PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK
PEMILIHAN GUBERNUR 2015 PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KOTA
TANJUNGPINANG
JURNAL
OLEH :
MIRNA SYAFNI AGUSTIA
120563201098
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK
PEMILIHAN GUBERNUR 2015 PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KOTA
TANJUNGPINANG
ABSTRAK
Pada pemilihan kepala daerah partisipasi masyarakat sangat penting bagi
keberhasilan suatu kegiatan pilkada pada tahun 2015 ini diadakannya pilkada
serentak di seluruh Indonesia, diadakannya pilkada serentak ini salah satu tujuannya
adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. Kepulauan Riau
juga mengikuti pilkada serentak tahun 2015 ini dalam pemilihan Gubernur pada
daerah Kota Tanjungpinang. Jika dilihat berdasarkan wilayah Kota maka seharusnya
tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya maka disini
ingin melihat bagaimana perbandingan partisipasi politik masyarakat Kota
Tanjungpinang dan pada Pilkada Gubernur 2015 Kepulauan Riau.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan partisipasi politik masyarakat
Kota Tanjungpinang pada pemilihan Gubernur 2015 dan penelitian ini juga untuk
mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Turunnya partisipasi politik
masyarakat di Kota Tanjungpinang Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dan untuk mengetahui faktor yang menjadi rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan
mewawancarai informan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kota
Tanjungpinang pada Pilkada Gubernur ini Kota Tanjungpinang , partisipasi Kota
Tanjungpinang sebesar 52,69% Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa
masyarakat kurang berpartisipasi pada pilkada Gubernur ini. Dan faktor yang
mempengaruhi rendahnya partisipasi politik adalah faktor kesadaran politik, situasi
dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pilkada Serentak
POLITICAL PARTICIPATION IN PUBLIC ELECTION CONCURRENT
RIAU ISLANDS REGION GOVERNOR CHIEF ELECTION 2015 AT
TANJUNGPINANG CITY
ABSTRACT
In local elections community participation for the success of the election
activities in 2015. Concurrent election all Indonesian, purpose Concurrent election
one goals is for increase society participation in choose. Kepulauan Riau also follow
the concurrent election in 2015 in choose Governor in area Tanjungpinang City. By
region city should level participation higher compared to other regions. because it
wants to see how a society's political participation Tanjungpinang in the Riau Islands
in 2015 governor election.
The purpose research for see comparative political participation of the people
Tanjungpinang in the 2015 governor's race. And the research for see what the factor
which influence. decline in society's political participation Tanjungpinang.; The
research using methods Descriptive. And knowing the factor being low community
participation with interview Informan.
The results showed that the ratio of public political participation Tanjungpinang. on
the elections, the Governor in Tanjungpinang, Tanjungpinang superior to Batam in
presentase participation Tanjungpinang City total 52,69% With the show results that
people participate less on the election Governor. And factor influence lack of
political participation is the awareness factor of political situation and public trust in
government.
Keywords : Political Participation, Concurrent elections
1. Pendahuluan
Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting
pada Negara demokrasi, karena pada Negara demokrasi pemerintahan diartikan
sebagai pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu
diharapkan adanya partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam
aktifitas penyelenggaraan Negara seperti kegiatan pemilihan kepala daerah.
Pada kegiatan pemilihan kepala daerah masyarakat diharapkan ikut terlibat
dalam kegiatan pemilihan tersebut dan ikut dalam pengambilan keputusan dan
ikut dalam memilih pemimpin kepala daerah yang menjadi pilihannya. Fungsi
pemilu menurut Arbi (1997:158) adalah “pembentukan legitimasi penguasa dan
pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan
pendidikan politik”. Di Provinsi Kepri, masih terdapat sebagian masyarakat yang
tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala
daerah, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal
ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi memilih yang kurang dan masih ada
juga masyarakat yang golput (golongan putih). Selain itu sebagian masyarakat
terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara,
sehingga kelompok-kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh
pemilih dan berbagai alasan lainnya yang membuat banyak masyarakat tidak
memilih atau masyarakat tidak merasa tidak cocok dengan pasangan calon kepala
daerah.
Tahun 2015 merupakan babak baru dalam pemilihan penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah di Indonesia, karena pada tahun ini untuk pertama
kalinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di 9
provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota
yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2015 dan semester pertama
tahun 2016. Hal ini sebagaimana tersebut dalam UU No.8 tahun 2015 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, pasal 201 ayat 1 yang
menyebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan
Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan
bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan Desember tahun
2015”.
