-SPT tersebut dan
menandatanganinya menggunakan tanda tangan basah Wajib Pajak.
b. Melalui media internet (e-Filing)
Mekanisme yang dijalankan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang
Prapatan untuk e-Filing yaitu pihak KPP memberikan e-FIN kepada
Wajib Pajak yang mengajukan Surat Permohonan Memperoleh e-FIN
untuk menggunakan aplikasi e-Filing. Pihak KPP melakukan kerja
sama dengan pihak ketiga berupa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
(ASP) dalam pelaporan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak. Setelah
Wajib Pajak menyampaikan kewajiban pelaporan SPT-nya, KPP
menerima dokumen yang terkait dengan pelaporan SPT menggunakan
e-Filing namun tidak dapat disampaikan secara elektronik.
3. Manfaat Elektronik SPT bagi Wajib Pajak dan KPP.
a. Manfaat Elektronik SPT bagi Wajib Pajak
Dari sisi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh adalah memberikan
kemudahan dan keakuratan data yang akan direkam, mengurangi
penggunaan kertas yang digunakan, meng-efesiensikan biaya dan
waktu yang dibutuhkan, memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak,
menjaga rahasia data Wajib Pajak, dan mempermudah pelaporan dalam
hal peruntutan data.
b. Manfaat Elektronik SPT bagi KPP Pratama Mampang Prapatan
Sedangkan darti sisi KPP yaitu mempercepat cara pemrosesan data,
data yang diterima jauh lebih akurat, memberikan kemudahan dalam
pengadministrasian kertas, mempermudah pengawasan data, data yang
disampaikan selalu lengkap, dan terakhir hal ini merupakan suatu
dukungan secara tidak langsung untuk KPP.
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi Wajib Pajak dan KPP dalam
melakukan pelaporan SPT menggunakan Elektronik SPT.
Dalam menjalankan penerapan aplikasi Elektronik SPT, terdapat
hambatan-hambatan yang dihadapi, diantaranya tidak semua Wajib Pajak
mampu untuk menggunakan komputer dan internet, dibutuhkannya peng-
instalan ulang aplikasi e-SPT apabila terjadi kerusakan pada program e-
SPT, kurangnya informasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam hal
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
update software e-SPT, Wajib Pajak masih harus mendatangi KPP untuk
menyerahkan lampiran induk SPT meskipun telah melaporkan SPT
melalui e-SPT, dan adanya biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak
untuk membayar biaya jasa perantara Perusahaan ASP, adanya Wajib
Pajak yang tidak mengisi dan melengkapi data secara benar dan lengkap,
munculnya kemungkinan gangguan server down baik secara lokal ataupun
secara pusat,
5. Perkembangan Wajib Pajak setelah melaporkan SPT dengan
menggunakan Elektronik SPT dan pertumbuhan jumlah penggunaan
pelaporan Elektronik SPT.
Perkembangan Wajib Pajak yang melaporkan SPT menggunakan
Elektronik SPT pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mulai
berjalan lancar pada tahun 2005 seiring dengan sosialisasi yang dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP sejak dikeluarkan dan
diberlakukannya peraturan mengenai Elektronik SPT. Perkembangan
Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT cenderung meningkat setiap
tahunnya. Namun untuk pelaporan e-Filing sempat menurun pada tahun
2007 yang disebabkan karena adanya pendirian KPP Madya yang
melayani Wajib Pajak Badan Besar.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan penulis kepada semua pihak yang terlibat
didalam proses penerapan pelaporan Elektronik SPT, diantaranya:
Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
a. Secara berkala, KPP melalui Account Representative harus sering
berkomunikasi ke Wajib Pajak apabila ada kesulitan dalam
penggunaan Elektronik SPT. Hal tersebut bertujuan agar Wajib Pajak
yang bersangkutan dapat mengisi dan melengkapi data SPT secara
benar dan lengkap.
b. Pihak KPP harus memastikan bahwa jaringan internet yang terkoneksi
baik pada lingkungan lokal ataupun ke pusat harus terkoneksi dengan
baik sehingga dapat meminimalkan gangguan server down yang dapat
menghambat penyampaian Elektronik SPT ke Direktorat Jenderal
Pajak.
c. KPP sebaiknya menetapkan target secara lokal disetiap wilayah kerja
KPP agar dapat mendukung tercapainya pencapaian target nasional
yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penggunaan
Elektronik SPT.
d. KPP melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat menerapkan program
Single Identity Number (SIN) dalam perihal NPWP untuk
menghindari duplikasi identitas Wajib Pajak yang berpeluang
menciptakan tindak kejahatan dalam bidang perpajakan.
Bagi Wajib Pajak
a. Wajib Pajak harus memastikan bahwa komputer yang digunakan
dalam pelaporan SPT melalui media elektronik terbebas dari virus
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
yang dapat merusak program e-SPT. Hal ini dilakukan untuk
meminimalkan peng-instalan ulang program dan masalah lain yang
akan ditimbulkan.
b. Untuk pengguna e-Filing, Wajib Pajak harus memastikan bahwa
jaringan internet yang digunakan telah terkoneksi secara baik dengan
pihak provider untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya putus
koneksi ditengah proses pelaporan SPT.
c. Sebaiknya Wajib Pajak tanggap terhadap perubahan aplikasi e-SPT
dengan update versi terbarunya melalui sosialisasi internal yang
diberikan oleh KPP maupun situs Direktorat Jenderal Pajak, dalam
rangka meningkatkan pelayanan yang diberikan terhadap Wajib Pajak.
Bagi Penelitian Berikutnya
Sebaiknya pada penelitian berikutnya dapat menggunakan data tambahan
berupa data kuesioner yang disebar ke Wajib Pajak pengguna Elektronik
SPT dan KPP yang didalamnya mengandung data mengenai waktu tunggu
dan waktu antri dalam pengaplikasian Elektronik SPT.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
DAFTAR PUSTAKA
H.M, Jogiyanto. 2005. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer (buku 1).
Yogyakarta: BPFE
Hall, James A. 2008. Accounting Information Systems, Sixth edition. United States of
America: Cengage Learning
Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B
Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
Indonesia Banking School. 2010. Pedoman dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta:
Indonesia Banking School
Mardiasmo. 2006. Perpajakan (Rev.ed). Yogyakarta: Penerbit Andi
Priyono, Adi. 2008. Penerapan e-Filing serta Ppengaruhnya Terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran
Lama. Skripsi Program Sarjana. ABFII Perbanas
Resmi, Siti. 2008. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
Sumarsan, Thomas. 2009. Perpajakan Indonesia: Konsep, aplikasi, dan kasus
pembahasan berdasarkan undang-undang tebaru (Seri KUP dan PPh). Bogor:
Esia Media
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan
Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat
Wibowo, Dradjad H. 2004. Reformasi Pajak. Warta Ekonomi Nomor 03/THN.XVI/11
Februari 2004. Jakarta
Widjajanto, Nugroho. 1989. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Wilkinson, Joseph W. 2000. Accounting Information Systems. United States of America:
John Wiley & Sons, Inc
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Lampiran 1
Surat Pernyataan Riset dari Direktorat Jenderal Pajak
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Lampiran 2
Surat Pernyataan Riset dari KPP Mampang Prapatan
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Lampiran 3
Bukti Penerimaan Surat untuk KPP dan Wajib Pajak
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Lampiran 4
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 47/PJ/2008
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 47/PJ/2008
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN
PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA
ELEKTRONIK (e-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada Wajib Pajak dipandang perlu untuk memberikan kemudahan kepada
Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan dan penyampaian Pemberitahuan
Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara
Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian
Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat
Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa
Aplikasi (ASP);
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat
Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan
Penyampaian Surat Pemberitahuan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (e-FILING) MELALUI
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP).
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
3. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
4. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan adalah pemberitahuan perpanjangan jangka
waktu penyampaian SPT Tahunan.
5. Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
6. Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) yang selanjutnya disebut ASP
adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT dan Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
7. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time
melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
8. e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib
Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak.
9. e-SPTy adalah data Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Wajib Pajak dalam
bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTy
yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
10. Electronic Filing Identification Number (e-FIN) adalah nomor identitas yang diberikan
oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang
mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing.
11. Digital Certificate (DC) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda
Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam
transaksi elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
12. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib
Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi
Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang
tertera pada hasil cetakan SPT Induk dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.
13. Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah informasi elektronik yang
dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik
lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak atau
kuasanya untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan.
Pasal 2
Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara
elektronik (e-Filing) melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 3
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. berbentuk badan;
b. memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP);
c. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak; dan
d. menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Pasal 4
Perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar ditunjuk sebagai
Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang dapat menyalurkan SPT dan Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik.
Pasal 5
(1) Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki Electronic Filing
Identification Number (e-FIN)dan memperoleh Sertifikat (digital certificate) dari Direktorat
Jenderal Pajak.
(2) Electronic Filing Identification Number (e-FIN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan surat
permohonan Wajib Pajak sesuai dengan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui apabila alamat yang
tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (Master File) Wajib Pajak
di Direktorat Jenderal Pajak.
(4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang
diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e-
FIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
(5) Dalam hal Electronic Filing Identification Number (e-FIN) hilang, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan asli kartu Nomor
Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, atau bagi Pengusaha Kena Pajak
dengan syarat menunjukkanasli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Pasal 6
(1) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan Electronic Filing Identification Number (e-FIN) harus
mendaftarkan diri melalui website pada satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa
Aplikasi (ASP) yang ditunjuk olehDirektur Jenderal Pajak.
(2) Setelah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak akan
memperoleh Digital Certificate (DC) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan
Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dimana Wajib Pajak mendaftarkan diri.
(3) Digital Certificate (DC) seterusnya akan digunakan sebagai alat yang berfungsi sebagai
pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses penyampaian SPT dan Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e-Filing) melalui suatu Perusahaan Penyedia
Jasa Aplikasi(ASP) ke Direktorat Jenderal Pajak.
(4) Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus mengirimkan:
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
a. tata cara pelaksanaan e-Filing;
b. aplikasi dan petunjuk penggunaan e-SPT dan e-SPTy; dan
c. informasi lainnya;
kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 7
(1) e-SPT dan e-SPTy yang telah diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan serta dibubuhi
tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital disampaikan secara elektronik ke
Direktorat Jenderal Pajak melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
(2) Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah suatu informasi elektronik yang di generateoleh Sistem Direktorat Jenderal Pajak.
(3) Dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan menunjukkan adanya
kewajiban pembayaran pajak, Wajib Pajak wajib mencantumkan Nomor Transaksi
Penerimaan Negara pada e-SPT dan e-SPTy sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi.
(4) Apabila e-SPT dan e-SPTy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh
Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada WajibPajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
Pasal 8
(1) Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e-
Filing) dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu
dengan standar Waktu IndonesiaBagian Barat.
(2) SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan secara elektronik
pada akhir batas waktu Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.
Pasal 9
(1) Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus
dilampirkan dalam SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak dapat
disampaikan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
secara langsung atau melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melalui
perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, kecuali SSP lembar
3 yang dibayarkan melalui Bank Persepsi dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah
dicantumkan dalam e-SPT dan/atau e-SPTy, paling lama:
a. 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dan Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT
Tahunan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian;
b. 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT dan Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik dalam hal SPT dan Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.
dengan surat pengantar sesuai dengan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran II
Peraturan Direktur Pajak ini.
(2) Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPT
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap telah diterima dan tanggal
penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
(3) Apabila kewajiban menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus
dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi
atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, tanggal penerimaan keterangan dan/atau
dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy adalah tanggal
yangtercantum pada bukti pengiriman surat.
(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Keterangan dan/atau dokumen lain yang harus
dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Wajib Pajak dianggap tidakmenyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT
Tahunan.
(5) Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) wajib memberikan jaminan kepada Wajib Pajak
bahwa SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan beserta lampirannya yang
disampaikan secara elektronik dijamin kerahasiaannya, diterima di Direktorat Jenderal Pajak
secara lengkap danreal time serta diakui oleh pihak Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal
Pajak.
Pasal 10
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka:
a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Flling) Melalui Perusahaan
Penyedia Jasa Aplikasi (ASP); dan
b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat
Pemberitahuan Secara Elektronik;
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
Pasal 11
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2008
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
DARMIN NASUTION
NIP 130605098
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : 47/PJ/2008
Tanggal : 16 Desember 2008
Nomor : …..…...,...……………… 2008
Hal : Permohonan Memperoleh e-FIN
Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak …..........
Jalan ….............
Sehubungan dengan penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
secara elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), maka bersama ini
kami:
Nama Wajib Pajak *) : ……………………………………………………
NPWP : ……………………………………………………
Alamat : ……………………………………………………
……………………………………………………
mengajukan permohonan untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e-FIN)
Berkenaan dengan permohonan diatas, kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami
telah siap untuk mengikuti program e-Filing di Direktorat Jenderal Pajak, dan menyadari
sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.
Yang membuat permohonan,
Materai Rp. 6.000
(………………………………………)
Jabatan
Catatan:
*) Dalam hal :
1. Wajib Pajak Orang Pribadi permohonan diajukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau
kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus (asli).
2. Wajib Pajak Badan permohonan diajukan oleh pengurus atau kuasanya dengan melampirkan
Surat Kuasa Khusus (asli).
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : 47/PJ/2008
Tanggal : 16 Desember 2008
................,
...........................2008
Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak …..........
Jalan ….............
Dengan hormat,
Sehubungan dengan penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
secara elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), bersama ini kami
sampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan namun tidak dapat
disampaikan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak:
Nama Wajib Pajak : ……………………………………………………...