Salah satu daerah yang juga mengikuti pilkada serentak adalah di daerah
Kepulauan riau, dilaksanakannya pilkada serentak ini adalah untuk meningkatkan
partisipasi politik masyarakat dalam memilih di Provinsi Kepri terdapat 7
Kabupaten dan Kota yaitu : Tanjungpinang, Bintan, Anambas, Natuna, Batam,
Lingga dan Karimun. Pada pemilihan Gubernur 2015 di Provinsi kepri yang
diadakan serentak pada tanggal 9 Desember lalu ada dua pasangan calon
Gubernur yaitu pasangan pertama Drs. H. Muhammad Sani dan Dr. Nurdin
Basirun S.Sos,M.si dan pasangan kedua Dr. H. M.Soerya Respationo, SH.MH
dan H. Ansar Ahmad,SE.MM. Pada pilkada yang diadakan tersebut tingkat
partisipasi masyarakat Kepulauan Riau belum mencapai target nasional yaitu
sebesar 77,5%. Dari kabupaten dan kota yang ada di Kepri daerah Tanjungpinang
mengalami penurunan partisipasi masyarakat nya dan belum mencapai target
yang diinginkan yaitu sebesar 77,5%. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi
masyarakat kota Tanjungpinang pada pilkada lalu belum mencapai target
nasional padahal jika dilihat masyarakat di daerah kota harus memiliki tingkat
partisipasi yang lebih tinggi, dan juga Tanjungpinang merupakan ibukota di
Provinsi Kepulauan Riau tetapi partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur
2015 masih rendah.
Dari kurangnya partisipasi masyarakat di Kota Tanjungpinang tersebut
pada pilkada serentak ini yang disebabkan oleh beberapa alasan yang terjadi
dimasyarakat maka menjadi pertanyaan karena tingkat keberhasilan dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilihat berdasarkan partisipasi politik
masyarakatnya. Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Partisipasi Politik
Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur 2015 di Kota
Tanjungpinang.”
2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif Kualitatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian
Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:6) “Penelitian Deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat
perbandingan,atau dengan menggabungkan dengan variabel lain. Dari data yang
yang telah terkumpul sesuai dengan indicator permasalahan peneliti mengolah
dan menganalisa data-data yang terkumpul tersebut menjadi data yang sistematik,
teratur dan tersitruktur sehingga mempunyai makna sesuai permasalahan yang
berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada serentak Gubernur
2015 Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjungpinang.
3. Landasan Teori
a. Partisipasi Politik
Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan
perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Banyak pengertian
partisipasi oleh para ahli, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama.
Pengertian partisipasi menurut Fasli (2001:201-202), dimana partisipasi dapat
juga berarti bahwa “Pembuat keputusan menyarankan kelompok atau
masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat,
barang, keterampilan, bahan dan jasa.”
Menurut Miriam Budiardjo (2009:36) “ Partisipasi politik adalah kegiatam
seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan
politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung ataupun
tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).”
Menurut Norman dalam Tubagus (2012:46) mengatakan bahwa
“partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang legal, yang sedikit
banyak langsung bertujian mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau
tindakan-tindakan yang diambil mereka”.
b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik
Menurut Surbakti (1992) beberapa faktor yang menyebabkan orang mau
ikut atau tidak mau ikut dalam proses politik antara lain:
1. Status sosial dan Ekonomi
Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat
karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status
ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat
berdasarkan pemikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial
yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik,
tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.
2. Situasi
Menurut Surbakti, situasi politik juga di pengaruhi oleh keadaan
yang mempengaruhi actor secara langsung seperti cuaca, keluarga,
kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.
3. Kesadaran politik
Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang
menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan
masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian
seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia
hidup.
4. Kepercayaan terhadap pemerintah
Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang
terhadap pemerintah apakah dia menilai pemerintah dapat di percaya
dan dapat di pengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-
kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.
5. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan
diskusi-diskusi formal.
4. Hasil Penelitian
Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur 2015 di
Provinsi Kepulauan riau di Kota Tanjungpinang, jumlah partisipasi
masyarakat Kota Tanjungpinang adalah sebanyak (52,69%) di daerah Kota
Tanjungpinang yang memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi dari daerah
lainnya di Kota Tanjungpinang adalah daerah Kecamatan Tanjungpinang
Timur yaitu dengan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah
sebanyak 27.819 orang dari jumlah pemilih sebanyak 52.690 orang. Dan
daerah Kota Tanjungpinang yang memiliki tingkat partisipasi lebih rendah
dibandingkan daerah lainnya di Kota tanjungpinang adalah daerah Kecamatan
Tanjungpinang Kota dengan Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 8.461 orang
dengan jumlah pemilih sebanyak 16.172 orang.
Faktor-faktor yang menjadi rendahnya partisipasi politik masyarakat
Kota Tanjungpinang dalam Pemilihan Gubernur 2015 adalah karena Faktor
kurangnya kesadaran politik masyarakat nya, masyarakat yang lebih rasional
dalam meilih dan masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana latar
belakang dari calon tersebut.