NPWP : ……………………………………………………...
Jenis SPT : ......................................................................
Masa Pajak : ......................................................................
Tahun Pajak : ......................................................................
No. Tanda Terima Elektronik *) : ......................................................................
Dokumen yang disampaikan : 1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. ..................................................................
5. dst.
Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jabatan,
ttd
(.................................)
Nama Jelas
Catatan:
contoh Bukti Penerimaan Elektronik
xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 27/08/2008 15:55:39 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ASP 001 NPWP Tanggal Jam *) No. Tanda Terima No. Transaksi Nama
Elektronik Pengiriman ASP Perusahaan ASP
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Lampiran 5
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 6/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 6/PJ/2009
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
DALAM BENTUK ELEKTRONIK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan pelaporan pajak yang diadministrasikan pada
Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat
Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan
Penyampaian Surat Pemberitahuan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK.
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak
Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
2. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagaimana dimaksud pada
angka 1.
3. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
4. e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib
Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak.
5. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT
Tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi
atau Application Service Provider (ASP).
6. Penyampaian SPT dalam bentuk elektronik yang selanjutnya disebut penyampaian e-
SPT adalah Penyampaian SPT ke KPP dalam bentuk media elektronik.
Pasal 2
(1) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT).
(2) Saat dimulainya penyampaian e-SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi Wajib Pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak yang berlaku sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
ditetapkan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009.
b. Bagi Wajib Pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak yang berlaku setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak
ini, terhitung sejak awal bulan keenam setelah bulan Wajib Pajak ditetapkan.
(3) Wajib Pajak yang dalam menyampaikan SPT:
a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); atau
b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetapi tidak
melampirkan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku,
dianggap tidak menyampaikan SPT dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPT sebelum tanggal yang ditentukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) apabila dikehendaki oleh Wajib Pajak.
Pasal 3
(1) Penyampaian e-SPT oleh Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan:
a. secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti
pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa
PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang
telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta
dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
b. melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Penyampaian e-SPT dilaksanakan dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
yang tak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 4
(1) Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT), wajib
disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).
(2) Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy), dapat
disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk bentuk kertas (hardcopy).
Pasal 5
Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT) sebelum
berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tetap menyampaikan SPT dalam bentuk
elektronik.
Pasal 6
Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk digital atau elektronik yang tidak
sesuai dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2009
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
DARMIN NASUTION
NIP 130605098
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Lampiran
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-6/PJ/2009
Tanggal : 20 Januari 2009
PROSEDUR PENYAMPAIAN e-SPT
SPT dalam bentuk Elektronik (e-SPT) beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan
menggunakan media elektronik (CD, disket, flash disk dan lain-lain) ke KPP dimana Wajib
Pajak terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh
Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak.
Dengan menggunakan aplikasi e-SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan men-
generate data Elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.
Prosedur Penyampaian e-SPT adalah sebagai berikut :
1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk
keperluan administrasi perpajakannya;
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan
dilaporkan, yaitu antara lain:
a. Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan Identitas Wajib Pajak yang
dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat
Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti
Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang Digunakan;
b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh;
c. Faktur Pajak;
d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT;
e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor,
NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak;
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat
melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT
dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT;
4. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT
dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut;
5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT
Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT;
6. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN
dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;
7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan
dalam media elektronik;
8. Wajib Pajak Menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:
a. secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti
pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa
PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang
telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta
dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
b. melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT
sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman
surat dianggap sebagai tanda terima SPT.
b. Atas penyampaian melalui e-Filing diberikan bukti penerimaan elektronik.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Lampiran 6
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 13/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 13/PJ/2011
TENTANG
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
DALAM BENTUK ELEKTRONIK UNTUK TAHUN PAJAK 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:
bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan dalam bentuk elektronik untuk Tahun Pajak 2010, untuk lebih memudahkan
Wajib Pajak dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik, maka perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan dalam Bentuk Elektronik untuk Tahun Pajak 2010;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat
Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan
Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2009 tentang Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
66/PJ/2009;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi dan Wajib
Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM BENTUK
ELEKTRONIK UNTUK TAHUN PAJAK 2010.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan
adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. e-SPT Tahunan adalah data SPT Tahunan Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang
dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan yang disediakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak;
3. Aplikasi e-SPT Tahunan adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat
digunakan Wajib Pajak untuk membuat e-SPT Tahunan;
4. e-SPT Tahunan tahun 2009 adalah e-SPT yang digunakan untuk penyampaian SPT
Tahunan dengan bentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-34/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2009 dan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;
5. e-SPT Tahunan tahun 2010 adalah e-SPT yang digunakan untuk penyampaian SPT
Tahunan dengan bentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk
Pengisiannya.
Pasal 2
(1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2010 dalam bentuk formulir
kertas (hard copy) atau e-SPT Tahunan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2010 dalam bentuk e-
SPT Tahunan maka:
a. Wajib Pajak Badan dapat menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan tahun 2009.
b. Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan tahun 2010.
c. Wajib Pajak Orang pribadi yang telah menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak
2010 dengan menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan tahun 2009 dianggap telah
menyampaikan SPT Tahunan dalam hal penyampaiannya dilakukan sebelum
ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 3
Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juga berlaku bagi Wajib Pajak yang diwajibkan
menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan
dalam Bentuk Elektronik.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Pasal 4
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan
untuk penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2010.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
Lampiran 7
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 01/PJ/2010
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-1/PJ/2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak terkait dengan penerimaan
dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat
Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.34/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat
Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan
Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.34/2007 tentang Tata Cara Penerimaan
dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-179/PJ/2007 tentang Tempat Lain yang
Dapat Digunakan untuk Menerima Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2009;
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2008 tentang Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Beserta Petunjuk
Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-7/PJ/2009;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan
Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan
Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2009 tentang Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
66/PJ/2009;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 tentang Keterangan
dan/atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA
CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap apabila:
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nama Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam
SPT Induk dengan lengkap dan jelas;
2. SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
3. SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan Surat
Kuasa Khusus atau SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ditandatangani oleh ahli waris
tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang;
4. Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;
5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti pelunasan berupa SSP yang
sesuai;
6. SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada Formulir sebagaimana ditetapkan
pada Lampiran III.1.a. atau III.2.a. atau III.3.a. atau III.4.a pada Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini;
7. SPT/e-SPT tidak atau kurang disertai dengan Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen
yang Disyaratkan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III.1.a s.d. III.4.a atau III.1.b
s.d. III.4.b atau III.1.c s.d. III.4.c pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
8. Lampiran "Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota
Keluarga" dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
9. Lampiran "Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan
Komisaris" dalam SPT Tahunan PPh Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
10. Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran-Lampiran III.1.a s.d.
III.4.a atau III.1.b s.d. III.4.b atau III.1.c s.d. III.4.c pada Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini yang diisi tidak lengkap;
11. e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi
hanya menyampaikan SPT Induk hasil cetakan tanpa disertai media elektronik;
12. e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi
SPT Induk berdasarkan data digitalnya tidak sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan
yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
13. Loading atas e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media
elektronik tidak dapat di-load pada aplikasi Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat
Jenderal Pajak;
14. e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tetapi
elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap;
15. e-SPT yang data digitalnya disampaikan melalui e-filing tetapi elemen-elemen data
digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
(1) Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
(2) Tanda Terima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
(3) Keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan SPT adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.1.a, Lampiran III.1.b, Lampiran III.1.c,
Lampiran III.2.a, Lampiran III.2.b, Lampiran III.2.c, Lampiran III.3.a, Lampiran III.3.b,
Lampiran III.3.c, Lampiran III.4.a, Lampiran III.4.b dan Lampiran III.4.c Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal II
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2010
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-1/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA
CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN/e-SPT TAHUNAN
1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
dengan cara SPT dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang telah ditulis dengan Nama
Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, dan Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), serta
Nomor Telepon yang dapat dihubungi dan menyerahkannya kepada Petugas Penerima SPT di
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box.
2. Petugas Penerima SPT menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan/e-SPT Tahunan
dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP di
mana TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box tersebut berada, dan langsung memberikan
Tanda Terima SPT kepada Wajib Pajak tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT.
3. KPP yang menerima SPT Wajib Pajak selain yang terdaftar di KPP tersebut, mengirimkan
SPT Wajib Pajak ke KPP di tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan Surat
Pengiriman SPT per KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan melampirkan Daftar Nominatif
Pengiriman SPT paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk SPT
Lebih Bayar (LB) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak SPT diterima.
4. KPP melakukan penelitian atas kelengkapan SPT paling lama dalam jangka waktu 2 (dua)
bulan setelah SPT diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), kecuali untuk SPT
Lebih Bayar dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila
berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, terhadap
Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.
5. Atas permintaan kelengkapan SPT tersebut, paling lambat 30 hari sejak tanggal Surat
Permintaan Kelengkapan SPT, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT
Tahunan/e-SPT Tahunan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar dan menyerahkannya kepada
Petugas TPT.
6. Petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan SPT yang diminta, selanjutnya mencetak
Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.
7. Apabila sampai batas waktu 30 hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT
Tahunan/e-SPT Tahunan telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan
kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan
surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dianggap tidak
disampaikan.
8. Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman
SPT Lengkap pada menu penerimaan SPT dan dilanjutkan dengan perekaman detil SPT pada
aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
9. Jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar
(LB) diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/Nihil (N) diterima
lengkap.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-1/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA
CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
TANDA TERIMA SPT TAHUNAN
A. Bentuk
1. Tanda Terima SPT Tahunan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:
a. Untuk arsip;
b. Untuk ditempelkan di amplop SPT;
c. Untuk Wajib Pajak.
2. Tanda Terima SPT Tahunan diberi tanggal, ditandatangani oleh petugas dan dibubuhi stempel.
B. Ukuran
1. Lebar : 10,0 cm
2. Panjang keseluruhan : 33,0 cm
a. Panjang Lembar Arsip : 7,6 cm
b. Panjang Lembar untuk ditempel di amplop : 12,7 cm
c. Panjang Lembar untuk Wajib Pajak : 12,7 cm
C. Penomoran
1. Nomor harus ditentukan terlebih dahulu (prenumbered)
2. Nomor terdiri dari 13 digit dengan format : aaa-bb-cccccccc
aaa : Kode KPP
bb : Kode Unit Penerima SPT di masing-masing KPP (TPT/Pojok Pajak/Mobil
Pajak/Drop Box)
cccccccc : Nomor urut Tanda Terima di setiap unit penerima SPT
3. Contoh nomor Tanda Terima:
031-01-00000001 031-02-00000001 031-03-00000001 031-04-00000001
031-01-00000002 031-02-00000002 031-03-00000002 031-04-00000002
031-01-00000003 031-02-00000003 031-03-00000003 031-04-00000003
031-01-00000004 031-02-00000004 031-03-00000004 031-04-00000004
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN III.1.a
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -1/PJ/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN
KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN
SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770
YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS
SPT 1770 dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
No. Nama/Bentuk Lampiran/Formulir Keterangan
I Formulir
01 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi / SPT 1770 Induk (Formulir
1770)
Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan
lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya pada kolom yang tersedia.
02 Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 –
I hal.1 dan hal. 2)
Wajib diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan
penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak
dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).
03 Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 -
II)
Wajib diisi dan disampaikan apabila ada
pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk
yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta
penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang
dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada
penghasilan dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).
04 Lampiran III SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir
1770 - III)
Wajib diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang
telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak
tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan
yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang
dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada
penghasilan dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).
05 Lampiran IV SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir
1770 - IV)
Wajib diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta
dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki
Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum
dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki : isteri
yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan, serta daftar susunan
anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban
dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).
II Lampiran Yang Disyaratkan
01 Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) Hanya wajib disampaikan apabila pada angka 19.a Formulir
1770 ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02 Neraca dan Laporan Laba/Rugi
sesuai tahun pajak SPT yang
bersangkutan
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan
pembukuan.
03 Rekapitulasi bulanan peredaran/
penerimaan bruto dan biaya sesuai
tahun pajak SPT yang bersangkutan
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto.
04 Daftar Jumlah Penghasilan dan
Pembayaran PPh Pasal 25 dari
masing-masing tempat usaha/gerai
(outlet)
Wajib diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
05 Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau
1721-A2 dan/atau bukti pemotongan
PPh Pasal 21 lainnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menerima
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
06 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak
ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
07 Surat Keterangan Kematian Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal
dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
08 Penghitungan angsuran PPh Pasal 25
tahun berikutnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian
F.Angka 21.c Formulir 1770, karena terdapat :
o sisa kerugian tahun sebelumnya yang
dikompensasikan;
o penghasilan tidak teratur.
09 Perhitungan Kompensasi Kerugian Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan
kerugian tahun sebelumnya.
10 Penghitungan Pajak Penghasilan
terutang bagi Wajib Pajak kawin
pisah harta
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan
melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang
memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
11 Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh
pihak lain/ditanggung pemerintah dan
yang dibayar /dipotong di luar negeri
Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan
PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung
pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri.
12 Fotokopi tanda bukti pembayaran
fiskal luar negeri (TBPFLN)
Wajib disampaikan apabila terdapat kredit pajak fiskal luar
negeri.
III Lampiran Khusus
01 Lembar "Data Identitas Wajib Pajak" Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan
identitas Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III,
maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 yang bersangkutan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN III.1.b
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -1/PJ/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN
KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN
SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770
YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
e-SPT 1770 yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik dinyatakan lengkap
apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
No. Nama/Bentuk Lampiran/Formulir Keterangan
I Formulir SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi / SPT 1770
Induk (Formulir 1770)
Wajib disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani
oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia
sesuai dengan data dalam Media Digitalnya.