5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan temuan dan analisis penelitian terhadap rumusan masalah yang
telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Tanjungpinang adalah
sebesar 48,93%, daerah Kota Tanjungpinang yang memiliki
tingkat partisipais lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya
adalah daerah di Kecamatan Tanjungpinang Timur yaitu
dengan pengguna hak pilih sebanyak 27.819 orang. Tetapi jika
dilihat dari keseluruhan tingkat partisipasi di daerah Kepulauan
Riau belum mencapai target nasional sebesar 77,5% tetapi ada
beberapa daerah di Kepulauan Riau mengalami peningkatan
partisipasi dari pemilihan sebelumnya.
2. Faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat
di Kota Tanjungpinang yaitu faktor kesadaran politik
masyarakat nya yang masih kurang dan juga masalah teknis
dilapangan seperti tidak mendapat undangan, ataupun masalah
cuaca yang tidak mendukung. Seperti di daerah Kecamatan
Tanjungpinang Timur yang memiliki tingkat partisipasi politik
yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya dikarenakan
masyarakat kecamatan Tanjungpinang timur yang masih
menyadari pentingnya dalam kegiatan partisipasi politik
tersebut. Tingkat pendidikan dan juga pekerjaan dapat
mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.
Tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT)Permasalah
an DPT di setiap penyelenggaraan pemilu selalu menjadi
masalah yang tidak kunjung selesai. Masih banyak masyarakat
yang tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di tempat
mereka berada sehingga menggunakan alternatif lain yaitu
menngunakan KTP bagi mereka yang mau. Namun jika sudah
tidak mendapat undangan, masyarakat kebanyakan merasa
malas untuk memberikan hak pilihnya. Figur pemimpin yang
diajukan dalam suatu kegiatan pilkada serentak 2015 ini
kurang berkenan dihati pemilih. Akibatnya masyarakat tidak
menggunakan hak pilihnya dan masyarakat tidak ikut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2015
ini. Karena masyarakat Kota Tanjungpinang sudah mengetahui
bagaimana Latar belakang dari kedua calon Gubernur.
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dalam kesempatan ini
memberikan beberapa saran atau masukkan kepada pihak-pihak yang terkait
sehubungan dengan skripsi ini, yaitu :
1. Dari penelitian ini diharapkan masyarakat lebih menaruh perhatian
lebih terhadap pemilihan kepala daerah maupun terhadap
pemilihan lainnya, Karena partisipasi masyarakat sangat penting
dalam pemilihan kepala daerah.
2. Dari penelitian ini diharapkan pada pemilihan kepala daerah
selanjutnya KPU sebagai penyelenggara dapat meningkatkan
kinerja nya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
memilih. KPU harus lebih gencar dalam melakukan tahapan
sosialisasi dan lebih memperhatikan lagi masalah teknis yang ada
dilapangan KPU juga harus memberikan informasi terkait
pelaksanaan pilkada kepada masyarakat.
Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi.2006, Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
Jakarta : Rineka Cipta.
Budiardjo,Miriam.2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Jalal Fasli dan Dedi Supriadi.2001. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi
Daerah. Adicita
Huntington, Samuel P. dan Juan Nelson.1994.Partisipasi Politik di Negara
Berkembang, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Marsudi.2016. Komisi Paling Unik isu strategis Pemilu 2014 dan Pemilihan
2015.Kaifa Publishing.
Miles,Matthew B, dan Amichael Huberman.2007,Analisis Data Kualitatif Baru,
Jakarta
Nasution,2003.Metodologi Research Penelitian Ilmiah,Jakarta: Bumi Aksara.
Nazir, Mohammad.2005, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia
Sanit,Arbi, 1997. Partai, Pemilu dan Demokrasi, Yogyakarta : Cetakan Pertama
Pustaka.
2012.Sistem Politik Indonesia.Jakarta: Rajawali Pers
Sastroatmodjo, Sudjono. 1995. Perilaku politik. Semarang: IKIP Semarang Press
Sugiyono,2001. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.
Surbakti, Ramlan.1999.Memahami Ilmu Politik.Grasindo.
Perundang-Undangan, Internet dan Lain-lain
Andriyus.2013.”Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat
pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Singingi Kabupaten
Singingi.” Universitas Islam Riau.
Danita,Nabillah.2014.”Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang.”Jurusan Hukum dan
Kewarganegaraan.
Huda,Saiful.2014.”Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada 2012
Kabupaten Pati (Studi kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil
Kabupaten Pati)”.Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Lestari,Atiek.2009.”Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernu Jawa
Tengah Tahun 2008 (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik dalam
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kalangan Masyarakat
Kabupaten Purworejo)”. Jurusan Ilmu Komunikasi.
Subekti,Tia.2014.”Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi
Trun Of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2013)”.Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
www//sejarah pemilu.