II Media Digital yang berisi :
01 Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi / SPT 1770
Induk (Formulir 1770)
Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan
lampirannya.
02 Data Digital Lampiran I SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi (Formulir 1770 – I)
Wajib diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan
penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan
dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).
03 Data Digital Lampiran II SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi (Formulir 1770 - II)
Wajib diisi dan disampaikan apabila ada
pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk
yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta
penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang
dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada
penghasilan dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).
04 Data Digital Lampiran III SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi (Formulir 1770 - III)
Wajib diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang
telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak
tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan
yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang
dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada
penghasilan dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).
05 Data Digital Lampiran IV SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi (Formulir 1770 - IV)
Wajib diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta
dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki
Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum
dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki : isteri
yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan, serta daftar susunan
anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban
dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).
III Lampiran Yang Disyaratkan
01 Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) Hanya wajib disampaikan apabila pada angka 19.a ada
pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02 Neraca dan Laporan Laba/Rugi
sesuai tahun pajak SPT yang
bersangkutan
Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang
bersangkutan
03 Rekapitulasi bulanan peredaran/
penerimaan bruto dan biaya sesuai
tahun pajak SPT yang bersangkutan
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
04 Daftar Jumlah Penghasilan dan
Pembayaran PPh Pasal 25 dari
masing-masing tempat usaha/gerai
(outlet)
Wajib diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu.
05 Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau
1721-A2 dan/atau bukti pemotongan
PPh Pasal 21 lainnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menerima
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
06 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak
ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
07 Surat Keterangan Kematian Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal
dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
08 Penghitungan angsuran PPh Pasal 25
tahun berikutnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian
F.Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat :
-sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan;
-penghasilan tidak teratur.
09 Perhitungan Kompensasi Kerugian Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan
kerugian tahun sebelumnya.
10 Penghitungan Pajak Penghasilan
terutang bagi Wajib Pajak kawin
pisah harta
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan
melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang
memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
11 Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh
pihak lain /ditanggung pemerintah
dan yang dibayar /dipotong diluar
negeri
Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan
PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung
pemerintah dan yang dibayar /dipotong di luar negeri.
12 Fotokopi tanda bukti pembayaran
Fiskal Luar Negeri (TBPFLN)
Wajib disampaikan apabila terdapat kredit pajak fiskal luar
negeri.
IV Lampiran Khusus
01 Lembar "Data Identitas Wajib Pajak" Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan
identitas Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan IV, maka
lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 yang bersangkutan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN III.1.c
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -1/PJ/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN
KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN
SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770
YANG DISAMPAIKAN MELALUI e-FILING
e-SPT 1770 yang disampaikan melalui e-filing dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan
sebagai berikut:
No. Nama/Bentuk Lampiran/Formulir Keterangan
I SPT e-Filing yang berisi :
01 Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi / SPT 1770
Induk (Formulir 1770)
Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan
lampirannya.
02 Data Digital Lampiran I SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi (Formulir 1770 – I)
Wajib diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan
penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan
dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).
03 Data Digital Lampiran II SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi (Formulir 1770 - II)
Wajib diisi dan disampaikan apabila ada
pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk
yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta
penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang
dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada
penghasilan dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).
04 Data Digital Lampiran III SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi (Formulir 1770 - III)
Wajib diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang
telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak
tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan
yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang
dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada
penghasilan dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).
05 Data Digital Lampiran IV SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi (Formulir 1770 - IV)
Wajib diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta
dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki
Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum
dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri yang
telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota
keluarga. Dalam hal tidak ada harta dan kewajiban dimaksud,
data ini diisi angka 0 (nol).
06 Data digital tentang pembayaran PPh
Pasal 29 (Kode NTPN)
Wajib diisi sebagai penganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29
jika status SPT adalah SPT Kurang Bayar.
II Lampiran Yang Disyaratkan
01 Neraca dan Laporan Laba/Rugi
sesuai tahun pajak SPT yang
bersangkutan
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan
pembukuan.
02 Rekapitulasi bulanan peredaran/
penerimaan bruto dan biaya sesuai
tahun pajak SPT yang bersangkutan
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto.
03 Daftar Jumlah Penghasilan dan
Pembayaran PPh Pasal 25 dari
masing-masing tempat usaha/gerai
Wajib diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
(outlet)
04 Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau
1721-A2 dan/atau bukti pemotongan
PPh Pasal 21 lainnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menerima
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
05 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak
ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
06 Surat Keterangan Kematian Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal
dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
07 Penghitungan angsuran PPh Pasal 25
tahun berikutnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian
F.Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat :
-sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan;
-penghasilan tidak teratur.
08 Perhitungan Kompensasi Kerugian Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan
kerugian tahun sebelumnya.
09 Penghitungan Pajak Penghasilan
terutang bagi Wajib Pajak kawin
pisah harta
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan
melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang
memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
10 Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh
pihak lain /ditanggung pemerintah
dan yang dibayar /dipotong diluar
negeri
Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan
PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung
pemerintah dan yang dibayar /dipotong di luar negeri.
11 Fotokopi tanda bukti pembayaran
Fiskal Luar Negeri (TBPFLN)
Wajib disampaikan apabila terdapat kredit pajak fiskal luar
negeri.
12 Surat Pengantar Keterangan dan/atau
Dokumen Lain yang Disyaratkan
untuk dilampirkan dalam SPT
Tahunan yang tidak dapat
disampaikan secara elektronik.
Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang Tata
Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian
Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik
(e-filing) melalui Perusahaan PEnyedia Jasa Aplikasi (ASP)
Lampiran II.
III Lampiran Khusus
01 Lembar "Data Identitas Wajib Pajak" Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan
identitas Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III,
maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 yang bersangkutan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN III.2.a
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -1/PJ/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN
KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN
SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 S
YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS
SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
No. Nama/Bentuk
Lampiran/Formulir
Keterangan
I Formulir
01 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi Yang Tidak
Melakukan Kegiatan
Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770
S Induk/Formulir 1770 S)
Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan
lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
pada kolom yang tersedia.
02 Lampiran I SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Tidak Melakukan Kegiatan
Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770
S – I)
Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau
memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan
yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan
oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal
tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).
03 Lampiran II SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Tidak Melakukan Kegiatan
Usaha/Pekerjaan Bebas(SPT 1770
S – II)
Wajib diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau
memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk
melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak
yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang
belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki: isteri
yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan serta serta daftar susunan
anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban
dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).
II Lampiran Yang Disyaratkan
01 Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) Wajib disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir 1770 S
ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02 Fotokopi Formulir 1721-A1
dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti
pemotongan PPh Pasal 21 lainnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan.
03 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak
ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
04 Surat Keterangan Kematian Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia
dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
05 Penghitungan angsuran PPh Pasal
25 tahun berikutnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian
F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.
06 Penghitungan Pajak Penghasilan
terutang bagi Wajib Pajak kawin
pisah harta
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan
melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih
melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
07 Fotokopi tanda bukti pembayaran
fiskal luar negeri (TBPFLN)
Wajib disampaikan apabila terdapat kredit pajak fiskal luar
negeri.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
III Lampiran Khusus
01 Lembar "Data Identitas Wajib
Pajak"
Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan
identitas Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III,
maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 S yang bersangkutan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN III.2.b
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -1/PJ/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN
KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN
SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 S
YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
No. Nama/Bentuk Lampiran/Formulir Keterangan
I Formulir
01 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi Yang Tidak
Melakukan Kegiatan
Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S
Induk/Formulir 1770 S)
Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan
lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
pada kolom yang tersedia.
II Media Digital yang Berisi:
01 Data Digital SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Tidak Melakukan Kegiatan
Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S
Induk/Formulir 1770 S)
Wajib diisi dan disampaikan lengkap sesuai dengan
lampirannya.
02 Data Digital Lampiran I SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi Yang Tidak Melakukan
Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas
(SPT 1770 S – I)
Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau
memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan
yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan
oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal
tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).
03 Data Digital Lampiran II SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi Yang Tidak Melakukan
Kegiatan Usaha/Pekerjaan
Bebas(SPT 1770 S – II)
Wajib diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau
memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk
melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak
yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang
belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri
yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota
keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud,
formulir ini diisi nol.
III Lampiran Yang Disyaratkan
01 Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) Hanya wajib disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir
1770 S ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02 Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau
1721-A2 dan/atau bukti pemotongan
PPh Pasal 21 lainnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan.
03 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak
ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
04 Surat Keterangan Kematian Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia
dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
05 Penghitungan angsuran PPh Pasal 25
tahun berikutnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian
F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.
06 Penghitungan Pajak Penghasilan
terutang bagi Wajib Pajak kawin
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
pisah harta melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih
melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
07 Fotokopi tanda bukti pembayaran
fiskal luar negeri (TBPFLN)
Wajib disampaikan apabila terdapat kredit pajak fiskal luar
negeri.
IV Lampiran Khusus
01 Lembar "Data Identitas Wajib Pajak" Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan
identitas Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan IV,
maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 S yang bersangkutan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN III.2.c
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -1/PJ/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN
KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN
SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 S
YANG DISAMPAIKAN MELALUI e-FILING
SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
No. Nama/Bentuk
Lampiran/Formulir
Keterangan
I Formulir
01 Data Digital SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Tidak Melakukan Kegiatan
Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770
S Induk/Formulir 1770 S)
Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan
lampirannya.
02 Data Digital Lampiran I SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi Yang Tidak Melakukan
Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas
(SPT 1770 S – I)
Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau
memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan
yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan
oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal
tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).
03 Data Digital Lampiran II SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi Yang Tidak Melakukan
Kegiatan Usaha/Pekerjaan
Bebas(SPT 1770 S – II)
Wajib diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau
memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk
melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak
yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang
belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri
yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota
keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud,
formulir ini diisi nol.
04 Data digital tentang pembayaran
PPh Pasal 29 (Kode NTPN)
Wajib diisi sebagai penganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29 jika
status SPT adalah SPT Kurang Bayar.
II Lampiran Yang Disyaratkan
01 Fotokopi Formulir 1721-A1
dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti
pemotongan PPh Pasal 21 lainnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan.
02 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak
ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
03 Surat Keterangan Kematian Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia
dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
04 Penghitungan angsuran PPh Pasal
25 tahun berikutnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian
F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.
05 Penghitungan Pajak Penghasilan
terutang bagi Wajib Pajak kawin
pisah harta
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan
melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih
melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
06 Fotokopi tanda bukti pembayaran
fiskal luar negeri (TBPFLN)
Wajib disampaikan apabila terdapat kredit pajak fiskal luar
negeri.
07 Surat Pengantar Keterangan Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang Tata
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
dan/atau Dokumen Lain yang
Disyaratkan untuk dilampirkan
dalam SPT Tahunan yang tidak
dapat disampaikan secara
elektronik.
Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian
Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik
(e-filing) melalui Perusahaan PEnyedia Jasa Aplikasi (ASP)
Lampiran II.
III Lampiran Khusus
01 Lembar "Data Identitas Wajib
Pajak"
Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan
identitas Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III,
maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 S yang bersangkutan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN III.3.a
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -1/PJ/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN
SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 SS
YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS
SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
No. Nama/Bentuk Lampiran/Formulir Keterangan
I Formulir
01 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi Yang Tidak
Melakukan Kegiatan
Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770
SS Induk/Formulir 1770 SS)
Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan
lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya pada kolom yang tersedia.
II Lampiran Yang Disyaratkan
01 Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau
1721-A2 dan/atau bukti pemotongan
PPh Pasal 21 lainnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menerima
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
02 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak
ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
III Lampiran Khusus
01 Lembar "Data Identitas Wajib Pajak" Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan
identitas Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III,
maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 SS yang bersangkutan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN III.3.b
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -1/PJ/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN
KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN
SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS
YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
No. Nama/Bentuk Lampiran/Formulir Keterangan
I Formulir
01 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi Yang Tidak
Melakukan Kegiatan
Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770
SS Induk/Formulir 1770 SS)
Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan
lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya pada kolom yang tersedia.
II Media Digital yang Berisi:
01 Data Digital
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi Yang Tidak
Melakukan Kegiatan
Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770
SS Induk/Formulir 1770 SS)
Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan
lampirannya.
III Lampiran Yang Disyaratkan
01 Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau
1721-A2 dan/atau bukti pemotongan
PPh Pasal 21 lainnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menerima
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
02 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak
ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
IV Lampiran Khusus
01 Lembar "Data Identitas Wajib Pajak" Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan
identitas Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan IV,
maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 SS yang bersangkutan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN III.3.c
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -1/PJ/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN
KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN
SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS
YANG DISAMPAIKAN MELALUI e-FILING
SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
No. Nama/Bentuk Lampiran/Formulir Keterangan
I SPT e-Filing
01 Data Digital
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi Yang Tidak
Melakukan Kegiatan
Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770
SS Induk/Formulir 1770 SS)
Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan
lampirannya.
II Lampiran Yang Disyaratkan
01 Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau
1721-A2 dan/atau bukti pemotongan
PPh Pasal 21 lainnya
Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menerima
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
02 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak
ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri
03 Surat Pengantar Keterangan dan/atau
Dokumen Lain yang Disyaratkan
untuk dilampirkan dalam SPT
Tahunan yang tidak dapat
disampaikan secara elektronik.
Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang Tata
Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian
Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik
(e-filing) melalui Perusahaan PEnyedia Jasa Aplikasi (ASP)
Lampiran II.
III Lampiran Khusus
01 Lembar "Data Identitas Wajib Pajak" Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan
identitas Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III,
maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 SS yang bersangkutan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN III.4.a
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -1/PJ/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN
KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN
SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1771 ATAU SPT 1771/$
YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS
SPT 1771 atau SPT 1771/$ dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
No. Nama/Bentuk
Lampiran/Formulir
Keterangan
I Formulir
01 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan / SPT Induk (Formulir 1771
atau 1771/$)
Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan
lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
pada kolom yang tersedia.
02 Lampiran I SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan (Formulir 1771
- I atau 1771 - I/$)
Wajib diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan
penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak
dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).
03 Lampiran II SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan (Formulir 1771
- II atau 1771 - II/$)
Wajib diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/$ angka 1
huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang
tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).
04 Lampiran III SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan (Formulir 1771
- III atau 1771 - III/$)
Wajib diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti
potong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang telah dibayar
melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (tidak
termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan
yang dipotong/dipungut diisi Nihil atau (-).
05 Lampiran IV SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan (Formulir 1771
- IV atau 1771 - IV/$)
Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak
menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final
dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal
terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi
nihil atau (-).
06 Lampiran V SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan (Formulir 1771
- V atau 1771 - V/$)
Wajib diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan
rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah
Deviden yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan
Komisaris.
Catatan: Daftar tersebut wajib mencantumkan NPWP sebagai syarat
kelengkapan SPT.
07 Lampiran VI SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan (Formulir 1771
- VI atau 1771 - VI/$)
Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menyertakan
modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau
memperoleh/ memberikan pinjaman dari/kepada pemegang
saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.
Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud,
kolom Nama dan Alamat diisi dengan Tidak ada.
07 Lampiran Yang Disyaratkan
II Lampiran Yang Disyaratkan
01 Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) Wajib disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT
Induk (Formulir 1771 atau 1771/$) menunjukkan ada PPh yang
kurang dibayar. Dalam hal :
a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung
Pemerintah,
maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.
02 Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat
(4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)
Wajib disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat
(4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
03 Laporan Keuangan atau Laporan
Keuangan yang telah Diaudit oleh
Akuntan Publik
Wajib disampaikan.
04 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain
Pengurus/Direksi Perusahaan.
III Lampiran Khusus
01 Daftar Penghitungan Penyusutan /
Amortisasi (Lampiran Khusus
1A/1B)
Wajib disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan /
amortisasi.
02 Perhitungan Kompensasi Kerugian
Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B)
Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai
hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang
lalu.
03 Pernyataan Transaksi Dalam
Hubungan Istimewa dan/atau
Transaksi dengan Pihak yang
merupakan Penduduk Negara Tax
Haven Country (Lampiran Khusus
3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2 )
Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk
SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
04 Daftar Fasilitas Penanaman Modal
(Lampiran Khusus 4A/4B)
Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas
penanaman modal.
05 Daftar Cabang Utama Perusahaan
(Lampiran Khusus 5A/5B)
Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-
kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
06 Penghitungan Obyek PPh Pasal 26
ayat (4) (Lampiran Khusus 6A/6B)
Wajib diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk
Usaha Tetap.
Catatan: SSP lembar ke-3 wajib dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4)
tersebut di atas terutang.
07 Kredit Pajak Luar Negeri
(Lampiran Khusus 7A/7B)
Wajib disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal
memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar
negeri.
08 Transkrip Kutipan atas Elemen-
Elemen Laporan Keuangan
(Lampiran Khusus 8A-1/8B-1, 8A-
2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-4/8B-4,
8A-5/8B-5, 8A-6/8B-6)
Wajib diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan
Wajib Pajak.
09 Lembar "Data Identitas Wajib
Pajak"
Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan
identitas Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III,
maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1771 atau 1771/$ dari Wajib
Pajak yang bersangkutan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN III.4.b
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -1/PJ/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN
KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN
SEBAGAI KELENGKAPAN KELENGKAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/$
YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik
dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
No. Nama/Bentuk Lampiran/Formulir Keterangan
I Formulir SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan/SPT Induk (Formulir
1771 atau 1771/$)
Wajib disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia sesuai
dengan data dalam Media Digitalnya.
II Media Digital yang berisi :
01 Data Digital SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan/SPT Induk
(Formulir 1771 atau 1771/$)
Wajib diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan (SPT 1771 atau SPT 1771/$ Induk).
02 Data Digital Lampiran I SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan/SPT Induk (Formulir 1771 - I
atau 1771 - I/$)
Wajib diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal.
Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen
tersebut diisi angka 0 (nol).
03 Data Digital Lampiran II SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
(Formulir 1771 - II atau 1771 - II/$)
Wajib diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/$ angka 1
huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang
tidak diisi, diisi angka 0 (nol).
04 Data Digital Lampiran III SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/
(Formulir 1771 - III atau 1771 - III/$)
Wajib diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan Bukti
Potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemotongan
/pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat
final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dpotong/dipungut
diisi angka 0 (nol).
05 Data Digital Lampiran IV SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan/SPT Induk (Formulir 1771 -
IV atau 1771 - IV/$)
Wajib diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh
penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang
tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang
tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
06 Data Digital Lampiran V SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/
(Formulir 1771 - V atau 1771 - V/$)
Wajib diisi dan disampaikan dnegan mengisi secara lengkap dan
rinci daftar pemegang saham /pemilik modal dan jumlah dividen
yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.
Catatan: Daftar tersebut wajib mencantumkan NPWP sebagai syarat
kelengkapan SPT.
07 Data Digital Lampiran VI SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan/SPT Induk (Formulir 1771 -
VI atau 1771 - VI/$)
Wajib diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada
perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau
memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang
saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.
Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud,
kolom Nama dan Alamat diisi dengan Tidak Ada.
08 Data Digital
Daftar Penghitungan Penyusutan /
Amortisasi (Lampiran Khusus
1A/1B)
Wajib disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan /
amortisasi.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
09 Data Digital Perhitungan
Kompensasi Kerugian Fiskal
(Lampiran Khusus 2A/2B)
Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai
hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang
lalu.
10 Data Digital Pernyataan Transaksi
Dalam Hubungan Istimewa dan/atau
Transaksi dengan Pihak yang
merupakan Penduduk Negara Tax
Haven Country (Lampiran Khusus
3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2 )
Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk
SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
11 Data Digital Daftar Fasilitas
Penanaman Modal (Lampiran
Khusus 4A/4B)
Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas
penanaman modal.
12 Data Digital Daftar Cabang Utama
Perusahaan (Lampiran Khusus
5A/5B)
Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-
kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
13 Data Digital Penghitungan Obyek
PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran
Khusus 6A/6B)
Wajib diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk
Usaha Tetap.
Catatan: SSP lembar ke-3 wajib dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4)
tersebut di atas terutang.
14 Data Digital Kredit Pajak Luar
Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)
Wajib disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal
memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar
negeri
15 Data Digital Transkrip Kutipan atas
Elemen-Elemen Laporan Keuangan
(Lampiran Khusus 8A-1/8B-1, 8A-
2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-4/8B-4, 8A-
5/8B-5, 8A-6/8B-6)
Wajib diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan
Wajib Pajak.
III Lampiran Yang Disyaratkan
01 Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) Wajib disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT
Induk (Formulir 1771 atau 1771/$) menunjukkan ada PPh yang
kurang dibayar. Dalam hal :
a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau
b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung
Pemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu
dilampirkan.
02 Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat (4)
(khusus Bentuk Usaha Tetap)
Wajib disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat
(4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
03 Laporan Keuangan atau Laporan
Keuangan yang telah Diaudit oleh
Akuntan Publik
Wajib disampaikan.
04 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain
Pimpinan/ Pengurus Perusahaan.
IV Lampiran Khusus
01 Lembar "Data Identitas Wajib Pajak" Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan
identitas Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan IV,
maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1771 atau e-1771/$ dari Wajib
Pajak yang bersangkutan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
LAMPIRAN III.4.c
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -1/PJ/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN
KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN
SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/$
YANG DISAMPAIKAN MELALUI e-FILING
e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ yang disampaikan melalui e-filing dinyatakan lengkap apabila
dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
No. Nama/Bentuk
Lampiran/Formulir
Keterangan
I SPT e-Filing
1. Data Digital SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan/SPT Induk
(Formulir 1771 atau 1771/$)
Wajib diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan (e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ Induk).
2. Data Digital Lampiran I SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
(Formulir 1771 - I atau 1771 - I/$)
Wajib diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal.
Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen
tersebut diisi angka 0 (nol).
3. Data Digital Lampiran II SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
(Formulir 1771 - II atau 1771 -
II/$)
Wajib diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/$ angka 1
huruf b, huruf c dan huruf f . Dalam hal terdapat elemen yang
tidak dapat diisi, diisi angka 0 (nol).
4. Data Digital Lampiran III SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
(Formulir 1771 - III atau 1771 -
III/$)
Wajib diisi dengan rincian bukti ppungut PPh Pasal 22 dan bukti
potong PPH Pasal 23 yang telah dibayar melalui
pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang
bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dipotong
/dipungut diisi angka 0 (nol).
5. Data Digital Lampiran IV SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
(Formulir 1771 - IV atau 1771 -
IV/$)
Wajib diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh
penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang
tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang
tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
6. Data Digital Lampiran V SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
(Formulir 1771 - V atau 1771 -
V/$)
Wajib diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan
rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah
Dividen yang dibagikan dan Daftar Susunan Pengurus dan
Komisaris.
Catatan: Daftar tersebut wajib mencantumkan NPWP sebagai syarat
kelengkapan SPT.
7. Data Digital Lampiran VI SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
(Formulir 1771 - VI atau 1771 -
VI/$)
Wajib diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada
perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau
memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang
saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.
Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud,
kolom Nama dan Alamat diisi dengan Tidak Ada.
8. Data Digital Daftar Penghitungan
Penyusutan / Amortisasi
(Lampiran Khusus 1A/1B)
Wajib disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan /
amortisasi.
9. Data Digital Perhitungan
Kompensasi Kerugian Fiskal
Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai
hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
(Lampiran Khusus 2A/2B) lalu.
10. Data Digital Pernyataan Transaksi
Dalam Hubungan Istimewa
Transaksi dengan Pihak yang
merupakan Penduduk Negara Tax
Haven Country (Lampiran Khusus
3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2 )
Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk
SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
11. Data Digital Daftar Fasilitas
Penanaman Modal (Lampiran
Khusus 4A/4B)
Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas
penanaman modal.
12. Data Digital Daftar Cabang Utama
Perusahaan (Lampiran Khusus
5A/5B)
Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-
kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
13. Data Digital Penghitungan Obyek
PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran
Khusus 6A/6B)
Wajib diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk
Usaha Tetap.
Catatan:
SSP lembar ke-3 wajib dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4)
tersebut di atas terutang.
14. Data Digital Kredit Pajak Luar
Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)
Wajib disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal
memperoleh penghasilan & telah dikenakan pajak diluar negeri
15. Data Digital Transkrip Kutipan
atas Elemen-Elemen Laporan
Keuangan (Lampiran Khusus 8A-
1/8B-1, 8A-2/8B-2, 8A-3/8B-3,
8A-4/8B-4, 8A-5/8B-5, 8A-6/8B-6
Wajib diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan
Wajib Pajak.
II Lampiran Yang Disyaratkan
01 Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) Wajib disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT
Induk (Formulir 1771 atau 1771/$) menunjukkan ada PPh yang
kurang dibayar. Dalam hal :
a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau
b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung
Pemerintah,
maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.
Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) yang dibayarkan melalui
Bank Persepsi dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah
dicantumkan dalam e-SPT tidak wajib disampaikan oleh Wajib
Pajak secara hard copy
02 Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat
(4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)
Wajib disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat
(4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
03 Laporan Keuangan atau Laporan
Keuangan yang Diaudit oleh AP
Wajib disampaikan
04 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain
Pimpinan/ Pengurus Perusahaan.
05 Surat Pengantar Keterangan
dan/atau Dokumen Lain yang
Disyaratkan untuk dilampirkan
dalam SPT Tahunan yang tidak
dapat disampaikan secara
elektronik.
Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang Tata
Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian
Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik
(e-filing) melalui Perusahaan PEnyedia Jasa Aplikasi (ASP)
Lampiran II.
III Lampiran Khusus
01 Lembar "Data Identitas Wajib
Pajak"
Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan
identitas Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka
lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1771 atau e-1771/$ dari Wajib Pajak yang
bersangkutan.
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI
Nama : Chycilia Ayu Media Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Desember 1989
Alamat : Vila Pertiwi blok E1 No 13 RT 02 RW 13,
Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong, Depok 16415
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : [email protected]
PENDIDIKAN
Taman Kanak-Kanak An-Nuriyah 1993-1995
Sekolah Dasar SD Pemuda Bangsa 1995-2001
SMP SMP Negeri 3 Depok 2001-2004
SMA SMA Negeri 2 Depok 2004-2007
Perguruan Tinggi STIE Indonesia Banking
School
2007-2011 (IPK: 3,48;skala 4)
PELATIHAN
Tahun Pelatihan Status Trainer
2011 Tax Brevet A&B Certified IAI
2011 Trade Financing Certified E-Depro
2010 Credit Analysis – UKM Certified E-Depro
2009 Basic Treasury Certified MatAir
2008 Customer Service and Selling Skill Certified E-Depro
2007 Service Excellent Certified E-Depro
Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011